KEBIJAKAN PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL -...
Transcript of KEBIJAKAN PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL -...
KEBIJAKAN PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR
DASAR
HUKUM
2
1 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusunkebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkananalisis jabatan dan analisis beban kerja.
2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatandilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yangdiperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritaskebutuhan jabatan.
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS dan PP Nomor
49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK
Hasil penyusunan kebutuhan disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri tembusan Kepala BKN
(melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah).
3 Permenpan no. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS melalui Inpassing
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
Berstatus pegawai tetap dan
Memiliki NIP secara Nasional;
Menduduki jabatan
pemerintahan.
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 &
Pasal 7)
Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan
Undang-Undang.
Melaksanakan tugas
pemerintahan.
PEGAWAI ASN
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
KONDISI JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA SAAT INI
Terdapat 193 Jenis Jabatan Fungsional
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Terdapat 3.414 jenis Jabatan Pelaksana
yang telah ditentukan oleh Permenpan No.
41 Tahun 2018
6
Jabatan Pelaksana sangat dominan (37.68%). Perlu dikelola melalui:
JUMLAH PNS MENURUT JABATAN
JFKesehatan
4.34%
Pengawas (Eselon IV)
7.43%
Pelaksana37.68%
JF Guru 37.44%
Fungs
10.01%
• Pengalihan Jabatan Pelaksana ke JF bagi yang memenuhisyarat
• Peningkatan Kompetensi• Formasi Jabatan Pelaksana dibatasi
Guru 1.765.410 40,35 %
Medis 31.754 0,73 %
Paramedis 303.754 6,94 %
JF Lainnya 615.525 14,07 %
Pelaksana 1.609.726 36,79%
J Struktural 48.840 1,12 %
TOTAL PNS 4.375.009 100, %
Pemberhentian Jabatan Fungsional
Mengundurkan Diri
Diberhentikan Sementara :
Menjadi Pejabat Negara,
komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural, Ditahan karena
menjadi Tersangka
CLTN
Ditugaskan secara Penuh
Diluar JF
Tugas Belajar lebih dari 6
Bulan secara Terus
Menerus Sehingga tidak Bisa
Melaksanakan Pekerjaan
Tidak Memenuhi
Persyaratan Jabatan
BUP PejabatFungsional
58 Tahun : pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat
fungsional keterampilan;
60 Tahun : pejabat fungsional madya; dan
65 Tahun : pejabat fungsional ahli utama.
Larangan Rangkap Jabatan
• Pejabat fungsional dilarang rangkap
Jabatan dengan JA atau JPT
• Terkecuali untuk JA atau JPT yang
kompetensi dan bidang tugas Jabatannya
sama dan tidak dapat dipisahkan dengan
kompetensi dan bidang tugas JF.
• Pengecualian tersebut seperti Jaksa di
Kejari, Kajati, Perancang Peraturan
Perundang- Undangan, Diplomat Ahli
Utama.
Pengangkatan dalamJabfung
PENGANGKATAN PERTAMA
KEAHLIAN
Ahli Muda
Ahli Pertama
KETERAMPILAN
Terampil
Pemula
KEAHLIAN
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
INPASSING (PENYESUAIAN) PERMENPANRB NO. 42 TH 2018
KETERAMPILAN
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
KEAHLIAN
Ahli Utama
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
KETERAMPILAN
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
1
2
3
URGENSI
PENATAAN PNS
• KELEMBAGAAN
• SDM - ASN
PENILAIAN• Kualifikasi
• Kompetensi
• Kinerja
Pemetaan dan Kalibrasi
• Matriks Talent (9 Kuadran )
• Rekomendasi & Tindak lanjut
PROFIL PNS
Hasil :
1. PENATAAN ORGANISASI2. MORATORIUM3. ASN SEBAGAI PROFESI4. KOMPOSISI ASN – PNS5. PROFESIONALITAS ASN6. PEMENUHAN KEBUTUHAN7. PENGUATAN JABATAN
FUNGSIONAL
Perencana
an
Kebutuha
n ASN
disajikan
Melalui
sistem
elektronik
Cepat pengambilan keputusan
Berbagi data antarstakeholder
Data yang berkualitas
Akurat
Akuntabel
TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL
1. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA PERANGKAT
DAERAH DISUSUN BERDASARKAN ANALISIS
KEBUTUHAN JABATAN DENGAN MENGHITUNG RASIO
KESEIMBANGAN ANTARA BEBAN KERJA DENGAN
JUMLAH MASING-MASING JABATAN FUNGSIONAL YANG
DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN UNSUR
UTAMA SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA.
2. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PADA DASARNYA DISEBABKAN ADANYA LOWONGAN
FORMASI SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN
3. LOWONGAN FORMASI TERJADI APABILA ADA FORMASI
JABATAN BELUM TERISI, JAFUNG YANG BERHENTI,
MENINGGAL DUNIA, PENSIUN ATAU ADANYA
PENINGKATAN VOLUME BEBAN KERJA DAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA BARU.
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN
FORMASI BERBASIS KOMPETENSI
Jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja
Formasi tersedia karena adanya jabatan yang lowong
Beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah pegawai
tidak berubah.
Kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan, syarat
jabatan, dan kompetensi
Penyusunan formasi disertai dengan peta jabatan
yang menggambarkan jumlah, kualifikasi, dan
kompetensi.
Penyesuaian/Inpassing
Proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna
memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu
(Permenpan 42 th 2018)
Pengembangan Karier
Profesionalisme
Peningkatan Kinerja
Organisasi
Memenuhi Kebutuhan
Jabatan fungsional
(TERTUANG DALAM e-
Formasi)
PELAKSANAANINPASSING
Sertifikat
Lulus Uji
Kompetensi
Penetap
an
Kebutuh
an Seleksi
Administr
asi
Pengangka
tan
Uji
Kompete
nsi
PROSES PENYESUAIAN / INPASSING
VERIFIKA
SI
ADMINISTR
ASI
SELEKSI
KOMPETENSI pengangkatanPENDAFTARAN
• Terdaftar sebagai pegawai dalam unit dan
telah melakukan kegiatan jabatan yang
akan diduduki.
Kepegawaian wajib
memverifikasi
kebenaran dokumen
Pengatan di tetapkan oleh
PPK setelah mendapat kan
formasi dari Menteri.
• Pendaftar yang telah lulus
verifikasi administrasi, wajib
mengikuti Seleksi Kompetensi
di lakukan oleh Instansi
Pembina
• Menghitung kebutuhan JabatanFungsional
• Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing
• Membuat pedoman/standar penetapankebutuhan
• Meyusun instrumen Uji Kompetensi
• Melaksanakan Uji Kompetensi
APA YANG HARUS DISIAPKAN
Malakukan validasi atas usulan instansi per
jenjang
Menyampaikan hasil validasi kebutuhan
jafung per janjeng kepada Menteri PANRB
Menpan RB menetapkan kebutuhan jafung
yang
diusulkan instansi
Menyampaikan hasiil penetapan kebutuhan
jafung dengan tembusan ke Kepala BKN
• Menghitung dan Memetakan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan
• Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat
• Hasil perhitungan disampaikan kepada instansi pembina
APA YANG HARUS DISIAPKAN
tugas-tugas
Peraturan
Pemerintah
diangkat
ini mulai berlaku dapat
dalam Jabatan Fungsional
kebutuhan
kompetensi
melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1
(satu) kali secara nasional untuk paling
lama:
a. 2 (dua) tahun untuk masapersiapan.
b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan,
terhitung sejak tanggal Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku, dengan
mempertimbangkan
instansi, kualifikasi, dan
serta dilaksanakan sesuai pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri.
PP No 11 Tahun2017Pasal357
PNS yang menduduki Jabatan Adminstrasi
(JA) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
yang telah melaksanakan
JabatanFungsional sebelum
KETENTUAN UMUMINPASSING
PER MENPANRB NO. 42 TAHUN2018
Penyesuian/inpassing ke dalam jabatan
fungsional ditujukan kepada :
a. PNS yg telah dan masih menjalankan tugas
JFtersebut.
b. PNS yg masih menjalankan tugas jabatan
sesuai dengan formasi jabatan fingsional
dan telah mendapat kenaikan KP setingkat
lebih tinggi.
c. JPT dan Administrator dan Pengawas yg
memiliki kesesuian antara jabatan terakhir
yg didudukinya.
d. JF yg dibebaskan sementara karena tdk
dapat mengumpulkan angka kredit.
dlm JF
dilaksanakan
melalui
sampai
Pengangkatan PNS
Penyesuian/inpassing
denganApril 2021
KETRAMPILAN KEAHLIAN
a. 3 Ta h u n s e b e l u m b a t a s u s i a
pensiun dalam jabatan terakhirbagi pejabat pelaksana
a. 3 Tahun sebelum batas usia pensiundalam jabatan terakhir bagi pejabatpelaksana
b. 2 Ta h u n s e b e l u m b a t a s u s i a
pensiun dalam jabatan terakhirbagi pejabat Administrator danPengawas
b. 2 Tahun sebelum batas usia pensiundalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas
c. 1 Tahun sebelum batas usia pensiundalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yg akan menduduki JFAhli Madya
d. 1 Tahun sebelum batas usia pensiundalam jabatan terakhir bagi PejabatPimpinan Tinggi
USIA BAGI PNS YANG DAPAT MENGIKUTI INPASSING
1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuaidengan persyaratan kualifikasi pendidikandari jabatan yang akandiduduki;
2. pangkat palinggolongan ruang
rendahII/a
Pengatur Muda, sesuai dengan
persyaratan kepangkatan dari jabatanyang akan diduduki;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaantugas di bidang jabatan fungsional yang akandiduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidangjabatan fungsional yang akandiduduki;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baikdalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. Syarat lain yang ditentukan oleh instansiPembina.
