Kebijakan perdagangan internasional.docx
-
Upload
slamet-raharjo -
Category
Documents
-
view
83 -
download
2
Transcript of Kebijakan perdagangan internasional.docx
KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Disusun oleh:
Aris Nor Hamdan (07)
Rifqi Abdillah (25)
Kelas 7D
Program Diploma IV Akuntansi – Kurikulum Khusus
Tahun Pelajaran 2013/2014
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hampir tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak melakukan hubungan
perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan suatu negara tidak dapat memenuhi
sendiri semua kebutuhannya tanpa memperoleh atau membeli dari negara lain melalui
proses perdagangan antarnegara.
Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (contohnya adalah
Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik
baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut
mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan
multinasional.
Setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional selalu berusaha
tetap melindungi perekonomian dalam negerinya. Setiap negara mempunyai kebijakan
yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setiap kebijakan yang
diambil, mempunyai akibat dan pengaruh yang berbeda-beda bagi masing-masing negara.
Oleh karena itu, kebijakan perdagangan Internasional pemerintah semakin berperan besar
dalam mengarahkan perkembangan ekonomi.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah Perdagangan Internasional itu?
2. Mengapa negara-negara melakukan perdagangan satu terhadap lainnya ?
3. Bagaimana perdagangan Internasional bisa memberi manfaat kepada semua negara
yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional ?
4. Kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah akibat pengaruh
perdagangan internasional?
5. Dapatkah pemerintah secara aktif mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu
negara?
6. Bagaimana cara pembayaran di perdagangan Internasional?
7. Perlukah suatu negara membuat neraca pembayaran dalam rangka kegiatan
perdagangan Internasional?
1
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pembahasan dalam makalah ini hanya terbatas pada kebijakan
perdagangan internasional dan implementasinya.
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu
negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang
dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu
dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara
lain.
Rumitnya perdagangan internasional disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.
2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya. Barang-
barang tersebut harus melewati berbagai macam peraturan seperti pabean (batas-
batas wilayah yang dikenai pajak), yang bersumber dari pembatasan yang
dikeluarkan pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata
uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dsb.
4. Sumber daya alam yang berbeda.
Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain sebagai berikut.
a. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)
Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini suatu negara disebut
memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat
memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Adam Smith
juga mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan
produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat perlu adanya
pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang.
b. Teori Keunggulan Komparatif(Comparative Advantages)
Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif
yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja.
c. Teori Permintaan Timbal Balik (Reciprocal Demand)
3
Teori ini dikemukakan oleh J.S. Miil, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar
dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaranya atau menentukan
dasar tukar dalam negeri.
B. FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
a. Terwujudnya suatu kemakmuran bagi masyarakat ( faktor pendorong utama ).
b. Memenuhi kebutuhan (barang/jasa) yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri
maupun melalui kegiatan impor.
c. Menyebarluaskan dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan
pertumbuhan ekonomi.
d. Memperoleh dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan
pertumbuhan ekonomi.
e. Memperoleh manfaat yang ditimbulkan oleh adanya spesialisasi.
C. MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Dampak Positif Perdagangan Internasional
a. Meningkatkan pendapatan negara
Hal ini ditujukan dengan semakin bertambahnya penerimaan devisa umum,
yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor (manfaat utama) dalam lingkup
perdagangan internasional.
b. Dapat mencukupi kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat atau belum mampu
diproduksi di dalam negeri.
Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap
negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat
penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap
negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
c. Memperlancar kegiatan ekspor dan membantu impor barang-barang yang
dibutuhkan industri dalam negeri.
Dengan adanya perdagangan internasional, kerjasama antar negara menjadi
lebih baik dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor-impor masing-masing negara.
d. Memperluas pasar dan meningkatkan industri dalam negeri.
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat
produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan
produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya
4
perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara
maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sumber pendapatan negara akan semakin meningkat seiring perkembangan
perdagangan internasional. Produsen dalam negeri akan mendapatkan sumber
pendapatan dari luar negeri sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
f. Mendorong pertumbuhan/perkembangan dunia usaha.
Perdagangan internasional membuka peluang dan kesempatan kepada negara
yang sedang berkembang untuk mendapatkan keahlian dan mengetahui tekhnologi
yang lebih baik dengan cara (teknik atau manajemen) negara lainnya.
g. Mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik.
Dengan adanya perdagangan internasional terjalin persahabatan dan hubungan
kedua negara dan memungkinkan suatu negara yang terlibat, dapat menghasilkan
barang dan jasa melebihi kebutuhan di dalam negeri.
h. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh
keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat
memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara
lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut
dari luar negeri.
Dengan adanya perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut
melakukan suatu spesialisasi terhadap barang-barang yang dihasilkan di negara
tersebut dengan harga yang bisa relatif lebih murah dibandingkan dengan negara
lain. Spesialisasi membantu meningkatkan efisiensi penggunaan barang-barang
produksi yang tersedia.
2. Dampak Negatif / Kerugian Akibat Perdagangan Internasional
Namun, selain berdampak positif, perdagangan internasional bisa
mengakibatkan dampak negatif bagi negara-negara yang terlibat. Dampak negatifnya,
adalah:
1. Impor barang menjadi dominasi.
Kegiatan impor yang terlalumendominasi bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi
menjadi terhambat. Jika barang yang masuk (import) lebih banyak dari barang yang
5
di eksport (dikeluarkan) bisa menyebabkan pendapatan nasional menurun
yangdiakibatkan pula karena nilai mata uang yang anjlok.
2. Masalah bagi petani dan produksi barang lainnya.
Akibat banyaknya barang yang didapat atau di impor dari luar negeri, mengakibatkan
kerugian bagi para petani, nelayan, atau yang memproduksi barang karena banyak
beredarnya buah-buahan, sayuran dari luar negeri dengan harga yang relatif lebih
murah. Hal semacam ini sering menjadi kasus contoh perdagangan internasional.
3. Ketergantungan dengan negara maju.
Semakin banyaknya produk-produkdan bahan-bahan yang berasal dari luar negeri
membuat masyarakat menjadi tergantung menggunakan merk-merk dari luar.
4. Terbukanya perdagangan bebas Internasional.
Dengan adanya perdangangan Internasional, membuat suatu negara mengalami
kerugian,terutama dengan banyaknya kasus-kasus penyelundupan oleh pihak-
pihakyang tidak bertanggung jawab melanggar peraturan pemerintah mengenai
perdagangan internasional.
D. MACAM-MACAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
a. Perdagangn bilateral : adalah perdagangan yang dilakukan antar dua Negara.
Misal : Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura.
b. Perdagangan regional : adalah perdagangan yang dilakukan dalam satu kawasan
tertentu.
Misal : Perdagangan dalam ASEAN.
c. Perdagangan antar-regional : adalah perdagangan yang dilakukan antar satu kawasan
tertentu dengan kawasan lainnya.
Misal : ASEAN dengan MEE.
d. Perdagangan multilateral : adalah perdagangan yang dilakukan oleh banyak Negara.
E. KEBIJAKAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONALSetiap negara akan melindungi perekonomian di dalam negerinya dan pengaruh
pelaksanaan perdagangan internasional. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang
akan diarnbil oleh setiap negara. Kebijakan ini berkaitan dengan proteksi (perlindungan)
industri dalam negeri karena pengaruh perdagangan internasional tersebut. Kebijakan-
kebijakan tersebut, antara lain tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi,
premi, diskriminasi harga, dan dumping.
6
Q1 Q3 Q Q4 Q2
Pw
0
Pt
P
P
Q
S Impor sesudah tarif
impor sebelum tarif
D
a b
c
SD
tarif
1. Tarif
Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang yang
melewati baras suatu negara. Tarif dapat dikenakan terhadap barang impor ataupun
ekspor. Akan tetapi, dalam analisis ekonomi, tarif impor lebih penting dan pada tarif
ekspor.
Ada beberapa macam penggolongan tarif, antara lain sebagai berikut :
a. Bea ekspor (export duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap
barang yang diangkut menuju ke negara lain.
b. Bea transito (transit duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap
barang yang hanya melewati negara tersebut karena tujuan akhirnya negara
lain (sebagai transit).
c. Bea impor (impor duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap
barang yang masuk dalam daerah pabean suatu negara dengan ketentuan
bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.
Pembebanan tarif atas suatu barang dapat menimbulkan pengaruh terhadap
perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang yang dikenai tarif
tersebut. Pengenaan tarif terhadap barang-barang impor biasanya ditujukan Untuk
melindungi produksi barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri.
Pengaruh pembebanan tarif terhadap harga barang impor dapat digambarkan
dalam kurva berikut :
Keterangan :
7
• Kurva di atas memperlihatkan jika tanpa perdagangan internasional, keseimbangan
pasar mobil domestic tercapai pada titik E, di mana konsumen domestic harus
membeli mobil seharga P per unit, sementara yang tersedia adalah Q unit.
