KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA...
Click here to load reader
-
Upload
vuongthuan -
Category
Documents
-
view
284 -
download
9
Transcript of KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA...
1Bandung, 4 Desember 2018DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT
SUMBER DAYA AIR
adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawahpermukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat
adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada,di atas, ataupun di bawah permukaan tanah
adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yangdapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan danpenghidupan manusia serta lingkungannya
AIR
SUMBER AIR
DAYA AIR
Peraturan pemerintah No. 121 Th. 2015 ttg. Pengusahaan SDA
Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
PP. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
PP. 23 Tahun 1982 tentangI Irigasi;
PP. 27 Tahun 1991 tentangI RAWA;
PP. 35 Tahun 1991 tentangI SUNGAI
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
PerMen PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
PerMen PUPR No. 07/PRT/M/2015 t entang Pengamanan Pantai;
PerMen PUPR No. 13/PRTIM/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana akibat DayaRusak Air;
PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
PerMen PUPR No . 17/PRT/M/2015 tentang PedomanPembentukan TKPSDA pada tingkat Wilayah Sungai;
PerMen PUPR No. 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;
PerMen PUPR No. 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
PerMen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
PerMen PUPR No. 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
PerMen PUPR No. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Sempadan Danau;
Kep Men PU No. 267/KPTS/M/2010 tentang Pola Pengelolaan Sumber Day Air WS. Cimanuk-Cisanggarung
Kep Men PU No. 483/KPTS/M/2013 tentang Pola Pengelolaan Sumber Day Air WS. Citanduy
Kep Men PU No. 197/KPTS/M/2014 tentang Pola Pengelolaan Sumber Day Air WS. Citarum
Kep Men PU No. 26/KPTS/M/2015 tentang Pola Pengelolaan Sumber Day Air WS. Ciliwung-Cisadane
Perda Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (canceled dgn dibatalkannya UU.7 Tahun 2004 ttg SDA)Perda Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jawa Barat Perda Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (canceled )Perda Provinsi Jawa Barat No. 40 Tahun 2014 tentang Pola pengelolaan Sumber Daya Air WS. Cisadea-CibarenoPerda Provinsi Jawa Barat No. 41 Tahun 2014 tentang Pola pengelolaan Sumber Daya Air WS. Ciwulan-CilakiPerGub Jawa Barat No. 98 Tahun 2015, tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan
Hidrogeologi Daerah Provinsi Jawa BaratPerGub Jawa Barat No. 20 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki;PerGub Jawa Barat No. 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno.
LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT
PP No. 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam;
PP. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
PP. 122 Tahun 2015 tentang SPAM;
VISI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 “Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat
Termaju Di Indonesia”
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI JAWA BARAT TERMAJU DI
INDONESIA TAHUN 2025:
VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
VISI JAWA BARAT TAHUN 2018 - 2023“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
Dengan Inovasi Dan Kolaborasi”
1 PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond The Expectation), Akuntabel dan berbasis Ilmu Pengetahuan.
2Masyarakat Yang Cerdas, Produktif Dan Berdaya Saing TINGGI.
3 Pengelolaan Pertanian Dan Kelautan.
4Energi Baru dan terbaharukan serta Pengelolaan Sumber Daya Air
5 Industri Manufaktur, Industri Jasa san Industri Kreatif.
6Infrastruktur Yang Handal Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berimbang untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
7Pengembangan Budaya Lokal dan menjadi destinasi Wisata Dunia.
MISI:
Membentuk Manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban
1
Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah
Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
2
3
4
5
1. Luas Wilayah : 35.377, 76 Km22. Enam Wilayah Sungai (WS)3. Curah Hujan Tahunan : 1500 - 4000 mm4. Potensi Air Permukaan : + 48 Milyar m3 /Tahun5. DAS : 200 Bh6. Sungai : 3.504 Buah
• Sungai Lintas Provinsi : 4 Buah• Lintas Kabupaten : 2.261 Buah• Sungai Lokal : 1.239 Buah
6. Situ : 831 Buah7. Waduk : 20 Buah (4 Waduk Besar)8. Mata Air : > 1.488 (identifikasi awal)
SUMBER AIR DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR:
9. Pantai : 724,85 Km Pantai selatan : 356,75 km Pantai Utara : 368,10 km10. Pos Duga Air (PDA) : 149 (66 oleh provinsi)11. Pos Curah Hujan (PCH) : 138 (70 oleh provinsi)12. Pos Klimatologi : 10 ( 7 oleh provinsi)13. Luas Areal Sawah : 1.086.242 Ha.• Irigasi Pusat : 19 DI (405.510 Ha)• Irigasi Provinsi : 103 DI (100.600 Ha)• Irigasi Kab/Kota : 5.011 DI (346.920 Ha) • Irigasi Desa : 3.939 DI (144.180 Ha) • Sawah Tadah Hujan : 89.032 Ha
PROVINSI JAWA BARAT
WS. Citarum
WS. Ciliwung-
Cisadane
WS. Cisadea-
Cibareno
WS. Ciwulan-Cilaki
WS. Citanduy
WS. Cimanuk-
Cisanggarung
Peta Wilayah Sungai Di Jawa Barat
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT
(pergub 52 th.2016)
• Berada di Pulau Jawa dan merupakan bagiandari 34 Provinsi yang ada di Indonesia
• luas wilayah:35.377,76 Km2
• Jumlah penduduk:48.079.827 Jiwa(BPS, April tahun 2018)
• Laju Pertumbuhan Penduduk:1,39% pertahun
• Memiliki wilayah administrasi: 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan, dan 5.957 Desa/Kelurahan
• jumlah penduduk yang tinggal di ibukotaProvinsi yaitu Bandung Raya sebanyak12.971.000 Jiwa atau 26,98 % dari totalpenduduk Jawa Barat.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT
MATA AIR• Identifikasi pada WS. Ciwulan-Cilaki (2015) sejumlah 402 titik dan WS. Citarum (Hulu, km 0-70) sejumlah 891 Titik Mata Air.• Telah dilaksanakan Pengamanan Mata Air di Citarum Hulu sebanyak 42 Titik Mata Air pada tahun 2015-2016
NO WILAYAH SUNGAIDAS
Ketersediaan Air(Juta m3/tahun)
IRIGASI(PROVINSI)
MATA AIRSITU SUNGAI
Jmlh KM2 Existing Provinsi Jumlah Panjang (km’)
1 WS. CILIWUNG CISADANE 9 3.494,76 5.538,62 10 96 143 60 288 9.444,51
2 WS. CISADEA CIBARENO 74 6.697,13 10.987,47 13 43 186 30 521 16.981,84
3 WS. CITARUM 19 11.357,83 12.924,43 40 891 (hulu) 120 21 620 11.864,47
4WS. CIMANUK CISANGGARUNG
21 7.153,37 7878,07 27 44 283 13 334 11.179,99
5 WS. CITANDUY 5 2.715,48 3.542,59 7 12 42 7 204 6.649,32
6 WS. CIWULAN CILAKI 72 5.387,66 7.152,60 6 402 57 9 289 9.419,87
TOTAL 200 36.806,23 48.023,78 103 1.488 831 140 2.265 65.540,00
SITU: Situ yang ada di Jawa Barat: 831 Situ, yang dikelola provinsi : 140 Situ dan Situ yang ada dalam KIB: 164 Situ Pelaksanaan OP dan rehab parsial pada Situ yang dikelola Provinsi. Situ yang dikelola baru beberapa yang bersertifikat.
