Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Sebagai

Implementasi Rencana Rinci RTRWN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil studi (BPS and BAPPENAS) penduduk perkotaan tahun 2005 telah mencapai 48.3% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka tersebut akan terus

tumbuh hingga mencapai 60% dari total penduduk atau sekitar 150 juta jiwa pada tahun 2015.

Perkembangan urbanisasi di kota-kota di Indonesia dan kecenderungannya ke depan.

Harus ada Kebijakan yang dapat meningkatkan pembangunan di perdesaan sehingga dapat mengurangi urbanisasi

ASPEK EKONOMI Tingginya tingkat KEMISKINANKEMISKINAN Kurang berkembangnya EKONOMI EKONOMI

LOKALLOKAL Rendahnya PRODUKTIVITASPRODUKTIVITAS

sumberdaya primer

ASPEK SOSIAL BUDAYA BERKURANGNYABERKURANGNYA petani dan

nelayan

MIGRASIMIGRASI penduduk ke perkotaan

Kurangnya APRESIASIAPRESIASI masyarakat thd aspek sosial budaya

ASPEK LINGKUNGAN

Eksploitasi Sumber daya Alam dan Kerusakan Lingkungan

Banyaknya alih fungsialih fungsi lahan pertanian

Defisit PanganDefisit Pangan

Rentan terhadap BENCANABENCANA

KAWASAN PERDESAANKawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pengembangan Perdesaan Perdesaan dikembangkan sebagai pusat koleksi dan distribusi pertama dari hasil/produk yang dihasilkan oleh kawasan sekitarnya. Pengolahan lebih lanjut dari hasil tersebut dilakukan kawasan-kawasan industri di kawasan perkotaanDiperlukan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang baik antara perdesaan dan perkotaanDiperlukan dukungan jaringan energi, telekomunikasi dan sumber daya air untuk mendukung pengembangan perdesaan

Kawasan Budidaya

Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan

Kawasan Perkotaan

Jaringa

n Jalan

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN (AGROPOLITAN)

Kebijakan pengembangan struktur ruang

dilakukan dengan menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya

KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN (pp 26/2008 rtrwn)

Kebijakan pengembangan pola ruang (kawasan budidaya)

dilakukan dengan:1.Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan

nasional2.Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi SDA

dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah

KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN (PP 26/2008 rtrwn)

RTRWN:• Struktur Ruang• Arahan Indikasi Program Utama

• Peraturan Zonasi• Perijinan• Insentif/Disinsentif• Sanksi

Nasional

Provinsi

Kab./Kota

Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan

Pemanfaatan

KSN

Pulau/KepProgram Sektoral

Pelaksana

Jakstra Opera-sionalisasi

RTRWProv:• Struktur Ruang• Arahan Indikasi Program Utama

KSProvProgram Sektoral

PelaksanaJakstra

• Peraturan Zonasi• Perijinan• Insentif/Disinsentif• Sanksi

RTRWKab/Kota:• Struktur Ruang• Arahan Indikasi Program Utama

RDTRProgram Sektoral

Pelaksana

• Peraturan Zonasi• Perijinan• Insentif/Disinsentif• Sanksi

Pengembangan Perdesaan Berkelanjutan

Kedudukan RTR pulau/kepulauan+KSN dan Kaitan dengan Program Perdesaan Berkelanjutan

KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN DALAM RTR PULAU (PULAU PAPUA)

Sebagian besar masyarakat asli Pulau Papua bermukim di kawasan-kawasan perdesaan yang dikenal dengan Kampung Masyarakat Adat.

Terdapat 2.337 kampung yang berada didalam atau disekitar hutan yang berimplikasi pada pemanfaatan ruang.

Masing-masing kampung masyarakat adat memiliki tanah ulayat yang merupakan kawasan bagi masyarakat bercocok tanam, berburu, melaksanakan kegiatan spiritual, dll.

Sebaran Kampung di Pulau Papua

*sumber: Rencana Tata Ruang Tanah Papua

Diperlukan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak dan berbasis pada pengembangan kampung

Pengintegrasian kawasan kampung masyarakat adat dalam pengembangan wilayah Pulau Papua

dilakukan dengan:1.Mengidentifikasi dan melindungi kawasan kampung masyarakat adat sebagai syarat perijinan pemanfaatan ruang2.Memberdayakan kawasan kampung masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan lindung3. Mengembangkan kawasan budidaya, sistem pusat permukiman serta prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dengan kawasan kampung masyarakat adat

KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN DALAM RTR KSN (KAPET PALAPAS)

Pengembangan kapet dilakukan dengan mengembangkan komoditas unggulan lokal (kakao, rumput laut, perikanan) dan produk turunannya.

Komoditas unggulan tersebut dihasilkan dari kawasan budidaya yang tersebar di dalam kawasan KAPET Palapas

Kawasan perdesaan di dalam kawasan berfungsi sebagai pusat koleksi distribusi pertama dari produk unggulan yang dihasilkan

Diperlukan program pengembangan kapet untuk meningkatkan konektivitas antara kawasan budidaya ke perdesaan

dengan kawasan perkotaan sebagai pusat pengolahan dan distribusi dari dan keluar

kawasan

TUJUAN PENATAAN RUANG KAPET

Penataan ruang KAPET bertujuan untuk mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi kawasan yang terpadu melalui dukungan inisiasi pemerintah, berbasis pengembangan ekonomi lokal dengan bertumpu pada sektor unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempatan pengembangan investasi dalam negeri dan membangun kemitraan dengan pihak luar negeri.

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

BERBASIS SEKTOR UNGGULAN SELEKTIF

TUJUAN PENATAAN RUANG KAPETTUJUAN PENATAAN RUANG KAPET

KAPET PALAPAS :•Sektor perkebunan dengan komoditas utama kakao dan kelapa•Sektor perikanan budidaya dengan komoditas utama rumput laut•Sektor perindustrian

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAPET

Pengembangan sektor unggulan selektif yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat

Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sistem jaringan prasarana pendukung KAPET

1

2

1) mengembangkan kawasan peruntukan budidaya untuk komoditas unggulan dan produk-produk turunannya.

2) pengendalian mengendalikan alih fungsi lahan yang memiliki komoditas unggulan; dan

3) pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana.

1) mengembangkan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sentra produksi bahan baku, kegiatan sentra industri pengolahan termasuk usaha mikro-usaha kecil-menengah, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan jasa (informasi, lembaga keuangan, dan koperasi), dan kegiatan distribusi.

2) mengembangkan sistem jaringan prasarana utama yang melayani sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan konektivitas sentra-sentra produksi bahan baku demi peningkatan kuantitas, kualitas, dan pemasaran komoditas unggulan dan komoditas pendukung wilayah.

3) mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa sistem jaringan teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan pengelolaan limbah yang mendukung pengembangan komoditas unggulan.

KEBIJAKAN STRATEGI

TERIMA KASIH