Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Menuju Indonesia Maju ... Tanjung.pdf · Perbaikan indikator...
-
Upload
nguyenkien -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Menuju Indonesia Maju ... Tanjung.pdf · Perbaikan indikator...
Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Menuju
Indonesia Maju dan Sejahtera Untuk Semua
Universitas Airlangga
20 Juni, 2013
Chairul Tanjung
Ketua Komite Ekonomi Nasional
Chairman CT Corpora
- 2 -
Perbaikan indikator makro ekonomi tidak selalu membawa dampak kesejahteraan
yang merata pada masyarakat
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
10,5
17,8
5,7
10,3
16,0
5,0
9,9
16,7
4,8
9,6
17,4
4,5
9,1
18,2
3,6
8,1
18,4
15,4
GDP growth (%)
Unemployment (%)
Poverty (%)
Gini Index
6,5
6,8
12,5
6,2
6,3
13,3
4,6
8,1
14,2
7,4 8,5
9,8
16,6
5,5 6,0
0.33
0.32 0.32 0.33 0.33
0.36 0.35
0.37 0.38
0.41
Sumber: Komite Ekonomi Nasional
- 3 -
Ketimpangan antar wilayah juga merupakan fenomena jangka panjang pada
pembangunan ekonomi Indonesia
4%
3%
57%
25%
1971
Jawa
Papua & Maluku
Sulawesi
Kalimantan
Bali & Nusa Tenggara
9%
Sumatera
2010
2% 5%
9%
3%
58%
23%
1990
2% 2% 6%
5% 3%
55%
29%
Konsentrasi pertumbuhan ekonomi masih terpusat di
Jawa dalam 40 tahun terakhir
PDB Regional per Kapita relatif terhadap Jawa
Papua & Maluku
Sulawesi
Kalimantan
Bali & Nusa Tenggara
Sumatera 0,90
0,62
1,56
0,49
1,07 1,06
0,62
1,89
0,59
1,31 1,24
0,94
1,41
0,71
1,94
Kontribusi PDB Regional (%)
1971 1990 2010
Pendapatan per Kapita Penduduk di luar Jawa
cenderung menurun thd Jawa
Sumber: Komite Ekonomi Nasional
- 4 -
Landasan Filosofis
Pembukaan UUD 1945
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”
Pancasila Sila Kelima
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
- 5 -
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (1/6)
Ir. Soekarno
Agustus 1945 – Maret 1967
• Membangun perekonomian
negara secara mandiri (orientasi
ke dalam)
• Menghindari ketergantungan
pada pihak asing (terutama
Barat) dan mengubah ekonomi
kolonial menjadi ekonomi
nasional
• Bersemboyan “Politik Sebagai
Panglima”
• Peran Pemerintah Pusat sangat
dominan
• Pembangunan ekonomi
masih relatif terbatas
mengingat stabilitas sosial dan
politik yang belum terjaga
• Hiper inflasi >600% pada
tahun 1965 – 1966
• Krisis bahan pokok, seperti
beras
Strategi Pembangunan Catatan Implikasi
- 6 -
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (2/6)
Soeharto
Maret 1967 – Mei 1998
• Mengusung tema “Demokrasi
Pancasila”
• Cederung orientasi ke luar
• Menetapkan Repelita I-VI dengan
topik utama:
-I: Berfokus pada stabilitas ekonomi,
seperti pengendalian inflasi
- II: Penciptaan lapangan kerja
-III: Swasembada pangan,
pemerarataan kesejahteraan
-IV & V: Mengurangi ketergantungan
pada sektor migas, deregulasi
perbankan dan sektor riil
-VI: Pemantapan diversifikasi &
intensifikasi usaha
• Tercapainya swasembada
pangan dan pembangunan
ekonomi serta sosial yang
memuncak hingga akhir dekade
1980
• Defisit anggaran yang
memuncak menjelang krisis 1998
• Distribusi pendapatan belum
merata
• Ekspansi kredit bank yang
terlalu agresif disertai krisis Asia
pada akhir dekade 1990
mengakibatkan krisis
multidimensi
Strategi Pembangunan Catatan Implikasi
- 7 -
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (3/6)
B.J. Habibie
Mei 1998 – Oktober 1999
• Strategi diarahkan pada
penekanan laju inflasi dan
gejolak moneter pasca 1998
• Reformasi politik dilakukan
• Restrukturisasi perbankan
secara besar-besaran
• Penggalakan operasi pasar
untuk sejumlah bahan pokok
• Liberalisasi media massa
• Desentralisasi pemerintahan
dan fiskal
• Liberalisasi serikat pekerja
• Harga bahan pokok tetap
meningkat, ditambah terjadi
kasus penyelundupan dan
penimbunan beras
• Masalah disintegrasi bangsa
• Sektor perbankan belum
menunjukkan penguatan
• Tingginya pengangguran dan
inflasi
Strategi Pembangunan Catatan Implikasi
- 8 -
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (4/6)
KH Abdurrahman Wahid
Oktober 1999 – Juli 2001
• Restrukturisasi lembaga
pemerintahan: penghapusan
departemen yang dianggap tidak
efisien dan membentuk Dewan
Ekonomi Nasional
• Menggalakkan demokrasi dan
keterbukaan dalam kehidupan
sosial
• Menguatkan dan meluaskan kerja
sama bilateral dengan luar negri
• Penguatan sektor keuangan
melalui pembentukan Komite
Kebijakan Sektor Keuangan
(KKSK)
• Perbaikan nilai tukar Rupiah
terhadap USD
• Akselerasi kesejahteraan
masyarakat masih terbatas
• Meningkatnya apresiasi
terhadap pluralisme
• Angka pengangguran dan
inflasi yang masih tinggi
Strategi Pembangunan Catatan Implikasi
- 9 -
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (5/6)
Megawati
Soekarnoputri
Juli 2001 – Oktober 2004
• Mengusung sistem ekonomi
kerakyatan
• Kebijakan privatisasi BUMN
• Memperbaiki kinerja ekspor
• Menggiatkan operasi pasar untuk
menstabilkan harga bahan pokok
• Menekan defisit anggaran
• Meningkatnya kontribusi
industri pengolahan terhadap
PDB
• Penjualan aset-aset BPPN
• Perekonomian relatif membaik,
namun dengan rata-rata angka
pertumbuhan masih di kisaran~
4.6%
• Nilai tukar Rupiah cenderung
menguat (terhadap USD)
• Pengangguran belum
berkurang signifikan (~40 juta
pada masa akhir pemerintahan)
Strategi Pembangunan Catatan Implikasi
- 10 -
Dinamika perubahan strategi pembangunan seiring pergantian kepemimpinan (6/6)
Susilo Bambang
Yudhoyono
Oktober 2004 – sekarang
• Pro growth, pro poor, pro jobs,
pro environment
• Pembangunan infrastruktur
massal dicanangkan
• Pengurangan subsidi BBM
• Peluncuran BLT dan layanan
kesehatan gratis bagi rakyat kecil
diperluas
• Anggaran pendidikan
ditingkatkan menjadi 20% dari
total APBN
• Memperkenalkan Pusat
Pelayanan UKM
• Mengupayakan kemudahan
berinvestasi
• Pertumbuhan ekonomi di
kisaran 5-6% per tahun
• Rasio utang negara terhadap
PDB menurun
• Pengangguran menurun
namun kesenjangan
kesejahteraan masih relatif
tinggi
Strategi Pembangunan Catatan Implikasi
- 11 -
Studi Kasus Swedia: Peningkatan kesejahteraan dengan fokus industri
berbasis IPTEK dan berorientasi ekspor
Overview
• Transformasi dari negara yang
bergantung pada hasil alam berbasis
ilmu pengetahuan dan teknologi
tinggi
• Mendorong ekspor sektor manufaktur
• Pemerintah berkomitmen pada
penyediaan jaminan sosial
• Menganut ekonomi terbuka secara
global dan memiliki sistem regulasi yang
sangat transparan
• Menjalankan decisive corporate tax
reform rendahnya pajak perusahaan
sehingga meningkatkan produktifvtas
sektor swasta
• Perbedaan jumlah penduduk (~3%
penduduk Indonesia)
• Perbedaan cakupan luas (~2.3% luas
Indonesia) dan kondisi geografi
Populasi:
~9.5 juta (2012)
Produk Domestik Bruto:
USD 538,131 Miliar (2012)
Sistem Pemerintahan:
Monarki Parlementer
Indikator Kemajuan Ekonomi :
• Peningkatan GDP yang signifikan
• Negara asal perusahaan-perusahaan besar
dunia, seperti Volvo, Ericsson, IKEA, H&M
• Tingkat pengangguran : 7.8% (2011)
• Kontribusi industri jasa terhadap PDB: 72%
(2011)
Sumber: Bank Dunia, IMF
Upaya
Pemerintah
Keterbatasan
Acuan bagi
Indonesia
- 12 -
Studi Kasus Taiwan: Peningkatan kesejahteraan melalui peran pemerintah
dalam administrasi pertanahan dan kebijakan pendidikan
Overview
• Fokus pada pasar internasional
• Administrasi pertanahan yang
efisien
• Perencanaan dan pengendalian
bangunan fisik perumahan yang
efektif oleh tangan pemerintah
(Departemen Perumahan Umum)
• Pengadaan semen murah dan
berkualitas melalui dukungan riset
elektronics dan semikonduktor
• Kebijakan pendidikan yang
visioner, terutama perhatian terhadap
anak-anak petani
Upaya
Pemerintah
Keterbatasan
Acuan bagi
Indonesia
• Perbedaan jumlah penduduk
(<10% penduduk Indonesia)
• Perbedaan cakupan luas geografi
(<50% Pulau Jawa)
• Kekuatan politik Taiwan di dunia
internasional yang lebih terbatas
• Budaya dan pola pikir
Populasi:
~23 juta (2012)
Produk Domestik Bruto:
USD 474 miliar (2012)
Pemerintahan:
Presidensial
Indikator Kemajuan Ekonomi:
• Peningkatan PDB/ kapita yang signifikan
• Pertumbuhan PDB diekspektasikan sebesar
3.5% (2013)
• Tingkat pengangguran: 4.2% (2012)
• Kontribusi industri jasa terhadap PDB: >65%
(2012)
Sumber: Bank Dunia, IMF
- 13 -
Studi Kasus Korea Selatan: Peningkatan kesejahteraan melalui
pembangunan ekonomi berfokus pada teknologi dan ekonomi kreatif
Overview
• Ekonomi berorientasi pada pasar
• Transformasi ekonomi berbasis
industri dengan high labor intensive
basis ekonomi masa depan
• Berfokus pada ekonomi kreatif dan
teknologi
• Efisiensi birokrasi
• Kebijakan pendidikan yang
mengutamakan aplikasi matematika
dan sains terapan sejak tahun 1970
Upaya
Pemerintah
Keterbatasan
Acuan bagi
Indonesia
• Kesenjangan jumlah penduduk
(~20% penduduk Indonesia)
• Kesenjangan cakupan luas
geografi dengan
• Budaya dan pola pikir masyarakat
Populasi:
~50 juta (2012)
Produk Domestik Bruto:
USD 1.2 triliun (2012)
Pemerintahan:
Presidensial
Indikator Kemajuan Ekonomi:
• Peningkatan PDB/ kapita yang signifikan
• Negara Eksportir terbesar ke-6 Dunia (2011)
• Tingkat pengangguran: 3.8% (2012)
• Kontribusi industri jasa terhadap PDB:
58.2% (2012)
1963 1995 2012
~ USD 100 ~USD 10,000 > USD 24,000
Sumber: Bank Dunia, IMF
- 14 -
Studi Kasus Malaysia: Strategi pembangunan yang kurang tepat sehingga
terjebak dalam middle income trap
Malaysia telah mencetak perbaikan kemiskinan dan menjadi negara berpenghasilan menengah. Akan
tetapi, kondisi perekonomian Malaysia relatif mengalami stagnasi selama 20 tahun terakhir
Sumber: Greater Kuala Lumpur, East Asia Forum
Latar Belakang Dampak
Sulit bersaing di dunia internasional
dengan mengandalkan labor-
intensive manufacturing
Aliran SDM yang tidak efektif: jumlah
SDM terampil yang meninggalkan
Malaysia cukup tinggi
Pemberlakuan kebijakan
Bumiputera: membedakan akses
kesempatan di tengah masyarakat
