Kata Pengantar...Kata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2017...
Transcript of Kata Pengantar...Kata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2017...
i
Kata Pengantar
Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Tahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) BKPM Tahun 2015-2019.
Capaian realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017
sebesar Rp692,8 triliun melampaui target Tahun 2017 sebesar
Rp678,8 triliun atau 102,1%. Hal ini merupakan pertanda yang
baik dan cukup positif. Selain karena kinerja investasi tetap
menunjukkan geliat pertumbuhan di tengah perlambatan
pertumbuhan ekonomi global dan regional, juga menunjukkan
investasi memberikan dampak berganda, antara lain
peningkatan penyerapan lapangan kerja. Makna strategis dari
capaian positif realisasi investasi ini juga memperlihatkan
kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi
Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang
dapat terjaga dengan baik.
Laporan Kinerja BKPM Tahun 2017 berisi analisis
realisasi capaian kinerja sasaran strategis BKPM selama Tahun
2017 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Realisasi capaian kinerja
BKPM diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran strategis. BKPM telah melaksanakan
ii
pengelolaan kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard
yang diterapkan secara berjenjang di seluruh unit kerja.
Terhadap berbagai permasalahan utama dan tindak lanjut
yang dilakukan selama Tahun 2017 dilakukan evaluasi sebagai
dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun
selanjutnya. Selain itu, sinergi aparat penanaman modal pusat
dan daerah diperlukan untuk mendukung pencapaian target
investasi Tahun 2018.
Jakarta, a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Sekretaris Utama
Thomas Trikasih Lembong
iii
DAFTAR ISI Hal.
KATA PENGANTAR..................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................ iii
DAFTAR TABEL......................................................................... iv DAFTAR GAMBAR …………........................................................ v IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN....................................................... 2 A. Latar Belakang .................................................. 2
B. Peran Strategis...............................………………... 8 C. Permasalahan Utama BKPM ............................... 10
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja................ 11 BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………….... 14 A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019............. 14
B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019................................................ 15
C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman
Modal................................................................... 17 D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal….. 19
E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……. 19 F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal Tahun 2017............................................... 20
G. Pengukuran Kinerja............................................. 21 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................... 25
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017.......... 25
B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja 53
C. Laporan Realisasi Anggaran................................. 68 BAB IV PENUTUP .............................................................. 74
LAMPIRAN I. Lampiran I: DAFTAR PENGHARGAAN II. Lampiran II: PERJANJIAN KINERJA
III. Lampiran III: PERNYATAAN TELAH DIREVIU
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019...............................
Hal
15 Tabel 2
Tabel 3
Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2017..………………………….
Bobot Perspektif...................................................................
21
22 Tabel 4 Kategorisasi Kinerja ........................................................... 23
Tabel 5 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017....... 26 Tabel 6 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya
realisasi penanaman modal”....................................…………
27 Tabel 7 Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN per Provinsi
Tahun 2017.........................................................................
32 Tabel 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester I
Tahun 2017.........................................................................
41 Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester II
Tahun 2017……………......…….............................................
41 Tabel 10 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan Tahun 2016 dan 2017....................................................................................
42
Tabel 11 Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Ditingkatan..................
44 Tabel 12 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Memanfaatkan
SPIPISE Tahun 2017 ..........................................................
49 Tabel 13 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan oleh
BP, FTZ dan KEK tahun 2017 ............................................
50
Tabel 14 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 .........................
50
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2017 ...........................................
58 Tabel 16 Indikator EoDB ................................................................... 63
Tabel 17 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja T.A. 2017 ............... 68 Tabel 18 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan
Program T.A. 2017 ..............................................................
69
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja T.A. 2017 dan T.A. 2016 .... 70 Tabel 20 Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017........... 71
v
DAFTAR GAMBAR
Hal Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
sampai dengan Tanggal 4 April 2017 …….............................…... 6
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Berlaku Sejak 5 April 2017 ……..................................................
7
Gambar 3 Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……………………….. 20 Gambar 4 Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2016 dengan Realisasi
Investasi Tahun 2017.................................................................
27 Gambar 5 Perkembangan Capaian Akumulasi Realisasi Investasi Tahun
2015-2017 dibanding Akumulasi Target 2015-2019 ...................
28 Gambar 6 Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2012-2016 Indonesia
dengan Negara-Negara ASEAN ...................................................
29 Gambar 7 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa Dan Luar Jawa ......... 30 Gambar 8 Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2016
dan 2017………...........................................................................
31 Gambar 9 Topologi Mirroring ...................................................................... 51 Gambar 10 Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun
2017...................................................................................
54 Gambar 11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja .............................. 69 Gambar 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Periode Tahun
2013-2017 ................................................. . ...........................
71
vi
Laporan Kinerja BKPM Tahun 2017 merupakan
pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Lembaga sebagai perwujudan good governance dan
kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini
merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi
Presiden periode 2015-2019, sebagaimana yang dijabarkan
dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
Analisis dalam Laporan Kinerja ini mengukur Peta
Strategis BKPM melalui sistem manajemen kinerja berbasis
balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu
financial perspective, customer perspective, process perspective
dan people perspective dengan bobot tertentu. Secara umum
tingkat capaian kinerja BKPM pada Tahun 2017 sudah sesuai
dengan target yang ditetapkan, dimana dari 7 sasaran strategis
dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 8 IKU
mencapai kategori “Sangat Baik” dan 3 IKU mencapai kategori
“Baik”.
Capaian kinerja BKPM Tahun 2017 dalam mendukung
target menciptakan layanan satu atap untuk investasi dan
efisiensi perizinan bisnis sebagai berikut:
1. Capaian nilai realisasi penanaman modal yaitu sebesar
Rp692,8 triliun atau 102,06% dari target yang telah
Ikh
tisa
r Ek
seku
tif
IK
vii
ditetapkan yaitu sebesar Rp678,8 triliun, yang terdiri dari
realisasi investasi PMDN sebesar Rp262,3 triliun dan
realisasi PMA sebesar Rp430,5 triliun. Makna strategis dari
capaian positif realisasi investasi ini memperlihatkan
kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi
Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi ke depan
mempunyai prospek yang baik.
2. Capaian realisasi penanaman modal di luar Jawa mencapai
43,70% dari target 52,80%. Hal ini diharapkan akan dapat
menciptakan pemerataan pembangunan ke berbagai daerah
di luar Jawa. Untuk mendukung peningkatan investasi di
luar Jawa, diperlukan kerja sama dari semua pemangku
kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lebih memberikan
kemudahan bagi investor.
3. Selama Tahun 2017, tercatat penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia sebanyak 1.176.353 orang, terdiri oleh PMDN
sebanyak 409.001 orang dan oleh PMA sebanyak 767.352
orang. Hal ini menunjukkan investasi menunjukkan dampak
berganda, antara lain penyerapan lapangan kerja.
4. Capaian kemudahan berusaha di Indonesia sesuai dengan
Indeks Ease of Doing Business (EoDB) adalah peringkat 72
atau naik 19 tingkatan dari tahun sebelumnya. BKPM akan
melanjutkan kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan
perizinan dan standardisasi perizinan pusat dan daerah.
viii
5. Dalam rangka menarik banyak investor, BKPM menyediakan
fasilitas PTSP Pusat di BKPM dengan melibatkan 22
Kementerian/Lembaga dalam satu atap dengan pelayanan
yang cepat, sederhana dan transparan. Selama Tahun 2017,
terdapat 17.549 perizinan dan nonperizinan telah
diterbitkan.
6. Implementasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu antara lain melalui proses penerbitan Layanan Cepat
Perizinan 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor ESDM.
7. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
kualitas pelayanan sebesar 3,10 dari skala Likert 4 atau
96,88% dari target. Hasil survei ini memicu BKPM untuk
lebih meningkatkan layanan dengan harapan mencapai
kepuasan stakeholders yang tinggi.
8. Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama Tahun
2017 antara lain Penghargaan dari Menteri Keuangan atas
Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan
Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi pada Rapat
Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Tahun 2017, Sertifikat SNI ISO 9001:2015
Quality Management Systems-Requirements dari Sucofindo
International Certification Services, serta Penghargaan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
kepada unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK).
ix
Dalam rangka meningkatkan kinerja Tahun 2017, BKPM
menetapkan strategi dan kebijakan untuk menarik investor dan
meningkatkan realisasi investasi sebagai berikut:
a. Meningkatkan sinkronisasi, integrasi dan koordinasi dengan
K/L terkait dalam rangka pelayanan perizinan berusaha di
PTSP Pusat.
b. Integrasi sistem informasi di Kementerian/Lembaga melalui
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) untuk pelayanan perizinan Online
Single Submission.
c. Perubahan regulasi penyederhanaan persyaratan perizinan
berusaha di pusat dan daerah.
d. Berkaitan dengan perumusan Rencana Kerja Tahunan 2018
sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2015-2019, perlu
dilakukan evaluasi lebih mendalam atas target dari indikator
kinerja setiap sasaran strategis.
Pada Tahun 2017, penerapan monitoring dan evaluasi
secara berkala telah dijalankan dengan baik untuk dapat
memonitor dan mengendalikan capaian kinerja dan keuangan
semua unit kerja termasuk peningkatan SDM sehingga dapat
memberi masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.
Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk meningkatkan
kinerja BKPM. Terhadap capaian IKU yang masih di bawah
target terus dilakukan evaluasi dan action plan. Penggunaan
balanced scorecard sebagai alat untuk mengukur dan
pengendalian kinerja, sangat membantu BKPM dalam
menjalankan SAKIP, mulai dari penyusunan rencana kinerja
sampai pelaporan kinerja.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 2| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah pemerintahan kabinet kerja
yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi
“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi,
Maju dan Sejahtera”.
BKPM menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi Presiden
sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM yang diamanatkan dalam
UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sebagai
bagian pemerintah, BKPM mempunyai tugas strategis
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, yaitu
BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal.
Dalam melaksanakan tugas tersebut BKPM menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman
modal nasional;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
penanaman modal;
3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan kebijakan
penanaman modal;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3
4. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di
daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama
penanaman modal;
8. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui
pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan
kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan
persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi
yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan
penanaman modal;
9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian
bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi
permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam
menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan
informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
14. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 4| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BKPM
mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Umum dan Rencana Strategis di
bidang Penanaman Modal;
2. merumuskan kebijakan nasional di bidang penanaman
modal;
3. merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di
bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
4. memberikan izin dan melaksanakan pengendalian
penanaman modal untuk bidang usaha yang menjadi
kewenangan pemerintah;
5. memberikan fasilitas penanaman modal;
6. membangun dan mengembangkan sistem informasi
penanaman modal;
7. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yaitu perumusan dan pelaksanaan
kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.
Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas fungsi
BKPM, telah dilakukan perubahan struktur organisasi BKPM
pada Tahun 2017 melalui penetapan Peraturan Kepala BKPM
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja BKPM.
Dasar pertimbangan dilakukannya restrukturisasi
organisasi BKPM pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5
1. Berdasarkan data realisasi investasi periode Tahun 2011-
2016, ada kesenjangan antara realisasi investasi dengan
rencana investasi (realisasi investasi hanya 18% dari
rencana investasi).
2. Penyebab adanya kesenjangan tersebut antara lain:
banyaknya jenis perizinan dan nonperizinan di daerah;
lambatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
tidak adanya standardisasi perizinan dan nonperizinan di
daerah; dan kurangnya kompetensi aparatur daerah dalam
memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di
daerah terkait dengan penanaman modal.
3. BKPM belum mempunyai unit khusus yang melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap dinas di daerah
yang menangani pelayanan perizinan dan nonperizinan
terkait dengan penanaman modal.
Disamping itu beberapa langkah yang akan dilakukan pada
Tahun 2017 antara lain adalah:
1. memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan
ekspansi perusahaan yang ada;
2. melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah
berjalan, termasuk menyederhanakan prosedur, serta
memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan
layanan perizinan 3 jam;
3. menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT)
dan mendukung Free Trade Area (FTA) dengan mitra
strategis Indonesia; dan
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 6| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
4. fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata,
industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri
kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung
(termasuk properti).
Dengan demikian sejak tanggal 5 April 2017, struktur
organisasi BKPM berubah semula sebagaimana tercantum pada
Gambar 1 menjadi sebagaimana tercantum pada Gambar 2
berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
sampai dengan tanggal 4 April 2017
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
7
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berlaku sejak tanggal 5 April 2017
Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam
menjalankan tugasnya, BKPM didukung oleh 635 orang pegawai
dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, manajemen,
keuangan, bisnis, hukum, teknik, teknologi informasi,
administrasi, bahasa dan lainnya. Pegawai BKPM tersebut
ditempatkan pada 7 Pimpinan Tinggi Madya, 29 Pimpinan Tinggi
Pratama dan 5 Anggota Komite Penanaman Modal.
BKPM mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi
jabatan, golongan, pendidikan dan usia/generasi serta standar
kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis, yang
merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BKPM
pada Tahun 2017.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 8| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
B. Peran Strategis
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat
di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman
Modal, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat
di BKPM, BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015.
Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada
Rapat Koordinasi Nasional BKPM Tahun 2017 di Bali Nusa Dua
Convention Centre, Nusa Dua Bali pada tanggal 24 Februari
2017, Bapak Presiden mengingatkan jajaran pemerintah agar
berhati-hati terhadap investor yang akan membatalkan
investasinya dan pindah ke negara lain. Hal ini antara lain
disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam memberikan
pelayanan. Selain negara kehilangan kesempatan mendapatkan
investor, juga timbul persepsi investasi di Indonesia kurang
kondusif. Mengingat investasi sangat dibutuhkan untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan
kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha.
Presiden juga menekankan bahwa koordinasi antara PTSP
Pusat dan PTSP Daerah harus berjalan dengan baik. Untuk itu
diperlukan adanya standardisasi pelayanan investasi yang
tersinergi dan terkoordinasi antara PTSP Pusat dengan PTSP
Daerah.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
9
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa
pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan penanaman modal di daerah guna
meningkatkan realisasi investasi dilakukan oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 5 April 2017
telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor
90/SK/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal, dimana telah dibentuk unit baru
untuk memberikan pembinaan teknis atas penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di
daerah dengan mengubah ketentuan Pasal 210 dan 246,
sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 Struktur Organisasi
BKPM.
Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal terdiri atas:
a. Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal Daerah;
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 10| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
b. Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan
Non Perizinan Penanaman Modal Daerah; dan
c. Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar negeri.
Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan
standardisasi perizinan dan non perizinan terkait penanaman
modal di daerah.
Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Deputi Bidang pelayanan Penanaman Modal terdiri atas:
a. Direktorat Pelayanan Aplikasi;
b. Direktorat Pelayanan Perizinan;
c. Direktorat Pelayanan Fasilitas; dan
d. Direktorat Pelayanan Prioritas.
Direktorat Pelayanan Prioritas mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan layanan perizinan prioritas penanaman modal
serta melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.
C. Permasalahan Utama BKPM
Masih terdapat beberapa permasalahan utama yang
menjadi tantangan BKPM dalam upaya perbaikan pemberian
pelayanan bagi investor dan peningkatan realisasi investasi.
Diantaranya adalah perbedaan regulasi dan standar pelayanan
perizinan di daerah, tumpang tindih regulasi di pusat dan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
11
daerah, hambatan koordinasi lintas sektor, perubahan teknologi
yang sangat cepat dan dinamis serta jumlah sumber daya
manusia yang terbatas.
Untuk itu, Presiden telah memberikan arahan bagi
pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi, berintegrasi,
dan berkoordinasi dalam memberikan kepastian berinvestasi di
Indonesia.
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKPM Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan.
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja.
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 12| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
B. Analisis Balanced Scorecard
Pada sub bab ini, capaian kinerja organisasi dianalisis
dengan menggunakan empat perspektif Balanced
Scorecard.
C. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
1) Daftar Penghargaan
2) Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3) Pernyataan Telah Direviu
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 14| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2015-2019 mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Umum Penanaman
Modal (RUPM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN), serta didasarkan pada dokumen perencanaan
kebijakan sektoral.
Dalam rangka penyempurnaan penetapan target kinerja
per tahun, Renstra BKPM 2015-2019 telah direvisi dengan
diterbitkannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2015-2019.
Target kinerja BKPM sesuai dengan Revisi Renstra BKPM
2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
15
Tabel 1. Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target
2015 2016 2017 2018 2019
Mewujudkan iklim
penanaman modal
yang berdaya saing
dalam rangka
mendorong
penanaman modal
yang berkualitas
dan berkelanjutan
Meningkatnya
realisasi
penanaman
modal
Nilai realisasi
penanaman
modal
Rp 519,5T Rp 594,8T Rp 678,8T Rp 792,5T Rp 933,0T
Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa
45,60% 49,10% 52,80% 57,40% 62,00%
Rasio realisasi PMDN
33,80% 35,00% 36,30% 37,60% 38,90%
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,10 dari skala 4
3,15 dari skala 4
3,20 dari skala 4
3,25 dari skala 4
3,30 dari skala 4
B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun
2015-2019
Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan
dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
dalam rangka mendorong penanaman modal yang
berkualitas dan berkelanjutan
Tujuan ini diarahkan pada upaya kegiatan prioritas
nasional dan prioritas bidang penanaman modal yang terkait
erat dengan upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan antar Kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 16| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
daerah meliputi kegiatan peningkatan deregulasi kebijakan
penanaman modal, pengembangan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), penyelenggaraan dan
implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
penanaman modal baik di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan
di Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini diwujudkan melalui
penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang berkualitas,
efektif dan efisien, mudah, transparan dan akuntabel yang
secara umum menggambarkan service excellence sebagai
implementasi dari good governance dan clean government.
Sedangkan upaya dalam bidang prioritas meliputi peningkatan
harmonisasi kebijakan, penyederhanaan perizinan dan
nonperizinan serta peningkatan fasilitasi.
Disamping itu terdapat upaya BKPM dalam meningkatkan
investasi melalui promosi investasi yang lebih fokus dan efektif
terhadap sektor-sektor dan negara-negara yang telah ditetapkan
oleh pemerintah sebagai prioritas serta BKPM berpartisipasi
aktif dalam berbagai kerja sama internasional di bidang
penanaman modal mencakup kerja sama bilateral, multilateral,
dan regional serta kerja sama dengan dunia usaha internasional
sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pemanfaatan
sumber daya ekonomi dunia terhadap persaingan dalam
menarik investasi.
Dengan demikian diharapkan bahwa peringkat Indonesia
dalam survei Ease of Doing Business akan meningkat.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
17
C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal
Untuk mencapai tujuan tersebut, BKPM menetapkan 2
(dua) sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan
pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing
penanaman modal melalui berbagai upaya sebagai berikut:
a. memfasilitasi dan mengawal realisasi investasi proyek-
proyek strategis (Mega Project) yang nilainya sangat
besar dan berdampak besar ke perekonomian
Indonesia;
b. melanjutkan dan memperkuat reformasi perizinan,
termasuk PTSP, Izin 3 Jam, dan KLIK (Kemudahan
Investasi Langsung Konstruksi);
c. memperkuat hubungan dan memberikan bantuan
kepada PTSP Daerah dalam memberikan pelayanan
perizinan kepada investor
termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi;
d. mendorong selesainya Bilateral Investment Treaty (BIT)
dan Free Trade Area (FTA) dengan partner strategis,
seperti EU dan Australia; dan
e. mendorong investasi di sektor-sektor strategis seperti
pariwisata, industri kreatif, maritim, dan infrastruktur
pendukung (seperti properti).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang
prima dan responsif melalui PTSP Pusat didukung oleh:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 18| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
a. penggabungan petugas penerima permohonan (front
office) Direktorat Pelayanan Aplikasi, Direktorat
Pelayanan Perizinan, dan Direktorat Pelayanan Prioritas
agar para pemohon dapat dilayani lebih cepat dan
untuk pemerataan beban kerja masing-masing Front
Officer (FO);
b. implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik (SPIPISE) dengan mengembangkan
sistem tanda tangan elektronik (digital signature)
produk Izin Prinsip Penanaman Modal;
c. implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara
lain melalui proses penerbitan Layanan Cepat Perizinan
3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor ESDM;
d. pelaksanaan uji coba pertukaran data masterlist secara
real time bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan yang akan dilaunching secara
bertahap pada Tahun 2018;
e. adanya penyederhanaan perizinan di Sektor ESDM
sehingga sebagian penerbitan perizinan yang semula
dilimpahkan ke BKPM ditarik kembali ke Kementerian
ESDM;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
19
f. dalam rangka mendukung percepatan pemrosesan
permohonan secara online, petugas front office dibagi
menjadi 5 (lima) kelompok kerja (grouping) yang
bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap
permohonan yang menjadi tanggung jawab kelompok
kerja; dan
g. pelayanan informasi melalui call centre 24 jam/hari
melalui nomor telepon 0807 100 2576.
