KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PENDIDIKAN … 2... · Cakupan Materi 1. Landasan Yuridis 2....
Transcript of KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PENDIDIKAN … 2... · Cakupan Materi 1. Landasan Yuridis 2....
KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASIPENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL
Disampaikan pada Pelatihan Calon AsesorTahun 2018
http://www.banpaudpnf.or.id
Cakupan Materi
1.
Landasan Yuridis
2.
Kelembagaan BAN PAUD dan PNF
3.
Tata Kelola
BAN-PROVINSI
4.
Ruang LingkupAkreditasi
6.
MekanismeAkreditasi
7.
Perangkat akreditasi
8.Sistem Penilaian
5.
Pengertian, Penjaminan dan
Pengendalian MutuAsesor
-1-Landasan Yuridis
Landasan Yuridis
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
2. PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No 13 tahun 2018 tentang BadanAkreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan BadanAkreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini danpendidikan Non Formal
4. Kepmendikbud No. 011/P/2018 tentang PengangkatanAnggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022
5. SK Kepala Balitbang Kemdikbud No. 028/H/MS/2014 tentang Instrumen Akreditasi PAUD-LKP-PKBM
6. SK BAN PAUD dan PNF
1
1. UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1) Pasal 1 Ayat 12: Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikanformal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
2) Pasal 1 Ayat 13: Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
3) Pasal 1 Ayat 14: Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yangditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukanmelalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan danperkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasukipendidikan lebih lanjut ;
4) Pasal 1 Ayat 22: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalamsatuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
5) Pasal 26 Ayat 1: Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yangmemerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah,dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikansepanjang hayat;
Landasan Pelaksanaan Akreditasi (1)
6) Pasal 60 Ayat 1: Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan
7) Pasal 60 Ayat 2: Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk
akuntabilitas publik
8) Pasal 60 Ayat 3: Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka
9) Pasal 60 Ayat 4: Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, 2, 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
10) Pasal 61 ayat 3: Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan
dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai
pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi
Landasan Pelaksanaan Akreditasi (2)
UU NO 23 TAHUN 2014
• Lampiran UU RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (PembagianUrusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan DaerahKabupaten/Kota
• Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar,pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal merupakan urusanpemerintah pusat
• Akreditasi merupakan kewenangan pemerintah pusat
1. PP NO.13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO.19 TAHUN 2005
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Landasan Pelaksanaan Akreditasi (3)
1) Pasal 1 Ayat 32: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan;
2) Pasal 2 Ayat 2: Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai
dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
3) Pasal 86 Ayat 1: Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan
satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan;
4) Pasal 86 Ayat 2: Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh
Pemerintah untuk melakukan akreditasi;
Landasan Pelaksanaan Akreditasi (4)
5) Pasal 86 Ayat 3: Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaibentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensifdengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan;
6) Pasal 87 Ayat 1-5:(1.c.) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)
dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF terhadap program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN PAUD dan PNF dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur.
(2.a.) Pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi olehbadan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3) BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c.) berada di bawah danbertanggung jawab kepada Menteri
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Landasan Pelaksanaan Akreditasi (5)
7) Pasal 89 Ayat 5: Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1
diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang Terakreditasi atau oleh Lembaga
Sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah
sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi;
dan
8) Pasal 92 Ayat 5: BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasi
penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan
yang diakreditasi, kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
Penjelasan atas PP RI No.13 Tahun 2015 pada Bagian Umum:
1) Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF
perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
2) Badan Akreditasi Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam
pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah
PERMENDIKBUD No 13 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional
PAUD dan PNF
1. Tugas BAN PAUD dan PNF berdasarkan pasal 8 poin (g) membina dan mengevaluasiBAN PAUD dan PNF Provinsi
2. Dalam pelaksanaan akreditasi pasal 11 poin (b) BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BANPAUD dan PNF Provinsi.
3. Susunan Organisasi BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan Pasal 12 :
a. poin (3) BAN PAUD dan PNF Provinsi masing-masing berjumlah gasal paling sedikit5 orang dan paling banyak 15 orang berdasarkan kebutuhan masing-masingProvinsi.
b. Poin (5) Jumlah dan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan oleh KetuaBAN PAUD dan PNF
4. Pasal 15 poin (2) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat diusulkan untukdiberhentikan apabila tidak memiliki kinerja, integritas dan dedikasi terhadapmelaksanakan tugas dan poin (4) pemberhentian Anggota PAUD dan PNF Provinsiberdasarkan hasil evaluasi BAN dan ditetapkan melalui rapat pleno BAN.
Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi (Pasal 17)
a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN;
b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasukpenilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
c. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasiberbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan SatuanPendidikan dan prioritas BAN;
e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaanAkreditasi;
f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait,penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan olehBAN;
i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN;
Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi (Pasal 17) lanjutan..
j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, danrekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalamrangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi danperingkat terakreditasi;
n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi dikabupaten/kota;
o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
p. melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan
q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.
Sarana dan Prasarana, dan Pertanggungjawaban Anggaran
(BAB VII Pasal 23)
1. Untuk mendukung kegiatan Akreditasi, BAN dan BAN Provinsi mendapatdukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Kementerian.
2. BAN Provinsi bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau PusatPengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat/BalaiPengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
http://www.banpaudpnf.or.id
LANDASAN YURIDIS PAUD
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan olehSatuan PNF
4. Permendiknas No.63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Instruksi Presiden No 5/2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan SeksualTerhadap anak
9. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam No 3489/2016 tentang Kurikulum RA
http://www.banpaudpnf.or.id
LANDASAN YURIDIS LKP
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi
Bagi Peserta Didik Kursus - Belajar Mandiri
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji
Pada Kursus dan Pelatihan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar
Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan
http://www.banpaudpnf.or.id
LANDASAN YURIDIS LKP
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar
Pengelola Kursus
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2015 tentang
Standar kualifikasi dan kompetensi instruktur pada kursus dan pelatihan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026 Tahun 2016 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
http://www.banpaudpnf.or.id
LANDASAN YURIDIS PKBM
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk
Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses
untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 49 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
http://www.banpaudpnf.or.id
LANDASAN YURIDIS PKBM
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Permendiknas No. 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan
Pengawas Satuan Pendidikan Pendidikan (Termasuk tutor Program Paket A, Paket B,
Paket C, Paket C Kejuruan atau Program Pendidikan Kesetaraan)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD
DAN PNF.
-2-Kelembagaan BAN PAUD dan PNF
Kelembagaan BAN PAUD dan PNF
1. Visi dan Misi BAN PAUD dan PNF
2. Tujuan dan Manfaat AKreditasi
3. Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF
2
Menjadi lembaga yang mandiri,
terpercaya dan berkualitas untuk
menghasilkan layanan prima
dalam akreditasi program dan satuan
PAUD dan PNF
1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi PAUD dan PNF;
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi PAUD dan PNF
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi PAUD dan PNF
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layananakreditasi PAUD dan PNF
5. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan akreditasi PAUD dan PNF
6. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi PAUD dan PNF
Visi dan Misi BAN PAUD dan PNF
VISI MISI
untuk pengendalian dan penjaminan mutu
pendidikan program dan satuan PAUD dan PNF di
wilayah RepublikIndonesia
1. Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan
kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan
internasional
2. Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya meningkatkan
mutu program PAUD dan PNF
3. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat
sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan PAUD
dan PNF.
4. Sebagai peta mutu pendidikan di satu wilayah dan secara nasional
5. Dapat mengakses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan
masyarakat
Tujuan dan Manfaat Akreditasi PAUD dan PNF
TUJUAN MANFAAT
PP 13 th 2015 pasal 92 ayat (5) BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasipenjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang
diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
Akreditasi Sebagai Penjaminan Mutu
Fungsi Akreditasi
1. Perlindungan sosial kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan
2. Quality Assurance Akreditasi harus mengarahkan lembaga untuk menjaga dan
meningkatkan mutu pendidikan
Fungsi di atas dapat berjalan dengan adanya penilaian yang dilakukan dengan perangkat
akreditasi melalui aspek :
1. Aspek Compliance (mendeteksi keberadaan pemenuhan butir) Kondisi saat ini.
2. Aspek Performance (mendeteksi pelaksanaan setiap butir ) Akreditasi ke depannya.
Untuk mencapai akreditasi yang menekankan pada aspek performance maka perangkat
akreditasi harus selalu dinamis, mengikuti perkembangan, mengadopsi butir-butir dari Best
Practice.
Pengembangan perangkat akreditasi dapat dilakukan melalui Reverse Engineering (rekayasa
terbalik).
Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF
ASESOR
KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI
SEKRETARIAT
BAN PAUD dan PNF PROVINSI- Ketua- Sekretaris- Anggota
KOMISI RENBANG-SMM-SIMA *)
KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR
BAN PAUD dan PNF- Ketua- Sekretaris- Anggota
SEKRETARIAT
KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI
KOMISI SIMAKOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR
KOMISI SMMKOMISI
RENBANG
ADMINISTRASI KEUANGAN
ADMINISTRASI KEUANGAN
Anggota BAN PAUD dan PNF Periode 2018 – 2022(Kepmendikbud No. 011/P/2018)
Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Ketua
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Sekretaris
Ade Cahyana, M.Sc.
Anggota
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Anggota
Dr. Atiyah Suharti, M.Pd.
Anggota
Bahruddin
Anggota
Dr. Biyanto, M.Ag.
Anggota
Dr. Eneng Darol, M.Si
Anggota
Dr. Firman Hadiansyah
Anggota
Dr. Gutama, M.Pd.
Anggota
Dr. Habiburrahman, M.Pd
Anggota
Dr. Hibana, S.Ag,M.Pd.
Anggota
Nasrullah, SE, M.Si(Han)
Anggota
Prof. Dr. Netti Herawati, M.Si.
AnggotaDr. Nugaan Yulia Wardhani S.
Anggota
Komisi BAN PAUD dan PNF
Ketua Supriyono
Sekretaris Irma Yuliantina
Komisi Perencanaan dan PengembanganAgus Setyo Budi
Nugaan Yulia Wardhani S.
Komisi Pelaksanaan Akreditasi
Atiyah Suharti
Eneng Darol Afiah
Habiburrahman
Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor
Bahruddin
Gutama
Hibana
Netti Herawati
Komisi Sistem Informasi dan Manajemen AkreditasiAde Cahyana
Biyanto
Komisi Sistem Manajemen MutuFirman Hadiansyah
Nasrullah
Kelompok Kerja BAN PAUD dan PNF
PAUD
Gutama
Habiburrahman
Hibana
Irma Yuliantina
Netti Herawati
LKP
Ade Cahyana
Agus Setyo Budi
Eneng Darol Afiah
Nasrullah
Nugaan Yulia Wardhani S.
PKBM
Atiyah Suharti
Bahruddin
Biyanto
Firman Hadiansyah
Supriyono
Pembagian Wilayah Binaan BAP PAUD dan PNF
No Wilayah 1Kuota
AkreditasiNo Wilayah 2
KuotaAkreditasi
No Wilayah 3Kuota
AkreditasiNo Wilayah 4
KuotaAkreditasi
No Wilayah 5Kuota
Akreditasi
1 Jawa Timur 6000 1 Jawa Barat 3750 1 Jawa Tengah 2725 1Sulawesi Selatan
1500 1Sumatera Barat
1250
2 Banten 500 2Sumatera Utara
750 2 Riau 750 2 Jambi 750 2 Lampung 1000
3 NTT 600 3 Aceh 300 3Sumatera Selatan
750 3DIYogyakarta
750 3 Bali 500
4KepulauanRiau
300 4Kalimantan Barat
600 4Sulawesi Tengah
300 4 DKI Jakarta 750 4 NTB 750
5Kalimantan Timur
500 5Kalimantan Utara
200 5Bangka Belitung
300 5 Bengkulu 500 5 Gorontalo 600
6 Papua Barat 150 6 Sulawesi Barat 300 6Kalimantan Selatan
600 6Sulawesi Utara
450 6Sulawesi Tenggara
600
7 Maluku 300 7Kalimantan Tengah
600 7 Papua 300 7 Maluku Utara 300
Jumlah 8050 Jumlah 6200 Jumlah 6025 Jumlah 5000 Jumlah 5000
Atiyah Suharti
Biyanto
Supriyono
Eneng Darol Afiah
Firman Hadiansyah
Nasrulloh
Agus Setyo Budi
Gutama
Netti Herawati
Ade Cahyana
Hibana
Irma Yuliantina
Bahruddin
Habiburrahman
Nugaan Yulia Wardhani S
Pembina Wilayah I Pembina Wilayah II Pembina Wilayah III Pembina Wilayah IV Pembina Wilayah V
-3-Tata Kelola BAN PROVINSI
http://www.banpaudpnf.or.id
KEDUDUKAN BAN PAUD DAN PNF
• BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikankepada satuan pendidikan yang diakreditasi kepada Pemerintah danpemerintah daerah.
• BAN PAUD dan PNF dalam penjaminan mutu pendidikan berdasarkan atastahapan pelaksanaan akreditasi sebagai unsur eksternal yang hasilnya (baikberupa peringkat akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikankepada setiap satuan pendidikan dan berbagai instansi penyelenggara danpembina satuan pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan,pengembangan, dan penyempurnaan mutu dalam rangka penjaminan mutupendidikan.
• Pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi dilakukanoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuanpendidikan sesuai dengan kewenangannya.
http://www.banpaudpnf.or.id
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI
• Menurut Permendikbud No 13 Tahun 2018 “Badan Akreditasi Nasional Provinsiyang selanjutnya disebut BAN Provinsi adalah badan evaluasi non struktural ditingkat provinsi yang membantu BAN-S/M atau BAN PAUD dan PNF dalampelaksanaan akreditasi”.
• BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat dibantu oleh koordinator pelaksana akreditasidi tingkat Kabupaten/Kota (pasal 12 ayat 5);
• Koordinator pelaksana akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentukberdasarkan pertimbangan BAN PAUD dan PNF; dan
• Pembinaan satuan pendidikan PAUD dan PNF menuju lembaga yang memenuhistandar nasional pendidikan dapat dilakukan oleh dinas pendidikan kab/kota.
http://www.banpaudpnf.or.id
Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi
• Melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BANPAUD dan PNF;
• Menjalankan kebijakan BAN PAUD dan PNF tentang pelaksanaan AkreditasiSatuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi SatuanPendidikan;
• Melakukan Klasifikasi Pemeriksaan Akreditasi Satuan Pendidikan berdasarkankesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaianAkreditasi;
• Merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan SatuanPendidikan dan prioritas BAN PAUD dan PNF;
• Menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaanAkreditasi dan melaporkannya kepada BAN PAUD dan PNF;
• Melakukan sosialisasi kebijakan BAN PAUD dan PNF kepada instansi pemerintahterkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
http://www.banpaudpnf.or.id
Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi
• Melakukan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi sesuai panduan BAN PAUD danPNF;
• Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BANPAUD dan PNF;
• Menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN PAUD dan PNF;
• Mengelola sistem basis data Akreditasi sesuai panduan BAN PAUD dan PNF;
• Melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi sesuai panduan BAN PAUD danPNF;
• Menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindaklanjut kepada BAN PAUD dan PNF dan pemangku kepentingan dalam rangkapenjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
• Melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkatterakreditasi dan melaporkannya ke BAN PAUD dan PNF;
• Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di kabupaten/kota;
• Melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
• Melaksanakan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF.
http://www.banpaudpnf.or.id
ORGANISASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI
Untuk mendukung tugas, BAN PAUD dan PNF Provinsi membagi tugas dan bidangkerja sebagai berikut:
• Ketua;
• Sekretaris;
• Komisi Pelaksanaan Akreditasi;
• Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor; dan
• Komisi Perencanaan dan Pengembangan, Sistem Informasi ManajemenAkreditasi, Sistem Manajemen Mutu
http://www.banpaudpnf.or.id
TUGAS KETUA DAN SEKRETARIS
KETUA
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
• Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam hubungan kerja pihak eksternal
• Pengembangan jejaring Kerjasama
• Monitoring dan Evaluasi
SEKRETARIS
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
• Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam hubungan kerja pihak eksternal
• Pembinaan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi
• Rapat Program Akreditasi PAUD dan PNF, SK dan Berita Acara Penetapan HasilRapat
• Distribusi tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
http://www.banpaudpnf.or.id
TUGAS KOMISI PELAKSANAAN AKREDITASI
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
• Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
• Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi (PKPA)
• Visitasi Akreditasi
• Validasi dan Verifikasi Akreditasi
• Rekomendasi Hasil Akreditasi ke BAN PAUD dan PNF
• Melakukan kerjasama dengan KPKA dalam kaitan dengan rekomendasipenugasan Asesor pada kegiatan akreditasi
• Pelaporan Program Komisi Pelaksanaan Akreditasi
http://www.banpaudpnf.or.id
TUGAS KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
• Pelatihan Calon Asesor
• Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor (refreshment)
• Rekomendasi Penugasan Asesor
• Penilaian Kinerja Asesor
• Koordinasi dengan KPA dalam pelaksanaan akreditasi
• Melaporkan pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya padaKPKA BAN PAUD dan PNF
• Pelaporan Program KPKA
http://www.banpaudpnf.or.id
KOMISI PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
• Pelatihan Calon Asesor
• Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor (refreshment)
• Rekomendasi Penugasan Asesor
• Penilaian Kinerja Asesor
• Koordinasi dengan KPA dalam pelaksanaan akreditasi
• Melaporkan pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya padaKPKA BAN PAUD dan PNF
• Pelaporan Program KPKA
http://www.banpaudpnf.or.id
KOMISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKREDITASI, SISTEM MANAJEMEN MUTU
Bertugas menjadi penanggung jawab (person in charge) untuk:
• Rakor Koordinasi Daerah
• Pelaporan Program Komisi Renbang, SIMA dan SMM
• Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF
• Pengolahan Data dan Informasi Hasil Akreditasi di provinsi
• Analisis Hasil Akreditasi di provinsi
• Supervisi akreditasi (monitoring dan evaluasi) ke Kabupaten/Kota
• Penanganan keluhan (complain handling) tingkat pertama
• Penanganan Banding Akreditasi tingkat pertama
http://www.banpaudpnf.or.id
KEHADIRAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BAN PROVINSI DALAM RPA
• Batas minimal kehadiran pimpinan dan anggota BAN-P dalam Rapat ProgramAkreditasi minimal adalah 90% dalam setahun.
• Laporan Kehadiran wajib dilaporkan kepada BAN PAUD dan PNF karenaberimplikasi pada pembiayaan honor rapat program akreditasi.
• Apabila Pimpinan Dan Anggota Tidak Hadir Dalam Rapat, Maka Tidak BerhakMendapatkan Hak Honor Rapat Program Akreditasi.
http://www.banpaudpnf.or.id
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI(PERMENDIKBUD NO 13 TAHUN 2018 PASAL..)
• Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat diusulkan untuk diberhentikan,apabila tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadappelaksanaan tugas.
• Pemberhentian anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat dilakukan apabila:
Tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
Menjalani hukuman;
Menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/Sekolah/Madrasah atau lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; atau
Berhalangan tetap.
• Pemberhentian anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagaimana dimaksudberdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi SMM BAN PAUD dan PNFatas dasar laporan dari pembina wilayah untuk kemudian diputuskan di dalamRPKA BAN PAUD dan PNF.
http://www.banpaudpnf.or.id
Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi
• Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BAN PAUD dan PNF Provinsididukung oleh sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
• Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dibentuk untuk mendukung programdan kegiatan di BAN PAUD dan PNF Provinsi dan di SK Kan oleh Ketua BANPAUD dan PNF Provinsi.
• Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi melaksanakan tugas meliputi TataUsaha, Akreditasi, SIMA dan Keuangan. Tata kerja sekretariat BAP PAUD danPNF diatur oleh Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi.
• Jumlah Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi mempertimbangkan jumlahSatuan Pendidikan dan keluasan wilayah ditetapkan sesuai RUK yang disetujuioleh BAN PAUD dan PNF
http://www.banpaudpnf.or.id
Lanjutan….
• Rekrutmen Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi berdasarkan kualifikasi,kompetensi (termasuk TIK), pengalaman dan dedikasi kerja yang mendukungkompetensi kerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi.
• Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja penuh waktu dengan aturanjam dan hari kerja yang berlaku.
• Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi bertanggung jawab kepada BAN PAUDdan PNF Provinsi.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tugas, dan masa tugas staf sekretariatditetapkan dalam Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
-3-Ruang Lingkup Akreditasi
Ruang Lingkup Akreditasi PAUD dan PNF
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Nonformal (PNF)
3
Ruang Lingkup Akreditasi
SATUAN PAUD SATUAN LKP SATUAN PKBM dan SKB
INSTRUMEN
PAUD
INSTRUMEN
LKP
INSTRUMEN
PKBM, LKP, PAUD
& Satuan PNF SEJENIS
4. Pengertian, Penjaminan dan Pengendalian Mutu
Asesor
• Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.
Pengertian Asesor
Penjaminan dan Pengendalian Mutu Asesor
• Dalam PERMENDIKBUD no 13 tahun 2018 Pasal 9 Disebutkan: “dalammenjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan timadhoc sesuai kebutuhan”.
• Asesor berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan pembinaan BAN PAUD dan PNF
• BAN PAUD dan PNF menetapkan daftar nama Asesor untuk Penugasan: Pemeriksaan Kelayakan Pemeriksaan akreditasi (PKPA) , Visitasi, dan Validasidengan kriteria yang ditetapkan.
• BAN PAUD dan PNF melakukan evaluasi penugasan dan kinerja asesor
• BAN PAUD dan PNF Provinsi menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi atas ketentuan BAN PAUD dan PNF
http://www.banpaudpnf.or.id
PENUGASAN ASESOR
• Penugasan asesor untuk melaksanakan tugas-tugas terkait proses akreditasi menjadikewenangan BAN PAUD dan PNF.
• Dalam pelaksanaan akreditasi di provinsi BAN PAUD dan PNF Provinsi memetakanasesor yang sudah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF dalam Sistem PenilaianAkreditasi (Sispena) untuk melakukan penilaian.
• BAN PAUD dan PNF melakukan kontrol atas pemetaan asesor yang dilakukan olehBAN PAUD dan PNF Provinsi.
• BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan penilaian atas kinerja asesor yang bertugassebagai pertimbangan dalam penugasan-penugasan selanjutnya.
• Asesor dapat melakukan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF.
• Setiap tahunnya BAN PAUD dan PNF merencanakan program peningkatan mutuasesor guna menjaga kompetensi dan integritas mereka di dalam menjalankantugasnya.
• BAN PAUD dan PNF melakukan evalusi secara berkala terhadap Asesor
• Asesor dapat diberhentikan apabila tidak mempunyai kinerja, integritas dan dedikasiterhadap pelaksanaan tugasnya dan melakukan pelanggaran kode etik.
-5-Mekanisme Akreditasi
Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF
1. Persyaratan Akreditasi
2. Tahapan Akreditasi (Klasifikasi Permohonan
Akreditasi, Pemeriksaan Kelayakan
Permohonan Akreditasi Program dan/atau
Satuan, Visitasi, Validasi dan Verifikasi,
Penetapan Hasil Akreditasi)
3. Penilaian Dokumen dan Implementasi5
Persyaratan Umum
Mengajukan permohonan akreditasikepada BAN PAUD PNF melalui Sistem
Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD danPNF
Lembaga harus memiliki NPSN (NomorPokok Satuan Pendidikan Nasional) dan
mengisi Dapodik
Memiliki Izin Penyelenggaraan/ IzinOperasional /Izin Pendirian Program yang
diajukan akreditasinya dari DinasPendidikan Kabupaten/Kota/Kemenag, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah
lainnya yang berwenang
Memiliki akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi yang
berwenang di atasnya
Program yang diajukan akreditasinya telahberoperasi minimal 1 tahun
Menggunakan prasarana yang didukungdengan dokumen yang sah (Sertifikat
Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian
Pemanfaatan Prasarana)
1 4
2 5
3 6
Persyaratan Khusus (1)
• Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaranterakhir, komulatif seluruh jenis program TK/RA/BA, KB, TPAdan SPS.
• Memiliki minimal 1 (satu) pendidik berijazah S1 PAUD/Kependidikan/ Psikologi untuk layanan TK/RA/BA.
• Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA dengan SertifikatDiklat PAUD untuk KB, TPA, SPS.
• Catatan: Jika PAUD hanya memiliki Pendidik yang berijazahD4 atau S1 Non kependidikan, harus memiliki minimal 1(satu) pendidik bersertifikat Diklat PAUD.
PERMOHONAN AKREDITASI PAUD
Persyaratan Khusus (2)
• Jumlah peserta didik minimal 20 orang/tahun (kumulatif
semua program)
• Sudah meluluskan minimal 4 angkatan/rombongan
belajar selama beroperasi (dibuktikan dengan daftar
nama lulusan)
• Memiliki pendidik yang berkompetensi relevan di
bidangnya pada setiap program (dibuktikan dengan
sertifikat)
PERMOHONAN AKREDITASI LKP
Persyaratan Khusus (3)
• Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif semua program),
dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada tahun ajaran
terakhir.
• Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program yang
diajukan (Memiliki Guru Mata Pelajaran Berkualifikasi S1 untuk Paket A,B,C)
• Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan (Paket A,
B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri),
Kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan Ijin Operasional
• Jika PKBM hanya mengajukan 1 (satu) program, maka Program yang
tidak diajukan akreditasinya minimal telah beroperasi 1 tahun dengan
didukung dokumen pada Standar Isi, Proses dan Pendidik (SIPRODIK)
PERMOHONAN AKREDITASI PKBM
OFF LINE ON LINE
Kenapa Harus Online……?
