Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Provinsi Jawa...
Transcript of Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Provinsi Jawa...
Pengendalian
Pencemaran Udara
Bagi Industri/
Pelaku Usaha di
Provinsi Jawa
Timur
Niniek Herawati, ST, MSi
Kasie Pencegahan Pencemaran Lingkungan
DLH Provinsi Jawa Timur
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal 38, Kec. Gayungan,
Kel. Dukuh Menanggal, Kota Surabaya 60234
Tel./Fax : 031- 8543851/2
Daftar Isi Presentasi
1. Latar Belakang Pengelolaan Kualitas Udara
2. Landasan Hukum / Regulasi
3. IKLH - IKU
4. Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Jawa Timur
5. Instrumen Pembinaan: PROPER & Pengawasan
6. Deksripsi Pencemaran Udara (Definisi, Jenis, Dampak)
7. Upaya Pengendalian dari Pihak Industri
8. Kriteria Penaatan Aspek Pengelolaan Emisi Udara bagi Industri/ Pelaku Usaha
9. Isu Strategis
10. Diskusi
3/27/2019 Add a footer 2
Sumber: http://www.nature.nps.gov/air/AQBasics/images/types_of_sources_02-2012.jpg
KONDISI UDARA AMBIEN SAAT INI YANG JENUH
DENGAN BAHAN/ ZAT PENCEMAR
POINT
SOURCE
Non-POINT
SOURCE
Landasan Hukum / Regulasi
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
PP Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
Kep.Men. LH No. 13 tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Kep. Ka. BAPEDAL No. 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Permen LH No. 7 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
Permen LH No. 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
3/27/2019 Add a footer 4
5
“merupakan gambaran atau indikator awal yang memberikan kesimpulan cepat
dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu”
KOMPONEN DAN PROPORSI
PENYUSUN IKLH
IKU; 30%
IKTL; 40%
IKA; 30%
IKU (Indeks Kualitas Udara): Tutupan lahan di kota
difungsikan untuk penyerapan polutan tertentu
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) -- memberikan dukungan terhadap
keberlanjutan IKA dan IKU
IKA (Indeks Kualitas Air): Tutupan lahan difungsikan untuk menjaga debit air dan mengurangi erosi – sedimentasi serta polutan tertentu
6 3/27/2019
Target RPJMN (IKLH)
2015 2016 2017 2018 2019
64,0-64,5 64,5-65,0 65,0-65,5 65,5-66,5 66,5-68,5
CAPAIAN IKLH JAWA TIMUR 2016 CAPAIAN IKLH JAWA TIMUR 2018
IKU = 85,49 IKA = 52,77 ITL = 62,02 IKLH = 66,29
IKLH = (40%x ITV) + (30%xIKU) + (30%xIKA) IKU = 83,7 IKA = 53,26 ITL = 63,56 IKLH = 66,51 66,51 = C U K U P
RENTANG IKLH
UNGGUL x > 90
SANGAT BAIK 82 < x < 90
BAIK 74 < x < 82
CUKUP 66 < x < 74
KURANG 58 < x < 66
SANGAT KURANG 80 < x < 58
WASPADA x < 50
7
IPAL Komunal Pemantauan
Sumber Pencemar Patroli Air Rehabilitasi & Restorasi
Lingkungan
Pemantauan Kualitas Lingkungan (Badan Air, Udara, Laut) Pembinaan &
Sosialisasi
Perumusan kebijakan
PPKL (Baku Mutu
Limbah, dsb.)
• PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN
• PENINGKATAN IKLH
• PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT
INSTRUMEN PEMBINAAN
PROPER & PENGAWASAN
3/27/2019 8
PROPER
“merupakan instrumen
penaatan alternatif yang
dikembangkan untuk
bersinergi dengan
instrumen penaatan lainnya
guna mendorong penaatan
perusahan melalui
penyebaran informasi
kinerja kepada masyarakat
(public disclosure)”
3/27/2019 Add a footer 9
BEYOND COMPLIANCE AREA
PENTAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP
PRINSIP DASAR PENILAIAN PROPER
BIRU
MERAH
HITAM
• PENERAPAN AMDAL/IZIN LINGKUNGAN
• POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN
• PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT
• PENGELOLAAN LIMBAH B3
• PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
• PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
TIDAK ADA UPAYA
BELUM TAAT
TAAT
Pemanfaatan
Sumber
Daya
Pelaksanaan
Pengembangan
Masyarakat
(Community
Development)
EMAS
HIJAU
S
K
O
R
B O B O T
N
I
L
A
I
Penerapan
Sistem
Manajemen
Lingkungan
Passing Grade
Passing Grade Best Practices ; Best Available Technology;
Best Corporate Social Responsibility
X =
PROPER
* Dalam setiap tahunnya, terdapat kenaikan rata-rata tingkat ketaatan industri
• Untuk tahun 2018, PROPER yang dilaksanakan sebanyak 173 industri, dimana 83 diantaranya di audit oleh DLH Prov. Jatim
• Nilai Rata-rata tingkat Ketaatan pada hasil PROPER 2018 di Jawa Timur sebesar 87.98%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3 6
12 6
9
18 16 21
15
52 58
74
110
127 127
138 143
149
21 26
46
24
36 29 31
12 6
13 15 15
4 0 1 1 0 0
Perolehan PROPER 2009 - 2017 Jawa Timur
Emas
Hijau
Biru
Merah
Hitam
PENCEMARAN UDARA
(DEFINISI, JENIS, DAMPAK)
3/27/2019 Add a footer 12
PENCEMARAN UDARA
Masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
(PP No. 41 thn 1999 Pasal 1)
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
(UU 32/2009, Pasal 1, Ayat 14)
UDARA AMBIEN
Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan
troposfir yang berada di dalam wilayah yuridifikasi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
(PP No. 41 thn 1999 Pasal 1)
PENGELOMPOKAN SUMBER PENCEMARAN UDARA
1. Sumber bergerak (kendaraan bermotor)
2. Sumber begerak spesifik (kereta api, pesawat terbang, kapal laut & kendaraan berat)
3. Sumber tidak bergerak (industri)
4. Sumber tidak bergerak spesifik (kebakaran hutan/lahan, pembakaran sampah)
15
SUMBER/ASAL EMISI DALAM INDUSTRI
1. EMISI YANG KELUAR DARI CEROBONG
(Power Plant, Proses Produksi)
2. FUGITIVE EMISSION
• EMISI YANG KELUAR DARI RUANG PROSES PRODUKSI
• KEBOCORAN PIPA GAS/BAHAN KIMIA
• PENGOLAHAN AIR LIMBAH
• PENYIMPANAN BAHAN BAKU/KIMIA
• TRANSPORTASI
Pencemar Udara Primer & Sekunder
Sumber: http://www.newsustainabilityinc.com/wp-content/uploads/2014/07/slide_8.jpg
Sumber: http://scienceunraveled.com/wp-content/uploads/2013/08/AirpollutionpathwaysUSEPA1.jpg
