Laporan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Tangerang
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
-
Upload
victor-george-siahaya -
Category
Documents
-
view
153 -
download
17
description
Transcript of Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDr. Sudirman Saad Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014
ISU PERMASALAHANEkonomi Kelautan ➢Masih banyak pulau-pulau kecil yang belum
terkelola dan dimanfaatkan secara optimal; ➢Peraturan tentang perijinan/investasi PPK dan
pesisir untuk wisata bahari belum jelas ➢Pengaturan produksi garam, kabel dan pipa
bawah laut, biofarmakologi laut, pemanfaatan laut selain energi; wisata bahari, dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam
➢Pengembangan ekonomi kelautan lainnya: biodiversity wisata bahari, kota pantai, dll
Tata Kelola Laut Tata Ruang Laut belum diatur sesuai rencana zonasi pesisir (amanat UU No 27/2007 jo UU No 1/2014)
Batas laut dengan negara tetangga dan keamanan laut
➢Perundingan batas laut dengan 9 negara tetangga masih belum selesai;
➢Masih maraknya praktek illegal fishing
ISU PERMASALAHANKonektivitas antar pulau
➢Sarana & prasarana pelabuhan perintis yang belum memadai, terutama di wilayah Timur;
➢Rute & jumlah moda angkutan perintis yang masih terbatas
Bencana & pencemaran laut dan pesisir
➢Aturan untuk pencemaran laut dari pelayaran internasional
➢Kelembagaan dan mekanisme penanganan-penegakan hukum
SDM & IPTEK Kelautan
➢Kualitas & kuantitas SDM kelautan yang belum optimal;
➢Kelembagaan pendidikan & pelatihan ➢Masih kurangnya inovasi dan sosialisasi IPTEK
kelautan yang tepat guna; ➢Masih belum berkembangnya wawasan
kebangsaan Indonesia sebagai negara kepulauan
Sumber: Background Study RPJMN 2015-2019 Bappenas, 2014
Lanjutan…
UU 27 tahun 2007 jo UU NO 1 TAHUN 2014
Perlindungan
Masyarakat Adat
Penataan Investasi di Pulau-
pulau Kecil
Mekanisme
sistem Perizinan (Lokasi & Pengelola
an)
Pengelolaan
Kawasan Konserva
si berkelanj
utanPEMBANGUNAN PESISIR & PPK YANG BERKELANJUTAN
Substansi UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27/2007
PERATURAN PEMERINTAH
Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
PERATURAN PRESIDEN
Pengalihan Saham dan Luasan LahanPERATURAN MENTERI KP
1. Perubahan Status Zona Inti2. Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan
Perairan di Sekitarnya3. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Pelaksanaan Turunan UU No. 1 Tahun 2014
Pemanfaatan WP3K• Memiliki ijin lokasi dan pengelolaan; • Pemerintah dan Pemda memfasilitasi ijin lokasi dan pengelolaan;
• Ijin diberikan kepada orang per orang, korporasi dan koperasi;
• Ijin lokasi diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGAWASAN PENGENDALIAN
RSWP3K (20 THN)
RZWP3K (20 THN)
RPWP3K (5 THN)
RAPWP3K (1-3 THN)
IZIN LOKASI
Rehabilitasi
Patroli
dan Penyidikan
Akreditasi Program PWP3K
Pemanfaatan PPK dan Perairan dsk. (tmsk orang asing)
Reklamasi
Konservasi
IZIN PENGELOLAAN
▪ Usulan dilakukan oleh Pemda, Masyarakat, dan Dunia Usaha
▪ Mekanisme: penyusunan melibatkan masyarakat
PASAL 14 AYAT (1) dan (2) UU 1/ 2014
PS. 16 s.d. 22C UU 1/ 2014
Struktur Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
RTRWN
RTRW KAB / KOTA PERDA KAB / KOTA
PERATURAN ZONASI SISTEM KAB / KOTA
IJIN PRINSIP
IZIN LOKASI (Di Darat)
IZIN PENGGUNAAN / PEMANFAATAN TANAH
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
IZIN LOKASI (Di Perairan Laut dan sebagian PPK)
RZ RINCI ZONA
PERATURAN PEMANFAATAN
RUANG
Blok-blok Peruntukan Ruang
IZIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
Berdasarkan PP No.15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (turunan UU 26/2007)
SISTEM PERIZINAN DI LAUT (UU 27/2007 jo UU 1/2014
dan RUU Tata Kelola Laut/Kelautan)
RZWP3K PROV (>4 MIL & <12 MIL)
RTLN/RZLN
RZWP3K KAB/KOTA (1/3 KAW PROV )
SISTEM PERIZINAN DI DARAT
IMB
1
IZIN PENGELOLAAN
2
3
4
5 IZIN LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG2AN
LEX SPECIALIS UU 26/2007 Ps. 6 ayat (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya
diatur dengan undang-undang tersendirii
1
2
RTRW PROV RTLN/RZLN (>12 MIL
PENGELOLAAN SUMBERDAYA KP3K
STRATEGI
ISU-ISU STRATEGIS KP3K KEDEPAN
Pertumbuhan Ekonomi • Ketersediaan data dan informasi kelautan yang reliable dan komprehensif terkait asset
kelautan Indonesia secara moneter serta potensi investasi kelautan ; • Konflik Pemanfaatan Ruang (Tata Ruang Laut, Pesisir dan PPK yang belum optimal); • Pemanfaatan sumber daya dan industri kelautan yang belum optimal; • Keterbatasan SDM & kelembagaan (jumlah dan kompetensi) baik pusat dan daerah; • Ketidakberpihakan kebijakan fiskal terhadap investasi di bidang kelautan; • Diskonektivitas antara dunia riset/ Pendidikan dan industri kelautan
Keberlanjutan Sumber Daya & Kesejahteraan Masyarakat
1. Ekonomi a. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 25 juta ton pada tahun
2019 b. Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil (target lokus andalan) dan kebijakan
umum; c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 PPKT dan peningkatan keamanan
(eksistensi) di 61 PPKT lainnya;
2. Tata Kelola a. Penyelesaian pencatatan/deposit 4.038 pulau-pulau kecil ke PBB pada tahun 2017 b. Penyelesaian batas laut dengan 9 negara tetangga; c. Penyelesaian zonasi laut
3. Sarana-prasarana Menanmbah dan mengembangkan pelabuhan perintis dengan pertumbuhan …% dan
meningkatkan jumlah kapal perintis sebesar …% untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil
4. Konservasi: Penambahan luasan kawasan konservasi laut dari 16 jt Ha (2013) menjadi 19 jt Ha pada tahun 2019 ! 20 Juta Hektar
5. Kebijakan a. Roadmap Pembangunan Kelautan/ Ocean Policy b. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Laut 2015-2019
SASARAN
PERENCANAAN WP3K TERPADU
TATA RUANG LAUT
POSISI DAERAH DALAM PENYUSUNAN RZWP-3-K (per 31 Desember 2013)
SUDAH PERDA
DALAM PROSES
BELUM MENYUSUN
PROV 3 26 5
KAB / KOTA 9 106 204
Jumlah 12 132 209
3,4 % 37,4 % 59,2 %
PERWUJUDAN ARAH RPJPN
2005-2025
SYARAT UTAMA PEMBANGUNA
N EKONOMI KELAUTANMERESPON ANCAMAN BENCANA PESISIR & DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM
SALAH SATU TOOLS
MENUJU PEMBANGUNA
N BERKELANJUT
AN
Urgensi Akselerasi RZWP3K
STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN
APBN
1. KSN/ KSNT; 2. Wilayah > 12 mil laut; 3. Daerah yang masuk
wilayah Program Nasional KP
4. Kab/Kota yg dikategorikan “lambat tumbuh”
lanjutan…..
