KATA PENGANTAR - sulutprovbappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Bab-I... · Web...

Bab IPendahuluan

A. Dasar Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun dasar hukum terkat Bappeda adalah sebagai berikut :- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, LEmbaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Peraturan Gubernur Nomor: 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipr A Provinsi Sulawesi Utara

B. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 64 Tahun 2008, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;b. Penyusunan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah skala provinsi;c. Pemberian dukungan atas penyelenggraaan pemerintahan daerah dibidang

perencanaan pembangunan daerah;d. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara;

e. Pengkomplikasian dan penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD Provinsi Sulawesi Utara;

f. Pengkompilasian dan penyiapan dokumen KUA, PPAS, RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

g. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;

1

h. Pelaksanaan Standa Pelayanan Minimal (SPM) provinsi;i. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman

yang ditetapkan pemerintah;j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala

provinsi;k. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan skala provinsi;l. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan skala provinsi;m. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan

perdesaan skala provinsi;n. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan

kawasan perdesaan skala provinsi;o. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan

wilayah dan kawasan skala provinsi;p. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;q. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;r. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan

skala provinsi;s. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan

skala provinsi;t. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil

skala provinsi;u. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;v. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksnaaan dan pengendalian

pembangunan daerah skala provinsi;w. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

skala provinsi;x. Pelaksanaan konsultasi kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah dengan

swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi;y. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan skala provinsi;z. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi;aa. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan

skala provinsi;bb. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;cc. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan skala

provinsi;

2

dd. Pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi;

ee. Pelaksanaan monitoring dan evaluai pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi;

ff. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi;

gg. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;

hh. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;

ii. Pelaksanaan monitoirng dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;

jj. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi;

kk. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Dalam melaksanakan tugas Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala, yang dibantu oleh Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang. Berikut ini uraian jabatan yang ada di Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. a. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu : - Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan - Sub Bagian Umumb. Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 3 (dua) Sub Bidang, yaitu :- Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan- Sub Bidang Analisa dan Evaluasi- Sub Bidang Informasi Pembangunan Daerahc. Bidang Perekonomian dan Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :- Sub Bidang Pertanian- Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan- Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangand. Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :- Sub Bidang Pemerintahan dan Politik- Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya- Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

3

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari 3 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- Sub Bidang Infrastruktur- Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang- Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman

Berikut ini akan diuraikan pembagian tugas Bappeda Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Pertaruran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas :a.Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerahb. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan

daerah skala provinsi;c.Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan

fungsional; d. Penyelenggaraan urusan dibidang perekonomian dan perdagangan; e. Penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan, sosial dan politik; f. Penyelenggaraan urusan dibidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah; g.Penyelenggaraan urusan dibidang monitoring dan evaluasi;h. Penyelenggaraan urusan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan

fungsional;i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat mempunyai tugas : Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasib. Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatanc. Penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaiand. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangane. Penyelenggaraan urusan umumf. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

4

Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :a. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan

peraturan perundang-undanganb. Menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan

melakukan bantuan hukumc. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukumd. Melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukume. Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaianf. Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan,

pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, askes, taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan

h. Mengusulkan penerimaan penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS

i. Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatanj. Memfasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaranb. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program

dan anggaranc. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian

kinerja dan keuangand. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan ,

perbendaharaan dan gajie. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaranf. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas,

investasi dan utang piutangg. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan

keuanganh. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

5

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :a. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umumb. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat

menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Menggandakan dan mendistribusikan surat menyutard. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta

melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinase. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informsi untuk

kepentingan masyarakatf. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantorg. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip, perpustakaan dan

dokumentasih. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatani. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

Bidang Monitoring dan Evaluasi melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang monitoring, pelaporan , analisa dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :a. Perencanaan urusan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

b. Pengoordinasian urusan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

c. Penyelenggaraan urusan monitoring dan pelaporan;

d. Penyelenggaraan urusan analisis dan evaluasi;

e. Penyelenggaraan urusan informasi pembangunan daerah;

f. Pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan mengoordinasikan urusan monitoring dan pelaporan;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Monitoring dan Pelaporan;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Monitoring dan Pelaporan;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Monitoring dan

Pelaporan;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Monitoring dan Pelaporan;

6

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Monitoring dan

Pelaporan;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Monitoring dan

Pelaporan;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Monitoring dan

Pelaporan;

i. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD Bidang Monitoring dan Pelaporan;

j. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

Provinsi Bidang Monitoring dan Pelaporan;

k. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

(Bappeda) Kab/Kota Bidang Monitoring dan Pelaporan;

l. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD Bidang

Monitoring dan Pelaporan;

m. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD Bidang


n. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD Bidang


o. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang


p. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi

Bidang Monitoring dan Pelaporan;

q. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional

Bidang Monitoring dan Pelaporan;

r. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di

bidang Pembangunan Bidang Monitoring dan Pelaporan.

