ke KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN · PDF fileIndikator penilaian untuk komponen ini...

ke

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/ 231 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN

TELADAN

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan yang diarahkan untuk peningkatan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya pelaksanaan pemilihan KUA kecamatan teladan sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan KUA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/317 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) Teladan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA;

8. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama;

9. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TELADAN.

KESATU : Pedoman Penilaian KUA Kecamatan Teladan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/ 231 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TELADAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang KUA Kecamatan sebagai unit teknis terdepan memiliki posisi dan

kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara menyeluruh di mata masyarakat. KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan yang memiliki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas.

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, KUA dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, meliputi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; Penyususnan statistik dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA; Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA; Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Kemasjidan, bimbingan syariah, serta penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA harus meningkatkan profesionalismenya dalam melayani masyarakat, untuk itu perlu mendapat perhatian dalam pembinaan, evaluasi, dan penilaian kinerja seluruh unsur yang ada di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian pelayanan pada KUA Kecamatan diperlukan penilaian kinerja KUA Kecamatan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu diperlukan pedoman pelaksanaan penilaian KUA Kecamatan Teladan.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud :

Pedoman Penilaian KUA Kecamatan Teladan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tim penilai dalam pelaksanaan penilaian KUA Kecamatan teladan.

2. Tujuan:

a. Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan penilaian KUA Kecamatan Teladan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

b. Terciptanya kesamaan pola penilaian.

c. Terlaksananya penilaian yang objektif dan transparan.

d. Terpilihnya unit pelayanan masyarakat yang representatif.

C. Sasaran Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja unit pelayanan KUA Kecamatan secara efektif sehingga menghasilkan predikat KUA Kecamatan Teladan dalam rangka meraih penghargaan citra pelayanan prima.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan Penilaian KUA Kecamatan Teladan, Tata Cara Penilaian, Organisasi dan Mekanisme, Penetapan Juara, Penghargaan dan Pendanaan, serta Pembinaan dan Tutup.

E. Pengertian Umum Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam.

2. Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan adalah tim yang ditetapkan Kementerian Agama secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, dan Nasional yang bertugas melakukan penilaian terhadap KUA Kecamatan.

3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

BAB II PERSYARATAN, KOMPONEN PENILAIAN

A. Persyaratan 1. KUA Kecamatan yang diusulkan belum pernah menjadi pemenang pada

penilaian KUA Teladan tingkat Nasional tahun sebelumnya.

2. Masa jabatan Kepala KUA Kecamatan minimal 2 tahun.

B. Komponen Penilaian Komponen dan indikator penilaian sebagai berikut:

1. Visi, misi, dan motto pelayanan

Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi:

a. Adanya visi dan misi yang diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan.

b. Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.

c. Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan.

2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan.


a. Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan yang mengacu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sistem dan prosedur baku meliputi Standar Operasional Prosedur.


a. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

b. Penetapan uraian tugas yang jelas

4. Sumber Daya Manusia

Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi: sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan.


a. Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai

b. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

c. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

d. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

e. Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

f. Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.


a. Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal

b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)

c. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)

6. Penanganan Pengaduan

Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola penanganan pengaduan, serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai aturan yang berlaku.


a. Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan

b. Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan

c. Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survei IKM.


a. Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian

b. Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian

c. Rata –rata skor IKM yang diperoleh

d. Tindak lanjut dari hasil survei IKM

8. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan, wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan informasi kepada pengguna layanan.


a. Penyampaian informasi melalui website

b. Sistem pengelolaan administrasi nikah

c. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan melalui website

9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan

Komponen ini berkaitan dengan penentuan target pelayanan serta tingkat pencapaian target tersebut.


a. Penetapan target kinerja pelayanan

b. Tingkat Pencapaian target kinerja.

10. Performance KUA meliputi :

1. Test tertulis dan wawancara;

2. Pembacaan dan pemahaman al-Qur’an, khutbah nikah dan baca kitab munakahat;

3. Pemahaman hukum positif perkawinan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Metode Penilaian Dalam melaksanakan penilaian terhadap KUA Kecamatan Teladan digunakan metode sebagai berikut:

Metode Penilaian meliputi 2 tahapan :

1. Kunjungan lapangan dan penelaahan dukumen :

a) Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan kegiatan KUA Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk dokumentasi dan visualisasi riil.

b) Penelaahan dokumen yaitu meneliti dokumen hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dan profil KUA Teladan yang diselenggarakan oleh tim tingkat provinsi, kabupaten/kota.

