Kebijakan Kementerian Keuangan dalam Cukai dan Pajak Rokok

Disampaikan pada Indonesia Conference on Tobacco or Health

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

www.fiskal.depkeu.go.id

Hotel Royal Kuningan, 31 Mei 2014

Industri Hasil Tembakau

4

table of contents

Tarif CHT Tarif Cukai 2013 - 2014 5 Target dan Realisasi Penerimaan CHT

6

12-13

Roadmap Industri Hasil Tembakau 14

3 Filosofi Cukai Market Share dan Potensi Ruang Kenaikan Tarif CHT 11

Beban Perpajakan Industri Hasil Tembakau 7-9

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 15-16

Kebijakan Pajak Rokok

17-21

10 Permasalahan Tarif Cukai

Hasil Tembakau

Tantangan dan Poko-pokok

Kebijakan Tarif Cukai HT

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini

Pasal 1

Filosofi Cukai

Tentang Perubahan Atas UU

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang

Cukai

Undang Undang nomor 39 Tahun

2007

Cukai dikenakan pada barang tertentu yang memiliki sifat atau

karakteristik :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.

2. Peredarannya perlu diawasi.

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi

masyarakat atau lingkungan hidup.

4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan

dan keseimbangan.

Pasal 2

3

4

No. Jenis Tenaga Kerja

(Orang) %

1 SKM 90,049 22%

2 SPM 13,860 3% 3 SKT 304,147 75%

Jumlah 408,056 100%

No. Gol. Tenaga Kerja

(Orang) %

1 I 133,924 33%

2 II 108,834 27%

3 III 165,298 41%

Jumlah 408,056 100%

Tenaga Kerja Langsung (Pelintingan,

QC, Packing)

Berdasarkan Jenis HT

Berdasarkan Golongan Pabrik

Industri Hasil Tembakau A. Jumlah Pabrik Hasil Tembakau: 902 pabrikan (dokumen CK-1 2012)

B. Jumlah Tenaga Kerja Langsung (Data olahan Survey Tenaga Kerja DJBC, 2011)

5

Tarif Cukai 2013-2014

2013

RETAIL PRICE

RANGE

2012

(PMK

167/2011)

2013 (PMK

179/2012)

2013

INCREASE

2013

RATE/RETAIL

PRICE

(STICK) (Rp/STICK) (Rp/STICK) (Rp/STICK) (%) (%)

670 355 375 5,63% 55,97%

345

325

550 270 285 5,56% 51,82%

444 235 245 4,26% 55,18%

190

125

750 255 275 7,84% 36,67%

380 125 130 4,00% 34,21%

350 115 120 4,35% 34,29%

336 105 110 4,76% 32,74%

III < 300 millions 250 75 80 6,67% 32,00%

15 LAYERS 13 LAYERS 8,49% 45,73%

2,63%

5,13%

56,26%

55,68%

55,88%

56,52%

37,27%

631

440

680

345

EXCISE RATE

2,90%

4,11%

4,26%235

365

195

355

195

245

380

205550

WHITE CIGARETTE

BY MACHINE (SPM)

I > 2 billions

II < 2 billions

KRETEK CIGARETTE

BY HAND (SKT)

I > 2 billions

II> 300 millions & < 2

billions

TYPE GOL

VOL. OF

PRODUCTION

KRETEK CIGARETTE

BY MACHINE (SKM)

I > 2 billions

II < 2 billions

A

L

M

O

S

T

5

7

%

6

Target dan Realisasi Penerimaan CHT

7

Beban Perpajakan Industri Hasil Tembakau (existing)

Rata-rata CHT: 45,73%

• Rata-rata Cukai SKM: 54,93%

• Rata-rata Cukai SPM: 55,86%

• Rata-rata Cukai SKT: 34,53%

Batasan maksimal tarif cukai sesuai UU:

57%

Pajak rokok 10% dari CHT berlaku sejak

1 Januari 2014

PPN HT 8,4% (single stage) berdasarkan

Skep HJE yang diterbitkan KPPBC

dengan omset > Rp 4,8 milyar / tahun

Pajak rokok:

10% dari

Cukai

Cukai

PPN: 8,4%

dari HJE PPh: 25%

Bea Masuk: 40% (CIF)

8

Beban Perpajakan Industri Hasil Tembakau (existing)

Ref:

1. PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang

Diterima Atau Diperolah Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu

2. PMK nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas

tantang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Rata-rata CHT: 45,73%

• Rata-rata Cukai SKM: 54,93%

• Rata-rata Cukai SPM: 55,86%

• Rata-rata Cukai SKT: 34,53%

Pajak rokok 10% dari CHT berlaku sejak

1 Januari 2014

Pajak rokok:

10% dari

Cukai

Cukai

PPN: 0%

dari HJE PPh: 1%

dengan omset < Rp 4,8 milyar / tahun

Bea Masuk: 40% (CIF)

9

Beban Perpajakan Industri Hasil Tembakau

SKM

SPM

SKT

54,93% + 10% + 8,4% = 68,82%

55,86% + 10% + 8,4% = 69,84%

Cukai + Pajak Rokok + PPN

Cukai + Pajak Rokok + PPN

Cukai + Pajak Rokok + PPN

34,53% + 10% + 8,4% = 46,38%

10

Masalah Batasan Maksimal Tarif Cukai HT

Pada Des’ 2011, FORMASI mengajukan gugatan (uji materi) atas PMK nomor 167/PMK.011/2011 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ke Mahkamah Agung RI

Salah satu materi gugatan adalah adanya beberapa layer tarif cukai (spesifik) dalam PMK 167 yang jika dikonversi ke advalorem melebihi batasan tarif 57%

Tanggal 7 Agustus 2012, MA mengabulkan permohonan FORMASI bahwa PMK 167 dinyatakan batal demi hukum (Putusan nomor 46P/HUM/2011)

Sesuai amanah UU nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk pembatasan

dan pengendalian konsumsi, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan

cenderung menetapkan tarif cukai hasil tembakau semaksimal mungkin

Pasal 5 UU No. 39/2007 tentang Cukai

11

Market Share dan Potensi Ruang Kenaikan Tarif CHT

Rata-rata

Tarif Cukai

SKM:

54,93%

Rata-rata

Tarif Cukai

SPM:

55,86%

Rata-rata

Tarif Cukai

SKT:

34,53%

Space

2,07%

Space

1,04% Space

22,47%

Batasan Tarif 57%

Share 68,5% Share 6% Share 25,5%

12

Tantangan Kebijakan Tarif Cukai HT Ke Depan

1) Perlunya harmonisasi data produksi HT untuk proyeksi produksi HT

sebagai dasar perhitungan potensi penerimaan cukai HT

2) Kompleksitas tarif cukai HT

3) Perusahaan HT melakukan penghindaran tarif cukai dengan

membuat pabrikan terafiliasi di golongan tarif yang lebih rendah

(sudah terbit PMK nomor 131/PMK.011/2013 yang mengatur

afiliasi pabrik rokok, tarifnya mengikuti perusahaan induknya)

4) Pabrikan HT besar membuat merk dengan harga jual rendah (di

bawah HJE)

5) Banyaknya pabrikan HT kecil

6) Pabrikan dan Asosiasi melakukan judicial review terhadap aturan

yang dibuat Pemerintah

7) Ketergantungan penerimaan cukai di sektor cukai hasil tembakau

(95,3% penerimaan cukai berasal dari sektor cukai HT)

13

Pokok-Pokok Kebijakan Cukai HT Ke Depan

1. Kebijakan tarif cukai memperhatikan pertumbuhan ekonomi

dan/atau inflasi

2. Kenaikan tarif cukai secara moderat dengan mempertimbangkan

pemberlakuan Pajak Rokok per 1 Januari 2014

3. Penyederhanaan golongan dengan memperhatikan skala

keekonomian usaha dan aspek fiskal yang lebih proporsional

4. Simplifikasi layer HJE secara bertahap

5. Pembedaan besaran tarif cukai antara HT buatan mesin dengan

buatan tangan

14

Roadmap Industri Hasil Tembakau

2007

2020

Certain Revenue

Employement

Limiting new licenses for tobacco company

Simplify Excise Policy

Strengthen Industry and Fair competition

Limiting nicotine

Healthy Communities

OBJECTIVES

INSTRUMENT

2010 2015 1. Employement

2. Revenue

3. Health

1. Revenue

2. Health

3. Employement

1. Health

2. Employement

3. Revenue

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia

dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua

persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku,

pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di

bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Ayat 1

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau

pada tahun berjalan.

Ayat 2

15

Pasal 66A Undang Undang nomor 39 Tahun 2007

16

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan realisasi penerimaan cukai HT tahun 2013 sebesar Rp 103,57 triliun, maka

Dana Bagi Hasil Cukai HT Tahun 2013 yang akan dibagikan kepada 19 provinsi penghasil

cukai hasil tembakau dan/ atau tembakau diperkirakan sebesar Rp 2,07 triliun

(2% dari Rp 103,57 triliun)

Pasal 2 PMK No. 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk

mendanai kegiatan:

a. peningkatan kualitas bahan baku;

b. pembinaan industri;

c. pembinaan lingkungan sosial;

d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau

e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Ayat 1

17

Kebijakan Pajak Rokok*)

*) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PMK nomor 115 /PMK .07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah

Objek Pajak Konsumsi rokok, kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan per-UU-an di bidang cukai

Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun

Subjek Pajak Konsumen rokok

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok

Pajak Rokok disetor ke RKUD Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk

Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan

Wajib Pajak Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Tarif 10% dari cukai rokok

Dasar Pengenaan

Cukai yang ditetapkan Pemerintah terhadap rokok

Besaran Pokok Pajak Rokok terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan (10% x tarif Cukai rokok)

18

Kebijakan Pajak Rokok

Distribusi Penerimaan Pajak Rokok dibagi ke Pemerintah Provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk

Bagi Hasil Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kab./kota sebesar 70%

Bagian kab./kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkab./kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Earmarking Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kab./kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang

Pelaksanaan Pemungutan

1 Januari 2014

Dasar Pemungutan

Peraturan Daerah mengenai Pajak Rokok

19

Perkiraan Penerimaan Pajak Rokok Per Provinsi Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

20

Peranan Pajak Rokok

Berdasarkan perkiraan pendapatan CHT tahun 2014 Rp110,7 triliun dan ketentuan penyetoran Pajak Rokok yang diatur dalam PMK No. 115/PMK.07/2013, potensi penerimaan Pajak Rokok tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar Rp 10,15 triliun (110,7 triliun x 10% x 11/12 bulan).

Penerimaan Rp 10,15 triliun tersebut akan MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH UNTUK MENDANAI BELANJA PELAYANAN PUBLIK, karena minimal 50% dari penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kab./kota, dialokasikan untuk mendanai:

1. pelayanan kesehatan masyarakat; dan

2. penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Penggunaan penerimaan Pajak Rokok diatur dan dituangkan dalam Perda APBD.

*) Perkiraan penerimaan Pajak Rokok tahun 2014 hanya mencakup penerimaan pajak rokok yang akan disetor kepada Provinsi untuk bulan Januari s.d. November 2014 (11 bulan), karena penerimaan bulan Desember akan disetor kepada Provinsi pada tahun berikutnya setelah penerimaan tsb diaudit oleh BPK (sesuai pola penyetoran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013).

21

Penggunaan Pajak Rokok

Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009: “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”.

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: a. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

unit pelayanan kesehatan, b. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking

area), c. kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemda yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain:

a. pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan b. penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

contact information

For more info, please

contact us :

Djaka Kusmartata

Pusat Kebijakan

Pendapatan Negara –

Badan Kebijakan Fiskal

www.tarif.depkeu.go.id

(021) 3840151

Email: djaka.k@gmail.com

thank you