KATA - PTA KUPANG
Transcript of KATA - PTA KUPANG
i
i
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Tahun 2016 dapat diselesaikan sebagai tindak lanjut dari surat Plt. Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember
2016 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2016.
Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2016
diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan mengenai Tupoksi, Standar
Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pembinaan dan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Profil, Kebutuhan SDM, Mutasi, Promosi,
dan Pensiun), Keadaan Perkara (Rekapitulasi Perkara, Rasio Perkara terhadap
Majelis, Putusan yang diajukan Banding, Kasasi dan PK), Pengelolaan Sarana
dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi, Regulasi,
dan Pengawasan Internal serta Evaluasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang
selama tahun 2016 yang bertujuan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan
kegiatan-kegiatan pada tahun yang akan datang.
KATA PENGANTAR
ii
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini tentunya
masih jauh dari sempurna oleh karena itu koreksi, kritik, dan saran sangatlah kami
harapkan guna penyempurnaan laporan tahunan kami pada tahun yang akan
datang. Semoga Laporan Tahunan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi kita
semua. Terimakasih.
Kupang, 10 Januari 2017 Ketua,
Drs. H. Haryono Sunaryo, SH., MH NIP 19500702 197603 1 003
iii
PENGANTAR i
DAFTAR ISI Iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Kebijakan Umum 1
B. Visi dan Misi 3
C. Rencana Strategis 3
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 6
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 13
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 21
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 24
A. Sumber Daya Manusia 24
1. Profil Sumber Daya Manusia 24
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
3. Mutasi
31
31
4. Promosi 33
5. Pensiun 36
B. Keadaan Perkara 38
1. Rekapitulasi Perkara 38
2. Rasio Perkara terhadap Majelis 39
3. Putusan yang diajukan Banding 41
4. Putusan yang diajukan Kasasi 42
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) 42
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 46
1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 46
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 47
3. Pengelolaan BMN, Persuratan dan Perpustakaan 48
D. Pengelolaan Keuangan 50
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 53
DAFTAR ISI
iv
Tugas Teknis Lainnya
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
58
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan 58
E. Dukungan Teknologi Informasi
F. Regulasi Tahun 2016
61
63
BAB IV PENGAWASAN 67
A. Internal 67
B.
C.
Evaluasi
Laporan Pengaduan
75
76
BAB V KESIMPULAN dan REKOMENDASI 78
A. Kesimpulan 78
B. Rekomendasi 79
Lampiran-Lampiran
1
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No.48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No. 3 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung secara Organisasi, Administrasi, dan Financial dan membawahi
4 lingkungan peradilan yakni :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peradilan Militer
Sebagai Realisasi dari itu maka lahirlah Undang Undang No. 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Peradilan
Agama di Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan
salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi
merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program dalam
rangka mewujudkan aparatur peradilan agama yang bersih dan bebas dari KKN
sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).
BAB I PENDAHULUAN
2
A. Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung
dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung dan lembaga peradilan
dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan di hormati.
Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No.144 Tahun 2007 dalam rangka transparansi peradilan seluruh Peradilan
Agama Se-Nusa Tenggara Timur telah memiliki website yang dapat
diakses oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan memperoleh
informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya
perkara, transparansi anggaran dan lain-lain.
Dalam hal menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi
dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam tahun 2016 seluruh
Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah
memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta SIPPPTA
khusus pengadilan tingkat banding, untuk Pengelolaan Data Kepegawaian
telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP Online) dari
Badilag MA RI, serta Aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk 1. Pengelolaan Data
Keuangan (pagu DIPA dan revisi, laporan keuangan bulanan semester dan
CALK, pengajuan remunerasi dll), 2. Pengelolaan data umum (rekonsiliasi
internal satker, backup persediaan, laporan semester BMN, dll), 3.
Pengelolaan Data Kepegawaian (Database pegawai meliputi kenaikan
pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang
makan dan remunerasi). Semua hal tersebut dilakukan untuk membuktikan
3
bahwa Peradilan Agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan
informasi.
B. Visi dan Misi
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai bagian dari lingkungan
Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI sekaligus sebagai
kawal depan Mahkamah Agung di mana visinya mengacu pada visi
Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara
Indonesia, yaitu : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.
Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan Peradilan Agama;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan Peradilan Agama;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan Agama.
C. Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Strategis (renstra) merupakan rencana Strategis yang disusun
dalam jangka waktu 5 tahun ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan
dan tuntutan melalui suatu analisis program dan perencanaan.
Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya
manusia dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan
4
efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik bilamana sumber
daya manusia yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.
Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai lembaga peradilan yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum
Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan
masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi
hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap
lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan
Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya
penyusunan suatu rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk
mewujudkan cita-cita hukum.
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini merupakan
rumusan Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)
lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan
hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan
memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat, kondisi internal
organisasi dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan
masyarakat secara nasional.
5
Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang
tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan
masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi internal Pengadilan
Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya
serta kondisi perkembangan hukum secara nasional. Penyusunan Rencana
Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini juga tidak terlepas dari Blue
Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena
itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian
dengan program program pembangunan di bidang hukum.
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan
kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai
visi dan misi, rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan
dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Strategis dan faktor-faktor
penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan
(alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.
6
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan
tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut
oleh Mahkamah Agung RI “. Namun sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang
tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan
dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai Undang-Undang
tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama
Kupang masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.
Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,
Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal
10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari
seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan
bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu
oleh seorang Wakil Panitera,beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang
Panitera Pengganti dan beberapa juru sita”.Dalam ketentuan pasal 44
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa”Panitera
BAB II STRUKTUR
ORGANISASI
7
Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”,hal ini berbeda dengan
ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009,
selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Struktur Organisasi Pengadilan
Tinggi Agama Kupang adalah sebagai berikut:
Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sesuai dengan
Keputusan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan, terdiri dari unsur : unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang
8
membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Panitera Muda Hukum,
Panitera Muda Banding, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti; unsur
bidang kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi
Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, serta
Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah
Tangga, Kasubbag Rencana Progam dan Anggaran, dan Kasubbag
Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
Dari Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang di atas, Pengadilan
Tinggi Agama Kupang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas
operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang memimpin dan
bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Tinggi Agama
Kupang baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang
Kesekretariatan secara baik dan lancar.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim
Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan membantu unsur pimpinan
untuk melaksanakan pengawasan pada bidang – bidang tertentu agar
terselenggaranya Pengadilan Tinggi Agama Kupang secara baik dan lancar.
9
3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,
dan transparansi perkara;
e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah
Kementrian Agama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara;
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;
10
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat
dan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Banding
a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
banding;
b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus
dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama
beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;
g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
6. Tugas pokok dan Fungsi Panitera Pengganti
a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
11
d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara
diputus dan diminutasi; dan
f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi
kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan
kepada Panitera Muda Hukum.
7. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris:
a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan
di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.
8. Tugas Pokok dan Fungsi Kabag Umum dan Keuangan:
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana
dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
12
d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan;
dan
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan
laporan
9. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan
dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat.
10. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan
keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik
negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta
penyusunan laporan.
11. Tugas Pokok dan Fungsi Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
program dan anggaran;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan
dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan
Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan
pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan
laporan kepegawaian;
13
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika
dan statistik; dan
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
dan pelaporan.
12. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Rencana Progam dan Anggaran
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan
anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan.
13. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Kepegawaian dan Teknologi
Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik
pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Untuk menjamin berjalannya tugas pokok dan fungsi masing – masing
elemen organisasi, mulai dari eselon II sampai staf serta pegawai fungsional
atau mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah untuk memberikan
pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka
disusunlah pedoman pelayanan (Standar Operasional Prosedur Pengadilan
Tinggi Agama yang meliputi seluruh bagian dalam struktur kerja, dengan
harapan agar setiap tugas yang dikerjakan oleh masing – masing aparatur
14
Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat dilakukan secara tepat, jelas, terarah,
serta tepat waktu penyelesaiannya.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi
Agama Kupang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama
Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang (SOP terlampir) meliputi:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Banding meliputi dua
bagian, yaitu bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Setiap bagian
memiliki Standar Operasional Prosedurnya masing – masing, untuk Bagian
Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari:
a. SOP Penyelesaian Perkara
b. SOP Penerimaan Perkara
c. SOP Kekurangan Berkas Banding
d. SOP Pencatatan Biaya Banding
e. SOP Pemberitahuan Nomor Register Banding
f. SOP Penerimaan Banding
g. SOP Putusan Sela
h. SOP Pengiriman Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Pengaju
i. SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir
j. SOP Minutasi Perkara
k. SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan Akhir Kepada
Pengadilan Agama Pengaju
l. SOP Pengarsipan Berkas Banding
m. SOP Pelayanan Arsip Perkara
15
n. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat
Pertama Di Pengadilan Tinggi Agama
o. SOP Laporan Semesteran Kegiatan Hakim Tinggi
p. SOP Laporan Keuangan Perkara Tingkat Banding
q. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Banding
r. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, Standar Operasional Prosedur nya
terdiri dari:
1. SOP Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, meliputi :
a. SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak
b. SOP Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN
c. SOP Komdanas Satuan Kerja PTA Kupang Bagian Keuangan
d. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01
e. SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W
f. SOP Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA dan PA Se-
Nusa Tenggara Timur.
g. SOP LRA manual dan Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran
PTA Kupang.
h. SOP Pelaporan E-Monev Anggaran
i. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04
j. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji – LS)
k. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai ( Kekurangan Gaji –
LS)
16
l. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai –
LS)
m. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (uang makan)
n. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
r. SOP Administrasi Komdanas Online Pelaporan Keuangan-Barang
Wilayah (UAPPA/B-W)
s. SOP Rekonsiliasi Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Triwulanan
t. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Tahunan
u. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Semesteran
2. SOP Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, meliputi
a. SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL/DIPA)
b. SOP Revisi DIPA (RKA-KL/DIPA)
c. SOP Revisi Anggaran (POK)
d. SOP Pelaporan E-monev Bapennas PP 39
3. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, meliputi :
a. SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai
b. SOP Pengusulan Kartu Taspen
c. SOP Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun
BUP/Janda/ Duda)
d. SOP Pengusulan Promosi Jabatan Struktural dan teknis
e. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMKEP Online)
f. SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas
g. SOP Pengelolaan kenaikan Pangkat Pegawai
17
h. SOP Pembuat Surat Keputusan (S.K Mutasi Jabatan Struktural Es.
