KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat...

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan

penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah

dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan

berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu LAKIP yang setidaknya

memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta menyediakan

ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu

sepenuh hati dalam penyusunan LAKIP ini.

Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan

ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan

untuk kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa

mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah

pada penyempurnaan LAKIP berikutnya.

Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data

penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu di masa yang akan datang.

Wasallamu’alaikum Wr. Wb.

Batulicin, Januari 2018Plt.SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ERNO RUDI HANDOKOPembina Utama Muda

NIP. 19580507 198503 1 009

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR .................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................... i

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................ 1

A. Gambaran Umum ...................................................... 11. Pemerintahan ........................................................ 12. Struktur Organisasi ............................................... 23. Tugas Pokok Dan Fungsi ....................................... 3

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .............................................. 6

A. Rencana Strategis ...................................................... 6B. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2017 ..................... 7

BAB III. AKUNTABILIATS KINERJA ............................................ 11

A. Capaian Kinerja ........................................................... 12B. Realisasi Anggaran ....................................................... 29

BAB IV. PENUTUP ...................................................................... 33

1

BAB IPENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1.Pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretariat Daerah Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggaran

pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kerangka

integrasi perwujudan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.

LAKIP ini merupakan instrument dan metode

pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya

mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan

pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian

kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LAKIP menjelaskan

faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi

target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang

berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban

dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur – Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki

tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengkoordinasian tugas administratif.

LAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2017 merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara

2

pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam kerangka

integrasi perwujudan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.

2.Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur – Unsur Organisasi Sekretariat Daerah, maka

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten;

c. Bagian.

Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris Daerah, dan asisten terdiri atas :

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

c. Asisten Bidang Administrasi Umum

Ketiga Asisten tersebut membawahi beberapa unit kerja

Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu yaitu :

(1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

membawahi dua Bagian yaitu :

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

(2) Asisten Bidang Perekononomian dan Pembangunan

membawahi dua bagian yaitu:

a. Bagian Perekonomian

3

b. Bagian Layanan Pengadaan

(3) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi empat

Bagian yaitu

a. Bagian Organisasi

b. Bagian Hukum

c. Bagian Umum dan Protokol

d. Bagian Kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18

Tahun 2017 Tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Unsur – Unsur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki tugas dan

kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

perangkat daerah serta pelayanan administratif dapat terlihat

pada bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu di bawah ini :

3.Tugas Pokok Dan Fungsi

Adapun uraian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil

Negara pada Instansi Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

5

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Program merupakan himpunan beberapa kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

TUJUAN INDIKATORTUJUAN

KONDISIAWAL

TARGETKINERJA

SASARAN INDIKATORSASARAN

TAHUN

2015 2020 1 2 3 4 5

Terjalinyakoordinasi

danfasilitasi

lintasSektor

Koordinasidan

fasilitasiantarsemuasektor

100%

0

100%

41dokumen

100%

100%

2dokumen

100%

100%

55dokumen

100%

100%

Meningkatnyakoordinasi danfasilitasi antarsemua sektor

Persentase kerjasama ekonomidan investasidaerah yangditandatangani

2 2 1 2 2

Persentasepenyusunanperencanaandan pelaporanyang memenuhistandar

0 100 100 100 100

Persentasesarana danprasaranakeperluankantor danrumah tanggaserta fasilitasiperjalananpimpinan KADAWAKADAlingkupSekretariatDaerah

85 100 100 100 100

Persentaseproduk hokumdaerahkabupatenTanah Bumbuyang disahkan

45 53 55 55 55

Persentasedokumen dantata kelolapemerintahanyang baik 100 100 100 100 100

Persentasekepuasanlayanan publik 100 100 100 100i 100

6

B.Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2017

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dari pada

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), komponen-komponen yang

terkandung dalam renstra seperti visi, misi, tujuan dan sasaran

serta program yang bersifat umum dan target-target yang hendak

dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

kemudian dikaitkan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dan dijabarkan ke dalam usulan

kegiatan-kegiatan teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi

umum.

Sesuai dengan rencana kinerja Sekretariat Daerah yang

mempunyai program dan kegiatan yang memiliki beberapa

indikator kinerja. Tidak semua indikator tersebut belum tentu

dapat tercapai pada setiap tahunnya, kebijakan umum, skala

prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang

mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat

terlaksana. Hal ini berpengaruh pula pada pencampaian indikator

kinerja sasaran. Indikator kinerja hanya dapat diukur jika dalam

tahun berjalan terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian

kinerja. Agar dapat diukur, terlebih dahulu harus ditetapkan

target indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya

disajikan kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran

indikator inilah yang akan menggambarkan kegagalan atau

keberhasilan suatu instansi.

Untuk Tahun 2017 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat

Daerah diuraikan dalam target indikator – indikator kinerja yang

hendak dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target kinerja

dirinci menjadi indikator masukan, keluaran dan hasil kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana

Kinerja Tahun 2017 (data terlampir).

7

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARANTerjalinnyakoordinasidanfasilitasilintassektor

Meningkatnyakoordinasi danfasilitasi antarsemua sektor Persentase kerjasama ekonomi dan

investasi daerah yangditandatangani.

Persentase sarana dan prasaranakeperluan kantor dan rumah tanggaserta fasilitasi perjalanan dinaspimpinan KADA WAKADA lingkupSecretariat Daerah.

100%

100%

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

42,100,000

Perencanaan PembangunanEkonomi

Koordinasi pengendalian inflasi daerah 28,490,000

Evaluasi dan pembinaan perusahaan daerah 41,825,000

Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Monitoring evaluasi dan pelaporan 37,825,000

Koordinasi dan fasilitasi pengembanganproduk daerah

29,600,000

Pembangunan gedung kantor 10,000,000

Pengadaan meubler 64,900,000

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 689,200,000

Persentase produk hokum daerahKabupaten Tanah Bumbu yangdisahkan

100%Penataan peraturanperundang - undangan

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapangedung kantor

232,200,000

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan /perlengkapan kantor

385,400,000

Koordinasi kerjasama permasalahanperaturan perundang - undangan

57,350,000

Legalisasi peraturan perundang - undangan 117,665,000

Publikasi peraturan perundang - undangan 91,800,000Penyuluhan hukum 14,700,000

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2017

8

Sosialisasi peraturan perundang - undangan 49,530,000

Persentase dokumen dan tata kelolapemerintahan yang baik

100%

Supervisi rencana aksi hak asasi manusia 12,530,000

Penataan peraturanperundang – undangan

Pembinaan , penataan kelembagaan danketatalaksanaan perangkat daerah

65,400,000

Pembinaan danpengembagnan aparatur

Perencanaanpembangunan daerah

Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Peningkatanpengembangan systempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Peningkatan pelayanankedinasan KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

Analisa dan review standar operasionalprocedure SKPD

37,860,000

Penyusunan instrument analisis jabatan PNS 78,408,000

Koordinasi penyusunan laporan kinerjadanSPM

96,494,000

Penyelenggaraan system pelayanan publickecamatan

55,050,000

Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

126,644,000

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 90,600,000

Penataan daerah otonomibaru

Pelayanan data dan informasi pendukungproses pemakaran baru

36,450,000

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayahadminisrasi

42,000,000

Percepatan penyelsaian, penegasan danpemetaan tapal batas antar kecamatan dandesa

64,050,000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 224,800,000.00

9

Persentase kepuasan layanan publik 100%

Hubungan pemerintahdengan masyarakat

Pelepasan dan penyambutan calon Jemaahhaji daerah

361,049,000

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 2,212,487,000

Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan 507,750,000

Pendidikan dan pelatihan ketrampilankeagamaan

475,025,500

Peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Sosialisasi peraturan perundang - undangan 101,953,000

Peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

Penyusunan standar satuan harga 428,500,000

9

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan dan pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instasi Pemerintah yang diidentifikasi dengan beberapa

jenis indikator kinerja, yaitu masukkan (input), keluaran (output),

hasil (outcome), benefit dan impact, analisis capaian kinerja

tergambar dalam proses pengukuran kinerja yang dilakukan dengan

penetapan indikator pada setiap kegiatan. Analisis capaian kinerja

diukur melalui indikator kegiatan berupa input, output dan outcome.

Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan

dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan umumnya

diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau

program yang hendak dicapai atau telah dicapai dengan kualitas dan

kuantitas terukur, dan laporan kinerja merupakan ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capai kinerja yang

disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD.

Penerapan indikator kinerja khususnya kegiatan Biaya Langsung

(paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir Rencana Kinerja

Tahunan (Form RKT) yang dilanjutkan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form PKK) dan formulir

Pengukuran Kinerja Sasaran (form PKS) tergambarkan seperti pada

lembar lampiran.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan rutin (Biaya Tidak

Langsung), pengukuran kinerja tersaji dalam matrik realisasi

capaian sasaran dari kegiatan rutin. Hal ini mengacu pada lembar

10

Perencanaan yang terefleksi ke dalam alokasi anggaran tahun

berjalan yakni tahun anggaran 2017.

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pengukuran target kinerja Sasaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

tergambarkan sebagai berikut :

SASARANMENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASISEMUA SEKTOR

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017

Tabel : 3.1

Pada Tabel: 3.1 menjelaskam tentang indikator kinerja sasaran

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian

Perekonomian, dimana program perencanaan pembangunan daerah

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perencanaan

pembangunan daerah dibidang ekonomi.

NoIndikator Kinerja

SasaranSatuan Target Realisasi

Capaian(%)

1

Persentase

kerjasama ekonomi

dan investasi daerah

yang ditandatangani

Dokumen 2 2 100 %

Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran 100%

11

Nilai capaian pada tahun 2017 dapat dihitung dengan formulasiperhitungan sebagai beikut :

∑ Realisasi Mou 2017

x 100% =

∑ Target Mou akhir renstra

∑ 2

x 100% = 20%

∑ 10

Capaian kinerja pada indikator Tahun 2017 ini adalah 20%,dimana sampai pada tahun akhir periode renstra tahun 2021mencapai 100%, sehingga capaian kinerja mulai tahun 2016 sampaidengan 2017 sebesar 40%.

Program, kegiatan dan anggaran yang mendukung dalampencapaian realisasi sasaran ini pada Tabel: 3.1.1 sebagai berikut :

NO URAIAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1.

Penyusunan laporankoordinasipengembangan datadan informasiperekonomian

Perencanaanpembangunanekonomi

Koordinasiperencanaanpembangunanbidang ekonomi

Rp. 42.100.000

Rp. 28.490.0002.

Pelaksanaankoordinasi inflasi diKab. Tanah Bumbu


Koordinasipengendalian inflasidaerah

3.

Penyediaan laporanBUMD secaraberkala


Evaluasi danpembinaanperusahaan daerah Rp. 41.825.000

4.

Laporan koordinasipengawasanterhadap peredaranbarang bersubsidi


Monitoring, evaluasidan pelaporan

Rp. 37,000.000

5.

Laporan koordinasipengembanganproduksi daerah


Koordinasi danfasilitasipengembanganproduksi daerah

Rp.29.600.000

12

Tabel : 3.2



Hukum, dimana program Penataan peraturan perundang –

undangan yang mendukung pelaksanaan produk hukum daerah.

Produk hukum dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang

diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Kewenangan

peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan

suatu undang-undang.

NoIndikator Kinerja


Capaian(%)

1

Persentase produk

hukum daerah

Kabupaten Tanah

Bumbu yang

disahkan

Dokumen 60 73 121 %



∑ Realisasi produk hukum yang disahkan tahun 2017

x 100% =

∑ Target produk hukum

∑ 73

x 100% = 121%

∑ 60

13

Sekretariat Daerah melaui Bagian Hukum menetapkan targetpeningkatan penyusunan/pembuatan produk hukum daerahsebanyak 60 buah yang terdiri dari 40 buah Peraturan Bupati dan20 buah Peraturan Daerah, dan terealisasi sebanyak 73 buah produkhukum yang terdiri dari 61 Peraturan Bupati dan 22 PeraturanDaerah atau melebihi target yang disahkan.



1.

Bantuan hukumuntuk masyarakattidak mampu

Penataanperaturanperundang –undangan

Koordinasikerjasamapermasalahanperaturanperundang-undangan

Rp. 57.350.000

Rp. 117.665.0002.

Pembuatan naskahakademik dimanasebelum disahkansudah melalui ujipublik sesuaistandar hokum


Legislasiperaturanperundang-undangan

3.

Mencetak dengandibukukannyaberapa produkhukum untukdibagikan ke SKPDyang memprakarsadengan produkhukum tersebut


Publikasiperaturanperundang-undangan

Rp. 91.800.000

4.

Memberikanpenyuluhan tentanghukum denganundang – undangyang berkaitandengan masyarakatumum.


Penyuluhanhukum

Rp. 14.700.000

5.

Mensosialisasikanproduk hukum yangsudah diterbitkan ke10 Kecamatan


Sosialisasiperaturanperundang –undangan

Rp. 49.530.000

14

6.

Rapat-rapat/pertemuan tentangHAM yangmelibatkan anggotarencana aksi HAMdan unsur-unsurhukum.


Supervisirencana aksihak asasimanusia

Rp.12.5300.000

Tabel : 3.3

Pada Tabel: 3.3 menjelaskan tentang indikator kinerja sasaran


Organisasi dan Bagian Pemerintahan. Pada Bagian Organisasi

program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dari Standar Pelayanan

Minimun (SPM) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapian nilai Akutabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah, Analisi Jabatan dan Analisi

Beban Kerja serta Peraturan Bupati tentang TUFOKSI SKPD. Pada

Bagian Pemerintahan kegiatan Rapat Koordinasi bertujuan untuk

menghimpun, mengolah dan menyusun Laporan atas

Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Bumbu

dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj).

15

NoIndikator Kinerja


Capaian(%)

1

Persentase

dokumen dan tata

kelola

pemerintahan

yang baik.

Dokumen

(LAKIP,

Anjab dan

ABK,

Peraturan

Bupati

tentang

Tufoksi)

3 3 100 %

2

Dokumen

(LPPD dan

LKPj)

2 2 100 %


1. Capaian indikator kinerja sasaran no. 1 pada Bagian Organisasiadalah 100%, Pencapaian sasaran kinerja ini dengan melakukanpenyiapan bahan, workshop, penyusunan dan penjilidandokumen ketatalaksanaan.


∑ Realisasi dokumen tahun 2017

x 100% =

∑ Target dokumen yang diinginkan

∑ 3

x 100% = 100%

∑ 3

16



1.

PenyusunanLAKIP Kab.Tanah Bumbu

PerencanaanPembangunanDaerah

KoordinasipenyusunanLaporan Kinerjadan SPM Rp.

102.262.000

2.

PenyusunanStandarPelayananMinimal

PerencanaanPembangunanDaerah

KoordinasipenyusunanLaporan Kinerjadan SPM

3.

PenyusunanStandarOperasionalProsedur

Pembinaan danPengembanganAparatur

Analisa danRevie SOP SKPD

Rp. 37.860.000

4.

PenyusunanPerda/PerbupPerangkatDaerah

PenataanPeraturanPerundang-undangan

Pembinaan,PenataanKelembagaandanKetatalaksanaanPerangkatDaerah

Rp. 86.400.000

5.

PenyusunanInstrumen Anjabdan ABK

Pembinaan danPengembanganAparatur

PenyusunanInstrumenAnalisis JabatanPNS

Rp.79.308.000

2. Sedangkan capaian indikator kinerja sasaran no. 2 pada BagianPemerintahan adalah 100%


∑ Realisasi dokumen tahun 2017

x 100% =

∑ Target dokumen yang diinginkan

17

∑ 2

x 100% = 100%

∑ 2



1.

Menghimpun,mengolah danmenyusun LPPD(Laporan atasPenyelenggaraanPemerintah Daerah)dan LKPj (LaporanKeteranganPertanggungjawaban)

PeningkatanpelayanankedinasanKepalaDaerah/WakilKepala Daerah

Rapat – rapatpejabatpemerintahandaerah

Rp. 90.600.000

Tabel: 3.4



Kesekretariatan. Pada program dan kegiatan pengelolaan keuangan,

tata usaha dan kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan

lingkup Sekretariat Daerah.

NoIndikator Kinerja


Capaian(%)

1

Persentase

penyusunan

perencanaan dan

pelaporan yang

memenuhi standar.

Dokumen 3 3 100 %


18

Capaian indikator kinerja sasaran adalah 100%. Pencapaiansasaran kinerja ini berupa dokumen LAKIP Sekretariat Daerah,Renstra Sekretariat Daerah dan Renja Sekretariat Daerah.


∑ Realisasi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

Yang memenuhi standar tahun 2017

x 100% =

∑ Target dokumen laporan

∑ 3

x 100% = 100%

∑ 3



1.

Pembuatan danpenyusunanLAKIP Setda,Renstra Setda danRenja Setda

Pelayananadministrasiperkantoran

Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

Rp. 39.350.000

Rp. 5.400.000

2.

Rapat antarBagian Setdadalammenyampaikandan persamaanpandanganlaporan yang akandisampaikan

Pelayananadministrasiperkantoran

Penyediaanmakanan danminuman

19

Tabel: 3.5



Umum dan Protokol, dimana program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk mencukupi

kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung

pelaksanaan operasional kantor sehingga bermanfaat dalam

mendukung pelaksanaan kinerja aparatur.

NoIndikator Kinerja


Capaian(%)

1

Persentase sarana

dan prasarana

keperluan kantor dan

rumah tangga serta

fasilitasi perjalanan

dinas Kepala Daerah

/ Wakil Kepala

Daerah

% 100 94.60 100 %


Capaian indikator kinerja sasaran sesuai dengan realisasi anggaranadalah 94.60%. Dilihat dari capaian tersebut, kinerja pelaksanaandan program pada Bagian Umum dan Protokol sangat baik.

20



1.

Untuk mencukupikebutuhan saranadan prasaranakantor dalamrangkamendukungpelaksanaanoperasional kantorsehinggabermanfaatmendukungpelaksanaankinerja aparatur

Peningkatansarana danprasaranaaparatur

Pembangunangedung kantor

Rp. 10.000.000

2.


Pengadaanmebeleur

Rp. 64.900.000

3.


Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor Rp. 689.200.000

4.


Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor

Rp. 232.200.000

5.


Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan/perlengkapan kantor

Rp. 385.400.000

6.

Memberikanpakaian olahragaatau pakaian khasdaerah kepadaaparaturpemerintah daerahdemi keseragamandi BagianSekretariatDaerah.

Peningkatandisiplinaparatur

Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

Rp.283.950.000

21

Tabel: 3.6

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan

pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada

dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu

diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek

proses internal organisasi birokrasi (pelayan); kedua, aspek eksternal

organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.


program dan tingkat kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh

Bagian Pelayanan Pengadaan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran Bagian Layanan

Pengadaan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2017

adalah sebagai berikut :

NoIndikator Kinerja


Capaian(%)

1.

IKM pelayanan

hubungan

pemerintah dengan

masyarakat

% 100 84.5 84.5%

22

2.

IKM pelayanan

hubungan

kepuasan layanan

pengadaan (LPSE)

% 100 80 80%

Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran 82.25%

Pencapaian target kinerja Sasaran pada Bagian

Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Layanan Pengadaan

Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat sebagai

berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Hubungan

pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat bidang keagamaan

bertujuan memberikan layanan pembinaan bidang sosial dan

keagamaan kepada masyarakat sehingga tercipta hubungan

yang baik dengan target pencapaian 100% akan tetapi realisasi

84.5%. Hal ini bisa dilihat dengan cara mengukur tingkat

pelayanan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden

diberbagai unit kerja dan masyarakat sebanyak 200 yang

dikirim sedangkan yang kembali sebanyak 169 responden, jadi

responden rate 84.5% yang menyatakan puas dan 60%

menyatakan kurang puas. Hal ini bias dilihat dari Tabel: 3.6.1

sebagai berikut :

23

No. Unit yang dinilaiResponden Rate

Kuesioner Responden %

1

Pelepasan dan

penyambutan calon

Jemaah haji daerah

45 39 86.6%

2.Penyelenggaraan

kegiatan keagamaan70 64 91.4%

3.

Pelaksanaan

kegiatan safari

Ramadhan

45 37 82.2%

4.

Pendidikan dan

pelatihan

keterampilan

keagamaan

40 29 72.5%

Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran : 84.5%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk

menghadapi tantangan kedepan dan untuk perbaikan yang

berkelanjutan maka ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan :

a. Mengetahui kondisi pelayanan yang maksimal terhadap

pelepasan dan penyambutan calon jemaah haji daerah

b. Penyajian kecukupan dan ketersediaan makanan pada

penyelenggaraan kegiatan keagamaan

c. Perbaikan dalam hal materi penceramah dan

d. Ketersediaan waktu bagi penceramah kegiatan keagamaan

24



1.

Hubunganpemerintahandenganmasyarakat

Pelepasan danpenyambutancalon Jemaah hajidaerah

Rp. 361.049.000

2.


Penyelenggaraankegiatankeagamaan

Rp.2.212.487.000

3.


Pelaksanaankegiatan safariRamadhan

Rp. 507.750.000

4.


Pendidikan danpelatihanketerampilankeagamaan

Rp. 475.025.500

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100% dengan

kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan keagamaan meliputi :

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad

Kegiatan Pembinaan TC/Kalifah Kabupaten Tanah Bumbu

Kegiatan Pengiriman Kalifah ke MTQ Tingkat Propinsi

Kalimantan Selatan.

Kegiatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan Nisfu Sya’ban.

Kegiatan Nuzulul Qur’an dan Tahun Baru Islam.

25

Kegiatan Pawai Tanglong yang dilaksanakan di 2 Kecamatan

Batulicin dan Kecamatan Kusan Hilir dengan 2 (dua) kategori

umum dan SKPD.

Pelaksanaan sholat idul Fitri dan dan idul Adha yang

dilaksanakan di 2 (dua) dan;

Kegiatan Temu Wicara pengembangan Tilawatil Qur’an yang

dihadiri oleh LPTQ, Pimpinan Pondok Pesantren dan

Pemerintah Daerah.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kepuasan

Layanan Pengadaan (LPSE)

IKM Pelayanan Kepuasan Layanan Pengadaan (LPSE) adalah

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan pengadaan dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhan sehingga

dalam memberikan pelayanan pengguna layanan terlayani

dengan baik dengan target pencapaian 100% akan tetapi

terealisasi 80%. Hal ini bias terlihat dengan cara mengukur

tingkat pelayanan pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat

Daerah, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden

diberbagai unit kerja dan masyarakat sebanyak 268 yang

dikirim sedangkan yang kembali sebanyak 214 responden, jadi

responden rate 80% yang menyatakan puas dan 64%

menyatakan kurang puas. Hal ini bias dilihat dari Tabel: 3.6.2

sebagai berikut :

26

No. Unit yang dinilaiResponden Rate

Kuesioner Responden %

1.Dinas Pekerjaan

Umum58 45 78%

2.Dinas Pendidkan dan

Kebudayaan50 32 64%

3. Dinas Kesehatan 50 45 90%

4.Dinas Perindustrian

dan Perdagangan40 32 80%

5. Dinas Pertanian 40 35 88%

6.Penyedia 30 25 83%

Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran : 80%

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk

menghadapi tantangan kedepan dan untuk perbaikan yang

berkelanjutan maka ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan :

a. Mengetahui kondisi pelayanan publik saat ini

b. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dengan lebih akurat

c. Perbaikan unsur-unsur yang terkait dalam proses pengadaan

d. Dukungan ekosistem pengadaan yang procure friendly.

Program, kegiatan dan anggaran yang mendukung dalam pencapaianrealisasi sasaran ini pada Tabel: 3.6.3 sebagai berikut :

27


1.

Peningkatankapasitas sumberdaya aparatur

Sosialisasiperaturanperundang -undangan

Rp.101.935.000

2.

Peningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah

Penyusunan standarsatuan harga

Rp.428.500.000

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun daftar realisasi anggaran Sekretariat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017, adalah

sebagai berikut :

TABEL REALISASI ANGGARANLingkup Sekretariat Daerah (Per Bagian)

Tahun Anggaran 2017

NO NAMA BAGIAN ANGGARANREALISASI SISA

ANGGARANRp %1 Bagian Organisasi

579.318.000 533.849.000 92.15 45.469.000

2 BagianPerekonomian 384.778.000 348.916.091 90.68 35.861.909

3 BagianKesejahteraanRakyat

3.784.405.500 2.985.282.745 77.05 799.122.755

4 Bagian Umum danProtokol 20.062.021.000 18.978.836.908 94.60 1.083.184.092

5 Bagian Hukum604.360.500 563.809.000 93.29 40.551.500

6 BagianPemerintahan 801.407.750 720.714.471 89.93 80.693.279

7 Bagian LayananPengadaan 818.929.000 753.272.150 91.98 65.656.850

8 BagianKesekretariatan 6.508.163.000 5.538.228.594 85.10 969.934.406

Jumlah 33.543.382.750 30.422.908.959 90.69 3.120.473.791

28

TABEL REALISASI ANGGARANLingkup Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2017

URAIAN ANGGARANREALISASI SISA

ANGGARANTOTAL %Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

2.078.850.000 1.530.165.149 73.61 548.684.851

Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

1.200.000 435.000 36.25 765.000

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

238.800.000 227.392.800 95.22 302.101.000

Penyediaan jasaadministrasi keuangan 8.384.047.000 8.081.946.000 96.40 302.101.000Penyediaan JasaKebersihan Kantor 73.361.000 69.257.000 94.41 4.104.000Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

11.450.000 8.310.000 72.58 3.140.000

Penyediaan alat tuliskantor 403.625.750 389.217.250 96.43 14.408.500Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

496.416.000 486.782.000 98.06 9.634.000

PenyediaanKomponenListrik/PeneranganBangunan Kantor

3.560.000 3.560.000 100-

Penyediaan peralatandan perlengkapankantor

2.130.550.000 2.066.032.200 96.97 64.517.800

Penyediaan PeralatanRumah Tangga 147.400.000 146.332.000 99.28 1.068.000Penyediaan makanandan minuman 4.328.240.000 4.317.723.900 99.76 10.516.100Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah

1.315.750.000 1.119.038.402 85.05 196.711.598

Penyediaan JasaTenaga Non PNS *) 5.298.400.000 4.547.960.000 85.84 750.440.000Penyediaan jasa sewagedung kantor danrumah jabatan

1.376.650.000 1.265.029.499 91.90 111.620.501

Rapat - RapatKoordinasi DalamDaerah *)

365.550.000 359.550.000 98.36 6.000.000

29

Program perencanaan pembangunan ekonomi

koordinasiperencanaanpembangunan bidangekonomi

42.100.000 41.950.000 99.64 150.000

Monitoring, evaluasidan pelaporan 37.000.000 35.950.000 97.16 1.050.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPembangunanGedung Kantor 10.000.000

9.930.000 99.30 70.000

Pengadaan Mebeleur 64.900.000 59.874.000 92.26 5.026.000Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

689.200.000 677.205.000 98.26 11.995.000

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

232.200.000 205.753.840 88.61 26.446.160

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor

385.400.000 324.376.500 84.17 61.023.500

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapannya

283.950.000 275.162.000 96.91 8.788.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

PenyelenggaraanSistem PelayananPublik Kecamatan *)

55.050.000 34.868.000 63.34 20.182.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

126.644.000 123.726.000 97.70 2.918.000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Koordinasi KerjasamaPermasalahanPeraturanPerundang-undangan

57.350.000 27.250.000 47.52 30.100.000

Legislasi PeraturanPerundang-undangan 117.665.000 117.395.000 99.77 270.000

Publikasi PeraturanPerundang-undangan 91.800.000 91.800.000 100 -Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan 49.530.000 48.930.000 98.78 600.000

Penyuluhan Hukum14.700.000 14.700.000 100

-

Supervisi RencanaAksi Hak AsasiManusia

12.530.000 9.730.000 77.65 2.800.000

30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

PenyusunanInstrumen AnalisisJabatan PNS

78.408.000 78.148.000 99.67 260.000

Program Hubungan Pemerintah dengan MasyarakatPelepasan danPenyambutanCalon Jemaah HajiDaerah

361.049.000 346.135.650 95.87 14.913.350

PenyelenggaraanKegiatanKeagamaan

2.212.487.000 1.685.766.000 76.19 526.721.000

PelaksanaanKegiatan SafariRamadhan*)

507.750.000 507.750.000 100-

Pendidikan danpelatihanketerampilankeagamaan*)

475.025.500 147.850.000 31.12 327.175.500

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahRapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah

90.600.000 75.423.000 83.25 15.177.000

Program Penataan Daerah Otonomi BaruFasilitasiPercepatanPenyelesaian,Penegasan danPemetaan TapalBatas antarKecamatan danDesa

64.050.000 53.100.000 82.90 117.150.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPenyusunanStandar SatuanHarga

428.500.000 391.605.00091.39

36.895.000

33.543.382.750 30.422.908.959 90.69 3.120.473.791

31

BAB IVPENUTUP

A. KESIMPULAN

Upaya perwujudan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam

mengoptimalisasi peran dan fungsi sebagai awal dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi

dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian

penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan

mendorong percepatan Visi Kabupaten Tanah Bumbu.

Dokumen ini memaparkan seluruh program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Dalam Upaya pencapaian

target kinerja Tahun 2017, dengan seluruh hasil capaian baik yang

masih berupa output maupun outcome dari program-kegiatan.

Persentase capaian kinerja adalah rata-rata ± 90.69%, dari hasil

tersebut terdapat indikator dengan capaian target kinerja diantara

80% - 99%, 20 kegiatan yang berhasil mencapai target kinerja

sebesar 100%, namun masih ada 6 kegaiatan yang dibawah

54.99%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut

untuk dapat memperbaiki capaian kinerja tersebut.

32

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi serta setelah mengambil kesimpulan

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1.

Perumusan indikator kinerja yang ditetapkan sebaiknya tidak

hanya indikator level masukan (input), keluaran (output), dan hasil

(outcome) saja tetapi juga indikator level manfaat (benefit) dan

dampak (impact) 2. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan

evaluasi LAKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga

terdapat perbaikan setiap periodenya 3. Karena sering adanya

keterlambatan penyampaian laporan, sebaikya diberlakukan

sanksi dan reward untuk mendukung pelaksanaan Sistem AKIP.

Batulicin, Januari 2018Plt.SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ERNO RUDI HANDOKOPembina Utama Muda

NIP. 19580507 198503 1 009

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat...