KATA PENGANTAR - lemsar.net Pembentukan FK.pdf · Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan...
Transcript of KATA PENGANTAR - lemsar.net Pembentukan FK.pdf · Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan Pelaksanaan...
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
KATA PENGANTAR
Pelatihan kerja yang dilaksanakan di BLK harus senantiasa
menyesuaikan kebutuhan Industri, agar menghasilkan tenaga kerja
yang diinginkan dan dapat diterima secara langsung oleh industri.
Kebijakan ini sejalan dengan program pengembangan kemitraan
pemerintah dengan dunia usaha/industri antara pemerintah pusat
dan daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 27 tahun 2016
tentang Rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan tahun
2015-2019.
Kondisi saat ini, seluruh BLK telah melakukan kerjasama
dengan beberapa Industri, namun masih belum terkelola dengan
baik, yang mengakibatkan BLK kurang dikenal dan tidak optimal
dalam menjalin kerjasama dengan industri. Oleh karena itu Ditjen
Bina Lattas mendorong agar seluruh BLK untuk membentuk
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri
sebagai wadah komunikasi yang berkaitan dengan sinkronisasi
program pelatihan dengan kebutuhan industri serta
menumbuhkan kepercayaan kepada pihak industri bahwa BLK
lembaga yang tepat untuk penyiapan tenaga kerja industri.
Dengan diterbitkannya pedoman Pembentukan Forum
Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri ini dan
pelaksanaan kemitraan, maka diharapkan dapat menjadi acuan
dalam pengembangan kemitraan dan kerjasama antara BLK
dengan Industri.
Jakarta, 18 Oktober 2016
Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
ttd
Ir. Khairul Anwar, MM
NIP 19600522 198703 1 003
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan pembentukan program Forum
Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri Daerah
(FKLPI Daerah) telah disusun petunjuk pelaksanaanya.
Agar petunjuk tersebut dapat diketahui, dipahami dan
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, maka
diterbitkan buku pedoman pelaksanaan pembentukan program
FKLPI Daerah. Penerbitan petunjuk pelaksanaan ini sebagai upaya
penyebarluasan informasi, menjadi petujuk pelaksanaan FKLPI
Daerah.
Semoga dengan dilaksanakannya pedoman Petunjuk
Pembentukan FKLPI Daerah dapat memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang mambutuhkan.
Jakarta, 18 Oktober 2016
Forum Komunikasi
Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri
ttd
Dr. Budi Setyo Utomo
Ketua Umum
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... ii Kata Pengantar ................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................ iv Keputusan Direktur Jenderal Pmbinaan Pelatihan dan Produktivitas ... 1
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 4
A. Latar Belakang ........................................................................... 5 B. Tujuan dan Sasaran................................................................... 6 C. Ruang Lingkup .......................................................................... 6 D. Dasar Hukum ............................................................................ 6 E. Pengertian .................................................................................. 7
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN ORGANISASI FKLPI DAERAH .................... 9
A. Kedudukan ................................................................................ 9 B. Tugas ......................................................................................... 9 C. Organisasi.................................................................................. 9 D. Persyaratan Anggota .................................................................. 10 E. Masa Tugas Anggota FKLPI Daerah ............................................ 11
BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH ..................................... 12
A. Mekanisme Pembentukan .......................................................... 12 B. Tugas Panitia Kerja .................................................................... 12 C. Tata Cara Penetapan Ketua FKLPI Daerah ................................. 12
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEMITRAAN ........................................... 13
A. Analisis Kebutuhan Kemitraan ................................................... 13 B. Merancang Kesepakatan Bersama .............................................. 14 C. Tugas FKLPI Daerah Dalam Pelaksanaan Kemitraan .................. 14 D. Tim Teknis Kemitraan ................................................................ 15 E. Skema Kemitraan....................................................................... 17 F. Pendanaan ................................................................................. 18
BAB V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kemitraan ............... 19
A. Monitoring dan Evaluasi ............................................................ 19 B. Pelaporan ................................................................................... 20
BAB VI PENUTUP ............................................................................................ 21
Lampiran 1 : Draft Kesepakatan Bersama ....................................... 22 Lampiran 2 : Skema Kemitraan ....................................................... 29 Lampiran 3 : Indikator Kemitraan ................................................... 32 Lampiran 4 : Evaluasi Program Kemitraan ...................................... 34 Lampiran 5 : Monitoring Dan Evaluasi ............................................ 36 Lampiran 6 : Petunjuk Pengisian Data Kemitraan BLK .................... 37
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.382/LATTAS/X/2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH DAN
PELAKSANAAN KEMITRAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.
95/LATTAS IV/2014 tentang Forum Komunikasi Lembaga
Pelatihan Kerja dengan Industri, maka perlu diatur Pedoman
Pembentukan FKLPI Daerah dan Kemitraan Lembaga
Pelatihan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7
Tahun 2012 Tentang Penggunaan BLK oleh Swasta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 52901142, Faksimile (021) 52900925 Laman: http://www.naker.go.id
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 622);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga
Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 712);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Nomor: KEP. 95/LATTAS IV/2014 tentang
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan
Industri.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Petunjuk teknis pembentukan FKLPI daerah dan
penyelenggaraan kemitraan antara Lembaga Pelatihan Kerja
dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU diatas, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
kemitraan antara Lembaga Pelatihan Kerja dengan Dunia Usaha
dan Dunia Industri di seluruh Indonesia.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2016
Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
ttd
Ir. Khairul Anwar, MM.
NIP 19600521 198703 1 003
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.382/LATTAS/X/2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH DAN
KEMITRAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh BPS bahwa
pada bulan Agustus 2016 jumlah angkatan kerja sebanyak 124,44 juta
orang yang terdiri dari jumlah yang bekerja sebanyak 118,41 juta
orang dan pengangguran terbuka sebanyak 7,03 juta orang atau
sebanyak 5,61%. Sedangkan data jumlah pengangguran menurut
pendidikan yang ditamatkan untuk pendidikan SD 0,202 juta orang,
SMP 0.404 juta orang, SMA 0,614 juta orang, SMK 0,781 juta orang,
DI/II/III 0,425 juta orang dan Universitas sebanyak 0,342 juta orang.
Berdasarkan data pendidikan yang ditamatkan maka jumlah
pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah dan ini
menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.