V)
i. SOP Pengusulan Karpeg, Karis dan Karsu
j. SOP Pengusulan kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)
k. SOP Pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi
PNS golongan I dan II
l. SOP Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi
PNS golongan III
m. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil
n. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
o. SOP Pembuatan Kenaikan gaji Berkala (KGB)
p. SOP Pembuatan Impassing
4. SOP Sub Bagian TataUsaha dan Rumah Tangga, meliputi :
a. SOP Pelaporan Barang Milik Negara
b. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara
c. SOP Penerimaan Bahan- Bahan Perpustakaan PTA Kupang
d. SOP Usulan Penghapusan Barang Milik Negara
e. SOP Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN
f. SOP Tenaga kebersihan PTA Kupang
g. SOP Tenaga Supir PTA Kupang
h. SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan
i. SOP Peminjaman Buku – Buku Perpustakaan PTA Kupang
j. SOP Pengadaan Barang dan jasa
k. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara
18
l. SoP Pelaporan Persediaan
m.SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK
n. SOP Pengelolaan Surat masuk
o. SOP Tenaga Satpam PTA Kupang
p. SOP Pengelolaan Surat keluar
q. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Semesteran
r. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Tahunan
s. SOP Pelaporan Barang Wilayah Semester.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Pertama meliputi dua
bagian, yaitu bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Setiap bagian
memiliki Standar Operasional Prosedur nya masing – masing, untuk
Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari :
a. SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan.
b. SOP Penerimaan Gugatan disertai permohonan Prodeo.
c. SOP Pembuatan Penetapan Majelis Hakim.
d. SOP Penunjukan Panitera Sidang.
e. SOP Penunjukan Jurusita Pengganti.
f. SOP Penetapan Hari Sidang.
g. SOP Pelaksanaan Inzage.
h. SOP Pemberitahuan Banding.
i. SOP Pemberitahuan Inzage.
j. SOP Pendaftaran Perkara Banding.
k. SOP Penerimaan Kontra Memori Banding.
19
l. SOP Penerimaan Memori Banding.
m.SOP Penyampaian Kontra Memori Banding.
n. SOP Penyampaian Memori Banding.
o. SOP Registrasi Berkas Perkara Banding.
p. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi.
q. SOP Pendaftaran Perkara PK.
Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, (SOP) Standar Operasional
Prosedurnya terdiri dari :
1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan, meliputi :
a. SOP Pelaporan Barang Milik Negara
b. SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan
c. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara
d. SOP Peminjaman Buku - Buku Perpustakaan
e. SOP Penerimaan Bahan - Bahan Perpustakaan
f. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa
g. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK)
h. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara
i. SOP Penghapusan Barang Milik Negara
j. SOP Pelaporan Persediaan
k. SOP Pengelolaan Surat Keluar
l. SOP Pengelolaan Surat Masuk
m. SOP Tenaga Kebersihan
n. SOP Tenaga Satpam
o. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji) – LS
20
p. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji) –
LS
q. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai) –
LS
r. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Uang Makan) – LS
s. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai
t. SOP Pelaporan PNBP
u. SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)
v. SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)
w. SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA Ke UAPPA-W
x. SOP Rekonsiliasi SAKPA Ke KPPN
2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Meliputi :
a. SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)
b. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil
c. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
d. SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
e. SOP Pembuatan Impassing
f. SOP Pengusulan Karpeg, Karis, Dan Karsu
g. SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai
h. SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas
i. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMKEP Online)
j. SOP Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun
BUP/Janda/Duda)
21
k. SOP Pengusulan Kartu Taspen
3. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,
Meliputi :
a. SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL / DIPA)
b. SOP Revisi DIPA (RKA-KL / DIPA)
c. SOP Revisi Anggaran (POK)
d. SOP komdanas
e. SOP E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006
B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Penilaian kerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan
komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang
mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan
seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan
terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan
produktifitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang
dibutuhkan agar kinerja meningkat.
Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Kinerja diatur dalam PP 10
tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3.
Komponen Penilaian dalam DP3 antara lain adalah Kesetiaan, Prestasi Kerja,
Tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama prakarsa, dan
kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun seiring dengan
derasnya arus reformasi birokrasi, system penilaian kinerja PNS melalui DP3
dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja.
22
DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak
dapat mengukur secara langsung produktifitas dan hasil akhir kerja PNS.
Seringkali pemberi nilai DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas tinggi.
Seringkali pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya
dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung penilai.
Berdasarkan itulah maka diadakan penyempurnaan DP3 dengan
penilaian prestasi kerja PNS. Berbeda dengan DP3, penilaian prestasi kerja
terdiri dari dua unsur yaitu sasaran kerja pegawai (SKP dan perilaku kerja di
mana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.
Penilaian SKP meliputi aspek – aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan
biaya, sementara perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas,
komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.
Dalam penerapan penyusunan SKP di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Kupang, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan
pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas,
tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja
organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional
pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. SKP
yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan
ditetapkan setiap tahun pada bulan januari dan digunakan sebagai dasar
penilaian prestasi kerja.
Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi
untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2015. (SKP terlampir)
23
Adapun jumlah SKP pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut
dibawah ini:
1. ESELON II / yang disetarakan, terdiri dari:
a. Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
b. Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
c. Panitera Pengadilan Tingkat Banding,
d. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding.
2. ESELON III, terdiri dari:
- Para Kabag Pengadilan Tingkat Banding,
3. ESELON IV, terdiri dari :
- Para Kasubbag Pengadilan Tingkat Banding.
4. PEJABAT FUNGSIONAL, terdiri dari:
a. Para Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding,
b. Para Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding.
5. STAF
24
A. Sumber Daya Manusia
1. Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Agama
Kupang
Pimpinan
NO Jabatan NAMA
1 Ketua Drs. H.Haryono Sunaryo, S.H., M.H.
2 Wakil Ketua Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
3 Panitera H. Mohammad Djaini, S.H.,M.H.
4 Sekretaris Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.
Hakim Tinggi : 7 orang
NO NAMA JABATAN
1 Drs. H. Muhaimin, M.HI. Hakim Madya Utama
2 Drs. H. Abd. Syukur Hakim Utama Muda
3 Drs. H. Sugito Musman, SH., MH Hakim Utama Muda
4 Drs. H. Syahidi, SH., M.HI Hakim Utama Muda
5 Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH Hakim Utama Muda
6 Drs. Faizin, SH., M.Hum Hakim Utama Muda
7 Drs. Ahmad Munthohar, SH., MH Hakim Utama Muda
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
25
Kepaniteraan
NO JABATAN NAMA
1 Panitera Muda Banding Juhni, S.H., M.H.
2 Panitera Muda Hukum Dra. Hj. Siti Aisyah Abubakar, M.H.
3 Panitera Pengganti
Dra. HJ.Ummi Kalsum.
Yunus Kapa, S.H.
Mohammad Nasir Bala, S.H.
Drs. Khaeruddin, M.H.
Drs. H. Abdul Hamid, S.H.
Kesekretariatan
NO JABATAN NAMA
1 Kabag Umum dan
Keuangan Ali Amran, S.H, S.HI, M.H.
2 Kabag Perencanaan dan
Kepegawaian Adenan, S.H., M.H.
3 Kasubbag Keuangan dan
Pelaporan Trimo, S.H., M.H.
4 Kasubbag Tata Usaha dan
Rumah Tangga Fatima Wadon, S.H.
5 Kasubbag Rencana
Program dan Anggaran Siswanti, ST.
6 Kasubag Kepegawaian dan
Teknologi Informasi Nurhayati Lepang Ama, S.Kom
Staf
NO JABATAN NAMA
1 Pengadministrasi Umum Hima Trisnawati, S.H.
2 Pengadministrasi Umum Hj. Husnaeni, S.H., M.H.
3 Pengadministrasi Umum Doni Kussulistianto Sitorus.
4 Pengadministrasi
Kepegawaian Nurhayati Pahwali, A.Md
26
5 Pengadministrasi
Kepegawaian Junaidin
6 Pengadministrasi
Kepegawaian Ahmad Saehan
7 Pengadministrasi Program Nur Saadah Muhammad, S.HI
8 Pengadministrasi Keuangan Ariyani Wari Doken, A.Md
9 Pengadministrasi Keuangan Achmad Horsan, A.Md
10 Pengadministrasi Keuangan Hasyim Munaif Abu Askar, A.Md
11 Pengadministrasi Keuangan Nisfatul Laili, S.Sy
Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Agama Kupang terdiri dari
dua bagian yaitu, bagian yang menangani teknis yudisial dan bagian yang
menangani teknis non yudisial atau kesekretariatan.
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Agama Kupang
dan Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
a.1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Jumlah personil sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan
Tinggi Agama Kupang berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai
berikut :
No. Tenaga Teknis Yudisial Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ketua
Wakil Ketua
Hakim Tinggi
Panitera
Panitera Muda Banding
Panitera Muda Hukum
Panitera Pengganti
1 orang
1 orang
2 orang
1 orang
1 orang
1 orang
5 orang
27
Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan di bidang
teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengikut sertakan
beberapa pejabat fungsional dalam berbagai kegiatan yaitu :
1. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 535/ Bld.3/dik/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas
Nomor : W 23-A/1138/PP.00.4/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun,
S.H., M.Ag, tanggal 18 s/d 22 Oktober 2016 mengikuti Pelatihan
Aplikasi SIWAS MA-RI di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di
Bogor
2. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 549/ Bld.3/dik/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas
Nomor : W 23-A8/390/KP.04.6/XI/2016 tanggal 02 November 2016
Ketua PA Bajawa menugaskan kepada : 1). Drs.Edi Suwarsono, M.H
2). Adam S.Ag, tanggal 07 s/d 21 November 2016 mengikuti Diklat
Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Lingkungan Peradeilan Agama
Se-Indonesia di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor
3. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 824/ Bld.4/Pim/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor
: W 23-A/1253/PP.01.1/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Ketua
PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Mukminin, selama 14
Hari, dari tanggal 24 November s/d 07 Desember 2016 mengikuti
Diklat Pimpinan/ Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
28
Angkatan XI Tahun 2016 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di
Bogor
4. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agma No.
2634/ DJA/HM.00/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-
A/1252/HM.00/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Ketua PTA
Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H.,
M.H, tanggal 29 November s/d 02 Desember 2016 mengikuti
Seminar penyempurnaan Buku Pedoma Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I
di Jakarta.
5. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 720/ Bld.3/dik/S/11/2016 dan Sesuai surat tugas
Nomor : W 23-A/1261/PP.00.1/XI/2016 tanggal 25 November 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun,
S.H., M.Ag, tanggal 28 November s/d 03 Desember 2016 mengikuti
Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah du PUSDIKLAT
Mahkamah Agung R.I di Bogor
6. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 720/ Bld.3/dik/S/11/2016 Ketua PA Waikabubak
menugaskan kepada : 1. Syafruddin, S.Ag., M.S.I tanggal 28
November s/d 03 Desember 2016 mengikuti Diklat Teknis
Fungsional Hakim Akad Syariah du PUSDIKLAT Mahkamah Agung
R.I di Bogor
29
b. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial
b.1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Jumlah personil tenaga teknis non yudisial Pengadilan Tinggi Agama
Kupang berjumlah 18 orang dengan rincian sebagai berikut :
No. Tenaga Teknis Non Yudisial Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sekretaris
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Rumah
Tangga
Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT
Staff
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
11 orang
Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknis non
yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mengikut sertakan
beberapa pejabat struktural maupun staf pada beberapa kegiatan dalam
upaya menunjang kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut.
Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan surat panggilan Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung R.I. No. 232/BUA/OT.01/8/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor
: W 23-A/919/KP.01.1/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Ketua PTA
Kupang menugaskan kepada : 1). Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. tanggal
31 Agustus s/d 02 September 2016 mengikuti Sosialisasi Mekanisme
Hibah dan Penyusunan Kebutuhan BMN di PUSDIKLAT Mahkamah
Agung R.I di Bogor
30
2. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan dan Sesuai surat tugas Nomor : W 23-
A/553/KP.01.1/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Ketua PTA Kupang
menugaskan kepada : 1). Adenan, S.H., M.H tanggal 25 April s/d 23
Agustus 2016 mengikutiDiklat Kepemimpinan TK III Angkatan VII
Tahun Anggaran 2016 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor.
3. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 535/ Bld.3/dik/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor
: W 23-A/1138/PP.00.4/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Ketua PTA
Kupang menugaskan kepada : 1). Junaidin tanggal 18 s/d 22 Oktober
2016 mengikuti Pelatihan Aplikasi SIWAS MA-RI di PUSDIKLAT
Mahkamah Agung R.I di Bogor.
4. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 1131/ Bld/S/10/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W
23-A/1234.a/OT.01.1/XI/2016 tanggal 11 November 2016 Ketua PTA
Kupang menugaskan kepada : 1). Adenan, S.H., M.H. tanggal 14 s/d
18 November 2016 mengikuti DIKLAT Teknis Perencanaan Tahun
2016 di PUSDIKLAT Mahkamah Agung R.I di Bogor.
5. Berdasarkan surat panggilan Badan Litbang Diklat Hukum dan
Peradilan No. 1156/ Bld/S/11/2016 dan Sesuai surat tugas Nomor : W
23-A/1263/PP.00.4/XI/2016 tanggal 25 November 2016 Ketua PTA
Kupang menugaskan kepada : 1). Nisfatul Laili, S.Sy, tanggal 05 s/d
31
09 Desember 2016 mengikuti Diklat Bendahara di Wilayah Bali,
NTT/NTB gelombang II di Kuta, BALI.
2. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, masih banyak
kekurangan sumber daya manusia. Dengan rincian :
1. Wakil Ketua Pengadilan Agama
2. Hakim
3. Panitera Pengganti
4. Juru Sita/ Jurusita Pengganti
5. Tenaga Administrasi
3. MUTASI
Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang
telah melakukan mutasi pegawai baik struktural, maupun fungsional.
Mutasi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 2. Mutasi Fungsional dan Struktural
No. N A M A / N I P NOMOR DAN TGL SK G/R JABATAN/TEMPAT TUGAS
LAMA BARU
1 Nisfatul Laili, S.Sy 19900205.201403.2.008
W23-A/163/KP.04.6/I/SK/ 2015 tanggal 29/01/ 2015 III/a
Staf PA Labuhan
Bajo
Bendahara PTA Kupang
2 Amirullah Arsyad, S.H.I, MH 19820707.200704.1.001
0580/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 III/c Hakim PA
Bitung Hakim PA
Ende
3 Drs. H. Laseman, M.H. 19640415.199803.1.002
3120/DJA/Kp.04.6/SK/12/2015 tanggal 07/12/2015 IV/a Panitera PA
Kefamenanu Panitera PA
Ende
4 Miftah Faridi, S.H.I 19831104.200904.1.004
0637/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 III/b Hakim PA
Maumere Hakim PA
Ruteng
5 Kurniah Rahmawati, A.Md. 19850709.201101.2.006
W23-A/1404/Kp.04.5/XII/SK/2015
tanggal 22/12/2015 III/c Kaur Umum PA
Waikabubak Staf PA
Waingapu
32
6 Rajab Abdullah, S.H.I 19840425.201408.1.001
W23-A/404/Kp.04.5/XII/SK/2016
tanggal 01/06/2016 II/a Staf PTA
Kupang Staf PA Kalabahi
7 Wiwid Restiyati, S.H.I 19840815.201403.2.002
W23-A/351/KP.04.5/III/SK/2016
tanggal 02/03/2016 III/a Staf PA
Larantuka Staf PA Bajawa
8 Ahmad Imron, S.H.I., M.H. 19780427.200604.1.004
0604/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 III/c
Hakim PA Labuhan
Bajo
Hakim PA Maumere
9 Abdul Gafur, S.H.I.MH 19860605.200904.1.005
3324/DJA/ KP.04.6/ SK/ 12/ 2015
anggal 28/12/2015 III/b Hakim
PA Ende Hakim
PA Lewoleba
10 Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. 19850628.200904.1.003
0646/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 III/c Hakim
PA Bajawa
Hakim PA Labuhan
Bajo
- Mutasi Kenaikan Pangkat
Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang
telah melakukan mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang baik struktural maupun
fungsional Periode 1 April 2016 dan Periode 1 Oktober 2016. Kenaikan
pangkat tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 3. Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2016 :
MutasiGolongan
1 Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. III/d-IV/a PA Kefamenanu2 Muhammad Nasir, S.Ag III/c – III/d PA Kefamenanu3 Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. III/b – III/c PA Labuan Bajo
1 Drs. Yacub, M.H. III/d – IV/a PA Bajawa2 Mustajib, S.H.I III/c – III/d PA Bajawa3 Tamrin Nenosaet III/a – III/b PA Soe
1 Abu Hanifah Al Hamidy, S.Ag III/c – III/d PA Ruteng2 Iriana, S.H. III/a-III/b PA Waikabubak3 Dra. Rahmatiah Djou, M.H. III/b – III/c PA Kalabahi4 Dwi Santiko, S.Ag., S.H,.M.H. III/c – III/d Pa Bajawa5 Hariadi III/b – III/c PA Labuan Bajo
Kesekretariatan
No Nama Unit Kerja
Hakim
Kepaniteraan
33
Tabel 4. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Periode 1 Oktober 2016
MutasiGolongan
1 Faisal, S.Ag., M.H. III/b-III/c PA Waikabubak
2 Farida Latif, S.H.I III/b- III/c PA Waingapu
1 Drs. Khaeruddin., M.H. III/d – IV/a PTA Kupang2 Iis Tresnayanti, S.H.I. III/b – III/c PA Atambua
1 Ali Amran ,S.H., S.H.I., M.H. IV/a-IV/b PTA KupangKesekretariatan
No Nama Unit Kerja
Hakim
Kepaniteraan
4. PROMOSI
Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang
ada beberapa orang yang mendapat promosi jabatan baik fungsional
maupun structural yakni sebagai berikut :
Tabel 5 Data Mutasi Promosi Struktural maupun Fungsional
No.
N A M A / N I P NOMOR DAN TGL SK G/R JABATAN/TEMPAT TUGAS
LAMA BARU
1 Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H 19500702.197603.1.003
35/KMA/SK/III/2016 tanggal 07/03/2016 IV/e Wakil Ketua PTA
Surabaya Ketua PTA
Kupang
2 Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag 19530919.198103.1.005
35/KMA/SK/III/2016 tanggal 07/03/2016 IV/e Hakim Tinggi
PTA Jakarta Wakil Ketua PTA Kupang
3 Bahrudin, A.Md., S.H., M.H 19630117.198303.1.004
37/SEK/KP.1/SK/2016 27072016 IV/a Wakil Panitera
PA Balik Papan Sekretaris PTA Kupang
4 Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. 19631115.199103.1.002
2132/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 19/08/2016 IV/c Wakil Ketua
PA Bima Kelas IB
Ketua PA Kupang
Kelas IB
34
5 Drs. Muhammad Camuda, M.H 19670810.199403.1.011
2131/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 19/08/2016 Ketua PA
Kupang Kelas IB Ketua PA Bima Kelas IB
6 Sahbudin Kesi, S.Ag., MH 19730420.199703.1.002
3355/dja/kp.04.6/sk/11/2016 tanggal 22/12/2016 III/d Panitera
PA Soe Kelas II
Panitera PA Kupang
Kelas IB
7 Drs. Khaeruddin, M.H 19601231.199803.1.009
1058/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 IV/a
Pansek PA Kalabahi Kls.