berdasarkan etnis
Terbatasnya foreign direct investment
Ketidakefektifan strategi pemerintah
untuk menarik investor lokal
berinvestasi di dalam negri
Masih relatif rendahnya alokasi
anggaran untuk pembiayaan riset
pengembangan teknologi Middle Income Trap
Ketidaksiapan untuk bersaing di
pasar terbuka dengan produk-produk
berteknologi tinggi
- 15 -
Diperlukan pendekatan yang holistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan
pada saat yang sama menciptakan kesejahteraan yang lebih merata
Ekonomi
Sosial-Politik Geografi
Kondisi Eksternal (Global)
Sumber: Komite Ekonomi Nasional
- 16 -
3 dimensi utama pembangunan manusia Indonesia dalam upaya peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan
Tingkat Pendapatan, Konsumsi &
Kekayaan
Geografi Demografi
- 17 -
Kesejahteraan yang merata akan menggerakkan ekonomi
4.87
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
1 15 29 43 57 71 85 99
Annu
al g
row
th ra
te %
Percentiles
2008-2012 growth Growth in meanMiskin Rentan Menengah Atas
29 juta 70 juta 100 juta 50 juta
Penanggulangan
Kemiskinan & Perlindungan Sosial
Perlindungan Sosial, Iklim
Usaha & Akses Pasar Iklim Usaha
12% 40% 80%
Pemberdayaan Masyarakat
+Rp 250.000/kap/bl +Rp 370.000/kap/bl +Rp750.000/kap/bl
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012
4.87
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
1 15 29 43 57 71 85 99
An
nu
al
gro
wth
ra
te
%
Percentiles
2008-2012 growth Growth in mean
1
INDIVIDU
- 18 -
99.9% perusahaan di Indonesia tergolong UMKM
UMKM menyerap 97.2% tenaga kerja dan berkontribusi 57.6% dari total GDP
Pertanian Manufaktur Perdagangan,
Hotel,
Restoran
Transportasi
& Komunikasi
Jasa
51,5%
3,1%
Lain-Lain
28,7%
4,3% 6,2% 6,3%
Mayoritas UMKM bergerak di sektor pertanian dan
perdagangan ~64% UKM masih terkonsentrasi di Pulau Jawa
1
Sumber: Sensus Ekonomi Nasional, VIMK 2011, TNP2K
KORPORASI
25,5%
Pribadi
26,0%
Venture
Capital
1,0%
Bank
6,0% 7,5%
LK Non
Bank
Keluarga
17,0% 17,0%
Lain-lain Koperasi
Sebagian besar UMKM mengandalkan modal pribadi
20,0%
Tidak Layak
(credit rating
rendah)
60,0%
Tidak Mau Tidak Memiliki
Jaminan
16,0%
4,0%
Lain-lain
Alasan UMKM tidak dapat meminjam uang dari bank
- 19 -
Produktivitas UMKM sangat rendah dibandingkan perusahaan besar karena tidak
mampu menarik SDM yang berkualitas
1616171718
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Usaha Besar
Usaha Menengah
193.339
Usaha Mikro & Kecil
203.511
7.609
7.832
187.398
7.440
1.789.645
7.375
175.415
7.194
160.562
7.003 19
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Usaha Menengah
Usaha Mikro & Kecil
349
122
10
329
118
10
328
114
10
Usaha Besar
302
109
10
309
100
9
301
95
9
Output per Unit Usaha (Rp Juta/Unit) 2011, berd PDB
atas Dasar Harga Konstan 2000
Output per Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang) 2011, berd
PDB atas Dasar Harga Konstan 2000
Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM
- 20 -
Sektor korporasi menunjukkan kenaikan porsi kepemilikan asing dan
penurunan porsi kepemilikan pemerintah
• Kepemilikan asing meningkat dari 2.15 %(1986) menjadi 6.23 %(2006).
• Kepemilikan pemerintah pusat dan daerah menurun dari masing-masing 2.74 % dan 1.32 % (1986)
menjadi 1.32 % dan 1.27 %(2006).
Sumber: Sensus Ekonomi 2006 & 1986, BPS
1
KORPORASI
- 21 -
1
Konsepsi
(fertilisasi)
Anak Usia sekolah:
SD, SMP, SMA
6
Usia Tua
5
Identifikasi dan
pemenuhan
kebutuhan dari
masing-masing
tahap daur hidup 2
2
BATITA
BALITA
4
Remaja
2
Bayi baru lahir
Bayi menyusui
2
1
Masa
kehamilan
2 TK
Bekerja
Bekerja
1
Menikah
Peningkatan kualitas hidup penduduk dapat dilakukan dengan memahami
pendekatan daur hidup manusia dengan baik
3
2
LIFE CYCLE
- 22 -
0.00
500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90+
Pe
r ca
pit
a P
PP
Consumption Labor Income
Usia Produktif
Setiap kelompok kategori daur kehidupan manusia memiliki tingkat
konsumsi dan pendapatan yang berbeda (Life Cycle Hypothesis)
Dalam usia produktif
rata-rata pendapatan
> konsumsi
Perbandingan Konsumsi dan Penghasilan Menurut Umur Penduduk Indonesia 2005
2
PRODUKTIVITAS
Disaving
Saving
Disaving
Sumber: Lee & Mason berdasarkan Susenas dan APBN
- 23 -
Tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan di Indonesia perlahan-
lahan menunjukkan perbaikan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1994 1997 2000 2003 2006 2009
SMP/sederajat SD/sederajat
Tidak tamat SD Tidak/belum sekolah
Porsi penduduk Indonesia yang berhasil menamatkan
wajib belajar 9 tahun semakin meningkat.
Peningkatan komitmen terhadap pendidikan seiring
dengan peningkatan alokasi anggaran pemerintah
Anggaran Pendidikan (Rp.Tn)
Sumber: Kemendiknas, BPS
2
PENDIDIKAN
286,6
207,4 209,5
331,8
266,9
2013 2012 2009 2011 2010
20% 20% 20.2% 20.2% 20.1% %
APBN
- 24 -
Composite index dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:
1. ketersediaan fisik: 50 %
2. kualifikasi tenaga pengajar: 20 %
3. kelayakan fasilitas: 30 %
Indeks Komposit Pendidikan mengindikasikan adanya kesenjangan
kualitas infrastruktur pendidikan di Jawa dan Luar Jawa 2
PENDIDIKAN
- 25 -
Composite index dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:
• Ketersediaan fisik 60 %
• Ketersediaan orang 20%
• Karakteristik bangunan 20 %
Indeks Komposit Kesehatan mengindikasikan adanya ketimpangan
kualitas infrastruktur kesehatan di Jawa dan Luar Jawa 2
KESEHATAN
- 26 -
Pemberdayaan wanita merupakan tantangan dari pembangunan Indonesia
Pria Wanita
75% pria memilih bekerja sebagai
aktifitas utamanya
Aktifitas utama terbesar wanita :
bekerja (45%) dan mengurus rumah
tangga (35%)
Pada kedua gender, kelompok aktifitas
utama sekolah relatif kecil (<10%)
2
Sumber: BPS
GENDER
Pria
Tenaga Tidak
Berbayar
Wanita
55%
34%
Tenaga Berbayar
45%
66%
Mayoritas Tenaga Tidak
Berbayar adalah Wanita
37% 36% 36%
8% 8%8% 8% 8%
8%
5%
4%
2009
47%
2009
5%
6%
2010
79%
2%
77%
6%
2%
6%
6%
79%
4%
5%
2%
2011
4%
47% 48%
2011
4%
2010
4%
Lainnya
Pengangguran
Sekolah
Mengurus Rumah Tangga
Bekerja
- 27 -
Terjadi transisi demografi yang pada akhirnya mempengaruhi
perubahan struktur piramida penduduk Indonesia
Population by Age and Sex, Indonesia Census 1980
Not Stated
85 +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
Ag
e G
rou
p
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex, Indonesia Census 1980
Not Stated
85 +
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0 - 4
Ag
e G
rou
p
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,Indonesia Census 2000
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Ag
e G
rou
p
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,Indonesia Census 2000
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Ag
e G
rou
p
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male FemaleMale Female
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-9
0-4
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Males
Ag
e G
rou
p
Male Female
Population by Age and Sex,Indonesia 2030
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-9
0-4
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Males
Ag
e G
rou
p
Male FemaleMale Female
Population by Age and Sex,Indonesia 2030
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Ag
e G
rou
p
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia 2050
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Ag
e G
rou
p
05101520
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male FemaleMale Female
Population by Age and Sex,
Indonesia 2050
1980 2010
2050 2030
2
Sumber: BPS
SOCIAL DEMOG
- 28 -
Sebagai negara kepulauan, mobilisasi orang dan barang menjadi sebuah
tantangan tersendiri TRANSPORTASI
3
Sumber: MP3EI
- 29 -
Masih terjadi ketimpangan dalam infrastruktur ICT (telematika) guna
mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan
3
766
57
2123
8
30
47
21
Jawa Bali-NT Kalimantan Papua-Kep.
