Kebijakan Pemerintahan Gusdur
-
Upload
muhamad-yogi -
Category
Self Improvement
-
view
14.374 -
download
8
Transcript of Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Kebijakan PemerintahPemerintahReformasiReformasi
Pada MasaPada Masa Pemerintahan Pemerintahan
Gus DurGus Dur
Kebijakan Kebijakan PemerintahPemerintahReformasiReformasi
Pada MasaPada Masa Pemerintahan Pemerintahan
Gus DurGus Dur
KH. Abdul Rahman Wahid
BIDANGPOLITIK
MASAPEMERINTA
HAN
VIDEO 2
PENDSOSBUD
BIDANGHUKUM
BIDANGMILITER
BIDANGEKONOMI
VIDEO 1MAKEMAKE
RR
NEXT
NEXT
Muhamad Yogi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara
KE AWAL
Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini amat
Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landa berbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini gini amat
KE KE AWALAWAL
KE KE AWALAWAL
Video 2 KE AWAL
Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Inilah era yang disebut drunken master tactic regime
KE AWALKE AWALKE AWALKE AWAL
Kebijakan-Kebijakan yang dibuatKebijakan-Kebijakan yang dibuat
1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966
tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai
terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing"- Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia:
memanfaatkan perkembangan kontemporer
1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966
tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai
terlarang di seluruh wilayah RI. 2. penundaan bantuan IMF 3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri: - Menyiapkan Program PR & "Marketing"- Menugaskan "Special Envoys" 4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia:
memanfaatkan perkembangan kontemporer
KE AWALKE AWAL
1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan
daerah dengan pusat pada tahun 20012. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional
(Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan
krisis, termasuk kesehatan
1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan
daerah dengan pusat pada tahun 20012. Penajaman Visi Ekonomi 3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional
(Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor) 4. Penajaman restrukturisasi Perbankan 5. Penajaman restrukturisasi BUMN 6. Penajaman restrukturisasi sektor riil 7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan
krisis, termasuk kesehatan
KE AWALKE AWAL
1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan:
yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara 2. Membangun kembali rasa saling percaya
antar warga negara (social cohesiveness) 3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa
Barat ke DPR
KE AWAL
1. Membentuk Badan Reformasi Hukum: 2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar"
dan pernyataan tindak lanjut penyelesaiannya 3. Penataan institusi penegakan hukum:
kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur,
personil, kompensasi, mekanisme kerja, dsb.)
KE AWAL
1. Solusi penyelesaian konflik di AcehTanpa Kodam, 70.000 ribu tentara organik di Aceh yang
melakukan operasi militer melalui Inpres No. 4 2000
KE AWAL