II
Panitera Pengganti PTA
Kupang
8 Safiin Madar, S.H.I., M.H 197507151998031004
3354/KP.04.6/SK/11/2016 09/11/2016 III/c Wakil Panitera
PA Soe Panitera PA Soe
9 Ruslan, S.Ag., S.H., M.H 19711007.199803.1.003
2241/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Wakil Ketua PA
Lewoleba Ketua PA Ende
10 Markipial, S,Ag..M.H. 19780309.200904.2.003
1043/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Ende
Pnmud Hukum PA Ende
11 Adhi Danial Hamid 19831021.200912.1.005
1035/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016 II/b Staf PA Ende Jurusita PA
Ende
12 Sutaji, S.H., M.H. 19680809.199203.1.003
2344/DJA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Wakil Ketua PA
Ruteng Ketua PA Ruteng
13 H. Husnul Muhyidin, S.Ag 19710514.199703.1.001
2245/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Hakim PA Selong Wakil Ketua PA
Ruteng
14 Muhammad Thahir Guhir, S.H 19821127.200904.1.005
1042/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Ruteng
Panmud Hukum PA Ruteng
15 M. Zarkasi Ahmadi, S.H 19790808.199803.1.001
2408/DJA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 III/d Wakil Ketua PA
Waikabubak Ketua PA
Waikabubak
16 Syafruddin, S.Ag., M.S.I. 19770130.200003.1.002
2116/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Hakim PA Praya Wakil Ketua PA
Waikabubak
17 Muhammad Thahir Guhir, S.H 19821127.200904.1.005
1042/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Ruteng
Panmud Hukum PA Ruteng
18 Murniati Purnama Umar, S.H.I. 19790410.200912.2.001
1034/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA Waikabubak
Panmud Hukum PA Waikabubak
19 Ridwan Kurniawan Supoyo 19851114.200912.1.003
2860/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016 II/b
Jurusita Penggannti PA
Waikabubak
Jurusita PA Waikabubak
20 Temon Sriyono 19770402.200912.1.004
2861/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016 II/b
Jurusita Penggannti PA
Waikabubak
Jurusita PA Waikabubak
35
21 Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. 19720419.199803.1.002
400/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/b Wakil Ketua PA
Waingapu Ketua PA Waingapu
22 Ikhsanuddin, S.H 19641027.199103.1.005
2114/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Hakim PA Wates Wakil Ketua PA
Waingapu
23 Muhamad Nawir, S.H. 19821011.200904.1.003
1037/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Waingapu
Panmud Gugatan PA Waikabubak
24 Drs. H.Taufik, M.H. 19630609.199403.1.004
0519/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 IV/b Wakil Ketua PA
Kefamenanu Ketua PA Kalabahi
25 Muridun, S.Ag. 19691231.199403.1.023
1051/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016 III/d Wakil Panitera
PA Waikabubak Panitera PA
Kalabahi
26 Awaluddin, S.H.I., M.H. 19641231.199303.1.052
0508/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 15/02/2016 III/d Hakim PA
Taliwang Wakio Ketua PA Larantuka
27 Abdullah Muhammad 19810424.200312.1.001
2859/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016 II/d
Jurusita Pengganti PA
Larantuka
Jurusita PA Larantuka
28 Drs. H. Mukminin 19641231.199203.1.063
399/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/b Wakil Ketua PA
Atambua Ketua PA Atambua
29 Muhamad Rizki, SH 19721231.199703.1.025
2117/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 III/d Hakim PA
Atambua Wakil PA Atambua
30 Iis Tresnayanti, S.H.I 19820919.200805.2.001
1040/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/c
Panitera Pengganti PA
Atambua
Panmud Gugatan PA
Atambua
31 Arie Sutanto, S.H.I, M.H. 19800226.200912.1.001
1041/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Atambua
Panmud Hukum PA Atambua
32 Drs. H. Sartono 19620815.199203.1.006
2113/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/b Wakil Ketua PA
Maumere Ketua PA Soe
33 Erni Sumarni, S.H.I., M.H 19810310.200912.2.002
1045/dja/kp.04.6/sk/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Kupang
Panmud Gugatan PA
Soe
34 Siti Ruslina, S.H.I 19820403.200912.2.002
1058/DJA/kp.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Kupang
Panmud Permohonan
PA Soe
35 Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. 19720714.200003.1.008
2246/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Wakil Ketua PA
Kefamenanu Ketua PA
Kefamenanu
36 Muhammad Nasir, S.Ag. 19711231.200312.1.019
2102/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 III/d Hakim PA
Kefamenanu Wakil Ketua PA
Kefamenanu
37 Siti Aminah, S.H.I. 19830506.200704.2.002
1039/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/c
Panitera Pengganti PA
Soe
Panmud Hukum PA
Kefamenanu
36
38 Drs. Edi Suwarsono, M.H 19620703.199203.1.007
0518/DjA/KP.04.6/SK/2/2016 tanggal 22/08/2016 IV/b Wakil Ketua PA
Ende Ketua PA Bajawa
39 Siti Saleha Yusuf, S.H.I 19830326.200912.2.003
1038/DJA/KP.04.6/SK/03/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Bajawa
Panmud Hukum PA Bajawa
40 Sriyani HN. S.Ag.,M.H. 19721231.200112.2.003
2270/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 III/d Hakim
PA Maumere Wakil Ketua PA
Maumere
41 Abdullah, S.H., M.H. 19700608.200312.1.002
2858/DJA/KP.04.1/SK/09/2016 tanggal 09/09/2016 III/c
Panitera Pengganti PA
Maumere
Panmud Hukum PA Maumere
42 Zainal Abidin, S.H 19820726.200904.1.003
1036/DJA/KP.04.6/SK/09/2016 tanggal 03/03/2016 III/b
Panitera Pengganti PA
Lewoleba
Panmud Gugatan PA
Lewoleba
43 Ridwan Fauzi, S.Ag. 19731231.199803.1.008
2394/DjA/KP.04.6/SK/8/2016 tanggal 22/08/2016 IV/a Wakil Ketua PA
Kalabahi
Ketua PA Labuhan
Bajo
5. PENSIUN
Selama kurun waktu tahun 2016 PNS di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Kupang yang telah memasuki masa pensiun.
Tabel 5. Data Pensiun :
NO NAMA TMT PENSIUN SATKER
1 Muin, S.H. 1 Juni 2016 PA Kefamenanu
2 H. Moh. Djaini, S.H., M.H. 1 Januari 2017 PTA Kupang
Selanjutnya sepintas kami gambarkan kekuatan Personil yang ada pada
Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta Pengadilan Agama Se-Wilayah
Nusa Tenggara Timur sebagai berikut
37
Tabel 6. Data Pegawai Sewilayah PTA Kupang
NO
INSTANSI
KEL
AS
JUM
LAH
KET
UA
WA
KIL
KE
TUA
HA
KIM
P
ANIT
ER
A
WA
KIL
PA
NIT
ER
A
SE
KR
ETA
RIS
K
EP
ALA
BAG
IAN
PAN
ITER
A M
UD
A
KA
SU
BB
AG
P
ANIT
ERA
PG
TI
JUR
US
ITA
JUR
US
ITA
PG
TI
STA
F
CPN
S / C
AK
IM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 1 PTA KUPANG 29 1 1 2 1 - 1 2 2 4 5 - - 11 -
2
PA KUPANG
I B 19 1 1 3 1 - 1 - 3 3 2 - 4 -
3 PA ENDE
II
13 1 - 2 1 - 1 - 2 2 - 1 2 1
4 PA RUTENG II
14 1 1 4 1 1 1 - 1 3 - 1 - -
5 PA WAIKABUBAK II
13 1 1 2 1 - 1 - 2 3 - 2 - -
6 PA WAINGAPU II
14 1 1 2 1 1 1 - 2 3 - 1 - 1
7 PA KALABAHI II
14 1 - 3 1 1 1 - - 3 - - 3 1
8 PA LARANTUKA II
16 1 1 3 1 - 1 - 1 2 2 1 2 1
9 PA ATAMBUA II
11 1 1 1 1 1 1 - 2 3 - - - -
10 PA SOE II
15 1 - 2 1 - 1 - 3 3 1 2 - 1
11 PA KEFAMENANU II
12 1 1 1 1 1 1 - 1 2 - - 1 2
12 PA BAJAWA II
12 1 - 3 1 1 1 - 1 3 - - - 1
13 PA MAUMERE II
12 1 1 1 1 - 1 - 2 3 - - 1 1
14 PA LEWOLEBA II
12 1 - 2 1 - 1 - 2 3 - - 1 1
15 PA LABUAN BAJO II
12 1 - 3 1 1 1 - - 3 - 1 - 1
JUMLAH 218 15 9 36 15 7 15 2 24 39 10 9 14 21
38
B. Keadaan Perkara
1. Rekapitulasi Perkara
Keadaan Perkara Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama
Kupang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No. Keadaan Perkara Jumlah Ket
1 2 3 4
1. Sisa Perkara Tahun 2015 0 Perkara
2. Perkara yang diterima tahun 2016 8 Perkara
Jumlah 8 Perkara
3. Perkara yang diputus tahun 2016 8 Perkara
4. Perkara yang dicabut tahun 2016 0 Perkara
Sisa Perkara 0 Perkara
Perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama Se – Nusa
Tenggara Timur Tahun 2016, berjumlah 8 perkara, dengan rincian
sebagai berikut :
No. Satuan Kerja Jumlah Perkara Ket
1 2 3 4 1. Pengadilan Agama Kupang 2 Perkara 2. Pengadilan Agama Soe 0 Perkara
3. Pengadilan Agama Kefamennu 0 Perkara
4. Pengadilan Agama Atambua 0 Perkara
5. Pengadilan Agama Waingapu 0 Perkara
6. Pengadilan Agama Waikabubak 0 Perkara
7. Pengadilan Agama Ruteng 0 Perkara
8. Pengadilan Agama Bajawa 0 Perkara
9. Pengadilan Agama Ende 5 Perkara
10. Pengadilan Agama Maumere 0 Perkara
11. Pengadilan Agama Larantuka 0 Perkara
12. Pengadilan Agama Kalabahi 1 Perkara
13. Pengadilan Agama Lewoleba 0 Perkara
14. Pengadilan Agama Labuan Bajo 0 Perkara
T o t a l 8 Perkara
39
Jenis perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama
Kupang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Ket 1 2 3 4 1. Cerai Talak 0 Perkara 2. Cerai Gugat 3 Perkara 3. Harta Bersama 0 Perkara 4. Penguasaan Anak / Hadlanah 1 Perkara 5. Gugat Waris 4 Perkara
Jumlah 8 Perkara *daftar perkara banding yang diterima menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi
Agama Kupang pada tahun 2016 tercantum dalam lampiran 1 (Keadaan Perkara/Rk-1)
Jenis perkara banding yang diputus Pengadilan Tinggi Agama
Kupang tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
No. Jenis Perkara Jumlah Perkara Ket 1 2 3 4
1. Cerai Talak 0 Perkara
2. Cerai Gugat 3 Perkara 3. Harta Bersama 0 Perkara
4. Penguasaan Anak 1 Perkara
5. Gugat Waris 4 Perkara
T o t a l 8 Perkara
*daftar perkara banding yang diputus menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi
Agama Kupang pada tahun 2016 tercantum dalam lampiran 2 (Keadaan Perkara/Rk-2)
2. Rasio Perkara Terhadap Majelis
Rasio perkara terhadap Majelis, Berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-
A/489/HK.05/4/2016, tanggal 01 April 2016, tentang susunan Majelis
Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 6.