Masalah utama di bidang ketenagakerjaan yang harus dihadapi adalah
menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan kompetensi
tenaga kerja Indonesia agar dapat bersaing di era pasar kerja global
dengan diterapkannya pemberlakuan MEA sejak bulan Desember
2016. Tantangan ini sangat berat mengingat kompetensi tenaga kerja
Indonesia masih jauh dibanding dengan negara-negara di kawasan
ASEAN, yang dibuktikan melalui peringkat daya saing Indonesia yang
berada pada ranking ke 37 untuk daya saing tingkat dunia. Hal ini
disebabkan antara lain oleh adanya miss match antara dunia
pendidikan dan dunia industri sehingga kompetensi yang dimiliki oleh
tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Salah
satu cara untuk mengatasi miss match adalah dengan memberikan
pelatihan kerja agar tenaga kerja yang akan masuk ke dunia industri
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terkait
dengan hal tersebut Kementerian Ketenagakerjaan mengambil
kebijakan untuk melaksanakan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja
dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Untuk melaksanakan pelatihan kerja maka dibutuhkan Lembaga
Pelatihan Kerja yang kredibel yang dapat menjamin mutu lulusan
pelatihan. Untuk menjamin mutu lulusan pelatihan, maka lembaga
pelatihan harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang
memadai, program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri,
Instruktur dan tenaga pengelola pelatihan yang kompeten serta
jejaring dengan dunia industri. Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah
satu Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah memiliki peran dalam
penyiapan tenaga kerja yang terampil, kompeten, handal dan
professional. Namun sampai dengan saat ini BLK belum optimal dalam
mengintergrasikan kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri. Untuk membantu BLK dalam
mengintegrasikan kegiatan pelatihan dalam fungsi link and match,
maka Ditjen Bina Lattas mendorong kepada BLK milik Pemerintah
Daerah dan BLK unit pelaksana teknis pusat (UPTP) untuk
membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri
yang berperan sebagai jembatan dan wadah komunikasi antara
Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan Industri mengacu
pada potensi ekonomi daerah, nilai tambah, perkembangan dunia
usaha, dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dimana BLK
beroperasi.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan:
a. Sebagai pedoman dalam pembentukan Forum Komunikasi
Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri di Balai Latihan
Kerja, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
b. Sebagai pedoman dalam mensinergikan kemitraan yang
bersifat Kolaboratif antara BLK milik Pemerintah Daerah dan
BLK (UPTP) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. Tersedianya kesesuaian antara lulusan pelatihan dengan
kebutuhan Industri;
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
d. Terwujudnya kemitraan antara lembaga pelatihan kerja
dengan Dunia Industri dan dunia Usaha dalam rangka
penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.
2. Sasaran:
a. Dunia usaha dan industri, dalam pemenuhan kebutuhan
tenaga kerja;
b. Balai latihan kerja;
c. Para pemangku kepentingan pada Dinas yang membidangi
ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.
d. Lembaga yang bergerak dibidang pelatihan kerja dan
pengembangan SDM.
C. Ruang Lingkup
1. Ruang lingkup pedoman ini meliputi kedudukan, tugas,
organisasi, mekanisme pembentukan, penetapan keanggotaan,
pelaporan FKLPI daerah.
2. Kemitraan yang meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan tenaga
kerja, program pelatihan, pemagangan, sertifikasi, instruktur,
peralatan dan pembiayaan.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 78);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7 Tahun
2012 Tentang Penggunaan BLK oleh Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257); Peraturan
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Nomor: KEP. 95/LATTAS IV/2014 Forum
Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri.
E. Pengertian
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan pekerjaan.
2. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah
instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang
memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri
sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak,
yang mana perlu waktu dan konsistensi yang dilakukan untuk
membangun rasa saling percaya sehingga sinergi terbangun
sebagai kerjasama kreatif dan saling menguntungkan.
5. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk melakukan interaksi
dan kompromi akan sesuatu yang terkait dengan tujuan lembaga
pelatihan maupun industri atau pihak-pihak lain yang terlibat
secara langsung maupun tidak langsung yang akan menerima
manfaatnya dikemudian hari.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
6. Link and Match adalah kesesuaian antara supply dari lembaga
pelatihan dengan demand dari DUDI untuk
menghasilkan/mendapatkan tenaga kerja yang kompeten baik dari
dimensi jenis, jumlah, kualitas, waktu dan lokasi.
7. Analisis kebutuhan Kemitraan adalah identifikasi kebutuhan para
pihak yang dapat dipenuhi melalu strategi kemitraan.
8. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang
menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang
mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai
dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dan komitmen bersama
antara lembaga pelatihan kerja dengan dunia usaha atau dunia
industri serta instansi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan
atau usaha untuk mencapai tujuan bersama.
10. FKLPI Pusat adalah Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja
dengan Industri tingkat Nasional yang berada di Kementerian
Ketenagakerjaan R.I. dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
11. FKLPI Daerah adalah Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja
dengan Industri yang berada di BLK UPTP atau BLK UPTD.
12. BLK UPTP adalah Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
milik Menteri Ketenagakerjaan R.I.
13. BLK UPTD adalah Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah milik Gubernur/Bupati/Walikota.
14. DUDI adalah kepanjangan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN ORGANISASI FKLPI DAERAH
A. Kedudukan
Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI)
berkedudukan di Balai Latihan Kerja UPTD/UPTP, Nomenklatur FKLPI
Daerah mengikuti nama Balai Latihan Kerja setempat.
B. Tugas
1. BLK memiliki tugas, antara lain:
a. Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran
dalam rangka mendukung koordinasi dan sinergi dalam
pelaksanaan kemitraan antara BLK dengan Industri.
b. Menyiapkan sumber daya pelatihan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kemitraan antara BLK dengan Industri.
2. Dinas memiliki tugas, antara lain:
a. Melakukan koordinasi rencana, program dan anggaran dalam
pelaksanaan sinergi kemitraan antara Industri dan BLK.
b. Melakukan koordinasi teknis dalam hal kebutuhan tenaga
kerja dan infromasi kebutuhan tenaga kerja antara Industri
yang berada diwilayah kerja dengan BLK dalam pelaksanaan
sinergi kemitraan.
3. FKLPI memiliki tugas, antara lain:
a. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara Lembaga
Pelatihan Kerja, kawasan Industri, asosiasi Industri dan
industri.
b. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala BLK
UPTD/UPTP dalam rangka peningkatan pra, proses dan pasca
pelatihan.
c. Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dan
pelaksanaan program dengan koordinator FKLPI Pusat.
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan
sekali kepada Ketua FKLPI Pusat.
C. Organisasi
1. Struktur organisasi FKLPI Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua
merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota,
dan anggota minimum 7 (tujuh) orang.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
2. Kepengurusan FKLPI Daerah terdiri dari unsur pemerintah daerah,
perwakilan dunia industri, perwakilan asosiasi industri,
perwakilan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja.
3. Ketua FKLPI Daerah berasal dari perwakilan dunia industri.
4. Uraian Tugas FKLPI Daerah
a. Ketua
1) Menetapkan program kerja atas hasil keputusan rapat
anggota.
2) Membuat perencanaan kerjasama
3) Memimpin rapat/sidang.
4) Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
5) Memberikan penugasan kepada anggota untuk
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
6) Menyampaikan laporan kegiatan kepada FKLPI Pusat.
b. Sekretaris
1) Menyelenggarakan ketatausahaan.
2) Mengelola keperluan logistik.
3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
c. Anggota
1) Melakukan koordinasi dalam program kemitraan lembaga
pelatihan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.
2) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.
D. Persyaratan Anggota
1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Umur serendah-rendahnya 24 (dua puluh empat) tahun.
5. Memiliki pengalaman dibidang pelatihan kerja atau pengembangan
SDM.
6. Memiliki surat penugasan untuk menjadi anggota FKLPI Daerah
dengan dari pimpinan perusahaan/ketua asosiasi
perusahaan/pimpinan kawasan industri/pimpinan Lembaga
Pelatihan Kerja swasta;
7. Untuk pakar dibidang pelatihan yang berasal dari perguruan tinggi
menyertakan rekomendasi dari lembaganya dan pakar yang
berasal dari unsur pelatihan menyertakan rekomendasi dari
kepala dinas provinsi.
8. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas organisasi
penuh tanggung jawab dan menandatangani surat pakta
integritas, bermaterai cukup.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
E. Masa Tugas Anggota FKLPI Daerah
1. Keanggotaan FKLPI Daerah dipilih dan diberhentikan oleh Kepala
Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
2. Masa tugas keanggotaan FKLPI Daerah untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
BAB III
MEKANISME PEMBENTUKAN FKLPI DAERAH
A. Mekanisme Pembentukan
1. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) berjumlah ganjil dan sekurang-
kurangnya berjumlah 5 (lima) orang, ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/ Kabupaten/
Kota.
2. Anggota Panja terdiri dari unsur-unsur :
a. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan/BLK/FKLPI Pusat
sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang
b. Industri/ Asosiasi Industri sekurang-kurangnya berjumlah 2
(dua) orang
3. Panja bertugas sejak ditetapkan dan berakhir setelah diterbitkan
Surat Keputusan kepengurusan FKLPI Daerah.
B. Tugas Panitia Kerja
1. Menginformasikan dan meminta usulan calon anggota FKLPI
Daerah yang memenuhi syarat kepada pengusaha/Industri (dapat
lebih dari 1 orang), asosiasi pengusaha, pengelola kawasan
industri, APINDO dan lembaga pelatihan kerja.
2. Menerima, meneliti, menilai dan menyeleksi berkas kelengkapan
calon anggota.
3. Mengajukan calon anggota FKLPI Daerah terseleksi kepada Kepala
Dinas Ketenagakerjaan setempat ditembuskan ke
Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Keputusan hasil seleksi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
C. Tata Cara Penetapan Ketua FKLPI Daerah
1. Ketua dipilih oleh sidang anggota yang dipimpin oleh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan setempat berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Hasil musyarawah dan mufakat dituangkan dalam bentuk Berita
Acara.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEMITRAAN
Membangun jejaring kerja adalah sebuah proses membangun komunikasi
atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling
percaya (trust), saling membutuhkan dan saling menguntungkan di antara
pihak-pihak yang berkerjasama, serta berkomitmen yang dituangkan
dalam bentuk nota kesepahaman atau nota kesepakatan (MoU) untuk
mencapai tujuan dan kesuksesan bersama yang lebih besar.
Pelaksanaan kegiatan kemitraan LPK dengan Industri dilakukan dengan
beberapa kegiatan utama dalam setiap siklusnya. Aktifitas dari seluruh
kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan, dunia usaha
dan industri serta instansi terkait lainnya bersifat sinergi dan memperoleh
manfaat/keuntungan masing-masing para pihak akibat dilaksanakannya
kemitraan ini.
A. Analisis Kebutuhan Kemitraan
1. Pelaksanaan analisis kebutuhan kemitraan seperti mendiagnosa
kebutuhan kemitraan harus dilakukan lembaga pelatihan bersama
DUDI, antara lain dengan kegiatan:
a. Mempelajari tentang situasi dan kondisi industri/perusahaan
serta dampaknya dikemudian hari;
b. Menentukan PIC yang dapat membantu proses analisis
kebutuhan kemitraan;
c. Memelihara hubungan yang akrab dengan sesama pelaku
analisis kebutuhan kemitraan;
d. Melakukan diskusi untuk mendapatkan data yang relevan
untuk kebutuhan kemitraan;
e. Mengidentifikasi masalah yang ada dan penyebabnya atau
menemukan teknologi baru atau persyaratan jabatan baru;
f. Menyusun prioritas kebutuhan kemitraan;
g. Menyusun laporan tertulis yang dilengkapi dengan data-data
dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sinkronisasi program dilakukan oleh lembaga pelatihan bersama
DUDI berdasarkan temuan dari analisis kebutuhan kemitraan,
antara lain:
a. Rekrutmen dan Seleksi;
b. Instruktur;
c. Program Pelatihan;
d. Sertifikasi;
e. Pemagangan;
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
f. Penempatan Tenaga Kerja;
g. Peralatan;
h. Pembiayaan.
B. Merancang Kesepakatan Bersama
1. Lembaga pelatihan bersama DUDI menentukan topik dan pasal-
pasal yang akan dimuat di Kesepakatan Bersama agar tidak
bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku serta sesuai dengan tujuan kemitraan yang diinginkan
oleh para pihak.
2. Kesepakatan Bersama harus memuat bentuk-bentuk kemitraan
sesuai hasil analisis kebutuhan kemitraan yang disepakati oleh
para pihak.
3. Kesepakatan Bersama yang sudah dibuat, akan dilakukan koreksi
oleh masing-masing pihak terkait dan selama maksimal 21 hari
kerja, selanjutnya draft Kesepakatan Bersama tersebut akan
dijadikan Kesepakatan Bersama.
4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama, minimal harus
dilakukan oleh dan atas nama Lembaga Pelatihan dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri.
5. Kesepakatan Bersama yang sudah di tandatangani, disampaikan
tembusannya kepada FKLPI Daerah dan FKLPI Pusat.
Lampiran 1: Contoh Draft Kesepakatan Bersama
C. Tugas FKLPI Daerah Dalam Pelaksanaan Kemitraan
1. Mengkoordinasi dan memfasilitasi diskusi penyusunan Nota
Kesepahaman antara lembaga pelatihan, industri/perusahaan
serta pihak lain yang terlibat, antara lain:
a. Menyiapkan acara temu diskusi / Focus Group Discussion (FGD)
untuk membahas draft Nota Kesepahaman;
b. Memimpin acara temu diskusi / Focus Group Discussion (FGD)
untuk menghasilkan draft Nota Kesepahaman;
c. Mengkoordinasikan tindaklanjut analisis kebutuhan kemitraan.
2. Mempersiapkan materi pembekalan kepada peserta diskusi agar
berjalan lancar, efektif dan efisien;
3. Mengkoordinasi pertemuan lanjutan untuk perbaikan Nota
Kesepahaman (jika ada) sampai pelaksanaan penandatanganan
Nota Kesepahaman;
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
4. Membantu pelaksanaan kerjasama mulai dari analisis kebutuhan
kemitraan sampai terpenuhinya kebutuhan dunia usaha dan
dunia industri seperti yang tertuang dalam isi Nota Kesepahaman;
5. Mengkoordinasi pembentukan tim teknis dari pihak-pihak yang
melakukan kerjasama;
6. Memberikan masukan kepada lembaga pelatihan dan DUDI
melalui tim teknis masing-masing pihak untuk tercapainya tujuan
kemitraan tersebut;
7. Mempromosikan dan memasarkan lembaga-lembaga pelatihan
kepada DUDI di wilayahnya masing-masing.
8. Membantu tim teknis membuat instrumen evaluasi dan instrumen
monitoringsebagai bahan perencanaan dan pengembangan untuk
kebutuhan kemitraan berikutnya;
9. Memiliki informasi mengenai lembaga pelatihan,DUDI dan Instansi
lain yang terkait dengan kemitraan tersebut;
10. Membantu tim teknis menyusun dan melaksanakan seluruh
program kemitraan;
11. Mengkoordinasi forum-forum pertemuan antara lembaga
pelatihan, DUDI dan instansi lain untuk melengkapi
informasisebagai bahan masukan;
12. Mengkoordinasi, memantau dan membantu merealisasikan hasil
kemitraan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan para pihak
maupun oleh pihak lain;
13. Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan kemitraan dan
menyusun pedoman-pedoman/prosedur lain yang diperlukan
untuk kemitraan;
14. Mengkoordinasi kunjungan antar para pihak dalam rangka
pelaksanaan kemitraan tersebut;
15. Membina hubungan kemitraan dan komunikasi para pihak serta
tim teknis dan pihak-pihak lain yang terkait;
16. Membuat indikator sesuai dengan jenis dan tujuan kemitraan yang
bertujuan untuk memudahkan penentuan target program dan
pengukuran tingkat keberhasilan;
17. Memonitor seluruh kegiatan kemitraan yang dilakukan para pihak
melalui tim teknisnya sebagai masukan dan bahan evaluasi.
D. Tim Teknis Kemitraan
1. Pembentukan Tim Teknis
a. Keanggotaan Tim Teknis berasal dari lembaga pelatihan dan
DUDI dan pihak-pihak lain yang melakukan kemitraan sesuai
penandatanganan Kesepakatan Bersama atau dari perorangan/
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
instansi/ lembaga lain yang dinilai kompeten dan profesional
untuk ditunjuk menjadi Tim Teknis oleh para pihak yang
terkait.
b. Keanggotaan Tim Teknis ditunjuk, dibentuk, diganti atau
diberhentikan adalah wewenang dari masing-masing pihak
yang mewakilinya.
c. Jumlah anggota tim teknis yang ditunjuk oleh masing-masing
pihak, ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan
kemitraan.
d. Anggota tim teknis dalam melaksanakan tugasnya, seyogyanya
memiliki persyaratan sebagai berikut:
1) Tim teknis dari Lembaga pelatihan:
- Mengidentifikasi Kebutuhan untuk melaksanakan
program sesuai hasil analisis kebutuhan kemitraan.
- Memiliki pengetahuan untuk merancang suatu program
kemitraan yang akan dikerjasamakan;
- Memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi
dengan pihak terkait yang melakukan kerjasama;
- Memiliki pengalaman kerja dan atau pemahaman
mengenai industri / perusahaan terutama tentang
pengembangan sumber daya manusia serta budaya
kerja;
- Memiliki kompetensi teknis sesuai bidang / bentuk
kemitraan;
- Memiliki kemampuan sebagai pemantau dan
pengolahan data.
2) Tim teknis dari DUDI:
- Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan
kebutuhan industri / perusahaan kepada tim teknis
lembaga pelatihan sesuai hasil analisis kemitraan;
- Dapat melakukan pengambilan keputusan atau
mewakili perusahaan / industri dalam pelaksanaan
kemitraan;
- Menguasai bidang yang akan dikerjasamakan;
- Diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman dalam
bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya
manusia;
- Memiliki kemampuan sebagai pemantau dan
pengolahan data.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
e. Masa tugas tim teknis dari masing-masing pihak
disesuaikan dengan jangka waktu kemitraan dengan
mempertimbangkan seluruh proses kemitraan.
2. Tugas Tim Teknis
a. Melaksanakan kemitraan sesuai bidang kerjasama dari hasil
analisis kebutuhan kemitraan, antara lain :
1) Menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan kemitraan
sampai menghasilkan program kerja yang tersusun
dengan baik;
2) Melaksanakan administrasi kegiatan kemitraan;
3) Melakukan koordinasi yang baik denganpihak-pihak yang
terkait sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama;
4) Membuat Instrumen evaluasi dan mengaplikasikan untuk
memberikan penilaian atas hasil kemitraan.
b. Melakukan kunjunganke Dunia Usaha dan Dunia Industri
atau Lembaga Pelatihan;
c. Mengevaluasi hasil kegiatan untuk penyusunan rencana
program-program berikutnya sebagai upaya untuk
pengembangan kemitraan;
d. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksana teknis di
lapangan sesuai tugas dantanggung jawab;
e. Membuat laporan kepada pihak-pihak yang melakukan
kemitraan dengan tembusan kepada FKLPI Daerah dan FKLPI
Pusat.
E. Skema Kemitraan
1. Jenis Kemitraan
a. Jenis kemitraan disesuaikan dengan kebutuhan DUDI;
b. Persyaratan dan ketentuan untuk kerjasama pada jenis
kemitraan, sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Jenis, tujuan dan skema Pelaksanaan Kemitraan
a. Jenis kemitraan dilakukan berdasarkan kebutuhan industri/
perusahaan/ lembaga pelatihan atau lembaga/ instansi lain
dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan
ketentuan masing-masing pihak.
b. Jenis kemitraan dengan tujuan dan skema Kemitraan.
Lampiran 2 : Contoh Skema Kemitraan
3. Jangka Waktu Kemitraan dan Tempat
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
a. Pelaksanaan kemitraan pada suatu jenis harus memiliki
jangka waktu dengan mempertimbangkan seluruh proses
kemitraan;
b. Tempat pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan di balai
pelatihan kerja dan atau di DUDI atau di instansi lain sesuai
jenis kebutuhan kemitraan dan ketentuan yang berlaku.
F. Pendanaan
Sumber pendanaan pelaksanaan kemitraan berasal dari:
1. APBN /APBD;
2. Perusahaan / Industri; atau
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
BAB V
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Kemitraan
A. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring dilakukan berdasarkan indikator jenis kemitraan serta
tergantung dari tujuan kemitraan tersebut. Pelaksanaan
monitoring dilakukan oleh FKLPI Daerah dan dibantu oleh Tim
Teknis. Langkah-langkah untuk melakukan monitoring dari
program kemitraan, sebagai berikut :
a. Menentukan indikator program kemitraan.
Lampiran 3 : Contoh Indikator Kemitraan
b. Menentukan Target kemitraan dengan merencanakan target
yang besarannya dapat diukur dan berdasarkan tujuan serta
indikator-indikator monitoring.
c. Menentukan waktu pelaksanaan monitoring
Monitoring dilakukan selama program kemitraan berlangsung
dan sesuai dengan jenis, tujuan dan target kemitraan tercapai.
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Monitoring dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator
yang telah ditetapkan, dan dilakukan dengan cara :
- Diskusi langsung
- Komunikasi tertulis, misalnya dengan email
- Input ke dalam sistem monitoring yang tersedia
- Formulir monitoring didistribusikan untuk memberi
pengarahan terkait hal-hal apa saja yang perlu dimonitor.
Selanjutnya, dilakukan perbandingan serta analisa terhadap hasil
monitoring yang dilakukan oleh tim teknis. Tim teknis sebaiknya
mendiskusikan hasil monitoring ini kepada pihak yang bermitra
serta FKLPI Daerah, agar dapat langsung merevisi hal-hal yang
perlu diperbaiki maupun menindaklanjuti masukan-masukan
demi mendukung pencapaian tujuan program kemitraan tersebut.
2. Evaluasi bertujuan untuk perbaikan program secara terus
menerus sehingga efektifitas dan efisiensi semakin baik dari waktu
ke waktu dan dilakukan terhadap para pihak yang melakukan
kemitraan dan sesuai jenis kemitraannya. Hasil penilaian evaluasi
berfungsi sebagai indikator/acuan untuk standar keberhasilan
dari suatu kemitraan.
Lampiran 4 : Contoh Formulir Evaluasi Program Kemitraan.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
3. Pengolahan hasil monitoring dan evaluasi
Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis oleh internal, yaitu tim
teknis dengan dibantu oleh FKLPI Daerah, lalu hasilnya
disampaikan kepada para pihak yang berwenang untuk
memutuskan dan memberikan feedback atau menindaklanjutinya.
Lampiran 5 : Contoh CheckList Monitoring dan Evaluasi
B. Pelaporan
1. Ketua FKLPI Daerah wajib melaporkan terbentuknya FKLPI Daerah
kepada Ketua FKLPI Pusat.
2. Laporan pelaksanaan kerjasama dibuat oleh Tim Teknis dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan yang
diatur pada perjanjian kemitraan, untuk dikirimkan kepada
Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk UPTD atau
Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan untuk UPTP dengan
tembusan kepada FKLPI Daerah, FKLPI Pusat serta Dirjen
Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan R.I
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
BAB VI
PENUTUP
Demikian Pedoman Pelaksanaan Kemitraan ini dibuat agar dapat
digunakan sevagai acuan dalam melaksanakan kemitraan lembaga
pelatihan dengan DUDI atau dengan instansi lainnya di
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sehingga pelaksanaan
kemitraan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2016
Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas,
ttd
Ir. Khairul Anwar, MM.
NIP. 19600521 198703 1 003
Penanggung Jawab Paraf Tanggal
Kepala Subdit
Pengembangan
Kemitraan dan
Pendanaan (Pembuat
Konsep)
Direktur Bina
Kelembagaan Pelatihan
(Penanggung Jawab
Materi)
Sekretaris Ditjen
Binalattas (Pengendali)
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Lampiran 1 : Draft Kesepakatan Bersama
KESEPAKATAN BERSAMA
A n t a r a
UPTP / UPTD …......................................................................................
PEMERINTAH PROPINSI ............................................
D e n g a n
PT. …..........................................................................
T e n t a n g
PELAKSANAAN KEMITRAAN
...............................................................................................................
KEJURUAN .....................................................................................
NOMOR : …................................ / 2015
NOMOR : …................................ / 2015
Pada hari ........ tanggal ......... bulan ....... tahun dua ribu lima belas, (......–
.....–2016) kami yang bertandatangan di bawah ini :
1 ......................... : Kepala UPTP / UPTD .........................., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama .............................,
Pemerintah ..........................., yang berkedudukan
dan berkantor di Jl ................................, yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2 ......................... : Direktur PT. .................................., dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama ….........................
yang berkedudukan dan berkantor di Jl.
........................., yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
“PARA PIHAK”.
PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani
Kesepakatan Bersama tentang kerjasama pelaksanaan
........................................... siswa lulusan untuk tahun anggaran …......
s/d .........., serta dalam pelaksanaannya memiliki syarat-syarat sebagai
berikut :
PASAL 1
LOGO
BLK
LOGO
INDUSTRI
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
TUJUAN
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap kerja dan
mengetahui proses-proses kerja yang berlaku sesuai standard operating
procedure pada tempat kerja. Proses kerja yang dimaksud adalah
bagaimana hasil produk, tenaga kerja, kedisiplinan dan keselamatan
kerja.
2. Mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam melakukan
pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang diinginkan PIHAK
KEDUA.
3. dll .................................................................................
PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA
Lingkup kerjasama ini meliputi :
a. Rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja bidang ............... dan
...............
b. Pelaksanaan pembelajaran Instruktur Tamu, Seminar, Bimtek,
Pembekalan siswa dan ...............
c. Pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja dan tenaga kerja tingkat
............... bidang ............... sesuai standar kompetensi kerja.
d. Informasi, komunikasi dan pencapaian kompetensi kerja bidang
............... agar sesuai dengan yang diinginkan / dibutuhkan oleh
industri / pemakai / pengguna.
e. dll ...........................................................................
PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA:
a. Melatih calon tenaga kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi
kerja dan atau yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
b. Memfasilitasi pembekalan bagi lulusannya untuk memasuki masa
transisi, yaitu dari pelatihan keterampilan kerja di lembaga
pelatihan ke kehidupan kerja nyata di Industri baik melalui
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
program On The Job Training ataupun Pemagangan di Industri dari
PIHAK KEDUA ataupun di tempat lain yang disepakati bersama.
c. Melaksanakan Uji Kompetensi bagi lulusan pelatihan kerja.
d. dll ..........................................................................
2. PIHAK KEDUA:
a. Menyediakan tempat pemagangan atau On The Job Training di
bawah naungan/binaan ...................
b. Menyediakan Narasumber dalam kegiatan pembelajaran Guru
tamu, seminar, bimtek, dan atau pembekalan, kepada peserta
pelatihan kerja …...........................
c. Melakukan proses seleksi / test penempatan kerja lulusan lembaga
pelatihan kerja.
d. Melakukan identifikasi akhir terhadap kompetensi lulusan sebagai
dasar untuk pelatihan pemantapan (initial training) paling lama
............. minggu di training center milik PIHAK KETIGA (jika ada)
atau di lembaga pelatihan kerja.
e. Menempatkan calon tenaga kerja untuk bekerja di Industri milik
PIHAK KEDUA dengan jabatan sesuai kualifikasi kompetensi yang
dimiliki peserta lulusan.
f. Memberikan informasi tertulis hasil seleksi dan penempatan tenaga
kerja lulusan lembaga pelatihan kerja kepada PIHAK PERTAMA.
g. Memberikan informasi dan komunikasi melalui Forum Komunikasi
Lembaga Pelatihan dengan Industri baik Daerah maupun Pusat
untuk diteruskan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal
ini Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
perihal pembinaan dan bantuan untuk pengembangan dan
peningkatan kinerja lembaga pelatihan kerja swasta dan
pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan Industri.
3. PARA PIHAK :
a. Para Pihak wajib saling bersinergi dalam berkolaborasi untuk
meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.
b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan proses
seleksi calon siswa pelatihan kerja bersama-sama.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
PASAL 4
PENEMPATAN LULUSAN
Lulusan pelatihan kerja kejuruan .................... dari PIHAK PERTAMA
untuk ditempatkan bekerja pada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. PIHAK KEDUA bersedia menempatkan lulusan dari lembaga pelatihan
kerja PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil
seleksi/test penempatan.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas pelatihan kerja agar calon
tenaga kerja sesuai kompetensi kerja yang diminta oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA melakukan koordinasi perihal pemenuhan
kebutuhan kompetensi calon tenaga kerja yang diminta / diinginkan
oleh PIHAK KEDUA.
4. Kualifikasi kompetensi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
NO KOMPETENSI HARD
SKILLS (HS)
PELATIHAN / PENGALAMAN
Operator 2 Operator 3 Teknisi 4
1
2
3
4
5
…
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
NO KOMPETENSI SOFT
SKILLS (SS)
PELATIHAN / PENGALAMAN
Operator 2 Operator 3 Teknisi 4
1 Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
2 Manajemen 5S
3 Lingkungan Kerja Nyata
4 Mentalitas & Etos Kerja
5 Disiplin dan Sopan
6 Bekerja Dalam Tim
7 Kemauan Belajar Terus
Menerus
8 Beradaptasi / Culture
9 Memiliki Integritas Kerja
10 Pemecahan Masalah
11 Professionalisme
Keterangan:
a. Kompetensi HS/SS : Kompetensi minimal yang harus
dikuasai/dimiliki siswa lulusan
b. Operator 2 : Operator Jenjang Kualifikasi Level 2
(Misalnya Operator Junior)
c. Operator 3 : Operator Jenjang Kualifikasi Level 3
(Misalnya Kepala Regu)
d. Teknisi 5 : Teknisi Jenjang Kualifikasi Level 4
(Misanya : Foreman)
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
PASAL 5
ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan
menggunakan alamat sebagai berikut :
UPTP / UPTD .......................................................
Jln. ....................................................................
Telp. / Fax ........................................................
Email : ..............................................................
PT. ...................................................
Jl. ….....................................................
Telp. / Fax ….......................................
Email : ................................................
2. Para Pihak sepakat untuk membentuk Tim Teknis yang terdiri wakil-
wakil dari masing-masing pihak yang disetujui dan disepakati oleh
Para Pihak.
3. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara rinci yang mencakup
kegiatan, personil, jadwal kegiatan dan lain-lain akan diatur kemudian
dan disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 6
MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN KESEPAKATAN BERSAMA
1. Kesepakatan ini diselenggarakan secara kelembagaan dengan
menghormati dan mengindahkan wewenang, peraturan dan ketentuan
yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa kesepakatan bersama ini berlaku mulai
dari …..... 20.... sampai dengan ….... 20......
3. Perubahan sebagian atau keseluruhan dari kesepakatan bersama ini
dapat dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK.
4. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan
dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat
kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan
perubahan-perubahan dalam kesepakatan ini, selanjutnya akan
dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
6. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat
perjanjian ini akan diatur secara tersendiri oleh PARA PIHAK dan
dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
PASAL 7
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya serta sumber anggaran lain sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
PASAL 8
PENUTUP
1. Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku dan sah setelah
ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan
tahun sebagaimana diuraikan di atas.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal yang
sama dengan ditandatangani oleh para pihak tanpa paksaan dari
manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) di atas materai enam ribu rupiah
dan dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
UPTP/ UPTD …………………., PT. ……………………………….,
…………………………………... …………………………………...
Kepala UPTP/ UPTD Direktur HRD
Mengetahui
Kepala Dinas ……….. Provinsi/ Kota/ Kabupaten
…………………………………………….
NIP. Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI. (Jika UPTP)
2. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI Pusat) Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI.
3. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI Daerah)
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Lampiran 2 : Skema Kemitraan
No. Jenis
Kemitraan Tujuan Kegiatan
1 Rekrutmen
dan Seleksi
- Mendapatkan SDM
berkualitas dan
kompeten
sesuai dengan
bidangnya
- Membuat bursa kerja
on line
- Memudahkan
mendapat
pencari Kerja
- Penempatan di pasar
kerja
- Relevan dengan
program latihan
kerja
- Program pelatihan
terpadu
2 Pelatihan dan
Pengembangan
- Meningkatkan
kompetensi lulusan
- Penggabungan program
pelatihan
- Menambah
penempatan lulusan
- Penugasan Instruktur
dari/ke perusahaan
- Meningkatkan
sinergi dan
koordinasi
- Pinjam meminjam /
sewa menyewa fasarlat
- Penyediaan fasarlat
bersama
- Magang / OJT siswa
- Pengelolaan pelatihan
bersama
- Program pelatihan
terpadu
- Pelatihan produksi
3 Penempatan
Tenaga Kerja
- Meningkatka
relevansi pelatihan
- Penempatan di pasar
kerja
- Meningkatkan
penempatan lulusan
- Penempatan mandiri
- Penempatan dalam dan
luar negeri
4 Pemagangan - Meningkatkan
kompetensi kerja
lulusan
- Penugasan intala ke
perusahaan
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
No. Jenis
Kemitraan Tujuan Kegiatan
- Mengetahui dan
mempelajari kondisi
nyata dunia kerja
- On the job training
program
- Meningkatkan
kompetensi intala
(Instruktur dan
Tenaga Pelatihan)
- Sinkronisasi kurikulum
pemagangan
- Penempatan lulusan - Penugasan intala tamu
dari perusahaan
5 Sertiifikasi - Memastikan standar
kompetensi siswa
- Tempat uji kompetensi
- Meningkatkan
kredibilitas lembaga
pelatihan
- Sertifikasi kompetensi
6 Instruktur - Meningkatkan
standar kompetensi
intala (Instruktur
dan Tenaga
pelatihan)
- Penugasan intala ke
perusahaan
- Mengoptimalkan
fungsi dari intala
(Instruktur dan
tenaga pelatihan)
- Penugasan intala tamu
dari perusahaan
- Penugasan intala antar
lembaga pelatihan
7 Peralatan - Mengoptimalkan
penggunaan fasarlat
- Pinjam meminjam
fasarlat
- Mengoptimalkan
efisiensi fasarlat
- Sewa menyewa fasarlat
- Penyediaan fasarlat
bersama
Pendanaan Model Acuan
8 Skema
Pembiayaan
- Cost sharing - Tidak memberatkan
anggaran instansi
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
No. Jenis
Kemitraan Tujuan Kegiatan
- Transaksi barang
dan jasa
- Tidak bertentangan
dengan peraturan yang
Berlaku
- Sponsorship
- Hibah
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Lampiran 3 : Indikator Kemitraan
No. Jenis Kemitraan Sasaran Parameter
1 Rekrutmen dan Seleksi:
- Penyerapan pencaker Jumlah
- Kemudahan mendapat
pencaker
mudah / tidak mudah
- Persyaratan pencaker sesuai / tidak sesuai
- Kelengkapan alat seleksi ada / tidak ada
2 Pelatihan dan Pengembangan:
- Kompetensi lulusan Jumlah
- Penempatan lulusan Jumlah
- Efektifitas sinergi ya / tidak
- Efektifitas koordinasi ya / tidak
- Lulusan tenaga kerja baru Jumlah
- Lulusan tenaga kerja
pengalaman
Jumlah
- Tingkat kompetensi 1/2/3/4/5/6
3 Penempatan Tenaga Kerja:
- Penempatan lulusan Jumlah
- Sesuai kebutuhan ya / tidak
- Tingkat kompetensi 1/2/3/4/5/6
- Dalam negeri Jumlah
- Luar negeri Jumlah
4 Pemagangan:
- Kompetensi lulusan sesuai / tidak sesuai
- Kapasitas lulusan Jumlah
- Sesuai bidang pelatihan ya / tidak
- Kompetensi intala sesuai / tidak sesuai
- Jumlah intala magang Jumlah
- Pemahaman budaya
industri
tercapai / tidak
- Sinkronisasi kurikulum
magang
ada / tidak ada
- Serapan lulusan magang Jumlah
5 Sertifikasi :
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
No. Jenis Kemitraan Sasaran Parameter
- Jumlah yang lulus Jumlah
- Level kelulusan 1/2/3/4/5/6
- Kredibilitas lembaga
pelatihan
sangat bagus / bagus /
cukup / kurang
- Penanganan bagi yang
tidak lulus
ada / tidak ada
6 Instruktur :
- Kompetensi intala sesuai / tidak sesuai
- Produktifitas intala persen (%)
- Jumlah intala Jumlah
- Jumlah instruktur dari
industri
Jumlah
- Jumlah instruktur magang Jumlah
7 Peralatan :
- Pemanfaatan fasarlat persen (%)
- Efisiensi fasarlat persen (%)
- Efektifitas fasarlat persen (%)
- Kelengkapan fasarlat lengkap / tidak lengkap
8 Skema Pembiayaan :
- Kepuasan para pihak puas / cukup puas / tidak
puas
- Pelanggaran peraturan ada / tidak ada
- Keadilan para pihak adil / cukup adil / tidak
adil
9 Lain-lain :
- Jumlah Perjanjian
Kerjasama dengan industri
Jumlah
- Jumlah program dan
kegiatan-kegiatan lain
dengan industri
Jumlah
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Lampiran 4 : Evaluasi Program Kemitraan
Formulir Evaluasi Program Kemitraan
(Diisi oleh FKLPI Daerah)
Nama Perusahaan : ........................................................................
Alamat
: ........................................................................
Nama Kontak
: ........................................................................
Email dan Telepon : ........................................................................
Jenis Kemitraan : ........................................................................
DESKRIPSI 1 2 3 4
A. Pelaksanaan Program Kemitraan
1. Para pihak sangat berperan aktif pada pelaksanaan
2. Kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan work plan
3. Penanganan keluhan
memuaskan
4. Menghubungi para pihak untuk pelaksanaan kemitraan sangat mudah
5. Waktu pelaksanaan sesuai target
6. Fasilitas yang dibutukan untuk pelaksanaan kemitraan tersedia dengan baik
Catatan :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
DESKRIPSI 1 2 3 4
B. Komunikasi dan Koordinasi
1. Kontak para pihak dan tim teknis mudah dihubungi
2. Diskusi-diskusi mudah dilakukan
3. Umpan balik ditanggapi dengan baik
4. Saluran komunikasi yang tersedia berfungsi efektif (email,
WA, telepon, HP, SMS, Meeting, dll)
Catatan :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
C. Manfaat
1. Para pihak menerima manfaat sesuai yang diharapkan
2. Waktu, tenaga dan biaya yang digunakan sesuai dengan
manfaat yang diterima para pihak.
3. Para pihak akan melanjutkan kemitraan ini.
DESKRIPSI 1 2 3 4
D. Masukan Umum
Apa hal utama yang menjadi nilai lebih yang diperoleh bagi para pihak dalam kemitraan ini?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
KETERANGAN:
1 = Sangat Setuju; 2 = Setuju; 3 = Kurang Setuju; 4 = Tidak Setuju
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Lampiran 5 : Monitoring Dan Evaluasi
No. Deskripsi Check
1. Manfaat monitoring dan evaluasi telah dipahami oleh
para pihak
2. Metode dan materi monitoring dan evaluasi telah
didiskusikan dan disepakati
3. Petugas monitoring dan evaluasi telah ditentukan
4. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah
ditentukan
5.
Kapan dan bagaimana umpan balik berdasarkan hasil
evaluasi yang disampaikan kepada para pihak, telah
didiskusikan
6. Presedur tindak lanjut dari hasil evaluasi telah
ditentukan
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
PETUNJUK PENGISIAN
DATA KEMITRAAN
BALAI LATIHAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Lampiran 6: Petunjuk Pengisian Data Kemitraan BLK
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Login Pengguna
Untuk dapat masuk dalam aplikasi Balai Latihan Kerja pada website Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Kerja, pengguna terlebih dahulu harus memiliki akun (username dan password) dalam sistem pada alamat website http://binalembaga.kemnaker.go.id. Halaman awal website seperti gambar berikut:
1. Menu Balai Latihan Kerja
Setelah masuk ke halaman utama website, pengguna pilih menu BALAI LATIHAN KERJA, seperti gambar berikut ini:
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Setelah itu akan tampil halaman seperti gambar di bawah ini, dan selanjutya klik menu LOGIN.
2. Login Pengguna
Untuk dapat mengakses data base, user / pengguna terlebih dahulu login menggunakan username dan password melalui menu LOGIN – Login Lembaga. Untuk login pengguna memilih menu LOGIN dan akan ditampilkan gambar dibawah ini:
Setelah Username dan Password yang dimasukkan benar maka pengguna dapat mengakses menu-menu Balai Latihan Kerja.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
Data Kemitraan
1. Menu KEMITRAAN
Setelah login, silakan klik menu KEMITRAAN, maka akan ditampilkan data kemitraan seperti gambar di bawah ini:
2. Input Data KEMITRAAN
Untuk menambah data baru, pada gambar tersebut di atas, pengguna klik “TAMBAH MITRA BARU”. Setelah itu akan tampil gambar seperti di bawah ini:
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
PENJELASAN FORMULIR :
2.1. NAMA MITRA
Nama mitra adalah pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah yang melakukan kemitraan atau kerjasama dengan BLK.
2.2. MOU NOMOR
Nomor MoU adalah nomor Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) dalam melakukan kemitraan atau kerjasama antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.
2.3. MOU TANGGAL
MOU Tanggal adalah tanggal Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.
2.4. MOU BERLAKU
MOU Berlaku adalah masa berlaku Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.
2.5. FILE MOU
File MoU adalah file dokumen Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU) dalam melakukan kemitraan atau kerjasama antara pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah. Dokumen tersebut dapat di scan dan di upload oleh admin BLK ke Website http://binalembaga.kemnaker.go.id. Ukuran file maksimal : 500kb dan jenis file yang dapat di upload dengan extension : .doc , .xls , .pdf.
2.6. JENIS KERJASAMA
Jenis Kerjasama adalah jenis atau pilihan kerjasama antara
pihak BLK dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah. Jenis kerjasama terdiri dari penempatan; Penempatan; On the job training (OJT)/Pemagangan; Pengembangan SDM Instruktur; Pengembangan SDM Karyawan; Pengembangan SDM Siswa/Pelajar; Peralatan (hibah); Sertifikasi; dan jenis kemitraan Lainnya.
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
2.7. KEJURUAN/BIDANG
Kejuruan/Bidang adalah kejuruan di BLK yang dikerjasamakan dengan dengan pihak Industri/Swasta/Intansi Pemerintah.
2.8. JUMLAH ORANG
Jumlah Orang adalah jumlah orang yang dilatih/ditempatkan/upgrade skill instruktur/sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU).
2.9. ALOKASI DANA
Alokasi Dana adalah sumber anggaran berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU). Sumber dana dapat berasal dari APBN; APBD; BUMN dan Swasta/Industri.
2.10. ALOKASI DANA
Jenis Penyelenggara adalah tempat penyelenggaran pelatihan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepahaman (MOU). Penyelenggaraan pelatihan terdiri dari pelatihan Institusional dan pelatihan Non Institusional. Pelatihan Institusional adalah pelatihan yang diselenggarakan di BLK, sedangkan pelatihan Non Institusional adalah pelatihan yang tidak diselenggarakan di BLK (pelatihan dengan mobil MTU).
2.11. KETERANGAN
Keterangan adalah penjelasan lebih rinci tentang Perjanjian Kerjasam atau Nota Kesepahaman (MOU).
Pedoman Pembentukan FKLPI Daerah Dan
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
3. Edit Data KEMITRAAN
Edit Data digunakan jika ada data yang salah atau perlu di edit. Untuk melakukan edit/revisi pengguna klik icon pensil sebagai berikut:
4. Hapus Data KEMITRAAN
Untuk menghapus data mitra yang tidak digunakan, dapat menggunakan icon (X) seperti gambar berikut ini: