KATA PENGANTARsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renstra-dinas-sosial-2017.pdf · memberikan dampak...
Transcript of KATA PENGANTARsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renstra-dinas-sosial-2017.pdf · memberikan dampak...
1
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah
menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial
Kota Mataram tahun 2016-2021.
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan rumusan seluruh Program
dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kota Mataram dan mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Mataram Tahun 2016– 2021.
Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk
mengarahkan Pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah
pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus
mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu: apa yang hendak
dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan, bagaimana cara
mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk
mencapai tujuan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat
kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik
dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana
Strategis ini.
Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renstra ini
memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kota
Mataram.
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
H. LALU INDRA BANGSAWAN, SH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19571011 199008 1 001
2
DAFTAR ISI Hal.
KATA PENGANTAR ………………………………………………………. i DAFTAR ISI…………………………………………………………………. ii BAB I…………………………………………………………………………. 1 PENDAHULUAN……………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………. 1 1.2 Landasan Hukum …………………………………………….. 2 1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………. 4 1.4 Sistematika penulisan……………………………………….. 4
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD………………………………. 7 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram……………………………………………….... 7 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Mataram.......................... 29 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram…………….. 30 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial kota Mataram ………..…………………………. 33
BAB IIIISU ISU STRATEGIS ………………………….…………............ 35 3.1 Identifikasi Permasalahan…………………………………….. 35 3.2Telaahan Visi, Misi,dan Program Walikota dan Wakil Walikota Mataram……………………………………….……. 36 3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram.. 39 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………. 39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dinas SosialKota Mataram………………….……. 46 4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mataram ………………… 46 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Mataram……………………………………………….. 47 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Mataram……. 50 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……….. 52
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD…………………………………… 55
BAB VII PENUTUP………………………………………………………… 57
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka
yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut
harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan
kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak
lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak
lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Mataram sebagai salah satu SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Mataram dan Rencana Kerja (Renja) yang
merupakan dokumen rencana kerja per tahun.
Renstra Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2016-2021 ini merupakan
pedoman Dinas Sosial Kota Mataram dalam menyelenggarakan urusan
kesejahteraan sosial di Kota Mataram selama 5 (lima) tahun kedepan, sehubungan
dengan telah dilantiknya Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram periode
2016-2021 maka Dinas Sosial wajib menyusun Rencana Strategis SKPD yang
dapat mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala
Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam
4
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram Tahun 2016-2021.
Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kerangka sistematika
penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial ini telah disesuaikan dengan
ketentuan peraturan tersebut.
Renstra Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Mataram yang
akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota
Mataram Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMD Kota Mataram Tahun
2016-2021 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-
faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang
berkembang.
1.2Landasan Hukum
Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram
Tahun 2016-2021 ini adalah :
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
5
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha
KesejahteraanSosial bagi Penderita Cacat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan
Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial
Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
6
18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi
Panti Sosial;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak
Kekerasan;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Mataram;
21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
1.3Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021
dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna
mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Mataram dalam menunjang Visi dan
Misi Walikota Mataram dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Mataramadalah :
1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan
bidang kesejahteraan sosial di Kota Mataram periode 2016-2021;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Mataram dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) periode 2016-2021;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.
1.4Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021
yakni
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
7
hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,
serta maksud dan tujuan penyusunaan Renstra Dinas Sosial Kota
Mataram.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial
Kota Mataram dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh
Dinas Sosial Kota Mataram dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode
sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan
akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kota
Mataram.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja
pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Sosial Kota Mataram
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan
tujuan dan sasarannya, strategi dan arah kebijakan pembangunan
bidang kesejahteraan sosial di Kota Mataram untuk kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai
kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka
menengah dan disertai dengan program pembangunan
kesejahteraan sosial yang akan direncanakan.
8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang
diperlukan selama 5 (lima) tahun.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021
sesuai target capaian kinerja pada RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-
2021.
BAB VII PENUTUP
Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Rencana Strategis Dinas
Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021.