40
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kupang Nomor W23/A/489/HK.05/4/2016, tanggal 01 April 2016 susunan
Majelis Hakim sebanyak 6 Majelis sebagai berikut ;
NO Ketua Majelis dan Anggota Sisa
Tahun Lalu
Terima Tahun 2016
Jumlah Di putus
Sisa Tahun 2016
1. Drs. H. Haryono Sunaryo., S.H.,M.H Drs.H. Abd. Syukur Drs, H. Syahidi,. S.H.,M.SI
- - - - -
2. Drs.H. Busri Harun., S.H.,M.Ag Drs.H.Sugito Musman., S.H Drs.H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H
- 1 1 1 -
3. Drs, H. Abd.Syukur Drs.H.Ahmad Akhsin,S.H.,M.H Drs.H. Faizin., S.H.,M.H
- 1 1 1 -
4. Drs. H. Sugito Musman., S.H Drs.H. Muhaimin., M.Hi Drs.H. Ahmad Munthohar., S.H.,M.H
- 1 1 1 -
5. Drs, H. Syahidi,. S.H.,M.SI Drs.H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H Drs.H. Faizin., S.H.,M.Hum
- 1 1 1 -
6. Drs.H.Ahmad Akhsin,S.H.,M.H Drs.H. Muhaimin., M.H Drs. H.Faizin., S.H.,M.H
- - - -
Berhubung ada mutasi Hakim Tinggi sebanyak 5 orang maka
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Nomor W23/A/920/HK.05/8/2016, tanggal 25 Agustus 2016 susunan
Majelis Hakim sebanyak 2 Majelis sebagai berikut ;
41
NO Ketua Majelis dan Anggota Sisa
Tahun Lalu
Terima Tahun 2016
Jumlah Di putus
Sisa Tahun 2016
1. Drs. H. Haryono Sunaryo., S.H.,M.H Drs.H. Abd. Syukur Drs, H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H
- 1 1 1 0
2. Drs.H. Busri Harun., S.H.,M.Ag Drs.H. . Abd. Syukur Drs.H. Ahmad Munthohar., S,H.,M.H
3 3 3 0
3. Putusan yang diajukan Banding
a. Putusan Pengadilan Tingkat.I yang dikuatkan Tingkat Banding
NO NO.PERKARA ASAL PA TGL TERIMA PUTUS Jenis Perkara
1 52/Pdt.G/2015/PA.Ed ENDE 18-05-2016 16-06-2016 Cerai Gugat 2 14/Pdt.G/2016/PA.KP KUPANG 15-08-2016 01-09-2016 Hadhonah 3 47/Pdt.G/2015/PA.Klb KALABAHI 17-10-2016 16-11-2016 Gugat Waris 4 56/Pdt.G/2016/PA.KP KUPANG 30-11-2016 15-12-2016 Cerai Gugat
b. Putusan Pengadilan Tingkat.1 yang dibatalkan Tingkat Banding
NO NO.PERKARA ASAL PA TGL
TERIMA PUTUS
JENIS PERKARA
1 15/Pdt.G/2015/PA.Ed ENDE 10-05-2016 16-06-2016 Gugatan Waris
2 57/Pdt.G/2015/PA.Ed ENDE 09-08-2016 31-08-2016 Cerai Gugat 3 32/Pdt.G/2015/PA.Ed ENDE 26-08-2016 13-10-2016 Gugat Waris
c. Putusan Pengadilan Tingkat I yang tidak dapat diterima Tingkat
Banding
NO NO.PERKARA ASAL PA TGL
TERIMA PUTUS
JENIS PERKARA
1 45/Pdt.G/2015/PA.Ed ENDE 05-12-2016 21-12-2016 Gugat Waris
42
4. Putusan yang diajukan Kasasi
Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan
dikuatkan Tk. Kasasi
Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Bandin
g dan dibatalkan Tk. Kasasi
Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan tidak
dapat diterima
Tk. Kasasi
Putusan pengadilan Tk.I yang
dibatalkan Tk.Bandin
g dan dikuatkan Tk. Kasasi
Putusan pengadilan Tk.I yang
dibatalkan Tk.Bandin
g dan dibatalkan Tk. Kasasi
Tk. I :42 /Pdt.G/2014/PA.Klb
Banding : 3/Pdt.G/2015/PTA.KP Kasasi : No. 116 K/AG/2016
(putus Tk. Kasasi : tgl 29-03-2016)
- - 1 -
Tk. I : 32/Pdt.G/2014/PA.KP Banding : 8/Pdt.G/2015/PTA.KP
Kasasi : No.492/ K/AG/2016 putus Tk. Kasasi : tgl 31-08-2016)
- 1 - -
Tk. I : 46/Pdt.G/2009/PA.KP Banding : 3/Pdt.G/2010/PTA.KP
asasi : No. 206K/AG/2011 (putus Tk. Kasasi : tgl 31-05-
2011)
- - - -
5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)
NO URAIAN PUTUSAN PK/KASASI /BANDING/TK.I KET
a Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK
-
b Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK
-
c Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK
-
d
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan ditolak Tk. Kasasi Tk. PK tidak dapat diterima
Tk. I : 46/Pdt.G/2009/PA.KP Banding : 3/Pdt.G/2010/PTA.KP
Kasasi : No. 206K/AG/2011 putus Tk. Kasasi : tgl 31-05-
2011 PK : 69/PK/AG/2016
Putus Tk. PK : tgl 03-08-2016
43
Pada tahun 2016 tidak terdapat putusan Kasasi yang diajukan peninjauan
kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI:
Penyelesaian Perkara
NO PUTUSAN JUMLAH
1 Putusan Pengadilan Tk. I yang diajukan banding
8
2 Perkara Banding yang sudah diputus PTA. Kupang
8
3 Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding
4
4 Putusan Pengadilan TK. I yang dibatalkan Tk. Banding
3
5 Putusan Pengadilan TK. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding
1
Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sisa perkara tahun 2015
sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2016
sebanyak 8 perkara, seluruhnya berjumlah 8 perkara. Dari jumlah
tersebut, yang diputus sebanyak 8 perkara, sehingga sisa perkara akhir
tahun 2016 sebanyak 0 perkara / Nihil.
Adapun waktu penyelesaian khusus perkara yang diterima dan
diputus pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 8 perkara 100% perkara
b. diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 0 perkara
c. diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 0 perkara
d. diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 0 perkara
e. diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 0 perkara
f. diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 0 perkara
44
*data tingkat penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama
Kupang tahun 2016 tercantum dalam lampiran 3 (Keadaan Perkara).
Mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan
Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan serta Surat Wakil Ketua
Mahkamah Agung Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dilingkungan Badan Peradilan dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
maka pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Se-
Nusa Tenggara Timur telah melaksanakannya sebagaimana tersebut
dibawah ini :
TABEL PENERIMAAN MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN TAHUN 2016
No Satker Meja Informasi Meja Pengaduan Jumlah Keterangan
1 PTA Kupang - - - - 2 PA Kupang 358 - 358 - 3 PA Soe 10 - 10 - 4 PA Kefamenanu 115 - 115 - 5 PA Atambua 67 - 67 - 6 PA Maumere 161 1 161
7 PA Ende 115 - 115 - 8 PA Bajawa 48 - 48 - 9 PA Ruteng 281 - 281 -
10 PA Larantuka 196 - 196 - 11 PA Kalabahi 472 1 473 -
45
12 PA Lewoleba 53 - 53 - 13 PA Waingapu 67 - 67 - 14 PA Waikabubak 126 - 126 - 15 PA Labuan Bajo 110 - 110 -
Keuangan Perkara
Buku-buku keuangan perkara banding telah disiapkan oleh
petugas/pemegang kas sesuai dengan petunjuk pada Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi
Revisi 2014.
Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi
Agama Kupang telah dibukukan dalam buku jurnal keuangan perkara
menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk
Keuangan Perkara (KII-PA2) dan buku penerimaan uang hak-hak
kepaniteraan (KII-PA3) untuk selanjutnya pemegang kas menyetor uang
biaya HHK kepada Bendaharawan penerima dengan dilengkapi
keterangan jumlah uang yang disetor serta tanda tangan dan nama
bendaharawan penerima.
Data Penerimaan dan Pengeluaran biaya perkara banding Tahun
2016 sebagai berikut :
Penerimaan :
1) Sisa akhir tahun 2015 = Rp. 0,-
2) Penerimaan tahun 2016 = Rp. 1,200,000,-
Jumlah Rp. 1,200,000,-
46
Pengeluaran :
1) Biaya Proses = Rp.
1,112,000,-
2) Redaksi = Rp. 40,000,-
3) Materai = Rp. 48,000,-
Jumlah Pengeluaran = Rp 1,200,000,-
Saldo = Rp. 0,-
*data keuangan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2016
tercantum dalam lampiran 4 (Keadaan Perkara)
Minutasi Berkas Perkara Banding
Dari perkara putus sebanyak 8 perkara, berkas perkara yang sudah
diminutasi sebanyak 8 perkara (100%), sehingga yang belum diminutasi 0
perkara (0 %). Berkas bundel A (asli) beserta salinan putusannya dan soft
copy putusan dalam bentuk Compact Disk (CD) dikirim kembali kepada
Pengadilan Agama pengaju yang bersangkutan.
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang
pada tahun 2016 adalah berupa :
1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
a. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak ada
pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor.
b. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah
melakukan pemeliharaan sarana gedung kantor berupa :
47
Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor seluas 1000 M2 ; dan
pemeliharaan halaman gedung kantor seluas 750 M2;
c. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak ada
mengusulkan dan melakukan penghapusan berupa sarana dan
prasarana gedung kantor.
d. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah
mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan
prasarana gedung kantor.
2. Sarana dan prasarana fasilitas gedung
a. Untuk Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang ada pengadaan
prasarana fasilitas Gedung berupa :
Laptop ( 2 Unit )
PC ( 4 Unit )
Printer ( 2 Unit )
Scaner ( 1 Unit )
Routher ( 1 Unit )
b. Untuk menunjang efektivitas kegiatan perkantoran, Pengadilan Tinggi
Agama Kupang selama tahun 2016 telah melakukan pembenahan
berupa pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas
gedung sebagai berikut :
Pemeliharaan inventaris 28 OT;
Perbaikan peralatan komputer / laptop 30 unit;
Pemeliharaan printer 15 unit;
48
Pemeliharaan AC 24 unit;
Pemeliharaan genset 1 unit;
Pemeliharaan kendaraan roda empat 7 unit;
Pemeliharaan kendaraan roda dua 10 unit.
c. Untuk Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak ada
mengusulkan dan melaksanakan penghapusan BMN berupa sarana
dan prasarana fasilitas gedung kantor.
d. Selama tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang sudah
mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan
prasarana fasilitas gedung kantor yaitu Pengusulan Penetapan Status
Pengguna BMN Tanpa Bukti Kepemilikan dengan Nilai Perolehan s/d
Rp. 100.000.000,- Pada tanggal 01 Desember 2016 dengan Nomor
Surat : W23-A/1281/PL.07/XII/2016
3. Pengelolaan BMN, Surat dan Perpustakaan
a. Pengelolaan Barang Milik Negara
Dalam rangka Penertiban Pengelolaan berupa Barang Milik Negara
Pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang terhadap aset yang di
gunakan/pakai telah menerbitkan surat
Penunjukan/Pemakaian/Penghunian terdiri atas :
- 54 (lima puluh empat) surat Penunjukan/Pemakaian BMN yang
terdiri dari
a. Roda 4 sebanyak 7 Surat Penunjukan
b. Roda 2 sebanyak 10 surat Penunjukan
49
c. Laptop sebanyak 24 Surat Penunjukan
- 5 (Lima) surat Penghunian Rumah Negara/Rumah Dinas
a. Rumah dinas Ketua PTA Kupang
b. Rumah Dinas Wakil Ketua PTA Kupang
c. Rumah Dinas Sekretaris PTA Kupang
d. Rumah Dinas Panitera PTA Kupang
e. Mess Pejabat Struktural / Fungsional PTA Kupang
b. Pengelolaan Persuratan
Pengelolaan Persuratan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Meliputi
pengelolaan surat masuk dan surat keluar terdiri dari :
a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor,
mencatat dan mendistribusikan surat masuk yaitu :
- Surat masuk Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 2255
surat
b). Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar yaitu :
- Surat keluar Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 1362
Surat
c. Pengelolaan Perpustakaan
Pengelolaan kegiatan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama
Kupang terdiri dari Pembuatan Buku Induk Buku-buku Perpustakaan
dan buku peminjaman dengan jumlah buku-buku yang dikelola adalah
sebanyak 1536 buku.
