KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung...

29
“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” i

Transcript of KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung...

Page 1: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” i

Page 2: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan

Karunia – Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansasi Perangkat

Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan,

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban

atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017 yang telah tersusun ini dengan yang diharapkan dan dapat memberi

manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam capaian serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Tanjung Selor, 29 Januari 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si

NIP. 19590412 198101 1 006

Page 3: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1

1.1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara…. .................. 1

1.2. Tugas dan Fungsi ............................................................................................................ 3

1.3. Sumber Daya Organisasi................................................................................................. 4

1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang

dihadapi.................................................................................................. ......................... 5

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .......................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 8

2.1. Strategi dan Kebijakan .................................................................................................... 8

2.2. Perjanjian Kinerja ............................................................................................... ……… 9

BAB III CAPAIAN KINERJA ....................................................................................... 11

3.1. Akuntabilitas Kinerja ............................................................................................. ……. 11

3.2. Capaian – Capaian Di Perjanjian Kinerja ....................................................................... 11

3.3. Akuntabilitas Keuangan.............................................................................................. .... 16

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 20

Page 4: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian keberhasilan suatu pemerintahan dapat diukur salah satunya dengan

kemampuan pemerintah daerah mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perangkat Daerah merupakan suatu bagian dari roda pemerintahan daerah yang memiliki

tanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. Oleh sebab itu sebagai suatu

parameter keberhasilan pemerintah itu dapat digambarkan dengan melalui Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah(LKjIP).

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yang

menangani urusan ketertiban umum dan ketentraman, pada tahun 2017 memiliki 1 Tujuan dan 2

Sasaran ingin dicapai dengan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja(PK) Esselon II atau Kepala

Perangkat Daerah. Adapun target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2017 telah mampu dicapai, dengan capaian kinerja mencapai 100%,

dengan pencapaian tersebut diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.

Page 5: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2.1 : Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kalimantan Utara Berdasarkan Kualifikasi

Golongan/Pangkat ................................................................................................................. 5

Tabel 2.1 : Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

............................................................................................................................................... 8

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

............................................................................................................................................... 9

Tabel 3.1 : Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 11

Tabel 3.2.1 : Realisasi Target Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017 .................................................................................................................. 12

Tabel 3.2.2 Tabel Perbandingan Sasaran Strategis Tahun 2017-2021 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Utara .................................................................................................... 15

Tabel 3.3.1 : Realisasi Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017 .................................................................................................................. 16

Tabel 3.3.2 Ouput Program dan Kegiatan Tahun 2017 ......................................................... 18

Page 6: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

............................................................................................................................................... 4

Gambar 3.1 Patroli Bersama Terkait Penyakit Masyarakat .................................................. 13

Gambar 3.2 Patroli Bersama Terkait Penyakit Masyarakat .................................................. 14

Gambar 3.3 Kegiatan Pengamanan Kunjungan Presiden di Tanjung Selor .......................... 14

Gambar 3.4 Kegiatan Pengamanan Aset Daerah .................................................................. 15

Gambar 3.5 Kegiatan Evakuasi Warga Banjir di Tanjung Selor........................................... 15

Page 7: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Tahun 2017 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 – 2021 yang dilaksanakan dalam

kerangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara dalam melaksanakan Peraturan

Daerah serta menyelenggarakan ketertiban dimasyarakat.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai strategis karena secara geopolitik merupakan

wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia, terutama Negara bagian Sabah dan

Serawak, Provinsi ini terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, sebagai daerah

otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara perlu segera merumuskan pembangunan kedepan secara

tepat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas masyarakat di dalamnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian perangkat

daerah yang ikut melaksanakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Satuan Polisi Pamong

Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menegakan Peraturan Daerah (Perda),

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan peraturan Kepala Daerah;

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat di daerah;

4. Pelaksnaaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi

vertical serta unsur lainnya;

