KATA PENGANTAR -...
Transcript of KATA PENGANTAR -...
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode
1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari aspirasi
masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Kerja ini
juga disusun berdasarkan evaluasi dari Rencana Kerja tahun sebelumnya serta
kondisi kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Program dan Kegiatan yang direncanakan di dalam RENJA Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 adalah merupakan program prioritas yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun masih jauh dari
sempurna karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami
berharap adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk
penyempurnaan dokumen perencanaan di tahun mendatang.
Tanah Bumbu, 16 Mei 2017
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,
BASUNI, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda NIP. 19640116 198305 1 002
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………... iii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….. iv
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang …..………………………………………… 1
1.2 Landasan Hukum …..……………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………… 5
1.4 Sistematika ….………………………………………………. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SOPD …………………………………..
7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD ………………………. 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SOPD ……………………………………………………….
14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………….. 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..……... 29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ….……………. 29
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SOPD ……………………. 32
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………... 33
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………. 44
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………… 44
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan …………………………….. 44
4.3 Rencana Tindak Lanjut …………………………………… 46
1
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan kerja adalah suatu proses mempersiapkan suatu
kegiatan yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membuahkan
hasil yang diharapkan bersama, atau perencanaan adalah sebagai
panduan menuju masa depan. Oleh karena itu maka perencanaan harus
memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian sumber daya (untuk
memenuhi suatu kebutuhan): mana sumber daya yang dialokasikan pada
tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan
urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi pemenuhan kebutuhan
dapat terjamin.
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan
Perda No. 09 Tahun 2016 sebagai suatu SKPD yang sebelumnya
merupakan salah satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Kerja Dinas Sosial
Tahun 2018 masih mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Tahun 2016-2020 yang disusun sebagai bahan acuan
pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan memperhatikan
evaluasi pada tahun sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang
berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa
depan yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak
2
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu “Terwujudnya Pelayanan
Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ” bagi masyarakat Kabupaten
Tanah Bumbu.
Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2018 didasarkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Kabupaten
Tanah Bumbu dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, agar di dalam
pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen
perencanaan, yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018
mengacu pada Ranwal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018,
dimana peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan RKPD tersebut adalah sebagai berikut :
3
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ……….. Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor ………….. Tahun 2017 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Provinsi Kalimantan
Selatan 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
5
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun
2018 adalah sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
organisasi serta memberikan pedoman dalam pencapaian program dan
kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018.
1.3.2. Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018
bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan
Dinas Sosial dengan target dan sasaran pembangunan daerah
sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018.
1.4 SISTEMATIKA
Sistematika penulisan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
6
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SkPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SOPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi
oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai
subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik
sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun evaluator dari hasil
kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018 adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Sosial Tahun 2016-2020. Tercapai tidaknya pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat Laporan Akuntabilitas
Kinerja Tahun sebelumnya. Karena disisi lain evaluasi hasil perencanaan
tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan
kegiatan selanjutnya.
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Dinas Teknis
Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan
masalah sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09
Tahun 2016 Tentang Pembentukan SOTK Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu. Sebagai salah satu SKPD baru dibentuk, yang
8
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
sebelumnya bergabung pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan demikian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
(RENJA) Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan/evaluasi (terutama pada
kegiatan Belanja Langsung Program Administrasi Perkantoran) karena
merupakan dinas yang bergabung dengan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2016 realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang sosial adalah sebagai
berikut :
9
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Tabel 2.1.