2. Penilaian terhadap Performance KUA melalui wawancara dan test tertulis.

BAB III TATA CARA DAN BOBOT PENILAIAN

Penilaian terhadap KUA Kecamatan sebagai unit pelayanan masyarakat terbaik dilakukan oleh Tim Penilai, dengan menggunakan formulir penilaian (sebagaimana terlampir) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Cara Penilaian 1. Melakukan verifikasi terhadap KUA Kecamatan secara langsung,

melakukan identifikasi semua komponen pelayanan dan memberikan apresiasi terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan serta wawancara langsung dengan pemberi dan penerima pelayanan.

2. Melakukan test tertulis, test pembacaan Kitab tentang Munakahat, test pembacaan dan pemahaman Al-Quran dan membaca khutbah nikah.

3. Mempertimbangkan pendapat, laporan, pengaduan informasi masyarakat, baik yang disampaikan langsung atau melalui media massa tertentu dan temuan pemeriksaan.

Mekanisme penilaian dan pengusulan KUA Kecamatan Teladan dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Penilai Tingkat kabupaten/kota melaksanakan penilaian terhadap KUA Kecamatan pada bulan Maret, selanjutnya Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengusulkan secara tertulis hasil penilaian tersebut kepada Kanwil Kementerian Agama.

b. Tim Penilai Tingkat provinsi melaksanakan penilaian terhadap KUA Kecamatan pada bulan April-Mei yang diusulkan oleh masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama mengusulkan secara tertulis hasil penilaian tersebut kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

c. Tim Penilai Tingkat Kementerian Agama Pusat melaksanakan verifikasi terhadap KUA Kecamatan yang diusulkan oleh masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama pada bulan Juni-Juli.

d. Panitia penilaian tingkat nasional akan mengundang para pemenang penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat provinsi di Jakarta pada bulan Agustus 2013.

e. Tim panel ahli melaksanakan test performance Kepala KUA Kecamatan yang diusulkan oleh tim penilai pusat, dan merekomendasikan 10 peringkat KUA Kecamatan terbaik kepada tim pantuhir untuk ditetapkan sebagai pemenang.

B. Bobot Penilaian

1. Komponen penilaian lapangan memiliki bobot nilai 70%, terdiri dari :

a. Visi, misi, dan motto pelayanan

b. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

d. Sumber Daya Manusia

e. Sarana dan Prasarana Pelayanan

f. Penanganan Pengaduan

g. Indeks Kepuasan Masyarakat

h. Sistem Informasi Pelayanan Publik

i. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan

2. Penilaian terhadap performance Kepala KUA memiliki bobot nilai 30% yang terdiri dari:

a. Test tertulis dan wawancara;

b. Pembacaan dan pemahaman al-Qur’an, khutbah nikah dan baca kitab munakahat;

c. Pemahaman hukum positif perkawinan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV

ORGANISASI DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN A. Organisasi

Organisasi penilaian adalah sebagai berikut:

1. Tim Panitia Penentu Akhir (Pantuhir)

Tim Pantuhir bertugas menetapkan KUA Kecamatan Teladan yang berhak menerima predikat terbaik dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan rekomendasi tim panel ahli.

2. Tim Panel Ahli

Tim Panel Ahli bertugas melakukan validasi hasil penilaian tim penilai pusat dan merekomendasikan pemeringkatan kepada tim pantuhir.

3. Tim Penilai

Tim Penilai bertugas melakukan penilaian terhadap KUA Kecamatan secara langsung dan melakukan tabulasi, evaluasi, dan melaporkan hasil penilaian. Tim Penilai terdiri dari : Pejabat Kementerian Agama, instansi terkait, tokoh masyarakat/ulama, LSM dan media massa yang ditetapkan oleh Keputusan Kementerian Agama. Tim penilai terdiri dari:

a. Tingkat Pusat, melaksanakan penilaian terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan tingkat Nasional dengan memilih salah satu yang terbaik hasil penilaian tingkat provinsi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

b. Tingkat Provinsi, melaksanakan penilaian terhadap Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di wilayah provinsi dengan memilih salah satu yang terbaik hasil penilaian tingkat kabupaten/kota berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

c. Tingkat Kabupaten/Kota, melaksanakan penilaian terhadap Kantor Urusan agama Kecamatan yang berada di wilayahnya untuk memilih

salah satu yang terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

B. Mekanisme Penyelenggaraan 1. Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merencanakan penyelenggaraan Penilaian KUA teladan dengan Pemda setempat;

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Panitia dan Tim Penilai KUA Kecamatan Teladan;

c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan melalui surat edaran kepada para KUA Kecamatan tentang kegiatan dimaksud;

d. Proses penilaian mengacu kepada mekanisme penilaian pada bab II pedoman ini;

e. Pengukuhan juara diumumkan lebih lanjut;

f. Hasil Penilaian KUA Kecamatan Teladan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Kantor kementerian Agama disertai dengan daftar riwayat hidup para juara;

g. Juara I KUA Kecamatan Teladan menjadi peserta penilaian KUA Kecamatan teladan Tingkat Provinsi;

h. Profil juara KUA Kecamatan Teladan tingkat kabupaten/kota dikirimkan kepada Panitia tingkat provinsi.