2. Apa Akibatnya Jika Tidak Dikendalikan?
Kerusakan Hutan Oleh Hujan Asam
18
Kabut Asap
Kerusakan Gedung/Bangunan
3. Bagaimana Cara Pengendaliannya?
Upaya pencegahan antara lain mencakup : 1. Penetapan baku mutu udara ambien dan emisi
2. Mendorong penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan minim emisi
3. Promosi pemilahan teknologi proses produksi
4. Penggunaan teknologi pengolah emisi gas buang
5. Izin pembuangan emisi gas buang
6. Pemanfaatan emisi gas buang
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan
8. Pembinaan kepada industri kaitannya dengan pengendalian pencemaran udara
9. Pengawasan penaatan
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA MENCAKUP :
1. Upaya Pencegahan
2. Upaya Penanggulangan
3. Upaya Pemulihan
Upaya penanggulangan antara lain mencakup :
1. Pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi
2. Pemantauan kualitas udara yang tercemar
3. Penghentian sumber pencemar udara
4. Minimalisasi wilayah tercemar
5. Pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara
Upaya pemulihan antara lain mencakup :
1. Menentukan wilayah pencemar udara
2. Mengisolasi wilayah tercemar
3. Melakukan clean-up
4. Memanfaatkan wilayah tercemar
UU 32/2009 PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
Pasal 20 Ayat (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu
lingkungan hidup b. mendapat izin dari
Menteri,Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
Batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
(PP No. 41 thn 1999 Pasal 1)
Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien
(PP No. 41 thn 1999 Pasal 1)
BAKU MUTU AMBIEN
Pergub Jatim No 10 Tahun 2009 - Baku mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
Pasal 5
(1) Setiap penanggung jawab industri atau kegiatan usaha lainnya, wajib
memenuhi ketentuan :
a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung
meliputi lubang pengambilan contoh uji, tangga lantai kerja (platform),
aliran listrik dan alat pengaman;
b. memasang unit pengendalian pencemaran udara;
c. melakukan pengukuran secara manual dan pengujian emisi setelah
kondisi proses stabil.
Pasal 3
Apabila hasil kajian kelayakan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi industri
atau kegiatan usaha lainnya mensyaratkan baku mutu emisi lebih ketat
dari pada baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), maka diberlakukan baku mutu emisi sebagaimana dipersyaratkan
oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.
Pengendalian pencemaran udara (Untuk memperoleh kualitas udara yang dapat diterima, sangat penting untuk meminimisasi polutan dengan Better Acceptable Technology Economic Acceptable (BATEA)
Sumber tidak
bergerak
Penghapusan pengoperasian
secara keseluruhan/sebagian
Modifikasi pabrik
Relokasi pabrik
Penerapan teknologi
pengendalian yang
tepat Cyclone, EP,
Scrubber dll
•Alokasi daerah akan tercemar
•Pembatasan tingkat tercemar
•Membuat peraturan tentang izin konstruksi
baru yang akan dijalankan
•Mengisolasi daerah sekitar sumber agar
tidak dihuni
Menambah satu atau lebih
proses langkah
Mengganti/hilangin
proses potensial
menimbulkan
pencemaran
Pemasangan Alat Pengendali Kualitas Udara Industri
Uji Kualitas Udara Ambien
Cara Pemilihan Lokasi Pengukuran Emisi (lokasi lubang sampling)
Pemilihan lokasi pengukuran dilaksanakan
pada suatu tempat paling sedikit 8 kali
diameter cerobong dari aliran bawah
(hulu) dan 2 kali diameter dari aliran
atas (hilir) dan bebas dari sembarang
gangguan aliran seperti bengkokan, ekspansi,
atau pengecilan aliran didalam cerobong.
Jika perlu lokasi alternatif dapat dipilih pada
posisi paling tidak 2D aliran bawah (B) dan
0,5 D aliran atas (A) dari sembarang
aliran gangguan.
Uji Kualitas Udara Emisi
LOKASI TITIK SAMPLING
28
PENEMPATAN SAMPLING HOLE Pada Berbagai Bentuk Cerobong
8D
2D
8De
2De
8D
2D
8De
2De
De=2 x d x D / (D+d)
D
d
De=2LW/(L+W)
L W
D = Diameter Dalam
Silentser
2 D 8 D
8 D
2 D
Genset /
Boiler
Genset /
Boiler
Silentser
KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL NO. 205 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER TIDAK BERGERAK
Diameter Ekivalen
• Cerobong dengan diamater berbeda De = 2 x d x D / ( D + d )
De : diameter ekivalen
D : diameter bagian bawah d : diameter bagian atas
• Cerobong berbentuk persegi panjang De = 2 LW / (L + W)
De : diameter ekivalen
L : panjang cerobong W : lebar cerobong
BAGAIMANA MENILAI KETAATAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN EMISI UDARA DI
INDUSTRI/ USAHA KEGIATAN?
KETAATAN TERHADAP
SUMBER EMISI DAN AMBIEN
KETAATAN TERHADAP
PARAMETER BAKU MUTU
KETAATAN TERHADAP
JUMLAH DATA PERPARAMETER
YANG DILAPORKAN
KETAATAN TERHADAP
PEMENUHAN BAUKU MUTU EMISI UDARA
KETAATAN TERHADAP
KETENTUAN TEKNIS
2
4
1
3
5
KRITERIA PENILAIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Industri Manufaktur Prasarana Jasa (MPJ) dan Agro Industri:
Sumber emisi dari proses non pembakaran dari unit produksi, pemantauan
udara emisi dapat dilakukan secara bergantian yang diwakili satu
cerobong dari tiap unit produksi sehingga semua sumber emisi dapat
dipantau
Agroindustri
1. Pengering (dryer) di industri agro wajib dipantau
2. Tungku bakar indsutri sawit wajib pantau serta memenuhi BMUE
Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995
Sumber emisi tidak wajib pantau
1. Cerobong yang mengalirkan udara masuk, udara keluar dan kegiatan
yang mengeluarkan uap air
2. Genset yang berkapasitas kurang dari <100 HP (76,5 KVA),
beroperasi <1000 jam/tahun, yang digunakan untuk kegiatan darurat
yang beroperasi kurang 200 jam/tahun dan yang digunakan untuk
penggerak derek dan peralatan las
3. Cerobong gas buang pada laboratorium
Memantau 100%
seluruh cerobong emisi
KRITERIA KETAATAN TERHADAP SUMBER EMISI
Memantau < 100%
seluruh cerobong emisi
---
CATATAN
Aspek penilaian:
1) Kesesuaian parameter udara ambien yang dipantau terhadap
matriks pemantauan dokumen lingkungan
2) Kesesuaian lokasi pemantauan udara ambien terhadap
matriks pemantauan dokumen lingkungan
Memantau udara
ambien sesuai dokumen
lingkungan
KRITERIA KETAATAN TERHADAP PEMANTAUAN AMBIEN
Tidak memantau udara
ambien sesuai
dokumen lingkungan
---
CATATAN
# Kriteria baru 2017 (revisi Kriteria PROPER Permen LH No. 3/2014)
# Mulai berlaku untuk penilaian PROPER 2018
Memantau 100%
parameter sesuai
peraturan
KRITERIA KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN PARAMETER BAKU MUTU
Memantau < 100%
parameter sesuai
peraturan
---
1. Industri yang tidak mempunyai BMUE spesifik, mengacu pada baku mutu AMDAL
atau UKL-UPL
2. Bagi industri yang tidak mencantumkan BMUE dalam AMDAL atau UKL-UPL
menggunakan baku mutu lampiran VB, Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995
3. Untuk Genset mengacu lampiran I huruf a Permen LH Nomor 13 Tahun 2009
4. Bagi emisi dari kegiatan proses pembakaran < 25 MW atau satuan lain yang setara
yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter SO2 dan
total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar ≤ 0,5% berat.
5. Wajib mengukur laju alir dari setiap sumber emisi yang dipantau #kriteria baru 2017
Khusus Untuk Industri Agro 1. Sumber emisi pengering (dryer) dan kamar asap pada industri karet, pembakaran langsung
parameter SO2, NO2, Partikulat, NH3, sedangkan pembakaran tidak langsung parameter
partikulat dan NH3, dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13
Tahun 1995.
2. Sumber emisi pengering (dryer) pada industri selain industri karet, pembakaran langsung
parameter SO2, NO2, dan Partikulat, sedangkan pembakaran tidak langsung parameter partikulat
dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995.
3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO2, NO2, dan Partikulat dengan
BME mengacu pada Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995.
CATATAN
KRITERIA KETAATAN TERHADAP JUMLAH DATA PERPARAMETER YANG DILAPORKAN
1. Melaporkan Secara Periodik : a. Data pemantauan CEMS setiap 3
bulan tersedia data < 75% dari seluruh data pemantauan, dengan pengukuran harian minimal 18 jam.
b. Data pemantauan manual <100% selama periode penilaian.