• Data lebih akurat karena terkoneksi denganDapodik
• Memudahkan pendataan dan tindak lanjutpembinaan
• Memudahkan lembaga untuk pengajuanakreditasi
• Lembaga dapat melihat secara online proses akreditasi
• Ketercapaian lembaga terhadap pemenuhandelapan standar nasional pendidikan dapatdiketahui secara terperinci
• Aktualisasi dari perwujudan masyarakat abad21 (digital community)
• Pelaksanaan tahapan akreditasi lebih efisien, transparan dan akuntabel
Sistem Penilaian Akreditasi 2018
2017 2018
PAUD dan PNF
Evaluasi Diri Satuan
(EDS) secara online
BAN PROVINSI
Visitasi
BAN PAUD dan PNF
Pengumuman Hasil
Akreditasi
INFORMASI AKREDITASI
• DAPODIK → Basis
Data Akreditasi
• Hasil Akreditasi
Terintegrasi
Validasi dan Verifikasi
Penetapan Hasil Akreditasi
Verifikasi hasil Visitasidan Validasi
• Mengajukan
Permohonan
• Mengisi Pernyataan
dan Dokumen
• Mengisi Evaluasi Diri
Satuan
Pemeriksaan Kelayakan
Permohonan Akreditasi (PKPA) Program
dan/atau Satuan
Sertifikat Akreditasi
Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
Proses Akreditasi PAUD dan PNF
Pemanfaatan Dapodik pada Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) PAUD dan PNF
Akses Aplikasi Nomor Induk Asesor (NIA)
Input Nilai Akreditasi Lembaga
Akses Aplikasi
User dan Password NPSN
DAPODIK
LEMBAGA
ASESOR BAN PROVINSI
Verifikasi Permohonan Akreditasi
Masyarakat Umum
1. Ijin Operasional2. Daftar Siswa3. Daftar Pendidik4. Tenaga kependidikan5. Daftar Sarana dan
Prasaran6. Daftar Lulusan
Hasil Akreditasi PAUD dan PNF
Hasil AkreditasiTerverifikasi
Nilai AkreditasiDari Asesor
• Mengisi Permohonan• Mengisi Pernyataan &
Dokumen• Mengisi Instrumen
Evaluasi Diri Satuan (EDS)
PAUD DAN PNF
Data Referensi PAUD & PNF
1
2
3
4
5
6
7
89
Informasi NilaiAkreditasi
Proses Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF secara Online
BA
N P
AU
D
DA
N P
NF
BA
N
PR
OV
INSI
ASESO
RLE
MB
AG
A
Evaluasi Diri Satuan(EDS)
KlasifikasiPermohonan
Akreditasi
PemetaanAsesor
PemerikasaKelayakan
Visitasi
(10 hari kalender proses visitasi
+ 5 hari proses upload data)
Validasi dan Verifikasi(3 Hari)
Penetapan Hasil
Akreditasi
7 Hari
Pemetaan AsesorVisitasi
Pemetaan AsesorValidasi dan
Verifikasi(3 Hari)
15 hari
3 hari3 hari
3 hari
7 hari
Di BAN-P : 27 Hari + Penetapan di Pusat : 7 hari
Total : 34 hari
YaTi
dak
BULAN KE-1 BULAN KE-2
Pemeriksaan Kelayakan
Permohonan Akreditasi (PKPA)
(3 hari pemeriksaan EDS )
3 hari
Ya
Masa Pemberlakuan Akreditasi
Akreditasi pada program dan satuanPAUD dan PNF berlaku selama 5 (lima) tahun
Program dan satuan pendidikanwajib mengajukan permohonanuntuk diakreditasi kembali kepadaBAN PAUD dan PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakuakreditasi berakhir
Status Tidak Terakreditasi (TT) dapat mengajukan permohonandi tahun berikutnya
Status terakreditasi C dapatmengajukan kembali 2 tahunberikutnya
Pengajuan Banding Status Akreditasi
Banding adalah permintaan dari lembaga penyelenggara PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dirasakan merugikan yang dibuat BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF.
Permohonan Banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 1 bulan sejaktanggal SK Akreditasi diumumkan di Website BAN PAUD dan PNF
Banding dilakukan dengan mengikuti Panduan Pengajuan Banding Akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF
-6-Perangkat Akreditasi
Perangkat Akreditasi
6
1. Kisi-Kisi Instrumen Akreditasi
2. Instrumen Akreditasi
3. Rubrik Penilaian Akreditasi
4. Aplikasi Penilaian Akreditasi
Instrumen Akreditasi
8 - STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
VARIABEL SETIAP STANDAR
INDIKATOR SETIAP VARIABEL
1. UU RI No. 20/2003 SISDIKNAS
2. PP RI No. 19/2005 SNP
3. PP RI No. 32/2013 PERUBAHAN I PP RI No.19/2005
4. PP RI No. 13/2015 PERUBAHAN II PP RI No.19/2005
5. PERATURAN MENTERI TERKAIT SERTA KARAKTERISTIK PROGRAM &
SATUAN ( PAUD – LKP – PKBM)
