Kebijakan Energi dalam Peningkatan Perkembangan

Industri Energi Listrik di Indonesia

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi energi (TM-4021) yang diajar

oleh Bapak Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc. MA. PhD.

Oleh

Nama : Putri Meriyen Budi S

NIM : 12013048

Jurusan : Teknik Geologi

Institut Teknologi Bandung

2015

Sejarah Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia

Listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber

daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan usaha. Energi listrik

mempunyai peranan vital dan strategis. Vital itu memenuhi hajat hidup semua orang dan

stategis itu menunjang pembangunan nasional. Maka listrik harus diwujudkan secara andal,

aman, dan ramah lingkungan. Andal berarti kontiunitasnya terjamin, aman berarti baik bagi

manusia, lingkungan, dan instalasi listrik itu sendiri.

Badan Usaha Milik Negara masih tetap memegang peranan penting dalam usaha penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan umum. Penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan

dengan jalan memberikan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola segmen

usaha monopoli alamiah seperti transmisi dan distribusi. Selain itu Badan Usaha Milik

Negara juga memberikan kesempatan untuk tetap mengelola segmen usaha yang bersifat

strategis seperti pengelolah sistem tenaga listrik yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa

perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali

dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya

di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status

Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990

melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha

ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta

untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada

bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero).

UU No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan menyatakan bahwa pelaku usaha penyediaan

tenaga listrik di Indonesia terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, swasta, koperasi dan Badan

Usaha Milik Daerah. Dengan diberlakukannya Undang Undang Ketenagalistrikan tersebut,

industri listrik nantinya akan membuka peluang bagi pihak swasta ikut bagian dalam

penyediaan layanan.

Permasalahan

Beberapa permasalahan pada perkembangan industri energi listrik di Indonesia adalah

1. BPP (Biaya Produk Produksi) dan TDL (Tarif Dasar Listrik)

PLN diberlakukan sebagai industri dan untuk membeli BBM harus mengikuti harga pasar,

dan patokannya adalah harga pasar BBM dunia yang fluktuatif. Sedangkan dalam proses

produksi PLN harus mengikuti harga pasar (market price) dan TDL menjadi kewenangan

presiden melalui Keppres. Penggunaan BBM sebagai energi primer akan memberatkan PLN

karena harganya yang mahal . Komponen dalam BPP adalah kebutuhan BBM, biaya

pengiriman dan handling dari Depo Pertamina ke pembangkit-pembangkit listrik PLN, biaya

pembangunan (investasi) seperti pembangkit, transmisi, dan distribusi, dan biaya operasional

lainnya. PLN sering mengalami defisit karena harga TDL per kwh lebih rendah daripada

harga BPP per kwh.

2. Sumber energi pembangkit listrik

Kehidupan modern tenaga listrik merupakan unsur mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat oleh karena itu energi listrik merupakan tolak ukur kemajuan masyarakat.

Pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia tiap tahun rata-rata mencapai 7%. Peningkatan

pemakaian listrik khususnya pada sektor inndustri, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan

jumlah pelanggan industri yang semakin banyak dan Produk Domestik Regional Bruto yang

terus meningkat. Hal ini merupakan suatu indikator pertumbuhan dan keadaan perekonomian

negara yang semakin baik.

Namun, Indonesia masih memiliki keterbatasan kapasitas pembangkit PLN dan masalah

pasokan sumber energi primer. Ketidakpastian pasokan sumber energi primer (BBM, gas,

batubara) dan dominasi penggunaan BBM sebagai sumber energi primer dimana BBM

cenderung lebih mahal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan demand yang lebih tinggi

daripada supply. Masalah lainnya adalah masih dibutuhkan pembangunan pembangkit baru

untuk menambah kapasitas listrik, pasokan listrik belum mampu menjangkau seluruh wilayah

secara merata, banyak instalasi pembangkit tenaga listrik yang sudah tua dan tidak memenuhi

standar ketentuan yang berlaku dan pemakaian energi listrik yang boros dan tidak efisien.

Analisis dan Pembahasan

Dalam menghadapi permintaan tenaga listrik yang tinggi dan meningkatkan perkembangan

industri energi listrik di Indonesia, pemerintah telah menyusun kebijakan energi nasional.

Kebijakan energi nasional disusun agar terjadi pengembangan dan pemanfaatan energi yang

menjamin security of supply dan mendapatkan nilai tambah yang tinggi. Kebijakan energi

nasional akan menjadi acuan bagi semua pelaku sektor energi yang mendorong terciptanya

pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1. Prinsip dasar perencanaan energi

(Sumber slide materi kuliah Ekonomi Energi)

Salah satu langkah awal yang pemerintah lakukan adalah dengan membuat blueprint

Pengelolaan Energi Nasional 2006 – 2025 (Keputusan Presiden RI nomer 5 tahun 2006).

Secara garis besar, dalam blueprint tersebut ada dua macam solusi yang dilakukan secara

bertahap hingga tahun 2025, yaitu peningkatan efisiensi penggunaan energi (penghematan)

dan pemanfaatan sumber-sumber energi baru (diversifikasi energi).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait perkembangan industri energi

listrik adalah

Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pembangunan di bidang ketenagalistrikan masih bergantung pada BUMN yakni PT PLN

(Persero). Dengan meningkatnya skala kebutuhan tenaga listrik nasinonal dan terbatasnya

kemampuan pemerintah, maka peranan investasi perusahaan listrik swasta (Independent

Power Producer/IPP) dan badan usaha lain menjadi sangat diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan tenaga listrik nasional. Dalam UU No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

menyatakan bahwa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terdiri dari Badan

Usaha Milik Negara, swasta, koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah.