1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV(D-IV) atau berijazah paling rendah Magister (S2)atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yangterakreditasi sesuai dengan persyaratankualifikasi pendidikan dari jabatan yang akandiduduki;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golonganruang III/a sesuai dengan persyaratankepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang jabatan fungsional yang akan
diduduki;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Syarat lain yang ditentukan olehinstansi Pembina.
KategoriKeahlian
Kategori Keterampilan
Persyaratan Inpassing
Tata Cara Penyesuaian/Inpassing
Syarat Administrasi antara lain Ijazah, SK Pangkat Terakhir, SK Penempatan Jabatan terakhir, Penilaian Prestasi Kerja, dsb yang dipandang perlu sesuai;
1.Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan;
2.Proses pengusulan dari Unit Kerja kepada Pejabat Yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional menangani kepegawaian;
3.Verifikasi Dokumen;
4.PPK mengusulkan inpassing ke Menteri PANRB;
5.Penetapan formasi Jabatan Fungsional oleh Menteri PANRB;
6.Pelaksanaan Uji Kompetensi;
7.Penetapan SK Penyesuaian/Inpassing PNS Dalam Jabatan Fungsional dan Penempatannya.
Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing (sesuai ketentuan)
KONDISI JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV. KALBAR
•Berdasarkan Keputusan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor: 776/OR/2017
tentang Formasi Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat bahwa terdapat 63 jenis
jabatan fungsional tertentu dari total 193
jenis jabatan fungsional tertentu yang
telah ditetapkan Kemenpan dan RB
Kendala Pengembangan Jabatan Fungsional
Masih dipandang sebagai alternatif
Belum dikembangkan secara komprehensif
Belum terbiasa mencatat hasil-hasil pekerjaan
Belum sepenuhnya mendapat dukungan
administrasi
Pengembangan karier PNS masih
berorientasi kepada jabatan struktural
Selalu dikaitkan dengan perpanjangan Batas
Usia Pensiun
MASALAH YANG TERJADI DI LAPANGANNo Masalah Keterangan/Saran Solusi
1. Bagaimana PNS yang sudahpernah diangkat menjadi jabatanfungsional tetapi diberhentikanlalu menjadi pelaksana
Bahwa inpassing dari jabatan pelaksana hanya untuk PNSyang belum pernah duduk sebagai jabatan fungsional(tidak mencapai kinerja dan terkana disiplin/pidana)
2. Bagaimana PNS yang mendudukijabatan pelaksana yang dapatmengikuti inpassing menjadijabatan fungsional
1. Telah dan masih menjalankan tugas sebagai jabatanfungsional minimal 2 tahun (secara komulatif danmasih menjalankan tugas)
2. Formasinya bukan sebagai jabatan fungsional
3 Bagaimana PNS yang formasinyasebagai Jabatan fungsionalnamun belum diangkat tetapibisa di inpassing
1. Sudah pernah naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi2. Masih menjalankan tugas sebagai jabatan fungsional
4 Apakah boleh PNS yang sudahmenjadi JF tetapi diberhentikanuntuk mengikuti inpassing
Tidak bisa ikut inpassing karena diangkat pada saatmenjadi JF kurang berkinerja sehingga tidak mencapaiangka kreditnya
5 Bagaimana untuk PNS yangdibebaskan sementara darijabatan fungsional
1. Dapat diangkat kembali jika belum ada suratpemberhentian
2. Tidak bisa diangkat jika sudah ada suratpemberhentian
No
6Permasalahan
Apakah PNS yang saatmenduduki jabatan fungsionalboleh pindah ke jabatanfungsional lainnya melaluiinpassing
SolusiTidak boleh sesuai dengan ketentuan yang ada diPermenpan No. 42 Tahun 2018
7 Bagaimana jika ada JPTPratama (BUP 60) yang sudahdiberhentikan pada usia lebihdari 58 tahun lalu menjadi JP(BUP 58), proses untukinpassing apakahmemungkinkan
Berdasarkan PP 32 Tahun 1979 jo SE Kepala BAKN no.04/SE/1980 bahwa pejabat Pimpinan Tinggi yangdiberhentikan dari jabatannya dan ada keinginanuntuk diangkat kembali dalam jabatan yang setaradiberikan batas waktu sampai dengan 6 bulan.*) konfirmasi Ditjen Perbendaharaan KementerianKeuangan
8 Siapakah yang memberikanpersetujuan jumlah formasiyang boleh di angkat menjadiJF
Untuk jumlah formasi ditetapkan oleh MenPANRBsetelah mendapat pertimbangan teknis BKNberdasarkan jumlah kebutuhan yang di validasi olehInstansi Pembina
9 Bagaimana PNS yangmengikuti inpassing akanmenduduki JF antara pangkatdan jabatan tidak sesuaidengan kebutuhan
Pengangkatan melalui inpassing berdasarkankebutuhan instansi di masing-masing jenjang JFCatatan:Setiap instansi pembina membuat pedoman penyusunan kebutuhan per janjang
“