KATA PENGANTARmelaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten. Sebagaimana...
Transcript of KATA PENGANTARmelaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten. Sebagaimana...
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat Tahun 2017 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat merupakan wujud pertanggungjawaban
atas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga vertikal BNN di daerah.
Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setiap
penyelenggara negara termasuk BNNK Langkat wajib mempertanggungjawabkan
hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Selama tahun anggaran 2017, BNN Kabupaten Langkat telah melaksanakan
program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BNN tahun
2015 – 2019 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja BNNK Langkat Tahun
2017. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi
pencapaian dengan target perjanjian kinerja, serta beberapa kinerja lainnya yang
telah dicapai oleh BNN Kabupaten Langkat.
Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai
pertanggungjawaban BNN Kabupaten Langkat kepada masyarakat atas mandat
yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong
peningkatan kinerja organisasi BNN.
Stabat, Maret 2018
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Dasar Hukum .............................................................................. 2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................ 3
D. Struktur Organisasi ...................................................................... 5
E. Sistematika ........................................................................ 6
BAB II PERJANJIAN KINERJA .................................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 10
A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................... 10
B. Realisasi Anggaran Tahun 2016 ................................................. 36
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 37
A. Kesimpulan .................................................................................. 37
B. Saran...................................................................................37
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang
telah direviu sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan tujuan lembaga melalui
Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019,
Tujuan BNN Tahun 2015-2019 adalah:
1. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Pelemahan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.
4. Peningkatan tata kelola sumber daya organisasi.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan ‘Sasaran Strategis’. Jika
dalam taraf lembaga, BNN mengenal ‘Sasaran Strategis’, maka dalam taraf BNN
Kabupaten adalah berbentuk ‘Sasaran Kegiatan’ yang coba diwujudkan melalui
kinerja kegiatan dengan indikatornya.
Sebagai bagian dari instansi BNN secara vertikal, BNN Kabupaten Langkat
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten.
Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BNNK Langkat Tahun 2017,
BNNK Langkat melaksanakan program P4GN melalui 8 (delapan) sasaran kegiatan
yang akan dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan.
Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat)
Sasaran Kegiatan sebagai berikut: Meningkatnya Penyebarluasan Informasi P4GN;
Meningkatnya Kebijakan Institusi/ Lembaga yang Responsif dalam Penanganan
Permasalahan Narkoba; Terselenggaranya Penguatan Kapasitas pada Instansi dan
Lingkungan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Narkoba; Terselenggaranya
Pembinaan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba yang Berkelanjutan. Sasaran
Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. 1
(satu) Indikator melebihi target yang ditetapkan, dan 3 (tiga) indikator sesuai dengan
target yang ditetapkan.
Seksi Rehabilitasi mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 iv
Instansi Pemerintah yang Memadai; Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi
Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Memadai. Sasaran
Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. 2
(dua) indikator tidak memenuhi target yang ditetapkan, sementara 2 (dua) indikator
lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan.
Seksi Pemberantasan mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu:
Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Ganja dan
Tanaman Terlarang Lainnya. Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui
1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian yang memenuhi target.
Subbagian Umum mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan, yaitu:
Terselenggaranya Proses Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efisien. . Sasaran
Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan
dengan capaian melebihi target yang ditetapkan.
Kendala tidak tercapainya 2 (dua) target dari Seksi Rehabilitas disebabkan:
1. Paradigma mengenai pecandu murni adalah orang sakit dan perlu mendapat
rehabilitasi masih belum sepenuhnya disepakati oleh masyarakat dan lintas
aparat penegah hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) sehingga penerapan UU
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih belum maksimal khususnya Pasal
54, 55, 127 serta peraturan-peraturan pelaksanaan terkait dengan rehabilitasi.
2. Belum semua pihak tergerak untuk melaksanakan kegiatan P4GN, terutama
terkait rehabilitasi pecandu narkoba. Masyarakat masih enggan untuk terbuka
dan berpartisipasi, meskipun difasilitasi oleh pemerintah. Di samping itu,
lembaga-lembaga yang ada dan sejatinya dapat melaksanakan rehabilitasi
masih cenderung pasif dan enggan terlibat aktif melaksanakan kegiatan
rehabilitasi.
3. Dari 5 (lima) target lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen
masyarakat yang mendapatkan dukungan layanan rehabilitasi, baru 2 (dua)
lembaga (Klinik Pratama BNNK Langkat dan yang operasional dan RS Delia)
yang operasional dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara
3 (tiga) lembaga lainnya (RSUD Tanjung Pura, Puskesmas Tanjung Langkat,
dan Lembaga yang menyediakan layanan Rawat Jalan Sosial) tidak dapat
beroperasi dan melakukan klaim pembiayaan layanan rehabilitasi karena
masalah teknis perijinan, terbatasnya fasilitas, dan SDM, serta terbatasnya
lembaga rehabilitasi yang ada di Kabupaten Langkat itu sendiri.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 v
Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian di
tahun berikutnya adalah:
1. Meningkatkan proses monitoring dan evaluasi kegiatan baik itu dari sisi internal
seksi maupun satuan kerja, sehingga masalah-masalah yang muncul terkait
capaian kinerja dan serapan anggaran dapat dideteksi sedini mungkin dan
segera dicari jalan keluarnya.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan instansi
lintas sektoral sehingga mereka tergerak untuk turut berpartisipasi aktif dalam
kegiatan P4GN.
Pagu anggaran BNN Tahun 2017 untuk mendukung Program Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
tersebut di atas adalah sebesar Rp 1.740.189.000,- (satu milyar tujuh ratus empat
puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp
1.597.131.080,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh
satu ribu delapan puluh rupiah). Persentase realisasi anggaran sebesar 91,78%.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi
geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar,
dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun. Tingkat
kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km2. Hal tersebut menjadikan
Indonesia sebagai pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba. Berdasarkan hasil
penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas
Indonesia, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan berada pada rentang angka
3,0 juta sampai 3,7 juta orang pemakai dalam satu tahun terakhir (current users) pada
kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2017. Lebih dari setengah penyalahguna narkoba
berasal dari kelompok pekerja (59%), diikuti kelompok pelajar/ mahasiswa dan rumah
tangga.
Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba
adalah ganja, shabu, dan ekstasi. Ketiga jenis narkoba tersebut masih menguasai
pasar peredaran narkoba. Hal yang menarik adalah bahwa obat-obatan daftar G
(seperti Tromadol, Trihex, Xanax, dsb), yaitu obat resep ternyata juga banyak
dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba. Selain itu, obat bebas jenis sakit kepala
(analgesic) yang bebas dijual di warung, mini market, maupun toko obat/ apotik juga
banyak dikonsumsi secara berlebihan dari dosis normal oleh para penyalahguna
untuk mendapakan efek mabuk.
Trend peningkatan kasus narkoba terbesar yaitu kasus narkotika dengan
persentase kenaikan 26,9% dari 28.588 kasus di tahun 2015 menjadi 36.279 kasus di
tahun 2016. Sedangkan dari sisi tersangka, trend peningkatan tertinggi juga terjadi
pada kasus narkotika yakni sebesar 24,20% dengan total 47.384 orang. Untuk
wilayah Sumatera Utara khususnya terkait ranking barang bukti shabu sitaan di
Bandar Udara Kuala Namu menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah sitaan 2.467
gram di tahun 2016, padahal di tahun 2015 Bandar Udara Kuala Namu hanya
menduduki peringkat ke-8 dengan jumlah sitaan shabu 213,38 gram.
Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masalah terkait penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 2
serius. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka
menanggulangi permasalahan narkoba di tanah air, yang salah satunya adalah
dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Penguatan Kelembagaan dimaksud adalah pengembangan
kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/ Kota
dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN).
Selama tahun 2017, beragam upaya dalam rangka Pencegahan dan
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba telah dilaksanakan
BNNK Langkat. Upaya di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan melalui diseminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan
pemberdayaan peran serta masyarakat. Upaya di bidang rehabilitasi melalui
penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lemabaga rehabilitasi
komponen masyarakat. Sedangkan upaya bidang pemberantasan melalui
pelaksanaan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika.
Dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, BNN Kabupaten Langkat sebagai
lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas
Kinerjanya. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah
berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun
Anggaran 2017 kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 3
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/ 388/ XII/ 2015/ BNN
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN.
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota, disebutkan bahwa Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat merupakan instansi vertikal Badan Narkotika
Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah
Kabupaten Langkat. BNN Kabupaten Langkat berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara. BNN
Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 4
2. Tugas
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat bertugas melaksanakan tugas,
fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten
Langkat. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;
h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas dimaksud BNNK Langkat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Langkat
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 5
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten
Langkat
c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten
Langkat
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah
terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Langkat
e. Pelayanan administrasi BNNK Langkat
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Langkat
4. Kewenangan
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada dasarnya adalah melaksanakan
kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan
penyidikan penyalahgunaaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika.
D. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi
dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:
1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Seksi Rehabilitasi;
5. Seksi Pemberantasan.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 6
STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2017
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang
dihadapi organisasi.
Bab II Perjanjian Kinerja
Bab ini berisi uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini berisi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Bab IV Penutup
Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja & langkah di masa
mendatang supaya satker dapat meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-Lampiran
KEPALA BNNK LANGKAT AKBP. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H.
KEPALA SUBBAGIAN UMUM Sri Wahyuni, S.Pd.
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rusmiati
KEPALA SEKSI REHABILITASI Nona Aprianti Sinaga,
S.Kep, Ns, M.pd
KEPALA SEKSI PEMBERANTASAN
Kompol. H. Edy Yanto
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 7
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan kata
lain, PK merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan
satuan kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah. Sebentuk
komitmen atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/ kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi
sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam
penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Perjanjian kinerja yang dalam hal
ini adalah ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran ditandatangani pihak yang berjanji/ bersepakat, dalam hal ini yaitu Kepala
BNN Kabupaten Langkat dan Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara. Adapun perjanjian
kinerja BNN Kabupaten Langkat tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 8
PERJANJIAN KINERJA KINERJA TAHUN 2017
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Satuan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya
penyebarluasan
informasi P4GN
Persentase masyarakat yang
terpapar Informasi P4GN
5 %
2 Meningkatnya kebijakan
institusi/ lembaga yang
responsif dalam
penanganan
permasalahan narkoba
Jumlah Institusi/ lembaga yang
responsif terhadap kebijakan
pembangunan berwawasan anti
narkoba
3 Institusi/
Lembaga
3 Terselenggaranya
penguatan kapasitas
pada instansi dan
lingkungan masyarakat
dalam upaya
penanganan narkoba
Jumlah institusi/ lingkungan yang
turut berpartisipasi dalam Program
Pemberdayaan Anti Narkoba
4 Instansi/
Lingkungan
4 Terselenggaranya
pembinaan kawasan
atau wilayah rawan
narkoba yang
berkelanjutan
Jumlah kawasan/ wilayah rawan
narkoba yang diintervensi Program
Pemberdayaan Alternatif
1 Kawasan/
Wilayah
Rawan
5 Terselenggaranya
pelayanan rehabilitasi
narkoba pada fasilitas
rehabilitasi instansi
pemerintah yang
memadai
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik
instansi pemerintah yang operasional
2 Fasilitas
Persentase penyerapan pembiayaan
layanan rehabilitasi penyalah guna,
korban penyalahgunaan, dan
pecandu narkotika pada fasilitas
rehabilitasi instansi pemerintah
100 %
6
Terselenggaranya
pelayanan rehabilitasi
narkoba pada fasilitas
rehabilitasi komponen
masyarakat yang
memadai
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik
komponen masyarakat yang
operasional
1 Fasilitas
Persentase penyerapan pembiayaan
layanan rehabilitasi penyalah guna,
korban penyalahgunaan, dan
pecandu narkotika pada fasilitas
rehabilitasi komponen masyarakat
100 %
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 9
7 Meningkatnya
pengungkapan tindak
pidana narkotika dan
lahan tanaman ganja
dan tanaman terlarang
lainnya
Jumlah berkas perkara tindak pidana
narkotika yang P-21
6 Berkas
8 Terselenggaranya
proses manajemen
kinerja yang efektif dan
efisien
Nilai Kinerja Anggaran BNN 86 -
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Perjanjian kinerja BNNK Langkat tahun 2017 menetapkan 8 (delapan)
Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Dari 10 (sepuluh) indikator tersebut dapat
disimpulkan:
1. 2 (dua) indikator melebihi target yang ditetapkan;
2. 6 (enam) indikator sesuai target yang ditetapkan;
3. 2 (dua) indikator di bawah target yang ditetapkan.
Di samping kegiatan yang bersumber dari dana DIPA, BNN Kabupaten Langkat juga
melaksanakan berbagai kegiatan pendukung yang melibatkan partisipasi masyarakat
sehingga terlaksana kegiatan-kegiatan tambahan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi BNNK Langkat tanpa menggunakan dana DIPA yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Realisasi hasil capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai
implementasi sasaran dan ukuran keberhasilan capaian terget sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Persentase masyarakat yang terpapar
Informasi P4GN
5% 8,70% 174%
2 Jumlah Institusi/ lembaga yang responsif
terhadap kebijakan pembangunan
berwawasan anti narkoba
3 Institusi/
Lembaga
3 Institusi/
Lembaga
100%
3 Jumlah institusi/ lingkungan yang turut
berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan
Anti Narkoba
4 Instansi/
Lingkungan
4 Instansi/
Lingkungan
100%
4 Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba
yang diintervensi Program Pemberdayaan
Alternatif
1
Kawasan/
Wilayah
1 Kawasan/
Wilayah
100%
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 11
Rawan
5 Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi
pemerintah yang operasional
2 Fasilitas 2 Fasilitas 100%
6 Persentase penyerapan pembiayaan layanan
rehabilitasi penyalah guna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu narkotika
pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah
100% 28,54% 28,54%
7 Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen
masyarakat yang operasional
1 Fasilitas 1 Fasilitas 100%
8 Persentase penyerapan pembiayaan layanan
rehabilitasi penyalah guna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu narkotika
pada fasilitas rehabilitasi komponen
masyarakat
100% 33,3% 33,3%
9 Jumlah berkas perkara tindak pidana
narkotika yang P-21
6 Berkas 6 Berkas 100%
10 Nilai Kinerja Anggaran BNN 86 86,18 100,21%
Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah diraih Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam kurun waktu tahun 2017, perlu
dilakukan evaluasi dengan cara analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja
tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian,
perbandingan antara target dan realisasi kinerja, penyebab keberhasilan/ kegagalan
(peningkatan/ penurunan) kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan,
analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/ kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja yang
disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian Kinerja Tahun 2017
merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini
merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya.
Adapun hasil pencapaian kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017
dengan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
Sasaran: Meningkatnya Penyebarluasan Informasi
P4GN 1.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 12
Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi P4GN
5% 8,7% 174%
Yang dimaksud dengan “Masyarakat yang terpapar informasi P4GN” adalah
masyarakat yang secara langsung telah menerima informasi P4GN baik itu melalui
media elektronik maupun non elektronik. Sedangkan Informasi P4GN (diseminfo)
adalah segala informasi mengenai edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan
promosi hidup sehat anti penyalahgunaan narkoba. Satuan “Informasi” yang
dimaksud adalah jumlah kegiatan atau paket kegiatan diseminasi informasi (output)
yang telah dilaksanakan.
Untuk menghitung capaian kinerja, dilaksanakan pengukuran melalui tiga
tahap sebagai berikut:
1. Tahap Pengukuran Output (Jumlah Informasi).
Selama tahun 2017, jumlah informasi P4GN yang disampaikan melalui media
elektronik maupun non elektronik oleh BNN Kabupaten Langkat berjumlah 33
informasi, dengan detil sebagai berikut:
No. Jenis Media Tanggal Lokasi
1. Media Konvensional
(Tatap Muka)
07 Maret 2017 SMA N 1 Secanggang Kec.Secanggang Kab.Langkat
2. Media Konvensional
(Tatap Muka)
09 Maret 2017 SMP N 1 Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat
3. Media Konvensional
(Tatap Muka)
15 Maret 2017 SMP N 4 Stabat Kec.Stabat Kab.Langkat
4. Media Konvensional
(Tatap Muka)
22 Maret 2017 Kantor Camat Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat
5. Media Konvensional
(Tatap Muka)
29 Maret 2017 Kantor Lurah Brandan Timur Kec.Babalan Kab.Langkat
6. Media Konvensional
(Tatap Muka)
30 Maret 2017 Kantor Desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab.Langkat
7. Media Konvensional
(Tatap Muka)
03 April 2017 Kantor Desa Teluk Meku
Kec.Babalan, Kab.Langkat
8. Media Konvensional 07 April 2017 Kantor Camat Sei Bingai
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 13
(Tatap Muka) Kec.Sei Bingai, Kab.Langkat
9. Media Konvensional
(Tatap Muka)
13 April 2017 Kantor Desa Paya Bengkuang
Kec.Gebang, Kab.Langkat
10. Media Konvensional
(Tatap Muka)
26 April 2017 Kantor Desa namo Sialang
Kec.Batang Serangan, Kab.Langkat
11. Media Konvensional
(Tatap Muka)
03 Mei 2017 PT.Gergas Utama
Kec. Wampu, Kab.Langkat
12. Media Konvensional (Tatap Muka)
05 Mei 2017 PT.Amal Tani Kec. Sirapit, Kab. Langkat
13. Media Konvensional
(Tatap Muka)
09 Mei 2017 PT. Buana Estate
Kec. Secanggang, Kab. Langkat
14. Media Konvensional
(Tatap Muka)
10 Mei 2017 PT. Kembang Gula Seribu Satu
Kec. Stabat, Kab. Langkat
15. Media Penyiaran (Iklan Radio) 01 Juni – 30 Juni 2017
Radio Swara Langkat
16. Media Penyiaran (Iklan Radio) 01 Juni - 30 Juni 2017
Radio Anggraini Kalamaira (AK)
17. Media Penyiaran (Iklan Radio) 01 Juni – 30 Juni 2017
Radio Pesona Cipta Swara (RPC)
18. Media Penyiaran (Talkshow Radio)
5, 8, 12, 15, 19, dan 21 Juni 2017
Radio Swara Langkat
19. Media Cetak Luar Ruang (Baliho)
24 Juni 2017 Lapangan Alun-alun T. Amir Hamzah, Stabat
20. Kampanye Stop Narkoba (HANI 2017)
13 Juli 2017 Kantor BNN kabupaten Langkat
Jl.Proklamasi No.52 Stabat
21. Media Cetak Luar Ruang (Baliho)
10 Oktober 2017 Jl. Lintas Medan – Banda Aceh (Kelurahan Perdamaian Stabat)
2. Tahap Pengukuran Sebaran Informasi (Jumlah orang yang mendapatkan
informasi/ terpapar informasi), yang dilaksanakan pada media sebagai berikut:
a. Media Konvensional. Jumlah sebaran informasi mengacu pada jumlah orang/
peserta yang mengikuti kegiatan tatap muka (penyuluhan/ sosialisasi).
No. Kelompok Sasaran Tanggal Jumlah Peserta
1. Lingkungan Pendidikan (Pelajar SMAN 1 Secanggang)
07 Maret 2017 60 Orang
2. Lingkungan Pendidikan (Pelajar SMPN 1 Tanjung Pura)
09 Maret 2017 60 Orang
3. Lingkungan Pendidikan (Pelajar SMPN 4 Stabat)
15 Maret 2017 60 Orang
4. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Kel.Pekan Tanjung Pura)
22 Maret 2017 50 Orang
5. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Kel.Brandan Timur Baru)
29 Maret 2017 50 Orang
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 14
6. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Desa Padang Cermin)
30 Maret 2017 54 Orang
7. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Desa Teluk Meku)
03 April 2017 50 Orang
8. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Se-Kecamatan Sei Bingai)
07 April 2017 50 Orang
9. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Desa Paya Bengkuang)
13 April 2017 50 Orang
10. Lingkungan Masyarakat (Masyarakat Desa Namo Sialang)
26 April 2017 50 Orang
11. Institusi Swasta (Pekerja PT. Gergas Utama)
03 Mei 2017 60 Orang
12. Institusi Swasta (Pekerja PT.Amal Tani)
05 Mei 2017 60 Orang
13. Institusi Swasta (Pekerja PT.Buana Estate)
09 Mei 2017 60 Orang
14. Institusi Swasta (Pekerja PT. Kembang Gula Seribu Satu)
10 Mei 2017 60 Orang
20. Lingkungan Masyarakat
(Relawan Anti Narkoba - HANI 2017)
13 Juli 2017
200 Orang
Jumlah Masyarakat yang Terpapar Informasi P4GN melalui Media Konvensional
974 Orang
b. Media Penyiaran. Jumlah sebaran informasi diasumsikan pada seberapa
banyak orang yang melihat atau mendengar pada saat iklan/ program P4GN
disiarkan di radio. Saat ini mayoritas media penyiaran di Indonesia
menggunakan data rating yang dikelola pihak ketiga, namun demikian ada juga
yang melakukan penghitungan sendiri dalam hal data rating untuk
mendapatkan data jumlah pendengar/ penonton.
No. Jenis Materi Nama Media Kelompok
Sasaran Tanggal Jumlah Pendengar
1. Talkshow P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Masyarakat
05 Juni 2017 ± 500 Orang
2. Talkshow P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Masyarakat
08 Juni 2017 ± 500 Orang
3. Talkshow P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Masyarakat
12 Juni 2017 ± 500 Orang
4. Talkshow P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Masyarakat
15 Juni 2017 ± 500 Orang
5. Talkshow P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Masyarakat
19 Juni 2017 ± 500 Orang
6. Talkshow P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Masyarakat
21 Juni 2017 ± 500 Orang
7. Iklan P4GN Radio Swara Langkat
Lingkungan Keluarga
01 Juni s.d. 30 Juni 2017
3 spot x 30 hari x 300 orang = 27.000
Orang
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 15
8. Iklan P4GN Radio Anggraini Kalamaira (AK)
Lingkungan Keluarga
01 Juni s.d. 30 Juni 2017
3 spot x 30 hari x 300 orang = 27.000
Orang
9. Iklan P4GN Radio Pesona Ciptaswara (RPC)
Lingkungan Keluarga
01 Juni s.d. 30 Juni 2017
3 spot x 30 hari x 300 orang = 27.000
Orang
Jumlah Masyarakat yang Terpapar Informasi P4GN melalui media elektronik ± 84.000 Orang
c. Media Cetak Luar Ruang. Jumlah sebaran informasi diasumsikan mengacu
pada jumlah orang yang melewati lokasi suatu titik di mana media cetak luar
ruang (spanduk dan baliho) dipasang. Untuk mengukur asumsi jumlah orang
yang melihat atau melewati titik media cetak luar ruang, secara sederhana
dilakukan survey volume kendaraan, dengan metode pengumpulan data PHV
(Peak Hour Volume), sesuai dengan SE/ 48/ IV/ DE/ PC.00/ 2017/ BNN tentang
Mekanisme Penghitungan Sebaran Informasi dan Pelaporan.
No. Jenis Media Kelompok Sasaran Tanggal Jumlah Orang yang
Melihat
1. Baliho Pra HANI & Ucapan Selamat Idul Fitri
Lingkungan Masyarakat
24 Juni 2017 1.474 kendaraan
2. Baliho Himbauan Anti Narkoba di Jl. Lintas Medan Banda Aceh
Lingungan Masyarakat
10 Oktober 2017 1.762 kendaraan
Jumlah Masyarakat yang Terpapar Informasi P4GN melalui media elektronik ± 3.236 kendaraan
Dari keseluruhan data tersebut di atas, jumlah total masyarakat Kabupaten
Langkat yang terpapar informasi P4GN baik itu melalui media konevsional (tatap
muka/ sosialisasi/ penyuluhan), media penyiaran, dan media cetak luar ruang
adalah 88.210 Orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten
Langkat yang sebesar 1.013.385 Orang (Berdasarkan Data BPS Kabupaten
Langkat) maka persentase masyarakat Kabupaten Langkat yang terpapar
informasi P4GN adalah sebesar 5,2%.
3. Pengukuran Tingkat Pemahaman, Efektivitas KIE dan Media Diseminasi.
88.210 1.013.385
× 100% = 8,7%
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 16
Media yang digunakan sebagai alat ukur efektivitas informasi adalah kuesioner
survey yang telah disebar kepada 40 orang peserta kegiatan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN.
No Segmen Pengukuran Efektivitas Kegiatan Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
Capaian (%)
Capaian Likert Skala 7
Kriteria
1 Kegiatan tatap muka (sosialisasi/talkshow/insert konten) menurut saya
111,3% 7,8 (Sangat Menarik)
2 Suasana kegiatan tatap muka (sosilisasi/talkshow/insert konten)
88,8% 6,2 (Sangat Nyaman)
3 Kegiatan tatap muka ini membuat saya bersemangat ikutinya hingga akhir acara
92,0% 6,4 (Sangat Setuju)
4 Sikap pengisi acara (narasumber/praktisi) 97,3% 6,8 (Sangat Ramah)
5 Interaksi pengisi acara(narasumber/praktisi) dengan para peserta
87,1% 6,1 (Sangat Interaktif)
6 Kredibilitas narasumber/praktisi yang dihadirkan untuk menyampaikan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba
85,3% 6,0 (Kredibel)
7 Materi yang disampaikan oleh narasumber penting untuk saya ketahui
93,8% 6,6 (Sangat Setuju)
8 Pemahaman saya mengenai inti informasi yang disampaikan oleh narasumber pada acara ini
92,0% 6,4 (Sangat Paham)
9 Saya melihat iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di televisi (lokal/nasional)
87,1% 6,1 (Sangat Sering)
10 Setelah melihat iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di televisi, saya berniat turut aktif mengajak teman/saudara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba
88,8% 6,2 (Sangat Setuju)
11 Saya mendengarkan iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di radio (lokal/nasional)
84,8% 5,9 (Sering)
12 Setelah mendengarkan iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di radio, saya berniat turut aktif mengajak teman/saudara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba
91,1% 6,4 (Sangat Setuju)
13 Saya memahami isi pesan iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di media cetak (surat kabar/majalah)
86,2% 6,0 (Sangat Sering)
14 Setelah membaca iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di media cetak, saya berniat turut aktif mengajak teman/saudara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba
92,9% 6,5 (Sangat Setuju)
15 Saya melihat iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di media online (website/instagram/twitter/facebook/youtube).
84,8% 5,9 (Sering)
16 Setelah melihat iklan bahaya penyalahgunaan narkoba di media online (website/instagram/twitter/facebook/youtube) saya berniat turut aktif mengajak teman/saudara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba
93,8% 6,6 (Sangat Berminat)
17 Penilaian anda terhadap souvenir/merchandise yang pernah anda dapatkan dari BNN, BNNP atau BNNK.
92,9% 6,5 (Sangat Menarik)
18 Saya tahu bahwa ganja, shabu, ekstasi, heroin, dan kokain merupakan jenis - jenis narkotika
94,2% 6,6 (Sangat Tahu)
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 17
19 Saya mengetahui bahwa narkotika adalah jenis zat/obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan
90,6% 6,3 (Sangat Tahu)
20 Orang yang menyalahgunakan narkoba akan berdampak kepada kesehatan
96,0% 6,7 (Sangat Setuju)
21 Lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba
96,0% 6,7 (Sangat Setuju)
22 Tidak mudah terpengaruh oleh teman merupakan salah satu cara menghindari penyalahgunaan narkoba
91,5% 6,4 (Sangat Setuju)
23 Penyimpangan perilaku dan gangguan mental merupakan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba
95,1% 6,7 (Sangat Setuju)
24 Terhadap teman/saudara yang melakukan penyalahgunaan narkoba, saya tidak mengucilkan, tetapi justru mengajak untuk segera direhabilitasi
93,8% 6,6 (Sangat Setuju)
Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah tingginya antusiasme
masyarakat Langkat terhadap kegiatan diseminasi informasi tentang bahaya narkoba
yang tercermin dari banyaknya permintaan masyarakat kepada BNNK Langkat untuk
menjadi pembicara atau narasumber dalam berbagai kegiatan yang digagas oleh
masyarakat. Tercatat ada lebih dari 60 (enam puluh) kegiatan diseminasi informasi
P4GN NON DIPA yang diprakarsai dan didanai secara mandiri oleh masyarakat.
Dapat dikatakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat Langkat terhadap ancaman
bahaya narkoba semakin meningkat.
Adapun beberapa faktor penghambat bagi capaian ini adalah keterbatasan
personel Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten
Langkat, sementara permintaan penyuluhan dari masyarakat (NON DIPA) sangat
banyak. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu bumerang yang dapat
memperlambat capaian kinerja DIPA BNNK Langkat karena fokus kerja seksi jadi
terpecah. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurangnya pelatihan bagi
personel Seksi terutama penyuluh, serta kurangnya sarana dan prasarana yang
mendukung pelaksanaan diseminasi informasi seperti “Display Narkoba” serta media
visualisasi lain yang dapat membantu menarik minat dan meningkatkan pemahaman
peserta sosialisasi.
Salah satu indikator keberhasilan diseminasi informasi P4GN adalah tingkat
efektivitas informasi P4GN yang disampaikan. Pada tahun 2017, belum seluruh
kegiatan diseminasi informasi melaksanakan pengukuran efektivitas informasi baik itu
melalui pre-test, post-test, maupun kuesioner. Demi terlaksananya kegiatan
diseminasi informasi yang terarah, kredibel, dan dapat diukur maka kedepannya
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 18
diharapkan seluruh kegiatan diseminasi informasi terutama melalui sosialisasi/
penyuluhan dapat melaksanakan pengukuran efektivitas informasi. Lebih lanjut, data
hasil pengukuran efektivitas informasi tersebut dapat turut disampaikan ke dalam
setiap laporan kegiatan diseminasi informasi.
Hasil capaian tahun 2017 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-
tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan nomenklatur indikator dalam perjanjian
kinerja.
Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Jumlah Institusi/ Lembaga yang Responsif terhadap Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba
3 Institusi/
Lembaga
3 Institusi/
Lembaga
100%
Definisi operasional dari indikator kinerja tersebut adalah kelompok
masyarakat dan institusi pendidikan yang mengintegrasikan sumber daya yang
dimilikinya dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Adapun metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui hasil capaian
indikator tersebut adalah melalui monitoring dan evaluasi dengan kriteria penilaian
yang meliputi aspek dukungan, tindak lanjut (kesinambungan), penerapan di
masyarakat, serta kemajuan (inovasi) dari pihak-pihak yang telah diadvokasi.
Institusi/ Lembaga di Kabupaten Langkat yang responsif terhadap kebijakan
pembangunan berwawasan anti narkoba di tahun 2017 berjumlah 3 (tiga) lembaga.
Rekapitulasi institusi/ lembaga yang responsif tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut:
Sasaran: Meningkatnya Kebijakan Institusi/ Lembaga yang Responsif dalam Penanganan Permasalahan Narkoba 2.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 19
TABEL JUMLAH INSTITUSI LEMBAGA YANG RESPONSIF TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN ANTI NARKOBA
No. Institusi/Lembaga
yang Telah Diadvokasi
Kebijakan yang Terbentuk Ringkasan Kebijakan Tindak Lanjut Kebijakan Relawan
yang Terbentuk
1 Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
Rencana Aksi Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Anti
Narkoba pada Lingkungan Masyarakat di Desa Pematang
Tengah Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Tahun 2017
Kesepakatan Bersama Kepala BNNK Langkat dengan Desa
Pematang Tengah, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat
1. Pembinaan dan Pelatihan Kepada Kelompok Pemuda dan Masyarakat.
2. Pembinaan Kepemudaan dengan kegiatan yang positif.
3. Berperan serta setiap kegiatan pada hari besar di desa.
4. Membuat Ucapan Selamat Datang di Desa bersih narkoba dalam bentuk spanduk/ baliho.
5. Mencegah masuknya bandar dan pengedar dari luar desa dan menginformasikannya kepada pihak BNN Kab.Langkat
Pada kegiatan supervisi yang dilaksanakan pd tanggal 27 September 2017, didapat informasi bahwa Desa Pematang Tengah telah membentuk Relawan Anti Narkoba (RAN) dan mendirikan Posko Relawan Anti Narkoba. Selain itu, secara mandiri pihak Desa juga telah membuat spanduk dan brosur berisi himbauan anti narkoba.
168 orang
2 Desa Namo Sialang Rencana Aksi Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Anti
Narkoba pada Lingkungan Masyarakat di Desa Namo
Sialang, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat Tahun 2017
Kesepakatan Bersama Kepala BNNK Langkat dengan Desa Namo SIalang, Kec. Batang
Serangan, Kab. Langkat
1. Memberikan Penyuluhan Anti Narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat, pada setiap rumah ibadah, lingkungan pendidikan, lingkungan wisata dan organisasi kemasyarakatan.
2. Membuat Spanduk/ brosur/ baliho himbauan anti narkoba di setiap dusun di Desa Namo Sialang.
3. Setiap warga dari luar desa yang datang diwajibkan lapor kepada kepala dusun setempat.
Dalam kegiatan supervisi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Sept. 2017, diketahui bahwa Desa Namo Sialang telah melaksanakan:
1. Menyusun draft Peraturan Desa Namo Sialang menjadi Desa Anti Narkoba
2. Penyuluhan pada rumah ibadah seperti Masyarakat di Dusun Titi Mangga, Peserta Maulid Nabi SAW, dan Masyarakat di Dusun Kwala Unggas.