Sub Bidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas :a. Merencanakan dan mengordinasikan urusan analisis dan evaluasi;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Analisis dan Evaluasi;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Analisis dan Evaluasi;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Analisis dan Evaluasi;

7

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Analisis dan Evaluasi;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Analisis dan Evaluasi;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Analisis dan Evaluasi;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Analisis dan Evaluasi;


RPJMD Bidang Analisis dan Evaluasi;


Provinsi Bidang Analisis dan Evaluasi;


(Bappeda) Kab/Kota Bidang Analisis dan Evaluasi;


Analisis dan Evaluasi;





o. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBN Bidang



Bidang Analisis dan Evaluasi;


Bidang Analisis dan Evaluasi;


bidang Pembangunan Bidang Analisis dan Evaluasi.

Subbidang Informasi Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas:

a. Merencanakan dan mengoordinasikan urusan Informasi Pembangunan Daerah;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Informasi Pembangunan

Daerah;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Informasi Pembangunan

Daerah;

8

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Informasi

Pembangunan Daerah;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Informasi Pembangunan

Daerah;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Informasi

Pembangunan Daerah;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Informasi

Pembangunan Daerah;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Informasi Pembangunan

Daerah;


RPJMD Bidang Informasi Pembangunan Daerah;


Provinsi Bidang Informasi Pembangunan Daerah;


(Bappeda) Kab/Kota Bidang Informasi Pembangunan Daerah;


Informasi Pembangunan Daerah;





o. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBN Bidang



Bidang Informasi Pembangunan Daerah;


Bidang Informasi Pembangunan Daerah;


bidang Pembangunan Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

9

Bidang Perekonomian dan Perdagangan melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, ekonomi, keuangan, dan pendanaan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :a. Perencanaan di Bidang Perekonomian dan Perdagangan;

b. Pengordinasian di Bidang Perekonomian dan Perdagangan;

c. Penyelanggaraan urusan Pertanian;

d. Penyelenggaraan urusan Pariwisata, Industri dan Perdagangan;

e. Penyelenggaraan urusan Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan;

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :a. Merencanakan dan mengkoordinasikan urusan Pertanian;

b. Merancang Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Bidang Pertanian;

c. Merancang Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pertanian;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pertanian;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RKPD) Bidang Pertanian;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bidang Pertanian;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang Rancangan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pertanian;

h. Merencanakan Pelaksanaan MusrenbangRencana Kerja Perangkat

Daerah(RKPD) Bidang Pertanian;

i. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata

Ruang dan Wilayah (RTRW) Daerah dan Rancangan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Pertanian;

j. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi Bidang Pertanian;

10

k. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab/Kota Bidang Pertanian;

l. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) terkaitRancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah(RPJPD) Bidang Pertanian;

m. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD

Bidang Pertanian;

n. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD

Bidang Pertanian;

o. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD

Bidang Pertanian;

p. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Bidang Pertanian;

q. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional Bidang Pertanian;

r. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan Bidang Pertanian;

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan mengordinasikan urusan Pariwisata, Industri dan

Perdagangan;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Pariwisata, Industri

dan Perdagangan;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Pariwisata, Industri

dan Perdagangan;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pariwisata,

Industri dan Perdagangan;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Pariwisata,


11

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Pariwisata,


g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Pariwisata,


h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Pariwisata,


i. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;


Daerah Provinsi Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;


Daerah (Bappeda) Kab/Kota Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;

l. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD

Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;








Provinsi Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;


Nasional Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;


Daerah di bidang Pembangunan Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;


Subbidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan mengordinasikan urusan Ekonomi, Keuangan dan

Pendanaan;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pendanaan;

12

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pendanaan;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pendanaan;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pendanaan;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Pendanaan;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Pendanaan;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Pendanaan;


RPJMD Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;


Provinsi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;


(Bappeda) Kab/Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;


Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;








Provinsi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;


Nasional Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;


bidang Pembangunan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;

13


Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya melaksanakan tugas penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sumberdaya manusia, kependudukan dan tenaga kerja serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya mempunyai tugas :a. Perencanaan dan pengordinasian urusan bidang Pemerintahan, social

dan budaya;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan politik;

c. Penyelenggaraan urusan pendidikan, mental dan budaya;

d. Penyelenggaraan urusan kesejahteran social dan kesejahteraan rakyat;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas :a. Merencanakan dan mengordinasikan urusan Pemerintahan dan Politik;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Pemerintahan dan