• Harga dunia diasumsikan (Pw) jauh lebih rendah dari harga domestik. Harga Pw ini
membuat produsen domestic hanya mau memproduksi sebanyak QQ1 unit, sementara
konsumen domestic akan meminta sebanyak QQ2. Supaya permintaan pasar terpenuhi,
mobil harus diimpor sebanyak (QQ2-QQ1) unit.
• Setelah tarif diberlakukan, harga mobil naik menjadi Pt dan produsen domestic
bersedia meningkatkan produksinya menjadi QQ3 unit. Peningkatan ini menyebabkan
permintaan domestic turun menjadi QQ4 unit. Dengan demikian, impor mobil
berkurang menjadi (QQ4-QQ3).
Setelah adanya tanif produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang
impor. Harga barang-barang impor menjadi mahal, sehingga produksi dalam negeri
meningkat Q1Q2. Karena harga barang impor yang mahal, konsumen mengurangi
konsumsinya sebesar QO4. Luas segi empat GHIJ merupakan penerimaan pemerintah
dan tarif barang-barang impor.
2. Kuota
Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh masuk (kuota impor) dan
jumlah barang yang boleh keluar (kuota ekspor). Kuota yang diterapkan oleh
pemerintah biasanya dilakukan dengan cara memperkenankan impor ataupun ekspor
suatu barang dengan jumlah yang dibatasi.
a. Kuota Impor
Beberapa jenis kuota impor, antara lain sebagai berikut :
1) Absolute atau unilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan
sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dan negara lain.
2) Negotiated atau bilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan
berdasarkan Perjanjian antara dua negara atau lebih yang terlibat dalam
perdagangan.
3) Tarif quota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Untuk barang-barang
tertentu jumlahnya dibedakan dan diizinkan masuk atau keluar tetapi
dikenakan tarif yang tinggi.
8
4) Mixing quota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor
dengan proporsi tertentu dalam rangka melaksanakan produksi barang akhir.
Pembatasan ini bertujuan mendorong perkembangan industri di dalam negeri.
Adanya kuota impor berarti barang-barang impor di pasaran tersedia
terbatas. Hal tersebut berarti barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalarn
negeri dapat bersaing. Jika digambarkan dalam bentuk kurva akan tampak seperti
berikut :
Q 2 Q Q 1 Q
P 1
P
P 2
P
K uota be rku rang
K uo ta be rtam bah
D
D
S 2 S S 1
Keterangan :
Kurva DD merupakan permintaan domestic atas barang impor dan S
merupakan kuota impor (kurva persediaan barang). Harga barang impor adalah P.
Jika kuota dikurangi P2 (pergerakan dari S ke S2) harga barang impor akan
meningkat menjadi P2, sehingga P memberikan proteksi lebih besar pada industry
domestik. Sementara jika kuota ditambah (pergerakan dari S ke S1) maka harga
barang impor akan turun menjadi P1.
b. Kuota Ekspor
Kuota ekspor yang diterapkan oleh setiap negara memiliki beberapa tujuan,
antara lain :
1) mencegah barang-barang yang penting agar tidak jatuh ke negara yang
dianggap berbahaya;
2) menjamin ketersediaan barang di dalam negeri dalam jumlah yang cukup;
9
3) mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga dalam
menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang merupakan
komoditas perdagangan penting.
3. Larangan Ekspor
Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah dalam perdagangan
internasional yang tidak memperbolehkan ekspor barang dan dalam ke luar
wilayah pabean suatu negara. Misalnya, ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura
dilarang karena menimbulkan kerusakan Iingkungan yang merugikan negara.
4. Larangan Impor
Larangan impor merupakan kebalikan dan larangan ekspor, yaitu suatu
kebijakan dalam perdagangan dengan cara melarang membeli barang dan luar
negeri untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Misalnya,
larangan mengimpor beras, bawang putih, dan gula pasir. Jika barang-barang
(komoditas) tersebut tidak dilindungi, petani padi, bawang, dan tebu akan
mendenita kerugian yang besar.
Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, pengaruh larangan impor terhadap
harga barang akan tampak seperti berikut :
0
Q 1 Q 2 Q 3
P
P 1
Q
P
S
S1
im por
(a )
S
D
hargasaaa tim por
d ila rang
0
P 1
P
Q 2 Q
(b )
Keterangan :
• Kurva di atas memperlihatkan dampak proteksi terhadap perekonomian. Harga
barang di dalam negeri diasumsikan sama dengan harga dunia, sebesar P. harga ini
10
membuat permintaan pasar domestic menjadi QQ3 unit, sementara produsen
domestic hanya mampu memproduksi sebesar QQ1 unit. Impor dengan demikian
menjadi sebesar (QQ3-QQ1) unit.
