Peran Infrastruktur Transportasi Untuk Pengembangan Kawasan Perdangangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Untuk memajukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang maka Biro Ekonomi Setda Aceh mengadakan acara Rapat Koordinasi tentang Peran Gubernur Dalam Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang yang dimulai dari tanggal 24 sampai dengan 27 September 2013. bertempat di Grand Nanggroe Hotel, acara ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan kedua kawasan tersebut yang sampai saat ini masih belum terlihat kemajuannya.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang diharapkan menjadi motor penggerak roda perekonomian dimana Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang mengarahkannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dari kawasan sekitar. Untuk mendukung pengembangan kawasan Sabang maka dibutuhkan partisipasi dari daerah yang berada sekitar pelabuhan bebas Sabang yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam yang mencakup wilayah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Di arahkan hasil-hasil produksi dari daerah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan peran Pelabuhan Bebas Sabang, dimana suatu pelabuhan akan sulit berkembang jika yang ada hanya aktifitas impor, hal ini mengakibatkan kapal meninggalkan pelabuhan tanpa muatan sehingga dari sisi bisnis tidak menguntungkan.

Untuk menghubungkan kedua kawasan yang dipisahkan oleh lautan, maka diperlukan suatu jaringan pelayanan transportasi yang mampu mengakomodir angkutan barang dari daratan Aceh untuk memanfaatkan Pelabuhan Bebas Sabang. Saat ini untuk melayani transportasi barang dalam jumlah besar, Aceh telah memiliki Pelabuhan Malahayati yang diharapkan akan berperan sebagai pusat distribusi logistik. hal ini merupakan alternatif untuk mendukung pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam.

Dalam Rancangan Qanun Tata Ruang Wilayah Aceh pengembangan jaringan sistem transportasi di dasarkan atas empat zona pengembangan transportasi yaitu Zona Pusat, Zona Barat, Zona Utara-Timur dan Zona Selatan-Tenggara. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang berada dalam satu zona yaitu Zona Pusat. Selanjutnya Pelabuhan Bebas – Sabang diarahkan untuk melayani“angkutan laut, alih muat angkutan laut (Transhipment) serta berperan sebagai Internasional Hub dan pintu gerbang utama pulau Sumatera dengan jenis layanan utama kontainer dan general cargo” . Sedangkan Pelabuhan Malahayati akan berperan sebagai pelabuhan utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama kontainer, cargo umum, curah cair dan curah kering lingkup nasional dan internasional.

Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh memang harus terintegrasi dalam suatu tatanan kepelabuhan Aceh dimana masing-masing pelabuhan akan memiliki fungsi yang saling mendukung keberadaan pelabuhan lainnya. Untuk itu diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam dan detail untuk menetapkan tahapan arah pengembangan masing-masing pelabuhan dimasa depan, sehingga peran masing-masing pelabuhan dapat dipastikan dengan penetapan kelembagaan berupa Otoritas Transportasi Aceh pada Zona Pusat, Zona Barat, Zona Utara-Timur dan Zona Selatan-Tenggara.

http://www.setkab.go.id/berita-6987-ikuti-pola-blu-pelabuhan-bebas-sabang-dikelola-oleh-bpks.htmlGuna melaksanakan akuntabilitas pengelolaan, pengembangan dan pembangunan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

(SBY) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 yang ditandatanganinya 14

Desember lalu, memerintahkan Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang dipimpin oleh Gubernur

Nangroe Aceh Darussalam untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

“BPKS memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan , dan

pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,” bunyi Pasal 1

Ayat (3) PP tersebut.

BPKS yang dibentuk oleh DKS (Ketua Gubernur NAD, Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang

bertanggung jawab kepada DKS.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, melalui PP tersebut, Presiden

Susilo menetapkan pola keuangan yang mengikuti ketentuan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

“Kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi

dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Fleksibilitas paling sedikit meliputi penganggaran dan

pengelolaan perbendaharaan,” bunyi Pasal 3 Ayat (1, 2) PP tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan, Kepala BPKS harus menyusun rencana strategi bisnis;

menetapkan tarif layanan dengan persetujuan DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri

Keuangan; mengusulkan remunerasi kepada Menteri Keuangan; menandatangani perjanjian

kinerja tahunan; dan menyampaikan rencana strategi bisnis yang telah ditetapkan Ketua DKS

kepada Menteri Keuangan.

“Kepala BPKS berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang BPKS, dan

dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang,” bunyi Pasal 8 PP No.

105/2012 itu.

Usaha Sendiri

Menurut PP ini, BPKS mengusahakan sendiri sumber pendapatan untuk mendanai belanjanya.

Sumber pendapatan dimaksud dapat diperoleh dari: a. Jasa layanan yang diberikan kepada

masyarakat; b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat; c. Hasil kerjasama dengan pihak

lainnya; d. Hak pengelolaan atas tanah dan/atau bangunan; dan/atau e. Penerimaan lainnya

yang sah.

Selain sumber-sumber di atas, BPKS juga dapat memperoleh pendapatan dari APBN, APBD

Aceh; dan/atau APBD Kabupatan/Kota di Aceh. (Pusdatin/ES)

THURSDAY, 20 SEPTEMBER 2012 17:10   

6 aturan kawasan Sabang belum terbitWartaHENDRO KOTOWASPADA ONLINE

BANDA ACEH - Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Agus Saling mengatakan bahwa saat ini delapan dari aturan teknis sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 83 tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang belum diterbitkan pemerintah pusat.

"Baru dua aturan yang diterbitkan, yakni sektor perindustrian dan penanaman modal," katanya kepada Waspada Online,

Ia menjelaskan sesuai dengan PP tersebut, maka seharusnya pemerintah pusat segera menerbitkan enam peraturan lainnya, untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan ekonomi Sabang.

"Pemerintah pusat sebaiknya segera menerbitkan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur (KNSP) enam sektor lainnya, agar hal ini tidak menghambat iklim investasi di Kawasan Sabang," ujarnya.

Ia menerangkan, KNSP itu itu menjadi kendala utama, ketika investor ingin investasi di Sabang dan kawasan Sabang namun urung dikarenakan persoalan dan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri belum ada.

"Ada beberapa investor yang urung berinvestasi di Kawasan Sabang, karena terkendala aturan teknis, yaitu KNSP," ungkapnya.

Gubernur Minta BPKS Utamakan Empat Proyek di Kawasan Sabangin Berita, Perkembangan / no comments

Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat baru di

lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

(BPKS), meminta lembaga ini fokus mengembangkan empat proyek utama di sana.

“Ada empat proyek utama yang perlu segera dikembangkan di kawasan Sabang,” kata Gubernur

Zaini, Kamis 22 November 2012 di aula serba guna Setda Aceh.

Adapun empat proyek utama tersebut, kata Zaini, seperti pelabuhan internasional, pergudangan,

pengembangan industri dan pariwisata.

Dari sisi geografis, ujar Zaini, Sabang memiliki persyaratan yang lebih dari cukup untuk

memenuhi kriteria pembangunan.

“Letaknya di gerbang selat Malaka, menjadikan kawasan Sabang sebagai kawasan paling

strategis untuk persinggahan kapal kapal kontainer internasional,” katanya.

Itu sebabnya, kata gubernur, sejak awal Sabang harus dirancang sebagai kawasan investasi

bagi berbagai industri di dunia.[](rz)

Atjehpost.com