SUNGAI:- Konservasi, Penanganan Daya Rusak Air, Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (SIPPA) pada WS. Provinsi- Menjalankan fungsi koordinasi dan dan kolaborasi Pengelolaan Sungai pada WS. Pusat termasuk Pengendalian Daya Rusak Air
PANTAI (Utara: 368,10 + Selatan 356,75 = 724,85 km)Upaya yang baru dilaksanakan berupa Pengukuran Batas Sempadan Pantai di Pesisir Jawa barat bagian Selatan mulai dari pantai Surade s.d pelabuhan Ratu meliputi 5 Kecamatan (Surade, Ujung Genteng, Ciemas, Simpenan dan Pelabuhan Ratu) sepanjang 75km
Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Barat: 103 DI (Permen Pu No. 14 Tahun 2015 ),: satu (1) Daerah Irigasi sedang di bangun yaitu DI. Caringin di Kec. Cisolok Kabupaten Sukabumi. dan (2) Masih dikelola Kab/kota Tiga (3) DI masih dalam tahap SID: Parung Bangkong, DI. Tonjong Panto dan DI. Cidadali Enam (6) DI Tambak masih dalam tahap identifikasi dan inventarisasi: DIT. Muara Gembong di Kab.Bekasi; DIT. Kapur Asem dan
DIT. Muara Baru di Kab. Karawang; DIT. Bandeng, DIT. Tanjung Tiga dan DIT. Blanakan di Kab. Subang
PERMEN PUPR NO.14/2015 TentangKriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi
Areal 1000-3000 ha
70.099 Ha (45 DI)
LUAS SAWAH
1.086.242 Ha (9.072 DI)
Sawah Beririgasi
997.210 Ha (9,072 DI)
Sawah Tadah Hujan
89.032 Ha
Lintas Provinsi 5.547
Ha (2 DI)
Areal > 3.000 Ha
399.963 Ha
(17 DI)
Lintas Kab/Kota 23.637
Ha (52 DI)
KEWENANGAN PROV
100.600 Ha (103 DI)
LUAS IRIGASI DESA
144.180 Ha (3.939 DI)
Areal Tambak
6.804 Ha (6 DI)
KEWENANGAN PUSAT
405.510 (19 DI)
KEWENANGAN
KAB/KOTA 346.920 Ha
(5.011 DI)
POHON IRIGASI
Nasional :
13,22%Industri manufaktur :
27,28%
PDB 20151. PENDUDUK 48,08 JUTA
(BPS, APRIL 2018)2. PUSAT INDUSTRI
MANUFAKTUR &3. STRATEGIS NASIONAL 4. INSTALASI VITAL NASIONAL
( LITBANG & HANKAM, PENDIDIKAN KELAS DUNIA
5. BERBATASAN IBUKOTA6. TIGA (3) PUSAT KEGIATAN
NASIONAL (PKN) & 3 PKN-P7. KONDISI ALAM &
STRUKTUR GEOLOGI8. TAMAN NASIONAL, SUAKA
MARGASATWA & CAGAR ALAM
1. Air baku
2. Bahan pangan
3. Lahan & Infrastruktur pendukungaktivitas
4. Human Capital
1. LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL
BARANG -
PENUMPANG2. PMDN TERTINGGI
PENYEDIA LISTRIKKAWASAN HUTANTERBESAR
3. 200 DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS)
4. TUJUAN WISATA5. DEBIT AIR
PERMUKAAN TERTINGGI
POSISI STRATEGIS REGIONAL JAWA BALI :
KONTRIBUSI KE IBUKOTA
JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL
POTENSI
ISU STRATEGIS DALAM RTRWP PROVINSI JAWA BARAT 2017-2029
• Pembangunan waduk, embung dan tampungan air di Pusat Pertumbuhan Jawa Barat• Peningkatan kapasitas situ dan embung di 6 (enam) Wilayah Sungai Jawa Barat • Pembangunan sistem jaringan intake dan reservoir air baku di Pusat Pertumbuhan Jawa Barat• Pengelolaan Sungai dan Mata Air di 6 (enam) Wilayah Sungai Jawa Barat
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku
• Normalisasi sungai di 6 (enam) Wilayah Sungai Jawa Barat• Pembuatan floodway di kawasan rawan banjir Jawa Barat• Pembuatan kolam retensi/detensi di kawasan rawan banjir Jawa Barat• Pembuatan long storage di kawasan rawan banjir Jawa Barat• Pembangunan sistem polder dan pompanisasi di kawasan rawan banjir Jawa Barat
2. Pembangunan Sistem Pengendalian Daya Rusak Air
DI Rengrang di Kab. Sumedang, DI Leuwigoong dan DI Candragoyang di Kab. Garut, DI Caringin di
Kab. Sukabumi, DI Parigi dan DI Cimerak di Kab. Pangandaran, DI Cikalong di Kab. Tasikmalaya, DI
Parung Bangkong, DI Tonjong Panto, DI Cidadali, DI Curugdengdeng di Kab. Cianjur, dan daerah
irigasi strategis lainnya di Jawa Barat
3. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
5. Pengamanan Pantai dan Muara Sungai
6. Peningkatan Penataan DAS dan Sempadan Sungai
4. Pembangunan Waduk-Waduk Strategis
Isu Strategis Sektor Sumber Daya Air Berbasis WPS (Wilayah Pengembangan Strategies)