2. Tingkat Provinsi

Penyelenggaraan Penilaian KUA Kecamatan Teladan Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Kanwil Kementerian Agama Provinsi merencanakan penyelenggaraan penilaian KUA Kecamatan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi;

b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi membentuk Panitia dan Tim Penilai dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi memberitahukan seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing tentang penyelenggaraan penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat provinsi;


e. Pengukuhan juara diumumkan lebih lanjut;

f. Hasil penilaian KUA Teladan dilaporkan kepada Gubernur dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi;

g. Juara I KUA Kecamatan Teladan menjadi peserta penilaian KUA Kecamatan teladan Tingkat Nasional;

h. Profil juara KUA Teladan tingkat provinsi dikirimkan kepada Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

3. Tingkat Nasional

Penyelenggaraan Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Nasional dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembentukan panitia dan tim penilai ditetapkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam;

b. Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi tentang Penyelenggaraan Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Nasional;

c. Pemanggilan para peserta Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Nasional melalui Surat Dirjen Bimas Islam kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi;


e. Proses Penilaian KUA Kecamatan teladan tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus;

f. Hasil Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Nasional dilaporkan kepada:

1) Menteri Agama RI;

2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

BAB V PENETAPAN JUARA, PENGHARGAAN, DAN PENDANAAN

A. Juara 1. Penetapan Juara dituangkan dalam Keputusan Tim Penilai dan

dikukuhkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

2. Juara penilaian KUA Kecamatan teladan pada setiap tingkatan terdiri dari:

a. Juara I

b. Juara II

c. Juara III

d. Juara Harapan I

e. Juara Harapan II

f. Juara Harapan III

B. Penghargaan Kepada Juara diberikan penghargaan berupa: piala, piagam dan hadiah lainnya;

LAMPIRAN FORM PENILAIAN KUA KECAMATAN TELADAN TAHUN 2013

FORM A

Nama KUA Kecamatan :

Nama Kepala KUA :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Telepon :

Fax/Email :

Jumlah Penghulu :

Jumlah Pegawai :

Jumlah Penduduk :

Jumlah Penduduk Muslim :

Data/Jumlah Peristiwa

Nikah Per Tahun :

Luas Tanah & Bangunan :

Status Tanah & Bangunan :

FORM B

STANDARISASI PENILAIAN KINERJA PELAYANAN

1. Visi, misi, dan moto (bobot 5% / nilai maksimum 50);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Visi dan misi a. Ada dan diimplementasikan dalam pelaksanaan

pelayanan 25

b. Ada dan tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan

15

c. Tidak ada tapi diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan

10

d. Tidak ada dan tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan

0

2 Motto pelayanan a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana 25

b. Ada, tidak dipahami, dan memotivasi pelaksana 15

c. Tidak ada 0

3 Publikasi Moto pelayanan

a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa

10

b. Diumumkan terbatas 7

c. Tidak diumumkan 0

2. Standar dan maklumat pelayanan (bobot 25% / nilai maksimum 250);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Penerapan dalam

Standar Pelayanan publik

a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009

200

b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009

100

c. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009

50

d. Tidak ada Standar Pelayanan 0 2 Maklumat

Pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan 50

b. Tidak ada Maklumat pelayanan 0

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur (bobot 10% / nilai maksimum 100);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Penetapan Standar

Operasional Prosedur (SOP)

a. Ada dan diterapkan 50

b. Ada, tidak diterapkan 20

c. Tidak ada 0 2 Penetapan uraian

tugas yang jelas a. Ada, dan dipampangkan 50

b. Ada, dan tidak dipampangkan 20

c. Tidak ada uraian tugas 0

4. Sumber daya manusia (bobot 17% / nilai maksimum 170);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Penerapan

pedoman kode etik Pegawai

a. Ada, dan diterapkan 30

b. Ada, tidak diterapkan 10

c. Tidak ada 0

2 Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

a. Baik 30

b. Cukup 10

c. Kurang 0

3 Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

a. Disiplin 30

b. Kurang disiplin 10

c. Tidak disiplin 0

4 Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

a. Responsif 30

b. Kurang responsif 10

c. Tidak responsif 0

5 Tingkat keterampilan

Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

a. Terampil 25

b. Kurang terampil 10

c. Tidak terampil 0

6 Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan

a. Ada, sesuai kebutuhan 25

b. Ada, tidak sesuai kebutuhan 10

c. Tidak ada 0

5. Sarana dan prasarana pelayanan (bobot 8% / nilai maksimum 80);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Sarana dan