3. Pihak Desa menjanjikan reward
124 orang
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 20
4. Melakukan test urine terhadap perangkat desa, relawan anti narkoba dan organisasi kemasyarakatan setiap 6 bulan sekali.
sebesar Rp.500.000,- bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang bandar/ pengedar narkoba di kampung mereka.
4. Relawan Anti Narkoba Desa Namo Sialang bekerja sama dengan Polsek Padang Tualang menggadakan Penggerebekan di Dusun Cinta Raja
5. Secara mandiri Desa telah membuat spanduk dan brosur himbauan anti narkoba
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
1. Rencana Aksi Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba pada Institusi Dinas Pendidikan Kab. Langkat Nomor: 421/0305/II/2017
2. Kesepakatan Bersama Antara BNNK Langkat Dengan Dinas Pendidikan Kab.Langkat tentang Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada Institusi Pendidikan
3. Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Binjai Nomor: 178/105.3/SMP.16/KP/2017 tentang Pengangkatan Satgas Anti Narkoba di Lingkungan SMP Negeri 1 Binjai Kabupaten Langkat
1. Berkoordinasi dengan BNN Kab.Langkat untuk melaksanakan razia terhadap siswa secara periodik.
2. Bekerja sama dengan BNN Kab. Langkat untuk mengadakan penyuluhan bahaya narkoba secara periodik.
3. Membuat spanduk/brosur himbauan anti narkoba di sekolah masing-masing.
4. Setiap guru yang memulai jam pelajaran pertama menyampaikan pesan singkat anti narkoba.
Melalui kegiatan supervisi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017, didapat informasi sebagai berikut:
1. Setiap guru yang memulai pelajaran pertama menyampaikan pesan singkat anti narkoba
2. Pihak sekolah secara mandiri telah membuat spanduk tentang bahaya narkoba dan rokok
3. SMPN 1 Binjai membentuk satgas anti narkoba
28 orang dari SMPN
1 Binjai;
216 orang dari SMPN
1 Secanggang
23 orang dari SMPN
3 Hinai
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 21
Faktor yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah antusiasme dan
respon positif dari peserta advokasi hingga terbentuk komitmen terhadap
pelaksanaan program P4GN dan kegiatan yang mendorong tersedianya kebijakan
yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan advokasi ini juga
dapat terlaksana dengan baik karena didukung dengan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat No. 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif Lainnya. Kebijakan lainnya yang turut mendukung adalah adanya Keputusan
Bupati Langkat Nomor: 200.05-02/K/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN) Kabupaten Langkat.
Sementara itu, yang menjadi tantangan ke depan adalah konsistensi dari
pengambil kebijakan untuk melaksanakan kebijakan P4GN tersebut. Perlu dijalin
komunikasi berkesinambungan antara BNNK Langkat dengan pihak instansi atau
lembaga yang telah diadvokasi untuk terus mengawal penerapan kebijakan di
lingkungan masing-masing.
Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Jumlah Instansi/ Lingkungan yang Turut Berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba
4 Instansi/
Lingkungan
4 Instansi/
Lingkungan
100%
Institusi yang turut serta/ berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti
Narkoba adalah institusi/ lembaga (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota),
lingkungan kerja (badan usaha kelas menengah dan besar), lembaga pendidikan
(lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal tingkat dasar, menengah, dan
Sasaran: Terselenggaranya Penguatan Kapasitas pada Instansi dan Lingkungan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Narkoba 3.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 22
tinggi), dan lingkungan masyarakat (lingkungan masyarakat tingkat kelurahan/ desa)
yang secara aktif menyelenggarakan program P4GN melalui penyediaan layanan
informasi P4GN, penyelenggaraan sosialisasi bahaya narkoba, atau pembinaan
penggiat anti narkoba, kemitraan, dan dukungan finansial.
Metode pengukuran yang digunakan untuk menghitung capaian indikator
kinerja adalah dengan mengukur output (jumlah program pemberdayaan). Output
Program Pemberdayaan Anti Narkoba terdiri dari 4 target suboutput yaitu Program
Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, di Dunia Usaha/
Swasta, di Lingkungan Masyarakat, dan di Lingkungan Pendidikan. Setelah mengikuti
serangkaian Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba bersama BNN
Kabupaten Langkat pada Tahun 2017, instansi/ lingkungan yang berpartisipasi dalam
program pemberdayaan anti narkoba berjumlah 8 instansi/ lingkungan (dari 4
suboutput). Pelaksanaan program pemberdayaan anti narkoba dapat dilihat pada
tabel berikut:
No Instansi/ Lembaga
Kegiatan Waktu dan
Tempat Topik dan Pemateri Sasaran
Jumlah Peserta
1. Dinas Sosial Kabupaten
Langkat
Diseminasi Informasi P4GN pada lingkungan
pendidikan bekerja sama dengan BNNK
Langkat
8 Februari 2017, SMPN
1 Padang Tualang
Remaja dan Narkoba (Sri Wahyuni, S.Pd.)
Lingkungan Pendidikan
100 Orang
9 Februari 2017, SMPN
3 Babalan
Penyalahgunaan Narkoba di
Lingkungan Sekolah
(H. Warno, S.Pd.)
Lingkungan Pendidikan
50 Orang
10 Februari 2017, SMPN
3 Kuala
Mengapa Remaja Menyalahgunakan
Narkoba
(Rusmiati)
Lingkungan Pendidikan
130 Orang
13 Februari 2017, SMPN
1 Hinai
Dampak Narkoba bagi Pelajar & Cara Mencegah Apabila Ada Tawaran dari
Teman Sebaya
(dr. Nurfitri Amalia)
Lingkungan Pendidikan
100 Orang
2. Badan Kesbangpol Kabupaten
Langkat
Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Satgas P4GN Kab.Langkat
06 Maret 2017,
Kantor Kesbangpol Kab.Langkat
Menyatukan Persepsi dalam
penyusunan Rencana Aksi Satgas
P4GN
(Dr.H.Ahmad Zaini,S.H., M.H.)
Institusi Pemerintah
40 Orang
Diseminasi Informasi 18 April 2017, Bahaya Narkoba dan Pelajar 100
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 23
dan Tes Urine Aula Akper Pemda Langkat
Upaya Pencegahannya
(H. Warno, S.Pd.)
Orang
20 April 2017, Taman Mini
Wisata Langkat
Bahaya Narkoba dan Upaya
Pencegahannya
(H. Warno, S.Pd.)
Pelajar 100 Orang
21 April 2017, Gedung PWP
Pertamina Brandan
Bahaya Narkoba dan Upaya
Pencegahannya
(H. Warno, S.Pd.)
Pelajar 100 Orang
3 Dinas Kesehatan Kabupaten
Langkat
Razia dan Tes Urine (Sebagai anggota
Satgas P4GN, Dinas Kesehatan
Kab.Langkat menyediakan alat tes urine untuk kegiatan
razia yang dilaksanakan oleh
satgas)
9 April 2017, Karaoke AKR
Hotel Besitang
- Lingkungan Masyarakat
40 Orang
4 Desa Namo Sialang, Kec.
Batang Serangan
Relawan Anti Narkoba Desa Namo
Sialang secara mandiri
melaksanakan kampanye anti
narkoba melalui media cetak dalam bentuk “Kalender
Anti Narkoba”
4 Januari 2017
- Lingkungan Masyarakat
-
Diseminasi informasi melalui pengadaan
spanduk Anti Narkoba secara swadaya yang
dipasang di titik-titik strategis Desa
11 Oktober 2017
- Lingkungan Masyarakat
-
5 SMPN 3 Hinai
Diseminasi Informasi P4GN melalui poster
dengan menggunakan dana
mandiri.
Membentuk Relawan Anti Narkoba
beranggotakan 20 orang
3 Oktober 2017
- Lingkungan Pendidikan
-
6 SMPN 1 Secanggang
Diseminasi Informasi P4GN melalui poster dan spanduk dengan menggunakan dana
26 September
2017
- Lingkungan Pendidikan
-
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 24
mandiri.
Membentuk Relawan Anti Narkoba
beranggotakan 72 orang
7 SMPN 1 Binjai
Diseminasi Informasi P4GN melalui poster dan spanduk dengan menggunakan dana
mandiri
Membentuk Relawan Anti Narkoba
beranggotakan 28 orang
29 November 2017
- Lingkungan Pendidikan
-
8 PT Bahruny Diseminasi Informasi P4GN melalui penyuluhaan
pengadaan spanduk himbauan anti
narkoba
13 Desember 2017
Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba di Lingkungan
Perusahaa dan Dampak Buruk
penyalahgunaan Narkoba (Kepala Tata Usaha PT.
Bahruny)
Lingkungan Kerja/ Swasta
75 Orang
Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah adanya Satgas Pemberantasan,
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Langkat
yang dibentuk melalui Keputusan Bupati Langkat Nomor: 200.05-02/K/2017. Dengan
adanya satgas tersebut maka beberapa anggotanya yang termasuk dalam SKPD
Kab. Langkat aktif melaksanakan berbagai kegiatan P4GN. Meskipun demikian,
karena anggota satgas berasal dari beberapa instansi/ lembaga maka kadangkala
sulit menemukan waktu yang pas untuk berkumpul dan membahas serius
pelaksanaan tugas pokok masing-masing fungsi dalam satgas. Harus ada
sekelompok fungsi yang benar-benar aktif sehingga mau bekerja lebih keras dan
menggerakkan anggota satgas yang lain.
Sasaran: Terselenggaranya Pembinaan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba yang Berkelanjutan 4.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 25
Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Jumlah Kawasan/ Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif
1 Kawasan/ Wilayah Rawan
1 Kawasan/ Wilayah Rawan
100%
Yang dimaksud dengan kawasan/ wilayah rawan narkoba adalah kawasan
yang teridentifikasi sebagai wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif dengan mengoptimalkan
seluruh dumber daya lintas sektor dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat
kawasan rawan
Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan meghitung capaian
output (jumlah pemberdayaan). Pada tahun 2017, kawasan/ lingkungan rawan yang
berpartisipasi dalam program pmberdayaan anti narkoba berjumlah 1 kawasan/
lingkungan yaitu Desa Namo Sialang. Data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemberdayaan alternatif dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Kawasan Wilayah Rawan
Kegiatan Waktu dan Tempat
Topik dan Pemateri Sasaran Jumlah Peserta
1. Desa Namo Sialang
Pelatihan Lifeskill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba
8 – 9 Agustus 2017, di Gedung Kwarcab Langkat
Pembekalan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H. selaku Kepala BNNK Langkat)
Pelatihan Sablon (H.R. Chandra Wulan, BA dan Ika Arama Yanti selaku praktisi sablon)
Mantan pecandu dan kelompok rentan narkoba Desa Namo SIalang
10
Wilayah rawan yang menjadi target sasaran kegiatan pemberdayaan alternatif
adalah Desa Namo Sialang yang notabene adalah salah satu desa dengan
antusiasme tinggi dalam mendukung BNN untuk menciptakan lingkungan bersih
narkoba. Perangkat desa dengan mandiri telah berinisiatif membentuk Relawan Anti
Narkoba bahkan sebelum BNNK Langkat datang untuk melaksanakan kegiatan di
sana. Hal tersebut sangat membantu keberhasilan capaian kinerja ini. Di samping itu,
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 26
lokasi desa yang terbilang jauh, memakan waktu kurang-lebih 3 jam dari Kantor
BNNK Langkat, sedikit-banyak menghambat proses koordinasi pihak BNN dan desa.
Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi sebelum dans etelah kegiatan lebih
banyak dilakukan melalui telepon.
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut di atas, digunakan 2
(dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah yang Operasional
2 Fasilitas
2 Fasilitas 100%
2.
Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah
100% 28,54% 28,54%
1. Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat yang Operasional.
Pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, pengertian Fasilitas
Rehabilitasi Milik Instansi Pemerintah yang Operasional adalah fasilitas milik instansi
pemerintah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum/ Daerah, Rumah Sakit Jiwa,
Puskesmas, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Klinik yang
menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahguaan dan pecandu
narkoba.
Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan ini dilakukan dengan
menghitung capaian output (jumlah fasilitas). Pada Tahun 2017, fasilitas rehabilitasi
milik instansi pemerintah yang operasional berjumlah 2 fasilitas, yaitu RSU Tanjung
Pura dan Klinik Pratama BNNK Langkat. Untuk Puskesmas Tanjung Langkat masih
belum dapat dikategorikan “sudah operasional” karena sampai akhir tahun 2017
masih belum mampu melaksanakan layanan rehabilitasi. Detil lembaga rehabilitasi
milik instansi pemerintah yang operasional dapat dilihat pada tabel berikut:
Sasaran: Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang Memadai 5.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 27
No Nama Lembaga
Alamat Jenis Layanan
Penanggung Jawab
Program
No telp & Email Jumlah Pasien di
Tahun 2017
1 RSU. Tanjung Pura
Jl. Khairil Anwar No. 11 Tanjung Pura Kab.Langkat
Rawat Jalan Medis (sudah operasional, belum BLUD)
dr.Duma Melva
Ratnawati, M.Ked., Sp.Kj.
061.8960241 rsud.tanjungpura
@yahoo.co.id
8 orang (tapi tidak
dilengkapi dengan data
claim layanan
rehabilitasi karena
belum BLUD)
2 Puskesmas Tanjung Langkat
Jl. Merdeka No.66, Desa Tanjung Langkat, Kec. Salapian
Rawat Jalan Medis (belum
operasional)
dr. Derma Wati Bangun
08126359135 Belum Ada
3 Klinik Pratama BNNK Langkat
Jl. Proklamasi No.52, Stabat, Kab. Langkat
Rawat Jalan Medis
AKBP. Dr. H. Ahmad Zaini,
S.H., M.H.
082172244488 15
2. Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalah Guna,
Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika pada Fasilitas Rehabilitasi
Instansi Pemerintah.
Pada indikator kinerja kedua, pengertian pembiayaan layanan rehabilitasi
penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika adalah salah satu
bentuk dukungan biaya rehabilitasi narkotika yang diberikan melalui sistem claim
biaya perawatan/ rehabilitasi dari pihak rumah sakit umum/ daerah, rumah sakit jiwa,
puskesmas, lembaga pendidikan, lembaga pemasyarakatan, dan klinik yang
menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu
narkoba.
Pengukuran dilakukan melalui penghitungan persentase penyerapan
anggaran pembiayaan layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi instansi
pemerintah. Sampai dengan akhir Desember 2017, penyerapan pembiayaan layanan
rehabilitasi milik instansi pemerintah adalah Rp. 21.050.000,- atau sebesar 28,54%.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 28
Rekapitulasi penyerapan dan data pasien dapat dilihat pada tabel berikut:
No Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin / Pekerjaan
Alamat Nama Lembaga
Rehabilitasi
Tgl Masuk & Tgl Selesai
Jumlah Klaim
(Rp)
1. Suparno 22-09-1981
Laki-Laki/ Petani
Dusun I Kramat Jaya Kec. Sei
Lepan
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
2. Sri Rahayu 19-09-1980
Perempuan/ Wiraswasta
Lingkungan Pematang Panjang
Brandan Barat
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
3. Sarwedi 27-01-1993
Laki-Laki/ Penganggur
an
Lingkungan Kampung
Lalang Besitang
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
4. Riki Ardiansyah
16-09-1997
Laki-Laki/ Wiraswasta
Lingkungan Pematang Panjang
Perumnas Brandan Barat
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
5. Muhammad Rudy
28-06-1992
Laki-Laki/ Wiraswasta
Jl.Metal N.111 LK XVIII Tanjung
Klinik Pratama
05-01-2017 s.d 05-04-
800.000
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 29
Erwandi Mulia Medan Deli
BNNK Langkat 2017
6. Muhammad Syarif
07-06-1975
Laki-Laki/ Petani
Dusun I Kramat Jaya Sei Lepan
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
7. Juli Kadepi 24-07-1996
Perempuan/ Penganggur
an
Dusun Perumnas
Tanjung Putus Padang Tualang
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
8. Armansyah 07-03-1985
Laki-Laki/ Wiraswasta
Jl. T.Amir Hamzah Dusun
IV Sambirejo
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
9. Andika Suhaimi
21-05-1992
Laki-Laki/ Wiraswasta
Dusun VI Maju Bersama Kwala
Air Hitam Selesai
Klinik Pratama
BNNK Langkat
05-01-2017 s.d 05-04-
2017
800.000
10. Bobby Ramanda
08-06-1993
Laki-Laki/ Wiraswasta
Dusun VI Tanjung Mulia
Hinai
Klinik Pratama
BNNK Langkat
19-01-2017 s.d 18-05-
2017
800.000
11. Fitri Yani 28-09-1982
Perempuan/ Penganggur
an
Dusun V Suka Jadi
Klinik Pratama
BNNK Langkat
26-01-2017 s.d 06-04-
2017
800.000
12. Aisyiyah 23-10-1982
Perempuan/ Wiraswasta
Jl.Husni Thamrin no.54 LK.II Binjai
Kota
Klinik Pratama
BNNK Langkat
08-03-2017 (tidak selesai)
700.000
13. Juanda 02-07-1993
Laki-Laki/ Wiraswasta
Jl. Dusun VII Air Hitam
Kec.Gebang Kab. Langkat
Klinik Pratama
BNNK Langkat
10-04-2017 s.d 19-06-
2017
800.000
14. Dedek Kristiawan
01-01-1987
Laki-Laki/ Penganggur
an
Jl. Lingk.X Purwosari Kec.Stabat
Klinik Pratama
BNNK Langkat
19-04-2017 s.d 06-06-
2017
800.000
15. Eri Lesmana
29-05-1976
Laki-Laki/ Wiraswasta
Jl.Brantas Desa Bukit Jengkol
Kec.Pangkalan Susu
Klinik Pratama
BNNK Langkat
18-05-2017 s.d 21-06-
2017
800.000
Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyerapan Pembiayaan
Layanan Rehabilitasi Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu
Narkotika pada Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah sangat kecil karena dari tiga
lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang mendapatkan dukungan layanan
rehabilitasi, baru satu yang dapat mencapai target output, yaitu Kinik Pratama BNNK
Langkat. Sementara dua lembaga yang lain, yaitu RSU Tanjung Pura dan Puskesmas
Tanjung Langkat belum dapat melakukan klaim pembiayaan rehabilitasi. Untuk RSU
Tanjung Pura, faktor penghambat capaian indikator ini adalah karena RS yang
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 30
bersangkutan masih sedang dalam proses untuk menjadi BLUD (Badan Layanan
Umum Daerah) sehingga belum memungkinkan untuk melakukan klaim layanan
rehabilitasi pada tahun 2017. Sedangkan masalah Puskesmas Tanjung Lagkat
terletak pada terbatasnya fasilitas dan SDM untuk melaksanakan rehabilitasi.
Salah satu cara untuk mencegah supaya masalah yang muncul di tahun 2017
tidak terulang lagi di tahun depan adalah dengan meningkatkan proses monitoring
dan evaluasi kegiatan sehingga masalah-masalah yang muncul terkait penyerapan
anggaran dan realisasi output serta capaian indikator kinerja dapat dideteksi sedini
mungkin dan segera dicari jalan keluarnya sebelum terlambat.
Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan tersebut di atas, digunakan 2
(dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat yang Operasional
1 Fasilitas
1 Fasilitas 100%
2.
Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat
100% 33,3% 33,3%
1. Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat yang Operasional.
Pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, pengertian Fasilitas
Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat yang Operasional adalah fasilitas milik
komponen masyarakat yang terdiri dari Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta, dan
Lembaga Rehabilitasi Sosial yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi
korban penyalahggunaan dan pecandu narkoba.
Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan ini dilakukan dengan mengukur
output (jumlah fasilitas). Pada tahun 2017, fasilitas rehabilitasi milik komponen
Sasaran: Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai 6.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 31
masyarakat yang operasional berjumlah 1 (satu) fasilitas, yaitu Rumah Sakit Delia
dengan data lembaga sebagai berikut:
Alamat : Jl. K.H. Dewantara No.24 Dusun V, Desa Sei Limbat,
Kec. Selesai, Kabupaten Langkat.
Jenis Layanan Rehabilitasi : Rawat Jalan Medis
Penanggung Jawab Program : dr. Harry Wahyudi
No. Telp. : 061-8826957
Email : [email protected]
2. Persentase Penyerapan Pembiayaan Layanan Rehabilitasi Penyalah Guna,
Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika pada Fasilitas Rehabilitasi
Komponen Masyarakat.
Pengertian pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu narkotika adalah dukungan biaya rehabilitasi narkotika
yang diberikan melalui sistem claim biaya rehabilitasi dari pihak Rumah Sakit Swasta,
Klinik Swasta, dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang menyelenggarakan fungsi
layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
Pengukuran dilakukan melalui penghitungan persentase penyerapan
anggaran output paket pembiayaan Layanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
Sampai dengan akhir Desember 2017, penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi
milik instansi pemerintah adalah Rp. 10.000.000,- atau sebesar 33,33%.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 32
Rekapitulasi penyerapan dan data pasien dapat dilihat pada tabel berikut:
No Nama Lengkap
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin / Pekerjaan
Alamat Nama Lembaga
Tanggal Masuk & Tanggal
Selesai
Jumlah Klaim
(Rp)
1 Irwansyah 4 Januari
1988
Laki-laki / Swasta
Pondok Flambyan, Perkebunan Marike,
Kutambaru
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 8 Agust. 2017
1.000.000
2 Subekti 20 Maret 1990
Laki-laki / Swasta
Pondok Bawah Marike, Kec. Kutambaru
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 8 Agust. 2017
1.000.000
3 Budi Abdul Salam
28 Januari 1986
Laki-laki / Swasta
Dusun Namo Datok, Namo Mbelin, Kuala
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 1 Agust. 2017
1.000.000
4 Beni Setiawan
1 Juni 1988
Laki-laki / Swasta
Afd.I Padang Brahrang, Selesai
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 8 Agust. 2017
1.000.000
5 Liyan Syahputra
9 Juni 1989
Laki-laki / Swasta
Perkebunan Marike, Kec. Kutambaru
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 1 Agust. 2017
1.000.000
6 Yuda Haditiawan
25 Agustus
1990
Laki-laki / Swasta
Dusun VI, Timbang Lawan, Kec. Bahorok
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 1 Agust. 2017
1.000.000
7 Frengki M. Sihombing
12 Juli 1990
Laki-laki / Swasta
Dusun I Perkebunan Bukit Lawang, Kec.
Bahorok
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 1 Agust. 2017
1.000.000
8 Sugiatno 4 April 1974
Laki-laki / Swasta
Dusun IV Perkebunan Bekiun,
Kec. Kuala
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 1 Agust. 2017
1.000.000
9 Indra 23 Agustus
1988
Laki-laki / Swasta
Pondok Sinembah, Perkebunan Marike,
Kutambaru
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 8 Agust. 2017
1.000.000
10 M. Jumatus Samson
17 Oktober
1986
Laki-laki / Swasta
Perkebunan Tanjung Keliling, Kec.
Salapian
RS Delia 6 Juni 2017 s.d 1 Agust. 2017
1.000.000
Capaian indikator kinerja kegiatan ini sangat kecil karena dari 2 (dua)
komponen dengan target total 30 orang, hanya tercapai di 1 (satu) komponen
(dukungan layanan rawat jalan medis) dengan realisasi 10 orang. Sementara
Komponen Dukunan Layanan Rawat Jalan Sosial sama dengan target 20 orang sama
sekali tidak tercapai karena di Kabupaten Langkat belum ada lembaga rehabilitasi
rawat jalan sosial.
Salah satu cara untuk mencegah supaya masalah rendahnya serapan
anggaran seksi rehabilitasi ini tidak terulang lagi di tahun depan adalah dengan
meningkatkan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan baik itu pada tingkat
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 33
seksi maupun satuan kerja. Kegiatan tersebut bertujuan supaya masalah-masalah
yang muncul terkait penyerapan anggaran dan realisasi output dapat dideteksi sedini
mungkin dan segera dicari jalan keluarnya sebelum terlambat.
Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21
6 Berkas 6 Berkas 100%
Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika adalah proses penyidikan
terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai tahap penuntutan (P-21). Berkas
perkara tindak pidana narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap
setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-
21.
Pengukuran indikator kinerja kegiatan ini dilaksanakan dengan cara
mengakumulasi capaian penanganan perkara tindak pidana narkotika yang selesai
sampai tahap penuntutan (P-21). Selama tahun 2017, penyelesaian perkara tindak
pidana narkotika berjumlah 6 (enam) berkas. Rekapitulasi data penyelesaian perkara
tindak pidana narkotika dapat dilihat pada tabel berikut:
No Tersangka Nomor / Tanggal P-21 Nomor / Tanggal LKN Barang Bukti
1. Paiman B-1224/N.2.25/Euh.2/03/2017
10 Maret 2017
LKN/01-BRNTS/I/2017/BNNK-LKT
05 Januari 2017
Sabu 2,7 gram
2. Muhammad Raju Khan
B-1477/N.2.25/Euh.1/03/2017
23 Maret 2017
LKN/02-BRNTS/I/2017/BNNK-LKT
18 Januari 2017
Sabu 5,09 gram
3. Safrizal Hasty
B-1473/N.2.25/Euh.1/03/2017
23 Maret 2017
LKN/03-BRNTS/I/2017/BNNK-LKT
Ekstasi 3 ½ butir
Sasaran: Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya 7.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 34
18 Januari 2017
4. Deni Depari B-2070/N.2.25/Euh.2/04/2017
28 April 2017
LKN/04-BRNTS/III/2017/BNNK-
LKT
13 Maret 2017
Sabu 0.07 gram
5. M. Ikhsan Irvan Viranda
B-3342/N.2.25/Euh.1/05/2017
12 Juli 2017
LKN/05-BRNTS/V/2017/BNNK-
LKT
8 Mei 2017
Sabu 40,25 gram
6. Irvan Viranda B-3343/N.2.25/Euh.1/05/2017
12 Juli 2017
7. Ade Frendiko (belum P-21) LKN/06-BRNTS/VII/2017/BNNK-LKT 28 Desember 2017
Sabu 11,4 gram
8. Junaidi (belum P-21) Ekstasi 1 butir
6 (enam) Laporan Kasus Narkotika dengan 8 (delapan) tersangka menghasilkan 6
(enam) berkas P-21. Ada 1 (satu) Laporan Kasus Narkotika dengan 2 (dua) tersangka
yang belum sampai menghasilkan berkas P-21 karena waktu penangkapan dan
pemrosesan kasus menjelang akhir tahun, sehingga berkas P-21 diperkirakan baru
keluar pada awal tahun 2018.
Pencapaian ini didukung oleh dua hal yaitu komitmen untuk memberantas
narkoba dari seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan personil bertindak
sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan. Selain itu, jalinan koordinasi
dengan instansi terkait yang harmonis juga menjadi faktor pendukung dalam capaian
indikator kinerja kegiatan ini. Meskipun target dapat dikatakan tercapai, namun juga
terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan jaringan
peredaran gelap narkotika terutama terkait masalah anggaran. Sangat terbatasnya
anggaran dan target pemberantasan yang ditetapkan di awal tahun 2017 sedikit
banyak membatasi ruang gerak seksi pemberantasan. Sementara itu, adanya
tambahan anggaran dari BNNP yang baru masuk pada minggu terakhir Bulan
November juga memunculkan polemik tersendiri karena singkatnya waktu yang
tersisa menjelang akhir tahun sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan kegiatan
dan penyerapan secara maksimal.
Sasaran: Terselenggaranya Proses Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efisien 8.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 35
Sasaran kegiatan tersebut di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
No.
Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Persentase
Capaian
1. Nilai Kinerja Anggaran BNNK Langkat 86 86,18 100,21%
Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:
1. Aspek Implementasi
Aspek ini meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi
antara perencanaan dengan realisasi, capaian keluaran, serta efisiensi.
2. Aspek Manfaat
Aspek ini merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam
masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas
keluaran yang telah dicapai.
Sebagaimana tercantum dalam “capaian kinerja aspek implementasi” dalam
sistem aplikasi Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Monevgar) BNN Kabupaten
Langkat pada akhir Bulan Desember 2017 menunjukkan angka 86,18. Jika
dibandingkan dengan targetnya, maka capaian yang diperoleh BNNK Langkat untuk
Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2017 adalah sebesar 100,21%.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun ini dapat
dikatakan menurun, meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2016, nilai kinerja
anggaran BNNK Langkat adalah 87,61 sementara pada tahun 2017 86,18. Penurunan
itu sebagian besar disebabkan karena menurunnya realisasi/ capaian output,
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 36
terutama pada Seksi Rehabilitasi. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi nilai
kinerja anggaran yang sudah cukup tinggi di triwulan awal, tapi menurun di triwulan
akhir (TW I= 98.06; TW II=98,95; TW III=88,49; TW IV=86,18). Adapun beberapa
kendala yang dihadapi dan menjadi faktor penghambat di tahun 2017 selain sangat
rendahnya serapan dan capaian output untuk dua kegiatan Seksi Rehabilitasi yaitu
minimnya pegawai yang memahami tata cara penyusunan laporan yang akuntabel,
serta kurangnya pemahaman pegawai akan pentingnya kelengkapan dan ketepatan
pertanggungjawaban keuangan. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil untuk
mengatasi masalah tersebut adalah dengan terus meningkatkan komunikasi dua arah
antara seksi dengan fungsi perencanaan, pelaporan, dan keuangan.
B. Realisasi Anggaran BNNK Langkat Tahun 2017
Tahun 2017 BNN Kabupaten Langkat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
1.740.189.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut hanya diperuntukkan bagi belanja barang
(tanpa belanja modal) dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai
berikut:
NO JENIS
BELANJA PAGU DIPA REALISASI %
SISA
ANGGARAN %
1 Belanja
Barang Rp. 1.740.189.000 Rp. 1.597.131.080 91,78% Rp. 143.057.920 8,22%
2 Belanja
Modal - - - - -
JUMLAH Rp. 1.740.189.000 Rp. 1.597.131.080 91,78% Rp. 143.057.920 8,22%
Anggaran BNN Kabupaten Langkat tersebut berasal dari sumber dana APBN
sebesar Rp. 1.740.189.000,-. Anggaran dipergunakan untuk mendukung pencapaian
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN), dengan rincian sebagaimana telah disampaikan dalam tabel di atas.
BNN Kabupaten Langkat telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai
dengan target kinerja anggaran yang tersedia. Total penyerapan anggaran pada
tahun 2017 adalah 91,78%.
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 37
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Langkat sebagai bentuk
pelayanan publik. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin
marak dan dengan kondisi keterbatasan sumber daya yang ada, BNNK Langkat
menghadapi beragam tantangan. Namun demikian, personel BNNK Langkat terus
berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut sehingga dapat terus berperan dalam
mewujudkan “Langkat Bersih Narkoba”. Upaya tersebut direfleksikan melalui
komitmen pencapaian target Indikator Kinerja di tahun 2017.
Capaian Kinerja BNN Kabupaten Langkat tahun 2017 menggunakan
pengukuran kinerja yang berdasarkan pada sasaran kegiatan, indikator kinerja
kegiatan, target, dan realisasi capaian. Kegiatan yang menjadi prioritas terdiri dari 8
(delapan) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan capaian sebagai berikut: 2 (dua)
indikator melebihi target yang ditetapkan, 6 (enam) indikator sesuai target yang
diharapkan, dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target yang ditetapkan. Secara
keseluruhan tingkat capaian keuangan mencapai 91,78%. Secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa BNNK Langkat masih belum dapat merealisasikan seluruh
kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
B. SARAN
Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat,
langkah-langkah ke depan yang kiranya perlu dilakukan antara lain:
Laporan Kinerja BNN Kabupaten Langkat Tahun 2017 38
1. Meningkatkan proses monitoring dan evaluasi kegiatan baik itu untuk tingkat
internal seksi maupun tingkat satuan kerja. Kegiatan tersebut bertujuan supaya
masalah-masalah yang muncul terkait penyerapan anggaran dan realisasi output
dapat dideteksi sedini mungkin dan segera dicari jalan keluarnya sebelum terlambat
sehingga tidak memperburuk hasil capaian di akhir tahun.
2. Terus berupaya meningkatkan kualitas kegiatan tanpa hanya fokus pada capaian
output dan realisasi anggaran semata, tapi juga harus berpikir tentang outcome dan
upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
3. Optimalisasi potensi sumber daya manusia yang ada dengan terus memfasilitasi
pelatihan dan peningkatan kemampuan. Selain itu, upaya optimalisasi SDM juga
dapat dilaksanakan melalui pembagian kerja yang adil dan sesuai dengan
kemampuan personel dengan menerapkan prinsip Right Man in the Right Place.
Dengan demikian diharapkan seluruh personel dapat menyumbangkan kemampuan
terbaiknya bagi satuan kerja.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kegiatan sebagai bagian dari
pembelajaran dan upaya peningkatan kualitas kegiatan. Laporan yang baik adalah
yang mampu memberikan gambaran yang benar dan tepat akan kondisi
pelaksanaan dan hasil kegiatan. Berbekal laporan tersebut diharapkan dapat
diambil banyak pelajaran untuk kegiatan-kegiatan ke depannya baik itu tentang apa-
apa saja yang harusnya dilakukan sampai dengan koreksi tentang apa-apa saja
yang perlu diperbaiki supaya tidak terulang di kemudian hari.
5. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti
pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti
narkoba yang telah terbentuk.