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mataram
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
Kota Mataram, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Mataram adalah :
A. KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program
kerja Dinas.
b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja
Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA–DPA) dan penetapan
kinerja Dinas;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
serta bimbingan dibidang sosial;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dinas dengan perangkat daerah dan Instansi terkait;
f. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Insatansi Pemerintah,
Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/ atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis
dibidang sosial;
h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sosial;
10
l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
dan
m. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas–tugas dinas maka Kepala
Dinas dibantu oleh 1 Unsur Pembantu Pimpinan sebagai Sekretaris Dinas dan 3
Unsur Pelaksana sebagai Kepala Bidang,
I. SEKRETARIAT ( Unsur Pembantu Pimpinan )
Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh
satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan
perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP,
perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian hukum dan organisasi serta
hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja
lingkup Dinas;
e. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
f. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar
Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
g. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
h. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
11
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi
Manajemen pelayanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Pelaksana koordinasi konsultasi dan singkronisasi penyelenggaraan tugas
kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
k. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan;
m. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sekretariat SKPD membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala
Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan
dan mempersiapkan:
a. Penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas;
b. Bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi
keuangan rutin, urusan pembukuan;
c. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran
belanja Dinas; dan
d. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup
Dinas;
12
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan
dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup
Dinas;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup
Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap
Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan
lingkup Dinas;
h. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan
lingkup Dinas sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan sitem informasi
manajemen Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan
program kerja tahunan Dinas;
k. Menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan;
l. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;
m. Pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuaan;
n. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendarahaan anggaran
belanja Dinas;
o. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas;
dan
p. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
13
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengelolaan
ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan
administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub
Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan
administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan
kebutuhan perlengkapan;
e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan
perundang-undangan;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pegawai
negeri sipil lingkup Dinas;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
II. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN SOSIAL (Unsur
Pelaksana)
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan
14
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
b. Penyusunan perencanaan pemberdayaan dan kelembagaan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
perorangan, masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan
sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
perorangan, masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan
sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, masyarakat,
kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan sosial perorangan, masyarakat, kelembagaan, organisasi
sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sossial, kepahlawanan dan
penyuluhan sosial;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial
perorangan, masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan
sumber dana bantuan sossial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
h. Pengkordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelakasanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi
dibawahnya;
i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat
daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
15
j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan;
l. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan bidang tugasnya;
m. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Bidang;
o. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial dibantu oleh :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat
Seksi Pemberdaayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
dan Kelembagaan Sosial.
Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan
masyarakat.
Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat mempunyai fungsi
16
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pemberdayaan
sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedomanan, norma,
standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
17
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
b. Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial.
Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan
dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasaan
dan pengkoordinasiaan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi sosial,
pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi sosial,
pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
18
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
c. Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial.
Seksi Kepahlawanan dan Peyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok
membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan
penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian
pelaksanaan seluruh kegiatan Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
Seksi Kepahlawanan dan Peyuluhan Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Kepahawanan dan
Penyuluh Sosial;
19
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan
dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
III. BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL (Unsur
Pelaksana)
Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan pelayanan
sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang rehabilitasi dan
pelayanan sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai
dengan bidangnya;
b. Penyusunan perencanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan
pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi
pelayanan sosial tunas sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan
orang serta rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan
pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi
pelayanan sosial tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan
orang serta rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang
disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi pelayanan sosial tunas sosial,
korban tindak kekerasan dan perdagangan orang serta rehabilitasi dan
pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban
NAPZA, rehabilitasi pelayanan sosial tunas sosial, korban tindak
kekerasan dan perdagangan orang serta rehabilitasi dan pelayanan sosial
anak dan lanjut usia;
g. Pemantauan, evualuasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan
pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi
pelayanan sosial tunas sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan
orang serta rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di
bawahnya;
21
i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat
daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program sesuai bidangnya;
j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan;
l. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan bidang tugasnya;
m. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang; dan
o. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya;
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial dibantu oleh :
a. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan
Korban NAPZA;
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandangan Disabilitas dan
Korban NAPZA dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan
Korban NAPZA mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
22
rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban
NAPZA.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandangan Disabilitas dan
Korban NAPZA mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan
pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedomanan, norma,
standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
23
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak
Kekerasan dan Perdagangan Orang.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak
Kekerasan dan Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggunjawab langsung kepada Kepala
Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak
Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok membantu
kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan
perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan
seluruh kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial tuna sosial korban
tindak kekerasan dan perdagangan orang.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak
Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan
Perdagangan Orang;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
c. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang beradadi bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai
tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan
25
mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan pelayanan
sosial tuna sosial korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedomanan, norma,
standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undnagan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
26
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
IV. BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL (Unsur Pelaksana )
Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Penanganan
Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan dan penetapan kinerja
sesuai dengan bidangnya;
b. Penyusunan perencanaan penanganan kemiskinan, perlindungan dan
jaminan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan
kemiskinan perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan
bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan
kemiskinan perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan
bencana sosial dan jaminan sosial dan jaminan sosial keluarga;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang penanganan kemiskinan perkotaan,
perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial dan
jaminan sosial keluarga;
27
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penanganan kemiskinan perkotaan, perlindungan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan
kemiskinan perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan
bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi
dibawahnya;
i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkornisasi dengan perangkat
daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkornisasi
pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya;
j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
l. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
m. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Bidang; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bidang Penanganan
Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dibantu oleh :
28
a. Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial.