prasarana pelayanan

a. Dipergunakan secara optimal 30

b. Dipergunakan, tidak optimal 15

C. Tidak dipergunakan 0

2 Kondisi Sarana dan prasarana pelayanan

a. Bersih 30

b. Cukup bersih 15

c. Tidak bersih 0 3 Sarana pengaduan

layanan a. Ada, dan efektif 20

b. Ada, tidak efektif 10

c. Tidak ada 0

6. Penanganan pengaduan (bobot 10% / nilai maksimum 100);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Sistem /prosedur

pengelolaan pengaduan pengguna layanan

a. Ada, dan dikelola dengan baik 30

b. Ada, tidak dikelola dengan baik 15

c. Tidak ada 0

2 Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan

a. Ada petugas khusus 30

b. Tidak ada petugas khusus 10

3 Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan

a. 71% - 100% diselesaikan 40

b. 51% - 70% diselesaikan 30

c. 10% - 50% diselesaikan 20

d. < 10% diselesaikan 10

7. Indeks kepuasan masyarakat (bobot 10% / nilai maksimum 100);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Pelaksanaan survei

IKM dalam periode penilaian

a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan 25

b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan 10

c. Tidak dilaksanakan 0 2 Survei IKM yang

dilakukan dalam periode penilaian

a. Ada dan mengacu pada Kepmenpan 25 Tahun 2004 25

b. Ada, tetapi tidak mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004

10

c. Tidak ada 0

3 Rata-rata skor IKM yang diperoleh

a. 75 – 100 25

b. 50 – 74 10

c. < 50 0 4 Tindak lanjut dari

hasil survei IKM a. Ada tindak lanjut 25

b. Tidak ada tindak lanjut 0

8. Sistem informasi pelayanan publik (bobot 7% / nilai maksimum 70);

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Penyampaian

informasi melalui website

a. Ada dan di-update 25

b. Ada dan tidak di-update 10

c. Tidak ada 0 2 Sistem pengelolaan

administrasi nikah a. Ada aplikasi SIMKAH, berfungsi dan di-update 25

b. Ada aplikasi SIMKAH, tetapi tidak berfungsi 10

c. Tidak ada 0

3 Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan melalui website

a. Sangat terbuka 20

b. Terbuka 10

c. Tidak terbuka 0

9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (bobot 8% / nilai maksimum 80)

NO INDIKATOR KONDISI LAPANGAN NILAI 1 Penetapan target

kinerja pelayanan a. Ada 40

b. Tidak ada 0

2 Tingkat Pencapaian target kinerja

a. Tercapai/Melampaui (> 100%) 40

b. Tidak Tercapai (80% - 99% ) 30

c. Tidak Tercapai (40% - 79 %) 20

d. Tidak Tercapai (<40%) 0

TOTAL NILAI 1000

FORM C

REKAPITULASI NILAI AKHIR PENILAIAN KUA KECAMATAN TELADAN

KUA Kecamatan :

Nama Kepala KUA :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Telp./Fax :

Email : 1. Untuk Penilaian Lapangan = 70%

NO Komponen

Visi, misi, dan motto pelayanan

(K1)

Komponen Standar

Pelayanan dan

Maklumat Pelayanan

(K2)

Komponen Sistem,

Mekanisme, dan

Prosedur

(K3)

Komponen Sumber

Daya Manusia

(K4)

Komponen Sarana

dan Prasarana Pelayanan

(K5)

Komponen Penangan

an Pengadua

n

(K6)

Komponen Indeks

Kepuasan Masyarak

at

(K7)

Komponen Sistem

Informasi Pelayanan

Publik

(K8)

Komponen Produktivitas dalam pencapaian target

pelayanan

(K9)

NILAI TOTAL

KOMPONEN NTK=

(K1+K2+K3+

K4+K5+K6+K7+K8+K9) X 70%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Untuk Penilaian Performance Kepala KUA = 30%

NO TEST

TERTULIS

(T)

TEST WAWANCARA

(W)

TEST MEMBACA

KITAB MUNAKAHAT

(BK)

TEST BACA AL QUR’AN DAN

KHUTBAH NIKAH

(BQK)

NILAI TOTAL KOMPONEN

= (T1+W+BK+BQ

K) X 30%

1 2 3 4 5 6

Tim Penilai: 1.......................................... NILAI AKHIR PENILAIAN :

2.......................................... NTK = NAPL + NAP :

ke KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN · PDF fileIndikator penilaian untuk komponen ini...

Documents

Transcript of ke KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN · PDF fileIndikator penilaian untuk komponen ini...