Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
-
Upload
didi-sadili -
Category
Education
-
view
79 -
download
7
Transcript of Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
KEBIJAKAN KONSERVASI HIU DAN PARI DI INDONESIA
DAN ASPEK REGULASINYA
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Terkait larangan ekspor dari jenis hiu martil dan hiu koboy
Oleh:Didi SadiliDisampaikan pada:Symposium hiu dan pariBogor, 10 – 11 Juni 2015
Dasar HukumDasar Hukum
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
UU No. 5/1990 tentang “Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; UU No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi UU Nomor 45 tahun 2009 tentang
“Perikanan”; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang
“Pemerintahan Daerah; UU No. 27/2007 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 01 tahun 2014 tentang “Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” PP No.7/1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa; PP No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; Kepres No. 43/978 tentang Pengesahan CITES PerMen KP. No. 26 tahun 2013 tentang Perubahan atas Per Men KP No. 30 tahun 2012 tentang Usaha
Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; PerMen KP. No. 12 tahun 2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas KepMen KP No. 18 tahun 2013 tentang “ Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus
(Rhincodon typus)” KepMen KP No. 4 tahun 2014 tentang “ Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta KepMen KP No. 59 tahun 2014 tentang “Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi
(Charcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”
Konservasi untuk Pemanfaatan Lestari
KonservasiSDI
PemanfaatanLestari
Program Perlindungan
Program Pelestarian
Program Pemanfaatan Lestari
UPAYA POKOK PROGRAM KONSERVASI JENIS IKAN
UPAYA PERLINDUNGAN
UPA
YAPELE
STARIA
N
UPA
YA
PEM
AN
FAA
TAN
BER
KEL
AN
JUT
AN
KONSERVASI JE NIS IKAN adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
PERLINDUNGAN HABITATPENTING
Pengkayaan populasi in-situ
Pengkayaan populasi ex-situ
Dukungan Penelitian
Pengawasan dan penyadaran masyarakat
Pengaturan kuota tangkap
Penguatas aspek pendataan
Pengendalian pemanfaatan
Regulasi pemanfaatan
Kerjasama Regional/Internasional
Pengembangan model pemanfaatan
1. NAPOLEON
2. TERUBUK
3. BCF / CAPUNGAN BANGGAI
4. ARWANA
5. SIDAT
6. KUDA LAUT
7. HIU PAUS
8. PARI MANTA
9. PARI GERGAJI
10. HIU KOBOI DAN HIU MARTIL
11. MOLA-MOLA
FISHESFISHES
12. PENYU
13. LABI-LABI
REPTILREPTIL
17. KARANG HIAS
18. BAMBU LAUT
COELENTERATACOELENTERATA
19. KIMA
20. LOLA
MOLUSCAMOLUSCA
15. PAUS / LUMBA2
16. DUGONG
MAMALIAMAMALIA
14. TERIPANG
ECHINODERMATAECHINODERMATA
10 NEGARA PENGHASIL HIU TERBESAR DUNIA
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INDONESIA88,790 ton/th12.31 %
TAIWAN29,310 ton/th4.07 %
MALAYSIA22,297 ton/th
3.09 %
INDIA79,193 ton/th
10.98 %
ARGENTINA39,952 ton/th5.54 %
BRAZIL21,009 ton/th2.91 %
MEXICO30,305 ton/th4.20 %
USA37,069 ton/th5.14 %
SPAIN62,157 ton/th
8.62 %
FRANC19,498 ton/th
2.70 %
TOTAL PRODUKSI HIU DUNIA
721,011 ton/th
INFORMASI UMUM
https://www.dropbox.com/s/fv9ntusel7h4u2r/Tangkapan%20layar%202015-04-20%2012.36.46.png?dl=0
Peran Hiu dan Pari Manta di EkosistemPeran Hiu dan Pari Manta di Ekosistem
Ikan hiu berperan sangat penting dalam ekosistem laut dan terumbu karang. Sebagai “top predator”, ikan ini ‘bertugas’ menjaga keseimbangan ekosistem laut;
Hiu memangsa ikan untuk memastikan kondisi ekosistem tetap sehat dan ikan tetap berlimpah;
secara ekologis, hiu akan memangsa ikan lain yang sakit atau tua dan lemah. Perilaku ini membuat fungsi keberadaan hiu di ekosistem perairan laut dan terumbu karang menjadi vital.
STATUS KONSERVASISTATUS KONSERVASI
IUCN :Termasuk dalam daftar merah (red list)
IUCN, kategori ENDANGERED (EN) IUCN (International Union foir Conservation of Nature and Natural Resources) merupakan suatu organisasi profesi tingkat dunia yang memantau keadaan populasi suatu spesies kehidupan liar (flora dan fauna) dan banyak memberikan rekomendasi dalam hal penanganan terhadap suatu spesies hidupan liar yang hampir punah.
STATUS KONSERVASI HIU
CITES :
COP-16 CITES (Maret 2013)a.5 spesies hiu masuk dalam daftar Appendik II CITES, 4 diantaranta terdapat di Indonesia :(1) Sphyrna leweni, (2) Sphyrna zygaena, dan (3) Sphyrna mokarran, (4) Carcharhinus longimanus. b.2 spesies pari manta masuk dalam daftar Appendik II CITES : Manta birostris dan Manta alfredi
HIU APPENDIK II CITES
1515
MMerupakan kesepakatan/ perjanjian antar erupakan kesepakatan/ perjanjian antar pemerintah (multilateral)pemerintah (multilateral)
Tujuannya adalah menjamin bahwa hidupan Tujuannya adalah menjamin bahwa hidupan liar berupa flora dan fauna yang liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi secara tidak berkelanjutan dieksploitasi secara tidak berkelanjutan yang menyebabkan punahnya atau yang menyebabkan punahnya atau langkanya sumberdaya tsb di habitat alamlangkanya sumberdaya tsb di habitat alam
1616
• CITES ditandadatangani pada tgl. 3 Maret 1973, dan berlaku secara resmi 1 Juli 1975
• Ratifikasi CITES INDONESIA : KEPPRES.43/1978
• The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
• = Washington Convention, karena ditandatangani di Washington D.C.
1717
Bagaimana Cara Kerja CITESBagaimana Cara Kerja CITES Management AuthorityManagement Authority bertanggung jawab bertanggung jawab
dalam aspek administratif dari pelaksanaan dalam aspek administratif dari pelaksanaan CITES (legislasi, pelaksanaan legislasi, CITES (legislasi, pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, izin, laporan tahunan dan penegakan hukum, izin, laporan tahunan dan duatahunan, komunikasi dengan institusi duatahunan, komunikasi dengan institusi CITES lain)CITES lain)
1818
Pengertian Appendik Pengertian Appendik CITESCITES Jenis-jenis yang diatur CITES dibagi ke dalam tiga Jenis-jenis yang diatur CITES dibagi ke dalam tiga AppendiAppendiks:ks:
– Appendix IAppendix I Termasuk jenis-jenis yang terancam punahTermasuk jenis-jenis yang terancam punah
– Appendix IIAppendix II Termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah Termasuk jenis yang saat ini belum terancam punah
namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak namun perdagangannya harus dikontrol agar tidak menjadi terancam punahmenjadi terancam punah
Termasuk jenis-jenis yang mirip dengan jenis-jenis yang Termasuk jenis-jenis yang mirip dengan jenis-jenis yang telah masuk dalam Appendix IItelah masuk dalam Appendix II
– Appendix Appendix IIIIII Termasuk jenis-jenis yang diproteksi oleh suatu negara Termasuk jenis-jenis yang diproteksi oleh suatu negara
dan yang menginginkan negara anggota untuk membantu dan yang menginginkan negara anggota untuk membantu melakukan kontrol terhadap ekspornyamelakukan kontrol terhadap ekspornya
1919
Pengertian Appendik CITES
• AppendiAppendikk I I
– Perdagangan Internasional (komersial) umumnya dilarangdilarang
• AppendiAppendikk II II
– Perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi diperbolehkan tetapi dengan kontroldengan kontrol
• AppendiAppendikk III III
– Perdagangan Internasional diperbolehkan tetapi diperbolehkan tetapi dengan kontroldengan kontrol
• (umumnya tidak seketat Appendix II)
KETENTUAN DAN MEKANISME CITES
Ketentuan Pemanfaatan Appendik II Cites Setiap Negara Pemilik Sumberdaya Diharuskan Menerapkan Prinsip2 Ndf (Non Detrimental Finding) Yang Mencakup 3 Aspek, Yaitu : Keberlanjutan, Ketelusuran Dan Legalitas.
Ketentuan Cites Tidak Mengatur Sanksi Secara Langsung Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan, Sanksi Bagi Pihak Yang Melakukan Pelanggaran Umumnya Bersifat Administratif Seperti Pencabutan Ijin.
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Cites Diatur Oleh Regulasi Nasional, Seperti: Penyitaan Barang Bukti Dan Pencabutan Ijin.
Otoritas Pengelola Cites Di Indonesia Sampai Dengan Saat Ini Berada Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan..
IMPORT
SISTEM KONTROL PERDAGANGAN YG DITERAPKAN CITESSISTEM KONTROL PERDAGANGAN YG DITERAPKAN CITES
NEGARA TUJUAN
EKSPORTEKSPORT
- Setiap negara anggota diwajibkan memiliki aturan yang efektif Setiap negara anggota diwajibkan memiliki aturan yang efektif a.l : otoritas pengelola diwajibkan dapat mengendalikan keluar a.l : otoritas pengelola diwajibkan dapat mengendalikan keluar masuk biota “CITES” melalui dokumen perijinan (Kontrol masuk biota “CITES” melalui dokumen perijinan (Kontrol dipintu keluar neg pengeksport dan pintu masuk neg dipintu keluar neg pengeksport dan pintu masuk neg pengimport)pengimport)
- Di tkt Nasional Harus bekerja sama dengan : Bea cukai, Di tkt Nasional Harus bekerja sama dengan : Bea cukai, Nasional Central Bureau / kepolisian dan KarantinaNasional Central Bureau / kepolisian dan Karantina
PENGENDALIAN Di PELABUHAN KELUAR MASUK
PENGENDALIAN Di WilAYAH antar pulau/perairan Indonesia
Kontrol Sekretariat CITES :- Word Customs Organization, ICPO Interpol, NGO int.
ANCAMAN KELESTARIAN SD-HIU
Praktek Finning
Tertangkapnya anakan hiu
ANCAMAN KELESTARIAN SD-HIU
Over eksploitasi..?
By-catch
Arah Kebijakan Utama Pengelolaan Arah Kebijakan Utama Pengelolaan HiuHiu
Arah Kebijakan Utama Pengelolaan Arah Kebijakan Utama Pengelolaan HiuHiu
JJenis Hiu yang Dilindungi Berdasarkan PP No. 7 enis Hiu yang Dilindungi Berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 atau Turunan dari UU No. 5/1990tahun 1999 atau Turunan dari UU No. 5/1990
PARI GERGAJI (Pristis microdon)
DILINDUNGI PENUH BERDASARKAN PP 7/99
HIDUP DI AIR TAWAR / DANAU SENTANI
Pasal Terkait Pelanggaran Pasal Terkait Pelanggaran Pemanfaatan (Penangkapan dan Pemanfaatan (Penangkapan dan
Perdagangan) Hiu PariPerdagangan) Hiu Pari
UU No. 5/1990 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Pasal 21 ayat (2)
menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.
LINGKUP PERLINDUNGAN:
SANKSI
Pasal 40 ayat (2)
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana PENJARA paling lama 5 (lima) tahun dan DENDA paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
JENIS HIU YANG DILINDUNGI PENUH BERDASARKANKEPUTUSAN MENTERI-KP No. 18 tahun 2013
JENIS PARI YANG DILINDUNGI MENURUT KEPUTUSAN MENTERI-KP NO.
Manta birostris /MANTA OSEANIK
Manta alfredi
TERDAPAT 2 SPESIES PARI MANTA : MANTA KARANG (Manta alfredi) dan MANTA OSEANIK (Manta birostris)
DILINDUNGI PENUH BERDASARKAN : Kepmen KP No.4/2015. MEMPUNYAI KEMIRIPAN DENGAN MANTA JENIS MOBULA EKSPOR : INSANG
PERATURAN MENTERI KP
1. HIU MARTIL (Sphyrna spp) dan HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus)
Permen KP No. 59/PERMEN-KP/2014
MASA BERLAKU : 1 (SATU) tahun sd 31 NOVEMBER 2015
LARANGAN EKSPOR
Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran
Sphyrna zygaena
Carcharhinus longimanus
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKANDITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES
Manta birostris
Manta alfredi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 12/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
Pasal 39 yang menyebutkan bahwa “setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu wajib melakukan tindakan konservasi”.
Pasal 40 juga menjabarkan ketentuan yang menjelaskan ketentuan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu yang secara ekologis terkait dengan perikanan tuna (ecologically related species) harus memenuhi ketentuan bukan merupakan hiu yang masih juvenil ataupun dalam kondisi hamil, serta harus didaratkan secara utuh, dan
Pasal 43 lebih menjelaskan mengenai status hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang terkait secara ekologis (ecologically related species) pada perikanan tuna, seperti hiu monyet (tresher sharks), yang harus dilepaskan dalam keadaan hidup. Selain itu ditetapkan pula sanksi bagi setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan dan atau menjual jenis hiu monyet (tresher sharks) dari Suku Alopiidae, baik utuh maupun bagiannya.
Pasal-Pasal Terkait Sangsi Pelanggaran Pasal-Pasal Terkait Sangsi Pelanggaran Pemanfaatan (Penangkapan dan Pemanfaatan (Penangkapan dan
Perdagangan) Jenis-Jenis Ikan Yang Perdagangan) Jenis-Jenis Ikan Yang Dilindungi dan Tidak Boleh Diperdagangkan Dilindungi dan Tidak Boleh Diperdagangkan
UU No. 31/2004 tentang Perikanan dan UU No. 45/2009
Pasal 7 ayat (1)
Dalam rangka mendukung pengeloaan sumberdaya perikanan, menteri menetapkan:
p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan
ke dan dari wilayah Republik Indonesia;t. JENIS IKAN DILINDUNGIPasal 7 ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan
wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimakud pada ayat (1) mengenai : j. ukuran ikan yang boleh ditangkap, m. jenis ikan yang dilarang diperdagangkan …, n. jenis ikan yang dilindungi
LINGKUP :
SANKSI
Pasal 100 UU No.31/2004 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam
Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana DENDA paling banyak Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
Pasal 100 C UU No.45/2009dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan
oleh NELAYAN KECIL dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana DENDA paling banyak Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)
Sanksi yang dipergunakan untuk pelanggaran terhadap jenis ikan yang
dilindungi
Pasal 14
(4)Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
SANKSI
Pasal 87(1)Setiap orang yang dengan SENGAJA di WPP RI yang dengan sengaja
merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan SDI sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
(2) Setiap orang yang karena KELALAIANNYA di WPP RI mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan SDI sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama 1 (SATU) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
Sanksi yang sering dipergunakan dalam pelanggaran terhadap jenis ikan yang
dilindungi
Pasal 14
(4)Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
SANKSI
Pasal 87(1)Setiap orang yang dengan SENGAJA di WPP RI yang dengan sengaja
merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan SDI sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
(2) Setiap orang yang karena KELALAIANNYA di WPP RI mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan SDI sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama 1 (SATU) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
PASAL 100SETIAP ORANG YANG MELANGGAR KETENTUAN YANG DITETAPKAN SEBAGAMANA YANG
DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 7 AYAT (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA DENDA PALING BANYAK RP. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
PASAL 71) ..2) SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN
PERIKANAN WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MENGENAI:
a. ..b. ..m. JENIS IKAN YANG DILARANG UNTUK DIPERDAGANGKAN, DIMASUKKAN, DAN
DIKELUARKAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA RI, DANn. JENIS IKAN YANG DILINDUNGI
UU NO.31/2004
UU NO.31/2004
PASAL 100 CDALAM HAL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2)
DILAKUKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN/ATAU PEMBUDIDAYA IKAN KECIL DIPIDANA DENGAN PIDANA DENDA PALING BANYAK RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)
UU NO.45/2009
UU NO.45/2009
UU NO.45/2009
UU NO.45/2009
PASAL 871) SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DI WPP RI MERUSAK PLASMA NUTFAH YANG BERKAITAN
DENGAN SDI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 AYAT (4), DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)
2) SETIAP ORANG YANG KARENA KELALAIANNYA DI WPP RI MENGAKIBATKAN RUSAKNYA PLASMA NUTFAH YANG BERKAITAN DENGAN SDI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 AYAT (4), DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 5.00.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
PASAL 141) ..2) ..3) ..4) SETIAP ORANG DILARANG MERUSAK PLASMA NUTFAH YANG BERKAITAN DENGAN SDI5) ..
PENJELASAN1) YANG DIMAKSUD DENGAN PLASMA NUTFAH ADALAH SUBSTANSI YANG TERDAPAT DI DALAM
MAKHLUK HIDUP DAN MERUPAKAN SUMBER ATAU SIFAT KETURUNAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN DAN DIKEMBANGKAN ATAU DIRAKIT UNTUK MENCIPTAKAN JENIS UNGGUL BARU
KETENTUAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI PLASMA NUTFAH YANG ADA AGAR TIDAK HILANG, PUNAH ATAU RUSAK, DISAMPUNG JUGA UNTUK MELINDUNGI EKOSISTEM YANG ADA
UU NO.31/2004UU NO.31/2004
UU NO.31/2004UU NO.31/2004
PASAL 88SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMASUKKAN, MENGELUARKAN, MENGADAKAN, MENGEDARKAN,
DAN/ATAU MEMELIHARA IKAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT , PEMBUDIDAYA IKAN, SUMBER DAYA IKAN, DAN/ATAU LINGKUNGAN SUMBERDAYA IKAN KE DALAM DAN/ATAU KE LUAR WPP RI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT (1), DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN, DAN DENDA PALING BANYAK RP. 1.500.000.000,- (SATU MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH
PASAL 161) SETIAP ORANG DILARANG MEMASUKKAN, MENGELUARKAN, MENGADAKAN, MENGEDARKAN, DAN/
ATAU MEMELIHARA IKAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT, PEMBUDIDAYA IKAN, SUMBER DAYA IKAN, DAN/ATAU LINGKUNGAN SUMBER DAYA IKAN KE DALAM DAN/ATAU KE LUAR WPP RI
2) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGADAAN, PENGEDARAN, DAN/ATAU PEMELIHARAAN IKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENJELASAN1) LARANGAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI SUMBER DAYA IKAN YANG DILINDUNGI AGAR
TIDAK HILANG ATAU PUNAH, TERUTAMA IKAN ASLI INDONESIA (INDIGENOUS SPECIES), JUGA DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI EKOSISTEM ASLI ALAM INDONESIA
UU NO.31/2004
UU NO.31/2004
UU NO.31/2004
UU NO.31/2004
Twitter : @[email protected]