Politik;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Pemerintahan dan

Politik;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan dan Politik;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Pemerintahan

dan Politik;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Pemerintahan

dan Politik;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Pemerintahan

dan Politik;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Pemerintahan

dan Politik;


dan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Politik;


Daerah Provinsi Bidang Pemerintahan dan Politik;

14


Daerah (Bappeda) Kab/Kota Bidang Pemerintahan dan Politik;


Bidang Pemerintahan dan Politik;








Provinsi Bidang Pemerintahan dan Politik;


Nasional Bidang Pemerintahan dan Politik;


Daerah di bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik.

Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya mempunyau tugasa. Merencanakan dan mengordinasikan urusan Pendidikan, Mental dan

Budaya;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Pendidikan, Mental

dan Budaya;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Pendidikan, Mental

dan Budaya;


Pendidikan, Mental dan Budaya;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Pendidikan,

Mental dan Budaya;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Pendidikan,

Mental dan Budaya;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Pendidikan,

Mental dan Budaya;

15

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Pendidikan,

Mental dan Budaya;


dan RPJMD Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


Daerah Provinsi Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


Daerah (Bappeda) Kab/Kota Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;








Provinsi Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


Nasional Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;


Daerah di bidang Pembangunan Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya.

Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan mengordinisasian urusan Kesejahteraan Sosial dan

Kesejahteraan Rakyat;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Kesejahteraan Sosial dan


c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Kesejahteraan Sosial dan


d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial

dan Kesejahteraan Rakyat;

16

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Kesejahteraan Sosial dan


f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Kesejahteraan Sosial dan


g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Kesejahteraan Sosial dan


h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Kesejahteraan Sosial dan


i. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;


Provinsi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;


(Bappeda) Kab/Kota Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;


Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;












bidang Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; melaksanakan fungsi:

a. Perencanaan urusan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

b. Pengoordinasian urusan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

17

c. Penyelenggaraan urusan Infrastruktur;

d. Penyelenggaraan urusan Pengembangan Wilayah dan tata ruang;

e. Penyelenggaraan urusan Prasarana Wilayah dan Permukiman;

f. Pelaksanaan urusan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Subbidang Infrastruktur, yang mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan mengoordinasikan urusan Infrastruktur;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Infrastruktur;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Infrastruktur;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Infrastruktur;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Infrastruktur;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Infrastruktur;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Infrastruktur;


Bidang Infrastruktur;


Provinsi Bidang Infrastruktur;


(Bappeda) Kab/Kota Bidang Infrastruktur;


Infrastruktur;


Infrastruktur;


Infrastruktur;


Infrastruktur;



18




bidang Pembangunan Bidang Infrastruktur

Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan mengoordinasikan urusan Pengembangan Wilayah

dan Tata Ruang;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Pengembangan

Wilayah dan Tata Ruang;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Pengembangan



Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Pengembangan


f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang


g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang


h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Pengembangan



dan RPJMD Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;


Daerah Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;


Daerah (Bappeda) Kab/Kota Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;


Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;



19






Provinsi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;


Nasional Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;


Daerah di bidang Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Subbidang Prasarana Wilayah dan Pemukiman, mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan mengoordinasikan urusan Prasarana Wilayah dan

Pemukiman;

b. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;

c. Merancang Penyusunan Rancangan RPJMD Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;

d. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;

e. Merencanakan Penyusunan Rancangan RKPD Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;

g. Merencanakan penyusunan Musrenbang RPJMD Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;

h. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bidang Prasarana Wilayah dan

Permukiman;


Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;


Provinsi Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;

20


(Bappeda) Kab/Kota Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;


Prasarana Wilayah dan Permukiman;












bidang Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

C. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara

Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Renstra Bappeda

Tahun 2016-2021 adalah untuk mendukung visi dan misi Provinsi Sulawesi Utara.

Secara dimensional pernyataan visi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara berfokus

kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu.

Adapun Visi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara adalah “TERWUJUDNYA SULAWESI

UTARABERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK DAN

BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA MELALUI PERENCANAAN YANG INKLUSIF DAN

BERKUALITAS”, yang selanjutnya dijabarkan dalam Misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Daerah yang inovatif, konsisten, sinkron dan

inklusif.

2. Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Partisipatif, Transparan dan

Accountable.

21

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perencana dan

Peneliti yang Profesional, Berkualitas dan Berdaya Saing.

22

KATA PENGANTAR - sulutprovbappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Bab-I... · Web...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - sulutprovbappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Bab-I... · Web...