Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung

Posted on February 17, 2011 by Musnanda

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya menjadi dua kata kunci utama dalam perencanaan ruang. Pembagian kawasan didalam tata ruang dibatasi dua hal ini.

Perencanaan tata ruang merupakan perencanaan yang mengatur penggunaan kawasan dalam kehidupan manusia di atasnya. Dalam banyak praktek kehidupan masyarakat sebenarnya praktek penggelolaan ruang tidak bisa dipisahkan dalam dua kategori besar. Sebagian besar masyarakat tidak memisahkan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung

Dalam UU Perencanaan, baik UU No 24 tahun 1994 maupun UU no 26 tahun 2007. Menyebutkan pembagian kawasan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pengertiannya adalah kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Menurut Permen no 15 tahun 2009 kawasan lindung terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;

d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;

f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan

g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Secara lebih detail kawasan lindung dijelaskan melalui Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990. Dalam pasal 2 disebutkan Sasaran Pengelolaan kawasan lindung adalah:

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;

b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

Kawasan Budidaya

Sementara kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;

b) kawasan hutan rakyat;

c) kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;

d) kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi;

e) kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan;

f) kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan;

g) kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya;

h) kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;

i) kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan; dan

j) peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.

Kawasan budidaya diatur secara detail dalam Permen PU NO.41/PRT/M/2007

Dalam praktek lapangan kawasan lindung dan kawasan budidaya seringkali sulit untuk ditentukan karena melihat pengertiannya bahwa lindung ditujukan pada kelestarian sementara kawasan budidaya ditujukan pada pemanfaatan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan wilayah yang mix penggunaan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya?

Pertanyaan tersebut biasanya muncul pada wilayah-wilayah pedesaan atau wilayah yang dihuni oleh masyarakat tradisional, dimana perlindungan tidak bisa terlepas dengan pemanfaatan wilayah. Pada wilayah-wilayah ini konsep pembagian wilayah lindung dan wilayah budidaya perlu dikaji lagi dengan mengedepankan kedua aspek ini sekaligus. Ini terkait dengan budaya masyarakat, pada masyarakat pedesaan terutama masyarakat tradisional, sistem perlindungan dan pemanfaatan menyatu dalam satu ritme kehidupan. Ketergantungan masyarakat pada alam secara otomatis akan membentuk budaya yang juga ikut melestarikan alam. Pola masyarakat yang seperti ini disebut dengan masyarakat ekosentris.

Penataan ruang di Indonesia seharusnya sudah mampu mengadopsi sistem yang membagi wilayah secara lebih detail. Bahwa blok Taman Nasional atau Cagar Alam misalnya harus juga memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah hidup jauh sebelum wilayah tersebut dijadikan wilayah lindung. Pertanyaan yang paling sulit adalah bagaimana mengelola wilayah tersebut agar fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak saling merugikan.

Degradasi fungsi pada kawasan lindung dapat mengancam keberadaan kawasan-kawasan di bawahnya. Padahal kawasan lindung berfungsi sebagai sebagai kawasan penyangga dan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya harus seimbang serta dijaga keberlanjutannya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu dalam Talk Show ‘Mari Menata Ruang Kota” di Radio Trijaya FM Jakarta (26/7).

“Kawasan lindung dan budidaya sebetulnya merupakan bentuk fungsi ruang yang terdapat dalam penataan ruang kita. Sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan. Sedangkan kawasan lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dan berfungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan alami maupun buatan.

Dalam hal ini kawasan lindung dapat berupa kawasan yang melindungi kawasan lain di bawahnya dan kawasan lindung setempat. Misalnya, hutan kota, sempadan sungai, atau sempadan pantai, cagar alam, cagar budaya, serta kawasan yang rentan terhadap bencana alam.