Maluku
Sulawesi Sumatra
Populasi (%)
Luas Wilayah (%)
16.6% 67% 4% 5.9% 5% 1.5%
Penetrasi
Komputer (%
Rumah Tangga)
16.8% 70% 3% 4.7% 4.2% 1.2% Penetrasi
Internet (%
Rumah Tangga)
Sumber: MP3EI, BPS
3
ICT
- 30 -
Pembangunan juga perlu memperhatikan perpindahan penduduk antar
daerah
750
558
-339
716
92
237
239
-807
-51
Sumut
Sumbar
Sumsel
-1.776
Jambi
Riau
Bengkulu
Lampung
Babel
Kepri
DKI Jakarta
Jabar
Jateng
Aceh
Jatim
Banten
1.597
1.077
2.711
-5.927
-2.939
2.214
DIY
201
270
348
45
83
-89
-52
331
-12
175
434
66
-84
-81
138
Maluku Utara
Maluku
Sulbar
Gorontalo
Sultra
Sulsel -1.045
Sulteng
Sulut
Papua
Kaltim 1.160
Kalsel
Kalteng
Kalbar
NTT
NTB
Bali
Papua Barat
-1.1%
-13.7%
-16.7%
28.8%
18%
3.2%
13.8%
9.9%
7.5%
42.7%
11.2%
6.3%
-18.3%
-9.8%
-7.8%
20.8%
Netto Migrasi Penduduk Masuk & Keluar (000) Netto Migrasi Penduduk Masuk & Keluar (000) % Populasi % Populasi
3.5%
-1.8%
-1.8%
1.5%
19.6%
4.8%
32.6%
-0.5%
12.5%
-13%
12.1%
-5%
7.1%
-5.8%
4.3%
7.1%
45.8%
3
MIGRASI
Sumber: BPS
- 31 -
Setiap kelas memiliki kebutuhan yang berbeda untuk dipenuhi demi
mencapai “Maju bersama, Sejahtera bersama”.
• Social capital (pendidikan, kesehatan,
termasuk infrastruktur dasar)
• Penyediaan public employment
• Sistem yang mendorong perubahan
sikap, perilaku, dan cara pandang
• Affirmative action dengan kompetisi yang
sehat
• Pemberdayaan masyarakat (meningkatkan
produktifitas)
• Perlindungan sosial
• Sumber utama pendapatan pajak
• Menciptakan iklim usaha yang kondusif
dan kepastian hukum
• Infrastruktur dibiayai sendiri, pemerintah
memberikan fasiltas dan kepastian
1
INDIVIDU
- 32 -
Memberikan akses pembiayaan dalam rangka menciptakan pertumbuhan
usaha yang berkesinambungan
1
KORPORASI
Usaha Menengah Perusahaan Besar
• Pemberian akses terhadap
pembiayaan dengan skema
KUK/KUM untuk
pengembangan usaha
sehingga mampu
berkembang menjadi Usaha
berskala besar
• Skema penjaminan kredit
• Mendorong inovasi usaha
• Business as not as usual
• Kepastian hukum
Usaha Kecil & Mikro
• Mendorong semangat
kewirausahaan di kalangan
generasi muda
• Pemberian akses terhadap
pembiayaan dengan skema KUR
• Skema penjaminan kredit
• Mendorong inovasi usaha
Memperkuat fundamental usaha Mendorong pertumbuhan
usaha
Penciptaan iklim usaha yang
kondusif
- 33 -
Reformasi struktur dan postur APBN untuk memacu pertumbuhan ekonomi
dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan
1
NEGARA
Pendapatan
Social Capital
Expenditure
Economic Capital
Expenditure
Pendapatan
Social Capital
Expenditure
Pendidikan
Kesehatan
Infrastruktur dasar
Economic Capital
Expenditure
ILLUSTRATIVE
ECONOMIC TYPE OF EXPENDITURE SOCIAL TYPE OF EXPENDITURE
• Prioritas APBN: pembangunan infrastruktur sosial, perbaikan pelayanan dasar publik, dan
perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin
• Pinjaman pemerintah: untuk pembiayaan investasi, dan bukan untuk pengeluaran rutin
• Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah subsidi barang menjadi
subsidi orang
• Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan lintas generasi, dan tidak
sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan
- 34 -
Memperbaiki kualitas hidup masyakarat dengan fokus perbaikan pada
sektor pendidikan dan kesehatan 2
LIFE CYCLE
PENDIDIKAN KESEHATAN
• Penyediaan listrik yang merata bagi seluruh
masyarakat
• Bantuan pendidikan bagi keluarga miskin diarahkan
kepada pendidikan kejuruan/vocational
• Memperkuat riset berbasis ilmu terapan
• Penghapusan pajak buku-buku
• Insentif pajak bagi perusahaan atau pribadi
yang memberikan beasiswa.