D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2
(dua) program yaitu:
1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;
2. program peningkatan daya saing penanaman modal.
E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019
Salah satu ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak
dicapai untuk mendukung program peningkatan daya saing
penanaman modal dinilai dengan target realisasi investasi
Tahun 2017 sebesar Rp678,8 triliun. Target tersebut dapat
dilihat pada gambar target realisasi investasi periode 2015-2019
berikut ini:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 20| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Gambar 3. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019
Dengan target realisasi investasi pada Tahun 2019
mencapai Rp932,9 triliun atau meningkat sebesar 37,43% dari
target pada Tahun 2017.
F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2017
Berdasarkan pada Sasaran Strategis Tahun 2015–2019,
BKPM menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Penilaian keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis
diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dokumen
Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan pada tabel berikut ini:
2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL 519,5 594,8 678,8 792,5 932,9
PMDN 175,8 208,4 246,3 297,8 363
PMA 343,7 386,4 432,5 494,7 569,9
343,7 386,4 432,5 494,7 569,9
175,8208,4
246,3297,8
363Meningkat
13,8%
Meningkat14,5%
Meningkat14,1%
Meningkat16,7%
Meningkat17,7%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
(Rp
. Tri
lliu
n)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
21
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2017
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
1 Meningkatnya realisasi penanaman modal
1. Nilai realisasi penanaman modal
678,8 triliun
2. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa
52,80%
3. Rasio realisasi PMDN 36,30%
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,20 dari skala 4
G. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
metode balanced scorecard, yang diatur dengan Surat
Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Metode balanced scorecard tersebut menerjemahkan tugas,
fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu Peta Strategi. Peta
Strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui
sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan
sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam empat perspektif
yaitu financial perspective, customer perspective, process
perspective dan people perspective.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 22| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Keempat perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai
berikut:
Tabel 3. Bobot Perspektif
Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu Peta Strategi
ditunjukkan melalui Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
yang mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai
berikut:
NKO = ∑ (% capaian kinerja x Bobot Perspektif)
Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang
ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai,
maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
b. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak
memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak
dilakukan konversi.
PERSPEKTIF BOBOT
Financial 30%
Customers 30%
Process 20%
People 20%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
23
Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis
dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
Tabel 4. Kategorisasi Kinerja
No. Nilai Kode Kategori
1. 100 –ke atas Hijau Sangat Baik
2. 76–99 Hijau Muda Baik
3. 61– 75 Kuning Cukup
4. 51 – 60 Oranye Kurang
5. 50 – ke bawah Merah Buruk
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui
perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam
penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang
dicapai.
Pengukuran capaian kinerja BKPM Tahun 2017 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan
realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing
perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh
data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM adalah
sebesar 101,82%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja
pada masing-masing perspektif sebagai berikut:
a. Financial perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja
96,41%;
b. Customers perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja
99,57%;
c. Process perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja
113,33%;
d. People perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja
101,78%.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 26| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Tabel 5. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
No SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA Target Realisasi % Kategori
1. Meningkatnya
realisasi
penanaman
modal
1. Nilai realisasi
penanaman
modal
678,80 triliun 692,8 triliun 102,06 Sangat Baik
2.Rasio realisasi
penanaman
modal di luar
Jawa
52,80%
43,70%
(302,9 triliun)
82,77 Baik
3.Rasio realisasi
PMDN
35,00% 37,90%
(262,3 triliun)
104,41 Sangat Baik
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
penanaman
modal yang
prima dan
responsif melalui
PTSP Pusat
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
atas pelayanan
penanaman modal
pada PTSP Pusat di
BKPM
3,20 dari skala 4 3,10 dari
skala 4
(setara 77,56)
96,88 Baik
Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama untuk untuk
setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis 1
“Meningkatnya realisasi penanaman modal”
Tingkat capaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya
realisasi penanaman modal” ditunjukkan dengan tiga IKU
yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio realisasi
penanaman modal di luar Jawa, dan rasio realisasi PMDN.
Berdasarkan tiga IKU di atas, BKPM telah berhasil mencapai
Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 sebagaimana terlihat dalam
tabel di bawah ini:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
27
Tabel 6. Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya
realisasi penanaman modal”
Penjelasan dari capaian masing-masing IKU tersebut
dijabarkan dalam uraian berikut ini:
a. Nilai Realisasi Penanaman Modal
Gambar 4. Perbandingan Realisasi Investasi
Tahun 2016 dengan Tahun 2017
Capaian realisasi PMDN pada tahun 2017 meningkat apabila
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Realisasi
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017
396,6 T(64,7%)
430,5 T(62,1%)
216,2 T(35,3%)
262,3 T(37,9%)
PMA PMDN
No. INDIKATOR KINERJA Satuan Target Realisasi Kinerja Kategori
1 Nilai realisasi
penanaman modal Triliun (Rp) 678,8 692,8 102,06% Sangat Baik
2
Rasio Realisasi
penanaman modal
di luar Jawa
% 52,80
43,70
(302,9 triliun) 82,77% Baik
3 Rasio Realisasi
PMDN % 36,3
37,90
(262,3 triliun) 104,41% Sangat Baik
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 28| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
investasi PMDN pada tahun 2017 mencapai Rp262,3 Triliun
atau mencapai 37,9% dari total realisasi investasi secara
nasional (PMDN dan PMA). Nilai realisasi investasi PMDN
tersebut meningkat 21,3% dari tahun 2016 (Rp216,2
Triliun). Persentase peningkatan realisasi PMDN tersebut
lebih tinggi apabila dibandingkan dengan peningkatan
realisasi PMA pada tahun 2017. Capaian realisasi PMA pada
tahun 2017 adalah sebesar Rp430,5 Triliun yang apabila
dibandingkan dengan tahun 2016 (Rp396,6 Triliun) maka
terjadi peningkatan sebesar 8,5%.
Bila dibandingkan dengan target di dalam Renstra BKPM
Tahun 2015-2019, maka pertumbuhan realisasi investasi
per tahun sejak Tahun 2015-2017 adalah sebagaimana
gambar di bawah ini:
Gambar 5. Perkembangan Capaian Akumulasi Realisasi Investasi
Tahun 2015-2017 dibanding
Akumulasi Target Tahun 2015-2019
519,5
1114,3
1793,1
2585,6
3518,6
545,4
1158,2
2396,4
0 0
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Realisasi
-- Target s/d 2019
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
29
Berdasarkan gambar 5 di atas, dapat dilihat bahwa capaian
nilai realisasi penanaman modal Tahun 2017 sebesar
Rp692,8 triliun atau 102,06% dari target Tahun 2017. Dan
akumulasi capaian nilai realisasi investasi terhitung sejak
Tahun 2015-2017 sebesar Rp2.396,4 triliun atau sebesar
68,11% dari target akumulasi sampai dengan Tahun 2019.
Berdasarkan data dari United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD, 2017), performa Indonesia
dalam pencapaian realisasi investasi dibandingkan dengan
negara ASEAN periode 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:
Gambar 6. Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2012-2016
Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN
Sumber: UNCTAD, 2017
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 30| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
b. Rasio Penanaman Modal di Luar Jawa
Pada periode Januari–Desember Tahun 2017, realisasi
investasi di Pulau Jawa sebesar Rp389,9 triliun (56,3%)
dan realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar
Rp302,9 triliun (43,7%). Apabila dibandingkan dengan
periode yang sama pada Tahun 2016 terjadi peningkatan
realisasi investasi di Luar Pulau Jawa sebesar 6,6%.
Grafik persebaran realisasi investasi Jawa dan Luar Jawa
pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada
Grafik 7 berikut ini:
Gambar 7. Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa Dan Luar Jawa
Tahun 2016 Tahun 2017
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa proporsi
persebaran investasi di Luar Jawa pada Tahun 2017
adalah 43,7% (Rp302,9 triliun) yang meningkat jika
dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 46,6% senilai
Rp284,1 triliun. Hal ini merupakan sinyal positif terhadap
upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi
LUAR JAWA
Rp281,1 T
(46,4%)
JAWARp328,7
T(53,6%)
Total Rp612,8
LUAR JAWARp302,9 T
(43,7%) JAWA
Rp389,9 T(56,3%)
2016 2017
Total Rp692,8 T
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
31
di Luar Jawa, meskipun masih jauh dari target Penkin
2017 sebesar 52,80%. Dengan meningkatnya investasi di
bidang usaha pengolahan mineral diharapkan dapat
merangsang investor berinvestasi di Luar Jawa.
c. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri
Capaian realisasi PMDN Tahun 2017 meningkat dibanding
Tahun 2016. Realisasi investasi PMDN tahun 2017
mencapai Rp. 262,3 Triliun atau 37,9% dari total realisasi
investasi nasional. Nilai realisasi investasi PMDN tersebut
meningkat 21,3% dari Tahun 2016 (Rp216,2 triliun).
Persentase peningkatan realisasi PMDN tersebut juga
lebih tinggi dibanding dengan peningkatan realisasi PMA
pada Tahun 2017. Capaian realisasi PMA pada Tahun
2017 adalah sebesar Rp430,5 Triliun, meningkat 8,5% (Rp
396,6 Triliun) dibanding Tahun 2016. Perbandingan
realisasi PMDN dan PMA pada Tahun 2017 dan 2016
dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 8. Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2016 dan 2017
PMDNRp216,2
T(35,3%) PMA
Rp396,6 T
(64,7%)
Total Rp612,8 T
PMDNRp262,3 T
(37,9%) PMARp430,5 T
(62,1%)
Total Rp692,8 T
2016 2017
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 32| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Target dan realisasi investasi per provinsi pada Tahun
2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 7. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Per Provinsi Tahun 2017
NO PROVINSI
TARGET 2017
REALISASI TAHUN 2017 (Rp Triliun) (%) KATEGORI
(Rp Triliun) PMA PMDN TOTAL
WILAYAH JAWA
1 DKI Jakarta 88,8 61,3 47,3 108,6 122,3 Sangat Baik
2 DI Yogyakarta 2,1 0,5 0,3 0,8 38,1 Buruk
3 Banten 61,9 40,7 15,1 55,9 90,3 Baik
4 Jawa Barat 104 68,7 38,4 107,1 103 Sangat Baik
5 Jawa Tengah 41,7 31,7 19,9 51,6 123,7 Sangat Baik
6 Jawa Timur 60 20,9 45 65,9 109,8 Sangat Baik
TOTAL WILAYAH JAWA 358,5 223,8 166 389,9 108,8 Sangat Baik
WILAYAH LUAR JAWA
Sumatera
7 Aceh 5,3 0,3 0,8 1,1 20,8 Buruk
8 Sumatera Utara 20,3 20,2 11,7 31,9 157,1 Sangat Baik
9 Sumatera Barat 6,5 2,6 1,5 4,1 63,1 Cukup
10 Riau 20,3 14,2 10,8 25 123,2 Sangat Baik
11 Kepulauan Riau 9,3 13,8 1,4 15,2 163,4 Sangat Baik
12 Jambi 4,3 1 3 4 93 Baik
13 Bengkulu 2,6 1,9 0,3 2,2 84,6 Baik
14 Sumatera Selatan 25,3 15,8 8,2 24 94,9 Baik
15 Kep. Bangka Belitung 2,6 2 1,7 3,7 142,3 Sangat Baik
16 Lampung 5,3 1,6 7 8,6 162,3 Sangat Baik
Total Sumatera 101,8 73,4 46,4 119,8 117,7 Sangat Baik
Kalimantan
17 Kalimantan Barat 17,1 7,6 12,4 20 117 Sangat Baik
18 Kalimantan Selatan 20,8 3,2 3 6,2 30 Buruk
19 Kalimantan Tengah 16,5 8,6 3 11,6 70,3 Cukup
20 Kalimantan Timur 34,6 17,1 11 28,1 81,2 Baik
21 Kalimantan Utara 3,4 2 0,9 2,9 85,3 Baik
Total Kalimantan 92,4 38,5 30,3 68,8 74,5 Cukup
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
33
NO PROVINSI
TARGET 2017
REALISASI TAHUN 2017 (Rp Triliun) (%) KATEGORI
(Rp Triliun) PMA PMDN TOTAL
Sulawesi
22 Sulawesi Selatan 12 9,5 2 11,5 95,8 Baik
23 Sulawesi Barat 1,8 0,1 0,7 0,8 44,4 Buruk
24 Sulawesi Tengah 21 20,6 1,9 22,5 107,1 Sangat Baik
25 Sulawesi Tenggara 10 9,2 3,1 12,4 124 Sangat Baik
26 Gorontalo 1,6 0,5 0,9 1,4 87,5 Baik
27 Sulawesi Utara 3,9 6,5 1,5 8 205,1 Sangat Baik
Total Sulawesi 50,3 46,4 10,1 56,6 112,5 Sangat Baik
Bali & Nusa Tenggara
28 Bali 12,2 11,8 0,6 12,4 101,6 Sangat Baik
29 Nusa Tenggara Barat 12,2 1,8 5,4 7,2 59 Kurang
30 Nusa Tenggara Timur 8,2 1,9 1,1 3 36,6 Buruk
Total Bali & Nusa
Tenggara 32,6 15,5 7,1 22,6 69,3 Cukup
Maluku & Papua
31 Maluku 6,2 2,8 0,1 2,9 46,8 Buruk
32 Maluku Utara 10,2 3 1,1 4,1 40,2 Buruk
33 Papua Barat 20,2 1,1 0,1 1,2 18,2 Buruk
34 Papua 6,6 25,7 1,2 26,9 133,2 Sangat Baik
Total Maluku & Papua 43,2 32,6 2,5 35,1 81,25 Baik
TOTAL WILAYAH LUAR
JAWA 320,3 206,4 96,4 302,9 94,6 Baik
TOTAL 678,8 430,2 262,4 692,8 102,1 Sangat Baik
Berdasarkan tabel 7 di atas, terdapat beberapa Provinsi
yang tidak mencapai target realisasi investasi dan berada pada
kategori Buruk.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 34| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi Aceh hanya mencapai 20,8% dari target
disebabkan oleh adanya perusahaan dengan rencana investasi
yang cukup besar di bidang usaha tenaga listrik yaitu PT. Daya
Prima Mega Utama (PMDN) dengan nilai investasi Rp1,2 Triliun
dan PT. Aceh Power Energy (PMA) dengan nilai investasi Rp2,9
Triliun namun belum dapat direalisasikan mengingat masalah
Izin Lokasi lahan yang tumpang tindih. Disamping itu, PT.
Semen Indonesia Aceh baru dapat merealisasikan investasi
sebesar 4% dari total rencana investasi sebesar Rp5 Triliun,
dikarenakan kendala pembebasan lahan. Selain itu, PT. Teunom
Hydro Power dengan rencana investasi Rp1 Triliun dan PT.
Mutia Hydro Perkasa dengan rencana investasi Rp3,9 Triliun
belum dapat merealisasikan investasinya karena feasibility
study belum final dan masih menunggu lelang PT. Perusahaan
Listrik Negara (PLN).
Provinsi DI. Yogyakarta hanya mencapai 38,1% dari target
dikarenakan adanya kebijakan Gubernur tentang moratorium
pendirian hotel baru sampai dengan akhir Tahun 2017.
Provinsi Kalimantan Selatan hanya mencapai 30% dari
target disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan belum
dapat merealisasikan investasi, di antaranya PT. Indocement
Tunggal Perkasa dengan rencana investasi Rp3,5 Triliun
(rencana perluasan), dan PT. Conch South Kalimantan Cement
dengan rencana investasi sebesar Rp6 Triliun. Disamping itu
terdapat beberapa perusahaan yang masih menunggu lelang
dari PT. PLN yaitu PT. Prima Bintang Power dengan rencana
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
35
investasi Rp1,4 Triliun, PT.Tanah Laut Energi Baru dengan
rencana investasi Rp1,4 Triliun, dan PT. Kalindo Sentral Gua
Utama dengan rencana investasi sebesar Rp148 Miliar.
Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mencapai 36,6% dari
target dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang belum
dapat melakukan realisasi investasi di antaranya adalah PT.
Muria Sumba Manis yang masih menunggu HBG dan HGU dari
Kementerian ATR/BPN dan masalah claim tanah masyarakat.
Disamping itu terdapat PT. Gulf Mangan yang tidak
mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati dan perusahaan
merencanakan pindah ke Kawasan Industri Provinsi di
Kabupaten Kupang, PT. Arata Bandwood Energy di Sumba
Barat Daya terkendala masalah Izin dicabut karena tidak
mendapatkan lahan seluas 400 hektar mengingat lokasi
merupakan tanah adat yang tidak dapat dibebaskan, serta PT.
Shang Che Garamindo dan PT. Garam yang terkendala masalah
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Provinsi Maluku hanya mencapai 40,2% dari target
dikarenakan adanya kendala pembebasan lahan untuk
perusahaan di bidang pariwisata dan bidang tambang emas dan
tembaga. Selain itu, PT. Gemala Borneo di Pulau Romang
terbentur permasalahan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) setempat sehingga mengalami kendala dalam mendirikan
smelter emas.
Provinsi Maluku Utara hanya mencapai 46,2% dari target
dikarenakan terdapat beberapa perusahaan tambang nikel yang
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 36| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
masih dalam tahap konstruksi di antaranya PT. Antam dan PT.
Wana Tiara.
Provinsi Papua Barat hanya mencapai 18,2% dari target
disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan yang mengalami
kendala terkait Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
(PIPPIB) dari Kementerian Lingkungan Hidup, kendala dalam
memenuhi standar terkait prinsip kerusakan lingkungan dari
Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) dan kendala
pembebasan lahan yang merupakan tanah adat untuk beberapa
perusahaan di bidang listrik.
Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode
Januari sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut:
a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar
Rp119,9 Triliun (17,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp46,5
Triliun dan PMA sebesar US$5,5 miliar.
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp389,9
Triliun (56,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp166,0 triliun
dan PMA sebesar US$16,8 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar
Rp68,8 Triliun (9,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp30,2
Triliun dan PMA sebesar US$2,9 miliar.
d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp56,6
triliun (8,2%) terdiri dari PMDN sebesar Rp10,1 triliun dan
PMA sebesar US$3,5 miliar.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
37
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi
sebesar Rp22,5 triliun (3,3%), terdiri dari PMDN sebesar
Rp7,1 triliun dan PMA sebesar US$1,2 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi
sebesar Rp35,1 triliun (5,0%), terdiri dari PMDN sebesar
Rp2,5 triliun dan PMA sebesar US$2,4 miliar.
Penjelasan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2017
Capaian realisasi investasi Tahun 2017 dapat dijelaskan
secara rinci sebagai berikut:
1) Akumulasi realisasi investasi periode Januari-Desember
2017 adalah Rp692,8 triliun, terdiri dari realisasi PMDN
Rp262,3 triliun dan realisasi PMA Rp430,5 triliun.
a) Realisasi PMDN
berdasarkan sektor
usaha (5 besar) adalah
Industri Makanan
(Rp38,5 triliun);
Transportasi, Gudang,
dan Telekomunikasi
(Rp34,5 triliun); Konstruksi (Rp30,3 triliun); Listrik, Gas,
dan Air (Rp25,4 triliun); dan Tanaman Pangan dan
Perkebunan (Rp22,0 Triliun)
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 38| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
b) Realisasi PMDN
Realisasi PMDN
berdasarkan lokasi
proyek (5 besar) adalah
DKI Jakarta (Rp47,3
triliun); Jawa Timur
(Rp45,0 triliun); Jawa Barat (Rp38,4 triliun), Jawa Tengah
(Rp 19,9 triliun); Banten (Rp 15,1 triliun).
c) Realisasi PMA berdasarkan
sektor usaha (5 besar)
adalah Pertambangan (US$
4,4 miliar); Listrik, Gas,
dan Air (US$ 4,2 miliar);
Industri Logam Dasar,
Barang Logam, Mesin, dan
Elektronik (US$ 3,8 miliar); Perumahan, Kawasan Industri
dan Perkantoran (US$ 2,9 miliar); dan Industri Kimia
Dasar, Barang Kimia, dan Farmasi (US$ 2,6 miliar).
d) Sedangkan Realisasi PMA
berdasarkan lokasi proyek
(5 besar) adalah Jawa
Barat (US$ 5,1 miliar); DKI
Jakarta (US$ 4,6 miliar);
Banten (US$ 3,0 miliar);
Jawa Tengah (US$ 2,4 miliar); dan Papua (US$ 1,9 miliar).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
39
e) Realisasi PMA berdasarkan asal
negara (5 besar) adalah
Singapura (US$ 8,4 miliar);
Jepang (US$ 5,0 miliar); R. R.
Tiongkok (US$ 3,4 miliar); Hong
Kong, RRT (US$ 2,1 miliar); dan
Korea Selatan (US$ 2,0 miliar).
2) Sebaran lokasi proyek pada Tahun 2017 realisasi investasi di
Pulau Jawa sebesar Rp 389,9 triliun dan realisasi investasi
di Luar Pulau Jawa sebesar
Rp 302,9 triliun. Apabila
dibandingkan dengan
periode yang sama pada
tahun 2016 sebesar Rp
284,1 triliun terjadi
peningkatan realisasi
investasi di Luar Pulau Jawa sebesar 6,6%.
2. Sasaran Strategis 2
“Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat”
Dalam rangka mengukur tercapainya sasaran 2
“meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang
prima dan responsif melalui PTSP Pusat”, pada bulan Juli
2017 dan bulan Desember Tahun 2017 telah dilakukan
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 40| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
stakeholders (pengguna layanan) di BKPM.
Survei tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah:
1) mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dari
masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik
dan menganalisis unsur layanan apa yang sudah
dilaksanakan dan faktor layanan apa yang perlu
ditingkatkan;
2) mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna
layanan pada penyelenggaraan pelayanan yang telah
dilaksanakan oleh semua unit layanan publik di Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
3) sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil
dan langkah perbaikan pelayanan;
4) menganalisis keterkaitan antara kinerja unsur-unsur
layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan
(stakeholders) Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5) sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan
sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam
mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan
publik.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
41
Capaian IKM pada periode Juli 2017 adalah sebesar 77,77
(setara 3,11 pada skala 4) dan pada periode Desember 2017
adalah sebesar 77,56 (setara 3,10 pada skala 4),
sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM
Semester I Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Kinerja (%) Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanaman
modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,20 dari skala 4 3,11 dari
skala 4
(setara 77,77)
97,19 Baik
Jumlah responden: 352 orang
Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan
Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM
Semester II Tahun 2017
INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Kinerja (%) Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) atas pelayanan penanaman
modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,20 dari skala 4 3,10 dari
skala 4
(setara 77,56)
96,88 Baik
Jumlah responden: 180 orang
Tidak tercapainya target IKM tersebut di atas antara lain
disebabkan oleh:
- belum terintegrasinya sistem pelayanan perizinan dan
nonperizinan K/L teknis terkait dengan BKPM;
- beban kerja (volume perizinan yang bertambah yang
disebabkan oleh pelimpahan kewenangan dari K/L
terkait); dan
- permasalahan pengembangan SPIPISE dan perubahan
sistem pelayanan menyesuaikan perubahan peraturan
perundang-undangan.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 42| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Survei kualitas penanaman modal pada periode Semester
II (Juli-Desember) Tahun 2017 menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan
pengukuran keseluruhan kuesioner (180 kuesioner)
yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas
ruang lingkup pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks
sebesar 77,56 yang menunjukkan mutu pelayanan B
dengan kategori BAIK, yaitu berada dalam nilai interval
konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25.
Berdasarkan penilaian terhadap survei yang telah
dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 10. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan
Tahun 2016 dan Tahun 2017
No. Ruang Lingkup (Unsur)
Pelayanan
NRR
2016
NRR
2017 Kenaikan (Penurunan)
(Skala 4) (Skala 4)
1. Persyaratan Pelayanan 3,095 3,078 (0,017)
2. Prosedur Pelayanan 2,905 2,888 (0,017)
3. Waktu Pelayanan 2,871 2,721 (0,150)
4. Biaya/ Tarif Pelayanan 3,960 3,950 (0,010)
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
(Hasil dari Pelayanan) 3,078 3,112 0,034
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
43
No. Ruang Lingkup (Unsur)
Pelayanan
NRR
2016
NRR
2017 Kenaikan (Penurunan)
(Skala 4) (Skala 4)
6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
(Keterbukaan Informasi) 3,089 3,067 (0,022)
7. Kompetensi Pelaksana (Penguasaan
Materi) 3,018 3,056 0,038
8. Kompetensi Pelaksana (Keahlian) 3,024 3,011 (0,013)
9. Kompetensi Pelaksana
(Keterampilan) 3,077 3,061 (0,016)
10. Kompetensi Pelaksana (Daya
tanggap) 3,064 3,128 0,064
11. Perilaku Pelaksana (Kesopanan) 3,329 3,313 (0,016)
12. Perilaku Pelaksana (Keramahan) 3,220 3,253 0,033
13. Maklumat Pelayanan 2,980 3,101 0,121
14. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan 2,884 2,955 0,071
NRR IKM Tertimbang 3,095 3,102 0,007
Setara ({3,111: 4} x 100) 77,38 77,56 0,18
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa
unsur yang mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, dimana unsur yang
mengalami penurunan tertinggi adalah unsur Waktu
Pelayanan sebesar 0,150. Hal ini disebabkan oleh adanya
masa transisi implementasi sistem pelayanan yang
dilakukan selama tahun 2017 diantaranya penerapan
Digital Signature dan penerapan Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 44| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
tentang Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha.
Namun demikian, secara umum Indeks Kepuasan
Masyarakat atas pelayanan BKPM masih mengalami
peningkatan yaitu sebesar 0,18.
Berikut adalah beberapa unsur pelayanan yang masih
perlu ditingkatkan, karena memiliki indeks di bawah NRR
IKM tertimbang (sebesar 3,102):
Tabel 11. Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Ditingkatkan
No. Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan
NRR 2017
(Skala 4)
1 Persyaratan Pelayanan 3,078
2 Prosedur Pelayanan 2,888
3 Waktu Pelayanan 2,721
4 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Keterbukaan
Informasi) 3,067
5 Kompetensi Pelaksana (Penguasaan Materi) 3,056
6 Kompetensi Pelaksana (Keahlian) 3,011
7 Kompetensi Pelaksana (Keterampilan) 3,061
8 Maklumat Pelayanan 3,101
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 2,955
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
45
Meskipun terdapat 9 unsur ruang lingkup pelayanan yang
dibawah nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,102,
kesembilan unsur tersebut masih dalam kategori baik. Hal
ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan penilaian
masyarakat terhadap ruang lingkup pelayanan
penanaman modal PTSP Pusat di BKPM pada umumnya
sudah baik dan masyarakat sudah merasa puas dengan
unsur-unsur pada ruang lingkup pelayanan tersebut.
Capaian nilai IKM Tahun 2017 pada kategori Baik
tersebut didukung pula dengan beberapa hasil penilaian
dari instansi lain (KPK, Sucofindo, KemenpanRB dan
BPKP) serta peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai
berikut:
a. Survei Pelayanan Publik oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)
BKPM menerima laporan hasil survei Pelayanan Publik
yang dilaksanakan oleh KPK pada tanggal 17-25 April
2017 dengan hasil secara keseluruhan nilai persepsi
korupsi di BKPM telah melebihi nilai standar
minimum yaitu 6,00. Nilai yang diperoleh adalah 8,04
pada skala 10 atau 3,22 pada skala 4.
Indikator yang memperoleh nilai tertinggi adalah
“pengalaman korupsi”, dimana pengertian Pengalaman
Korupsi adalah pengalaman masyarakat terhadap
korupsi yang langsung dirasakan dalam mengurus
atau memperoleh layanan publik yang ditunjukkan
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 46| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
dalam bentuk biaya-biaya tambahan (gratifikasi). Nilai
pengalaman korupsi mengukur seberapa sering biaya
tambahan diberikan, berapa besarnya serta kapan
gratifikasi tersebut diberikan. Berdasarkan hasil survei
tidak ada responden yang menyatakan melakukan
pemberian biaya tambahan pada saat mendapatkan
layanan.
Indikator “Cara pandang terhadap korupsi”
menunjukkan sejauh mana masyarakat memandang
arti dan tujuan pemberian gratifikasi. Cara pandang
terhadap korupsi menjadi penting, karena semakin
masyarakat memandang pemberian gratifikasi untuk
tujuan tertentu itu adalah sesuatu yang wajar dan
menjadi hal yang sudah biasa, maka akan semakin
menghambat usaha pemberantasan korupsi.
Sedangkan indikator yang memperoleh nilai terendah
adalah “sistem administrasi”. Dengan demikian,
perbaikan sistem administrasi yang mencakup
kepraktisan SOP, keterbukaan informasi, dan
pemanfaatan teknologi informasi sangat diharapkan
oleh para responden sehingga para responden tidak
terdorong untuk melakukan gratifikasi dalam
mendapatkan pelayanan.
Sehubungan dengan hal tersebut, BKPM telah
melakukan berbagai upaya untuk penyempurnaan
SOP melalui penetapan Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
47
Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha.
b. Re-sertifikasi dan upgrading ISO dari SNI ISO
9001:2008 menjadi SNI ISO 9001:2015.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang
meliputi Direktorat Pelayanan Aplikasi, Pelayanan
Fasilitas, Pelayanan Perizinan, serta Pelayanan
Prioritas, pada tahun 2017 telah memperoleh
resertifikasi dan upgrading dari SNI ISO 9001:2008
menjadi SNI ISO 9001:2015 “Quality Management
Systems Requirements” dari Sucofindo International
Certification Services dengan masa berlaku dari tanggal
5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember
2020. Pelatihan Sumber Daya Manusia kepada
petugas yang terlibat langsung dalam pelayanan
publik seperti mengikuti Diklat Masterlist dan Diklat
PTSP, mengadakan briefing/sharing knowledge setiap
minggu antara lain tentang peningkatan pelayanan,
peraturan terbaru dari K/L terkait dan pemecahan
masalah yang dihadapi dalam memberikan pelayanan
turut mendukung pencapaian SNI ISO tersebut.
c. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
bekerja sama dengan Ombudsman dan KPK
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 48| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
memberikan penghargaan kepada unit kerja Deputi
Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas prestasinya
sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 12 Desember
2017.
d. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) BKPM
Capaian maturitas SPIP BKPM Tahun 2017 telah
mencapai level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,106 (dari
skala 5 tingkat maturitas SPIP), sesuai laporan BPKP
Nomor LQA-124/D101/2/2017 tanggal 20 Desember
2017 tentang Laporan Penjaminan Kualitas atas
Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BKPM
Tahun 2017. Capaian tersebut telah melampaui target
waktu pencapaian secara nasional sebagaimana
amanah langsung Presiden terhadap K/L bahwa
minimal sebanyak 85% K/L mencapai level 3 pada
Tahun 2019.
e. Peningkatan Sistem Perizinan
BKPM pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan untuk
mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi
Penanaman Modal, yaitu melakukan pengembangan
SPIPISE sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
49
1) Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi otomasi
perizinan K/L di PTSP Pusat BKPM
2) Penyempurnaan dan pengembangan aplikasi otomasi
perizinan 3 jam di PTSP Pusat BKPM
3) Pengembangan aplikasi perizinan kantor cabang
4) Kustomisasi aplikasi SPIPISE.
Aplikasi SPIPISE telah dimanfaatkan oleh PTSP bidang
penanaman modal Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah
mendapatkan kewenangan menerbitkan perizinan penanaman
modal dan K/L yang melimpahkan kewenangan perizinan dan
nonperizinan kepada BKPM. Selama Tahun 2017 PTSP Pusat di
BKPM telah menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang
memanfaatkan SPIPISE dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 12. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Memanfaatkan
SPIPISE Tahun 2017
JENIS IZIN 2017
Izin Prinsip 12.006
Izin Usaha 3.156
Pabean 778
KPPA 439
SIUP3A 442
Cabut/Batal 728
Disamping itu, BKPM telah melimpahkan kewenangan
pelayanan penerbitan perizinan PMA kepada Badan Pengelola
(BP) Batam, BP Bintan dan BP Karimun, Badan Pengusahaan
Kawasan (Free Trade Zone/FTZ) Sabang, Kawasan Ekonomi
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 50| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Khusus (KEK) Palu, KEK Sei Mangkei dan KEK Mandalika,
dengan rincian jumlah izin yang terbit sebagai berikut:
Tabel 13. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan oleh BP,
FTZ dan KEK Tahun 2017
PTSP JUMLAH
PENERBIT IZIN
PMDN PMA
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
BP 4 36 8 177 78
FTZ 0 0 0 0 0
KEK 3 4 0 2 0
Sementara itu, pemanfaatan SPIPISE dalam penerbitan izin
PMDN di PTSP bidang Penanaman Modal Provinsi dan
Kabupaten/Kota selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 14. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan oleh
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017
PTSP JUMLAH
PENERBIT IZIN
PMDN PMA
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
PROVINSI 29 756 413 0 0
KABUPATEN 182 7612 1273 0 0
KOTA 62 2985 224 0 0
f. Mirroring website www.bkpm.go.id
BKPM telah mengembangkan mirroring website BKPM
pada 8 (delapan) negara yaitu Australia, Jepang,
Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Uni Emirates Arab
(UEA), Korea Selatan dan Taiwan. Pengembangan ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa penanam modal
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
51
yang mengakses portal BKPM bukan hanya penanam
modal dalam negeri, namun juga penanam modal asing.
Mirroring website www.bkpm.go.id dikembangkan dalam
rangka memastikan ketersediaan jaringan pelayanan
informasi dan perizinan investasi secara elektronik untuk
penanam modal baik di dalam negeri maupun luar negeri.
g. Restrukturisasi Organisasi Badan Koordinasi Penanaman
Modal
Langkah BKPM melakukan restrukturisasi sebagai
berikut:
1. Melakukan reorientasi Deputi Bidang Kerjasama
Penanaman Modal yang semula berorientasi kepada
Gambar 9.
Topologi Mirroring
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 52| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
kerjasama luar negeri diubah menjadi berorientasi
pada kerjasama dalam negeri dan luar negeri dengan
membentuk Direktorat Kerjasama Standardisasi
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Daerah, Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
Daerah, dan Direktorat Kerjasama Penanaman Modal
Luar Negeri.
2. Menambah Direktorat Pelayanan Prioritas pada Deputi
Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
Direktorat Pelayanan Prioritas mempunyai tugas
penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
perizinan perioritas penanaman modal serta
melakukan koordinasi dan pemantauan atas
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat.
3. Meningkatkan status dan peran Sub Bidang
Infrastruktur dan Jaringan setingkat eselon IV menjadi
Bidang Infrastruktur dan Jaringan setingkat eselon III
pada unit kerja Pusat Pengolahan Data dan Informasi.
h. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
Terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017, PTSP Pusat di
BKPM mulai mensyaratkan Konfirmasi Status Wajib Pajak
(KSWP) sebelum memberikan layanan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal, yang dilakukan secara
Dalam Jaringan (daring) melalui SPIPISE dan layanan
secara tatap muka. Pemanfaatan KSWP merupakan salah
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
53
satu bentuk integrasi informasi secara elektronik dengan
Direktorat Jenderal Pajak.
i. Pemanfaatan e-office 365.
Dalam rangka memudahkan komunikasi antara pimpinan
dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) BKPM telah
dimanfaatkan e-office 365 terhitung sejak Maret 2017
dalam bentuk lalu lintas komunikasi penugasan,
pengumuman, agenda kerja, dan berbagai informasi yang
terkait dengan tugas dan fungsi BKPM.
B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja
Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi yang
dicapai selama Tahun 2017, Badan Koordinasi Penanaman
Modal menggunakan metode Balanced Scorecard yang
mempunyai keunggulan kemudahan dan lebih realistis dalam
melakukan penilaian tingkat capaian kinerja. Penilaian tersebut
dilakukan melalui dua tahap, yaitu:
1. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif
penilaian dimulai dari financial, costumers, process, people
atas IKU BKPM Tahun 2017 untuk mencapai target
realisasi investasi. Peta strategi Badan Koordinasi
Penanaman Modal digambarkan dalam ilustrasi berikut:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 54| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Gambar 10. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017
Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan
Meningkatnya kerjasama internasional untuk
mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal
Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia
melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi
penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak
pada peningkatan daya saing penanaman modal
Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan
penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi,
kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya
saing Penanaman modal
Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
55
2. Evaluasi dan Analisis Balanced Scorecard
Dalam rangka mencapai target investasi Tahun 2017
senilai Rp678,8 triliun dilakukan melalui Sasaran
Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja
Pendukung yang secara bersama-sama berkontribusi
terhadap tercapainya target investasi tersebut.
Berdasarkan peta strategi Badan Koordinasi Penanaman
Modal Tahun 2017, capaian kinerja tersebut dianalisis
menggunakan empat perspektif balanced scorecard yang
masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:
a. Financial Perspective dengan bobot 30%,
mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan
organisasi untuk memenuhi harapan stakeholders
(pemangku kepentingan) yang secara langsung atau
tidak langsung baik swasta maupun pemerintah
memiliki kepentingan atas output atau outcome dari
suatu organisasi. Hal ini diwujudkan melalui capaian
nilai realisasi investasi guna mendorong
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan
mengurangi kesenjangan pembangunan antar
wilayah.
Dalam Sasaran Strategis 1 yaitu “meningkatnya
realisasi penanaman modal” diukur melalui 3 (tiga)
IKU, yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio
realisasi penanaman modal di luar Jawa dan rasio
realisasi PMDN.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 56| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
b. Customers Perspective dengan bobot 30%,
mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ingin
diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
customers dan/atau harapan organisasi terhadap
customers. Customers (pengguna layanan) merupakan
pihak yang terkait dengan pelayanan suatu
organisasi.
Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai
berikut:
1) Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan
penanaman modal yang prima dan responsif
melalui PTSP Pusat” diukur dengan 1 (satu) IKU
yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat
di BKPM.
2) Sasaran “Meningkatnya iklim penanaman modal
dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal” diukur dengan dengan 2
(dua) IKU yaitu:
a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;
b. Perbaikan kemudahan memulai usaha;
c. Process Perspective, dengan bobot 20%, mencakup
sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui
rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam
memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi
stakeholder dan customer (value chain). Upaya lain
untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
57
melakukan pemasaran investasi secara aktif dan
lebih terfokus.
Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai
berikut:
1) Sasaran “meningkatnya kerjasama internasional
untuk mendorong investasi dan melindungi
kepentingan nasional dalam rangka peningkatan
daya saing penanaman modal” yang diukur
melalui 1 (satu) IKU, yaitu presentase
kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama
penanaman modal yang telah diimplementasikan.
2) Sasaran “terwujudnya perencanaan penanaman
modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan
yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif
dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal” yang diukur melalui 1 (satu)
IKU yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
3) Sasaran “Meningkatnya daya tarik penanaman
modal Indonesia melalui promosi yang terpadu
dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar
negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing
penanaman modal” yang diukur melalui 1 (satu)
IKU, yaitu Jumlah rencana investasi;
d. People Perspective dengan bobot 20%, mencakup
sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas
sumber daya internal organisasi yang ingin
diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 58| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna
menghasilkan output atau outcome organisasi yang
sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.
Perspektif ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu
“Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan” yang
diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Kategori SAKIP BKPM
Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama
(IKU) Tahun 2017 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
didukung oleh keberhasilan capaian kinerja unit kerja tingkat
Eselon I sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2017
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET*) REALISASI % KATEGORI
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Koordinasi Penanaman Modal
101,82 Sangat
Baik
Financial Perspective (30%) 96,41 Baik
1
Meningkatnya realisasi penanaman modal
a. Nilai realisasi penanaman modal
678,8 692,8 102,06 Sangat Baik
b. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa
52,80% 43,70%
82,77 Baik
(302,9 triliun)
c. Rasio realisasi PMDN 36,30%
37,90%
(262,3 triliun) 104,41 Sangat Baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
59
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET*) REALISASI % KATEGORI
Customer Perspective (30%) 99,57 Baik
2
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM
3,20 dari skala 4
3,10 dari skala 4 (setara 77,56)
96,88 Baik
3
Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;
3,3 dari skala 5
4,1 dari skala 5 120 Sangat Baik
b. Perbaikan kemudahan memulai berusaha;
22 peraturan (Menuju
peringkat 40)
18 peraturan
(Peringkat 72) 81,82 Baik
Process Perspective (20%) 113,33 Sangat Baik
4
Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
Persentase kesepakatan/ perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan
86% dari 159 kesepakatan/ perjanjian =
137
100% dari total target
kesepakatan/ perjanjian/
perundingan = 137
100 Sangat Baik
5
Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
3,2 dari skala 5
4,02 dari skala 5 120 Sangat Baik
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 60| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET*) REALISASI % KATEGORI
6
Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
Jumlah rencana investasi Rp1.052,5
triliun Rp. 1.676,9
triliun 120 Sangat Baik
People Perspective (20%) 101,78 Sangat Baik
7 Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
WTP WTP 100 Sangat Baik
b. Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Koordinasi Penanaman Modal.
B (71)
BB (73,52) 103,55 Sangat Baik
Keterangan:
*) Target berdasarkan Revisi Renstra Eselon I
Berdasarkan tabel di atas, dari sisi Financial
Perspective, sasaran strategis Meningkatnya Realisasi
Penanaman Modal yang diukur dengan bobot 30%
memperlihatkan capaian kinerja 96,41% (Baik). Indeks
capaian tersebut menunjukkan keberhasilan BKPM dalam
mencapai target realisasi investasi Tahun 2017.
Sedangkan realisasi penanaman modal di luar Jawa
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
61
hanya tercapai 82,77% namun ditinjau dari segi nilai
realisasi investasi dibandingkan Tahun 2016 mengalami
peningkatan dari Rp284,1 triliun menjadi Rp302,9 triliun
pada Tahun 2017. Keberhasilan tersebut mempunyai
dampak kontribusi terhadap peningkatan kondisi
pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2017 sebesar
5,07% yang merupakan Produk Domestik Bruto (PDB)
menurut lapangan usaha yang terdiri dari pertumbuhan
dan kontribusi PDB, pertumbuhan lapangan usaha dan
sumber pertumbuhan PDB. Hal ini ditandai dengan
terbukanya kesempatan berusaha, penyerapan tenaga
kerja dan peningkatan pendapatan per kapita yang pada
akhirnya dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan
masyarakat.
Dari sisi Customer Perspective yang diukur dengan bobot
30%, capaian kinerja BKPM menunjukkan capaian
99,57% (Baik). Indeks capaian tersebut menunjukkan
keberhasilan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanaman
modal yang prima dan responsif, mewujudkan percepatan
pelaksanaan penanaman modal, serta meningkatkan iklim
penanaman modal.
Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan
keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat
investment grade, dan berbagai upaya memberi citra
positif kepada opinion makers telah mendorong
peningkatan daya saing investasi Indonesia. Beberapa
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 62| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah
menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi,
antara lain predikat investment grade dari Rating &
Investment Information Inc. dengan outlook BBB-, Moody’s
Investor Service dengan outlook Baa3 (stable), Japan
Credit Rating Agency Ltd. dengan outlook BBB (stable),
Fitch Rating dengan outlook BBB (stable), dan Standard
and Poor’s dengan outlook BB+ (positive). Pemberian
peringkat dari lembaga pemeringkat tersebut
menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap
ekonomi Indonesia yang berdampak pada peningkatan
Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman
modal.
Demikian juga hasil penilaian dari Bank Dunia atas
Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia yang
menunjukkan kenaikan signifikan, dimana pada survei
EoDB yang dilaksanakan pada Tahun 2017, Indonesia
berada pada peringkat 72, meningkat sebanyak 19
peringkat dari tahun sebelumnya.
Untuk mencapai peringkat 72, Pemerintah merubah 18
peraturan, yaitu: 12 Peraturan Menteri, 2 Peraturan
Direktur Jenderal dan 4 Peraturan Kepala Lembaga. Di
Indonesia, survei penilaian EoDB dilakukan di Jakarta
dan Surabaya. Dari dua kota tersebut diukur prosedur,
waktu dan biaya serta indeks untuk kemudahan berusaha
yang mencakup sepuluh indikator. Responden survei
adalah pelaku usaha UKM, perusahaan dan stakeholders,
serta konsultan hukum dan notaris.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
63
Penilaian EoDB mencakup berbagai perbaikan atas 10
indikator, yaitu:
Tabel 16. Indikator EoDB
No Indikator
Langkah Perbaikan
Semula Menjadi
1
Memulai usaha (starting a business)
Biaya jasa notaris
Belum diatur sehingga
besaran variabel biaya
memulai usaha menjadi
cukup besar.
Batas atas biaya jasa notaris
sebesar Rp. 4 juta untuk
pembuatan akta perusahaan PT
dengan modal dasar sampai
dengan Rp 1 miliar.
Biaya PNBP reservasi
nama perusahaan
Biaya PNBP reservasi nama
perusahaan Rp. 200 ribu
Penurunan biaya PNBP reservasi
nama perusahaan dari Rp. 200
ribu menjadi Rp. 100 ribu.
Biaya PNBP untuk
pengesahan badan
hukum PT
Biaya PNBP untuk
pengesahan badan hukum
PT Rp. 1 juta
Penurunan biaya PNBP menjadi
Rp 500 ribu (berlaku untuk
perusahaan dengan modal dasar
Rp. 25 juta hingga Rp. 1 M)
Biaya PNBP untuk
pengumuman Berita
Negara RI (BNRI) dan
Tambahan Berita
Negara RI (TBNRI)
Biaya PNBP untuk
pengumuman Berita Negara
RI (BNRI) dan Tambahan
Berita Negara RI (TBNRI)
Rp. 580 ribu
Penurunan biaya PNBP menjadi
Rp. 400 ribu. (Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2017)
Pengajuan permohonan
SIUP dan TDP
Pengajuan permohonan
SIUP dan TDP dilakukan
secara manual dan terpisah
Surabaya:
Digitalisasi pengajuan
permohonan SIUP dan TDP
melalui portal SSW (Surabaya
Single Window)
Penurunan waktu prosedur
pemrosesan SIUP dan TDP
secara paralel
2 Perizinan mendirikan bangunan (dealing with construction permit)
Biaya Perizinan
Mendirikan Bangunan
Besar biaya 5.1% dari nilai
gudang
Terdapat data
correction/rekalkulasi sehingga
besar biaya 4.8% dari nilai
gudang
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 64| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No Indikator
Langkah Perbaikan
Semula Menjadi
3
Pendaftaran properti (registering property)
Pajak Penghasilan dan
Bea Perolehan Hak atas
Tanah
Besaran pajak penghasilan
dari pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan 5%
Penurunan besaran pajak
penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan
semula 5% menjadi 2,5%
4
Penyambungan listrik (getting electricity)
Implementasi sistem
Peta Trafo (PETRA) di
DKI Jakarta
Pelaksanaan survei lapangan
masih dilakukan
Penggunaan sistem PETRA di
DKI Jakarta untuk meniadakan
kebutuhan survei lapangan dan
mengurangi 1 Prosedur di DKI
Jakarta
Tarif Sertifikasi Laik
Operasi (SLO) di DKI
Jakarta dan Surabaya
Tarif SLO di DKI Jakarta
dan Surabaya semula Rp.
2.572.000
Pengurangan tarif SLO di DKI
Jakarta dan Surabaya menjadi
Rp 2.205.000
Biaya sambungan baru
untuk daya 100-200
kVA DKI Jakarta dan
Surabaya
Biaya sambungan baru
untuk daya 100-200 kVA
DKI Jakarta dan Surabaya
semula Rp. 152.017.987
Pengurangan biaya sambungan
baru untuk daya 100-200 kVA
DKI Jakarta dan Surabaya
menjadi Rp. 124.354.246
Pekerjaan eksternal oleh
kontraktor PLN
Pekerjaan eksternal oleh
kontraktor PLN semula 40
hari
Pengurangan waktu di DKI
Jakarta dan Surabaya menjadi 21
hari karena terdapat estimasi
perhitungan kebutuhan material
dan penyediaan stok oleh PT.
PLN.
5
Pembayaran pajak (paying taxes)
Pembayaran PPh dan
PPN
Pembayaran PPh dan PPN
dilakukan secara elektronik
melalui e-billing oleh
mayoritas wajib pajak
Pembayaran PPh dan PPN
dilakukan secara elektronik
melalui e-billing oleh mayoritas
wajib pajak sehingga terdapat
pengurangan waktu proses
6
Perdagangan lintas Negara (trading across borders)
Implementasi Billing
Online
Sistem pembayaran masih
dilakukan secara manual
Single Billing yang diakomodir
Modul Modul Penerimaan
Negara Generasi Kedua
(MPNG2) melalui sistem online
(ATM, EDC, Internat Banking
dan Mobile Banking) telah
dioperasikan secara penuh
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
65
No Indikator
Langkah Perbaikan
Semula Menjadi
Data Impor
Waktu Border
Compliance :
Jakarta : 80 jam
Surabaya : 168 jam
Waktu Border Compliance :
Jakarta : 80 jam
Surabaya : 168 jam
Biaya Border
Compliance :
Jakarta : USD 384
Surabaya : USD 376
Biaya Border Compliance :
Jakarta : USD 384
Surabaya : USD 376
Waktu Documentary
Compliance :
Jakarta : 132 Jam
Surabaya : 136 Jam
Waktu Documentary
Compliance :
Jakarta : 119 Jam
Surabaya : 120 Jam
Biaya Documentary
Compliance :
Jakarta : USD 160
Surabaya : USD 180
Biaya Documentary
Compliance :
Jakarta : USD 160
Surabaya : USD 180
Data Ekspor
Waktu Border
Compliance :
Jakarta : 48 jam
Surabaya : 72 Jam
Waktu Border Compliance :
Jakarta : 48 jam
Surabaya : 168 jam
Biaya Border
Compliance :
Jakarta : USD 250
Surabaya : USD 267
Biaya Border Compliance :
Jakarta : USD 250
Surabaya : USD 267
Waktu Documentary
Compliance :
Jakarta : 60 Jam
Surabaya : 66 jam
Waktu Documentary
Compliance :
Jakarta : 60 Jam
Surabaya : 66 Jam
Biaya Documentary
Compliance :
Jakarta : USD 130
Surabaya : USD 170
Biaya Documentary
Compliance :
Jakarta : USD 130
Surabaya : USD 170
7
Akses perkreditan (getting credit)
Kedalaman informasi
kredit
Biro Kredit belum
memberikan penilaian
kelayakan kreditur
sebagai layanan bernilai
tambah kepada bank dan
institusi keuangan
Memungkinkan akses data Biro
Kredit Pemerintah dan/atau
Swasta secara online bagi
perbankan dan lembaga
keuangan pengguna jasa/layanan
biro kredit, pengguna layanan
dapat mengunduh laporan kredit
secara mandiri atau interkoneksi
sistem biro kredit dengan sistem
pengguna jasa/layanan
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 66| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
No Indikator
Langkah Perbaikan
Semula Menjadi
8
Perlindungan terhadap investor minoritas (protecting minority investors)
Indeks Hak Pemegang
Saham (Shareholder
Rights Index)
Belum terdapat pengaturan
terkait penunjukan dan
pemberhentian akuntan
publik wajib diputuskan
dalam RUPS Perusahaan
Terbuka dengan
mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris.
Penunjukan dan
pemberhentian akuntan
publik wajib diputuskan
dalam RUPS Perusahaan
Terbuka dengan
mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris.
Indeks Transparansi
Perusahaan (Corporate
Transparancy Index)
Belum terdapat pengaturan
terkait kewajiban pelaporan
bagi setiap pihak yang
memiliki saham baik
langsung maupun tidak
langsung paling sedikit 5%
(lima persen) dari modal
disetor dalam Perusahaan
Terbuka.
Kewajiban pelaporan bagi
setiap pihak yang memiliki
saham baik langsung maupun
tidak langsung paling sedikit
5% (lima persen) dari modal
disetor dalam Perusahaan
Terbuka.
9
Penegakan kontrak (enforcing contract)
Waktu dan biaya Perkara
Gugatan Sederhana
Melalui Jalur Pengadilan
Prosedur khusus untuk
penyelesaian gugatan
sederhana selama 471 hari
dengan biaya 115.7% dari
nilai perkara
Pengurangan waktu
penyelesaian gugatan
sederhana menjadi 390 hari
dengan penurunan biaya 74%
dari nilai perkara
10
Penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency)
Recovery rate Recovery rate 31.2 cents/usd Peningkatan recovery rate
menjadi 64.7 cents/usd
Waktu penyelesaian
perkara kepailitan
Penyelesaian perkara
kepailitan membutuhkan
waktu 1.9 tahun
Pengurangan lama waktu
penyelesaian perkara
kepailitan menjadi 1.1 tahun
Indeks Kekuatan Kerangka
Insolvensi Nilai 9.5 (skala 0-16)
Meningkat menjadi 10.5
(skala 0-16) dikarenakan
perlunya persetujuan kreditur
dalam menentukan hakim
pengawas
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
67
Dari sisi Process Perspective di atas yang diukur dengan
bobot 20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal menunjukkan capaian 113,33% (Sangat Baik).
Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan
kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
meningkatkan kerja sama internasional untuk mendorong
investasi dan melindungi kepentingan nasional,
mewujudkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang
terintegrasi, kolaboratif dan implementatif serta
meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui
promosi yang terpadu dan efektif.
Keberhasilan tersebut ditandai dengan jumlah
kesepakatan/perjanjian/perundingan yang telah
diimplementasikan sebanyak 137 atau 100% dari target
yang telah ditetapkan, pencapaian indeks kualitas
pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman
moodal pada nilai 4,2 dari skala 5, dan jumlah rencana
investasi tercapai 120%.
Dari sisi People Perspective yang diukur dengan bobot
20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
menunjukkan capaian 101,78% (Sangat Baik). Indeks
capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
mempertahankan kualitas dan akuntabilitas
kelembagaan, keberhasilan tersebut antara lain ditandai
dengan:
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 68| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1 peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
kinerja anggaran sehingga BKPM mempertahankan
opini WTP dari BPK RI selama 9 (sembilan) tahun
berturut-turut;
2 pencapaian kategori BB (dengan nilai 73,52) atas
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) BKPM Tahun 2017.
C. Laporan Realisasi Anggaran
Realisasi Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal
pada TA 2017 adalah sebesar Rp438.004.296.065,00 atau 93,01 %
dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp470.942.523.000,00.
Tabel 17. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja T.A. 2017
Belanja Pegawai 138.068.270.000 119.973.849.249 86.89
Belanja Barang 314.788.200.000 300.738.171.452 95.54
Belanja Modal 18.086.053.000 17.292.275.364 95.61
Jumlah 470.942.523.000,00 438.004.296.065,00 93.01
Uraian2017
Anggaran Realisasi %
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam
grafik berikut ini:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
69
Gambar 11. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun
Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 18. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program T.A. 2017
135.577.898.000
336.201.352.000
16.686.312.000
122.084.172.060
299.932.878.475
15.543.584.300
-
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
300.000.000.000
350.000.000.000
400.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Anggaran
Realisasi
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 70| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Realisasi Belanja T.A. 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,1%
dibandingkan dengan T.A. 2016. Hal ini disebabkan karena pada T.A.
2017, terdapat peningkatan belanja modal dalam rangka mendukung
pelaksanaan pelayanan PTSP Pusat di BKPM.
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja T.A. 2017 dan T.A. 2016
URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016NAIK
(TURUN) %
Belanja Pegawai 119.973.849.249 122.084.172.060 (1,73)
Belanja Barang 300.738.171.452 299.932.878.475 0,27
Belanja Modal 17.292.275.364 15.543.584.300 11,25
Jumlah 438.004.296.065,00 437.560.634.835,00 0,10
Perbandingan realisasi belanja dari Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2017 dapat dilihat dalam gambar berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
71
Gambar 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Periode Tahun 2013-2017
Tabel 20. Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017
NO. SASARAN STRATEGIS ANGGARAN (Rp )
% PAGU REALISASI
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 33.032.000.000 32.191.687.437 97,46
2. Meningkatnya kualitas pelayanan
penanaman modal yang prima dan
responsif melalui PTSP Pusat
7.318.656.000 6.973.585.749 95,29
a. Meningkatnya iklim penanaman
modal dalam rangka meningkatkan
daya saing penanaman modal
9.312.698.000 9.046.540.056 97.14
b. Meningkatnya kerjasama
internasional untuk mendorong
investasi dan melindungi kepentingan
nasional dalam rangka peningkatan
daya saing penanaman modal
7.270.497.000 6.504.909.963 89.47
c. Terwujudnya perencanaan
penanaman modal dan penyusunan
rekomendasi kebijakan yang
terintegrasi, kolaboratif, dan
implementatif dalam rangka
peningkatan daya saing penanaman
modal
7.880.621.000 7.770.261.036 98.60
705,75
574,27
635,92
488,47 470,94593,79
523,39
572,40
437,56 438
100
200
300
400
500
600
700
800
2013 2014 2015 2016 2017
Mili
ar
Tahun Anggaran
Chart Title
Anggaran Realisasi
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 72| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NO. SASARAN STRATEGIS ANGGARAN (Rp )
% PAGU REALISASI
d. meningkatnya daya tarik penanaman
modal Indonesia melalui promosi yang
terpadu dan efektif bagi penanam
modal dalam dan luar negeri yang
berpijak pada daya saing penanaman
modal
181.560.138.000 172.296.499.317 94,90
e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan
BKPM dalam mendukung tugas dan
fungsi BKPM
224.567.913.000 203.220.812.507 90,49
Jumlah 470.942.523.000 438.004.296.065. 93,01
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 74| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja BKPM Tahun 2017 ini disusun dengan
mengacu pada Renstra BKPM 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja
BKPM Tahun 2017.
Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan metode
Balanced Scorecard melalui pengukuran 4 indikator kinerja
utama. Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM
menunjukkan hasil yang Sangat Baik sebesar 101,82. Hasil
capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2017 sudah
sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
ditetapkan kecuali Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas
pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM dengan
target 3,20 terealisasi 3,10 dari skala 4 dan Rasio Realisasi
Penanaman Modal di Luar Jawa dengan realisasi 43,70% dari
target sebesar 52,8%.
Dampak dari upaya BKPM dalam peningkatan iklim
investasi telah dibuktikan dengan naiknya peringkat Ease of
Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia
dari peringkat 91 menjadi peringkat 72 (naik 19 peringkat)
menurut laporan hasil survei World Bank. Keberhasilan ini
tidak terlepas dari upaya semua pihak baik di lingkungan
pemerintahan maupun masyarakat dunia usaha serta peran
aktif aparatur BKPM.
Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama
Tahun 2017 antara lain penghargaan dari Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
75
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas prestasinya
sebagai unit kerja layanan berpredikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) tanggal 12 Desember 2017, piagam perhargaan
dari Menteri Keuangan atas pencapaian 5 (lima) tahun berturut-
turut perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas
Laporan Keuangan BKPM, dan Sertifikat SNI ISO 9001:2015
Quality Management Systems-Requirements.
Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's
(S&P) telah menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi
BBB-/A-3 dengan outlook stabil. Selanjutnya Fitch Ratings
memberikan peringkat BBB+ status Investment Grade, dan
Moody's Investors Service memperbaiki Outlook Sovereign Credit
Rating Indonesia dari Stable menjadi Positive. Hal ini sekaligus
mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) pada 8
Februari 2017.
BKPM menyadari bahwa investor masih sering mengalami
permasalahan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia,
baik dari segi pengajuan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).
Untuk mencapai target peringkat 40 Ease of Doing
Business, pemerintah mempersiapkan program sebagai berikut:
a. Presiden menerbitkan Perpres tentang Percepatan Proses
Pelaksanaan Berusaha, 31 Agustus 2017, sebagai bagian
Paket Kebijakan Ekonomi XVI.
b. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha berujung pada
reformasi peraturan terkait investasi, baik di pusat maupun
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 76| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
daerah, dan mengatur setiap K/L untuk membentuk Satgas
pengawas perizinan.
c. Presiden menargetkan Online Single Submission pada Tahun
2018 digunakan oleh semua instansi perizinan dan
nonperizinan di tingkat pusat dan daerah, sehingga data
dapat terintegrasi.
d. Presiden menginginkan izin tiga jam dengan delapan izin di
Pusat (BKPM) bisa dipercepat dan juga diterapkan di daerah.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh
BKPM antara lain adalah:
1. Meningkatkan sinkronisasi, integrasi dan koordinasi dengan
K/L terkait dalam rangka pelayanan perizinan berusaha di
PTSP Pusat.
2. Integrasi sistem informasi di Kementerian/Lembaga melalui
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) untuk pelayanan perizinan Online
Single Submission.
3. Perubahan regulasi penyederhanaan persyaratan perizinan
berusaha di pusat dan daerah.
4. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Rencana Kerja
Tahunan 2018 sebagai bentuk penegasan dari Renstra
2015-2019, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam
atas target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis
yang ditetapkan.
Demikian, laporan kinerja ini disampaikan dengan
harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
77
seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BKPM,
sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan
kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja
tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan
kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-
indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan
tuntutan stakeholders, sehingga BKPM dapat semakin
dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan
yang prima.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 78| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1. DAFTAR PENGHARGAAN
a. Penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilan
Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun
2016 dengan Capaian Standar Tertinggi pada Rapat Kerja
Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Tahun 2017.
b. Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang
Memenuhi SNI ISO 9001:2015 Unit Deputi Bidang
Pelayanan Penanaman Modal
c. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayagunaan
Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi kepada unit
kerja Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas
prestasinya sebagai kerja pelayanan berpredikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK).
2. PERJANJIAN KINERJA
3. PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
79
1. DAFTAR PENGHARGAAN
a. Penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilan Menyusun dan
Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar
Tertinggi pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2017.
`
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 80| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
b. Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang Memenuhi SNI ISO
9001:2015 Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
81
c. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatus Negara
dan Reformasi Birokrasi kepada unit kerja Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal atas prestasinya sebagai kerja pelayanan
berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)