Page 8: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 2

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan

menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sebagai institusi di daerah Provinsi Kalimantan Utara, Satuan Polisi Pamong Praja adalah

aparat Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok menegakan Perda,

Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Program dan kegiatan pada tahun 2017 merupakan dukungan pencapaian tujuan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara yang dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

3. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

5. Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

8. Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya,

maka disusunlah Laporan Kinerja Insrtansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksud untuk

memberikan gambaran kinerja pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

pada tahun 2017. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Perundang

– Undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Page 9: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 3

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sesuai Peraturan

Gubernur nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagi berikut :

a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai

dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

2. .Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

3. .Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang

Penegakan Peraturan Daerah;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian di Bidang Penegakan

Peraturan Gubernur;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS);

6. Pelaksana Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara;

7. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;

8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

9. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Bidang

Tugas dan Fungsinya.

Page 10: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 4

1.3 Sumber Daya Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar

pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut

:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

1.3.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber daya Perangkat Daerah berasal dari Kabupaten/Kota lain yang berada di Provinsi

Kalimantan Utara dan Luar Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2017 aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

- Eselon II : Sebanyak 1 (Satu) Orang

- Eselon III : Sebanyak 4 (Empat) Orang

- Eselon IV : Sebanyak 6 (Delapan) Orang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

SEKRETARIS Hasnan Mutaqim, SH

Pembina (IV/a)

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sri Rahayu Budi Lestari, SE Penata (III/c)

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Martinus Lese Penata (III/c)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Jonfran Labo, SE Pembina (IV/a)

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Abu Bakar, SH Pembina Tk. I (IV/b)

BIDANG LINMAS DAN PEMADAM KEBAKARAN

Guntur Samosir, SE Pembina (IV/a)

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN Syamsuddin H Penata (III/c)

NIP.

SEKSI PENEGAKAN Muhammad Arsyad, SH

Penata Tk. I (III/d)

SEKSI PERLINDUNGGAN MASYARAKAT

Syaiful Bachrie, SH Penata (III/c)

SEKSI KETERTIBAN UMUM Paulus, SE

Pembina (IV/a)

SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Erles, SH

Penata (III/c)

SEKSI PEMADAMAN KEBAKARAN

Hamdan, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b)

Page 11: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 5

Sejak dibentuk melalui Peraturan Gubernur Kaliamtan Utara Nomor 10 Tahun 2014, Perangkat

Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara terus meningkatkan kuantitias dan

kualitas sumber daya aparatur, baik berupa rekruitmen tenaga honorer sebagai tenaga bantuan

polisi pamong praja, maupun ditempatkannya.

Tabel 1.3.2.1 : Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kalimantan Utara Berdasarkan Kualifikasi

Golongan/Pangkat

No. Golongan Jenis Kepegawaian Jumlah

1. I PNS 0

2. II PNS 3

3. III PNS 13

4. IV PNS 7

JUMLAH 23

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2017 berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang terbagi menjadi 3

(Tiga) Orang Pegawai Golongan II, 13 (Tiga Belas) Orang pegawai golongan III dan 7 (Tujuh)

orang pegawai golongan IV.

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam

hal sumber daya aparatur masih kekurangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga ketertiban,

Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi

Sebagai organisasi teknis yang tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat, Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Focus Minded pada peningkatan ketertiban dan

keamanan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, berikut kekuatan dan

peluang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya :

1. Kekuatan (Strenght) :

a. Perumusan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Rencana

Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

Page 12: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 6

b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

bidang pengembangan kapasitas ketentraman, ketertiban, perlindungan

masyarakat dan pengendalian operasional;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas bagi Satuan Polisi pamong Praja dan PNS;

d. Tersedianya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

e. Dukungan APBD

2. Peluang (Opportunity)

a. Ketertlibatan partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan, tindakan,

program dan kegiatan dalam penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaanya serta

upaya dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Utara

b. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya mewujdukan

keberhasilan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kalimantan

Utara;

Dukungan legislative dan Pemerintah Daerah bagi setiap kebijakan, tindakan,

program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan

Perda dan Peraturan pelaksanaanya di Kalimantan Utara.

Isu – isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek prositif

maupun negative dalam cakupan pembangunan regional maupun nasional, bahkan internasional.

Isu – isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara

isu – isu strategis yang sedang terjadai maupun isu – isu strategis yang akan terjadi sehingga status

prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara,

maka dapat diidentifikasikan isu – isu strategis sebagai berikut :

a. Melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya manusia dengan menggunakan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Memacu peluang kerjasama dalam segala bidang untuk mendukung tupoksi Satuan

Polisi Pamong Praja;

c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedapankan pemeliharaan

Tratibum;

d. Menegakkan kepastian hokum guna menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat.

Page 13: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 7

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum SKPD

1.2. Tugas dan Fungsi

1.3. Sumber Daya Organisasi

1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Strategi dan Kebijakan

2.2. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Akuntabilitas Kinerja

3.2. Capaian – Capaian Di Perjanjian Kinerja

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Page 14: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Strategi dan Kebijakan

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sector ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara maka Satuan Polisi Pamong Praja

menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan Provinsi

Kalimantan Utara. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan

yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai

dengan koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan

kebijakan ini melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan

program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian

tujuan dan sasaran dalam arti luas.

Berikut strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara :

Tabel 2.1 : Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

STRATEGI KEBIJAKAN

Pengembangan prosedur kerja dan

mekanisme kerja serta petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Menetapkan SOP sebagai acuan atau

parameter personil Satuan Polisi

Pamong Praja dalam melaksanakan

tugas dan fungsi.

Pengembangan kemitraan dengan

kepolisian dan aparat penegak hukum

lainnya, Dinas/Instansi terkait dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

penegakan supremasi hukum.

Mengadakan kerjasama secara

berkelanjutan dengan aparat penegak

hukum melalui MOU atau nota

kesepakatan.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas

Sumber Daya Aparatur

Mendorong partisipasi masyarakat

dalam upaya meningkatkan keamanan

dan ketertiban serta upaya

meminimalisir pelanggaran Peraturan

Daerah.

Memberikan pendidikan dan pelatihan

kepada personil Satpol PP dan

Meningkatkan Sarana dan Prasarana

pelaksanaan tugas.

Page 15: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 9

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja dengan memperhatikan

kapasitas sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, baik sumber daya aparatur,

sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan.

Pada penetapan kinerja ini dimana didalamnya terdapat sasaran kegiatan, indicator

kinerja yang ingin dicapai, target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan anggaran

dana untuk melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2017.

Rincian Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1.

Meningkatnya Perlindungan Terhadap

Kegiatan Kehidupan Masyarakat

Jumlah Cakupan Patroli

Siaga Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat

2 Kali/Hari

2. Meningkatnya Penerapan Penegakan Hukum Cakupan Penegakan

Perda dan Pergub 99 %

No Program Anggaran Keterangan

1. Program Administrasi Perkantoran Rp. 2.665.906.400 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rp. 2.130.990.000 APBD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Rp. 1.689.141.385 APBD

4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Rp. 2.995.850.000 APBD

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rp. 3.208.800.000 APBD

6. Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (Pekat)

Rp. 469.507.800 APBD

Page 16: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 10

7. Program Pemahaman Tertib Hukum dan

Regulasi

Rp. 388.950.000 APBD

Page 17: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Pengukuran ini hasil dari suatu penilaian yang sistematika dan didasarkan pada kelompok

indicator kinerja kegiatan yang berupa indicator – indicator masukan, keluaran, hasil,

manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3.1 : Akuntabilitas Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1.

Meningkatnya Perlindungan

Terhadap Kegiatan Masyarakat

Jumlah Cakupan Patroli

Siaga Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

2 Kali/Hari 2 Kali/Hari

2. Meningkatnya Penerapan

Penegakan Hukum

Cakupan Penegakan Perda

dan Pergub 99 % 100 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebagaian besar dapat melebihi target.

3.2. Capaian-capaian di Perjanjian Kinerja

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tigkat pencapaian pelaksnaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kriteria keberhasilan

ini berupa tujuan – tujuan atau target – target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada

tujuan atau target, kinerja organisasi tidak dapat diketahui dikarenakan tidak ada tolak

ukurnya.

Page 18: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 12

Sedangkan pengukuran kinerja (Perfomance Measurement) adalah suatu proses

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam

menghasilkan barang dan jasa.

Pada awal tahun anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

yang pada hal ini diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja membuat perjanjian

kinerja dengan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.2.1 : Realisasi Target Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi

Data Target Realisasi

%

Capaian

1.

Meningkatnya

Perlindungan

Terhadap Kegiatan

Masyarakat

Jumlah Cakupan

Patroli Siaga

Ketertiban Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

Jumlah

Patroli Siaga

Yang

dilaksanakan

/Hari

2

Kali/Hari 2 Kali/Hari 100 %

2.

Meningkatnya

Penerapan

Penegakan Hukum

Cakupan Penegakan

Perda dan Pergub

Jumlah

Perda Tahun

2017/

Jumlah

Perda Yang

Ditegakkan

99 % 100 % 101 %

TOTAL CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 100,5 %

Mengacu pada Tabel 3.2.1 Realisasi Target Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2017, Maka Tingkat Capaian Sasaran Strategis dari Perjanjian Kinerja Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, Yakni :

1. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam Upaya

“Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kegiatan Masyarakat” dengan indikator Jumlah

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dilaksanakan

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, dengan Target 2 Kali/Hari, maka capaian

Page 19: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 13

realisasi kinerja pada tahun 2017 memenuhi target yang ingin dicapai yakni 2 kali/hari

dengan persentase 100%.

Dalam pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yakni

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kegiatan Masyarakat, mencakup kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

1. Kegiatan Patroli Bersama Dengan Satpol PP Kabupaten/Kota Terkait Pemberantasan

Penyakit Masyarakat dengan total anggaran Rp. 377.000.000 dengan realisasi

Rp.374.625.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,37%.

Adapun Kegiatan Patroli bersama ini diselenggarakan di 5 Kabupaten/Kota

dalam lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan melibatkan perangkat

penegak hukum lainnya seperti TNI maupun Kepolisian.

Gambar 3.1

Patroli Bersama Terkait Penyakit Masyarakat

3.2

Page 20: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 14

Patroli Bersama Terkait Penyakit Masyarakat

2. Kegiatan Pelaksanaan Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) dengan

anggaran sebesar Rp.707.000.000,- serapan anggaran sebesar 33,74%, kegiatan ini

merupakan pelaksanaan dalam pengawalan,penjagaan kepada kepala daerah, pejabat

daerah, maupun pejabat negara yang berkunjung dalam wilayah Provinsi Kalimantan

Utara, dan Kegiatan ini juga sebagai upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan

masyarakat dalam hari-hari besar keagamaan, maupun hari-hari besar nasional.

Gambar 3.3

Kegiatan Pengamanan Kunjungan Presiden di Tanjung Selor

3. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda dengan anggaran Rp.

2.241.000.000,- serta serapan anggarn sebesar 94,81%, dan kegiatan Pengawasan dan

Pengamanan Aset Pemda, kegiatan ini merupakan salah satu upaya penjagaan Aset

Page 21: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 15

Pemerintah Daerah, seperti bangunan, kendaraan dinas/opersional serta aset-aset lainnya

yang menjadi Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

Gambar 3.4

Kegiatan Pengamanan Aset Daerah

4. Kegiatan Peningkatan hubungan kerjasama instansi terkait dalam rangka penyelenggaran

penanggulangan bencana.

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam

penanggulangan bencana terkhususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara. Kegiatan ini memiliki anggaran Rp. 158.257.800, dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 16.840.400 dengan persentase 10,64%.

Gambar 3.5

Kegiatan Evakuasi Warga Banjir di Tanjung Selor

Page 22: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 16

2. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya “Meningkatnya

Penerapan Penegakan Hukum dengan indikator kinerja Cakupan Penegakan Perda dan

Pergub serta target 99%, maka Capaian Realisasi Kinerja pada Tahun 2017 yakni 100% :

Adapun dalam capaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam keberhasilan pencapaian

pelaksanaan Sasaran Meningkatnya Penerapan Penegaakan Hukum dengan upaya sebagai

sebagai berikut :

1. Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang – Undangan dengan anggaran Rp.601.449.950, serapan anggaran

sebesar 82,9%, adapun kegiatan ini sebagai upaya peningkatan pemahaman Perangkat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

terkait produk hukum tentang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Menggelar pengawasan di perbatasan Negara, terkait pelanggaran produk hukum daerah

bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Nunukan, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan

Negara lain, adapun kegiatan terkait adalah kegiatan Pengawasan di Lintas Batas Negara

dengan anggaran Rp.253.250.000,- dengan serapan anggaran sebesar 96,62%,

Pengawasan di Lintas Batas Negara ini mendorong penurunan pelanggaran produk

hukum daerah di daerah perbatasan guna cakupan penegakan produk hukum daerah yang

maksimal.

Gambar 3.6

Pengawasan di Lintas Batas Negara

Pengawasan di Pos Lintas Batas

Perbatasan Negara Kabupaten Nunukan

Page 23: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 17

3. Mengusulkan produk hukum terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) kepada Biro

Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang kemudian melalui Surat Edaran

Gubernur Kalimantan Utara diamanatkan agar Satuan Polisi Pamong Praja selaku inisitor

menganggarkan Kajian Akademis Terkait Perda PPNS,

Adapun kegiatan terkait adalah Kajian Akademis Terkait Usulan Rancangan

Produk Hukum Daerah dengan anggaran Rp.438.000.000,-, serapan anggaran 70,47%,

kegiatan ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdiaan Kepada

Masyarakat(LP2M) Universitas Mulawarman Samarinda, yang kemudian menjadi

dokumen Naskah Akademik dan SOP(SOP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dalam pencapaian Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, terdapat

Permasalahan/Hambatan dalam pelaksanaan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara yakni “Meningkatnya Penerapan Penegakan Hukum” pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

a. Belum adanya Perda ataupun Pergub Terkait Satuan Polisi Pamong Praja ;

b. Belum adanya Produk Hukum pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS)

sebagai pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Provinsi Kalimantan Utara

Dalam upaya memperbandingkan Sasaran Kinerja Selama 5(Lima) Tahun sesuai dengan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2021 dapat

dijabarkan sebagai berikut ini :

Tabel 3.2.2

Tabel Perbandingan Sasaran Strategis Tahun 2017-2021

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Tahun 2017 Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Persentase

Capaian

Renstra Target Realisasi Target Target Target Target

1.

Meningkatnya

Perlindungan

Terhadap

Kegiatan

Masyarakat

Jumlah

Cakupan

Patroli Siaga

Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

2

Kali/Hari

2

Kali/Hari

3

Kali/Hari

3

Kali/Hari 3

Kali/Hari 3

Kali/Hari 66,67%

2.

Meningkatnya

Penerapan

Penegakan

Hukum

Cakupan

Penegakan

Perda dan

Pergub

99 % 100 % 99,2% 99,4% 99,5% 99,6% 99,54%

Page 24: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 18

Dalam pencapaian selama 5(lima) Tahun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

untuk Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Kegiatan Masyarakat tingkat capaiannya

sampai 66,67%, sementara untuk Sasaran Meningkatnya Penerapan Penegakan Hukum tingkat

Capaian Kinerja Renstra sebesar 99,54%.

Sementara untuk perbandingan Capaian Sasaran Kinerja pada tahun 2017 dengan Tahun

sebelumnya yakni tahun 2016, tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan Satuan Polisi

Pamong Praja pada tahun 2016 tidak/belum memiliki Rencana Strategis yang disesuaikan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

tahun 2017 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1 : Realisasi Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

Program/Kegiatan Anggaran

Murni(Rp)

Anggaran

Perubahan

(Rp)

Realisasi

Anggaran Persentase

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1.689.141.385 1.231.449.950 643.281.065 52,24

Pendidikan dan Pelatihan

Formal 712.810.000 630.000.000 144.661.665 22,96

Sosialisasi Peraturan

Perundang – Undangan 976.331.385 601.449.950 498.619.400 82,90

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

2.995.850.000 2.996.402.000 2.678.489.590 89,39

Pengawasan Pengendalian dan

Evaluasi Kegiatan Polisi

Pamong Praja

90.250.000 43.602.000 43,602.000 100,00

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 220.800.000 220.800.000 158.884.730 71,96

Kajian Akademis Terkait

Usulan Rancangan Produk

Hukum Daerah 438.000.000 438.000.000 308.662.860 70,47

Pengawasan dan Pengamanan

Aset Pemda 2.141.800.000 2.241.000.000 2.124.800.000 94,81

Page 25: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 19

Pendataan Satpol PP 105.000.000 53.000.000 42.540.000 80,26

Program Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

3.208.800.000 3.510.800.000 3.042.351.820 86,66

Pelaksanaan Pengaturan

Penjagaan Pengawalan dan

Patroli (Turjawali)

405.000.000 707.000.000 238.551.820 33,74

Penyiapan Tenaga Pengendali

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

2.803.800.000 2.803.800.000 2.803.800.000 100,00

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

469.507.800 535.257.800 391.465.400 73,14

Peningkatan Hubungan

Kerjasama Antar Instansi

Terkait Dalam Rangka

Penanggulangan Bencana

158.257.800 158.257.800 16.840.400 10,64

Patroli Berasama Denga Satpol

PP Kabupaten/Kota Terkait

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat

311.250.000 377.000.000 374.625.000 99,37

Program Pemahaman Tertib

Hukum dan Regulasi 388.950.000 253.250.000 244.698.000 96,62

Pengawasan di Lintas Batas

Negara 246,250,000 253.250.000 244.698.000 96,62

Sosialisasi Kepada Kelompok

Masyarakat Terkait Produk

Hukum Daerah

142.700.000 - - -

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program dan kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan akhir tahun 2017,

untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu pada program Pemahaman Tertib

Hukum dan Regulasi dengan pagu anggaran Rp. 388.950.000 yang kemudian mengalami

perubahan menjadi Rp. 253.250.000 dengan realisasi aknggaran sebesar Rp. 244.698.000

atau sebesar 96,62 %. Sedangkan untuk realisasi capaian program dan kegiatan yang

terendah yaitu program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu

anggaran Rp. 1.689.141.385 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.

1.231.449.950 dengan realisasi sebesar 52,24%.

Page 26: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 20

Program dan kegiatan merupakan suatu unsur penilaian keberhasilan suatu

organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam merencanakan suatu

program tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga program dan kegiatan

tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Proses pembuatan program

3. Identifikasi program

4. Langkah – langkah dalam penyusunan rencana program

5. Penjadwalan rencana program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berikut penjabatan capaian program dan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut

Tabel 3.3.2

Ouput Program dan Kegiatan Tahun 2017

No Program/Kegiatan Nilai Kontrak

(Rp)

Hasil (Keluaran)

Kegiatan s.d 31

Desember 2017

Manfaat

Program/Kegiatan Ket

1

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

1. Pembuatan

Website Satpol PP

Rp. 9.856.000 Software Aplikasi

Sebagai bahan informasi

public terkait

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP

Provinsi Kalimantan

Utara

Sudah

Dilaksan

akan

2

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1. Belanja Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp. 840.000.000 2 Unit Kendaraan

Patwal

Sebagai hibah untuk

Kota Tarakan dan

Kabupaten Nunukan

dalam menunjang

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP

Sudah

Dilaksan

akan

3

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

1. Belanja

Penggantian

Kendaraan

Dinas/Operasional

Rp. 20.000.000 1 Paket

Sebagai bagian dari

kendaraan operasional

Patwal yang dibahkan

kepada Kota Tarakan

dan Kabupaten Nunukan

Sudah

Dilaksan

akan

Page 27: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 21

4

Penyewaan

Rumah/Gedung/Gudan

g Parkiran Kantor

Dinas

1. Sewa Gedung

Kantor

Rp. 394.900.000 2 Unit

Untuk menunjang

pelaksanaan program

dan kegiatan Satpol PP

Prov. Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

5

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

1. Pengadaan Mesin

Ketik

Rp. 8.690.000 3 Unit

Untuk menunjang

pelaksanaan program

dan kegiatan Satpol PP

Prov. Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

6

Kajian Akademis

Terkait Usulan

Rancangan Produk

Hukum Daerah

1. Belanja Jasa

Kajian Akademis

Terkait Rancangan

Produk Hukum

Daerah

Rp. 103.200.000 1 Paket

Terkait rancangan

produk hukum Provinsi

Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

7

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

1. Pengadaan UPS

Rp. 3.575.000 1 Unit

Sebagai penunjang

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP

Prov. Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

8

Pelaksanaan

Pengaturan Penjagaan

Pengawalan dan Patroli

(Turjawali)

1. Belanja Pakaian

Dinas Lapangan

(PDL)

Rp. 188.188.000 140 Stell

Sebagai penunjang

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP

Prov. Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

9

Pelaksanaan

Pengaturan Penjagaan

Pengawalan dan Patroli

(Turjawali)

1. Belanja Pengadaan

Tas Ransel

Rp. 82.390.000 140 Buah

Sebagai penunjang

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP

Prov. Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

10

Pelaksanaan

Pengaturan Penjagaan

Pengawalan dan Patroli

(Turjawali)

1. Belanja Modal

Perlengkapan

PATAKA

Rp. 44.000.000 1 Paket

Sebagai penunjang

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP

Prov. Kalimantan Utara

Sudah

Dilaksan

akan

Page 28: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 22

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam kerangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Satuan Polsisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara memperhatikan keterkaitan

rencana strategis sebagai arah dalam pelaksanan program dan kegiatan yang tertuang

dalam Perjanjian Kinerja maupun DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017. Namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih

terdapat beberapa kendala dan permasalahan

Permasalahan yang dijumpai pada masing – masing bagian terkait dengan tugas

pokok dan fungsi maupun penyerapan anggaran pada dasarnya hampir sama meskipun

pada setiap bagian memiliki permasalahan tersendiri, akan tetapi secara garis besar

permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Perda ataupun Pergub Terkait Satuan Polisi Pamong Praja ;

2. Belum adanya Produk Hukum pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri

Sipil(PPNS) sebagai pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Provinsi

Kalimantan Utara;

3. Perencanaan yang masih tidak sesuai dengan apa yang terjadwalkan, sehingga

ada beberapa program dan kegiatan tidak tepat waktu;

Berkenaan dengan permasalahan – permasalahan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja

akan melakukan beberapa alterntif penyelesaian masalah antara lain :

1. Menggagas produk Hukum terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS)

dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan produk

hukum terkhususnya Produk Hukum Daerah;

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap

aparatur yang berhubungan langsung dengan kegiatan teknis;

3. Melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga program dan kegiatan dapat

terjadwal dengan baik;

Page 29: KATA PENGANTAR...setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok fungsinya selama satu tahun dalam bentuk

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara” 23

4. Diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan sehingga untuk kedepan

dapat lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan

5. Mensinergikan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja untuk kedepan sehingga mampu mencapai tujuan dan cita – cita Satuan

Polisi Pamong Praja untuk ikut serta membangun Provinsi Kalimantan Utara.