• WPS 7
1. Banjir akibat luapan sungai dan jebol tanggul
2. Perbaikan tanggul dan bendungan
3. Pembangunan infrastrukturair bersih
• WPS 8
1. Banjir Kawasan
2. Kebutuhan air baku untukkawasan industry, permukiman dan pertanian.
3. Penanganan sempadansungai
• WPS 9
1. Normalisasi sungai
2. Normalisasi DAS
3. Pembangunan prasarana air baku dan irigasi
4. pembangunan bangunanpengendali banjir;
HAMBATAN
1. Regulasi Sumber Daya Air; dengan kembalinya ke UU No.11 Tahun 1974 belum
secara lengkap diikuti dengan regulasi turunannya, termasuk adanya
PERDA/PERGUB Sumber Daya Air yang menjadi tidak berlaku
2. Tumpang tindih dan kesenjangan tugas dan fungsi antar instansi Pengelola
Sumber Daya Air sehingga pengelolaan Sumber daya air menjadi tidak efektif dan
efisien.
3. Terbatasnya Kuantitas dan rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola
Sumber Daya Air
4. Keterbatasan Data Dan Informasi Sumber Daya Air yang benar dan akurat
TANTANGAN
1. Ketahanan Air-Pangan-Energi
2. Meningkatnya Kebutuhan Sumber
Daya Air
3. Layanan air baku untuk air minum
(MDGs)
4. Keberlanjutan Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Irigasi
5. Perubahan Iklim dan cuaca
6. Rendahnya Partisipasi Masyarakat
dan dunia usaha
7. Manajemen Kelembagaan SDA
8. Koordinasi antar pihak
9. Perkembangan IPTEK
PERMASALAHAN-HAMBATAN-TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PERMASALAHAN
1. Degradasi Sumber Daya Air
2. Kondisi Jaringan Irigasi
3. Penyediaan Air Baku belum Optimal
4. Banjir dan Kekeringan
5. Konflik Penggunaan Sumber Daya
Air dan Pengelolaan aset daerah
6. Pencemaran Air
7. Perubahan/Alih Fungsi Lahan
8. Kuantitas dan Kualitas Sumber
Daya Manusia
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA BARAT 2013-2033(PerGub 14 Tahun 2013)
Kebijakan dan strategi pengelolaan sumberdaya air disusun berdasarkan visi Provinsi Jawa Barat
2005 – 2025 yaitu :
“Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia”, dan berpedoman pada
tujuh asas pengelolaan sebagaimana amanat Peraturan Perundangan tentang Sumber Daya Air,
yaitu: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian,
keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
Kebijakan pengelolaan sumberdaya air Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2033
dilakukan melalui 6 (enam) Misi, yaitu :
1. Meningkatkan konservasi sumberdaya air secara terus menerus;
2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air;
3. Meningkatkan pengendalian daya rusak air;
4. Meningkatkan peran masyarakat dan kemitraan seluruh stakeholders dalam pengelolaan
sumberdaya air;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; dan
6. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan sistem informasi sumberdaya airyang terpadu
antar sektor.
Arahan Strategis yg berkaitan dengan KEBIJAKAN UMUM:
1. Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran DSDA Prov. Jabar dalam rangkamengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antar sektor, antar wilayahdan antar pemilik kepentingan
2. Membangun kerjasama antar lembaga pemerintah, non pemerintah dan perguruan tinggi termasuk lembaga internasional, yang terkait dengan badan air
3. Melaksanakan analisa peraturan perundang-undangan terkait perhitungan nilai pajak air
4. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air
5. Melaksanakan sosialisasi rencana tata tanam global kepada para petani
6. Mengoptimalkan pembiayaan penegakan hukum bidang Sumber Daya Air
7. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dan badan air sesuai jenis kebutuhan
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan Peningkatan KONSERVASI SUMBER DAYA AIR:
1. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS secara terus-menerus
2. Meningkatkan pengendalian izin kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air
3. Melaksanakan rahabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu di Jabar
4.Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan
zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan
5. Pengaturan dan pengendalian komersialisasi dan privatisasi SDA
6. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha
7. Mengupayakan penghematan air irigasi dan ketepatan jadual tanam
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan Peningkatan PENDAYAGUNAAN Sumber Daya Air:
1. Menerapkan pengelolaan SDA terpadu untuk mencapai sasaran MDGs
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan air dalam berbagai sektor
3 Menyediakan dukungan bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembanganinfrastruktur pembangkit listrik mikrohidro
4. Menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kekeringan yang
ekstrim dan kondisi darurat
5. Meningkatkan teknologi intensifikasi dan diversifikasi pertanian
6. Mengendalikan pemekaran wilayah
7. Meningkatkan peran pemerintah dalam menjaga fungsi lahan, misalnyamengambil alih kepemilikan lahan bila dialihkan peruntukannya15
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan Pengendalian DAYA RUSAK AIR:
1. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasanrawan banjir dan kekeringan
2. Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilikkepentingan
3. Menertibkan penggunaan daerah sempadan sungai sesuai dengan rencanayang ditetapkan
4. Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik
kepentingan
5. Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencanaakibat daya rusak air
6. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air
7. Meningkatkan pembuatan biopori (sumur resapan) di setiap rumah tanggamaupun industri
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air:
8. Melakukan pengelolaan sampah sehingga memenuhi baku mutu lingkungan
9. Mensosialisasikan program “Hemat Energi”
10. Menyediakan energi alternatif sebagai pengganti sumber energi yang takterbarukan
11. Memberdayakan masyarakat dalam rangka ikut menyediakan energialternatif
12. Membuat tampungan air yang berfungsi meresap air hujan dalam rangkamenghadapi perubahan musim kemarau yang ekstrim dan mencegahbanjir
13. Mensosialisasikan kembali kepada pola hidup sederhana dan menerapkanteknologi ramah lingkungan
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan Peningkatan PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air:
1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunanpola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air di Prov. Jabar
2. Mengembalikan dan menerapkan teknologi desalinisasi air laut menjadi air tawar untuk industri
3. Membuka kesempatan kpd masy. Dan dunia usaha untuk berperan dlmpengawasan pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jabar
4. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakatdan dunia usaha
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui bimbingan ataupendampingan dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jabar
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan PEMANFAATAN IPTEK DAN KEARIFAN LOKAL dalam
Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah:
1. Memberikan dukungan penuh kpd lembaga penelitian & pengembanganbidang SDA untuk mampu mengembangkan IPTEK terkait dgn pengelolaanSDA Prov. Jabar
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi daur ulang air bekas dlm rangkapencegahan pencemaran & sekaligus untuk alternatif cadangan air bakuuntuk keperluan air bersih perkotaan di Jabar
3. Memberikan dukungan dan penghargaan serta insentif kpd pihak ygmempunyai inisiatif kreatif & inovatif yg dikembangkan dari kearifanlokal dlm pengelolaan SDA
4. Membentuk dan pengembangan badan RIPTEK SDA di Prov. Jabar, paling lambat 5 tahun setelah jakprov ditetapkan
5. Mengembangkan berbagai penelitian terkait dgn konservasi SDA
Arahan Strategis yg berkaitan dengan Kebijakan PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN JARINGAN SISDA
dlm Pengelolaan SDA Terpadu Antar Sektor:
1. Meningkatkan kemampuan SDM dlm lembaga pengelola SISDA
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaandata dan informasi SDA
3. Meningkatkan kerjasama antara mayarakat, dunia usaha dan akademisi dlmpengelolaan SISDA Prov. Jabar
4. Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi hasil rancang bangunJawa Barat oleh para pemilik kepentingan
5. Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data daninformasi Sumber Daya Air
PROGRAM DAN CAPAIAN KINERJA DINAS SDA PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018
PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan air lainnya
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewengangan Provinsi
Target 64-66% 66-67% 67-72% 72-77% 72-74% 74-76%
Capaian 65,98% 67,34% 69,65% 72,06% 73,95%
Pembangunan Daerah irigasi Strategis (DI. Caringin)
Target - 1,2 4,5 79,4 100 100
Capaian - - - 4,57 20
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Tingkat Daya Tampung Situ-situ di 2 wilayahSungai Kewenangan Provinsi
Target - 44% 45% 46% 47% 48%
Capaian - 44% 45% 46% 47%
Dukungan terhadap rencana Pembangunan waduk strategis
Target 0 2 2 3 3 3
Capaian 0 3 5 6 8