2. Tidak melaporkan hasil perhitungan beban emisi #kriteria baru 2017
3. Tidak melaporkan hasil perhitungan efesiensi kinerja pembakaran dari setiap sumber emisi #kriteria baru 2017
Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan
1. Melaporkan Secara Periodik : a. Data pemantauan CEMS, setiap 3
bulan tersedia data ≥75% dari seluruh data pemantauan, dengan pengukuran harian minimal 18 jam
b. Data pemantauan manual sesuai dengan peraturan yang berlaku selama periode penilaian
2. Melaporkan hasil perhitungan beban emisi #kriteria baru 2017
3. Melaporkan hasil perhitungan efesiensi kinerja pembakaran dari setiap sumber emisi #kriteria baru 2017
# Kriteria baru 2017 (revisi Kriteria PROPER Permen LH No. 3/2014) # Mulai berlaku untuk penilaian PROPER 2018
KRITERIA KETAATAN TERHADAP
PEMENUHAN BAKU MUTU
1. Memenuhi BME Konsentrasi untuk: a. Data hasil pemantauan CEMS
memenuhi <95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi
b. Pemantauan manual memenuhi baku mutu <100% tiap sumber emisi
2. Tidak memenuhi BM beban emisi sesuai peraturan.
---
1. Memenuhi BME Konsentrasi untuk: a. Data hasil pemantauan CEMS
memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi
b. Pemantauan manual memenuhi baku mutu 100% tiap sumber emisi
2. Memenuhi BM beban emisi sesuai peraturan.
1. Menaati semua persyaratan teknis cerobong 2. Bagi industri yang wajib memasang CEMS,
peralatan CEMS beroperasi normal 3. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus
dibuang melalui cerobong 4. Menggunakan jasa laboratorium yang
terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur 5. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas
waktu yang ditentukan 6. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan
manual setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian
7. Peralatan CEMS wajib memiliki sistem jaminan mutu (Quality Assurance) dan Pengendalian Mutu (Quality Control) #kriteria baru 2017
8. Pengukuran emisi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (isokinetik) #kriteria baru 2017
9. Melakukan audit energi bagi perusahaan dengan konsumsi energi ≥6000 TOE/tahun #kriteria baru 2017
1. Tidak menaati persyaratan teknis cerobong 2. Tidak memasang CEMS bagi industri yang wajib
memasang CEMS 3. Tidak memiliki sistem jaminan mutu (Quality
Assurance) dan Pengendalian Mutu (Quality Control) pada peralatan CEMS #kriteria baru 2017
4. Pengukuran emisi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (isokinetik) #kriteria baru 2017
5. Tidak melakukan audit energi #kriteria baru 2017
Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan
KRITERIA KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS
CATATAN 1. Industri yang wajib memasang CEMS yaitu unit regenerator katalis, unit pentawaran sulfur,
proses pembakaran dengan kapasitas >25 NW dan apabila kadungan sulfur > 2%, peleburan baja, pulp dan kertas, pupuk, semen dan karbon hitam
2. Sumber emisi yang mengukur parameter partikulat wajib memenuhi kaidah 2D dan 8D 3. Cerobong unit genset dengan diameter cerobong < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang
sampling
# Kriteria baru 2017 (revisi Kriteria PROPER Permen LH No. 3/2014) # Mulai berlaku untuk penilaian PROPER 2018
Kendala & Tantangan
•Keberpihakan politik & anggaran pada isu lingkungan
•Permasalahan Tata Ruang & Wilayah di daerah
•Kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah (kewenangan & kompetensi)
•Kontinuitas, Sinkronisasi, dan kesinambungan program/ kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
•Belum ada instrument insentif/ disinsentif yang berarti
•Komitmen pimpinan/ kepala daerah
•Biaya Lingkungan yang tinggi
40 3/27/2019 Add a footer
Terima Kasih
Semoga Bermanfaat
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Jl. Wisata Menanggal 38, Kec. Gayungan,
Kel. Dukuh Menanggal, Kota Surabaya 60234
Tel./Fax : 031- 8543851/2