Menurut Bahal, saat ini kondisi kawasan lindung atau kawasan hijau justru semakin tergerus oleh fungsi budidaya yang berkembang. Baik alih fungsi sebagai permukiman, pertambangan, maupun kegiatan budidaya lainnya. Di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak memperhatikan lingkungan dan kawasan lindung. Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan dan berdampak buruk bagi kawasan di sekitarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Basuki Karyaatmaja menuturkan bahwa pada prinsipnya besaran kawasan lindung maupun budidaya sangat dipengaruhi oleh fungsi dan kondisi biodiversity-nya. Kawasan lindung maupun konservasi bukan berarti sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Masyarakat masih dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan di kawasan lindung atau konservasi asalkan tidak menganggu fungsi utama kawasan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Edison mengatakan bahwa secara kelembagaan seharusnya konflik pemanfaatan ruang yakni kawasan lindung dan budidaya terfasilitasi dengan adanya Badan Koordinasi Perencanaan Nasional di pusat dan daerah. Yang diperlukan adalah political will dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyikapinya.

Dikatakannya pula, peran serta masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keseimbangan tersebut. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam turut menjaga dan melestarikan kawasan lindung menjamin keberadaan dari kawasan tersebut. Disisi lain, pemerintah juga harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menanamkan kesadaran akan menjaga kelestarian kawasan dan menjamin keberlanjutan daerahnya. (oc/ind)

Kawasan Lindung & Budaya

Wednesday, 07 May 2008 06:13 Pemerintah - Profil Daerah DIY

Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 32/90 tentang kawasan lindung dan pedoman teknis penataan ruang yang diterbitkan Departemen Pekerjaan Umum tahun 1989, pola pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas 2 klasifikasi utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan-kawasan tersebut kemudian dibagi lagi sesuai dengan batasan kondisi alam dan peluang perkembangan fungsi dominannya.

5.3.1. Kawasan lindung

Kawasan lindung di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keppres 32/90 mencapai luas 147.560 Ha (46,32 dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Kawasan lindung ini terdiri dari:

1. Kawasan Lindung Bawahannya

kawasan tersebut sebagian besar berupa hutan lindung yang luasnya berkisar 45.159 Ha (14,75 dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

2. Kawasan Lindung Setempat

a. Kawasan sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai terletak sepanjang pantai selatan propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Luas kawasan ini mencapai 960 Ha (0,301 dari luas wilayah propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .

b. Kawasan sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai terdapat disepanjang sungai, terutama untuk sungai-sungai besar, yaitu Sungai Opak dan Sungai Progo.

c. Kawasan sekitar danau/waduk, telaga dan lagun

Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk melindungi danau/waduk, telaga, lagun dari kegiatan budidaya yang dapat menggangu kelestarian fungsinya.

d. Kawasan sekitar mata air

Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk melindungi dan melestarikan potensi air dari berbagai kegiatan yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air.

3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Kawasan ini di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup tiga jenis kawasan;

a. Cagar alam yang terletak di kabupaten Gunung Kidul bagian selatan dengan luas 67.199 Ha (21,093dari luas propinsi).

b. Taman hutan raya yang terletak di Kabupaten Sleman, kawasan ini termasuk hutan lindung.

c. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul serta Kota Yogyakarta.

4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas tiga jenis, yaitu yang disebabkan oleh gunung api, longsoran dan erosi. Kawasan rawan bencana yang berupa letusan gunung api berlokasi di sebagian lereng Gunung Merapi hingga lereng gunung api seperti Sungai Code dan Opak, sedangkan bencana alam longsoran sebagian besar pada pegunungan Batur Agung dan Pegunungan Kulonprogo, dan bencana alan erosi terjadii di pegunungan kapur, bagian tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , ledok Wonosari dan dataran aluvial karst pada zone selatan gunung kidul. Luas kawasan rawan bencana ini mencapai 8446 Ha (2,652dari luas propinsi).

5.3.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan merupakan kawasan yang telah dibentuk oleh campur tangan manusia (man-made). Kawasan budidaya dibagi menjadi 2 klasifikasi utama, yaitu budidaya pertanian dan non pertanian. Budidaya pertanian mencakup pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah didominasi oleh oleh budidaya tanaman pangan, sedangkan lahan kering didominasi oleh perkebunan dan kehutanan.

Budidaya non pertanian adalah budidaya untuk permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan. Kawasan budidaya non pertanian ini dapat berfungsi untuk perumahan, perdagangan dan jasa, pendidikan maupun industri. Indikator dari kawasan budidaya non pertanian adalah kepadatan penduduk, bangunan dan sarana prasarana.