Perspektif Tata Ruang Laut
PENGELOLAAN WP3K DAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA PANTAI
REKLAMASI
Berbasis KSN/
KSNT/ Prioritas Lainnya
Restorasi Pesisir berbasis Adaptasi Perubahan Iklim
dan Mitigasi Bencana
Percepatan
Pertumbuhan
Ekonomi Lokal
REGULASI DAN PERUNDANGAN
MENGAPA REKLAMASI WP-3-K
Reklamasi
Keterbatasan lahan pengemb
angan kawasan pembang
unan
Mitigasi bencana
untuk green belt
Rehabilitasi fisik pesisir akibat erosi
Perlindungan
dataran rendah
Mengatasi
subsidence dan
sea level rise
lanjutan…..
RESTORASI KAWASAN PESISIR 1. Teluk Jakarta 2. Cirebon 3. Semarang 4. Surabaya 5. Benoa-Denpasar 6. Makassar 7. Bitung 8. Batubara
Contoh Reklamasi di Beberapa Negara lanjutan…..
Hong Kong
Makassar
Palm Island Dubai
PERPRES NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
UU NOMOR 27 TAHUN 2007 PASAL 34 ayat (3)
Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi diatur dalam Peraturan
Presiden
PERMEN KP NOMOR 17/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
12/21/1422
Amanat Reklamasi di WP3K
Harus sesuai RZWP-3-K Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Lokasi Reklamasi
Lokasi Sumber Material Reklamasi
wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi
A
B
12/21/1423
Pasal 4 PERPRES No. 122 Tahun 2012
Penentuan Lokasi Reklamasi
OPTIMALISASI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN WP3K
KONSERVASI
Pengembangan Luas Kawasan KonservasiEfektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Pengalihan TNL)Pengelolaan Konservasi Jenis dan Genetik (CITES, dll)
Melestarikan lingkungan
Penggerak ekonomi
Tanggung jawab sosial ! KESEJAHTERAAN
12
3
TRIPLE BOTTOM LINE
1. Pengelolaan Konservasi
2. Pengelolaan Eko-Wisata dan Pendanaan
Mandiri 3. Pemberdayaan
Masyarakat
PROGRAM
Renstra Konservasi 2015 – 2019
KONSERVASI
A. KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN (UU No 31/2004 Jo 45/2009, PP 60/2007)
B. KONSERVASI WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL (UU 27/2007, PERMEN KP 17/2008)
Untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan SDI meliputi : 1. Konservasi Ekosistem 2. Konservasi Jenis Ikan 3. Konservasi Genetik Ikan
Untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan PPK: 1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil 2. Kawasan Konservasi Maritim 3. Kawasan Konservasi Perairan 4. Sempadan Pantai
Landasan Hukum Konservasi
Upaya Penetapan Kawasan: - Melindungi habitat
penting kehati, - Melindungi habitat
perikanan - Melindungi
kearifan lokal
Upaya Pengelolaan: - Meningkatkan
efektivitas pengelolaan kawasan
- Meningkatkan pemanfaatan kawasan untuk ekonomi sekitar
Menjamin produksi berkelanjutan Menjaga fungsi-fungsi ekosistem, jasa lingkungan, dan kehati
E-KKP3K
Proses Konservasi
20 Juta Ha
15.7 Juta Ha
13.9 Juta Ha
ROADMAP KONSERVASI
2005
Peletakan dasar kebijakan - Undang-undang, PP, Permen - Inisiasi - Sosialisasi
2010 2015 2020
- Luasan kawasan konservasi perairan
- Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan
- Kemitraan - Pendanaan berkelanjutan - Data distribusi habitat penting
- Potensi Ekonomi Habitat Penting di Indonesia
- Kondisi dan Target Konservasi Habitat Penting di Indonesia
- Potensi Ekonomi Konservasi Habita Penting di Indonesia
Target luas kawasan konservasi perairan s/d tahun 2020: 20 Juta HaEfektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan
KPA/KSA Laut diserahterimakan
dari Kemenhut
Keekonomian Konservasi
Co-Management
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA KAWASAN
SOSIAL-EKONOMI-BUDAYA
FUNGSI FUNGSI
Pengelolaan Adaptif
Konsep Efektivitas Pengelolaan
a. perlindungan habitat dan populasi ikan;b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;c. penelitian dan pengembangan;d. pemanfaatan sumber daya ikan;e. pariwisata alam dan jasa lingkungan;f. pengawasan dan pengendalian; dan/ataug. monitoring dan evaluasi
a. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;b. pemberdayaan masyarakat;c. pelestarian adat dan budaya; dan/ataud. monitoring dan evaluasi
