KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf ·...
Transcript of KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf ·...
![Page 1: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/1.jpg)
KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN
DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
![Page 2: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/2.jpg)
Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 1 butir 12 Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
Tugas & Wewenang 1. Melakukan pengawasan dan pembinaan etika profesi dokter. (Pasal 8) 2. Menyusun standar pendidikan & standar kompetensi dokter (Psl 26 & 27) 3. Menyelenggarakan serta membuat standar pendidikan & pelatihan kedokteran
berkelanjutan. (Pasal 28) 4. Memberikan rekomendasi ijin praktik. (Pasal 38) 5. Pembinaan & pengawasan kendali mutu serta kendali biaya. (Pasal 49) 6. Pembinaan dokter untuk menghadirkan praktik kedokteran bermutu. (Pasal 54)
![Page 3: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/3.jpg)
Pasal 8 Anggaran Dasar IDI
Membina dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu (agent of change) terutama dalam advokasi kesehatan, melalui : 1. memelihara dan membina terlaksananya sumpah doter dan kode etik
kedokteran Indonesia; 2. meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian dan
pengembangan ilmu kedokteran, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran;
3. memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran;
4. bermitra dengan semua pihak terkait dalam pengembangan kebijakan kesehatan;
5. memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan meingkatkan derajat kesehatannya;
6. mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain, pemerintah atau swasta, di dalam negeri atau di luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau selaras;
7. melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota; 8. melaksanakan usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan sepanjang tidak
bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.
![Page 4: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/4.jpg)
Uji Kompetensi(Exit Exam)
Dokter Internship(1 tahun)
Lulusan Baru
Dokter Praktik Umum Mandiri
PPDS
CPD / P2KB untuk
Resertifikasi
Dokter Spesialis Registrasi Ulang
SertifikasiAwal
Registrasi Awal
Registrasi Dokter
Spesialis
SIKLUS DOKTER
![Page 5: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/5.jpg)
Registrasi Dokter
![Page 6: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/6.jpg)
Anggota IDI adalah dokter warga negara Indonesia (anggota biasa) atau warga negara asing (anggota
luar biasa) yang teregistrasi sebagai dokter dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 2 ART IDI
![Page 7: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/7.jpg)
“Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi …”Pasal 28 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004
Badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan/Continuous Professional Development (BP2KB) adalah badan kelengkapan Pengurus Besar IDI. Bertugas Menyusun sistem pendidikan keprofesian berkelanjutan CPD di bidang Kedokteran, yang sejajar dan merupakan kelanjutan dan pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis.ART IDI
BP2KB
![Page 8: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/9.jpg)
PRINSIP PROGRAM P2KB
Rencana Pengembangan Diri Aktifitas Dokumentasi dan
Pelaporan Verifikasi
![Page 10: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/11.jpg)
Simulasi Dokter Daerah TerpencilTable 1
RANAH KEGIATAN KEGIATANTARGET PER TAHUN
TERGET SKP 5 TAHUN KETERANGANJUMLAH
KEGIATAN TARGET SKPPEMBELAJARAN Membaca Jurnal 2 2 10 1 SKP/artikel
Menjawab Uji Diri 2 4 20 2 SKP/Uji Diri
Mengikuti seminar
1
5
25
Topik dengan level kompetensi 4. Per seminar 5 SKP
Mengikuti Pelatihan/WS 2 10 50
Topik pelatihan yang sangat dibutuhkan sesuai level kompetensi 4
105
PROFESIONAL Memeriksa pasien 12 bulan 12 (1/bln) 60 pasien <50 / bulan
Melakukan tindakan intervensi
12 bulan
6 (0,5/bln)
30
Tindakan intervensi rutin: suntik, hecting, dll
Melakukan tindakan diagnostik
12 bulan
6 (0,5/bln)
30
Tindakan diagnosis rutin: darah rutin, radiologi, dll
120
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROFESI
Memberikan penyuluhan kesehatan
6
6
30
1 SKP /penyuluhan
Menjadi anggota IDI aktif 1 1 5
35
TOTAL 260
![Page 12: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/12.jpg)
Simulasi Dokter Manajerial
![Page 13: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/14.jpg)
Alur Proses Berkas (DPU) di BP2KB
Berkas Masuk Penapisan berkas
Tidak Lengkap
Lengkap
Hubungi IDI Cabang atau langsung ybs
Entry Data
KOLEGIUM
SERTIFIKAT KOMPETENSI
Fotokopi Serkom dikirim bersama kelengkapan berkas registrasi lain. Serkom Asli dikirim ke ybs melalui IDI cabang.
![Page 15: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/15.jpg)
Dokumen Resertifikasi
BP2KB / TIM P2KB
Dokumen Registrasi Ulang
KOLEGIUM
Sertifikat Kompetensi
Proses penerbitan 2-3 minggu
Proses pengiriman dan
verifikasi >2 atau 3 minggu
LOG BOOK
RESERTIFIKASI & REGISTRASI ULANG
Masalah penggunaan &
pengelolaan berkas!!
IDI/PDSp Cabang
![Page 16: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/16.jpg)
KendalaProsesResertifikasi:
• Masihbanyakanggotayangterlambatdalampengurusanberkas.Lewatmasapenambahan6bulansetelahSTRberakhir.
• BeberapaIDICabangmenungguberkaskolektifdalamjumlahtertentusehinggaberkastertahandiIDICabang
• Masihterdapatberkastidaklengkap
![Page 17: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/17.jpg)
KendalaPenerbitanSertifikatKompetensi:
• ProsespenerbitansertifikatkompetensidiKolegiumDokterterkendalakarenaperluwaktuuntukpenandatanganandanlegalisir.Pengurusbersifatvolunter.(target14harikerja)
• Hambatansedikitlamaketikaterjadipergantiankepengurusankolegium
• Untukpenerbitansertifikatkompetensidokterspesialis,terdapatkebijakanaluryangbelumseragam.AdayangmengirimberkasanggotalangsungkeKKI,namunadajugayangmengirimSerkomkeanggotalaluanggotayangmengirimberkaskeKKI.
![Page 18: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/18.jpg)
BerkasMasukBerkaskeKDIBerkaskeKKI
![Page 19: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/19.jpg)
Berperan aktif dalam kebijakan penentuan dan pengawasan kualitas dokter, serta penetapan kebutuhan, formasi dan penempatan dokter beserta dengan pelaksanaannya dengan menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Rekomendasi Ijin Praktik sebagai mandat UU
Praktik Kedokteran;
(Rekomendasi Internal, Hasil Muktamar IDI Ke-29 tahun 2015)
![Page 20: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/20.jpg)
PERATURAN KKI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
INFORMASI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
![Page 21: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/21.jpg)
INTEGRASIDATA
SERTIFIKASI
Validasi Ijazah/Serifikat Profesi
SERTIFIKAT KOMPETENSI
REGISTRASI
STR
REKOMENDASI IJIN PRAKTIK
SURAT REKOMENDASI
IJIN PRAKTIK
SIP
CPD/P2KB
![Page 22: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/22.jpg)
KEMENTERIAN KESEHATAN
Integrasi Data dengan DInkes
![Page 23: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/23.jpg)
ALUR RESERTIFIKASI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
DPU
IDI Cabang
Perhimpunan
Aplikasi P2KB Online
Resume P2KB
Verifikasi
Pelaporan
Berkas Registrasi Ulang
PB IDIResume P2KB +
Berkas Registrasi Ulang Kolegium
Dokter
Data Center IDI
DSp
Resume P2KB + Berkas
Registrasi Ulang
Penerbitan Data Sertifikat Kompetensi
PP PDSp +Kolegium
Data Center KKI
KKIBerkas Registrasi Ulang
![Page 24: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/24.jpg)
PERCEPATAN
IDI Cabang PB IDI
Kolegium Dokter
MULAI PROSES Screening berkas
2-3 hr
Submit Rekomendasi Penerbitan Sertifikat
Kompetensi 1-2 hari
Verifikasi Akhir dan pengiriman Berkas
Registrasi
Seluruh Data Anggota Ter-Update dan P2KB
telah Online Penerbitan Nomor Sertifikat 1-2 hari
Penerbitan Hardcopy Sertifikat 7-14 hari
Pengiriman Berkas Registrasi 1-2 hari
KKI
Percepatan berkas registrasi ulang (tanpa hardcopy Sertifikat Kompetensi) dikirim ke KKI sejak berkas diterima PB IDI 4-7 hari kerja. Terhitung sejak
berkas dikirim ke KKI, hardcopy Sertifikat Kompetensi dikirim 7 hari kemudian
![Page 25: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/25.jpg)
Pendidikan Dokter
![Page 26: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/26.jpg)
Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. (Pasal 1 butir 13 UU No.29 tahun 2004)
![Page 27: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/27.jpg)
Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah salah satu unsur pimpinan IDI di tingkat pusat yang
berperan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur kegiatan internal organisasi dalam bidang
pendidikan kedokteran
(Pasal 16 Anggaran Dasar IDI)
![Page 28: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/28.jpg)
Tugas dan Wewenang : 1. Mengusulkan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran; 2. Membina, mengatur, dan mengevaluasi Kolegium dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi kedokteran; 3. Mengkoordinasikan kegiatan kolegium kedokteran; 4. Mengusulkan kebijakan dan pengendalian ujian nasional pendidikan profesi kedokteran; 5. Mengusulkan dan merekomendasikan pengakuan keahlian dalam bidang kedokteran; 6. Mengusulkan dan merekomendasikan cabang keilmuan baru dalam bidang kedokteran.
(Pasal 25 AD IDI)
![Page 29: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/29.jpg)
Menumpuk di Jawa dan Sumatera
Total Dokter Anggota IDI AKTIF PUSDALIN (November 2015) : 136.266
Total Penduduk BPS (2013): 259.940.857
![Page 30: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/32.jpg)
Tingkat Kemampuan 4B Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai
internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)
![Page 33: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/33.jpg)
KEWENANGAN TAMBAHAN DIBERIKAN KEPADA DOKTER PADA DAERAH TERTENTU BERDASARKAN
PROGRAM PEMERINTAH DAN/ATAU SESUAI KEBUTUHAN, SELANJUTNYA DITETAPKAN OLEH
MENTERI. (PERKONSIL NO.48 THN 2010)
![Page 34: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/34.jpg)
DEMAND NO KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN1. Sp. Kandungan dan Kebidanan Seksio Sesarea, Pemeriksaan USG Obsgin
dasar2. Sp. Mata Penatalaksanaan Katarak tanpa komplikasi3. Sp. Radiologi/Sp.Peny Dalam Pemeriksaan USG dasar4. Sp. Kulit Kelamin Estetika dasar5. Sp. Paru Penatalaksaan TB (termasuk MDR TB)6. Sp. Saraf Penatalaksanaan Stroke
dsb
![Page 35: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/35.jpg)
Kebutuhan masyarakat dan
program pemerintah
Pengesahan Menteri
Standar Pendidikan oleh KOLEGIUM
Institusi/Lembaga pendidikan/pelatihan
KOLEGIUM KKI
Sertifikat Kompetensi Tambahan
STR
DINKES
![Page 36: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/36.jpg)
Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Dokter (terutama dokter di layanan primer) kerjasama antara PB
IDI-BPPSDM Kemenkes RI telah berjalan sejak tahun 2009 dengan melibatkan pelatih dari Perhimpunan
(PDPP/PDSp)
![Page 37: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/37.jpg)
Bersama Pusdiklat Kemenkes menyelenggarakan program Pelatihan Jarak Jauh untuk P2TB Bagi Dokter
Praktik Mandiri
![Page 38: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/38.jpg)
PB IDI bersama MKKI terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang memuat 5 substansi:
1. Fakultas Kedokteran
2. Program Internsip Dokter
3. Dosen Klinis dan Wahana Pendidikan Dokter
4. Etika Profesi
5. Dokter Layanan Primer
![Page 39: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/39.jpg)
Pembinaan Dokter
![Page 40: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/40.jpg)
Pasal 71 UU 29/2004Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
![Page 41: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/41.jpg)
Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
Pasal 24 Ayat 1 “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ayat 3 “Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Pasal 54 ayat (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
41
![Page 42: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/42.jpg)
UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 44
(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur
operasional serta kebutuhan medis pasien;
42
![Page 43: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/43.jpg)
STANDAR PELAYANAN
Rumusan Matematis STANDAR PROFESI IKATAN DOKTER INDONESIA, 2007
Disusun oleh Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran disahkan dengan SK IDI
Disusun oleh Perhimpunan terkait disahkan oleh KKI
Disusun oleh Kolegium terkait bersama asosiasi
institusi pendidikan disahkan oleh KKI
Disusun oleh Perhimpunan terkait
disahkan oleh Menteri Kesehatan
43
+ + +
![Page 44: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/44.jpg)
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN
Komite Etik RS IDI/Perhimpunan Cabang
44
![Page 45: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/45.jpg)
45Menjadi rujukan pembuatan SOP di Faskes
KMK No.514/2015Permenkes No.05/2014
![Page 46: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/46.jpg)
IDI terlibat dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di BPJS Kesehatan
![Page 47: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/47.jpg)
PEMBINAAN ANGGOTA
Peran Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota (BHP2A) yang ada di semua tingkatan IDI, memiliki tugas dalam
melakukan pembinaan anggota. Garda terdepan ada di IDI Cabang karena langsung
bersentuhan dengan anggota.
![Page 48: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/48.jpg)
SANKSI DISIPLINUU NO.29/2004
Pasal 67Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.
Pasal 68Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.
![Page 49: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/49.jpg)
MoU IDI-POLRI MoU IDI-GP Farmasi
![Page 50: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/50.jpg)
Kontak Kami
021 – 3150679 , 3158726Fax : 021 – 3900473
Email : [email protected] List : [email protected]
Website : www.idionline.org
Twitter : @PBIDI
![Page 51: KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN …kki.go.id/assets/data/menu/5.PB_IDI_.pdf · KEBIJAKAN IDI TENTANG REGISTRASI, PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KEDOKTERAN DI INDONESIA](https://reader031.fdocument.pub/reader031/viewer/2022021914/5c78178f09d3f268558b5fcb/html5/thumbnails/51.jpg)
Terima kasihSuksema
Muliate Hatur Nuhun Teurimong Gaseh Beh
Matur Nuwun Makase Tampiaseh Amanai