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Satuan
Target Renstra SOPD pada tahun 2021 (Akhir Periode
Renstra)
Target Kinerja dan Anggaran pada
Tahun 2016
Capaian Kinerja dan Anggaran
pada Tahun 2016
Tingkat capaian Renstra SOPD s/d tahun 2016
(%)
Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8 98
K Rp K Rp K Rp K Rp
Wajib Sosial
1 13 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase PMKS yang tertangani
1 13 15 01
Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
Jumlah Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial
Orang 200 1.786.393.000 - - - - - -
Keg. Tidak dilaksanakan pada Tahun 2016
1 13 15 02 Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Jumlah Wanita rawan Sosial Ekonomi yang dilatih
Orang 54 235.440.000 4 12.170.000 4 12.150.000 7,41% 5,16%
1 13 15 03 Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Jumlah Pemberian Bantuan Stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi keluarga miskin
Orang 80 400.000.000 - - - - - -
Keg. Tidak dilaksanakan pada Tahun 2016
1 13 15 04 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi keluarga Miskin
Jumlah KUBE Fakir Miskin yang memperoleh Bantuan
Orang 500 1.227.350.000 - - - - - -
Keg. Tidak dilaksanakan pada Tahun 2016
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rehabilitasi Sosial
1 13 16 03
Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah Konseling dan kampanye sosial/ Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Laporan)
Orang/Dokumen 750 631.500.000 1 116.266.000 1 106.754.000 16,90%
10
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1 13 16 07
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah Peningkatan kualitas Mutu Pelayanan terhadap PMKS
Orang 4 1.900.000.000 - - - - - -
Tdk ada rencana pada Tahun 2016
1 13 16 10
Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Prosentase Tanggap ceapat darurat dan kejadian luar biasa yang tertangani
Persen 100 1.000.000.000 100% 53..838.000 100 47.850.000 100% 4,79%
1 13 16 12 Kegiatan Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo
Jumlah Fakir Miskin dan Jompo yang dibantu
Orang 100 1.200.000.000 - - - - - -
Tdk ada rencana pada Tahun 2016
1 13 17 Program Pembinaan Anak Terlantar
Meningkatkan Kemandirian anak Terlantar yang sudah dilatih
1 13 17 02
Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
Jumlah Anak Terlantar yang terlatih
Orang 100 422.000.000 25 25.616.00 14 24.470.000 14% 5,80%
1 13 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Meningkatkan Kemandirian Paca dan Eks Trauma
1 13 18 03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Jumlah Para penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan Pelatihan
Orang 8 78.950.000 - - - - - -
Tdk ada rencana pada Tahun 2016
1 13 18 04 Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Jumlah Para penyandang Cacat dan Eks Trauma yang menerima bantuan
Orang 100 477.000.000 - - - - - -
Tdk ada rencana pada Tahun 2016
1 13 20
Program Pembinaan Eks Penyadang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase Penyandang Eks Penyakit Sosial yang ditangani
1 13 20 04 Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Jumlah Pelayanan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang ditangani
Orang 1.125 1.250.000.000 100 56.080.00 89 44.567.000 7,91% 3,57%
11
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
1 13 21 02
Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Orang 400 680.000.000 - - - - - -
Tdk ada rencana pada Tahun 2016
1 13 21 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah SDM yang ditimgkatkan/Bhakti Sosial Karang Taruna Tingkat Provinsi
Orang 125 177.000.000 - - - - - -
Kegiatan dihapus pada Anggaran Perubahan
12
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Sosial kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 yang sebelumnya adalah salah
satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Dinas
Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang sosial. Ruang lingkup kebijakan bidang sosial
tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman dalam pelaksanaan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial adalah sebagai suatu
instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi
permasalahan sosial. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi
dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka
mempunyai masalah sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi sosial
secara wajar.
Isu strategis masih perlunya setiap tahun untuk melaksanakan
pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak
29 jenis, yaitu :
1. Anak Balita Terlantar;
2. Anak Terlantar;
3. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
4. Anak Jalanan;
5. Anak dengan Kedisabilitasan;
6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah;
13
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
7. Anak yang memerlukan Khusus;
8. Lanjut Usia Terlantar;
9. Penyandang Disabilitas;
10. Tuna Susila;
11. Gelandangan;
12. Pengemis;
13. Pemulung;
14. Kelompok Minoritas;
15. Bekas Warga Binaan lembaga Permasyarakatan (BWBLP);
Orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban
Trafficking, Korban Tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial
(PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan
Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis, Keluarga Harapan, Keluarga Rentan, Keluarga Berumah Tak
Layak Huni dan Komunitas Adat Terpencil. Hal ini adalah sebagai dasar
untuk melaksanakan penanganan/pelayanan terpadu dan
berkesinambungan berkenaan permasalahan kesejahteraan Sosial.
Selain itu peningkatan kapasitas bagi tenaga yang berpotensi
membantu dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti
Tagana, TKSK, PSM, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Panti Asuhan,
Karang Taruna juga memberikan kontribusi dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial.
14
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2017
menguraikan bahwa fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
2. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun susunan organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan,
persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian,
organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan,
kehumasan dan pengelolaan barang milik negara.
15
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja,
anggaran, keuangan, pengelolaan data dan informasi publik,
pendokumentasian serta pelaporan Dinas.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang
Rehabilitasi Sosial, dengan susunan organisasi terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan
pengkoordinasian di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang, mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian
penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan.
4. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai
tugas melakukan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial, dengan susunan organisasi terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian di bidang
16
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
pemberdayaan sosial, perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyarakat.
b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan
pengoordinasian di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang penanganan fakir miskin, dengan susunan organisasi terdiri
dari :
a. Seksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan, mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan
pengoordinasian di bidang pendampingan dan bantuan stimulan.
b. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan
pengoordinasian di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
Secara umum diatas telah dipaparkan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu menghadapi
permasalahan dan hambatan, antara lain :
1. Data masih merupakan kendala dalam proses kegiatan perencanaan,
peningkatan akurasi dan kelengkapan data perlu dilakukan dalam
rangka kualitas perencanaan dan pelayanan pada Dinas Sosial.
17
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
2. Peningkatan kapasitas SDM penunjang Kegiatan Kesejahteraan Sosial
yang masih belum maksimal, karena PSKS mempunyai kontribusi yang
besar dalam membantu penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Rumusan kebutuhan program
dan kegiatan yang tercantum untuk Dinas Sosial hanya program dan
kegiatan yang dilaksanakan pada 3 bidang, sedangkan untuk Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran masih belum tersusun karena urusan
Sosial masih bergabung dengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Atau
dapat dilihat rencana program dan kegiatan bidang sosial pada rancangan
awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu terhadap hasil analisis kebutuhan
dapat disampaikan sebagai berikut :
18
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Tabel 2.2
RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu
Persentase PMKS yang ditangani
227 2.025.000.000 APBD
Kabupaten
226 855.000.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah penyandang cacat yang diberdayakan
179 172.000.000 APBD
Kabupaten
179 180.000.000
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah penyandang eks penyakit sosial yang ditangani
225 250.000.000 APBD
Kabupaten
179 300.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan
210 750.250.000 APBD
Kabupaten
212 780.500.000
Program Pembinaan Anak Terlantar
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah anak terlantar yang dilatih
20 85.000.000 APBD
Kabupaten
20 90.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial
127 210.500.000 APBD
Kabupaten
20 212.500.000
JUMLAH 3.492.750.000 2.418.000.000
19
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Sehubungan dengan dibentuknya Dinas Sosial berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016, maka pada rancangan awal anggaran tahun 2018
ditambahkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk operasional
kegiatan aparatur pada Dinas Sosial Tahun 2018. Secara Rinci Rancangan awal
Dinas Sosial pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
20
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 Non Urusan
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100 persen
100 persen
0 0 1 2 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
SKPD Terbayarnya rekening kantor
12 bulan
27,000,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 32,350,000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD Tersedianya Jasa Admisnistrasi keuangan
12 bulan
128,980,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 138,250,000
0 0 1 6 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
12 bulan
71,400,000 Pendapatan Daerah
0 bulan 106,000,000
21
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
12 bulan
5,416,000 Pendapatan Daerah
0 bulan 6,220,000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD Terpeliharanya peralatan kerja kantor
12 bulan
27,350,000 Pendapatan Daerah
0 bulan 32,560,000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan
40,224,800 Pendapatan Daerah
0 bulan 63,150,000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
19,750,000 Pendapatan Daerah
0 bulan 22,110,000
0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
SKPD Tersedianya Alat Listrik Kantor
12 bulan
4,170,000 Pendapatan Daerah
0 bulan 8,822,000
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 unit 32,300,000 Pendapatan Daerah
0 unit 117,650,000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD Tersedianya makanan dan minuma untuk rapat koordinasi
560 OK 6,720,000 Pendapatan Daerah
0 OK 23,600,000
22
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
494 OB 632,450,000 Pendapatan Daerah
0 OB 695,700,000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
446 OK 66,900,000 Pendapatan Daerah
0 OK 73,500,000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
99 OK 444,300,000 Pendapatan Daerah
0 OK 488,730,000
0 0 1 127 Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan
4,680,000 - 12 bulan 5,100,000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kedisiplinan dan penggunaan atribut pegawai
25.900.000 stel
28.490.000 stel
23
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
SKPD Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia
74 stel 25,900,000 Pendapatan Daerah
0 stel 28,490,000
1 Wajib
1 6 Sosial
1 6 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
0,47 % 27,000,000 0,51 %
1 6 15
1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
SKPD SKPDJumlah peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petusa dan Pendamping
40 Orang
359,999,000 - 0 Orang 380,000,000
1 6 15
2 Kegiatan Pelatihan Keteraampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
SKPD Jumlah Kemandirian Keluarga Miskin
10 Orang
88,976,000 Pendapatan Daerah
0 Orang 50,000,000
1 6 15
3 Kegiatan Fasilitasi Manejemen Usaha Bgi Keluarga Miskin
SKPD Jumlah pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi
20 Orang
99,860,000 Pendapatan Daerah
0 Orang 100,000,000
24
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
produktif (EUP) bagi keluarga miskin
1 6 15
4 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
SKPD Jumlah KUBE Fakir Miskin yang memperoleh Bantuan
100 Orang
245,170,000 Pendapatan Daerah
0 Orang 250,500,000
1 6 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rehabilitasi Sosial
14,13 % 17,97 %
1 6 16
3 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS
SKPD Jumlah Konseling dan Kampanye Sosial
450 Orang
123,662,000 - 0 Orang 130,000,000
1 6 16
7 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
SKPD Persentase peningkatan kualitas mutu pelayanan terhadap PMKS
2 unit 1,355,150,000 Pendapatan Daerah
0 unit 200,000,000
25
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1 6 16
10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
SKPD Presentase tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang tertangani
100 persen
199,916,500 Pendapatan Daerah
0 persen 225,000,000
1 6 16
12 Pendayagunaan Fakir Miskin dan Jompo
SKPD Jumlah Fakir Miskin dan Jompo yang dibantu
25 orang
350,900,000 Pendapatan Daerah
0 orang 300,000,000
1 6 17
Program pembinaan anak terlantar
Meningkatkan kemandirian anak terlantar yang sudah dilatih
0,05 % 0,06 %
1 6 17
2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
SKPD Bertambahnya Keterampilan bagi Anak Terlantar
20 Orang
78,524,000 Pendapatan Daerah
0 Orang 90,000,000
1 6 18
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Meningkatkan kemandirian paca dan eks trauma
0,07 % 0,08 %
26
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1 6 18
3 Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
SKPD Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan pelatihan
2 orang 24,100,000 Pendapatan Daerah
0 orang 20,000,000
1 6 18
4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
SKPD Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma yang menerima bantuan
25 orang
152,000,000 Pendapatan Daerah
0 orang 160,000,000
1 6 20
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase penyandang eks penyakit sosial yang ditangani
0,62 % 0,82 %
1 6 20
4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
SKPD Jumlah Pelayanan eks penyandang penyakit sosial yang ditangani
225 orang
240,684,000 Pendapatan Daerah
0 orang 300,000,000
27
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1 6 21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan meningkatnya jumlah Tagana dan Karang Taruna
0,34 % 0,37 %
1 6 21
2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
SKPD Jumlah kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial
100 orang
173,250,000 Pendapatan Daerah
0 orang 175,000,000
1 6 21
3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
SKPD Jumlah SDM yang ditingkatkan
20 Orang
35,456,000 Pendapatan Daerah
0 Orang 37,500,000
TOTAL 5,092,188,300 4,260,232,000
28
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018 merupakan suatu
rencana kerja tahunan dari hasil penjabaran pelaksanaan pembangunan yang
telah disusun/direncanakan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Sosial Nakertrans Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini juga
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial diharapkan
mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan dalam melayani masyarakat berkaitan dengan
persoalan di bidang sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial. Di sisi lain dalam era globalisasi Dinas Sosial dituntut untuk mampu dan
sanggup menyusun/membuat suatu program sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Proses penetapan program dan kegiatan yang dimasukkan dalam
Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 dengan tetap memperhatikan program
prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018, sehingga dalam pelaksanaan
program dan kegiatan terwujud sinergisitas antara dokumen perencanaan.
29
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dokumen Perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD yang kemudian di
aktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SOPD, yang
selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, proses penyusunan
Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 harus mengacu pada kebijakan-
kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi.
3.1.1 Kebijakan Nasional
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2017 mempunyai tugas Membantu Bupati
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
sosial dengan Visi “Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang
Berkualitas” .
Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini
menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi
kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan
ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam
30
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial
dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam hal ini yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteran sosial
(PMKS) adalah belum terpenuhinya kebutuhan sosial dasar seperti kesehatan,
pendidikan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya.
Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaan
tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan
koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.
PMKS masih menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke
pelayanan sosial dasar, penyandang cacat masih menghadapi kendala dalam
hal kemandirian, produktivitas dan hak hidup normal yang meliputi antara lain
pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Masih adanya
gelandangan, pengemis dan tuna susila lainnya yang selain disebabkan oleh
kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan
bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah
rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan
di daerah. Kemampuan pemerintah dan peran masyarakat belum dapat
menjangkau semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
permasalahan sosialnya cenderung semakin kompleks sulit diprediksi waktu
dan lokasi.
Pembangunan kesejahteraan sosial kedepan lebih diperkuat dengan
memberdayakan peran aktif masyarakat diikuti dengan pengalihan dan
31
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan
gotong royong,
Memperhatikan hal tersebut diatas serta mengacu pada Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya
peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan
Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga PMKS dapat
ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.
Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial (baik sarana maupun anggaran) telah mendorong
bergesernya paradigm pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih
mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitas sosial,
jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta program kompensasi bagi
masyarakat miskin yang terkena dampak negative dari berbagai kebijakan
pembangunan nasional.
Dari gambaran diatas, maka masalah prioritas kesejahteraan sosial
diarahkan pada :
1. Kemiskinan,
2. ketunaan sosial,
3. keterlantaran,
4. kecacatan,
5. kebencanaan,
6. keterpencilan,
32
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
7. tindak kekerasan,
8. kerentanan sosial.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD
Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,
yang masih mengacu pada Renstra Dinsosnakertrans Tahun 2016-2021 yaitu “
Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan
sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta
partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)” , maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis
yang lebih operasional yang dituangkan dalam Reja Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018, yaitu :
Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
“ Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial”.
Dengan sasaran yaitu “Meningkatnya Penanganan Permasalahan Kesejahteraan
Sosial ”.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten
Tanah Bumbu ( mengacu pada Renstra Dinsosnakertrans Tahun 2016-2021)
adalah :
33
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Tabel 3.1 Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Sosial tahun 2018
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatkan
kesejahteraan sosial
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya
Penanganan
Permasalahan
Kesejahteraan Sosial
Persentase Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial yang tertangani
3.3 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
KabupatenTanah Bumbu Tahun 2018, prioritas pembangunan daerah yang
terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018,
perencanaan pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan
untuk belanja pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung
Operasional SkPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.
Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas
Sosial, dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 direncanakan melalui
program dan kegiatan sebagai berikut :
34
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) sebesar Rp
4.130.321.594,00, terdiri dari :
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 3.104.321.594,00
2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 1.026.000.000,00
B. Belanja Langsung Operasional SOPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 27.000.000,00. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk: jasa telepon, jasa listrik, langganan surat kabar
dan jasa pengiriman surat.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.700.000,00. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk fasilitasi:
BBM mesin genset, BBM mesin dolphin, BBM kendaraan
operasional roda dua dan roda empat.
Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor roda dua, roda empat
dan roda enam (truk).
Belanja KIR kendaraan roda empat dan roda enam.
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp 128.980.000,00. Kegiatan yang
dilaksanakan untuk:
35
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1) Honorarium pengelola keuangan SOPD.
2) Belanja materai
3) Belanja dekorasi pameran dan pawai Tanglong
4) Pembuatan spanduk
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.616.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk menyediakan alat dan bahan kebersihan kantor.
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.600.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk perbaikan peralatan kerja, diantaranya: AC,
genset, komputer, laptop dan printer.
f. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.789.700,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk menyediakan alat tulis kantor sebanyak 29 jenis
dalam satu tahun anggaran.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.750.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk pengadaan cetak map SOPD dan biaya
penggandaan/ photocopy.
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.070.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan alat listrik kantor, seperti: lampu, kabel,
steker dan terminal listrik.
36
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 56.300.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
sebanyak 9 unit.
j. Penyediaan bahan logistik kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.680.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan bahan logistic kantor (air gallon dan air
tong).
k. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.720.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk penyediaan makanan dan minuman dalam rangka
kegiatan rapat-rapat koordinasi.
l. Penyediaan jasa tenaga non PNS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 671.450.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk pembayaran jasa tenaga PTT dan kontrak
sebanyak 40 orang.
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 292.400.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memfasilitasi perjalanan dinas ke luar daerah
dalam rangka rapat-rapat dan koordinasi di tingkat propinsi, regional
dan nasional.
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
37
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 81.600.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memfasilitasi perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka rapat-rapat dan koordinasi di dalam kabupaten.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini terdiri dari kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu yang dianggarkan sebesar Rp 25.900.000,00 untuk pengadaan
pakaian olah raga dan batik.
C. Belanja Langsung Urusan Program
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya.
a. Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas
dan pendamping sosial
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 57.640.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk pelatihan peningkatan kemampuan TKSK dalam
pendataan dan pemutakhiran data PMKS.
b. Kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.080.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memberikan bantuan stimulan bagi keluarga
miskin sebanyak 8 paket.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
38
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 93.464.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memfasilitasi:
1) Penguburan orang terlantar di dalam dan luar kabupaten
2) Pemulangan orang terlantar
3) Kegiatan Tagana saat kejadian bencana
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 29.432.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk mengirim peserta pelatihan ke propinsi sebanyak 4
orang.
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.156.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memfasilitasi eks penyandang penyakit sosial
sebanyak 20 orang.
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 49.620.000,00. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk memfasilitasi pertemuan Lembaga Kesejahteraan
Sosial (TKSK, Karang Taruna, PSM dan Petugas Panti).
39
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 Non Urusan
0 0 -
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100 persen 1,431,655,700 100 persen
1,813,742,000
0 0 1 2 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
SKPD Terbayarnya rekening kantor
12 bulan 27,000,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 32,350,000
0 0 1 6 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
9 unit 80,700,000 Pendapatan Daerah
9 unit 106,000,000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD Tersedianya Jasa Admisnistrasi keuangan
12 bulan 128,980,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 138,250,000
40
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD Tersedianya Alat,Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan 6,616,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 6,220,000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
SKPD Terpeliharanya peralatan kerja kantor
19 unit 17,600,000 Pendapatan Daerah
21 unit 32,560,000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan 39,789,700 Pendapatan Daerah
12 bulan 63,150,000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 14,750,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 22,110,000
0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
SKPD Tersedianya Alat Listrik Kantor
12 bulan 3,070,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 8,822,000
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SKPD Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 unit 56,300,000 Pendapatan Daerah
26 unit 117,650,000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD Tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan 4,680,000 Pendapatan Daerah
12 bulan 5,100,000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD Tersedianya makanan dan minuma untuk rapat koordinasi
560 OK 6,720,000 Pendapatan Daerah
560 OK 23,600,000
41
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS
520 OB 671,450,000 Pendapatan Daerah
520 OB 695,700,000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
43 OK 292,400,000 Pendapatan Daerah
43 OK 488,730,000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah
SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
532 OK 81,600,000 Pendapatan Daerah
532 OK 73,500,000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kedisiplinan dan penggunaan atribut pegawai
74 stel 25,900,000 74 stel 28,490,000
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu
SKPD Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia
74 stel 25,900,000 Pendapatan Daerah
0 stel 28,490,000
1 Wajib
1 6 Sosial
1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
0,47 % 107,720,000 Pendapatan Daerah
0,51 % 480,000,000
42
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 6 15 1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
SKPD SKPDJumlah peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
10 Orang 57,640,000 Pendapatan Daerah
10 Orang 380,000,000
1 6 15 3 Kegiatan Fasilitasi Manejemen Usaha Bgi Keluarga Miskin
SKPD Jumlah pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (EUP) bagi keluarga miskin
8 Orang 50,080,000 Pendapatan Daerah
20 Orang 100,000,000
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rehabilitasi Sosial
14,13 % 93,464,000 17,97 % 225,000,000
1 6 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
SKPD Presentase tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang tertangani
100 persen
93,464,000 Pendapatan Daerah
100 persen
225,000,000
43
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
1 6 17 Program pembinaan anak terlantar
Meningkatkan kemandirian anak terlantar yang sudah dilatih
0,05 % 29,432,000 0,06 % 90,000,000
1 6 17 2 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
SKPD Bertambahnya Keterampilan bagi Anak Terlantar
4 Orang 29,432,000 Pendapatan Daerah
20 Orang 90,000,000
1 6 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase penyandang eks penyakit sosial yang ditangani
0,62 % 75,156,000 0,82 % 300,000,000
1 6 20 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
SKPD Jumlah Pelayanan eks penyandang penyakit sosial yang ditangani
22 orang 75,156,000 Pendapatan Daerah
275 orang 300,000,000
1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang diberdayakan meningkatnya jumlah Tagana dan Karang Taruna
0,34 % 49,620,000 0,37 % 37,500,000
1 6 21 3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
SKPD Jumlah SDM yang ditingkatkan
18 Orang 49,620,000 Pendapatan Daerah
25 Orang 37,500,000
TOTAL 1,812,947,700 2,974,732,000
44
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018 berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018. Selain itu RENJA sebagai
landasan operasional isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan jangka pendek.
RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan
prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam
menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh
kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang
berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang
berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efektif dan efisien.
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Penetapan program dan kegiatan pembangunan yang termuat di dalam
RENJA Dinas Sosial Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
yang berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021,
di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
45
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. RENJA Dinas Sosial Tahun 2018 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib
dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mencapai perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat
dalam proses perencanaan perlu diterapkan, mulai dari tahapan perencanaan
sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga mereka mempunyai rasa
memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah
dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2018 adalah dokumen perencanaan
tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD
Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Dalam proses penyusunannya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018
harus memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang ada
diatasnya. (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMN Provinsi, RKPD Provinsi,
RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD kabupaten dan RENSTRA
Dinas).
5. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 masih jauh dari
sempurna sesuai dengan acuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
karena pemahaman tentang aturan dan tatacara penyusunan RENJA masih
belum sepaham.
46
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
6. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018, harus menjadi dasar bagi
pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
4.3 Rencana Tindak Lanjut
Salah satu syarat dalam proses perencanaan pembangunan dalam
penyelenggaran pelayanan publik adalah transparansi, yang harus diketahui dan
dipahami oleh masyarakat. Sejak awak masyarakat harus dilibatkan baik dalam
proses perencanaan maupun dalam perumusan kebijakan, sehingga aspirasi dan
kepentingannya terakomodasi dalam kebijakan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut diatas, partisipasi masyarakat yang luas dalam
perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam
implementasinya maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Terwujudnya perubahan paradigm yang berorientasi pada peningkatan
kulaitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan
pembangunan, serta ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
3. Dalam rangka sinergisitas perencanaan harus melaksanakan koordinasi yang
intensif dengan SKPD terkait sehingga proses pembangunan yang
dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan
tugas perencanaan yang semakin komplek melalui pendidikan formal,
47
RENJA Dinas Sosial Tahun 2018
bimbingan teknis atau kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja
aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap keberhasilan SOPD
dalam proses pembangunan, dimulai dengan sistem perencanaan sampai
dengan keberhasilan penyelenggaran program dan kegiatan.
Tanah Bumbu, 16 Mei 2017
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,
BASUNI, S.Pd.MM Pembina Utama Muda
NIP. 19640116 198305 1 002