a. peningkatan sumber daya manusia;b. penatakelolaan kelembagaanc. peningkatan kapasitas infrastruktur;d. penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;e. pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;f. pengembangan kemitraan;g. pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;h. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/
ataui. monitoring dan evaluasi
No Kriteria16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat17 Pendanaan berkelanjutan
1 Usulan Inisiatif 2 Identifikasi dan inventarisasi kawasan 3 Pencadangan kawasan
4 Unit organisasi pengelola dengan Sumberdaya Manusia (SDM) 5 Rencana pengelolaan dan zonasi
6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan7 Dukungan pembiayaan pengelolaan
8 Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi9 Standar Operasional Prosedur (SOP) 10 Pelaksanaan Rencana pengelolaan dan 11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
12 Penataan batas kawasan13 Pelembagaan14 Pengelolaan sumberdaya kawasan15 Pengelolaan sosial ekonomi dan
KAWASAN KONSERVASI MANDIRI
KAWASAN KONSERVASI DIKEOLA OPTIMUM
KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM
KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN
KAWASAN KONSERV
ASI DIINISIASI1
2345
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Award EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(8)
(11)
(21)
(28)
(6)
(74)
KEP.44/KP3K/2012 ! E-KKP3K
Prasyarat: - Penyiapan Perencanaan - Fasilitasi Pembinaan dan
Bantuan Langsung, Sarana
- Dukungan Strategi promosi dan Pemasaran
- Peningkatan kualitas, nilai tambah dan pemasaran
- Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
- Peningkatan Sosekbud Masyarakat
Zonasi dan Pemanfaatan KKP/3K
PEMANFAATAN EKONOMI DI KKP/3K
Pemanfaatan: - Budidaya - Penangkapan - Pendidikan dan
Penelitian - Wisata Bahari
Isu Strategis: - Daya Dukung - Investasi Ekonomi
Berkelanjutan - Pelibatan Masyarakat
PROSPEK
Program Investasi dan Pengembangan Ekonomi berbasis Konservasi
PEMANFAATANPariwisata Alam dan Jasa Lingkungan
CONTOH
PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN
PUGAR
Potensi Garam Indonesia sangat besar dan realistis untuk dikembangkan memenuhi kebutuhan lokal / nasional (swasembada) maupun kebutuhan ekspor
95.141 km Garis Pantai 5,8 Juta Km2 Laut Iklim Tropis
Kebutuhan Garam Nasional
3,2 jt ton/tahun
Tekstur & Kontur Tanah
Produk Turunan Garam bernilai
ekonomis tinggi
Potensi Garam Indonesia
Target Swasembada Garam
Swasembada GaramIndustri 2014 3,3 juta ton
STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA GARAM INDUSTRITeknologi • Penarapan TUF • Penerapan Geomembran • Membangun & optimalisasi
UPGTata Niaga • Membangun gudang
sebagai collecting point di desa sentra garam
• Fasilitasi sistem resi gudang
lanjutan…..
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WP3K
PERIZINAN
SISTEM PERIZINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2014
IZIN LOKASIpemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.
IZIN PENGELOLAAN sumberdaya kp3k
1. PRODUKSI GARAM 2. BIOFARMAKOLOGI LAUT 3. BIOTEKNOLOGI LAUT 4. PEMANFAATAN AIR LAUT
SELAIN ENERGI 5. WISATA BAHARI 6. PEMASANGAN PIPA DAN
KABEL BAWAH LAUT 7. PENGANGKATAN BMKT
MENJADI DASAR PEMBERIAN
1
2 IZIN PEMANFAATAN PPK DAN PERAIRAN
DSK
KEWANANGAN PERIZINAN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2014
1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
3) Bupati/walikota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
PERAN PEMERINTAH DAERAH
• Menyusun RZWP3K • Mengelola WP3K secara terpadu dan
berkelanjutan • Menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di
Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional
TERIMA KASIH
Kriteria Penetapan KKP/3KEKOLOGI, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan,
keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
SOSIAL DAN BUDAYA, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan okal serta adat istiadat; dan
EKONOMI, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.