• Melalui larangan impor, barang tersedia di pasar domestic menjadi hanya sebesar
QQ1 unit sehingga akan meningkatkan harga produksi domestik sebesar P1, dan
secara tidak langsung meningkatkan produksi produsen dalam negeri sebesar QQ2.
Dengan adanya larangan impor, produsen dalam negeri dapat menjual barang
lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi.
5. Subsidi
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang
memproduksi, menjual, mengekspor, atau pun mengimpor barang dan jasa untuk
memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga jual suatu barang
dapat terjangkau oleh masyarakat. Maksud diberikannya subsidi adalah agar para
produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah
sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. Subsidi ini dapat berupa
a. uang yang diberikan secara langsung (nominal rupiah);
b. subsidi per unit produksi.
Pengaruh subsidi biaya produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor dapat
digambarkan dalam kurva berikut.
subs id i
S up la iTam bahan
0
Q 1 Q Q 2Q
P 1
P
P
S
S
S 1
S 1A
B
D
D
11
Keterangan :
• Pengaruh subsidi terhadap terhadap penjualan produk dalam negeri dapat dilihat
pada peraga di atas. Keseimbangan pasar tercapai pada harga P dan produksi
domestic sebesar Q unit. Tetapi harga yang berlaku saat ini adalah P1, sehingga
produsen domestic hanya dapat menghasilkan QQ1 unit. Padahal permintaan pasar
adalah QQ2 unit. Kesenjangan tersebut dipenuhi melalui impor sebesar (QQ2-QQ1)
unit.
• Jika subsidi diberikan sebesar AB kepada produsen lokal, maka mereka akan
dapat meningkatkan suplai menjadi S1S1 dan bersedia menurunkan harga sesuai
harga dunia sebesar P1. Kondisi tersebut mampu meningkatkan produksi sebesar
QQ2, sehingga impor tidak lagi diperlukan.
6. Premi
Premi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-
kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan daiam
meningkatkan ekspornya. Misalnya, penghargaan untuk kualitas barang yang
memenuhi standar kualitas ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, biaya ekspor
yang murah, dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai.
7. Diskriminasi Harga dan Dumping
Salah satu kebijakan dalam perdagangan inrernasional yang cukup banyak
mendapar sorotan adalah dumping. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk
diskriminasi harga. Suatu negara dikatakan melakukan dumping jika mengekspor
hasil produksinya ke suatu negara dengan harga yang lebih rendah daripada harga
di dalam negeri.
Misalnya, Jepang menjual mobil-mobilnya ke Indonesia dengan harga yang
murah, padahal harga mobil dengan merek dan tipe yang sama di Jepang sendiri
harganya mahal. Kebijakan menaikkan harga di dalam negeri ini biasanya
ditujukan unruk menutupi kerugian yang mungkin terjadi di luar negeri.
Dalam menjalankan kebijakan ini, harus memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu, anrara lain sebagai berikut :
12
a. Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri atau
dengan kata lain bahwa kurva permintaan di dalam negeri relatif kurang elastis
dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya persaingan sempurna.
b. Konsumen di dalam negeri tidak dapat membeli barangnya dan luar negeri.
F. ALAT-ALAT PEMBAYARAN INTERNASIONALSetiap transaksi perdagangan internasional akan menimbulkan transaksi lain
yaitu pembayaran internasional. Pembeli/importir berhak menerima barang yang
dibeli dan berkewajiban membayar sejumlah uang senilai barang yang diterima.
Sementara di pihak penjual/eksportir menerima pembayaran dari pembeli di luar
negeri dan berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli. Tidak seperti dalam
perdagangan dalam negeri yang menggunakan satu jenis mata uang, dalam
perdagangan internasional diperlukan alat pembayaran yang berlaku dan diterima
secara internasional. Perbandingan antara nilai mata uang satu negara dengan
negara yang lain disebut dengan kurs valuta asing (valas). Tinggi rendahnya harga
uang atau kurs valuta asing ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran serta
kebijakan pemerintah
Apabila suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dengan berbagai kurs,
negara demikian menganut sistem kurs multiple exchange rate. Namun, adakalanya
pemerintah menetapkan satu macam kurs untuk berbagai keperluan, atau
dinamakan fixed exchange rate. Sementara sistem lainnya yaitu floating exchange
rate atau kurs mengambang yang dikendalikan, di mana mata uang dibiarkan untuk
bergerak sesuai dengan keadaan perekonomian pada waktu itu.
Perubahan kurs atau harga valuta asing dipengaruhi oleh permintaan dan
penawaran valuta asing, apabila semakin tinggi nilai tukarnya, maka nilai uang
yang bersangkutan semakin kuat. Sebaliknya, makin turun kurs valas, makin turun
nilai uang yang bersangkutan, dan makin lemah kedudukan nilai uang tersebut
dibandingkan dengan uang (valuta) negara lain.
Dengan demikian, alat pembayaran dan sistem pembayaran internasional
timbul karena adanya perbedaan jenis mata uang, perbedaan nilai mata uang, dan
usaha menentukan nilai mata uang yang akan digunakan dalam pembayaran
internasional. Sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi
perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut.
13
1. Pembayaran Tunai (Cash in Advance/Prepayment)
Cash in advance/prepayment adalah suatu pembayaran yang dilakukan
pembeli (importir) kepada penjual (eksportir) sebelum barang dikapalkan.
Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai, baik secara
keseluruhan, atau sebagian dengan alasan sebagai berikut.
a. Penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya.
b. Permintaan produk lebih besar daripada produk yang ditawarkan.
c. Situasi perekonomian dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan perang.
d. Lemahnya nilai mata uang importir (soft currency).
2. Pembukaan Rekening (Open Account)
Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem cash in advance.Dengan cara
open account, barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah
membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa
waktu atau terserah kebijaksanaan importir, dalam hal ini risiko sebagian besar
ditanggung eksportir. Apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang
asing, risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Sistem ini akan baik
digunakan apabila pembeli sudah dikenal dengan baik, keadaan politik dan
ekonomi yang stabil, dan dekat dengan pasar.
3. Kompensasi Pribadi (Private Compensation)
Private compensation adalah suatu metode pembayaran internasional yang
dilakukan antara pembeli dengan penjua luntuk melakukan kompensasi penuh atau
sebagian utang piutang, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui
pihak ketiga), sehingga mengurangi transfer valas ke luar negeri. Contoh
mekanisme private compensation dapat digambarkan sebagai berikut.
Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan cara:
1. Importir B di Amerika tidak perlu melakukan transfer internasional untuk
melakukan pembayaran kepada eksportir A di Jakarta dan cukup dengan
melakukan transfer domestik kepada eksportir D di Amerika.
2. Sementara itu, importir C di Jakarta tidak perlu melakukan transfer
internasional untuk melakukan pembayaran kepada eksportir D di Amerika
dan cukup dengan melakukan transfer domestik kepada eksportir A di Jakarta.
Dengan demikian utang-piutang tersebut dapat diselesaikan pembayarannya
tanpa perpindahan mata uang ke negara lain. Tetapi sistem ini mempunyai
14
kelemahan yaitu sulit mendapatkan seorang eksportir atau importir yang
mempunyai utang-piutang dalam jumlah yang persis sama.
4. Letters of Credit (L/C)
Letters of Credit (L/C) adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh
issuing bank atas permintaan pembeli/eksportir dengan menyatakan bahwa issuing
bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditentukan
dalam L/C tersebut dipenuhi. Letters of Credit merupakan suatu surat yang
dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) di mana bank
tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang
(eksportir). Dengan demikian Letters of Credit merupakan suatu alat pengganti
kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir.
Beberapa pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran dengan L/C adalah
sebagai berikut.
a. Importir atau pembeli
b. Eksportir atau penjual
c. Bank penerbit (issuing bank) yaitu bank yang mengeluarkanL/C tersebut dan
bank penjamin (conforming bank) yaitu bank di negara eksportir, yang atas
permintaan eksportir, menjamin pembayaran L/C yang dikeluarkan oleh bank
penerbit.
d. Perusahaan pelayaran
e. Perusahaan surveyor
f. Bea dan cukai
g. Perusahaan asuransi
5. Commercial bill of exchange (wesel)
Commercial bill of exchange (wesel) adalah cara pembayaran yang ditulis oleh
penjual (ekspotir) yang berisi perintah kepada pembeli (importir) untuk membayar
sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.
6. Cable order (transfer telegrefik)
Cable order (transfer telegrefik) adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh bank
A kepada bank B yang di luar negeri untuk membayar dana dari rekening masing-
masing L/C.
15
G. DEVISADevisa merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Dengan
memerhatikan pengertian devisa, yaitu kekayaan terhadap negara lain maka devisa
mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. sebagai alat pembayaran luar negeri;
2. sebagai jaminan utang;
3. sebagai jaminan impor;
4. alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional.
