KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA PASCA PUTUSAN …
Transcript of KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDA PASCA PUTUSAN …
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDAPASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 85/PUU-XI/2013, TGL 18 FEBRUARI 2015.
Definisi Sumber Daya Airdalam Legislasi SDA
Sumber Daya Air
Air
Air Hujan
Air Permukaan
Air Tanah
Air laut ygberada di daratSumber Air
Daya Air
11
PENGELOLAAN AIR DAN RUANG DLM SIKLUS HIDROLOGIPENGELOLAAN AIR DAN RUANG DLM SIKLUS HIDROLOGI
Manaj. DTA Manaj. JSA
Keterangan: DTA= Daerah Tangkapan Air, PA= Penggunaan Air, JSA= Jaringan Sumber Air21
Lingkup PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRLingkup PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
U p a y aMerencanakan Melaksanakan Memantau Mengevaluasi
P e n y e l e n g g a r a a n
1. Perlindungan danpelestarian SA
2. Pengawetan air3. Pengelolaan kualitas
air dan pengendalianpencemaran air
1. Penatagunaan2. Penyediaan3. Penggunaan4. Pengembangan5. Pengusahaan
1. Pencegahan2. Penanggulangan3. Pemulihan
Menjaga kelangsungankeberadaan daya dukung,daya tampung, dan fungsi
SDA
Memanfaatkan SDA secaraberkelanjutan dg
mengutamakan pemenuhankebutuhan pokok kehidupan
masy secara adil
Mencegah, menanggulangi,dan memulihkan akibat
kerusakan kualitas lingk. ygdiakibatkan oleh daya rusak
air
TUJU
AN:
KONSERVASI SDA PENDAYAGUNAAN SDA DAL DAYA RUSAK AIR
31
Wilayah Pengelolaan SDA yg menyeluruh dan terpadu
- Aquaculture
Added challenge ofclimate change.
Prinsip yg hrsditegakkan:• Keadilan• Efisiensi• Keberlanjutan
Prinsip yg hrsditegakkan:• Keadilan• Efisiensi• Keberlanjutan
41
Sejarah Legislasi Pengelolaan Sumber Daya Air
AlgemeenWaterregle-mentTahun 1936
UU No.11Tahun 1974
tentangPengairan
UU No.7Tahun2004
tentangSumber
Daya Air
UU No. 11Tahun 1974
tentangPengairan
●PP. No. 121 th2015 ttg
Pengusahaan SDA
●PP. No. 122 th 2015ttg Sistim
Penyediaan AirMinum
●15 PeraturanMenteri PUPR
1936-1974 1974-2004 2015
Putusan MK No.85/PUU-XI/2013(tgl 18 Februari 2015)
1. UU No.7 Th 2004 tentang Sumber DayaAir bertentangan dengan UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No. 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air tidak memiliki kekuatanhukum mengikat.
3. UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairanberlaku kembali.
1. permohonan pengujian UU No.7/2004tentang SDA baik formil maupunmateriil harus ditolak; dan
2. mengingat Pasal 56 ayat (5) UU No.24/2003, MK telah mengadili dg putusan:Menolak permohonan Para Pemohon.
2004 - 2015
Putusan MK No.058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005
2015 - 2016
Disentralisasi sentralisasi Disentralisasi sentralisasi Disentralisasi
51
POSTUR UU YG MENGATUR AIR PASCA KEMERDEKAAN RIPOSTUR UU YG MENGATUR AIR PASCA KEMERDEKAAN RI
BAB I PENGERTIANBAB II FUNGSIBAB III HAK PENGUASAAN DAN
WEWENANGBAB IV PERENCANAAN DAN
PERENCANAAN TEKNISBAB V PEMBINAANBAB VI PENGUSAHAANBAB VII EKSPLOITASI DAN
PEMELIHARAANBAB VIII PERLINDUNGANBAB IX PEMBIAYAANBAB X KETENTUAN PIDANABAB XI KETENTUAN PERALIHANBAB XII KETENTUAN PENUTUP
Total = 17 Pasal
UU NO. 11/ 1974
61
POSTUR UU YG MENGATUR AIR PASCA KEMERDEKAAN RIPOSTUR UU YG MENGATUR AIR PASCA KEMERDEKAAN RI
BAB I. KETENTUAN UMUMBAB II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABBAB III. KONSERVASI SUMBER DAYA AIRBAB IV. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIRBAB V. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIRBAB VI. PERENCANAANBAB VII. PELAKSANAAN KONSTRUKSI DAN O&PBAB VIII. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRBAB IX. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASANBAB X. PEMBIAYAANBAB XI. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKATBAB XII. KOORDINASIBAB XIII. PENYELESAIAN SENGKETABAB XIV. GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASIBAB XV. PENYIDIKANBAB XVI. KETENTUAN PIDANABAB XVII. KETENTUAN PERALIHANBAB XVIII. KETENTUAN PENUTUP
Total = 100 Pasal
UU NO. 7/ 2004 ttg SDA
71
1. UU SDA mengandung muatan penguasaan dan monopoli SDA yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasainegara
2. UU SDA mengandung muatan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial dan dapatmenimbulkan konflik horizontal
3. UU SDA menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air4. UU SDA bersifat diskriminatif5. UU SDA dalam pelaksanaannya belum memenuhi Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor
008/PUU-III/2005
Gugatan PP Muhammadiyah dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
81
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26,Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5),Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1),Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, danPasal 92.total (14 Pasal).
Materi Gugatan PP Muhammadiyah :
Pasal – Pasal, Undang – Undang SDA yang di Uji
1. Penguasaan SDA diserahkan kepada swasta2. Akses masyarakat terhadap sumber air terbatas3. Pengelolaan SDA dilakukan secara komersial
contoh: berkembangnya Air Minum Dalam Kemasan,Pengembangan SPAM oleh asing
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 melalui pengujian Peraturan Pelaksana UU SDA, terutama PP 16 tahun 2005tentang Pengembangan SPAM. “Penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi,badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat” (Pasal 1 angka 9).
Terhadap UU 7 tahun 2004 :Pengembangan SPAM tanggung jawab Pemerintah Pusat / daerah (Pasal 40 ayat (2))Penyelenggara SPAM adalah BUMN dan/atau BUMD (Pasal 40 ayat (3))
91
Batu Uji Gugatan
Pendapat Penggugat :
Pertimbangan Putusan MK
101
1. Pelaksanaan UU SDA telah ditafsirkan berbeda daripertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKNomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005
2. UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjaminterwujudnya amanat konstitusi tentang Penguasaan NegaraAtas Air
3. Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU SDA tidak memenuhi6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air olehnegara.
1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagimeniadakan hak rakyat atas air.;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, akses terhadap air adalah salahsatu hak asasi tersendiri ;
3. Kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia,4. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
harus dikuasai Negara, sehingga pengawasan dan pengendalian oleh negaraatas air sifatnya mutlak;
5. Prioritas utama dalam pengusahaan atas air diberikan kepada Badan UsahaMilik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
6. Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi dan masih ada ketersediaanair, Pemerintah dapat memberikan izin kepada usaha swasta untukmelakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
111
6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA
Putusan Mahkamah Konstitusi
121
● Undang – Undang No. 7 tahun 2004 tentang SDAbertentangan dengan UUD 1945,
● Undang – Undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dinyatakantidak berlaku,
● Undang – Undang No. 11 tahun 1974 diberlakukan kembali.
●PP. No. 121 th 2015 ttg Pengusahaan SDA●PP. No. 122 th 2015 ttg Sistim Penyediaan Air Minum●15 Peraturan Menteri PUPR
Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU- XI/2013tahun 2015
131
Tujuh Asas: Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan umum, Keterpaduan &keserasian , Keadilan, Kemandirian, Transparansi & akuntabel
Jaringan Terpadu Sistem Informasi Sumber Daya AirJaringan Terpadu Sistem Informasi Sumber Daya AirPeran MasyarakatPeran Masyarakat
Kon
serv
asiS
DA
Pend
ayag
unaa
nSD
A
Peng
end
Day
aR
usak
Air
Wadah Koordinasi Pengelolaan SDALembaga Pengelola SDA
Sumber daya air terkelola secara adil, menyeluruh,terpadu, dan berwawasan LH untuk kesejahteraan
masyarakat
Kond
isi Id
eal S
tukt
urBa
ngun
anPe
ngel
olaa
n S
DA
141
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR harus dilaksanakanMENYELURUH, TERPADU, BERWAWASAN LHPENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR harus dilaksanakanMENYELURUH, TERPADU, BERWAWASAN LH
PENGELOLAANLAHAN di DAERAHTANGKAPAN AIR
(Watershed Management )
PENGELOLAANJARINGAN SUMBER
AIR(Water Conveyance Manag)
PENGELOLAANPENGGUNAAN AIR
(Water Use Management )
1. Perenc tata Ruang Wil2. Pengendalian
Pemanfaatan Ruang2. Pengelolaan Kawasan
Hutan3. Rehab Lahan dan
Konservasi Tanah5. Pelestarian dan
Pengelolaan DaerahResapan Air
1. Pengelolaan Air Rendah(KERING)
2. Pengelolaan Air Tinggi(BANJIR)
3. Pengelolaan Kualitas Airpada Sumber Air
4. Pengelolaan PrasaranaSumber Daya Air
5. Pengelolaan Sumber Airdan Lingk di sekitarSumber Air
1. Pengelolaan SistemIRIGASI
2. Pengelolaan Sistem AIRMINUM DAN SANITASI
3. PenghematanPengunaan Air
4. Pengelolaan LimbahCAIR dan Padat(sampah)
151
Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air
Undang-Undang Sumber Daya Air yang mempunyai ruang lingkupdan karakteristik sebagaimana di ilustrasikandalam halaman 14 dan 15 tengah dalam persiapan perancangandi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
161