Kebijakan Pemanfaatan Energi Primer

Kebijakan pemanfaatan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik ditujukan agar pasokan

energi primer tersebut dapat terjamin. Untuk menjaga keamanan pasokan tersebut,

diberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pemanfaatan sumber energi

primer setempat, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kebijakan pengamanan

pasokan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik dilakukan melalui dua sisi, yaitu pada

sisi pelaku usaha penyedia energi primer dan pada sisi pelaku usaha pembangkitan tenaga

listrik.

Kebijakan di sisi pelaku usaha penyedia energi primer, diantaranya adalah pelaku usaha di

bidang energi primer khususnya batu bara dan gas diberikan kesempatan untuk memasok

kebutuhan energi primer bagi pembangkit tenaga listrik sesuai harga dengan nilai

keekonomiannya.

Kebijakan di sisi pelaku usaha pembangkitan tenaga listrik diantaranya adalah kebijakan

diversifikasi energi untuk tidak bergantung pada satu sumber energi, khususnya energi fosil

dan konservasi energi.

Tabel 1. Diversifikasi energi di

Indonesia (Sumber slide materi kuliah Ekonomi Energi)

Kebijakan Tarif Dasar Listrik

Kebijakan Pemerintah tentang tarif dasar listrik adalah bahwa tarif listrik secara bertahap dan

terencana diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga tarif listrik rata-rata

dapat menutup biaya produksi penyediaan tenaga listrik yang telah dikeluarkan. Meskipun

penetapan tarif nantinya dilakukan sesuai dengan nilai keekonomiannya, namun khusus untuk

pelanggan yang kurang mampu, pemerintah masih memberlakukan subsidi untuk tarif dasar

listrik. Kebijakan tarif listrik yang tidak seragam (nonuniform tariff) dimungkinkan untuk

diberlakukan di masa mendatang, dengan pertimbangan adanya perbedaan perkembangan

pembangunan ketenagalistrikan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya dan kemampuan

bayar masyarakat yang berbeda.

Kebijakan Lindungan Lingkungan

Kerusakan dan degradasi ekosistem dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus

dikurangi. Berkaitan dengan hal ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan ketenagalistrikan

yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting diwajibkan untuk melakukan

AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) sedangkan yang tidak mempunyai dampak penting

diwajibkan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL), serta produk hukum terkait lainnya.

Kebijakan Standardisasi, Keamanan, Keselamatan, dan Pengawasan

Tujuan keselamatan ketenagalistrikan antara lain melindungi masyarakat dari bahaya yang

diakibatkan oleh tenaga listrik, meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan,

meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian dan pemanfaatan tenaga listrik.

Kebijakan dalam standardisasi tersebut meliputi standar peralatan tenaga listrik dan standar

pemanfaat tenaga listrik (yaitu semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya

menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut).

Kebijakan keamanan instalasi antara lain meliputi kelayakan operasi instalasi tenaga listrik,

keselamatan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, dan kompetensi tenaga teknik. Instalasi

tenaga listrik yang layak operasi dinyatakan dengan Sertifikat Layak Operasi. Untuk

peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia

dinyatakan dengan Sertifikat Produk untuk dapat membubuhi Tanda SNI (SNI) pada

peralatan tenaga listrik dan penerbitan Sertifikat Tanda Keselamatan S pada pemanfaat

tenaga listrik dan tenaga teknik yang kompeten dinyatakan dengan Sertifikat Kompetensi.

Kebijakan Fiskal atas Impor Barang Modal

Dalam upaya menunjang perkembangan usaha penyediaan tenaga listrik yang

berkesinambungan, maka pemerintah memberikan insentif berupa pemberian bea masuk atas

impor barang modal untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum

melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan

Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana

telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009.

Berkenaan dengan pemberian kewenangan tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 57-12/20/600.3/2009 tentang Tata

Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal Untuk

Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan

Umum.

Kesimpulan

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan diikuti dengan

peningkatan permintaan energi listrik. Namun, di Indonesia perkembangan industri energi

listrik masih mengalami kendala seperti biaya BPP (Biaya Produk Produksi) dan TDL (Tarif

Dasar Listrik), krisis energi listrik, pasokan listrik yang belum merata, pembangunan

infrastruktur, dan masalah sumber energi primer. Namun pemerintah tidak tinggal diam dan

telah menyusun kebijakan energi nasional dalam rangka peningkatan perkembangan energi

listrik di Indonesia seperti Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,

Kebijakan Pemanfaatan Energi Primer, Kebijakan Tarif Dasar Listrik, Kebijakan Lindungan

Lingkungan, Kebijakan Standardisasi, Keamanan, Keselamatan, serta Pengawasan, dan

Kebijakan Fiskal atas Impor Barang Modal. Disamping itu, juga dibutuhkan kerjasama dan

koordinasi antara pihak pemerintah, swasta,dan masyarakat agar kebijakan dapat terlaksana

dengan baik melalui komunikasi yang baik.

Referensi

Slide materi kuliah Ekonomi Energi-TM 4021 oleh Bapak Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro

MSc. MA. PhD.

http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/10/sejarah-listrik-nasional-dan.html ( diakses Kamis,

26 Maret 2015 pukul 12.45 WIB)

http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/5149-kebijakan-pemerintah-dibidang-

kelistrikan.html ( diakses Kamis, 26 Maret 2015 pukul 13.00 WIB)

http://elektro.umy.ac.id/kuliah-umum-kondisi-dan-permasalahan-ketenagalistrikan-di-

indonesia/ ( diakses Kamis, 26 Maret 2015 pukul 13.30 WIB)