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai tugas pokok
membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan
penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan
kemiskinan perkotaan.
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait
dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan
dan evaluasi program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma,
standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana
Sosial
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanganan
Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh
kegiatan.
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
30
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait
dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai
dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan
dan evaluasi proram/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma,
standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
31
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok membantu kepala
bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan
perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan
seluruh kegiatan jaminan sosial keluarga.
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan
dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Jaminan Sosial
Keluarga;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan proram sesuai dengan
lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
32
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan’
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sedangkan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Mataram dapat dilihat pada bagan berikut
33
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIALKOTA MATARAM
KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Sub.Bag.
Perencanaan
dan Keuangan
BIDANG
REHABILITASI DAN
PELAYANAN SOSIAL
BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN
KELEMBAGAAN
SOSIAL
BIDANG
PENANGANAN
KEMISKINAN,
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
Sub.Bag.
Umum dan
Kepegawaiana
Seksi
Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial
Penyandang Disabilitas
dan Korban NAPZA
Seksi
Penanganan
Kemiskinan Perkotaan
Seksi
Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga
dan Kelembagaan
Masyarakat
Seksi
Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam
dan Bencana Sosial
Seksi
Organisasi Sosial,
Pengelolaan Sumber
Dana Bantuan Sosial
Seksi
Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial,
Korban Tindak
Kekerasan dan
Perdaganagan Orang
Seksi
Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial Anak
dan Usia Lanjut
Seksi
Kepahlawanan dan
Penyuluhan Sosial
Seksi
Jaminan Sosial
Keluarga
34
2.2Sumber Daya Dinas Sosial Kota Mataram
Dinas Sosial Kota Mataram sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah
yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Mataram dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik
sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial
Kota Mataram dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah
pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Mataram saat ini sebanyak 28 orang.
Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran tentang Data dan
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Mataram sebagai berikut : Komposisi
Pegawai Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan Jabatan Struktural
NO SKPD Eselon
Fungsional Pelaksana
Jumlah II III IV IV III II I
1. Dinas Sosial 1 4 11 - - 5 7 - 28
Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan
NO SKPD Pendidikan
Jumlah S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD
1. Dinas Sosial - 4 16 1 7 - 28
Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Mataram
dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1.Bangunan gedung kantor sebanyak 1 (satu) unit, yang terletak di Jl. RA. Kartini
No. 3 Mataram yang merupakan gedung kantoryang berfungsi sebagai
kegiatan operasional kantor sehari-hari.Luas bangunan gedung kantor 363 m2
Type C Permanen.
2. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 6 (enam) unit;
3. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 13 (tiga belas) unit;
4. Perahu Boat Dolphin, sebanyak 1 (satu) unit;
35
5. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari,
serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram
Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Mataram yang ditandai
dengan relatif tingginyaIndeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan
dan kesehatan) dibandingkan dengan IPM Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-
Provinsi NTB, tidak serta merta Kota Mataram terhindar dariberbagai
permasalahan sosial di tingkat mikro.
Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :
- Masih banyaknya jumlah keluarga miskin, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas dan
pengidap HIV/Aidsdan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
yang perlu mendapat perlindungan dan penanganan.
Sampai dengan saat ini penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
kesejahteraan sosial tingkat kota untuk Kota Mataram masih mengacu pada SPM
Kementerian Sosial RI.Penetapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
mengenai SPM Bidang Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor
129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sehingga tingkat keberhasilan atau capaian
kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram, didasarkan pada Indiaktor Kinerja
Kunci (IKK).
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target
IKK Target
Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1. Persentase penanganan lanjut usia
terlantar luar panti dan dalam panti
5,61 % 8,42 % 11,22 %
14,03 %
16,83 % 5,61 % 8,42 % 11,22 %
14,03 %
16,83 % 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase penanganan anak
terlantar luar panti dan dalam panti
3,13 % 3,67 % 4,20 %
4,72 % 5,24 % 3,13 % 3,67 % 4,20 %
4,72 % 5,24 % 100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase respontime penanganan
korban bencana alam/social
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 %
4. Persentase penyandang disabilitas
yang tumbuh kepercayaan dirinya
13,53 % 15,29 % 17,06 % 18,82 % 20,59 % 13,53 % 15,29 % 17,06 % 18,82 % 20,59 % 100% 100% 100% 100% 100%
5. Persentase Bekas Warga
Binaan Lembaga
Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
3,68 % 4,17 % 4,66 % 5,39 % 6,13 % 3,68 % 4,17 % 4,66 % 5,39 % 6,13 % 100% 100% 100% 100% 100%
6. Persentase ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
3,80 % 4,30 % 4,81 % 5,57 % 6,33 % 3,80 % 4,30 % 4,81 % 5,57 % 6,33 % 100% 100% 100% 100% 100%
7. Persentase keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
0,19 % 0,29 % 0,39 %
0,49 %
0,58% 0,19 % 0,29 % 0,39 %
0,49 %
0,58% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Persentase PSM dan Karang Taruna
yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan PMKS
50,95 % 54,14 % 57,32 %
60,51 % 63,69 % 50,95 % 54,14 % 57,32%
60,51% 63,69% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kota Mataram
Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Penanganan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial dan
Peningkatan
Kualitas
PSKS
3,477.228.755 3.824.951.631 4.207.446.794
4.628.191.473
5.091.010.620 3.303.367.317 3.633.704.049 3.997.074.453 4.396.781.899 4.836.460.089 95% 95%
95 %
95 % 95%
38
2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kota Mataram
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap
pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang
terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks.Sebagaimana kita ketahui bahwa
sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Mataram ialah para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan
penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di
masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang
dialami oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokan
ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan
internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan
pemerintah serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya
tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah serta keterbatasan
fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang
kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh
masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan
oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin
pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.
Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Mataram tidak hanya muncul dari
masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal
tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial,
dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan
penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut
pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya
lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.
Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Mataram dalam melaksanan tugas dan
39
fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram, karena dengan adanya
berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Mataram diharapkan akan
mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran
maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan
sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram.
40
BAB III
ISU-ISU SRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan
Taraf hidup dan kesejahteraan umum Kota Mataram, di mana Kota
Matarammerupakan ibukota provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia (dalam
hal ini pendidikan dan kesehatan) berada pada kriteria tinggi jika dibandingkan
dengan IPM Provinsi NTB dan kabupaten/kota di Provinsi NTB, tidak
melepaskan Kota Mataram dariberbagai permasalahan sosial khususnya di tingkat
mikro.
Permasalahan yang cukup menonjol antara lain :
- Masih banyaknya jumlah keluarga miskin, anak terlantar, lanjut usiaterlantar
dan pengidap HIV-Aids dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Lainnya.
Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan
permasalahan sosial di Kota Mataram masih relatif sangat besar. Adapun data
jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Mataram sampai
dengan Tahun 2016, sebagai berikut :
Tabel 3.1
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016
No Jenis PMKS Jumlah
1 Anak Terlantar 4.767 orang
2 Anak Balita Terlantar 535 orang
3 Anak Berhadapan dengan Hukum 40 orang
4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 6.174 orang
5 Lanjut Usia 2.679 orang
6 Lanjut Usia Terlantar 891 orang
7 Penyandang Cacat 850 orang
8 Pemulung 153 orang
9 Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan 408 orang
41
10 Korban Penyalahgunaan Napza yang
direhabilitasi di BNN Kota Mataram
191 orang
11 Keluarga Miskin (sesuai data Kemensos) 25.680 kk
12 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 60 kasus
13 Komunitas Adat Terpencil -
14 Korban Bencana Alam 211 kk
15 Korban Bencana Sosial 31 kk
16 Orang dengan HIV/Aids 395 orang
3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Mataram
Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 ialah
“Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat
Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 ”.
Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram
termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan
menetap dan tinggal di wilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan
seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu
dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi
nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi
antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan
masyarakat madani.
Maju diartikan sebagai kota yang memiliki masyarakat yang menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya,
sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan
lokal masyarakat mentaram.
Berbudaya diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan
dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari di semua
tempat.Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai
sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian
tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-
42
maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang,
sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling
berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta
mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral,
bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma,
adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.
Berdasarkan Visi Kota Mataram tersebut kemudian dijabarkan ke dalam
Misi Kota Mataram Tahun 2016-2021, adapun Misi tersebut yaitu :
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-
nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
aman, rukun dan damai.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan
pelayanan sosial dasar dan penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan
daerah yang berdaya saing.
3. Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat
berbasis potensi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
4. Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan
prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam
rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Berdasarkan penjabaran atas Misi Kota Mataram Tahun 2016-2021 di atas,
penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kota Mataram terkait dengan misi ke-2 yaitu meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan
Iptek dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing.
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan
pelayanan sosial dasar dan penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan daerah
yang berdaya saing memiliki tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.
43
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan.
c. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil.
d. Meningkatkan kualitas perempuan dan kesetaraan gender.
e. Meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan anak.
f. Meningkatkan efektifitas pengendalian pertumbuhan penduduk.
g. Meningkatkan kualitas layanan sosial masyarakat.
h. Meningkatkan kapasitas pemuda.
i. Meningkatkan produktivitas prestasi olah raga.
j. Meningkatkan kualitas data dan informasi.
k. Meningkatkan kualitas layanan arsip.
l. Meningkatkan kualitas sarana perpustakaan.
Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari Misi ke-2 di atas, Dinas Sosial
secara langsung terkait dengan tujuan pada huruf g yaitu “meningkatkan layanan
sosial masyarakat” dengan sasaran tertanganinya para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun indikator dari sasaran tersebut ialah
jumlah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat
penanganan dan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial
Kota Mataram sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan
seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran
tersebut.Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai
faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam upaya meningkatkan
penanganan terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),
Dinas Sosial Kota Mataram masih mengalami beberapa hambatan diantaranya
masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga
masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya, ketidaksinergisan penanganan
masalah sosial yang dilaksanakan oleh pemangku jabatan, dan penanganan
masalah sosial yang masih secara parsial.
44
Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan
dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan
mitra kerja Dinas Sosial Kota Mataram yang dikenal dengan sebutan PSKS
(Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna,
Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan Satgas Anak Jalanan (ANJAL), dan lain
sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di
lapangan.
3.3 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram
Dinas Sosial Kota Mataram sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial di Kota Mataram tentunya wajib menyusun program dan
kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kota
Mataram khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021. Perwujudan dari rencana pencapaian
target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021.
Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Renstra Dinas
Sosial Kota Mataram ialah mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial kepada
masyarakat khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
serta peningkatan peran serta atau partisipasi aktif kualitas pelayanan yang
dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di
Kota Mataram. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kota
Mataram membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
45
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Kota Mataram
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai simpul
utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara
dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi.
Secara kewilayahan Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam RTRW Kota
Mataram, dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama adalah :
1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan jasa serta pariwisata.
2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan.
3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan
perdagangan dan pusat bisnis.
Selain itu, Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat
penting dan stragetis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau, yaitu :
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat
meliputi:
a. Kawasan strategis bidang pariwisata.
Kawasan strategis bidang pariwisata di Kota Mataram ditetapkan di
beberapa lokasi yaitu Kawasan eks Bandar Udara Selaparang di Kelurahan
Rembiga dan Kelurahan Ampenan Utara; Kawasan Mayura yang terdiri
dari Taman Mayura, Pura Meru dan Kolam Pemandian Mayura di
Keluarahan Mayura; Kawasan Mutiara Sekarbela, di Kelurahan
Pagesangan, Pagesangan Barat, Karang Pule; Kawasan Mapak di
Kelurahan Tanjung Karang dan Jempong Baru terdiri dari pariwisata
pantai, situs makam loang baloq, taman rekreasi dan kawasan pelabuhan
wisata sebagai kawasan alam, religi dan buatan; Kawasan Tepian Air di
Keluarahan Bintaro, Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan sebagai
kawasan pariwisata budaya; Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan
46
Rembiga dan Sayang-Sayang serta Kawasan Udayana di Kelurahan
Kebonsari dan Kelurahan Pajarakan Karya sebagai kawasan kuliner.
m. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa
yaitu Pusat Perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan
Ampenan Tengah dan Kelurahan Ampenan Selatan; Pusat Perdagangan
Grosir dan Pusat Bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat,
Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur
dan Kelurahan Cakranegara Selatan; Kawasan Bertais dan Kawasan
Mandalika.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
Dalam RTRW Kota Mataram tahun 2011-2031, kawasan strategis di bidang
sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang memenuhi kriteria
memiliki historis, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau
budaya lokal, merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta jati diri
daerah, merupakan aset daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat
perlindungan terhadap keanekaragaman budaya lokal. Kawasan strategis ini
juga merupakan aset wisata sejarah yang dapat menunjukkan jati diri maupun
penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah Kawasan Bintaro
di Kelurahan Bintaro; Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya;
Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung
Baru dan Kelurahan Dasan Agung, Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan
Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, kriteria kawasan
strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
yaitu merupakan tempat perlindungan beraneka ragam hayati, merupakan aset
kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,
flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan atau
47
dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang
setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan
terhadap keseimbangan iklim mikro dan menuntut prioritas tinggi peningkatan
kualitas lingkungan. Kawasan tersebut adalah Kawasan Sempadan Sungai
Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
Kawasan Konservasi Sempadan Pantai di Pesisir Barat Wilayah Kota
sepanjang 8 -9 km; Kawasan Lindung di Kelurahan Pagutan Timur serta
Kelurahan Sayang-Sayang dan Selagalas; Kawasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota Mataram.
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mataram memiliki fungsi sebagai berikut
:
a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
Adapun kedudukan dari RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu
sebagai pedoman bagi :
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar
daerah, dan antar pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan
suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan
atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD.
Dengan ditetapkannya RTRW Kota Mataram Tahun 2011-2031 tentunya baik
48
secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai
kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra)
SKPD 2016-2021. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota
Mataram, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi
oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Mataram,
karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.
Beberapa hal yang perlu kita cermati dengan adanya dokumen RTRW ini
adalah faktor penghambat dan pendorong terkait pelayanan bidang sosial di Kota
Mataram. Adapun faktor pendorong dengan adanya dokumen RTRW Kota
Mataram Tahun 2011-2031 terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain:
a. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran,
hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kerugian yang diderita dari
bencana kebakaran.
b. Pembagian wilayah kota menjadi 6 (enam) sub wilayah kota yang diharapkan
dapat memperluas jaringan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat
terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
c. Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase yang dapat diharapkan
mengurangi jumlah kawasan rawan banjir yang ada di Kota Mataram
d. Adanya pengembangan kawasan yang mengatur tentang sektor informal.
Selain adanya faktor pendorong terhadap pelayanan bidang sosial, dokumen
RTRW juga memiliki faktor penghambat terhadap pelayanan bidang sosial, antara
lain:
a. Dengan adanya Kota Mataram sebagai ibukota provinsi NTB, tentunya hal ini
akan mengakibatkan pergerakan ekonomi atau masyarakat keKota Mataram
akan semakin intensif, sehingga persaingan ekonomi antara warga Kota
Mataram dengan warga di Luar Kota Mataram akan semakin tinggi. Yang
pada akhirnya dapat menambah permasalahan sosial yang ada di Kota
Mataram.
b. Kota Mataram sebagai ibukota provinsi NTB sekaligus sebagai pusat
perekonomian NTB akan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat
sekitar Kota Mataram bahkan di luar Kota Mataram untuk berusaha
49
memperoleh penghidupan yang layak di Kota Mataram. Hal ini juga tentunya
dapat meningkatkan permasalahan sosial yang ada di Kota Mataram, terutama
permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan
Wanita Tuna Susila) di Kota Mataram.
3.5Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan
kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud
dengan faktor internal disini ialah kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam
bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang
dilaksanakan Dinas Sosial Kota Mataram serta sumber daya yang dimiliki oleh
Dinas Sosial Kota Mataram, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal
disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan
atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor
internal.
Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat
mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram
diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram Tahun 2016-2021, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD)
Kota Mataram Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan
penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah
diungkapkan pada bagian sebelumnya.
Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait
terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan
faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna
menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor
pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota
Mataram yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram atau dengan kata
lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh
50
Dinas Sosial Kota Mataram. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklajuti oleh Dinas
Sosial Kota Mataram terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021
sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disbilitas, Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA).
2. Penanganan Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang
dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial
yang ada di Kota Mataram.
4. Perwujudan Misi Walikota Mataram untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
di Kota Mataram;
51
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
4.1Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Mataram
Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Mataram yaitu “ Terwujudnya Kota
Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan,
Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut
salahsatunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial
kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya
kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya
dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program
pembangunan daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Dinas Sosial Kota Mataram adalah
“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Secara Berkelanjutan“ .
Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kota Mataram tersebut di atas, maka Dinas
Sosial Kota Mataram menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut:
a. Meningkatnya profesionalitas penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam perlindungan sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
b. Meningkatkan optimisme, kesadaran hidup,masyarakat yang harmonis.
c. Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat.
d. Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta
memperkokoh sistem perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat.
Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni:
a. Peningkatan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan
rehabilitasi sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan baik
kualitas maupun kuantitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
52
Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti dan penanganan
bantuan bagi korban bencana.
b. Peningkatan optimisme, kesadaran hidup, masyarakat yang harmonis,
mengandung pengertian penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial dilakukan untuk pemulihan fungsi sosial para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat
bermasyarakat secara wajar dan harmonis di lingkungan masyarakatnya.
c. Pemberdayaan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat, mengandung pengertian memberdayakan masyarakat
dalam hal ini PMKS dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan serta
bantuan kepada PMKS agar dapat hidup lebih baik dan meningkat taraf
kesejahteraannya.
d. Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta
memperkokoh sistem perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat,
mengandung pengertian meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat
dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat.
4.2Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Mataram
4.2.1Tujuan
Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram memiliki tujuan sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mewujudkan kemandirian, rasa percaya diri, kemauan dan kemampuan sosial
ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
53
4.2.2Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Mataram, yang
merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang
kesejahteraan sosial ialah :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak
terlantar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial.
3. Meningkatnya kepercayaan diri penyandang disabilitas.
4. Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya
kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang Dengan HIV/Aids (ODHA).
5. Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin.
6. Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS.
Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator
sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram dapat dilihat pada tabel
berikut :
54
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (5) (6) 1. Meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti
5,61 % 8,42 % 11,22 % 14,03 % 16,83 %
Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti
3,13 % 3,67 % 4,20 % 4,72 % 5,24 %
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial
Persentase respontime penanganan korban bencana alam/bencana social
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Mewujudkan kemandirian, rasa percaya diri, kemauan dan kemampuan sosial ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kepercayaan diri penyandang disabilitas.
Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya
13,53 % 15,29 % 17,06 % 18,82% 20,59 %
Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang Dengan HIV / Aids (ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami perubahan prilaku
3,68 % 4,17 % 4,66 % 5,39 % 6,13 %
Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri
3,80 % 4,30 % 4,81 % 5,57% 6,33 %
3.
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kelangsungan
hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin
Persentase keluarga
miskin yang
meningkat kualitas
hidupnya
0,19 % 0,29 % 0,39 % 0,49 % 0,58 %
4. Meningkatkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
Meningkatnya
partisipasi PSM dan
Karang Taruna
dalam penanganan
PMKS
Persentase PSM dan
Karang Taruna yang
aktif dalam program
pemberdayaan dan
penanganan PMKS
50,95 %
54,14 %
57,32 % 60,51 %
63,69 %
55
4.3Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Mataram
Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota
Mataram melalui Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka Dinas Sosial Kota
Mataram menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram melalui beberapa program
dan kegiatan. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas
Sosial Kota Mataramuntuk mencapai sasaran tersebut sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT),
danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan
kegiatan:
a. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
b. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapcepat
darurat dan kejadian luar biasa.
b. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial.
c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar, untuk kegiatan :
a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
4. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, dengan kegiatan :
a. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia
5. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan:
a. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
56
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, dengan
kegiatan:
a. Pelatihan Teknik Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bagi Satuan
Linmas.
8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan :
a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)
b. Peningkatan Program Keserasian Sosial.
c. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan.
d. Peningkatan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
e. Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR)
9. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika,
dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban
Narkotika.
57
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan
dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Mataram
menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya
tujuan tersebut. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan,
sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kota Mataram
beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Mataram melalui tabel
berikut:
53
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Mataram
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data
Capaian pada
Tahun
2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 06
Sosial
-
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
terhadap
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
Persentasse
penanganan
lanjut usia
terlantar dan anak
terlantar
1 06 19
Program
Pembinaan Panti
Asuhan / Panti
Jompo
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
5,61 % 5,61 % 217.760.000 8,42 % 250.424.000 11,22 % 287.987.600
14,03%
331.185.740 16,83 % 380.863.601 Kota
Mataram
1 06 17
Program
Pembinaan Anak
Terlantar
Persentase anak
terlantar yang
terpenuhi
kebutuhan
dasarnya
2,35 % 3,13 % 665.400.000 3,67 % 731.940.000 4,20 % 805.134.000 4,72 %
885.647.400 5,24 % 974.212.140 Kota
Mataram
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial
Persentase
respontime
penanganan
korban bencana
alam/bencana
sosial
1 06 16
Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Persentase
penyaluran
bantuan logostik
bagi korban
bencana
alam/sosial
kurang dari 2
(dua) hari
100 % 100 % 284.320.000 100 % 312.752.000 100 % 344.027.200 100 %
378.429.920 100 % 416.272.912
Kota
Mataram
1 06 22
Program
Pencegahan Dini
dan
Penanggulangan
Korban Bencana
Persentase
satuan petugas
bencana yang
terampil dan siap
siaga
menghadapi
bencana
100 % 100 % 16.767.500 100 % 20.121.000 100 %
24.145.200 100 %
28.974.240 100 % 34.769.088 Kota
Mataram
Mewujudkan
kemandirian,
rasa percaya
diri, kemauan
dan
kemampuan
sosial ekonomi
bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosisal
Meningkatnya kepercayaan diri penyandang disabilitas
Persentase
penyandang
disabilitas yang
tumbuh
kepercayaan
dirinya
1 06 26
Program
Pembinaan para
Penyandang
Disabilitas dan
Korban Narkotika
Persentase
penanganan
penyandang
disabilitas 5,29 % 13,53 % 100.825.000 15,29 % 115.948.750 17,06 133.341.062 18,82
153.342.221 20,59 % 176.343.554
Kota
Mataram
Meningkatna perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang
Persentase Bekas
Warga Binaan
Lembaga
Pemasyarakatan
yang mengalami
perubahan
1 06 20
Program
Pembinaan eks
Penyandang
Penyakit Sosial
(eks narapidana,
PSK, narkoba
dan penyakit
sosial lainnya
Persentase
penanganan
Binaan Warga
Bekas Lembaga
Pemasyarakatan
(BWBLP)
- 3,68 % 329.497.500 4,17 % 362.447.250 4,66 % 398.691.975 5,39 %
438.561.172 6,13 % 482.417.289
Kota
Mataram
54
Dengan HIV Aids (ODHA)
Persentase
ODHA yang
tumbuh
kepercayaan
dirinya dan
mampu hidup
mandiri
1 06 20
Program
Pembinaan eks
Penyandang
Penyakit Sosial
(eks narapidana,
PSK, narkoba
dan penyakit
sosial lainnya
Persentase
penanganan
ODHA
3,80 % 3,80 % 329.497.500 4,30 % 359.447.250 4,81 % 395.391.975 5,57 %
434.931.171 6,33 % 478.424.288
Kota
Mataram
Meningkatkan
taraf
kesejahteraan
sosial dan
kelangsungan
hidup
masyarakat
Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin
Persentase
keluarga miskin
yang meningkat
kualitas hidupnya 1 06 15
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin, KAT
dan PMKS
Lainnya
Persentase
penanganan
PMKS keluarga
miskin melalui
program
pmberdayaan
0,25 % 0,19 % 701.920.000 0,29 % 772.112.000 0,39 % 849.323.200 0,49 %
934.255.520
0,58 % 1.027.681.072 Kota
Mataram
Meningkatkan
peran serta
Potensi dan
Sumber
Kesejahteraan
Sosial dalam
penyelenggaraa
n kesejahteraan
sosial
Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS
Persentase PSM
dan Karang
Taruna yang aktif
dalam program
pemberdayaan
dan penanganan
PMKS
1 06 21
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Persentase
pemberdayaan
PSM dan Karang
Taruna
47,77 % 50,95 % 154.537.500 54,14 % 177.718.125 57,32
204.375.843 60,51
235.032.219 63,69 % 270.287.051 Kota
Mataram
55
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram tentunya
harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-
2021, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kota Mataram selama tahun 2016-2021 (periode RPJMD) juga mampu
mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Mataram Tahun 2016-2021. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kota
Mataram yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-
2021 dapat kita lihat pada tabel berikut :
56
Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021
No Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
Akhir Periode
RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase penanganan lanjut usia
terlantar luar panti dan dalam panti 5,61 % 5,61 % 8,42 %
11,22 %
14,03 % 16,83% 16,83 % %
2 Persentase penanganan anak
terlantar luar panti dan dalam
panti 2,35 % 3,13 % 3,67 % 4,20 % 4,72 % 5,24 % 5,24 %
3 Persentase respontime penanganan
korban bencana alam/sosial 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Persentase penyandang disabilitas
yang tumbuh kepercayaan dirinya 5,29 % 13,53 % 15,29% 17,06 % 18,82 % 20,59 % 20,59 %
5 Persentase Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku - 3,68 % 4,17 % 4,66 % 5,39 % 6,13 % 6,13 %
6 Persentase ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri 3,80 % 3,80 % 4,30 % 4,81 % 5,57 % 6,33 % 6,33 %
7 Persentase keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
0,25 % 0,19 % 0,29 % 0,39 % 0,49 % 0,58 % 0,58 %
8 Persentase PSM dan Karang Taruna
yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan
PMKS
47,77 %
50,95 %
54,14 %
57,32 %
60,51 %
63,69 %
63,69 %
57
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016 -2021
ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi
melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan
sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman
dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Mataram dalam mewujudkan
pencapaian Visi dan Misi Dinas.
Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi
sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat
dijadikan fungsi sebagai berikut :
1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun
eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Kota Mataram;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram periode
tahun 2016- 2021.
Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi sangat
diharapkan dalam mengaktualisasikan Renstra ini, sehingga visi misi dinas dapat
terwujud.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram
H. LALU INDRA BANGSAWAN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19571011 199008 1 001