50
D. Pengelolaan Keuangan
Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan terwujudnya good governance dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu
diselenggarakan secara profesional, terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang
meliputi kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran
yang senantiasa diupayakan agar sesuai dan selaras dengan prinsip-
prinsip dalam undang-undang tersebut di atas.
Adapun di tahun anggaran 2016 ini Pengadilan Tinggi Agama
Kupang menerima 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari
2 (dua) Eselon yakni:
1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi MARI tertanggal 07
Desember 2015 dengan nomor : SP DIPA-005.01.2.576260/2016
kode digital stamp DS : 6787-8521-2529-9922 berisikan total pagu
anggaran sebesar Rp. 11.390.368.000,00 (sebelas milyar tiga
ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).
2. DIPA Eselon 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
tertanggal 07 Desember 2015 dengan nomor : SP DIPA-
005.04.2.576261/2016 kode digital stamp DS : 0913-4912-6627-
51
3866 berisikan total pagu anggaran sebesar Rp. 172.200,000
(seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
Dalam hal pengelolaan anggaran DIPA 01 selama TA 2016
Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melaksanakan pengesahan
Revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu :
Revisi DIPA ke 1 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-
005.01.2.576260/2016 tanggal 11 April 2016 kode digital stamp DS
:6787-8521-2529-9922 tanpa merubah pagu anggaran, sehingga total
pagu anggaran masih sebesar Rp. 11.390.368.000,00 (sebelas
milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan
ribu rupiah).
Revisi DIPA ke 2 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan
dan revisi antar satker belanja pegawai yang mengakibatkan
penambahan pagu anggaran belanja pegawai pada : satuan kerja
Pengadilan Agama Kefamenanu sebesar Rp. 200.691.000,00 (dua
ratus juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupaih), Pengadilan
Agama Larantuka sebesar Rp. 164.950.000,00 (seratus enam puluh
empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Pengadilan Agama
Ruteng sebesar Rp. 334.620.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta
enam ratus dua puluh ribu rupiah), Pengadilan Agama Bajawa
sebesar Rp. 271.402.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat
ratus dua ribu rupiah), dan Pengadilan Agama Lewoleba sebesar Rp.
34.150.000,00 (tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
52
Revisi pergeseran anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan
pagu anggaran pada satker Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-
005.01.2.576260/2016 tanggal 18 November 2016 kode digital stamp
DS : 5371-0909-5006-1426 dengan total pagu anggaran Rp.
10.384.555.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh empat
juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Revisi Dipa ke 3 dalam rangka pengurangan pagu belanja pegawai
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-
005.01.2.576260/2016 tanggal 4 Januari 2017 kode digital stamp DS :
7416-7025-0700-0232 dengan total pagu anggaran Rp.
8.761.137.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu
juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Dalam hal pengelolaan anggaran DIPA 04 selama TA 2016
Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melaksanakan pengesahan
Revisi DIPA sebanyak 2 kali yaitu :
Revisi DIPA ke 1 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-
005.04.2.576261/2016 tanggal 18 April 2016 kode digital stamp DS :
0913-4912-6627-3866 tanpa merubah pagu anggaran, sehingga total
pagu anggaran masih sebesar Rp. 172.200.000,00 (seratus tujuh
puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
Revisi DIPA ke 2 dalam rangka perubahan pejabat perbendaharaan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : SP DIPA-
53
005.04.2.576261/2016 tanggal 14 November 2016 kode digital stamp
DS : 0913-4912-6627-3866 tanpa merubah pagu anggaran, sehingga
total pagu anggaran masih sebesar Rp. 172.200.000,00 (seratus tujuh
puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
Pengelolaan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang
secara struktural diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kabag Umum
dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian serta bagian-
bagian yang terkait, namun secara fungsional telah dibentuk Pejabat
Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab
Kegiatan yang dijabat oleh Kabag. Umum dan Keuangan, Pejabat
Penanda Tangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Pelaporan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji atau Petugas Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).
Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN
sebagaimana tertuang dalam DIPA terbagi menjadi 3 program :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya.
Program ini direalisasikan melalui DIPA 01 pada kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi dengan pagu sebesar Rp. 11.390.368.000,00 (sebelas
miliyar tiga ratus Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan
ribu rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :
54
a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai digolongkan menjadi dua bagian meliputi belanja
mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain
untuk pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan
lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal
tidak termasuk dalam belanja pegawai.
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besaran total anggaran atau pagu Belanja Pegawai yang
tertera didalam DIPA awal yang diterima satuan kerja
Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tahun anggaran 2016
adalah sebesar Rp. 9.773.463.000,00 (sembilan milyar tujuh
ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga
ribu rupiah), namun setelah terjadi revisi pagu anggaran
dengan pengurangan anggaran khususnya pada pagu
anggaran belanja pegawai pada tahun anggaran 2016, maka
pagu anggaran berubah menjadi Rp 7.144.232.000,00 (tujuh
milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga
puluh dua ribu rupiah).
55
Pelaksanaan Anggaran
Dalam hal pelaksanaan anggaran pada pagu Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau
terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan
adalah sebagai berikut :
Pagu anggaran Rp 7.144.232.000,00
Realisasi Pagu Rp 7.075.425.562,00
Sisa anggaran Rp 68.806.438,00
Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat
dipersentasikan pagu belanja pegawai yang telah terserap
sebesar 99,04%.
Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah
dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi berdasarkan
SPM/SP2D yang telah diterbitkan tercatat sisa penggunaan
anggaran adalah sebesar Rp. 130.914.438,00 (seratus tiga
puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus
tiga puluh delapan rupiah). Dari angka tersebut dapat
dipersentasikan sisa pagu anggaran belanja pegawai sebesar
1.83%.
b) Belanja Barang
Belanja Barang yaitu suatu bentuk kegiatan pengeluaran yang
digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai
56
dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya
pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja
barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja
barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak
mengikat.
Untuk alokasi pagu awal yang diterima khususnya Belanja Barang
pada DIPA 01 pada tahun anggaran 2016 ini adalah sebesar Rp.
1.522.905.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta
sembilan ratus lima ribu rupiah).
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi
Agama Kupang menerima alokasi pagu awal khususnya
Belanja Barang pada DIPA (01) pada tahun anggaran 2016 ini
adalah sebesar Rp. 1.522.905.000, 00
(satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima
ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang
dialokasikan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional dan non operasional pada satuan kerja Pengadilan
Tinggi Agama Kupang.
57
Pelaksanaan Anggaran
Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan
kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat Koordinator
Wilayah setiap triwulan, diperoleh data anggaran yang telah
terserap atau terealisasi sebagai berikut :
Pagu anggaran Rp. 172.200.000,00
Realisasi anggaran Rp 170.835.700,00
Sisa anggaran Rp 1.364.300,00
Dari total pagu anggaran belanja barang yang telah terealisasi,
dapat dipersentasikan belanja barang yang telah terserap
sebesar 99,21%.
Dalam Tahun 2016 ini Pengadilan Agama Larantuka dan
Pengadilan Agama Atambua memperoleh dana ABT (Anggaran
Biaya Tambahan) sebesar Rp. 295.000.000.00 yang telah
direalisasikan sebesar Rp. 294.980.000.00- dana tersebut
dipergunakan untuk pengadaan meubelair, dengan rincian
sebagai berikut :
Pengadilan Agama Atambua :
Pagu anggaran (ABT ) Rp. 145.000.000,00
Realisasi anggaran Rp 145.000.000,00
Sisa anggaran Rp -
58
Sedang Pengadilan Agama Larantuka :
Pagu anggaran (ABT ) Rp. 150.000.000,00
Realisasi anggaran Rp 149.980.000,00
Sisa anggaran Rp 20.000,00
Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah
dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi berdasarkan
SPM/SP2D yang telah diterbitkan tercatat sisa penggunaan
anggaran adalah sebesar Rp. 68.806.438,00 (enam puluh
delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga
puluh delapan rupiah) atau dapat dipersentasikan sebesar
0,96 %.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Untuk TA 2016, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak memperoleh
alokasi pagu anggaran untuk program Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung ini.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Program ini direalisasikan melalui DIPA 04 pada kegiatan Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi pagu sebesar Rp.
172.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama
Kupang menerima alokasi pagu awal DIPA 04 khususnya Belanja
59
Barang sebesar Rp. 172.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua
ratus ribu rupiah).
Pelaksanaan Anggaran
Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja
setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat Koordinator Wilayah setiap
triwulan, diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi
sebagai berikut :
Pagu anggaran Rp. 172.200.000,00
Realisasi anggaran Rp 170.835.700,00
Sisa anggaran Rp 1.364.300,00
Dari total pagu anggaran belanja barang yang telah terealisasi, dapat
dipersentasikan belanja barang yang telah terserap sebesar 99,21%.
Dalam Tahun 2016 ini Pengadilan Agama Larantuka dan
Pengadilan Agama Atambua memperoleh dana ABT ( Anggaran
Biaya Tambahan) sebesar Rp. 295.000.000.00 yang telah
direalisasikan sebesar Rp. 294.980.000.00- dana tersebut
dipergunakan untuk pengadaan meubelair, dengan rincian sebagai
berikut :
Pengadilan Agama Atambua :
Pagu anggaran (ABT ) Rp. 145.000.000,00
Realisasi anggaran Rp 145.000.000,00
Sisa anggaran Rp -
60
Sedang Pengadilan Agama Larantuka :
Pagu anggaran (ABT ) Rp. 150.000.000,00
Realisasi anggaran Rp 149.980.000,00
Sisa anggaran Rp 20.000,00
Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah
dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi berdasarkan
SPM/SP2D yang telah diterbitkan tercatat sisa penggunaan
anggaran adalah sebesar Rp. 68.806.438,00 (enam puluh delapan
juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh delapan
rupiah) atau dapat dipersentasikan sebesar 0,96 %.