Sumber-sumber devisa berasal dan penerimaan luar negeri, antara lain sebagai berikut :
1. penerimaan hasil minyak dan gas bumi;
2. pinjaman luar negeri;
3. jasa pengangkutan ke luar negeri;
4. penerimaan bunga obligasi asing;
5. pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
6. penjualan kayu hutan ke luar negeri.
Besarnya cadangan devisa suatu negara dapat diketahui melalui neraca pembayaran
internasional (balance of payment). Makin besar cadangan devisa yang dimiliki oleh
pemerintah dan penduduk suatu negara, makin besar kemampuan negara tersebut dalam
melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata
uang negara tersebut. Cadangan devisa dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai
berikut :
1. Cadangan devisa resmi atau official foreign exchange reserve, yaitu cadangan
devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditatausahakan oleh Bank
Indonesia.
2. Cadangan devisa nasional atau country foreign exchange reserve, yaitu seluruh
devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan, atau lembaga terutama perbankan yang
secara moneter merupakan kekayaan nasional (termasuk miik bank umum nasional).
Beberapa kebijakan pengaruran sistem devisa yang pernah dilaksanakan di Indonesia,
antara lain sebagai berikut :
1. Sistem Devisa Kontrol
Sistem in diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1964. Pada
waktu diterapkan undang-undang ini, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu
16
devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa umum (DU). Sesuai dengan undang-undang
yang berlaku pada saat ini, setiap perolehan devisa wajib diserahkan kepada negara.
2. Sistem Devisa Semikontrol
Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu No. 64 Tahun 1970.
Perolehan DHE wajib diserahkan kepada Bank Indonesia dan penggunaannya juga
harus mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas
diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE
dilanjutkan oleh Bank Indonesia, sementara Lalu lintas devisa untuk jenis DU mulai
tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik.
3. Sistem Devisa Bebas
Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan PP No. 1 Tahun 1982. Dengan
peraturan ini, setiap penduduk dapat bebas memiliki dan menggunakan devisa. Hal itu
berlaku untuk semua jenis devisa, baik bentuk DHE maupun DU. Tidak ada
pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang
diperoleh dan tujuan penggunaannya. Kebebasan sistem devisa ini kemudian diartikan
sistem devisa tidak wajib lapor.
4. Penegasan Sistem Devisa Bebas
Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem
Nilai Tukar yang diberlakukan pada tanggal 17 Mel 1999. Dalam undang-undang ini
ditegaskan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan
devisa. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk
untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang
dilakukannya, baik secara yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Diatur pula
kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan atas berbagai jenis
transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-
hatian dalam pelaksanaan kebijakan devisa di Indonesia.
H. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Akhir-akhir ini negara-negara berkembang mengeluhkan timbulnya kembali
kebijakan proteksionisme di sejumlah negara-negara maju. Apabila hal ini terus
terjadi, maka bukan tidak mungkin perekonomian global yang sebelumnya telah lesu
makin menjadi buruk. Negara-negara berkembang ini mendesak dan menginginkan
agar negara-negara maju mau menurunkan hambatan pada perdagangannya baik bagi
tariff maupun non-tarif, serta mau menghentikan pemberian subsidi kepada produk-
17
produk unggulan kompetitif dari negara berkembang. Perundingan alot yang
dilakukan pada Putaran Doha dinilai akan sia-sia saja apabila negara-negara maju itu
sendiri memberlakukan proteksionis karena dengan demikian perdagangan dari
negara-negara berkembang akan mengalami kesulitan dalam hal perluasan dan
perkembangannya.
Contoh kasus diatas adalah satu dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan
oleh negara-negara maju dalam menjalankan roda perdagangan internasionalnya.
Perdagangan menjadi cara sebuah negara untuk membangun negaranya, dan tentunya
kebijakan-kebijakan di dalamnya sangat memiliki pengaruh terhadap jalannya
perdagangan tersebut serta dampaknya bagi negara. Dalam jurnal ini, penulis akan
mencoba untuk mengulas bagaimana negara maju menetapkan kebijakan yang
mengarah pada pembangunan negara, bagaimana kebijakan tersebut bertahan, serta
instrument-instrument yang ada di dalamnya untuk mensukseskan kebijakan tersebut.
Perkembangan kebijakan Perdagangan internasional mengalami beberapa fase antara
lain:
1. Sebelum Perang Dunia I
Perdagangan internasional mengalami perkembangan yang pesat yang mana
saat itu negara-negara majulah yang menjadi actor utamanya.