• Insentif pajak bagi perusahaan yang
memberikan training dan research &
development
• Penyediaan akses air bersih yang memadai
bagi masyarakat
• Pembebasan PPNBM untuk alat kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar
• Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi
kelompok masyarkat kurang mampu
• Peningkatan askes dan pelayanan kesehatan
bagi seluruh rakyat
• Pembangunan sanitasi yang layak dan modern
• Paket perlindungan sosial yang memadai
SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF SECARA EKONOMI DAN SOSIAL
- 35 -
Dunia Kerja dan Pendidikan
Tidak ada pembedaan wanita dan pria dalam
lingkungan kerja dan pendidikan
Politik
Kementrian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Minimal 30% calon anggota legislatif
adalah wanita
Lembaga Perlindungan Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan
2
GENDER
Mengurangi ketimpangan gender terutama pada kelompok miskin &
rentan
Aspek yang sudah baik Aspek yang perlu diperbaiki
Memperkuat peran perempuan dalam intra-
household decision making melalui
program pemerintah (misal PKH)
Memberikan akses terhadap kredit mikro
kepada perempuan disertai dengan
program pelatihan yang relevan (misal
perbaikan gizi keluarga)
- 36 -
Revitalisasi program KB sebagai upaya memperbaiki kualitas keluarga 2
SOCIAL DEMOG
Keluarga Berencana (KB) sebagai manajemen
keluarga Meningkatkan kesejahteraan
keluarga, melalui perbaikan
kualitas pendidikan, ekonomi
dan kesehatan
Pengendalian pertumbuhan
dan persebaran penduduk,
Pengurangan angka kematian
ibu dan bayi, serta
penanggulangan masalah
reproduksi
Mendorong partisipasi
keikutsertaan program
KB
Menyediakan infromasi
dan akses terhadap KB
dengan memadai
Mengkampanyekan revitalisasi
KB untuk meningkatkan
komitmen masyarakat
1 2 3
- 37 -
2
MINDSET
Mendorong perubahan pola pikir masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia
Country Values (Nilai Luhur)
Pemimpin
Pendidikan
• Visioner
• Strategis
• Teladan
- 38 -
Memperkuat infrastruktur fisik dan non-fisik dalam rangka menunjang
konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi KONEKTIVITAS
3
Global Connectivity
• Dunia Usaha: Infrastruktur yang memiliki dampak langsung kepada dunia usaha, merupakan bagian
dari usaha skala besar, dapat bersifat internasional
• PPP: Infrastruktur yang memiliki kelayakan pengembalian secara bisnis, dikerjasamakan dengan swasta
Social Connectivity
• APBN: Infrastruktur yang tidak layak dikerjasamakan dengan swasta, berada di daerah terpencil,
bersifat membuka akses awal
- 39 -
Pembangunan fisik ditujukan untuk memperkuat konektivitas intra dan
antar pusat pertumbuhan ekonomi 3
PEMBANGUNAN FISIK
- 40 -
Pembangunan ICT (telematika) merupakan sarana untuk memacu
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
• Broadband Penetration 10% *
• Broadband speed 2x **
GDP
• ICT Investment 10% *** Pencipataan
Lap. Kerja • Employment rate 0.6% point
• Broadband Penetration 10% * Produktivitas
Pekerja • Labor productivity growth 1.5%
• GDP 0.1% - 1.4% point
• GDP 0.3% point
ICT Driver Improvement
Note :
* : ITU, 2002, Impact of BB on the Economy
** : Ericsson, Arthur D. Little and Chalmers University of Technology, 2011
*** : Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET), 2006, ICT and Employment
3
KONEKTIVITAS
- 41 -
ICT (telematika) merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan
ekonomi di Korea Selatan 3
KONEKTIVITAS
0
2
4
6
8
10
12
141.200
1.000
800
600
400
200
0
2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997
GDP, USD Billion
Kontribusi Sektor ICT thd GDP Korea Selatan ICT Sector
Contribution (%)
- 42 -
Pertanian Industri Knowledge-based Science-based
Perekonomian Indonesia, yang saat ini berbasis industri, harus bertransformasi
dengan didukung oleh inovasi dan teknologi
Inovasi dan Teknologi
Sumber: Biro Pusat Statistik
Transformasi Sektoral Perekonomian Negara
36%
15%
13%
24%
2.4%
7%
Sektor Pertanian Sektor Industri Sektor Jasa
%Tenaga Kerja
% GDP
Kondisi Indonesia saat ini
- 43 -
Produktivitas sektor pertanian di Amerika Serikat meningkat tajam didukung inovasi
dan teknologi
Pertanian “Heavy” Industry
Atomic – Nuclear Energy
Space Industry
IT Hi-Tech “Light”
Industry
Tekstil Iron & steel,
untuk
membangunrel
kereta
sepanjang
45,000 km pada
tahun 1840 -
1860
Otomotif (1910s)
Pada saat
Perang Dunia
untuk
membuat
bom atom
Pada saat
Perang
Dingin
Komputer
Internet
Mobile phone
Bio-technology
Nano-
technology
Nerve-
technology
Quantum-
technology
90% penduduk AS di tahun 1800an tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian di
sektor pertanian saat ini kurang dari 2% (sekitar 4.5 juta orang)
Akan tetapi dengan pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, produktivitasnya
naik sangat tajam
– Di tahun 1820, 1 petani dapat memberi makan 4.5 orang
– Saat ini, 1 petani dapat memberi makan 100 orang
Transformasi Sektor Industri di AS
- 44 -
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
Primary
goods
Light
industry
goods
Light &
heavy
industry
goods
Heavy industry goods &
electronic products
Electronic &
transport
products
Mendirikan GRIs
(e.g. KIST)
Mendirikan MOST in 1967
Membangun Daedeok
Science Town di tahun
1974
Membangun
Infrastuktur R&D Mempromosikan
R&D
Implementasi program
R&D nasional
Mempromosikan
Universitas berbasis
penelitian (e.g. SRC, ERC)
Meningkatkan Inovasi
Teknologi
Meningkatkan efisiensi
investasi di R&D (koordinasi
IPTEK dengan kebijakan
terkait)
Perencanaan Total Roadmap
Kebijakan berorientasi Industri
Kebijakan berorientasi teknologi
Arah
kebijakan
Ilmu
Pengetahu
an dan
Teknologi
Perubahan
Fokus
Industri
Tren
Kebijakan
Korea Selatan melakukan investasi yang besar di R&D untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi berorientasi teknologi
- 45 -
4M/16M DRAM
Government-led
intensive development
’80s
CDMA technology
development
Government-led R&D
Early ’90s
64M/256M DRAM
Private initiative R&D
’90s
Support for market
creation & extension
Market Extension
Mid ’90s
Govt –led fundamental establishment
’70s
Extension of private research institutes Security of manufacturing tech & quality
Continuous private R&D investment
’80s~’90s
Market share of 40.4% (’06)
World’s No.1
’00s
Market share of 10.2% (’06)
World’s No.3
’00s
Market share of 17.8%(’06)
World’s No.3
’00s
Ship building
Mobile Phone
Semi- conductor
Sumber: KISTEP – Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning (Prof. June Seung Lee)
Korea Selatan fokus berinvestasi pada pengembangan industri industri
dasar sebelum akhirnya menguasai dunia dengan industri terapannya
Ship research center establishment
HR development & supply
from university
- 46 -
Oleh karena itu, Indonesia perlu mentransformasikan pembangunan ekonomi
menuju ekonomi berbasis produktivitas
Perekonomian
berbasis buruh
murah dan
sumber daya alam
Perekonomian
berbasis
produktivitas yang
didukung oleh
SDM berkualitas
dan teknologi