BUTIR INSTRUMEN AKREDITASI
Instrumen Akreditasi PAUD dan PNF
1. Dirancang oleh Tim Ahli/Pakar berdasarkriteria yang ditetapkan Rapat Pleno BAN PAUD & PNF
2. Proses Penyusunan: Penyusunan Draft, Ujicoba, Rekomendasi BSNP dan Rapat PlenoBAN PAUD & PNF
3. Ditetapkan oleh Kabalitbang Kemdikbuddengan SK Nomor: 028/H/MS/2014 tanggal16 Juli 2014 tentang Penetapan Kriteria danPerangkat Akreditasi PNF
INSTRUMEN AKREDITASIPAUD & PNF
2014
Perangkat Instrumen Akreditasi
1. KISI-KISI INSTRUMEN AKREDITASI
2. INSTRUMEN AKREDITASI
3. RUBRIK PENILAIAN AKREDITASI
4. APLIKASI PENILAIAN AKREDITASI
PAUD
Status Butir Instrumen
Butir berstatus
MAJOR
adalah butir instrumen yang harus dipenuhi karena sangat
signifikan mempengaruhi pencapaian mutu PAUD, LKP dan
PKBM berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
Butir berstatus
MINOR
adalah butir instrumen yang seharusnya dipenuhi karena
signifikan mempengaruhi pencapaian mutu PAUD, LKP dan
PKBM berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
Butir berstatus
OBSERVED
adalah butir instrumen yang sebaiknya dipenuhi karena cukup
signifikan mempengaruhi pencapaian mutu PAUD, LKP dan
PKBM berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
Instrumen Akreditasi Satuan
ISI
PP NO.13/2015
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
KOMPETENSI LULUSAN
PROSES
PENDIDIK &
TENAGA KEPENDIDIKAN
SARANA
PRASARANA
PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN
PENILAIAN PENDIDIKAN
Struktur Status Butir
STANDAR PAUD LKP PKBM
STATUS Mj Mn Ob Mj Mn Ob Mj Mn Ob
KOMPETENSI LULUSAN 2 1 0 1 2 0 1 1 0
ISI 3 8 1 3 7 1 2 5 1
PROSES 2 7 1 4 7 3 1 6 0
PTK 2 2 0 2 3 1 2 2 2
SARPRAS 4 3 0 7 2 2 4 2 0
PENGELOLAAN 6 10 1 5 13 1 12 10 6
PEMBIAYAAN 1 3 0 1 3 1 1 3 1
PENILAIAN 2 1 0 4 2 2 5 0 5
TOTAL BUTIR 22 35 3 27 39 11 28 29 15
Penilaian Dokumen Berdasar Rubrik
1. KEBERADAAN DOKUMEN
2. KELENGKAPAN BERDASAR KRITERIA/KETENTUAN
3. KESESUAIAN DENGAN IMPLEMENTASI
4 3 2 1 0
ADA LENGKAP SESUAI
TIDAK ADA ATAU
TIDAK SESUAI
Status Butir, Skor dan Nilai Akreditasi
SKOR BUTIR BERDASARKAN
RUBRIK PENILAIAN
BOBOT
STATUS
BUTIR
MAJOR 4
MINOR 3
OBSERVED 1
0
1
2
3
4
-7-Sistem Penilaian
Sistem Penilaian Akreditasi
7
1. Penilaian dan Peringkat Akreditasi
2. Persyaratan Capaian Status Akreditasi
Peringkat Akreditasi
TERAKREDITASI :
• PERINGKAT A
• PERINGKAT B
• PERINGKAT C
TIDAK TERAKREDITASI
Penilaian Dan Peringkat Akreditasi PAUD
1. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 655 – 784 Terakreditasi A
2. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 524 – 654 Terakreditasi B
3. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 392 – 523 Terakreditasi C
4. Nilai akhir Akreditasi < 392 Tidak Terakreditasi
Penilaian Dan Peringkat Akreditasi LKP
1. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 787 – 944 Terakreditasi A
2. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 630 – 786 Terakreditasi B
3. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 472 – 629 Terakreditasi C
4. Nilai akhir Akreditasi < 472 Tidak Terakreditasi
Penilaian Dan Peringkat Akreditasi PKBM
1. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 731 – 876 Terakreditasi A
2. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 585 – 730 Terakreditasi B
3. Nilai Akhir Akreditasi sebesar 438 – 584 Terakreditasi C
4. Nilai akhir akreditasi < 438 Tidak Terakreditasi
Kriteria Penilaian Akreditasi BAN PAUD dan PNF
1. 100% butir instrumen yang berstatus MAJOR tidak ada yang
memperoleh skor 0 di 8 standar.
2. 75% butir instrumen yang berstatus MAJOR tidak boleh kurang
dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8
standar.
3. Skor pada butir instrumen Standar Isi, Proses dan Pendidik yang
berstatus MAJOR tidak boleh kurang dari skor 2.
Program dan satuan PAUD dan PNF Tidak Terakreditasi, jika tidak
memenuhi ketiga persyaratan di atas.
BAN PAUD dan PNF GENERASI C (2018 – 2022)
TERIMA KASIH