Kawasan Konservasi Perairan (KKP): - Taman Nasional Perairan - Taman Wisata Perairan - Suaka Alam Perairan - Suaka Perikanan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(KKP3K) : - Suaka Pesisir; Suaka Pulau Kecil - Taman Pesisir; Taman Pulau Kecil Kawasan Konservasi Maritim (KKM): - Daerah Perlindungan Adat Maritim - Daerah Perlindungan Budaya Maritim Sempadan Pantai (diatur oleh permen tersendiri)
Kategori Kawasan Konservasi( UU 31/04 dan PP 60/07 – Per menKP 02/2009; UU 27/07 dan Permen KP 17/2008)
Taman Nasional Perairan
kawasan konservasi perairan yang mempunyai EKOSISTEM ASLI, yang dimanfaatkan untuk tujuan PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN, PENDIDIKAN, KEGIATAN yang menunjang PERIKANAN yang berkelanjutan, WISATA perairan, dan REKREASI.
Jenis Kawasan Konservasi Perairan :- Taman Nasional Perairan- Taman Wisata Perairan- Suaka Alam Perairan- Suaka Perikanan
a. memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal dan perikanan berkelanjutan;
b. memiliki beberapa tipe ekosistem alami di perairan;c. memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik,
memiliki fenomena/gejala alam dan/atau budaya yang unik;d. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis
secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;e. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;f. secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;g. berada di wilayah lintas provinsi;h. mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu; dan/ataui. potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.! PermenKP No. Per.02/Men/2009 Pasal 8 ayat (1)
PP 60/2007 (Pasal 1)
Krit
eria
terte
ntu
TNP
Taman Wisata Perairan
kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk DIMANFAATKAN BAGI KEPENTINGAN WISATA PERAIRAN dan REKREASI
Jenis Kawasan Konservasi Perairan :- Taman Nasional Perairan- Taman Wisata Perairan- Suaka Alam Perairan- Suaka Perikanan
PP 60/2007 (Pasal 1)
a. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
b. b. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau
c. c. kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
! PermenKP No. Per.02/Men/2009 Pasal 8 ayat (3)
Krit
eria
terte
ntu
TWP
Suaka AlamPerairan
kawasan konservasi perairan dengan CIRI KHAS TERTENTU untuk tujuan PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN JENIS IKAN dan EKOSISTEMNYA.
Jenis Kawasan Konservasi Perairan :- Taman Nasional Perairan- Taman Wisata Perairan- Suaka Alam Perairan- Suaka Perikanan
PP 60/2007 (Pasal 1)
a. memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau
c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.
! PermenKP No. Per.02/Men/2009 Pasal 8 ayat (2)
Krit
eria
terte
ntu
SAP
Suaka PerikananKAWASAN PERAIRAN TERTENTU, baik AIR TAWAR, PAYAU, MAUPUN LAUT dengan KONDISI DAN CIRI TERTENTU sebagai TEMPAT BERLINDUNG/ BERKEMBANG BIAK jenis SUMBER DAYA IKAN TERTENTU, yang berfungsi sebagai DAERAH PERLINDUNGAN
Jenis Kawasan Konservasi Perairan :- Taman Nasional Perairan- Taman Wisata Perairan- Suaka Alam Perairan- Suaka Perikanan
PP 60/2007 (Pasal 1)
a. tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapatdikelola secara efektif.
! PermenKP No. Per.02/Men/2009 Pasal 8 ayat (4)
Krit
eria
terte
ntu
SP
KAWASAN KONSERVASIkawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
KAWASAN KONSERVASI adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. PER.17/MEN/2008 Pasal 1 angka 8
SEMPADAN PANTAI adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. PER.17/MEN/2008 Pasal 1 angka 9
KAWASAN KONSERVASI MARITIM adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. PER.17/MEN/2008 Pasal 1 angka 21
Suaka PesisirJenis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:- Suaka Pesisir- Suaka Pulau Kecil- Taman Pesisir- Taman Pulau Kecil
Per.17/Men/2008
a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;
c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
d. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 6 ayat (1)
Krit
eria
terte
ntu
SP
Suaka Pulau KecilJenis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:- Suaka Pesisir- Suaka Pulau Kecil- Taman Pesisir- Taman Pulau Kecil
Per.17/Men/2008
a. merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;
c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 6 ayat (2)
Krit
eria
terte
ntu
SPK
Taman PesisirJenis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:- Suaka Pesisir- Suaka Pulau Kecil- Taman Pesisir- Taman Pulau Kecil
Per.17/Men/2008
a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 6 ayat (3)Krit
eria
terte
ntu
TP
Taman Pulau KecilJenis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil:- Suaka Pesisir- Suaka Pulau Kecil- Taman Pesisir- Taman Pulau Kecil
Per.17/Men/2008
a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 6 ayat (4)
Krit
eria
terte
ntu
TPK
Daerah Perlindungan Adat Maritim
Jenis Kawasan Konservasi Maritim:- Daerah Perlindungan Adat Maritim- Daerah Perlindungan Budaya Maritim
Per.17/Men/2008
a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;
b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
c. tidak bertentangan dengan hukum nasional. ! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 8 ayat (1)
Krit
eria
terte
ntu
DPA
M
DAERAH PERLINDUNGAN ADAT MARITIM adalah daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional ! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 1 angka 22
Daerah Perlindungan Budaya Maritim
Jenis Kawasan Konservasi Maritim:- Daerah Perlindungan Adat Maritim- Daerah Perlindungan Budaya Maritim
Per.17/Men/2008
a. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
c. tempat ritual keagamaan atau adat ! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 8 ayat (2)
Krit
eria
terte
ntu
DPB
M
DAERAH PERLINDUNGAN BUDAYA MARITIM adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat bendap eninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman! PermenKP No. Per.17/Men/2008 Pasal 1 angka 23
TAHAPAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KKP/KKP3K)
INIS
IATI
FPE
REN
CA
NA
AN
OPE
RA
SIO
NA
L
- KRITERIA SELEKSI KKP - ANALISIS DATA - SURVEI POTENSI - Pelaksana : - Konsultan, Perg.Tinggi,
SURAT KEPUTUSAN Bupati / Walikota / Gubernur (DAERAH) Nasional o/ Menteri
-Mencakup : Batas Luar Kawasan (ditunjukkan dalam PETA – Lapiran SK) -- tindak lanjut pencadangan , RP, Batas, Org. Pengelola
- Rencana Pengelolaan&Zonasi - Kelembagaan - Site Plan, design enginering dll - Infrastruktur
Menteri KP
Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
USULAN INISIATIF CALON KKP/KKP3K
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN POTENSI
CALON KKP/KKP3K
PENCADANGAN KKP/KKP3K
MANAGEMENT PLAN (RENCANA PENGELOLAAN)
PENETAPAN KKP/KKP3K
Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Pemantapan
Penataan Batas
- oleh perorangan, pokmas, lemlit, lemdik, pemeritah dan/atau LSM
INDONESIA MARINE PROTECTED AREAS
No Conservation Areas Number of Area Area (Ha)
A Initiated by MOF 32 4,694,947.55
- Marine National Parks 7 4,043,541.30
- Marine Nature Recreation Parks
14 491,248.00
- Wildlife Reserves 5 5,678.25
- Marine Nature Preserves 6 154,480.00
B Initiated by Local Governments and MMAF
99 11,069,263,30
- Marine National Park 1 3,521,130.01
- Marine Nature Reserve 3 445,630.00
- MarineRecreation Park 6 1,541,040,20
- District Marine Protected Area 89 5,561,463,09
Total 131 15,764,210.85Source: MMAF, Dec 2013
Mid. Dev. Target (RPJM II): 15.5 Millions Ha by 2014; 20 Million Ha by 2020
PETA SEBARAN KKP/KKP3K DI INDONESIA
15,76 Juta Hektar
Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia