KATA PENGANTAR - pa-pasuruan.go.id filePengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi...
Transcript of KATA PENGANTAR - pa-pasuruan.go.id filePengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi...
i
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Pengadilan Agama Pasuruan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan
ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan
informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pasuruan, 26 Januari 2016
Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris
H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H. NIP. 19710424 200003 1 001
i
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan 1 iii
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3 3
II. Neraca 4 4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan 5 7
A. Penjelasan Umum 7
A.1. Dasar Hukum 7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan 8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 12
A.4. Basis Akrual 12
A.5. Dasar Pengukuran 13
A.6. Kebijakan Akuntansi 13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 21
B.1. Pendapatan 21
B.2. Belanja 21
B.3. Belanja Barang 23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 24
C.1. Aset Lancar 24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 26
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 26
D.2. Beban Barang dan Jasa 26
D.3. Beban Perjalanan Dinas 26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 28
E.1. Ekuitas Awal 28
E.2.Surplus (Defisit) LO 28
E.3. Koreksi Nilai Persediaan 28
E.4. Koreksi Aset Tetap 28
E.5. Koreksi Atas Beban 28
E.6. Koreksi Atas Pendapatan 28
E.7. Ekuitas Akhir 29
F. Pengungkapan Penting Lainnya 30
F.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 30
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 30
F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 30
F.4. Rekening Pemerintah 30
F.5. Revisi DIPA 30
F.6. Ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB 30
F.7. Pengungkapan Lain-Lain 30
i
VI. Lampiran dan Daftar
i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari: Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung
jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pasuruan, 26 Januari 2016 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris
H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H.
NIP. 19710424 200003 1 001
i
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp 131.657.391 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi
Pendapatan-LRA sebesar Rp0.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp 15.161.000 atau
mencapai 95,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 15.800.000.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2015.
Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari:
Aset Lancar sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang
(neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
3. LAPORAN OPERASIONAL
i
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan
31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 131.657.391, sedangkan jumlah beban
adalah sebesar Rp 15.161.000 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional
senilai Rp 116.496.391. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-
masing sebesar Rp0 dan tidak terdapat surplus/defisit sehingga entitas mengalami
Surplus-LO sebesar Rp 116.496.391.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015
adalah sebesar Rp0 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 116.496.391 sehingga Ekuitas entitas
pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp0.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun
dan disajikan dengan basis akrual.
i
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
TA 2014
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 0 131,657,391 0.00 121,609,078
JUMLAH PENDAPATAN 0 131,657,391 0.00 121,609,078
BELANJA B.2.
Belanja Operasi
Belanja Pegawai B.3 0 0 0.00 0
Belanja Barang B.4 15,800,000 15,161,000 95.96 8,795,000
Belanja Bantuan Sosial B.5 0 0 0.00 0
Jumlah Belanja Operasi 15,800,000 15,161,000 95.96 8,795,000
Belanja Modal
Belanja Tanah B.6 0 0 0.00 0
Belanja Peralatan dan Mesin B.7 0 0 0.00 0
Belanja Gedung dan Bangunan B.8 0 0 0.00 0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan B.9 0 0 0.00 0
Belanja Modal lainnya B.10 0 0 0.00 0
Jumlah Belanja Operasi 0 0 0.00 0
JUMLAH BELANJA 15,800,000 15,161,000 95.96 8,795,000
% thd AnggCATATANURAIANTA 2015
i
II. NERACA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
CATATAN 2015 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 0 0Kas di Bendahara Penerimaan C.2 0 0Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 0 0Piutang PNBP C.4 0 0Bagian Lancar TP/TGR C.5 0 0Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 0 0Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.7 0 0Belanja Dibayar di Muka C.8 0 0Persediaan C.9 0 0Jumlah Aset Lancar 0 0
Tagihan TP/TGR C.10 0 0Tagihan Penjualan Angsuran C.11 0 0Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.12 0 0Jumlah Piutang Jangka Panjang 0 0
Tanah C.13 0 0Peralatan dan Mesin C.14 0 0Gedung dan Bangunan C.15 0 0Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.16 0 0Aset Tetap Lainnya C.17 0 0Konstruksi dalam pengerjaan C.18 0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.19 0 0
Jumlah Aset Tetap 0 0
ASET LAINNYAAset Tak Berwujud C.20 0 0Aset Lain-Lain C.21 0 0Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.22 0 0Jumlah Aset Lainnya 0 0
JUMLAH ASET 0 0
Uang Muka dari KPPN C.23 0 0Utang kepada Pihak Ketiga C.24 0 0Pendapatan Diterima di Muka C.25 0 0Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0
0 0
Ekuitas C.26 0 0JUMLAH EKUITAS 0 0
0 0
URAIAN
KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET
ASET TETAP
ASET LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
PIUTANG JANGKA PANJANG
i
III. LAPORAN OPERASIONAL
PENGADILAN AGAMA PASURUAN LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
CATATAN 2015 2014
Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 131,657,391 -
131,657,391 -
Beban Pegawai D.2 - -
Beban Persediaan D.3 - -
Beban Jasa D.4 12,301,000 -
Beban Pemeliharaan D.5 - -
Beban Perjalanan Dinas D.6 2,860,000 -
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -
Beban Bantuan Sosial D.8 - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 - -
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - -
Beban Lain-lain D.11 - -
15,161,000 -
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 116,496,391 -
D.12
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - -
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -
Defisit Selisih Kurs - -
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - -
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 116,496,391 -
D.13
Pendapatan PNBP - -
Beban Perjalanan Dinas - -
Beban Persediaan - -
SURPLUS/DEFISIT LO 116,496,391 -
URAIAN
BEBAN
JUMLAH BEBAN
KEGIATAN NON OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN
i
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGADILAN AGAMA PASURUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 2015 2014
EKUITAS AWAL E.1 - -
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 116,496,391 -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
LAIN-LAIN
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3 - -
KOREKSI ASET TETAP E.4 - -
KOREKSI ATAS BEBAN E.5 - -
KOREKSI ATAS PENDAPATAN E.6 - -
KOREKSI LAIN-LAIN - -
Jumlah Lain-Lain - -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.7 (116,496,391) -
EKUITAS AKHIR - -
i
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009
tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara
Akrual pada Laporan Keuangan;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan
Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
h. Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor10 Tahun
2010Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011
tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan
Transfer pada Bagan Akun Standar;
k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012
tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca
pada Bagan Akun Standar;
l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Prosess
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
i
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah
o. Pusat;Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga;
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pasuruan
Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis
Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di
dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan
kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas
pokoknya, yaitu memutus perkara.
Misi Mahkamah Agung:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi
Pengadilan Agama Pasuruan sebagai Visi dan Misinya.
Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara
Indonesia : “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan
Agama Pasuruan Yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntable “.
Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada
Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai
tujuan Negara Republik Indonesia.
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Transparan dan akuntable
pada Pengadilan Agama Pasuruan, secara ideal dapat diwujudkan sebagai
sebuah Badan Peradilan antara lain :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif,
dan berkeadilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam DIPA pada Pengadilan Agama
i
Pasuruan.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang
jelas dan terukur pada Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional pada
Pengadilan Agama Pasuruan.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan pada
Pengadilan Agama Pasuruan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan
profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan
jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Agama
Pasuruan.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,
dan transparansi pada Pengadilan Agama Pasuruan.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu pada Pengadilan Agama Pasuruan.
Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan Agama
Pasuruan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel,
menjunjung tinggi hukum dan keadilan;
Misi Pengadilan Agama Pasuruan adalah
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pasuruan memenuhi butir 1 dan
i
2 di atas
Adapun Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pasuruan
melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Transparansi Putusan
Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna
pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan
tetap melalui website maupun direktori putusan Mahkamah Agung, program
ini berdampak :
a. Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim
maupun panitera.
b. Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin
mencari dan mendapatkan salinan putusan.
c. Menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses
dari mana saja.
2. Pengembangan Teknologi Informasi
Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan terus dilakukan,
dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna
pengadilan lainnya untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan
Pengadilan Agama Pasuruan.
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama
Pasuruan dan disetor ke kas negara antara lain : pendaftaran perkara,
redaksi, akta cerai, legalisasi, maupun pengembalian persekot gaji dan lain-
lain. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi
pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan
Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara
i
bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib
langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah
Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor
42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008.
4. Kode Etik Hakim
Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku
hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi
hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan
hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini
mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim
ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi
kewajiban-kewajiban untuk:
1. Berprilaku adil,
2. Berprilaku jujur,
3. Berprilaku arif dan bijaksana,
4. Bersikap mandiri,
5. Berintegritas tinggi,
6. Bertanggungjawab,
7. Menjunjungtinggi harga diri,
8. Berdisiplin tinggi,
9. Berprilaku rendah hati,
10. Bersikap profesional.
5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan
Sistem Remunerasi
Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan
evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan
pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap
posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang
menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen
uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah
i
pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan
adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil
ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam
pembenahan organisasi.
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pasuruan.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial
lainnya.
Basis Akuntansi A.4. Basis Akuntansi
Pengadilan Agama Pasuruan menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
i
Dasar
Pengukuran
A.5. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Pengadilan Agama Pasuruan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan
Akuntansi
A.6. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang merupakan
entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pasuruan. Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai
berikut:
Pendapatan- (1) Pendapatan- LRA
i
LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:
o Pendapatan Legalisasi TandaTangan.
o Pendapatan Ongkos Perkara.
o Pendapatan Kejaksaandan Peradilan Lainnya
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja (3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran
yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
i
(KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang
dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
i
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
Aset Tetap
Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi
sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga
ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang Jangka
Panjang
Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan
direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk
dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang
jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
i
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita
oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya
Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak
Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas.
Kewajiban (6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
i
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas
piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:
Kualitas Piutang
Uraian
Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Kurang
Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%
Macet 1
.
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2
.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN
i
Penyusutan
Aset Tetap
(9) Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan
penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah
atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap
akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis
lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah
i
sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali
(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis
akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada
beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas
dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual
direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.
Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun
sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak
i
dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi
berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi
Pendapatan
Rp131.657.391
B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp131.657.391 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama
Pasuruan terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi
pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan - 2,280,000 0,00
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada
Badan Pengadilan (Peradilan) - 3,933,000 0,00
Pendapatan Ongkos Perkara 66,010,000 0,00
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya - 59,434,391 0,00
Jumlah - 131,657,391 0,00
Uraian
2015
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2015
mengalami kenaikan sebesar 8,26% persen dibandingkan TA 2014. Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya pendaftaran perkara dan adanya setoran
Pendapatan uang meja (leges) di tahun 2015.
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA 2015 dan per 31
Desember TA 2014
i
URAIAN REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A. 2014
NAIK
(TURUN)
%
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 2,280,000 2,100,000 8.57
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah
Pada Badan Pengadilan (Peradilan) 3,933,000 - -
Pendapatan Ongkos Perkara 66,010,000 65,410,000 0.92
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 59,434,391 54,099,078 9.86
Jumlah 131,657,391 121,609,078 8.26
Realisasi Belanja
Negara
Rp15.161.000
B.2. Belanja
Realisasi Belanja instansi per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar
Rp15.161.000 atau 95,96% dari anggaran belanja sebesar Rp15.800.000.
Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2015 adalah
sebagai berikut:
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
Belanja Pegawai - - 0,00
Belanja Barang 15,800,000 15,161,000 95.96
Belanja Modal - - 0,00
Jumlah 15,800,000 15,161,000 95.96
Uraian
2015
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
i
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Dibandingkan dengan semester II TA 2014, Realisasi Belanja per 31 Desember TA
2015 mengalami kenaikan sebesar 72,38% dibandingkan realisasi belanja pada
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:
1. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat Anggaran untuk
sidang keliling, sedangkan pada tahun 2014 tidak ada.
2. Kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dapat terealisasi dengan
cepat.
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan per 31 Desember TA 2014
URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014
NAIK
(TURUN)
%
Belanja Pegawai - - -
Belanja Barang 15,161,000 8,795,000 72.38
Belanja Modal - - -
Jumlah 15,161,000 8,795,000 72.38
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Anggaran
Realisasi
i
Belanja Barang
Rp15.161.000
B.3 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan per 31 Desember 2014
adalah masing-masing sebesar Rp15.161.000 dan Rp8.795.000. Realisasi
Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 mengalami kenaikan 72,38% dari
Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2014. Hal ini antara lain
disebabkan oleh adanya anggaran sidang keliling yang yang cukup banyak,
dibandingkan tahun 2014 yang tidak ada anggaran tersebut.
Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan per 31 Desember TA 2014
URAIAN REALISASI TA 2015 REALISASI TA 2014
NAIK
(TURUN)
%
Belanja Barang Non Operasional 12,301,000 8,795,000 39.86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2,860,000 - 0,00
Jumlah Belanja Kotor 15,161,000 8,795,000 72.38
Pengembalian Belanja - -
Jumlah Belanja 15,161,000 8,795,000 72.38
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 ASET LANCAR
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing
sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Pasuruan per 31 Desember
2015 dan 2014 disajikan pada tabel di bawah:
Rincian Aset Lancar
i
Keterangan TH 2015 TH 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran - -
Jumlah - -
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan per 31
Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan
kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara
Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan
atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di
Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Keterangan TH 2015 TH 2014
Uang Tunai - -
Jumlah - -
Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0
C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan per
31 Desember 2014 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di
Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari
pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Keterangan TH 2015 TH 2014
Uang Tunai - -
Jumlah - -
Uang Muka dari KPPN
Rp0
C.1.3 Uang Muka dari KPPN
i
Pendapatan PNBP
Rp131.657.391
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp131.657.391 dan Rp0.
Pendapatan tersebut terdiri dari :
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015 dan 31 Desember 2014
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 2,280,000 - -
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada
Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) 3,933,000
Pendapatan Ongkos Perkara 66,010,000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 59,434,391
Jumlah 131,657,391 - -
TH 2015 TH 2014
NAIK
(TURUN)
%
URAIAN
Pendapatan PNBP merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan
Legalisasi Tanda Tangan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan
Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.
Beban Jasa
Rp12.301.000
D.2 Beban Jasa
Jumlah Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.301.000 dan Rp0. Beban
Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember
2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan
Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan
KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh
Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN
adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di
kelompok akun Aset Lancar.
i
entitas. Rincian Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015
dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Jasa yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014
URAIAN JENIS BEBAN TH 2015 TH 2014NAIK
(TURUN)
%
Beban Jasa Lainnya 12,301,000 - -
Jumlah 12,301,000 - -
Beban Perjalanan
Dinas Rp2.860.000
D.3. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.860.000 dan Rp0.
Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban
Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Perjalanan Dinas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan
31 Desember 2014
URAIAN JENIS BEBAN TH 2015 TH 2014NAIK
(TURUN)
%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,860,000 - -
Jumlah 2,860,000 - -
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Awal Rp0
E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing
sebesar Rp0 dan Rp0.
i
Surplus LO
Rp116.496.391
E.2 Surplus (Defisit) LO
Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2015 dan 2014 adalah sebesar Rp116.496.391 dan Rp0. Surplus LO merupakan
selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan
non operasional, dan pos luar biasa.
Koreksi Nilai
Persediaan Rp0 E.3 Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang
diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada
periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Aset Tetap
Rp0
E.4 Koreksi Aset Tetap
Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan
pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah
koreksi nilai Gedung dan Bangunan.
Koreksi Atas Beban
Rp0
E.5 Koreksi Atas Beban
Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang
terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.
Koreksi atas Beban yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi Atas
Pendapatan Rp0
E.6 Koreksi Atas Pendapatan
Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan
pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada
periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan yang berakhir sampai dengan 31
i
Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Ekuitas Akhir Rp20
E.7 Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014 adalah
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0
D. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca
F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK
F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual
F.4 REKENING PEMERINTAH
Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan
Agama Pasuruan adalah : BRI CABANG PASURUAN A/C 006501000675304
a.n. BPG 032 PENGADILAN AGAMA PASURUAN 04
yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per
tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.0.
F.5 PENGUNGKAPAN PEGELOLAAN UANG TITIPAN PIHAK KE-3
Sampai dengan akhir semester II Tahun 2015, penerimaan uang titipan pihak
ke-3 sebesar Rp. 109.900.000; sedangkan pengeluaran sebesar Rp.
i
94.153.400; sehingga saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 15.746.600.
F.6 REVISI DIPA
Tidak ada revisi DIPA 04 sampai dengan akhir tahun anggaran 2015
F.7 RALAT SPM, SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB
Tidak ada ralat SPM, SP2D, SSBP maupun SSPB.
F.8 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor. 173/SEK/SK/12/2013 Tentang Penunjukkan Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. W13-
A23/1507/KU.00.1/SK/VI/2014 dan Nomor. W13-A23/1507/KU.00.1/SK/VI/2014
Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/
Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan
Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada
Pengadilan Agama Pasuruan:
Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. H. Chafidz Syafiuddin, SH, MH.
Pejabat Pembuat Komitmen : M. Nidzom Anshori, SH.
PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Mochamad Rodien
Bendahara : Dimas Wahyu Adrianto, SE.
PPABP : Samsul Hadi
i
Lampiran A1
Pengadilan Agama Pasuruan
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
i
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015
Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku
Manfaat Per 31-12-2014 Sem I Tahun 2015 Per 30-06-2015 Per 31-12-2015
A Tanah
1 Tanah - - - - - -
Jumlah - - - - - -
B Peralatan dan Mesin
1 Alat Angkutan Darat Bermotor - - - - - -
2 Alat Kantor - - - - - -
3 Alat Rumah Tangga - - - - - -
4 Alat Komunikasi - - - - - -
5 Komputer Unit - - - - - -
6 Peralatan Komputer - - - - - -
7 Peralatan Olah Raga - - - - - -
Jumlah - - - - - -
C Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja - - - - - -
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal - - - - - -
Jumlah - - - - - -
D Jaringan
1 Jaringan Listrik - - - - - -
2 Jaringan Telepon - - - - - -
Jumlah - - - - - -
E Konstruksi Dalam Pengerjaan
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - -
Jumlah - - - - - -
F Aset Tetap Lainnya
1 Barang bercorak kesenian - - - - - -
2 - - - - -
Jumlah - - - - - -
G Aset Lainnya
1 Aset Tak Berwujud* - - - - - -
No Aset Tetap Nilai Perolehan
* Beban Amortisasi
SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA PASURUAN
i
H. M. NIDZOM ANSHORI, S.H.