KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA · kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat...
Transcript of KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA · kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat...
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
K E B I JAKA N P E M BA NGUN A N
B I DANG C I PTA K A R YA 2020-2024
Surabaya, 09 September 2019
Disampaikan oleh:
DR. Taufan Madiasworo, ST, MT
Pada
Pelatihan
Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK)
#OUTLINE
#1. Kondisi Umum
#2. Isu, Potensi dan
Permasalahan
#3. Tujuan dan
Sasaran Ditjen
Cipta Karya
#4. Arah Kebijakan,
Strategi, Kerangka
Regulasi dan
Kerangka
Kelembagaan
2
#1.
Kondisi Umum
3
CAPAIAN RENSTRA 2015 - 2019
4
Sasaran Pokok
Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019 Target Akhir
RPJMN 2015-2019
Capaian 2015
Capaian 2016
Capaian 2017
Capaian 2018
Target /Prognosi
s 2019
Total (Prognosis) 2015-2019
Notifikasi
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kawasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)
3.140 2.463 5.962 11.842 888 24.295 Tidak
tercapai 38.431
Akses air minum layak (%) 70.97% 71.66% 72.04% 73.60% 76.16% 76.16% Tidak
tercapai 100
Akses sanitasi layak (%) 62.14% 64.07% 67.54% 69.06% 69.88% 69.88% Tidak
tercapai 100
Sumber: Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 KemePUPR Surat Sekjen No PR.0301-Sj/440 tanggal 23 April 2019
Kondisi Pelayanan Akses Air Minum
5 Sumber: BPS, 2017
Capaian akses Air Minum Nasional
Belum ada akses air minum
72,04%
27,96%
Jaringan Perpipaan = 18,27%
Bukan Jaringan Perpipaan = 53,77%
Perkotaan 29,3 Juta Jiwa
Perdesaan 43,9 Juta Jiwa
47,8 Juta Jiwa
140,8 Juta Jiwa
KONDISI PENGEMBANGAN SPAM (BASELINE 2019 DAN TARGET 2024)
6
• Terpenuhinya 75 % akses air minum layak (termasuk 30 % akses perpipaan). Baseline Akses Perpipaan 2018 ialah 20,29 %
• Terpenuhinya 100% PDAM dengan Kinerja sehat. Baseline PDAM sehat 2018 = 59,6%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi RT Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)
RPJMN Teknokratik /BPS
78% Pelayanan Air minum (%) Visium PUPR / Teknokratik Rentra PUPR
? %
75 %*
61,29%%
75 %*
88% Visium 81,05% Moderate
80,55% Pesimis
cakupan layanan air minum
Paparan Air minum 24 juli 2019
74,2 %
88,2 %
Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
7 Sumber: Subdit Kawasan Permukiman Wilayah I, Direktorat PKP, 2019
SK K
um
uh
Bu
pat
i/W
alik
ota
(S
tatu
s 1
4 N
op
20
17
) *)
Targ
et R
PJM
N
20
15
-20
19
87.297,4 Ha
38.431 Ha
2015 2016 2017 2018 2019
3.140,02 Ha 2.462,74 Ha 5.962 Ha 11.842,32 Ha 8814,92 Ha
3.140 Ha 5.603 Ha 11.565 Ha 23.407 Ha 32.222 Ha
Program KOTAKU mulai terlaksana
Luasan Kumuh yang Ditangani
Gap: 6209 Ha
Kumulatif
Kondisi Pelayanan Akses Sanitasi
8
50% 76,91%
90% 58,85%
Lebih dari 50% penduduk Indonesia berada di perkotaan.
Rumah tangga belum memiliki akses air limbah.
12 JUTA
76,91% Rumah tangga yang memiliki akses air limbah.
Ket : Data BPS, 2017
90% TPA dioperasikan secara open dumping.
58,85% Rumah tangga yang memiliki akses ke saluran drainase.
10% sanitary landfill.
Sumber: Direktorat PPLP, 2019
65 juta ton produksi sampah per hari.
67,54% Akses Layak. 9,37% Akses Dasar.
Permasalahan Capaian Renstra 2015-2019
9
Tarif belum memenuhi Full Cost Recovery
Kebocoran (Non-Revenue for Water/NRW)
Komitmen Pemda
Pendanaan
Gap antara capaian dan target akses universal
Rendahnya kesadaran masyarakat akan PHBS
Terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur sanitasi
Minimnya dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sanitasi di daerah
Terbatasnya SDM yang memahami pengelolaan sanitasi di tingkat Kab/Kota
Kemiskinan di perkotaan
Rendahnya kualitas lingkungan hidup
Kurang memadainya penyediaan infrastruktur permukiman
Kesenjangan sosial masyarakat
AIR MINUM SANITASI PERMUKIMAN KUMUH
#2.
Isu, Potensi dan
Permasalahan
10
Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur 2020 - 2024
11 Sumber: Bappenas, 2019
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2020-2024
Belum Tercapainya
Layanan Infrastruktur
Dasar Permukiman
Pemanfaatan dan Pengendalian Capaian
Dukungan Pembangunan
Sarana
Entitas Kawasan Pembinaan
Kurangnya Sinergitas
Sektor dalam Pembangunan
Berbasis Entitas
Kawasan
Kurang Optimalnya Tata Kelola
Pemanfaatan dan
Pengendalian Infrastruktur
Terbatasnya Kapasitas
Kelembagaan Pembangunan
di Daerah
Penugasan dalam
Peningkatan Kualitas Sarana
Pendukung Permukiman
Kurang komprehensifnya pembangunan dalam
meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman
Potensi
• Global Goals
• Pengarusutamaan Gender (PUG)
Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
• RAN MAPI Bagian dari penyusunan arah kebijakan dan strategi infrastruktur PUPR 2015–2025 dalam menindaklanjuti upaya-upaya mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim
• Standar Pelayanan Minimal
Peraturan perundangan
Rencana sektoral keciptakaryaan (RISPAM,
SSK, RTBL)
Dokumen WPS & MPDP
Rencana kab/kota bidang cipta karya
(RPIJM)
• Keterpaduan Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
• Partisipasi Dunia Usaha dalam pendanaan pembangunan
• Pemberdayaan masyarakat
13
Permasalahan
14
Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Kemiskinan
17,2 22,4
30,9
42,2
49,8 53,3
56,7 60
63,4 66,6
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
1970 1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Juta
Jiw
a
Pers
ent
ase
% Penduduk Perkotaan % Penduduk Perdesaan Jumlah Penduduk Perkotaan Jumlah Penduduk Perdesaan
Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
53,3%-2012
menjadi
Desentralisasi Ketergantungan daerah terhadap pusat
Rendahnya kontribusi Pemda
Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim
Reformasi Birokrasi
Tingginya tingkat kejadian bencana di Indonesia
Menurunnya daya dukung lingkungan
Meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir
82% kota memiliki indeks rawan bencana tinggi Posisi geografis di “Ring of Fire”
Memastikan penyelenggaraan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif
Sumber: Mastek Renstra CK, Dit KIP 2019
#3.
Tujuan dan Sasaran
Ditjen Cipta karya
15
Rancangan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Nasional
16
Sumber : Bappenas (2018)
RPJM I
(2005-2009)
RPJM II
(2010-2014)
RPJM III
(2015-2019) RPJM IV
(2020-2024)
Menata kembali dan membangun
Indonesia di segala bidang yang
ditujukan untuk menciptakan
Indonesia yang aman dan damai,
yang adil dan demokratis dan yang
tingkat kesejahteraan rakyatnya
meningkat
Memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala
bidang dengan menekankan
upaya peningkatan kualitas
SDM termasuk pengmbangan
kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya saing
perekonomian
Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam
dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan
IPTEK yang terus meningkat
Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetititf di berbagai wilayah
yang didukung
oleh SDM
berkualitas
dan berdaya saing
dicapai melalui :
• Struktur Perekonomian yang Kokoh;
• Keunggulan Kompetitif Wilayah;
• SDM Berkualitas.
PRIORITAS NASIONAL (PN) RPJMN 2020-2024
17
PN 1
Penguatan
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
yang Berkualitas
PN 2
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
PN 3
Meningkatkan
SDM yang
Berkualitas dan
Berdaya Saing
PN 4
Membangun
Kebudayaan
dan Karakter
Bangsa
PN 5
Memperkuat
Infrastruktur
untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
PN 6
Membangun
Lingkungan
Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim
PN 7
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan
Transformasi
Pelayanan
Publik
Agenda Pembangunan Nasional Rancangan RPJMN 2020-2024
11
PN 7
PN 6
PN 5
PN 4
PN 3
PN 2
PN 1 Pro PN : Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi
KP : Pengembangan Kawasan Strategis (KEK/KI/KSPN) Pengembangan Kawasan Perkotaan (Metropolitan luar jawa, Pemindahan IKN, Kota Besar s/d kecil, Kota Baru Pemenuhan Pelayanan Dasar Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan
Pemenuhan Layanan Dasar (stunting, sekolah) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (perguruan tinggi, olahraga) Pemenuhan Pelayanan Dasar Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Pedesaan
KP : - Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau - Penyediaan Akses Air Minum & Sanitasi (Air Limbah & Sampah) yang Layak & Aman - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan (limbah & sanitasi, modernisasi pengelolaan sampah di WS Citarum & Pesisir Utara Pulau Jawa)
KP : - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup (Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik (DAK)) - Penanganan limbah (a) Pengurangan sampah domestik; dan (b) Pengelolaan limbah cair
Target Penyediaan Akses Infrastruktur Permukiman
19 Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Bappenas Visium PUPR, Permen PUPR No.26/2017
Akses Air Minum Layak 61,29% 75,34%
Dengan Akses Perpipaan 20,29% 30,35% (24,45 juta SR)
Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan
Terjangkau 38,30% 52,78%
Akses Sanitasi Layak 69,36% 90% Termasuk Akses Aman 11,12% 20%
Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% 100% a. Penanganan Sampah 59,08% 80% b. Dengan Pengurangan 1,55% 20%
VISIUM PUPR
Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha
Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak
75% menjadi 85%
Meningkatkan persentase cakupan air minum 78%
menjadi 88%
RPJMN 2020 – 2024
#4.
Arah Kebijakan, Strategi,
Kerangka Regulasi dan
Kerangka Kelembagaan
20
RANCANGAN RENSTRA PUPR 2020-2024 USULAN PERUBAHAN
ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang parstisipatif dan berkelanjutan
Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan
STRATEGI
1 Peningkatan penyediaan air minum aman yang terjangkau, berkelanjutan dan semakin merata
Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
2 Peningkatan cakupan pelayanan air limbah dan sampah domestik yang berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan
3 Penataan kawasan permukiman dengan prioritas pada penanganan dan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan
Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung
4 Peningkatan penyelenggaraan tertib bangunan gedung dan lingkungan dengan prioritas pada kawasan perkotaan
Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman
5 - Peningkatan kualitas sarana permukiman
USULAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA CK 2020-2024
RANCANGAN PETA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR 2020 - 2024
22
SS-11 – Meningkatnya kualitas tata
kelola penyelenggaraan
infrastruktur yang berkelanjutan
Pen
gem
ban
gan
SS-7 – Meningkatnya
kontribusi Badan Litbang
PUPR terhadap infrastruktur
nasional dan daya saing
bangsa berbasis hasil
penelitian
SS-7 – Meningkatnya
daya saing
konstruksi nasional
SS-10 – Meningkatnya
sumber daya manusia
(SDM) Aparatur PUPR
yang kompeten
Pela
ng
gan
S
takeh
old
er
SS-2 – Meningkatnya dukungan
konektivitas bagi penguatan
daya saing SS-1 – Meningkatnya ketahanan air
SS-3 – Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
infrastruktur permukiman
Terwujudnya Infrastruktur dan SDM PUPR yang Andal
untuk Indonesia Maju, Adil, dan Makmur
SS-5 – Meningkatnya
penyediaan dan
pemanfaatan
infrastruktur PUPR
dalam wilayah
SS-6 – Meningkatnya
investasi dan sumber
pembiayaan infrastruktur
PU dan Perumahan
SS-9 – Meningkatnya
pengendalian intern
dalam penyelenggaraan
infrastruktur yang
ekonomis, efektif dan
efisien Pro
ses I
nte
rnal
SS-4 – Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni
BPSDM SETJEN
ITJEN BALITBANG DJBK DJPIPUP
DJSDA DJBM DJCK DJP
BPIW
30 Juli 2019, Diskusi Ruang Rapat Kecil PKP, pukul 18.00 PP 14 Tahun 2016 Pasal 90 : Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Kawasan pengikat satu kesatuan sistem permukiman dilakukan sebagai perumahan dan Kawasan
Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN CIPTA KARYA
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Sesuai Permen PUPR Nomor 03/2019
TUGAS :
• Perumusan kebijakan • Pelaksanaan kebijakan • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria • pelaksanaan keterpaduan perencanaan dalam
penyelenggaraan permukiman • Pemberian bimbingan teknis dan supervisi • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
• Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
FUNGSI : di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan
LINGKUP PELAKSANAAN DAN KEWENANGAN
24
Locus Core Business Ditjen CK dalam Kewenangannya sebagai pemerintah Pusat
DITJEN CIPTA KARYA Sesuai dengan UU No.1/2011 Ps 57:
Penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan
penghidupan di perkotaan dan di perdesaan
DITJEN CIPTA KARYA
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai
warisan dunia
berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga
keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara,
implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program
strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
LINTAS DAERAH
PROVINSI
KEPENTINGAN STRATEGIS
NASIONAL
Kawasan Strategis Nasional
(KSN)
PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2020-2024
25
Sta
keh
old
er
SK-3. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum yang
layak
Pen
gem
ban
gan
P
elan
gg
an
SK-2. Keterpaduan
pemrograman, penganggaran,
pemantauan dan evaluasi
SS-3. Kementerian Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur
permukiman
SK-6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan
penataan bangunan
Pro
ses
Inte
rnal
SK-1. Keterpaduan perencanaan dan
peningkatan kualitas penyelenggaraan
kawasan permukiman
SK-5. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi
yang layak
SP. Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman
SK-4. Peningkatan kinerja kelembagaan pengelola air minum SK-8.
Pelaksanaan prasarana dan
sarana permukiman SK-7. Peningkatan kualitas prasarana dan
sarana pendidikan, olahraga, pasar, dan lainnya
SK-9. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
30 Juli 2019, Diskusi Ruang Rapat Kecil PKP, pukul 18.00
BPPSPAM DIT. PSPAM
DIT. KIP DIT. PKP
DIT. PPLP
BALAI PPW*
PPSPPOP DIT. BPB
SETDITJEN
*) Balai PPW bukan Eselon 2
Arah Kebijakan dan Strategi Cipta Karya Tahun 2020 – 2024
Sumber: Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 tentang PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Pembangunan
Permukiman
Tahan Bencana
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
01 02 03 04
Arah kebijakan meliputi 4 aspek;
Arah kebijakan utama pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan visium PUPR menuju perwujudan Hunian Cerdas (Smart Living)
26
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Smart living ialah cara mencapai target sustainability sesuai bidang Cipta Karya, dimaknai sebagai permukiman cerdas
2. Tujuan SDGs Goal 11 yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (Aman, Inklusif, Tanggap bencana, Berkelanjutan) menjadi target pemenuhan penyelenggaraan permukiman yang tercantum dalam Renstra
3. Pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan entitas
4. Layanan smart merupakan pelayanan dalam mengatasi permasalahan melalui pendekatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan interkoneksi data dan respon cepat
5. Menuju permukiman cerdas, diperlukan inovasi secara rutin, bertahap (incremental), menyeluruh (fundamental) maupun terobosan
6. Memperkuat peran stakeholder dan kemitraan dalam implementasi pembangunan infrastruktur permukiman
17
Penafsiran Smart Living berdasarkan Visium PUPR dalam Konteks Cipta Karya
Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Air Minum)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Air Minum a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .
28
Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Kawasan Permukiman)
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Permukiman a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.
b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional.
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.
Kawasan Permukiman
a. Penetapan sistem kawasan permukiman.
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
------- -------
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
29
Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Persampahan, Air limbah, dan Drainase)
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Persampahan a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional.
b. Sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
Air Limbah a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.
Drainase a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional.
b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional.
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.
30
Pembagian Kewenangan Berdasarkan UU 23/2014 (Bangunan Gedung)
Perwujudan
Permukiman
layak huni
(livable
settlement)
Penerapan
Bangunan
Gedung
Hijau
Penerapan
Teknologi dan
Permukiman
Ramah
Lingkungan
Sub Urusan Pemerintah Pemerintah Provinsi Daerah Kab/Kota
Bangunan Gedung
a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional.
b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus.
a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
Penataan Bangunan dan Lingkungannya
a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya secara nasional.
b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis nasional.
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kab/kota
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota.
31
RENCANA SEKTOR DIAMANATKAN OLEH PP NO 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Perwujudan
Permukiman layak
huni (livable
settlement)
32
“Pelaksanaan program pemanfaatan ruang harus memperhatikan: a. Standar kualitas lingkungan b. Aspek kelayakan ekonomi dan finansial c. Aspek kelayakan teknis d. Standar pelayanan minimal”
“Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disusun rencana induk masing-masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan”
“Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu, yang lokasinya harus mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang”
“Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan”
P a s a l 9 8
A y a t ( 1 )
A y a t ( 2 )
A y a t ( 3 )
A y a t ( 4 )
Strategi Peningkatan Akses Air Minum
33
DITJEN SDA DIT. PSPAM, DITJEN CK DAERAH/
PUSAT
KLASTER A
Diperlukan kebijakan fiskal secara utuh dari hulu ke hilir untuk membangun SPAM 10 Juta SR
“
Kebijakan dan Strategi BPPSPAM
• Melakukan monitoring dan evaluasi
kinerja penyelenggara SPAM BUMN/
BUMD
• Meningkatkan kinerja penyelenggara
SPAM BUMN/ BUMD
• Menyusun rekomendasi kepada
Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah dalam rangka peningkatan
kinerja penyelenggara SPAM BUMN/
BUMD
• Menyusun rekomendasi kepada
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam
menjaga kepentingan yang seimbang
antara penyelenggara dengan
pelanggan
• Mendorong pengembangan SPAM
melalui pendanaan non APBN
• Melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, pelayanan,
operasional dan SDM terhadap penyelenggara SPAM BUMN/
BUMD
• Menfasilitasi peningkatan kinerja SPAM BUMN/ BUMD melalui
penurunan kehilangan air, penerapan tarif FCR dan peningkatan
kualitas air pada penyelenggara SPAM BUMN/ BUMD
• Memberikan rekomendasi peningkatan kinerja penyelenggara
SPAM BUMN/ BUMD kepada pemerintah pusat/ daerah
• Memberikan rekomendasi dalam menjaga kepentingan yang
seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan kepada
pemerintah pusat/ daerah
• Menfasilitasi pengembangan SPAM melalui pendanaan non APBN
baik melalui KPBU maupun alternative pembiayaan lainnya
• Menfasilitasi penyelenggara SPAM BUMN/ BUMD untuk
menerapkan Zona Air Minum Prima
• Menfasilitasi penyelenggara SPAM BUMN/ BUMD untuk
menyusun business plan
Sumber: BPPSPAM, 2019
KEB
IJA
KA
N
STR
ATE
GI
34
Kebijakan dan Strategi Pengurangan Luasan Kumuh
KEB
IJA
KA
N
• Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk penanganan
Permukiman Kumuh
• Penanganan Kumuh Perkotaan
secara Komprehensif
• Mengembangkan kawasan
permukiman secara
berkelanjutan
STR
ATE
GI
• Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat
• Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dalam penanganan kumuh
• Kerjasama pembiayaan penanganan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
• Penguatan database dan pengelolaan Sistem Informasi Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Daerah
• Menyusun Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Hunian dan Infrastruktur Kawasan
• Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan
• Penataan kawasan yang mendorong kepastian bermukim dan sesuai rencana tata ruang
• Mengurangi kerentanan fisik berbasis Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana
35
Strategi Peningkatan Akses Sanitasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Terpusat (SPALD-T)
1. Skala Regional/Kota
2. Skala Permukiman
3. Skala Kawasan Khusus
1
• Keseluruhan sistem sanitasi merupakan tanggung jawab pemda
• Ditujukan sebagai pilot project/stimulan kepada pemda
• Hanya sebagian sistem yang dapat ditangani
• Sistem lainnya tetap harus dituntaskan oleh pemda secara mandiri
Sumber: Direktorat PPLP, 2019
01 AIR LIMBAH
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat (SPALD-S)
1. Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT)
1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2. Jaringan pipa retikulasi dan induk 3. Kapasitas min 200 KK dan max.
50% SR untuk SPALD-T skala permukiman dan atau 1000 SR untuk SPALD-T kapasitas > 2.000 SR
4. Bangunan IPLT
1. Lahan 2. Bangunan pendukung (kantor,
rumah pompa, pagar, hangar peralatan, dll)
3. Sambungan Rumah (SR) 4. Biaya OM 5. Penyadaran masyarakat 6. Sarana pengangkutan dan
penyedotan lumpur tinja (truk/mobil tinja)
PUSAT DAERAH
36
“
Strategi Peningkatan Akses Sanitasi
02 PERSAMPAHAN
JENIS INFRASTRUKTUR
1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional/Kota
2. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R
3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
1. Sel TPA Sanitary Landfill sebagai percontohan
2. Jalan operasional di TPA 3. Instalasi Pengolahan Lindi (IPL) 4. Hanggar TPS 3R 5. Peralatan pengolah sampah
(komposter) 6. Motor sampah 7. Bangunan TPST
1. Lahan 2. Jalan akses ke TPA 3. Sarana pengumpulan
dan pengangkutan 4. Biaya OM TPA, TPST, TPS
3R 5. Pemberdayaan
masyarakat
PUSAT DAERAH
03 DRAINASE LINGKUNGAN
37
“ PUSAT DAERAH
1. Saluran drainase lingkungan sebagai percontohan di segmen tertentu
2. Kolam retensi skala permukiman
1. Lahan 2. Saluran sekunder dan
primer 3. Biaya OM
38
KETERANGAN:
• Fokus penanganan terbagi menjadi Permukiman Perkotaan (U) dan Permukiman Perdesaan (R).
• Kemampuan ekonomi dalam pembangunan Kab/Kota-nya dibagi menjadi Maju (M) dan Tertinggal (T)
• Kebijakan penanganan:
a) Kuadran I (Perkotaan Maju)
intervensi dilakukan dengan NSPK/Pembinaan
b) Kuadran II (Perdesaan Maju)
Intervensi dilakukan dengan NSPK/Pembinaan
c) Kuadran III (Perkotaan Tertinggal)
Intervensi dilakukan dengan Pelaksanaan Fisik dan Pemberdayaan
d) Kuadran IV (Perdesaan Tertinggal)
intervensi dilakukan dengan TURBINLAKWAS.
KUADRAN I
MENDORONG DAERAH
UNTUK MEMANFAATKAN
DANA APBD
KUADRAN II
PEMBERDAYAAN
KUADRAN III
PEMBANGUNAN/
PEMBERDAYAAN
KUADRAN IV
TURBINLAKWAS
PERKOTAAN PERDESAAN
MA
JU
TE
RTIN
GG
AL
Strategi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Kab/Kota yang dikategorikan sebagai kegiatan di Kawasan Strategis Nasional (KSN), Direktif Presiden, Komitmen Menteri PUPR, Aspirasi Kemitraan, Infrastruktur Skala Regional, MYC Lanjutan, dan PHLN
Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air dan kerawanan sanitasi yang tinggi yang memiliki dokumen perencanaan RISPAM dan SSK : 137 Kab/Kota
1. Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan memiliki RISPAM dgn nilai >75% : 50 Kab/Kota
2. Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan memiliki RISPAM dgn nilai <75% : 176 Kab/Kota
3. Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tinggi dan belum memiliki RISPAM : 9 Kab/Kota
4. Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan air yang tidak tinggi : 142 Kab/Kota
1. Kab/Kota yang memiliki tingkat kerawanan sanitasi dan memiliki SSK : 194 Kab/Kota
2. Kab/Kota yang tidak rawan sanitasi dan memiliki SSK : 158 Kab/Kota
3. Kab/Kota yang belum memiliki SSK : 25 Kab/Kota
KLASTER C KLASTER B KLASTER D KLASTER A
39
Klasterisasi dari 514 kab/kota di seluruh Indonesia
STRATEGIS/KEPENTINGAN NASIONAL
DIREKTIF PRESIDEN/ KOMITMEN KEMENTERIAN
FOKUS CIPTA KARYA
• Kawasan Strategis Nasional dan kawasan yang mempunyai kepentingan nasional (UU 23/2014)
• Kawasan Strategis Nasional (PP 13/2017) (Revisi RTRWN)
• Kawasan Ekonomi Khusus
• Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Perpres 56/2018)
• Perbatasan Nasional (Inpres 1/2019, Inpres 6/2015)
• Kawasan Pulau-pulau Kecil Terluar (Kepres 6/2017)
• Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (SKB 5 Menteri)
• PON dan Peparnas (Inpres 10/2017) • Pembangunan sarana prasarana guna
menunjang penguatan SDM (arahan sidang kabinet 18 Juli 2018)
• Pembangunan PTKIN (Perpres 57/2016) • Renovasi dan pembangunan sarana
olahraga dan pasar (Perpres 64/2018) • Kota Baru Tanjung Selor (Inpres 9/2018)
• Penyediaan infrastruktur di daerah yang rawan air dan rawan sanitasi dan hunian yang belum layak
Goals Hunian Cerdas (Smart Living)
Fokus Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
41
Pemenuhan Standard Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada permukiman di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kawasan yang mempunyai kepentingan nasional
Prioritas penanganan di daerah rawan air dan rawan sanitasi tinggi pada kab/kota dengan fiskal rendah
Penetapan lokasi berdasarkan kriteria rawan air dan rawan sanitasi serta
ketersediaan dokumen perencanaan
Keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman
melalui penguatan database
Pemanfaatan alternatif pendanaan berdasarkan kondisi fiskal daerah (KPBU, DAK, Hibah SR)
Penguatan pembagian peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi/Pemerhati/Praktisi dan Masyarakat
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan melalui
peningkatan kualitas dan perubahan wajah kawasan
Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
Output Kegiatan Rancangan Renstra CK 2020-2024
15
Peraturan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
PKP
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Peningkatan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan SPAM
Rekomendasi Peningkatan Penyelenggaraan
SPAM
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
BPPSPAM PSPAM
Perencanaan dan Kemitraan Infrastruktur Permukiman
Pemrograman Infrastruktur Permukiman
Keterpaduan Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman
Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman
Penyelenggaraan Habitat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
KIP
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Pembinaan dan Pengawasan
Pengembangan SPAM
Pembangunan SPAM
Peningkatan SPAM
Perluasan SPAM
SPAM Berbasis Masyarakat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
Output Kegiatan Rancangan Renstra CK 2020-2024
16
Peraturan Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sistem Pengelolaan Drainase
Sistem Pengelolaan Persampahan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Berbasis Masyarakat
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
PPLP
Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak
Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
SETDITJEN PPSPPOP
Peraturan Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan
Penataan Lingkungan
Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara
Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan
Gedung
Pengembangan Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
BPB
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan,
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Pendidikan
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar dan Menengah
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Madrasah dan Sekolah Keagamaan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri
Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan,
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana
Olahraga, dan Pasar
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Olahraga
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Pendukung PON dan
Penataan Kawasan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi
Sarana Prasarana Pasar
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Dukungan Manajemen Satker
Layanan Perkantoran
TERIMA KASIH
44