Program pengendalian Banjir dan kekeringan serta Pengamanan Pantai
Tingkat penganganan darurat infrastruktur SDA dan Irigasi yang terkena bencana Alam
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian 100% 100% 100% 100% 100%
2013 2014 2015 2016 2017
= Capaian 2013 2014 2015 2016 2017
Dukungan terhadap rencana Pembangunan waduk strategis
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewengangan Provinsi
RENCANA STRATEGIES PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT 5 TAHUN KEDEPAN
IRIGASI:1. Penyelesaian Pembangunan DI. Caringin 2018 Ha Kec. Cisolok Kabupaten Sukabumi2 Optimalisasi kegiatan Operasi dan pemeliharaan Irigasi untuk mempertahankan kondis jaringan irigasi yang ada3. Rehabilitasi Tuntas pada 55 DI untuk mengembalikan Kinerja Sistem Jaringan Irigasi.4. Rencana Pengembangan Irigasi Baru (DI. Parigi 2127 Ha, DI. Cikalong 1780 Ha, DI. Curug Dendeng 1500 Ha, DI. Parung
Bangkong 2157 Ha, DI. Chandra Goyang 3632 Ha dan Rencana Pengelolaan 6 Daerah Irigasi Tambak)
SITU, DANAU, WADUK, KOLAM TAMPUNGAN AIR LAINNYA:a. Revitalisasi Situ-situ sebagai upaya konservasi air, penyedian air Baku, Penanggulangan Banjir dan Pariwisatab. Pengamanan Sempadan dan Pen-sertifikatan Situ-situ /tampungan air lainnyac. Dukungan/pendampingan terhadap penyelesaian 7 (tujuh) waduk strategis nasional di Jawa Barat (Ciawi, sukamahi,
sadawarna, Cipanas, Kuningan, leuwikeris dan matenggeng)
SUNGAI DAN PANTAI1) Pemeliharaan, pengendalian daya rusak air, 2) optimalisasi pendayagunaan air dan daya air sungai3) Perlindungan, pengamanan dan pengendalian dayar rusak air di pantai4) Penetapan sempadan sungai dan pantai
MATA AIR:a) Perlindungan dan pengamanan mata air; b) Pensertifikatan mata air untuk mencegah okupasi guna melindungi keberadaan mata airc) Optimalisasi pemanfataan mata air
BANJIR DAN KEKERINGAN1. Pembuatan Sistem Pengendalian banjir pada WS Cisadea-Cibareo dan WS. Ciwulan-Cilaki2. Penanggulangan Banjir dan Penanganangan Infrastruktur Sumber Daya Air yang terkena Banjir3. RAM-IP Pengendalian banjir dan kekeringan pada WS. Kewenangan Pusat /BBWS.
KELEMBAGAAN SDA dan SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SIH3):a. Penguatan Kelembagaan KOMIR, P3A, TKPSDA , Dewan SDA , dan lembaga air lainnya.b. Pembuatan Sistem Informasi Hidrologi-Hidrometeri dan Hidrogeologic. Pembuatan Sistem Alokasi Air Tahunan dan Alokasi Air Rinci Tiap Wilayah Sungai
MENJADIKAN SUMBER AIR SEBAGAI RUANG PUBLIK
1. Sumber Air selain Ruang bagi Air juga merupakan Ruang untuk Publik.2. Suber Daya Air di Provinsi Jawa Barat merupakan suatu anugerah Potensi Pariwisata yang luar biasa, yang harus
dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikan nilai tambah bagi kesejateraan dan kebahagiaan masyarakat Jawa Barat
Haturnuhun
Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan PSDA
2. Pengembangan Iptek & budaya terkait air
3. Peningkatan kemampuan pembiayaan pengelolaan SDA
4. Peningkatan Sosialisasi PSDA
5. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penegakan
hukum
6. Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air
7. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian air dan SDA
11. Peningkatan upaya penatagunaan SDA
12. Peningkatan upaya penyediaan air
10.Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air
13. Peningkatan upaya efesiensi penggunaan SDA
14. Peningkatan upaya pengembangan SDA
15. Pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan SDA
16. Pengendalian peningkatan alih fungsi lahan
17. Peningkatan upaya pencegahan Daya Rusak
18. Peningkatan upaya penanggulangan Daya Rusak
19. Peningkatan upaya pemulihan Daya Rusak
20. Pengendalian kerusakan daerah aliran sungai
21. Pencegahan konflik dalam penggunaan air
22. Pengambilan air tanah yang berlebihan
23. Pengendalian penurunan kualitas air
24. Menyikapi dampak perubahan iklim
25. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
perencanaan
26. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
pelaksanaan pengelolaan SDA
27. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam
pengawasan
28. Optimalkan pemanfaatan IPTEK dalam pengelolaan SDA
29. Optimalkan pemanfaatan potensi kearifan lokal dalam
pengelolaan SDA
30. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan SDA
31. Peningkatan kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola
sistem informasi SDA
32. Pengembangan jejaring sistem informasi SDA
9. Peningkatan upaya pengawetan air
8. Peningkatan pengendaliaan pemanfaatan sumber air