KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN … NASIONAL PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 2015 ENDAH...
Transcript of KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN … NASIONAL PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 2015 ENDAH...
KEBIJAKAN NASIONAL
PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 2015
ENDAH MURNININGTYAS DEPUTI SDA DAN LH
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Disampaikan dalam RAKOR TEKNIS Bidanng Kehutanan Tahun 2014
Bogor, 1-3 September 2015
KERANGKA PAPARAN
I. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DALAM RPJMN 2015-2019
1. RT RPJMN 2015-2019 adalah RPJMN ke III dalam kurun
RPJPN 2005-2025. 3 KATA KUNCI:
a. Pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang
tersedia
b. SDM berkualitas
c. Kemampuan IPTEK.
2. RT-RJMN 2015-2019 disusun berdasar: (i) evaluasi
pelaksanaan RJMN 2010-2014; (ii) Background study; (iii)
aspirasi masyarakat.
3. RT-RPJMN + Visi Misi Presiden Terpilih RPJMN 2015-
2019.
PROSES DAN KEDUDUKAN RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019
Slide - 3
3 HAL BARU DALAM RPJMN 2015-2019
1.PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PEOPLE-PROFIT-
PLANET DIDUKUNG DENGAN GOVERNANCE
2.INDONESIA SUDAH MENJADI MIDDLE INCOME
COUNTRY (level bawah) PEMBANGUNAN KE DEPAN
HARUS MENYIAPKAN LANDASAN UNTUK
“MENGHINDARI” MIDDLE INCOME TRAP
3.2025-2030 ADA PELUANG BONUS DEMOGRAFI (PROPORSI PENDUDUK PRODUKTIF > PROPORSI PENDUDUK NON
PRODUKTIF (ANAK-ANAK DAN LANSIA) PEMBANGUNAN KE DEPAN
HARUS DAPAT MEMPERSIAPKAN AGAR INI MENJADI PELUANG (BONUS)
DAN BUKAN BEBAN (LIABILITIES)
Slide - 4
1. KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN: KESEIMBANGAN 3 PILAR PEMBANGUNAN DAN TATA KELOLA YG AKUNTABEL
PILAR SOSIAL (PEOPLE)
1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan
PILAR EKONOMI (PROFIT) 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan
Produksi 3. Ketahanan Pangan 4. Ketahanan Energi 5. Infrastruktur/
Konektivitas
PILAR LINGKUNGAN (PLANET)
1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keaneka-ragaman
Hayati
PILAR TATA KELOLA (GOVERNANCE)
1. Kelembagaan 2. Kapasitas
Lembaga dan Pelaku
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan
Pemberantasan Korupsi Ekonomi Hijau Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun Menjadi Keharusan
Slide - 5
Sustainable businesses:
(i) Pemperhatikan “planet” teknologi bersih, efisiensi bahan (daur ulang, hemat bahan dan energi),
limbah nol atau minimal (pengelolaan limbah), penggunaan bahan terbarukan;
(ii) Pertumbuhan (profit) terus meningkat dan dilakukan oleh banyak pelaku/inklusif;
(iii) Secara sosial acceptable/dapat diterima- sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, terutama
masyarakat sekitarnya.
2. MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDARI
DARI MIDDLE INCOME TRAP
AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM
POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH
• RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN
• Tranformasi Struktur
• Resiliensi: Pangan, Energi dan Air
• Infrastruktur • Inovasi
• Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan
kerja • SJSN
• Pengelolaan SDA dan biodiversity
• Kelautan • Mitigasi &
Adaptasi Perubahan Iklim
• Pemerataan • SPM terpenuhi • Urbanisasi • Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing
kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT
(tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 6-8%/tahun)
RT RPJMN penting untuk
menguatkan fondasi keluar dari MIT.
(tidak boleh meleset dalam masa 5 tahun ke depan).
• Membutuhkan comprehensive reform
• Cara-cara baru • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak
sendiri-sendiri
Slide - 6
KONDISI DAN TANTANGAN
PEMBANGUNAN
•Perijinan: tdk jelas, tdk pasti dan tdk transparan
•Korupsi masih belum dapat dikendalikan POLHUKAM
•Ekonomi makro bagus – sektor riil masih belum optimal (primer membesar)
•Tambahan kesempatan kerja/persen pertumbuhan terbatas
•Ketahanan pangan rentan, ketahanan energi rapuh
•Infrastruktur terutama luar Jawa masih sangat kurang (ekonomi, dan membuka keterisolasian)
EKONOMI
•Pendidikan: dasar APK cukup baik, namun drop-out sekolah menegah masih tinggi
•Kesehatan: angka kematian bayi dan prevalensi gizi masih cukup tinggi
•Kesenjangan pendapatan(gini) dan layanan dasar
•Penyerapan tenaga kerja masih besar di sektor informal (pertanian, UKM)
SOSIAL
•Pemanfaatan SDA masih level primer, nilai tambah rendah dan
•Kualitas lingkungan masih buruk (udara dan air), deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan
•Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan
•Kelautan: konektivitas lautt, kemaritiman dan potensi laut masih belum dimanfaatkan optimal
•Ekonomi biodiversity dan jasa lingkungan belum dimanfaatkan
SUMBERDAYA ALAM DAN LH
•Kesenjangan antar daerah (dalam berbagai aspek)
•SPM masih belum standard dan masih rendah kualitasnya
•Desentraliasai belum mendekatkan pelayanan ke masyarakat
•Pembangunan desa tertinggal dibanding kota urbanisasi meningkat
DAERAH
Slide - 7
SASARAN RPJMN 2015-2019
• Pertumbuhan: 6-8%/th didukung industri dg nilai tambah tinggi
• PDB per kapita tahun 2019 USD 7.000
• Tingkat kemiskinan 6-8% (2019)
• Infrastruktur dasar: elektrifiikasi, air bersih dan kelayakan jalan raya 100%
EKONOMI
• Produksi padi 46 Juta ton (2,9%/tahun) dan pangan protein meningkat
• Penurunan Emisi GRK 2019 mendekati 26% dan IKLH
• Hiilirisasi hasil tambang dan pertanian,hasil hutan dan perikanan
• Bauran energi EBT 6-7% di 2019
• Pemanfaatan ekonomi keankeragaman hayati,termasuk ekowisata dan wisata bahari
(EKONOMI)
BERBASIS SUMBERDAYA ALAM
DAN LH
• Ekonomi Jawa – L Jawa: 59:41 menjadi 53-55: 45-47
• Kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 (2019), termasuk daerah perbatasn, terpencil danpulau2 kecil
DAERAH
Slide - 8
SASARAN RPJMN 2015-2019
• Konsolidasi demokrasi
• Praktek korupsi menurun
• Birokrasi: peningkatan kualitas pelayanan publik
POLHUKAM
• Pendidikan 2019:
• APM SD/MI/sederajat: 97%;
• APM SMP/MTs/sederajat: 80%;
• APK SMP/MTs//sederajat: 104%;
• APK SMA/SMK/MA:89% dan
• APK PT/PTA: 33% (2019) dan Membaiknya kualitas
• Kesehatan: AK bayi menurun dari 28/1000 menjadi 25/1000
SOSIAL
Slide - 9
ARAH KEBIJAKAN
• MENYIAPKAN LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH POLHUKAM
• MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN EKONOMI
• MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN KESRA YANG BERKEADILAN SOSIAL
• MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SDA BERKELANJUTAN: keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian ekonomi hijau
SUMBERDAYA ALAM DAN LH
• MENGEMBANG DAN MEMERATAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
• MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UTK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
INFRASTRUKTUR
Slide - 10
ISU STRATEGIS
BIDANG POLHUKAM
• Perkuatan ketahanan Pangan
• Peningkatan Ketahanan Energi
• Peningkatan Ketahanan Air
BIDANG EKONOMI BIDANG KESRA
• Konsolidasi Demokrasi
• Reformasi Birokrasi dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Publik
• Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
• Percepatan Pembangunan
MEF dengan
Pemberdayaan Industri
Pertahanan
• Peningkatan Ketertiban
dan Keamanan Dalam
Negeri
• Percepatan Pembangunan
Kelautan
• Penyiapan produksi primer
untuk Industri
• Transfromasi Sektor Industri dalam arti luas
• Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
• Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi
• Peningkatan Kapasitas IPTEK
• Reforamsi Pembangunan
Kesehatan:
• Penurunan Angka Kematian
Ibu dan Bayi
• Pengendalian Jumlah
Penduduk
• Reformasi Pembangunan
Pendidikan
• Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan
Distribusi
• Penguatan Konektivitas Nasional
• Keseimbangan Pemb. Antar Wilayah
• Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
• Pemb. Trasnportasi Massal Perkotaan
• Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur
Pelayanan dasar:
• Elektrifikasi Nasional
• Akses Air minum dan Sanitasi
• Penataan Perumahan/Permukiman)
• Strategis Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
• Dukungan Pelaksanaan BPJS:
• BPJS Tenaga Kerja
• BPJS Kesehatan
• Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Perbatasan
• Sinergi Pembangunan
Perdesaan
• Pengelolaan Resiko Bencana
Slide - 11
• Pelestarian SDA, LH dan
Pengelolaan PI dan Bencana
Percepatan Pembangunan
Kelautan
• TEMA PEMBANGUNAN RPJMN III
• ISU STRATEGIS – prioritas nasional BUKU I
• PEMBANGUNAN BIDANG SDA DAN LH BUKU II
• PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN BUKU III
II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DALAM RPJMN
2015-2019
5. Percepatan Pembangunan Kelautan
1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Ketahanan Air
4. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Berbasis SDALH
Pembangunan Kehutanan
POSISI STRATEGIS KEHUTANAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN ISU STRATEGIS:
6. Pelestarian SDALH dan Pengelolaan bencana
BUKU I: ISU STRATEGIS
1 • KETAHANAN DASAR: PANGAN,ENERGI DAN AIR tetap
dipelihara
2
• PEMANFAATAN SDA BERKELANJUTAN: (i) Penyediaan produksi SDA dan LH – rantai nilai dan ramah lingkungan (daya dukung fisik dan kulaitas lingkungan hidup)
• SUMBER EKONOMI BARU: (i) berbasis biodiversity; (ii) jasa lingkungan; (iii) green jobs
3
• PELESTARIAN SDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN PERUBAHAN IKLIM DAN BENCANA: (i) koonservasi hutan; (ii) Peningkatan Kualitas LH; (iii) Pengelolaan PI dan Bencana; (iv) Informasi Iklim dan Bencana
4 • PEMBANGUNAN KELAUTAN: (i) Yurisdiksi nasional; (ii)
ekonomi kelautan dan maritim; (iii)
1. DAYA DUKUNG RUANG SECARA FISIK: RTRW
2. KAPASITAS LINGKUNGAN: DAYA DUKUNG KUALITAS EKOSISTEM
Slide - 15
BUKU II RPJMN (Kehutanan)
BUKU II: ISU
STRATEGIS
Kebijakan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perbaikan tata kelola hutan yang mencakup penyelesaian tata batas, perbaikan rencana pengelolaan, dan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
2. Meningkatkan populasi species terancam punah melalui kerjasama pihak ketiga dan upaya penangkaran mandiri oleh pengelola kawasan konservasi.
3. Meningkatkan penerimaan dari jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu terutama melalui upaya jasa wisata alam, retribusi air baku, carbon dan bio-prospecting.
4. Mencegah dan menurunkan terjadinya kebakaran khususnya yang terjadi dalam kawasan hutan.
5. Meningkatkan kuantitas tenaga pengamanan hutan disertai perbaikan kualitas sarana dan prasarana.
Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Ekosistem Esensial
Indikator RPJMN 2015 - 2019 Target 2015
Terjaminnya 50 Unit KPH Konservasi beroperasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional
12 Unit
Tersusunnya Rencana Pengelolaan di Kawasan Konservasi sebanyak 150 dokumen
30 Rencana Pengelolaan
Terjaminnya Kawasan Ekosistem Esensial terbentuk di 16 Lokasi 3 KEE
Terjaminnya Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Yang Terdegradasi seluas 250.000 hektar
50.000 Ha
SASARAN PENGELOLAAN KONSERVASI dan KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Konservasi Keanekaragaman Hayati
Indikator RPJMN 2015 – 2019 Target RKP
2015
Terjaminnya Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah
(menurut Redlist IUCN) sebesar 10% sesuai baseline data tahun
2013
2%
Terjaminnya 60 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk
melakukan peredaran Luar Negeri.
10 Unit
Terjaminnya Nilai Ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting
sebesar Rp25 trilyun
5 Trilyun
Terjaminnya Nilai PNBP dari Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
sebesar 50 Milyar dalam 5 tahun (2015-2019)
10 Milyar
Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di
Lembaga Konservasi bertambah 10 jenis dari database 2013
2 Jenis
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kaw Konservasi
Indikator RPJMN 2015 – 2019 Target RKP
2015
Terjaminnya Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 100
Unit dari tahun 2013
20 Unit
Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 25 perusahaan 5 Perusahaan
Tercapainya registrasi dan sertifikasi Voluntary Carbon Standard
(VCS) atau Climate Community and Biodiversity Alliance (CCBA)
REDD+ pada 2 Kawasan Konservasi
0
Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA),
Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang
aktif sejumlah 6.000 kader
1.200 KK
Terjaminnya Kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan
mencapai Rp 1 Trilyun
200 Milyar
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Pengendalian Kebakaran Hutan
Indikator RPJMN 2015 – 2019 Target RKP
2015
Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi
maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot
dalam 5 tahun
17.464 HS
Terjaminnya penurunan luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian
Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi
menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi
3,475,2 Ha dalam 5 tahun
3.784 Ha
Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan
kapasitasnya sejumlah 3.000 orang dalam 5 tahun
600 Orang
Terjaminnya jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang
terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 100 Brigade dalam 5 Tahun
20 Brigade
Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi
maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 16.038 hotspot
dalam 5 tahun
17.464 HS
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
Penyidikan dan Pengamanan Hutan
Indikator RPJMN 2015 – 2019 Target RKP
2015
Terjaminnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun
75 Kasus
Terjaminnya Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan
ancaman bidang Kehutanan Terlaksana di 70 Lokasi pada UPT
PHKA
15 Lokasi
Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan
hutan di 88 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC
50 Lokasi
Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang
pengamanan hutan sebesar 10.000 orang
2.000 Orang
Terjaminnya Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
Terselesaikan minimal 75 kasus per tahun
75 Kasus
SASARAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 2015-2019
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 27