Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa...
Transcript of Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa...
Kebijakan dan Layanan SertifikasiPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Sertifikasi ProfesiLSP LKPP
TUJUAN PRESENTASI
Tujuan :
Menjelaskan Kebijakan danLayanan Sertifikasi PBJPMenjelaskan Kebijakan danLayanan Sertifikasi PBJP
DASAR HUKUM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYATENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pasal 126(1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.(3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYATENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pasal 126(1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.(3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP.
DASAR HUKUM LAINNYA
Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Ruang lingkup Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
(a) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
(b) Sertifikasi Keahlian Berbasis Kompetensi
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tentang Jabatan Fungsional
Surveilan Pemegang Sertifikat
Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Ruang lingkup Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
(a) Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
(b) Sertifikasi Keahlian Berbasis Kompetensi
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tentang Jabatan Fungsional
Surveilan Pemegang Sertifikat
DASAR HUKUM LAINNYA
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing
ARAH KEBIJAKAN SDM PBJ
Berdasarkan Permenpan RB 26/2016 dan PerkaLKPP 3/2017, dibuka kembali pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional PPBJ melaluipenyesuaian/inpassing sampai dengan tahun 2018.
Berdasarkan Permenpan RB 26/2016 dan PerkaLKPP 3/2017, dibuka kembali pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional PPBJ melaluipenyesuaian/inpassing sampai dengan tahun 2018.
11
Rancangan Revisi Perpres PBJ :a.PPK pada K/L/Pemda wajib memiliki SertifikatKompetensi dibidang PBJ paling lambat 31Desember 2023.b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lain
yang bertugas sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PPwajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangPBJ paling lambat 31 Desember 2023.
22 Rancangan Revisi Perpres PBJ :a.PPK pada K/L/Pemda wajib memiliki SertifikatKompetensi dibidang PBJ paling lambat 31Desember 2023.b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Personel Lain
yang bertugas sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PPwajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangPBJ paling lambat 31 Desember 2023.
22
Standar Kompetensi Kerja adalah :
rumusan/ deskripsi tentang kemampuan kerja yang meliputi :
Apa yang diharapkan dapat dikerjakan oleh seseorang
Sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang
Bagaimana mengukur/membuktikan bahwa seseorang telah mencapai kinerja yangdiharapkan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa, yangselanjutnya disingkat SKKNI PBJ, adalah
kemampuan kerja di bidang PBJ yang mencakupi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan/pekerjaan PBJ, sesuai dengan standar yang ditetapkan
29 Unit Kompetensi
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJPertama
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJ Muda
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJMadya
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
Skema Sertifikasi Kompetensi adalah
(Perka 7/2016 dan PBNSP 201):
paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan jenjang jabatanfungsional Pengelola PBJ Pemerintah
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJPertama
Skema SertifikasiKompetensi PPHP
Skema SertifikasiKompetensi
Pejabat Pengadaan
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJ Muda
Skema SertifikasiKompetensi
Pengelola PBJMadya
Skema SertifikasiKompetensi
Anggota KelompokKerja Unit LayananPengadaan (Pokja
ULP)
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
SKEMAKOMPETENSI
JABATANFUNGSIONAL
PPBJ
SKEMAKOMPETENSI
OKUPASI
SKEMAKOMPETENSI
OKUPASI
PAKET KOMPETENSI DALAM SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLA PBJ
No UNIT KOMP. PERTAMA UNIT KOMP. MUDA UNIT KOMP. MADYA
1 Mengkaji Ulang Paket PBJ Menyusun Spesifikasi Teknis Menelaah Lingkungan PBJ
2 Memilih Penyedia B/J Menyusun Harga Perkiraan Melakukan PenyelarasanKebijakan PBJ
3 Menyusun RancanganKontrak PBJ
Melakukan Evaluasi KinerjaPenyedia Barang/Jasa
Merumuskan OrganisasiPBJ
4 Menyusun Dokumen PBJ Melakukan FinalisasiDokumen Kontrak PBJ
Menyusun Kebutuhan danAnggaran PBJ
4 Menyusun Dokumen PBJ Melakukan FinalisasiDokumen Kontrak PBJ
Menyusun Kebutuhan danAnggaran PBJ
5 Melakukan KualifikasiPenyedia Barang/Jasa
Menyusun RencanaPengelolaan Kontrak PBJ
Membentuk TimPengelolaan Kontrak PBJ
6 Menyampaikan PenjelasanDokumen PBJ
Mengendalikan PelaksanaanKontrak PBJ
Mengelola Kinerja
7 Mengevaluasi DokumenPenawaran
Melakukan Penerimaan HasilPBJ
8 Mengelola Sanggahan Mengelola Risiko
9 Melakukan Negosiasi
PAKET KOMPETENSI DALAM SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI
No UNIT KOMPETENSI POKJA ULP UK. PEJABAT PENGADAAN UK PPHP
1 Menyusun Harga Perkiraan Menyusun Harga Perkiraan Melakukan PenerimaanHasil PengadaanBarang/Jasa
2 Mengkaji Ulang Paket PengadaanBarang/Jasa
Memilih PenyediaBarang/Jasa
3 Memilih Penyedia Barang/Jasa Menyusun DokumenPengadaan Barang/Jasa Mengelola Risiko
4 Menyusun Dokumen PengadaanBarang/Jasa
Melakukan KualifikasiPenyedia Barang/Jasa
Mengelola KinerjaMenyusun Dokumen PengadaanBarang/Jasa
Melakukan KualifikasiPenyedia Barang/Jasa
5 Melakukan Kualifikasi PenyediaBarang/Jasa
Menyampaikan PenjelasanDokumen PBJ
6 Menyampaikan Penjelasan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Mengevaluasi DokumenPenawaran
7 Mengevaluasi Dokumen Penawaran Melakukan Negosiasi
8 Mengelola Sanggahan Mengelola Kinerja
9 Melakukan Negosiasi Mengelola Risiko
10 Mengelola Kinerja
11 Mengelola Risiko
LAYANAN SERTIFIKASI PBJP
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PBJPseluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk
menentukan bahwa seseorang telah memahami peraturanperundang- undangan di bidang PBJ
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PBJPseluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk
menentukan bahwa seseorang telah memahami peraturanperundang- undangan di bidang PBJ
11
22SERTIFIKASI KOMPETENSI PBJP
proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukansecara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi yang
mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja PBJ
22
UJI KOMPETENSI INPASSING JF PPBJasesmen untuk mengukur kompetensi calon PPBJberdasarkan standar kompetensi kerja PBJ yang
menggunakan metode verifikasi portofolio dan tertulis
UJI KOMPETENSI INPASSING JF PPBJasesmen untuk mengukur kompetensi calon PPBJberdasarkan standar kompetensi kerja PBJ yang
menggunakan metode verifikasi portofolio dan tertulis
33
LAYANAN SERTIFIKASI PBJP
44 SURVEILAN INPASSING & PEMEGANG SERTIFIKATPemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap
pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannyaterhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman,
standar atau skema sertifikasi.
SURVEILAN INPASSING & PEMEGANG SERTIFIKATPemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap
pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannyaterhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman,
standar atau skema sertifikasi.
44
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :Email : [email protected]
Call Center : 021-29935577 / 144
Penjadwalan Ujian : 081219403360
Website : ppsdm.lkpp.go.id
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :Email : [email protected]
Call Center : 021-29935577 / 144
Penjadwalan Ujian : 081219403360
Website : ppsdm.lkpp.go.id