Dalam hal ini kami mencoba untuk memaparkan pagu Anggaran yang diperoleh
oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang serta Pengadilan Agama Se-Nusa
Tenggara Timur sebagaimana table dibawah ini :
Tabel Realisasi Anggaran PTA Kupang Dan Satker dibawahnya Tahun 2016
NO Satker DIPA PAGU REALISASI % SISA %
1 PTA Kupang 01 8.761.137.000 8.660.059.220 98,85 101.077.780 1,15
04 172.200.000 170.835.700 99,21 1.364.300 0,79
2 PA Kupang 01 3.873.582.000 3.823.348.290 98.70 50.233.710 1,30
04 141.450.000 140.808.000 99,55 642.000 0,45
3 PA Soe 01 2.362.338.000 2.334.739.212 98,83 27.598.788 1,17
04 20.250.000 20.100.000 99,26 150.000 0,74
4 PA Kefamenanu 01 2.400.907.000 2.267.666.698 94,45 133.240.302 5,55
04 14.000.000 14.000.000 100 0 0
5 PA Atambua 01 2.402.462.000 2.371.091.692 98,69 31.370.308 1,31
04 30.000.000 19.770.000 65.90 10.230.000 34.10
6 PA Maumere 01 2.527.420.000 2.424.405.894 95.92 103.014.106 4.08
04 39.500.000 39.500.000 100 0 0
61
7 PA Ende 01 2.642.619.000 2.502.056.752 94,68 140.562.248 5,32
04 41.750.000 41.750.000 100 0 0
8 PA Bajawa 01 2.262.365.000 2.015.172.243 89.07 247.192.757 10,93
04 37.500.000 37.500.000 100 0 0
9 PA Ruteng 01 3.015.817.000 2.796.518.539 92,73 219.298.461 7,27
04 70.500.000 70.500.000 100 0 0
10 PA Larantuka 01 2.569.645.000 2.552.353.670 99,33 17.291.330 0,67
04 43.250.000 42.990.000 99,40 260.000 0,60
11 PA Kalabahi 01 2.384.999.000 2.374.164.953 99,55 10.834.047 0,45
04 64.740.000 49.058.000 75,78 15.682.000 24.22
12 PA Lewoleba 01 2.344.212.000 2.227.127.806 95,01 117.084.194 4,99
04 55.000.000 44.004.000 80,01 10.996.000 19,99
13 PA Waingapu 01 2.465.151.000 2.445.589.650 99,21 19.561.350 0.79
04 26.500.000 26.126.000 98,59 374.000 1,41
14 PA Waikabubak
01 2.221.964.000 2.194.073.749 98,74 27.890.251 1,26
04 68.500.000 56.316.000 82,21 12.184.000 17,79
15 PA Labuan Bajo 01 3.117.214.000 2.976.709.614 95,49 140.504.386 4.51
04 62.000.000 61.650.000 99,44 350.000 0,56
E. Dukungan Teknologi Informasi
Dukungan Teknologi Informasi meliputi pengelolan berupa perangkat keras
dan perangkat lunak yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang
beserta Pengadilan Agama dalam Wilayah hukumnya, berupa:
Perangkat keras adalah sebagai berikut
- Personal Komputer sejumlah 6 unit
- Laptop sejumlah 24 unit
- Printer sejumlah 19 unit
- Server sejumlah 1 unit
- Touch screen/multi media box sejumlah 1 unit
- TV/LED sejumlah 4 unit
- UPS sejumlah 2 Unit
- Proyektor sejumlah 1 unit
62
- Kamera sejumlah 1 unit
- CCTV sejumlah 1 Set
- Sound system sejumlah 2 unit
Dukungan TI berupa perangkat lunak adalah sebagai berikut :
- Aplikasi Website PTA Kupang
- Aplikasi SIADPTA
- Aplikasi KOMDANAS ON LINE
- Aplikasi SIMKEP ON LINE
- Aplikasi SAPK-BKN
- Aplikasi RKA-KL DIPA
- Aplikasi GPP
- Aplikasi SPM
- Aplikasi INJECT PIN PPSPM
- Aplikasi PP 39
- Apliaksi MONEV ANGGARAN ON LINE
- Apliaksi SAIBA
- Apliaksi SIMAK-BMN
- Aplikasi SIMAN
- Aplikasi PERSEDIAAN
- Aplikasi SIMARI
- Aplikasi PUPNS
- Aplikasi SIHARKA
63
F. Regulasi Tahun 2016
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :
1. Manajemen Perubahan
- Telah terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan konsistensi
pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi se-Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui sosialisasi reformasi
birokrasi kepada seluruh pegawai;
- Meningkatnya komunikasi antara pimpinan dan staf dalam
membangun etos kerja dan peningkatan kinerja secara
berkesinambungan;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai telah mengacu pada Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) dan berorientasi pada output yang telah
ditetapkan.
2. Penataan dan Penguatan Organisasi
- Terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;
- Terserapnya DIPA T.A. 2016 se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Kupang sesuai dengan petunjuk Kementerian Keuangan RI;
- Terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Melakukan Laporan Keuangan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Agama Kupang guna mempertahankan kualitas Laporan Keuangan
yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
64
3. Penataan Tatalaksana
- Telah disusun Standart Operating Procedures (SOP) pelaksanaan
kerja masing-masing unit kerja se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Agama Kupang;
- Telah digunakannya teknologi informasi dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Telah disusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Telah dilakukan pemetaan jabatan pegawai berdasarkan kompetensi;
- Pengelolaan database pegawai telah dilakukan dengan Sistem
Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, E-PUPNS,
SIHARKA dan SAPK BKN;
- Mengirimkan pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang
mendukung tugas dan fungsi;
- Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti kegiatan peningkatan
kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi
melalui kerjasama dengan instansi terkait;
5. Penguatan Pengawasan
- Telah tersedianya sarana pengaduan se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Agama Kupang;
- Telah terlaksanakannya pengendalian Intern atas pengelolaan
keuangan dan barang milik negara sesuai dengan perundang-
undangan;
65
- Berjalannya Pengawasan Melekat (Waskat) yang dilakukan oleh
pimpinan mengacu kepada Perma Nomor 9 Tahun 2016;
- Sistem Pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan Sistem
Informasi Pengawasan ( SIWAS)
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Seluruh pejabat eselon II, III, IV dan Hakim serta Panitera Pengganti
telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan
Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKSN);
- Tersedianya informasi mengenai kinerja se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui website serta ruang
informasi dan kehumasan;
- Telah dilakukan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan
Pengadaan Koordinator Wilayah Empat Peradilan se-Nusa Tenggara
Timur;
- Telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Untuk memudahkan masyarakat atau stakeholder telah dibuat SOP;
- Tersedianya fasilitas/ruang meja informasi, melayani masyarakat untuk
mendapatkan informasi khususnya yang terkait dengan info perkara
se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
66
- Petugas meja informasi se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang
siap dan aktif melayani masyarakat pencari keadilan setiap saat pada
hari-hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- Masyarakat dapat mencari dan mendownload putusan Pengadilan
Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Kupang melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
dan demi tercapainya transparansi dan keterbukaan informasi.
- Telah tersedianya Pos Pelayanan Bantuan Hukum dan terlaksananya
sidang keliling serta tersedianya pelayanan berperkara secara prodeo
bagi masyarakat yang tidak mampu.
67
A. Internal
Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang dilaksanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang
berlaku.
Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan,
sehingga lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara pada
terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Kupang,
melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W17-
A/65/PS.01/I/2016, tanggal 6 Januari 2016 dibentuk Hakim Tinggi Pengawas
Daerah (HATIWASDA) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HATIWASBID)
pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang
bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama,
termasuk Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Bidang pengawasan dan
pembinaan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim
Tinggi Pengawas Bidang meliputi bidang kepaniteraan/perkara dan bidang
kesekretariatan.
BAB IV PENGAWASAN
68
Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan per enam bulan sekali atau 2
kali dalam setahun.
Yang meliputi Wilayah :
a. Pengadilan Agama Kupang;
b. Pengadilan Agama Soe
c. Pengadilan Agama Kefamenanu;
d. Pengadilan Agama Atambua
e. Pengadilan Agama Kalabahi;
f. Pengadilan Agama Waingapu
g. Pengadilan Agama Waikabubak
h. Pengadilan Agama Lewoleba;
i. Pengadilan Agama Maumere
j. Pengadilan Agama Ende;
k. Pengadilan Agama Larantuka;
l. Pengadilan Agama Bajawa;
m. Pengadilan Agama Ruteng
n. Pengadilan Agama Labuan Bajo
Pengawasan Hatiwasda yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah :
1. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/529/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H.,
M.H. 2). Drs. H. Sugito Musman, S.H., M.H. 3). H. Moh. Djaini, S.H., M.H. 4).
Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. , tanggal 14 s/d 16 April 2016 melakukan
Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kalabahi.
69
2. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/554/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H.,
M.H. 2). Drs. H. Abd Syukur. 3). Moh. Natsir Bala, S.H 4). Trimo, S.H., M.H. ,
tanggal 11 – 13 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di
Pengadilan Agama Labuhan Bajo.
3. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/555/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abd Syukur. 2). Dra. Hj.
Aisyah Abdurajak, M.H. 3). Fatima Wadon, S.E , tanggal 02 – 04 Mei 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Maumere.
4. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/557/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Sugito Musman, S.H.,
M.H. 2). Moh. Natsir Bala, S.H 3). Siswanti, ST. , tanggal 25 – 27 April 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Maumere.
5. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/558/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag.
2). Drs. H. Syahidi, S.H., M.SI. 3). Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H. 4).
Nurhayati Pahwali, A.Md , tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan
dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ruteng.
6. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/559/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Syahidi, S.H., M.SI. 2).
Yunus kappa, S.H. 3). Nurhayati Pahwali, A.Md. 4). Ahmad saekan , tanggal
16 – 18 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Soe.
70
7. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/560/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H.,
M.H. 2). Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. 3). Juhni, S.H., M.H 4). Doni
Kussulistianto Sitorus. tanggal 25 – 27 April 2016 melakukan Pemeriksaan
dan Pengawasan di Pengadilan Agama Larantuka.
8. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/561/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h., M.Ag
2). Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. 3). Dra. Ummi Kalsum 4). Siswanti, ST.
, tanggal 02 – 04 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di
Pengadilan Agama Ende.
9. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/562/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Muhaimin, M.HI 2). Dra.
Ummi Kalsum. 3). Nursa’adah Muhammad, S.H.I , tanggal 25 – 27 April 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Waingapu.
10. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/563/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H.,
M.H 2). Drs. H. Muhaimin, M.HI. 3). Adenan, S.H., M.H., 4). Drs. Abd. Hamid,
S.H., M.H . tanggal 16 – 18 Mei 2016 melakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan di Pengadilan Agama Atambua.
11. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/564/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H.,
M.H 2). Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H. 3). Trimo, S.H., M.H 4). Siswanti, ST 5).
Nurhayati Lepang Ama, S.Kom.. tanggal 12 – 13 Mei 2016 melakukan
Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kupang.
71
12. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/565/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H.,
M.H 2). Juhni, S.H., M.H. 3). Hj. Husnaeni, S.H.I., M.H. tanggal 02 – 04 Mei
2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama
Bajawa.
13. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/566/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum. 2).
Fatima Wadon, S.E . 3). Hima Trisnawati, S.H.I. tanggal 25 – 27 April 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama
Kefamenanu.
14. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/567/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum 2).
Yunus kapa, S.H.I. 3). Ariyani Wari Doken, A.Md. tanggal 25 – 27 April 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Lewoleba.
15. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/643/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H.,
M.H 2). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. tanggal 23 – 24 Mei 2016 melakukan
Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Ende.
16. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/924/PS.01./VIII/2016 tanggal 6 Agustus
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag 2). Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. 3). Yunus kapa, S.H.I. tanggal 08 – 09
September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Kefamenanu.
72
17. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/925/PS.01./IX/2016 tanggal 1 September
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag 2). Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. 3). Yunus kapa, S.H.I. tanggal 06 – 07
September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Atambua.
18. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/926/PS.01./VIII/2016 tanggal 6 Agustus
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Haryono Sunaryo,
S.H., M.H 2). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. 3). Juhni, S.H., M.H. 4) Trimo, S.H.,
M.H. tanggal 06 – 07 September 2016 melakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan di Pengadilan Agama Waingapu.
19. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/564/KP.01.1/IV/2016 tanggal 6 April 2016
Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abd Syukur 2). Dra. Hj.
Aisyah Abdurajak, M.H. 3). Fatima Wadon, SE. 4). Siswanti, ST. 5).
Nurhayati Lepang Ama, S.Kom.. tanggal 12 – 13 Mei 2016 melakukan
Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Kupang.
20. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/943/PS.01./IX/2016 tanggal 6 Agustus
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 14 – 15
September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Labuhan Bajo.
21. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/946/PS.01./IX/2016 tanggal 6 Agustus
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Abd Syukur. 2).
Moh. Natsir Bala, S.H. 3). Nurhayati Lepang Ama, S.Kom. tanggal 22 – 23
73
September 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama soe.
22. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/947/PS.01./IX/2016 tanggal 6 September
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo,
S.H., M.H. 2).H Moh. Djaini, S.H., M.H. 3). Ali Amran, S.H., S.H.I., M.H. 4).
Trimo, S.H., M.H. tanggal 03– 05 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan di Pengadilan Agama Ende.
23. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1062/PS.01./IX/2016 tanggal 6 September
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 03 – 05
Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Kalabahi.
24. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1094/PS.01./IX/2016 tanggal 1 September
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 06 – 07
Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Ruteng.
25. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1097/PS.01./IX/2016 tanggal 6 September
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). 4). Adenan, S.H., M.H. tanggal 18 –
20 Oktober 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Ruteng.
26. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1098/PS.01./X/2016 tanggal 6 Oktober
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar,
74
S.H., M.H. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Fatima Wadon, S.E4). Nurhayati
Pahwali, A.Md. 5). Muhammad Aminullah. S.Kom. tanggal 18 – 20 Oktober
2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama
Larantuka.
27. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1167/PS.01./X/2016 tanggal 6 Oktober
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Ahmad Munthohar,
S.H., M.H. 2). Drs. H. Abd Syukur tanggal 18 – 20 Oktober 2016 melakukan
Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
28. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1212/PS.01./XI/2016 tanggal 3 November
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo,
S.H., M.H. 2). Drs. Khaeruddin, M.H. 3). Adenan, S.H., M.H. tanggal 08 – 10
November 2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan
Agama Lewoleba.
29. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1226/PS.01./XI/2016 tanggal 3 November
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H. Busri Harun, S.h.,
M.Ag. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. 3). Junaidin. tanggal 13 – 14 November
2016 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama
Labuhan Bajo.
30. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1227/PS.01./XI/2016 tanggal 3 November
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo,
S.H., M.H. tanggal 13 – 14 November 2016 melakukan Pemeriksaan dan
Pengawasan di Pengadilan Agama Labuhan Bajo.
31. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1293/PS.01./XII/2016 tanggal 3 Desember
2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono Sunaryo,
75
S.H., M.H. 2). Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. tanggal 08 Desember 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Soe.
32. Sesuai surat tugas Nomor : W 23-A/1293/PS.01./XII/2016 tanggal 20
Desember 2016 Ketua PTA Kupang menugaskan kepada : 1). Drs. H.Haryono
Sunaryo, S.H., M.H. 2). Trimo, S.H., M.H. tanggal 28 Desember 2016
melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama
Kefamenanu.
B. Evaluasi
Dari hasil pemeriksaan para Hakim Tinggi Pengawas Daerah ( HATIWASDA
) Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut, dapat disimpulkan hal – hal
sebagai berikut :
1. Para Karyawan / Karyawati utamanya para Ketua / Anggota Majelis
Hakim , Panitera sidang dan Jurusita Pengganti, belum sungguh-sungguh
dan tidak serius menangani apa yang menjadi tanggungjawabnya
sehingga banyak ditemukan kekeliruan-kekeliruan seperti, kekeliruan
dalam BAP, Relas-relas, PMH, dan PHS yang semestinya tidak perlu
terjadi.
2. Para Pejabat / Hakim kurang menguasai dan kurang bertanggungjawab
terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
3. Pengadministrasian perkara belum sepenuhnya dilakukan secara tertib,
masih adanya kekeliruan dan atau kolom-kolom dalam register belum
terisi.
76
4. Para Ketua Majelis Hakim yang bertanggungjawab atas minutasi perkara,
belum melaksanakan tugasnya dengan baik, masih ditemukan perbedaan
antara yang tertulis dalam BAS dengan yang tertulis dalam putusan, dan
di buku register Induk perkara, putusan dan BAS yang belum
ditandatangani.
5. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan belum
dilakukan secara sempurna, hal ini disebabkan karena minimnya
pengetahuan yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
C. Laporan Pengaduan
Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi baik perkara
dan putusan, kepegawaian, pengawasan dan pendisiplinan, anggaran dan
aset serta informasi lainnya, Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui
website : http://www.pta-Kupang.go.id telah menyediakan menu-menu
informasi tersebut. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah
menyediakan nomor hotline 0380-827611 ext. 101 atau email :
[email protected] khusus untuk pengaduan dan informasi.
Selama tahun 2016, jumlah pelapor pengaduan masyarakat berjumlah 2
(dua) permasalahan yaitu tentang :
1. Adanya dugaan Pelanggaran Pidana dengan membuat surat Kuasa Palsu
yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Sdr. Haji Mochtar
Abidin. Dalam hal ini telah diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama
Maumere dan telah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang
bersengketa.
77
2. Adanya keberatan sita eksekusi ”Harta Bersama” yang dilakukan oleh
Pengadilan Agama Kupang, kemudian oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Kupang tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam
pelaksanaan sita eksekusi tersebut.
Laporan Penyelesaian Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang
Periode Januari s.d Desember 2016
No
Tanggal
Terima
Pengaduan
Pelapor Terlapor Perihal
Tanggal
Pemeriksaan Rekomendas
i
Tindak
Lanjuti Ket
Pelapor Terlapor
1
23
September
2016
Lembaga
Bantuan
Hukum
Sinar
Keadilan
NTT
PA.
Maumere
Permintaan
Penjelasan
dari PA
Maumere
terhadap
Putusan
Perkara
Nomor
02/Pdt.G/1998/
PA Mur
- - - -
Telah
diselesaikan
secara sukarela
oleh para pihak
2 14 Maret
2016
Umar Nira,
S.H.
Ridwan
Fauzi, S.Ag
dan Nur
Amalia
Mandasari,
S.EI, Wakil
Ketua dan
Panitera
Muda Hukum
Pengganti
PA Kalabahi
Keberatan
Pelaksanaan
Sidang Ikrar
Talak
- 16 April
2016 - -
Hasilnya tidak
ditemukan
adanya
penyimpangan
dalam
pelaksanaan
sidang Ikrar
Talak
78
A. Kesimpulan
1. Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah melakukan kegiatan secara
maksimal dan optimal meskipun masih terdapat beberapa hambatan, baik
yang bersifat internal maupun eksternal;
2. Penyelesaian perkara tahun 2016 pada tingkat banding telah memenuhi
target dan berhasil dengan baik, perkara yang diterima tahun 2016
sebanyak 8 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 8 perkara
(100%).
3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi
Agama Kupang terhadap Pengadilan Agama Se-Nusa Tenggara Timur baik
dalam bidang administrasi maupun teknis yudisial, kode etik dan perilaku
Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan
berjalan secara efektif;
4. Peningkatan teknis yudisial maupun nonyudisial Pengadilan Tinggi Agama
Kupang telah mengikutsertakan pejabat fungsional, struktural dan staf
dalam berbagai kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung, maupun yang diselenggarakan oleh Instansi lain serta
Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
5. Pelaksanaan anggaran DIPA di lingkungan PTA Kupang penyerapan
anggarannya telah terserap yang berasal dari Belanja Pegawai 99,04%
BAB V KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
79
dengan sisa 0,96%, Belanja Barang DIPA 01 : 97,88% dengan sisa 2,12%,
sedangkan DIPA 04 : 98,85% dengan sisa 1,15%.
6. Pengelolaan sarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung
Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Se-Nusa
Tenggara Timur telah melakukan pemeliharaan dan mengoptimalisasikan
sarana dan prasarana yang ada serta melaksanakan pengadaan untuk
sarana dan prasarana yang ada telah sesuai penyerapan anggaran DIPA
tahun anggaran 2016.
7. Pengelolaan administrasi peradilan, maupun administrasi umum telah
mengacu pada aturan yang telah ditentukan, seperti pelaksanaan pola
bindalmin dan pola arsip dinamis dan statis pada penataan pola
administrasi umum.
B. Rekomendasi
1. Diperlukan diklat atau pelatihan secara kontinu (berkelanjutan) baik bidang
yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan sumber daya manusia
dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur peradilan.
2. Diperlukan adanya penambahan kualitas dan kuantitas SDM, dikarenakan
selama ini hampir di seluruh satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Timur
masih terdapat pejabat atau staf yang merangkap (overlooping) beberapa
pekerjaan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal
dan maksimal serta berpengaruh terhadap pelayanan publik yang prima.
3. Diperlukan penambahan anggaran DIPA pada semua mata anggaran
terutama untuk kegiatan PTA Kupang sebagai koordinator wilayah
80
memerlukan mata anggaran khusus untuk kegiatan tersebut sehingga bisa
melakukan sosialisasi atau pembinaan ke seluruh satuan kerja di wilayah
Nusa Tenggara Timur.
4. Diperlukan penambahan pembangunan gedung kantor, terutama 5
Pengadilan Agama (yakni Pengadilan Agama Larantuka, Atambua,
Kefamenanu, Bajawa dan Waikabubak) yang kondisi bangunannya sudah
kurang layak dalam upaya mewujudkan peningkatan kapabilitas pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan.
5. Perlu anggaran khusus untuk Pengelolaan IT, Pelayanan Meja Informasi
dan Pengaduan, dan Pengelolaan SIPP dan SIPPPTA.
6. Perlu petugas khusus untuk pelayanan meja informasi dan Pengaduan
yang tidak hanya menguasai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama,
akan tetapi juga menguasai teknis Pelayanan Meja Informasi dan diadakan
pelatihan-pelatihan khusus petugas pelayanan meja informasi dan
Pengaduan.