2. Masa Pasca Perang Dunia II,
Negara-negara maju mulai memberlakukan pengurangan tariff perdagangan
antar negara. Hal ini dilakukan untuk melakukan proses negosiasi terhadap dasar
item-by-item dengan negara-negara berkembang. Negosiasi yang dilakukan oleh
negara maju ini melibatkan kompromi antara prinsip-prinsip timbal balik dan prinsip
non-diskriminasi. Negara maju dan berkembang ini saling menawarkan penawaran-
penawaran yang terbaik baik mereka (Ballasa, t.t). Negara-negara berkembang
menawarkan konsensi tariff pada negara maju, sedangkan negara-negara maju akan
menukarkan konsensi tersebut dengan produk-produk yang menjadi kepentingannya.
Negara berkembang tetap mendapatkan keuntungan dari pengurangan tariff yang
dibuat oleh negara maju di bawah klausul the most-favoured-nation.
3. Awal Tahun 1960
Tarif yang ditetapkan oleh negara-negara maju ini menurun pada awal
tahun1960-an, dengan barang atau produk dagang manufaktur impor dari negara-
negara berkembang. Namun, tetap saja, jumlah tariff yang ditetapkan ini masih dalam
18
kategori tinggi bila dibandingkan dengan tariff rata-rata barang atau produk
manufaktur dari negara maju (Balassa, 1965 dalam, t.t).
Pengurangan tariff ini diberlakukan secara substansial sehubungan dalam
kerangka kerja Kennedy serta negosiasi dalam putaran Tokyo. Pengurangan tariff ini
diberlakukan bagi seluruh produk, terkecuali bagi produk-produk sensitive yang
berkaitan dengan produk yang menarik untuk dikembangkan, seperti contohnya baja,
serta produk-produk tekstil (Balassa, t.t). Seperti yang terjadi pada situasi dan kondisi
perdagangan yang ada di Amerika Serikat. Deficit dan krisis yang dialami oleh
Amerika Serikat mau tak mau memaksa pemerintah Amerika Serikat berputar otak
untuk mencari kebijakan yang tepat demi berlangsungnya perputaran roda
perdagangan yang juga akan berimbas pada pembangunan negara.
4. Tahun 2010
Pada tahun 2010, presiden Obama menggagas terbentuknya Export Promotion
Cabinet yang memiliki fokus kepada penyusunan rekomendasi kebijakan yang
diperlukan untuk mencapai peningkatan nilai ekspor hingga 2 kali lipat (US$ 1.57
triliun menjadi US$ 3.14 triliun) serta pembentukan National Export Initiatives (NEI)
yang bertujuan untuk menganalisa, memberikan rekomendasi, serta melakukan
kerjasama dengan seluruh actor untuk mencapai target ekspor yang telah ditentukan.
Pembentukan kedua badan ini pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan
masyarakat Amerika Serikat membuka lapangan pekerjaan baru . Namun,
pemberlakuan tariff ini bukan berarti lantas dengan mudah dapat diterima oleh
negara-negara lainnya di dunia. Sekalipun Jepang, Hongkong, ataupun Britania Raya,
belum tentu tariff yang telah ditentukan tersebut setara dengan pendapatan negara
lainnya. Hal tersebut tergantung pada kualitas barang serta kualitas sumber daya
manusia di negara tersebut. (Larry, t.t).
Selain menaikkan tariff serta melakukan negosiasi dengan negara lain yang
juga dengan negara berkembang, negara-negara maju biasanya juga melakukan
spesialisasi pada sector-sektor yang menurutnya lebih unggul dibanding negara
lainnya (Lary, t.t). Hal ini biasa dikenal dengan kebijakan proteksionisme. Kebijakan
proteksionisme ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan
kualitas dan mutu hasil produk dalam negeri agar kelak produk-produk tersebut
memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produk yang sama
dari negara lain (Balassa, t.t). Dengan demikian, negara-negara maju begitu menjaga
dengan ketat serta menyaring dengan teliti barang atau produk dari negara lain mana
19
saja yang boleh dan dapat beredar di dalam pasar nasionalnya. Sector impor menjadi
begitu ketat dan hal ini membuat negara-negara berkembang dan negara-negara
sedang berkembang merasa sangat kesulitan untuk memasuki perdagangan
internasional yang seharusnya dikatakan pasar liberal ini. Misalnya dapat dilihat pada
Amerika Serikat yang memproteksi diri mereka dengan memberlakukan hambatan
pada transaksi impor yang juga diikuti dengan pemberian subsidi pada sector
pertanian mereka.
Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan proteksionis dan hambatan pada
sector impor ini 12 negara-negara berkembang yang tergabung dalam IMF
melayangkan protesnya terhadap kebijakan yang dirasa sangat menyulitkan
pertumbuhan perdagangan negara-negara berkembang ini. Ke-12 negara tersebut
menganggap negara-negara maju tidak fair, karena dapat dilihat di Indonesia sendiri
produk-produk negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat dan lain-lain begitu
merebak dan merajanya hingga mampu menggeser kedudukan produk-produk milik
Indonesia sendiri tak terkecuali bawang dan daging sapi yang akhir-akhir ini sedang
mengalami pergolakan. Sedangkan bagaimana dengan produk negara-negara
berkembang di negara maju? Ambil saja contoh sederhana produk dari Indonesia
yakni buah manggis dan minyak kelapa sawit. Buah manggis ini untuk dapat masuk
ke dalam pasar Australia saja membutuhkan waktu 6 tahun lamanya disertai dengan
prosedur-prosedur yang sedemikian rumitnya. Sedangkan pada komoditas minyak
kelapa sawit, pemerintah Amerika Serikat menolak mentah-mentah peredaran dan
masuknya minyak kelapa sawit ini di dalam pasar nasionalnya dengan alasan bahwa
minyak kelapa sawit ini sangatlah tidak baik bagi kesehatan.
Negara-negara maju juga adakalanya memberikan bantuan subsidi kepada
negara lain dengan harapan negara tersebut mampu bersaing di kancah perdagangan
internasional, dan secara khususnya hal ini juga demi melancarkan negara-negara
maju yang memberikan subsidi tersebut untuk dengan mudah mendapatkan barang
tersebut dengan keuntungan yang berlipat ganda (Larry, t.t). Namun adakalanya,
negara-negara maju tersebut malah memberikan bantuan subsidi kepada negara-
negara yang walaupun belum maju benar tetapi sudah mampu untuk bersaing dengan
negara-negara besar lainnya di ranah perdagangan internasional. Seperti yang dikritik
oleh Raul Prebisch. Prebisch melayangkan surat protesnya terhadap sekretarsi
jenderal UNCTAD pada tahun 1964 dengan menyatakan bahwa tak seharusnya
negara maju memberikan subsidi kepada negara yang telah memiliki daya saing yang
20
cukup kuat sekalipun negara tersebut masih menyandang status negara berkembang
(Larry, t.t). Bila hal tersebut di teruskan, maka ketimpangan akan terjadi dan negara-
negara berkembang semakin mengerdil dan mengalami stagnansi.
21
BAB IIIPENUTUP
A. KESIMPULAN
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk
suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk
yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu
dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara
lain.
Manfaat yang akan diperoleh dari kebijakan Perdagangan Internasional antara
lain: meningkatkan pendapatan negara, mencukupi kebutuhan barang/jasa, memperlancar
kegiatan ekspor impor, memperluas pasar dan meningkatkan industri dalam negeri,
meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan/perkembangan dunia
usaha, mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik dan memperoleh
keuntungan dari spesialisasi.
Negara-negara maju masih menggunakan sistem teori Adam Smith dalam hal
spesialisasi. Hal ni dapat dilihat pada bagaimana negara-negara tersebut dengan giat dan
kokoh memberlakukan proteksionis dan benar-benar menjaga mutu dan kualitas
produknya. Lantas mengapa hal tersebut tidak berlaku di Indonesia? Mengapa Indonesia
malah mengandalkan produk-produk impor? Hal ini akan membuat produk asli Indonesia
menjadi tergeser dan tergerus oleh keberadaan produk-produk impor. Sekalipun sekarang
pemerintah memberlakukan kebijakan hambatan pada impor dan proteksionis, hal yang
harus diutamakan adalah bagaimana caranya mengembalikan mutu dan kualitas produk
itu sendiri
B. SARAN
Kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan di suatu negara harus
disesuaikan dengan keadaan ekonomi serta tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah
Indonesia harus melindungi perekonomian di dalam negerinya dari pengaruh pelaksanaan
perdagangan internasional. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga tidak menghambat
perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam
negeri dan hubungan kerjasama dengan negara lain.
22
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono. 2008. Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Edisi
pertama. Cetakan ke -18
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kebijakan-perdagangan-internasional/http://www.kemendag.go.id/id/economic-profilehttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodulhttp://bse.kemdiknas.go.id/buku/20090610131728/pdfhttp://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perdagangan_Internasional_9.1_(BAB_8)
23