KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang...
Transcript of KATA PENGANTAR - paserkab.go.id · KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang...
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser Tahun 2018 telah selesai dibuat. Laporan Kinerja ini merupakan suatu
pertanggung jawaban seluruh rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan amanah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat capaian .
Dengan tersusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan,
dengan melihat hasil capaian . atau pelaksanaan program maupun kegiatan serta kendala
yang dihadapi,
Laporan Kinerja ini juga merupakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Disadari bahwa dalam laporan
kinerja tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat dibutuhkan.
Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini, tak lupa kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam memberikan
sumbangan pemikiran dalam merumuska untuk penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi
,Informatika,Statistik dan Pesandian Kabupaten Paser.
Tana Paser, Januari 2019
Kepala Dinas
H. Akhmad Zulfian, ST Pembina
i
EXECUTIVE SUMMARY
PenyusunanLaporan Kinerja (LAKIP ) adalah suatu wujud Pertanggungjawaban Dinas
Komunikasi, Informatika,Statstik dan Persandian Kabupaten Paser kepada pemangku
kepentingan ( Stakeholders) atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya
mencapai visi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat
dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan untuk menunjukkan secara langsung kaitan sasaran dengan indikator
kinerja, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat
terlihat dengan jelas.
Dalam rangka pencapaian sasaran pada tahun 2018 Dinas Komunikasi,
Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, melaksanakan 12 ( dua belas )
.program dengan 40 ( empat puluh ) kegiatan.
Dari kedelapan Sasaran yang ada, terdapat 6(enam) sasaran dengan hasil capaian
100 %, dan dua sasaran dengan hasil capaian dibawah 100 % .
Sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2018 mencapai 83,24 % yang terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar 80,18 % dan Belanja Langsung sebesar 83,24 %.
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… i
Executive Summary ...................................................................................................... ii
Daftar Isi ....................................................................................................................... iii
Daftar Lampiran ............................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 2
C. Dasar hukum …………………………………………………………………. 3
D. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan ...................................... 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .. .................................... 22
A. Rencana Strategis .............................................................................. 22
1. Pernyataan Visi dan misi ................................................................. 23
2. Tujuan dan Sasaran......................................................................... 24
3. Strategi dan Kebijakan ..................................................................... 28
B. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ............................................................ 31
C. Perjanjian Kinerja .................................................................................... 34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 37
A. Capaian Kinerja ................................................................................... 37
1. Pengukuran Kinerja ......................................................................... 37
2. Analisis Capaian Kinerja .................................................................. 41
B. Realisasi Anggaran ............................................................................... 46
BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 51
LAMPIRAN – LAMPIRAN ...........................................................................
- Perjanjian Kinerja
- Pakta Integritas
- Daftar Desa Blank spot
- Daftar Jumlah Menara /Tower yang memiliki izin
iii
LKJ 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan
salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai Laporan Kinerja
dan anggaran selama setahun dan sekaligus merupakan sebagai bahan evaluasi kinerja
SKPD.
Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah . Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya suatu kepemerintahan yang baik (good
governance) .
Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat
kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam
berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan
sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi
dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus
sebagai sarana komunikasi interaktif .
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban sebagai salah satu organisasi
,maka Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Provins
Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu menyusun Laporan
Kinerja diakhir tahun pelasanaan kinerja selama tahun 2018. hal ini sejalan dengan
Peraturan Presiden RI no.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 yang sebelumnya diberi nama LAKIP
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan
ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah
membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi
LKJ 2018 2
tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan
yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah
Kabupaten Paser cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan
terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good
governance melalui pengembangan elektronik Government (e-Goverment).
1.2. Maksud dan Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka
mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Prsandian Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan mempratekkan prinsip – prinsip Good Governance, sehingga tercipta pemerintahan
yang bersih dan mampu menyediakan Public Good and Service sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai
salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas
Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian
Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi ,
Informatika,Statistik dan Persandian Tahun 2018 adalah :
1. Sebagai informasi dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.;
2. .Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan
Persandian tahun serta pedoman untuk meningkatkan kinerja ditahun tahun yang
akan datang;
3. Untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas
Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam tahun
2018 ;
LKJ 2018 3
4. Mendorong Dinas Komunikasi ,Informaika, Statistik dan Persandian Kab.Paser
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan
pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi
,Informatika,Statistik dan Persandian ; dan
6. Sebagai bahan pengambl kebijakan ,Penyusunan rencana Program dan
pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun- tahun
berikutnya.untuk
1.3. Dasar Hukum
Dasar hukum untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesi Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
LKJ 2018 4
Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penatapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Keputuasn kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Paser nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi
Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
1.4. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan
Kedudukan
Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser
berkedudukan di Ibukota Kabupate Paser (Tana Paser) . Dinas Komunikasi
,Informatika,Statistik dan Persandian Kab.Paser dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 dengan tugas pokok
menyelenggarakan kewenangan Komunikasi dan Informasi Publik.
Tugas Fungsi dan Kewenangan
Tugas Pokok :
Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
serta Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
LKJ 2018 5
Paser, bahwa Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas
otonomi dan tugas perbantuan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan oprasional dibidang
komunikasi dan informatika sesuai dengan Rencana Strategis pemerintah
daerah ;
b. Penetapan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika ;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan
informatika yang meliputi informasi publik ,teknologi informatika,serta data
dan informasi sesuai denga norma, standar, prosedur dan criteria yang yang
ditetapka pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
1.5. Struktur Organisasi
Berkaitan dengan pembentuan Perangkat Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang
dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser yang membawahi
2. Sekretaris
Sekretariat mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program,
Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, serta
LKJ 2018 6
memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat struktural Eselon IIIa.
Dalam hal melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sbb :
a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas;
b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indicator kinerja
untuk setiap program;
c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan
kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi ,pelaporan realisasi program dan
kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi
kepegawaian dan kediklatan;
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga ,komunikasi, informasi, dan
dokumentasi ; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi
sekretariat.
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :
a. Kepala Subbagian Perencanaan Program
Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunkasi
dan Informatika.
b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk
melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan
administrasi kepegawaian .
c. Kepala Subbag Keuangan
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan
pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
LKJ 2018 7
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program
kegiatan kemitraan dan desiminasi Informasi Publik, serta pengelolaan informasi dan
penyiaran. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Komunikasi dan Informasi Publik
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program
kegiatan teknis media publik, desiminasi informasi publik serta pengelolaan
informasi dan penyiaran sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik
,desiminasi informasi publik serta pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi public melalui berbagai media
informasi public di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat;
d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi public melalui media komunikasi publik
dan media lainnya;
e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi , advis teknis penyelengaraan komunikasi
dan informasi publik ;
f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun
nasional;
g. Pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat
secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, Kelompok informasi
masyarakat (KIM), pertunjukkan rakyat maupun media lainnya;
h. Pelaksanaan desiminasi informasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan antar
perangkat daerah;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta
pengkoordinasian dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi
lembaga dan komunitas masyarakat;
j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian dibidang
Komunkasi dan informasi publik;
LKJ 2018 8
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan komunikasi dan
informasi publik dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang
informasi public
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
Publik dibantu oleh :
a. Kepala Seksi Media publik yang bertugas melaksanakan urusan media publik ;
b. Kepala Seksi Kemitraan dan pemberdayaan komunikasi yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi ;
c. Kepala Seksi Pengelolaan dan pelayanan Informasi yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi .
4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
Bidang Teknologi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,
perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan
teknologi, pengolahan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan jaringan
komunikasi dan informasi.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan
teknis pelaksanaan infrastruktur dan teknologi, pengolahan data dan integrasi
sistem informasi serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan
rencana strategis pemerintah daerah.
b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan
infrastruktur dan teknologi sesuai dengan norma, standar,prosedur dan criteria yang
ditetapkan pemerintah;
c. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan
keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi , termasuk kerjasama pengelolaan
,pemelharaan, pengamanaan, koordinasi ,integrasi , sinkronisasi dan simplikasi,
monitoring ,Sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;,
LKJ 2018 9
d. Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur
dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ;
e. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan
komunikasi, telekomunikasi, data centre dan integrasi sistem informasi termasuk
keamanan infra struktur dan jaringannya ,
f. Pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi;
g. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang
teknologi komunikasi ;
h. Pelaksanaan pembinaan ,pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi
dan teknologi komunikasi;
i. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis sosialisasi dibidang teknologi dan
informasi ;
j. Penyelenggaraan pengkajian dan fsilitasi pengumpulan , pengolahan, integrasi dan
teknologi komunikasi;
k. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;
l. Pelaksanaan peneiaan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna
teknologi komunikai;
m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan
teknologi informasi ;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan teknologi
komunikasi dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang
Teknologi dan komunikasi .
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi
dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yang dijabat oleh Kepala Seksi yakni :
a. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
Kepala seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas untuk melaksanakan
urusan Pengembangan Infrastruktur komunikasi dan informatika.
b. Kepala Seksi Tata kelola dan Integrasi Layanan Komuniasi dan Informatika
LKJ 2018 10
Kepala Seksi Tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Tata kelola dan Integrasi Layanan
Komuniasi dan Informatika
c. Kepala Seksi Keamanan jaringan Komunikasi dan Informasi
Kepala Seksi Keamanan jaringan komunikasi dan informasi mempunyai tugas
melaksanakan urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi
5. Bidang Aplikasi Informatika
Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian
,perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan aplikasi dan
pengembangan informatika, pengolahan e-Government serta pengendalian informasi .
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aplikasi Informasi menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang
aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta
pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah
daerah;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan
pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan
sumberdaya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang
ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan
kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta
pengembangan sumberdaya TIK ;
d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan
Aplikasi informatika ;
e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika;
f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika;
g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan
manajemen sistem aplikasi informatika;
LKJ 2018 11
h. Penyiapansistem aplikasi komputer yang diperlukan perankat daerah ;
i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang
telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkungan Pemerinta Daerah
j. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program kegiatn aplikasi
informatika ; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang
Aplikasi Informatika
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu
oleh 3 ( tiga) orang Kepala Seksi yaitu :
a. Kepala Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika yang mempunyai tugas
untuk melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika;
b. Kepala Seksi pengolahan e-Government yang mempunyai tugas untuk
melaksanakan urusan pengembangan e-government ;
c. Kepala Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK yang mempunyai
tugas untuk Administrasi dan pengembangan sumberdaya TIK.
6. Bidang Statistik dan Persandian
Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian,
perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengolahan data
dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya
Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program
dibidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi
statistik sektoral serta persaindian sesuai dengan rencana strategis pemerintah
daerah;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan
data statistik sektoral , pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral setta
persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan
pemerintah;
c. Pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi dibidang statistik dan
persandian;
LKJ 2018 12
d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data
statistik dan persandian;
e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
dibidang statistik dan persandian ;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan
persandian
g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik
dan persandian;
h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara peroidik, penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkup Daerah;
i. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik
dan persandian;
j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta
operasional di bidang statistik dan persandian;
k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan
komunikas sandi (JKS) ;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Statistii dan Persandian
; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang
Statistik dan Persandiani.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala bidang Tekhnologi Komunikasi
dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang menjabat sebagai Eselon IV. yatu ::
a. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral
Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral mempunyai tugas untuk melaksanakan
urusan Pengumpulan Data Statisti Sektoral ;
b. Kepala Seksi Persandian
Seksi Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perangkat dan
administrasi persandian
c. Kepala Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral
Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral mempunyai tugas untuk
melaksanakan tugas urusan Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral
LKJ 2018 13
Sedangkan struktur organisasi Dinas komunikasi,Informaika,Statistik dan Persandian dapat
dilihat sebagaimana dalam Tabel/Gambar 1.1
LKJ 2018 14
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi,Informtiks,Statistik dan Persandian Kab. Paser
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB.BAGIAN Perenc.Program
SUB.BAGIAN Kepegawaian dan
Umum
SUB.BAGIAN Keuangan
BIDANG Statistik dan Persandian
Seksi Pengumulan data statistik
sektoral
Seksi Pengolahan data dan
diseminasi statistik sektoral
BIDANG Teknologi Komunikasi dan
Informasi
Seksi Aplikasi dan
Pengembangan Informatika
Seksi Tatakelola dan Integrasi
Layanan Komunikasi dan Informasi
BIDANG
Aplikasi Informatika
Seksi Media Publik
Seksi Kemitraan dan
Pemberdayaan Komunikasi
BIDANG
Informasi dan Komunikasi
Publik
Seksi Persandian
Seksi Pengembangan
Infrastruktur komunikasi dan Informatika
Seksi Keamanan Jaringan
Informasi dan Komunikasi
Seksi Pengelolaan e-Government
Seksi Adm dan Pengelolaan
Sumberdaya TIK
Seksi Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi
UPTD
Kelompok Jabatan
Fungsional
LKJ 2018 15
1.6. Sumber Daya SKPD
Dalam menggerakkan dan menjalankan roda organisasi perlu ditunjang dengan
ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan,pengetahuan dan ketrampilan
pegawai sehingga tupoksi Organisasi bisa berjalan dengan baik.
Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas jumlah pegawai Dinas KominfomStatistik dan
Persandian Kabupaten Paser sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 73 orang yang
terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).
. Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci
dapat dilihat dalam tabel 1.1 s/d 1..4.
Tabel 1.1
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018
Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan pendidikan terdiri dari :
Pasca Sarjana ( S2 ) sebanyak 7 orang
Sarjana ( S1 ) sebanyak 15 orang
Diploma ( D3) sebanyak 3 orang
SLTA sebanyak 8 orang
Grafik perbandingan Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan sebagaimana
terlihat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut :
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV.b 1 orang
2 Golangan IV a 6 orang
3 Golongan III d 6 orang
4 Golongan III c 8 orang
5 Golongan III b 4 orang
6 Golongan III a 1 orang
7 Golongan II d 4 orang
8 Golongan II c 2 orang
9. Golongan IIa 1 orang
Jumlah 33 orang
LKJ 2018
Klasifikasi
Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian
Kab.Paser , terdapat 40 (empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap
(PTT). dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :
Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan
No Golongan
1 Pendidikan S 1
2 Pendidikan D 3
3 Pendidikan SLTA/D1
4 Pendidikan SLTP
TOTAL
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun
Grafik 1.1
PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian
(empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap
(PTT). dengan rincian pendidikan sebagaimana dalam table 1.2 berikut :
Tabel 1.2
Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan
Golongan Jumlah
Pendidikan S 1 21 orang
Pendidikan D 3 3 orang
Pendidikan SLTA/D1 16 orang
Pendidikan SLTP 0 orang
40 orang
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018
21%
46%
9%
24%
Persentase
Pasca Sarjana Sarjana D3 SLTA
16
Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian
(empat puluh) orang tenaga dengan status Pegawai Tidak Tetap
orang
orang
orang
orang
orang
LKJ 2018
Grafik Klasifikasi
Komposisi PNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan
No Nama/Jabatan
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kepala Dinas Kominfo
H.Bambang Abd Haliq, S.Kom,,Map
Sekretaris
Najaludin, S.Sos, MAP
Kabid Komunikasi dan Informasi
Ir.Saharuddin, MP
Kabid.Aplikasi dan Informatika
H.Akhmad Zulfian, ST
Kabid. Statistik dan Persandian
Syarif Fuadi Fauzi,Spt, MP
Kabid. Teknologi dan Informatika
Drs.Sudarmansyah,M.Si
Kasubbag Perencanaan Program
Hj. Normayah,SH
Kasubbag Keuangan
Grafik 1.2.
Grafik Klasifikasi PTT berdasarkan tingkat Pendidikan
Tabel 1.3
Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan
28%
60%
12%
Persentase
Sarjana D3 SLTA/D1
Nama/Jabatan Gol
H.Bambang Abd Haliq, S.Kom,,Map
Informasi Publik
Kabid.Aplikasi dan Informatika
Kabid. Statistik dan Persandian
Syarif Fuadi Fauzi,Spt, MP
Informatika
,M.Si
Perencanaan Program
IV.b
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
III.d
17
Unit Kerja berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan
Pend.
S.2
S.2
S.2
S.1
S.2
S.2
S.1
LKJ 2018 18
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25
26
27
28
29
30
Hudriannur, SE
Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum
Nelson Pasaribu
Kasi kemitraan dan Pemberdayaan komunikasi
A.Eka Putra Fornia,S.Kom
Kasi Keamanan Jaringan
Mahmud, SE
Kasi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran
Muhammad Rahmatullah,ST
Kasi Infrastruktur dan Teknologi
Muhammad Erwin, SE
Kasi Pengolahan data dan Statistik
Aji Moch Timmy,SE,Msi
Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika
Rofi’i ,SE
Kasi Media Publik
Yusmita Sari
Kasi Persandian
Arifudin
Kasi Pengolahan data dan desiminasi Statistik Sektoral
Kasful Anwar,SE
Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Arif Tri Wardoyo,S.Kom
Kasi Desiminasi Informasi Publik
Hj. Hapsah
Kasubbag Kepegawaian dan Umum
Mulyadi,S.Kom
Kasi Pengelolaan e- Government
La Nisa, S.Sos
Pengumpul dan Pengolah data laporan
Syamsudin,ST,MT
Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum
Yudhistira Ramadhany,S.Kom
Kasi Aplikasi dan Pengembangan Informatika
Eka Ridhawati,S.Kom
Pengadministrasi Keuangan
Santoso
Pengadministrasi Aplikasi Informatika
Ardiansyah.S,ST
Pengadministrasi Informatika dan Penyiaran
Noprianour
Pengadministrasi Perencanaan Program
Faizal Riza,Amd
Pengadministrasi Infrastruktur dan Teknologo
IV.a
III.d
III.d
III.d
III.d
III.d
III.d
III.d
III.c
III.c
III.c
III.c
III.c
III.c
III.b
III.b
III.b
III.b
III.b
III.a
II.d
II.d
S.1
S.1
S.1
S.1
S.1
S.1
S2
S.1
SLTA
SLTA
S.1
S.1
SLTA
S1
S1
S.2
S.1
S.1
SLTA
S.1
SLTA
D3
LKJ 2018 19
Sumber : Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum 2018
Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika mempunyai fasilitas /sarana penunjang sebagai dalam tabel sebagai berikut
:
Tabel 1.4
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA YANG ADA PADA DINAS KOMINFO,STATISTIK
DAN PERSANDIAN
NO
NAMA BARANG
JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kendaraan dinas/Roda 4
Kendaraan roda 2
Meja kerja pimpinan
Meja kerja Sekretaris
Meja Kerja kabid/kasi/kasubbag
Meja kerja staf
Kursi kerja Pimpinan
Kursi kerja Sekretaris
Kursi kerja
Kursi tamu/sofa
Kursi tamu/kursi hadap
Komputer PC
Komputer/Notebook
Headphone Behringer
Tripod
Printer Canon
Printer Epson
Printer Puji Xerox Docuprint
4
1
1
1
15
60
1
1
69
5
9
28
11
5
4
4
13
Unit
Buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
buah
set
buah
unit
unit
unit
buah
buah
buah
buah
31
32
33
34
Endang Fitriany
Bendahara Pengeluaran
Noor Ida Tri Wahyuni
Pengadministrasi Kepegawaian dan Umum
Suyitno
Pengadministrasi Persandian
Gianto
Tenaga Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
II.d
II.c
II.c
II.a
SLTA
SLTA
SLTA
SLTA
LKJ 2018 20
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Camera + Attachment Panasonic
Proyektor + Attachment panasonic
Loudspeaker
Peratatan studio video Film dll
Filling cabinet/lemari arsip
Lemari Kaca
Lemari Arsip dinamis VIP
Mesin ketik Manual Standar
Brangkas
AC
Wireless
In focus
Microphone table stand
Pesawat Telephon
Kursi tunggu/Panjang
Radio Polytron/minislim compo
Mixer PVC Yamaha/MG24/14 FX
Unit Tranceiver FM
Peralatan computing lain-lain HD Converter/AV/RCA
Alat komunikasi radio HF/ FM Lain2
Peralatan antenna VHF/FM antena/OMB 6 Bay
Audio Processor
Tripod/Takara
Softwere cont Off line Computer
Unit Power Supplay
Camera electric cannon /EOS 1200 HD Kit
GPS Garmin /GPS MAP 64 S
Papan pengumuman
Rak kayu
Lemari es 2 pintu
Video conference
Video monitor /CCTV
Video Wall Sony Bravia
Camera elektronik
BM Modul LED Videotron
Router
Tooper
Printer all in one card Sony
Memory
Hardist eksternal
1
3
1
1
1
20
2
1
1
1
8
1
1
4
1
1
1
1
1
5
4
6
1
2
1
16
1
1
1
2
8
4
1
1
2
1
2
1
4
2
unit
unit
buah
unit
buah
buah
bh
buah
buah
unit
unit
buah
bh
buah
set
buah
unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Buah
Unit
Unit
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Buah
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
LKJ 2018 21
58
59
60
61
Televisi 65 inc
Stabilizer
Mikrophone/Wieless
Finger print
2
3
2
2 Unit
Un Unit
1.7. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan , menjelaskan latar belakang penulisan , kedudukan, tugas dan fungsi
Dinas Komunikasi,Informtika,Statistik dan Persandian, serta struktur organsasi
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara singkat tentang
Rencana strategis Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian , Visi dan misi, tujuan dan
sasaran, strategi dan kebijakan serta perjanjian kinerja.
BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran capaiann kinerja , analisa
capaian kinerja dan realisasi anggaran.
BAB IV Penutup, dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi tinjauan
secara umum mengenai permasalahan serta langkah -langkah yang dilakukan dimasa
mendatang
LAMPIRAN :
LKJ 2018 22
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah
yang dibuat untuk priode 5 (lima) tahun yang memuat Visi,misi, tujuan, strategi,
kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.
Rencana Strategis disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang peran
dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam menyiapkan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang
dalam RPJMD.
Tantangan birokrasi masa depan meliputi berbagai aspek, baik dalam negeri
maupun mancanegara yang bersifat alamiah maupun social budaya, social politik,
pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan serta responsible dan accountable.
Seiring dengan itu penerapan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawabdiperlukan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan professional dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benar – benar dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik ( Good Government ) dan bersih, bebas KKN ( Clean
Govemment ) yang juga merupakan pesan agenda reformasi. Kualitas dan
profesionalisme aparatur pemerintah daerah dapat dicapai melalui proses belajarsecara
terus menerus tanpa ada batas akhir, kerena pada dasarnya proses belajar itu
merupakan Long Life Leaming bagi setiap manusia proses belajar bagi aparat
pemerintah daerah guna mencapai kualitas dan profesionalisme yang diharapkan dapat
dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah
daerah.
Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
PersandianKab.Paser merupakan suatu komitmen bersama dalam menetapkan kinerja
dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
LKJ 2018 23
penataan dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan untuk mencapai suatu tujuan
secara efektiv dan efisien .
Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah , Perencanaan Strategis
merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan masyarakat .
1. Pernyataan Visi
Visi merupakan suatu gambaran mengenai keadaan yang diinginkan dimasa
datang yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu Perangkat
Daerah.
Visi Dinas Komunikasi , Informatika .Statistik dan Persandian pada dasarnya
merupakan perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Visi Pemerintah
Kab.Paser Tahun 2017 – 2021 . sejalan dengan Visi Kepala Daerah dan sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban maka Visi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian adalah “ Terwujudnya masyarakat paser
yang informatif berbasis teknologi informasi , menuju masyarakat yang maju,
mandiri ,sejahtera dan berkeadilan ‘’
Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa sebagian besar masyarakat
Paser memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan
memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam berinteraksi dan penyebaran
informasi.
Pernyataan visi ini juga merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus
dihadapi segenap jajaran Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian.
2. Pernyataan misi
Salah satu aspek penting dalam menopang suksesnya pelksanaan otonomi
daerah adalah satu stunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
prasaran kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan visi yang telah ditetapkan misinya secara jelas sebagai suatu pernyataan
yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
LKJ 2018 24
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan berisi pernyataan
tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi . Perumusan misi mengacu
kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada Dinas
Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan Perda Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah serta
Peraturan Bupati Paser Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian. Yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi,
Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas
perbantuan.
Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka ada 3 (tiga) misi yang
dirumuskan yaitu :
2.1 Meningkatkan Penyediaan infrastruktur dan akses komunikasi informasi dalam
rangka pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat
Kabupaten Paser
2.2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
2.3 Meningkatkan kinerja kapasitas sumberdaya aparatur dalam melaksanakan
tugas serta mewujudkan tatakelola organisasi yang akuntable
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran Visi dan misi Dinas Komunikasi , Informatika
,Statistik dan Persandian yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana
sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Dinas Komunikasi ,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser di peroleh dari hasil
analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis
silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan Strategis .
Dalam menyelenggarakan misinya , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian menetapkan tiga tujuan yaitu :
a. Meningkatkan akses jaringan komunikasi dan pengamanan informasi
LKJ 2018 25
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ( e-Government)
c. Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tatakelola e-Government
Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas
Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian.
Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statstik dan Persandian
Kab.Paser untuk tahun 2017 – 2021 adalah :
a. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi dalam mendukung pelayanan
publik berbasis digital;
b. Meningkatnya jangkauan jaringan internet dalam memudahkan pelayanan
cepat ;
c. Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi Pemerintah dan
publik
d. Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dan
e. Meningkatnya akses terhadap informasi publik
LKJ 2018 26
2.1. Matriks hubungan antara Visi,Misi,Tujuan ndan Sasaran
Visi :
Terwujudnya Masyarakat Paser yang Informatif berbasis Teknologi Informasi menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan
Misi
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Uraian Indkator
1. Meningkatkan
Penyediaan
infrastruktur dan
akses komunikasi
informasi dalam
rangka pelayanan
berbasis elektronik
bagi pemerintah
daerah dan
masyarakat
Kabupaten Paser
Meningkatkan akses jaringan
komunikasi dan pengamanan
informasi
Meningkatnya
jml menara
telekomunikas
i /Tower yang
memiliki izin
dalam upaya
menurunkan
angka blank
spot
Meningkatny
a jangkauan
jaringan
komunikasi
Jumlah
jaringan
komunikasi/
Pengembang
tower
bersama
yang
memiliki izin
Meningkat
nya
jangkauan
jaringan
internet
dalam
memudahka
n pelayanan
cepat
Cakupan
desa yang
bisa
mengakses
internet
Persentase
instansi
pemerintah
yang bisa
mengakss
internet
Meningkat
nya
pengaman
an informasi
dilingkung
an Instansi
Pemerintah
dan Publik
Persentase
tingkat
pengamanan
dan informasi
daerah
2. Meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik ( e-
Government)
Meningkatnya
kualitas
Meningkat
nya peman
faatan
Persentase
system e-
Government
LKJ 2018 27
terhadap informasi
publik
pelayanan
publik
layanan
publik ber
basis
teknologi
informasi
yang
terbangun
3. Meningkatkan
kinerja kapasitas
sumberdaya
aparatur dalam
melaksanakan
tugas serta
mewujudkan
tatakelola
organisasi yang
akuntable
Meningkatkan kemampuan
SDM dan perbaikan tatakelola
e-Government
Meningkat
nya akses
terhadap
informasi
publik
Persentase
SKPD yang
membentuk
dan
menjalankan
PPID
pembantu
Publikasi
Pemerintah
daerah
dimedia
massa dan
online ( jml
media )
Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan
akses jaringan
telekomunikasi
dan
pengamanan
informasi
Meningkatnya
jangkauan
jaringan
komunikasi
Jumlah menara
Telekomunikasi /
tower bersama yang
memiliki izin
84 bh
86 bh 88 bh 90 bh 92 bh
Persentase desa
blank spot
20 % 15 % 10 % 5 % 0 %
Meningkatnya
jangkauan
jaringan
internet
Cakupan desa dan
pusat kegiatan
rakyat yang bisa
mengakses Internet
60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
LKJ 2018 28
Persentase Instansi
pemerintah yang
bisa mengakses
internet
80 %
85 % 90 % 95 % 100 %
Meningkatkan
pengamanan
informasi
dilingkungan
instansi
pemerintah dan
publik
Persentase
pengamanan data
dan informasi daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Meningkatkan
kualitas
pelayanan publik
( e-Government)
Meningkatnya
pemanfaatan
layanan publik
berbasis
teknologi
informasi dan
komunikasi
Persentase sistem e-
Government yang
terbangun
30 % 55% 80 % 90 % 100 %
Website milik
pemerintah
daerah yang
memuat informasi
pembangunan
daerah
9 22 27 32 41
3 Meningkanya
kemampuan
SDM dan
perbaikan
tatakelola e-
Government
Meningkatnya
akses terhadap
informasi publik
Persentase SKPD
yang membentuk
dan menjalankan
PPID Pembatu
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Publikasi Informasi
daerah dimedia
massa cetak dan
online ( jml media)
10 11 12 13 14
4. Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam
pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan yang terpadu bagi organisasi
dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan
sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.
LKJ 2018 29
Strategi menghubungkan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya
dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari luar lingkungan organisasi.
Strategi ini diwujudkan dalam suatu kebijakan dan program, sehingga strategi
adalah merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui
langkah-langkah untuk mencapai tujuan.
Dalam menentukan Strategi perlu dirumuskan faktor-faktor kekuatan dn kelemahan
serta faktor-faktor yang menjadi peluang dan yang menjadi ancaman. Faktor-faktor
tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT.
Sedangkan Kebijakan merupakan rumusan ketentuan yang telah disepakati
oleh pihak terkait yang selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk
dijadikan pedoman , pegangan atau petunjuk bagi pelaksana kegiatan.
Dalam upaya mencapai tujuan dalam mewujudkan misi yang diemban dan yang
ditetapkan oleh Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian , maka
strategi yang dilakukan adalah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut
Tabel 2.2
Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sasaran.1
Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
Strategi Kebijakan
1. Pengembangan dan peningkatan
jaringan komunikasi yang ada
1. Pengembangan dan peningkatan jaringan
komunikasi difokuskan pada wilayah yang
belum bisa mengakses jaringan komunikasi
2. Penguatan dan perbanyak provider dan
menara telekomunikasi untuk jaringan
komunikasi
2. Peningkatan kerjasama dengan media
massa lokal/nasional
1. Memfokuskan penyebaran informasi
kewilayah pedesaan dan daerah sulit
mengakses informasi
LKJ 2018 30
Sasaran.2
Meningkatnya jangkauan jaringan internet
Strategi Kebijakan
Meningkatkan akses internet dipusat-
pusat kegiatan masyarakat desa
Peningkatan akses internet difokuskan
pada perkotaan dan desa-desa yang
belum bisa mengakses internet
Sasaran.3
Meningkatkan pengamanan Informasi dilingkungan
Instansi pemerintah dan publik
Strategi Kebijakan
Pengamanan informasi yang berkualitas
dilingkungan instansi pemerintah dan publik
Melaksanakan pembinaan SDM Sandi dan
pengembangan sistem keamanan informasi,
persandian sektor pemerintah dan publik
Sasaran.4
Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi
dan komunikasi
Strategi Kebijakan
Menyediakan layanan publik berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
( diital )
Pengembangan dan pembangunan
aplikasi pelyanan public yang
cepat,mudah dan murah
Sasaran.5
Meningkatnya akses terhadap informasi publik
Strategi Kebijakan
1. Penguatan kelembagaan pengelola
informasi publik
Pembentukan PPID disetiap SKPD
LKJ 2018 31
2. Meningkatkan pengolahan informasi dan
dokumen melalui peningkatan
pelayanan pengaduan dan pengolahan
konten website
Optimalisasi peran media dalam jaringan
(online) sebagai sarana publikasi dan
tranparansi
3. Pemanfaatan berbagai media sebagai
sarana transparansi
Peningkatan efektivitas dan cakupan media
sebagai sarana publikasi
A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Rencana kerja tahunan disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan
serta anggaran dan menetapkan indicator/ target capaian kinerja. Rencana Kerja Tahunan
merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Pada garis besar ada tiga hal yang penting dalam merumuskan rencana kerja
diantaranya adalah Sasaran strategis,Indikator Kinerja dan target . Ketiga hal tersbut
merupakan turunan dari tujuan yang tertuang dalam Renstra SKPD.
Di dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser menetapkan target belanja sebesar Rp 12.574.393.871,92 (dua belas
milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus
tujuh puluh satu rupiah Sembilan puluh dua sen ) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung
sebesar RP 4.310.663.758,00 (empat milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam
puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah ) dan Belanja Langsung sebesar Rp
7.663.730.113,92 (Tujuh bilyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus tiga belas ribu
rupiah Sembilan puluh dua sen)
Dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Belanja Langsung (BL) tahun 2018 telah
ditetapkan sebanyak 12 (dua belas ) program dan 42 (empat puluh dua ) kegiatan .
dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : :
1. Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan jumlah 2 kegiatan :
1.1 Penyusunan Renja SKPD
1.2 Evaluasi Renja
2. Program Administrasi Perkantoran dengan jumlah 12 kegiatan :
2.1 Penyediaan jasa surat menyurat
LKJ 2018 32
2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
2.3 Penyediaan jasa pelayanan dan perijinan kendaraan dinas/oprs
2.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.10 Penyediaan makanan dan minuman
2.11 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
2.12 Monitoring dan Evaluasi
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan jumlah 3 kegiatan
yaitu :
3.1 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
3.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/Operasional
3.2 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Laporan capaian kinerja dan
keuangan ada 1 (satu) kegiatan :
4.1 Penyusunan LAKIP
5. Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah dengan jumlah kegiatan
sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu :
5.1 Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)
5.2 Penyusunan Data Statistik Sektoral
6. Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media masa dengan jumlah
kegiatan sebanyak 4(empat ) kegiatan yaitu :
6.1 Pengelolaan pelayanan pengaduan
6.2 Peningkatan kapasitas SDM Persandian
6.3 Penyediaan Aplikasi dan Website di
6.4 Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran Pemerintah Kabupaten
6.5 Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah
6.6 Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi
LKJ 2018 33
6.7 Monitoring , pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan
informasi
6.8 Optimalisasi pengelolaan data centre
6.9 Pendataan dan inventarisasi aplikasi di SKPD
6.10 Pengelolaan media centre
6.11 Pengelelolaan IT di SKPD terkait pelayanan public
6.12 Pengembangan website paserkab.go.id
6.13 Pengembangan website Diskominfopaserkab.go.id
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika dengan
jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu ) kegiatan .
7.1 Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
8. Program Kerjasama Informasi dengan mas media dengan jumlah kegiatan
sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu :
8.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
8.4 Kerjasama Produksi dan penyiaran dengan media elektronik
9 Prog. Pengembangan data / informasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu)
yaitu :
9.1 Optimalisasi peran PPID Kabupaten
10. Prog. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dengan jumlah kegiatan 2 (dua) kegiatan.
10.1 Implementasi dan pengembangan e-Government
10.2 Pengembangan infrastruktur ,jaringan dan sarana pendukung pengembagan
e-Government
11. Prog. Optimalisasi pemenfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan :
11.1. Penyusunan naskah peraturan Bupati tentang Tatakelola e-Governmen
12. Prog. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).dengan
jumlah 1 (satu) kegiatan yaitu :
12.1 Penyeleggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
LKJ 2018 34
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi,
yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja
memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan
untuk dapat dicapai dalam tahun 2018 serta menyebutkan tentang program dan uraian
kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian kinerja adalah dokumen
yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Tujuan penyusunan kinerja adalah merupakan suatu wujud nyata
komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas ,
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.Indikator kinerja yang ingin dicapai oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika seyogyanya harus selaras dengan RENSTRA,
Perjanjian Kinerja tahun 2018 telah selaras dengan Rencana Kinerja tahun
2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan
misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 2.3 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2018
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi
Jml menara telekomunikasi/Tower bersama yang memiliki izin
86 unit
Persentase desa blank spot 10 %
2 Meningkatnya Jangkauan jaringan internet
Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses internet
70 %
Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet
90 %
3 Meningkatnya Pengamanan Persentase pengamanan data dan informasi 100 %
LKJ 2018 35
nformasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik
daerah
4 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK
Persentase system e-Governmen yang terbangun
55 %
Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pemb. daerah
22
5 Meningkatnya akses terhadap informasi publik
Jml SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu
26
Publikasiinformasi daerah di media massa cetak dan elektronik /online ( jmlh media )
11
6 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran
2
7 Meningkatnya kapasitas
aparatur pemerintah daerah
Persentase pelayanan dalam menunjang
kinerja aparatur
80 %
8. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan
Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan
secara sistematis
2 Dok
NO PROGRAM ANGGARAN (RP) KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.709.600,00 APBD II
2 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.000.000,00 APBD II
3 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.000.000,00 APBD II
4 Prog. Pengembangan data/Statistik daerah 276.943.000,00 APBD II
5 Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
media massa
1.162.327.300,00 APBD II
6 Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan Informatika
41.165.000,00 APBD II
7 Prog. Kerjasama informasi dengan mass media 992.340.335,95 APBD II
8 Prog. Pengembangan Data / informasi 118.851.100,00 APBD II
9 Prog. Perencanaan Pembangunan Daerah 13.728.600,00 APBD II
11 Prog.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 44.748.800,00 APBD II
12 Prog. Penyelenggaraan SPIP 8.748.800,00 APBD II
16.196.625.935,95
LKJ 2018 36
Namun dalam perjalanan tahun 2018 dan setelah Perubahan sekiranya ada pergerakan
anggaran atau revisi yang cukup signifikan oleh kaena adanya pengurangan Pagu anggaran
yang semula Rp. 16.196.625.735,95 menjadi Rp. 12.574.393.871,92 atau berkurang
sebanyak Rp 3.622.232.064,03 ( 22,36 % ).
Secara rinci Pergeseran atau perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel
2.4 dan 2.5 sebagai berikut :
Tabel 2.4
Perubahan Anggaran tahun 2018
No
Belanja
Pagu Anggaran
Bertambah/
Berkurang
%
Anggaran Murni Setelah Perubahan
1.
2.
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
4.310.663.758,00
16.196.625.735,95
4.813.452.758,00
7.663.730.113,92
600.000.000,00
(8.532.895.822,03)
13,92
(52,68)
Jumlah 20.574.393.871,95 12.574.393.871,92 3.622.232.064,03 (22,36 )
LKJ 2018 37
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan
tingkat capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja pada tahun 2018.
3.1. Capaian Kinerja
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan
sesuai tujuan dan sasran yang telah diperjanjikan.
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan ,sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja
dalam suatu priode tertentu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi
,Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser tahun 2018 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing.masing indikator kinerja
sasaran .
Dalam pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi , Informatika< Statistik dan Persandian
menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kelompok indikator kinerja Yang
digunakan adalah indikator kinerja Outcome dari sasaran strategis. Indikator Input
yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Sedangkan indikator Output yang
digunakan berpariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah
laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi, Laporan hasil evaluasi dll. Indikator
outcome yang diukur .
Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja dan untuk
mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran
digunakan skala pengukuran ordinal yaitu :
LKJ 2018 38
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik
( Progress Positif ) maka digunakan rumus :
Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100% Rencana
2) Semakin tinggu realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja
( Progress negatif ) digunakan rumus :
Dalam memberikan penilaian tingkat kinerja setiap dari setiap sasaran ,
menggunakan bobot /skala pengukuran sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1
( bilamana capaian mempunyai makna progress positif ) dan tabel 3.2 ( bilamana
capaian indikator kinerja mempunyai makna progress Negatif )
Tabel 3.1
Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja
mempunyai magna Progress Positif:
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 > 100 Sangat baik
2 85 s/d 100 Baik sekali
3 70 s/d < 85 Baik
4 55 s/d < 70 Cukup
5 < 55 Kurang
Target – ( Realisasi – Target ) Capaian Indikator Kinerja = x 100 % Target
LKJ 2018 39
Tabel 3.2
Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja
mempunyai magna Progress Negatif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 > 100 Kurang
2 85 s/d 100 Cukup
3 70 s/d < 85 Baik
4 55 s/d < 70 Baik Sekali
5 < 55 Sangat Baik
Secara umum Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian telah
dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) adalah sebagai berikut :
Sasaran 1
Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin operasional
86 unit 86 Unit 100 %
Persentase desa blank spot 10 % 10 % 100 %
Rata- rata Capaian KInerja 100 %
Sasaran 2
Meningkatnya Jangkauan jaringan internet
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses internet
70 % 75 % 107 %
Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet
90 % 80 % 88,80 %
Rata- rata Capaian KInerja 97,90 %
LKJ 2018 40
Sasaran 3
Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase pengamanan data dan informasi daerah
100 % 100 % 100 %
Sasaran 4
Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase system e-Government yang terbangun
55 % 25 % 45,45 %
Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah
22 Web 22 Web 100 %
Rata- rata capaian kinerja 72,70 %
Sasaran 5
Meningkatnya Akses terhadap informasi publik Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu
26 SKPD 26 100 %
Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan elektronik/Online
11 media 11 100 %
Rata- rata capaian kinerja 100 %
Sasaran 6
Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2 Dok 2 Dok 100 %
Sasaran 7
Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah daerah Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur
80 % 80 % 100 %
LKJ 2018 41
3.2. Analisa Capaian Kinerja
Dalam analisa capaian kinerja ini dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran
strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama (IKU) . Analisa juga dilakukan
terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran,
namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas
Kominfo, Statistik dan Persandian dengan Bupati Paser, ada 8 Sasaran dan 12 Indikator
Kinerja yang ditargetkan pada akhir tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab organsasi.
Namun secara umum disadari bahwa pencapaian Indikator Kinerja kinerja belum dapat
terlihat telah berhasil secara keseluruhan .
Dari 8 (delapan) ) Indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Kab.Paser pada tahun 2018, ada 6
( enam ) Indikator kinerja sasaran yang telah menunjukkan capaian sampai dengan 100
% , sedangkan 2 (dua) Indikator Sasaran lainnya belum bisa memenuhi target yang
direncanakan yaitu sasaran dua dan sasaran 4. Hal ini disebabkan dengan kondisi
geografis Kab.Paser yang cukup luas dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk
kelokasi/desa- desa sebagai lokasi sasaran ,sehingga memerlukan anggaran yang besar
terutama dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan jaringan internet ,
menjadi kendala dalam upaya pemenuhan target.
Sehingga dengan demikian analisa capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan secara sistematis
2 Dok 2 Dok 100 %
LKJ 2018 42
Sasaran 1
Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
Indikator Kinerja :
Jumlah jaringan komunikasi/pengembangan tower bersama yang memiliki izin operasional
Capaian
100%
Persentase desa blank spot 100 %
Rata-rata Capaian Sasaran 1 100 %
Dari data tersebut diatas menunjukkan sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator, yang
mana kedua indikator tersebut telah mencapai target dari yang direncanakan atau masing-
masing capaian target 100 %. Hal ini dikarenakan bahwa pengembangan jaringan
komunikasi merupakan salah satu program prioritas dalam upaya mengeliminir daerah
blankspot. Disisi lain bahwa sasaran 1 merupakan salah satu jawaban dari misi
Pembangunan Daerah yaitu “ Meningkatnya pembangunan infra struktur , transportasi,
energy, air bersih dan pemukiman. Selain itu sasaran 1 telah selaras dengan Sasaran
pada misi ke 1 RPJMD 2016-2021 yakni “ Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar
pembangunan , jaringan komunikasi dan internet “.
Dengan demikian capaian sasaran satu dengan dua indikator telah mencapai 100
% atau masuk dalam katagori Baik Sekali.
Sasaran 2
Meningkatnya Jangkauan jaringan internet
Indikator Kinerja :
Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses
internet)
Capaian
107 %
Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet 99 %
Rata-rata capaian Sasaran .2 103 %
Pada sasaran 2 terdapat dua indikator yaitu Persentase desa dan pusat kegiatan
rakyat yang bisa mengakses internet dan Persentase Instansi pemerintah yang bisa
mengakses internet . untuk capaian indikator pertama adalah sebesar 107 % dan
LKJ 2018 43
Indikator kedua mencapai 99 % . atau rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 2 adalah
sebesar 103 %. Terlampauinya target sasaran ini , dikarenakan sasaran tersebut
merupakan skala prioritas dalam pengembangan program e- Government di Kab.Paser .
Dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran 2 dapat dikatagorikan Sangan Baik .
Sasaran 3
Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah
dan publik
Indikator Kinerja :
Persentase pengamanan data dan informasi daerah
Capaian
100 %
Capaian Sasaran 3 100 %
Pada sasaran 3 terdapat satu indikator yaitu persentase pengamanan data dan
informasi daerah. Capaian kinerja sasaran 3 telah mencapai 100 % dari target yang
direncanakan. Dengan adanya Seksi Persandian pada Bidang Statistik dan Persandian ,
keamanan data dan informasi merupakan salah satu tugas dan fungsi bidan tersebut
dalam upaya memberikan keamanan informasi , sehingga katagori Capaian Kinerja untuk
sasaran 3 adalah Baik sekali.
Sasaran 4
Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi,
informasi dan komunikasi
Indikator Kinerja :
Persentase system e-Government yang terbangun
Capaian
45,4 %
Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi
pembangunan daerah
100 %
Rata-rata Capaian Sasaran 4 72,70 %
Sasaran 4 terdapat dua Indikator sasaran yaitu Persentase system e-Government
yang terbangun dan Website milik Pemerintah daerah yang memuat informasi
LKJ 2018 44
pembangunan daerah. Untuk target indikator kinerja sasaran yang pertama belum
tercapai karena target ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan yang cukup
memadai dalam mengintegrasikan system sub domain/aplikasi pelayanan , sehingga
capaian baru mencapai 45,4 %. Target kinerja ini belum bisa terpenuhi oleh karena
pelaksanaan penyediaan jaringan infrastruktur e –Government tidak dapat terlaksana yang
disebabkan keterlambatan dalam proses lelang Perencanaan mengalami 2 (dua) kali
kegagalan dan sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi .Apabila tetap dilaksanakan
akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi. Sementara untuk Indikator yang kedua
capaian target mencapai 100 %.
Sehingga dalam kesimpulannya untuk target kinerja pada Sasaran keempat
dengan dua indicator tersebut telah mencapai 72,70 %. Hal ini sudah masuk dalam
katagori baik.
Sasaran 5
Meningkatnya Akses terhadap informasi publik
Indikator Kinerja :
Jumlah SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu
Capaian
100 %
Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan
elektronik/Online
100 %
Rata-rata Capaian Sasaran 5 100 %
Pada sasaran 5 ada dua Indikator kinerja yaitu Jumlah SKPD yang membentuk
dan menjalankan PPID pembantu dan yang kedua adalah Publikasi Informasi daerah
dimedia massa cetak dan elektronik/Online ( Jumlah Media ).
Dari target 26 SKPD yang membentuk dan Menjalankan PPID Pembantu pada
tahun 2018 tercatat 26 SKPD yang membentuk PPID Pembantu atau capaian 100 %.
Sedangkan untuk Publikasi Informasi daerah dimedia massa cetak dan elektonik/Onlina
juga telah mencapai target :100 %.
Dengan tercapainya kedua Indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen
Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses informasi pembangunan kepada
LKJ 2018 45
masyarakat. Disisi lain dengan bertambahnya media massa cetak turut memberikan
kontribusi penyebaran informasi didaerah kabupaten Paser
Dengan demikian rata-rata Capaian target sasaran 5 adalah sebesar 100.%. atau
masuk dalam katagori Baik Sekali
Sasaran 6
Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran
Indikator Kinerja :
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Capaian
100 %
Capaian sasaran 6 100 %
Pada Sasaran .6 memiliki satu indikator kinerja yaitu Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran . Dari target yang direncanakan sebanyak 2 (dua) dokumen Perencanaan
dan Penganggaran telah terealisasi 100 % atau dapat dikatakan capaian kinerja sasaran 6
adalah 100 %.
Capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai oleh karena telah tersedia SDM yang
cukup memadai dalam pengelolaan Program Perencanaan dan Penganggaran serta
didukung dengan data- data yang tersedia. Sehingga Capaian Kinerja Sasaran 6 dapat
dikatakan Baik Sekali .
Sasaran 7
Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah daerah
Indikator Kinerja :
Persentase pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur
Capaian
100 %
Capaian Sasaran 7 100 %
Dalam sasaran 7 ( tujuh) ini terdapat satu Indikator Kinerja yaitu Persentase
Pelayanan dalam menunjang Kinerja Aparat, Dari target kinerja capaian sebesar 80 % .
Dalam tahun 2018 target tersebut telah terealisasi 100 % atau capaian kinerja sasaran
tujuh adalah sebesar 100 %.
LKJ 2018 46
Terpenuhinya capaian kinerja ini cukup dipengaruhi dengan tersedianya anggaran
untuk memberikan pelayanan kepada aparatur serta didukung oleh ketersediaan
sumberdaya manusia sebagai mengelola pelayanan terhadap kinerja aparatur. Dengan
demikian Capaian kinerja untuk sasaran 7 dapat dikatagorikan Baik Sekali.
Sasaran 8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja :
Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan secara sistematis
Capaian
100 %
Capaian Sasaran 8 100 %
Pada sasaran 8 terdapat satu indikator yaitu Tersusunnya laporan kinerja dan
keuangan secara sistemantis. Untuk indikator Kinerja sasaran 8 ini , telah ditargetkan
sebanyak 2 (dua) dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan sebagai pertanggngjawaban
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.
Adapun realisasi Indikator kinerja pada sasaran 8 atau capaian kinerja telah
mencapai 100 %. Atau masuk dalam katagori Baik sekali . Hal ini dikarenakan kegiatan
tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun yang berpedoman
dengan Peraturan yang berlaku. Disisi lain komitmen dan Kinerja SDM yang ada cukup
mendukung dalam penyusunan laporan kinerja dan keuangan tersebut..
A. Realisasi Anggaran
Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik dan
Persandian Kabupaten Paser telah mendapatkan PAGU anggaran sebesar Rp.
12.574.289.693,95 ( Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan
puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah Sembilan puluh lima sen ) yang
terdiri dari untuk Belanja Tidak Langsung (BTL ) berjumlah Rp. 4.910.663.758,00 dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 7.663.730.113,92 .
Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :
LKJ 2018 47
Tabel. 3.3
Realisasi Anggaran Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2018
NO Uraian Jml Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp) Capaian
(%)
1
2
Belanja :
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
4.910.663.758,00
7.663.730.113,92
3.937.432.026,00
6.529.372.200,00
80,18 %
85,20 %
Total 12.574.393.871,92 10.466.804.226,00 83,24 %
Untuk lebih rinci realisasi anggaran per kegiatan untuk Belanja Langsung tahun
2018 dapat dilihat pada table 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4
Realisasi anggaran Belanja Langsung Perkegiatan Tahun 2018
:
No
Program/Kegiatan
Anggara Tahun 2018
Realisasi
Capaian
( % ) Anggaran ( Rp) Stlh Perubahan
1 Prog.Pelayanan Adm
Perkantoran
745.709.600,00 925.709.600,00
1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat
1.350.000,00 1.350.000,00 100 %
1.2. Penyediaan jasa komuni kasi,sumberdaya air dan listrik
107.000.000,00
77.272.394,00 72,22 %
1.3. Penyediaan jasa pemeliha raan dan perijinan kenda raan dinas
7.500.000,00
7.500.000,00 100 %
1.4. Penyediaan jasa Adm keuangan
289.800.000,00 263.988.800,00 91,09 %
1.5. Penyediaan jasa keber sihan kantor
8.922.500,00 8.922.500,00 100 %
1.6. Penyediaan ATK 32.280.000,00 32.280.000,00 100 %
1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14.792.500,00
10.200.000,00 68,95 %
1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
183.289.600,00 163.907.000,00 89,43 %
LKJ 2018 48
1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang - undangan
3.600.00,00
2.860.000,00 79,44 %
1.10. Penyediaan makanan dan minuman
14.000.000,00 14.000.000,00 100 %
1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
250.000.000,00 249.989.400,00 99,99 %
1.12. Monitoring dan Evaluasi kegiatan
13.175.000,00
13.105.495,00 99,47 %
2 Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
41.000.000,00 262.480.400,00
2.1.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
12.000.000,00 11.930.300,00 99,42 %
2.2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprs
24.000.000,00 20.300.000,00 84,58 %
2.3.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
226.480.400,00 219.816.000,00 97,06 %
3 Prog. Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100 %
3.1 Penyusunan LAKIP 1.000.000,00 1.000.000,00 100 %
4 Prog. Pengembangan data/ Statistik Daerah
276.943.000,00 289.218.000,00
4.1. Penyusunan Kabupaten dalm Angka
280.418.000,00 270.514.345,00 96,47 %
4.2.Penyusunan data statistik sektoral
8.800.000,00 8.800.000,00 100 %
5 Prog. Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
1.162.327.300,00. 3.534.171.277,97
5.1 Pengelolaan pelayanan Pengaduan
125.832.800,00 119.107.257,00 94,66 %
5.2.Peningkatan kapasitas Persandian
63.375.000,00 54.749.927,00 86,39 %
5.3.Penyediaan aplikasi dan website di SKPD
1.269.530.800,00 1.204.963.257,00 94,91 %
5.4.Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran pemerintah daerah
330.325.000,00
322.396.893,00 97,60 %
5.5.Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah
508.165.000,00
460.843.546,00 90,69 %
5.6.Survey dan pengembangan jaringan kounikasi
91.175.000,00 86.758.795,00 95,16 %
5.7.Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
7.750.000,00
7.210.000,00 93,03 %
5.8.Optimalisasi pengelolaan data centre
129.000.000,00 127.835.432,00 99,10 %
LKJ 2018 49
5.9. Pendataan dan inventarisasi aplikasi di SKPD
8.400.000,00 7.980.000,00 95 %
5.10. Pengelolaan media center 34.932.200,00 34.932.300,00 100 %
5.11.Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik
32.800.000,00 32.437.500,00 98,89 %
5.12.Pengembangan Paserkab. go.id
40.856.400,00 35.344.255,00 86,50 %
5.13.Pengendalian,pengawasan, pembinaan dan pengem bangan jasa pos dan telekomunikasi
877.050.077,97
172.067.065,00 19,62 %
5.14.Pengembangan website diskominfostaperkab.go.id
14.976.000,00 14.976.000,00 100 %
6. Prog. Fasilitasi Peningkatan SDMTeknologi Informasi dan Komunikasi
41.165.000,00 41.165.000,00
6.1.Pembentukan dan Pembinaan KIM
41.165.000,00 41.165.000,00 100 %
7 Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media
992.340.335,95 1.590.798.335,95
7.1. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah
1.337.340.335,95 1.327.059.000,00 99,23 %
7.2.Kerjasama Produksi dan penyiaran dengan media elektronik
253.458.000,00 253.358.000,00 99,96 %
8 Prog. Pengembangan data
/Informasi
118.851.100,00 118.851.100,00
8.1 Optimalisasi peran PPID Kabupaten
118.851.100,00 116.859.684,00 98,32 %
9 Prog. Perencanaan Pemb.Daerah 13.728.600.,00 16.071.000,00
9.1 Penyusunan Renja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 100 %
9.2 Evaluasi Renja SKPD
11.071.000,00 10.847.000,00 97,98 %
10 Prog. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi
12.750.606.00,00 831.310.400,00
10.1.Implementasi dan Pengem bangan e-Government
47.800.000,00 41.600.000,00 87,03 %
10.2.Pembangunan infrastruktur jaringan dan sarana pendukung pengembangan e-Government/Smart city
783.510.400,00 625.062.196,00 79,78 %
11. Prog. Optmalisasi Pemenafaatan Teknologi Informasi
44.206.200,00 44.206.200,00 41.346.843,00 93,53 %
11.1.Penyusunan Naskah Peraturan tentang
44.206.200,00 41.346.843,00 93,53 %
LKJ 2018 50
Tatakelola e-Government 12 Prog. Penyelenggaraan SPIP 8.748.800,00 8.748.800,00
12.1. Pelaksanaan SPIP 8.748.800,00 7.500.800,00 85,74 %
Jumlah 16.196.625.935,00 7.663.730.113,92 6.529.372.200,00 85,20 %
LKJ 2018 51
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Paser merupakan salah satu perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun
2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apaatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian KInerja, Pelaporan Kinerja dan Tata kerja review atas laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara Umum Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan
Persandian Kabupaten Paser dapat dikatakan berhasil, walaupun prosentase capaian kinerja
cukup bervariasi ..
Disadari atau tidak disamping keberhasilan tentu kami mengalami kendala dalam
melaksanakan kegiatan. Hal ini dapat dirasakan terutama keberadaan sumberdaya yang
dimiliki Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian yang cukup berpengaruh
terhadap pencapaian kinerja berdasarkan target yang direncanakan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dukungan dari para pemegang kebijakan
sangat diperlukan , karena kegiatan yang yang ada di Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik
dan Persandian sangat erat kaitannya dalam mendukung pembangunan daerah dari seluruh
sektor.
Mudah-mudahan dengan laporan kinerja ini dapat menjadikan suatu acuan dan bahan
evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ditahun mendatang.
Tana Paser, Februari 2019
Kepala Dinas
H. Akhmad Zulfian,ST Pembina
Lampiran.1
JUMLAH DESA BLANKSPOT DI KABUPATEN PASER TAHUN 2018
No Kecamatan Jml Kelurahan
dan Desa
Jml Desa Blankspot Keterangan
1. Batu Sopang 9 1
2. Muara Samu 9 0
3. Tanjung Harapan 7 2
4. Batu Engau 13 1
5. Pasir Belengkong 15 1
6. Tanah Grogot 16 0
7. Kuaro 13 0
8 Long Ikis 26 1
9 Muara Komam 13 2
10 Long Kali 23 6
Jumlah 144 14 9,72 %
Sumber : Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi
Lampiran .2
JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI/TOWER YANG MEMILIKI IZIN DI KAB.PASER
No Kecamatan Jml Kelurahan dan Desa
Jumlah Menara/Tower
yang memiliki izin
Keterangan
1. Batu Sopang 9 19 buah
2. Muara Samu 9 1 buah
3. Tanjung Harapan 7 1 buah
4. Batu Engau 13 3 buah
5. Pasir Belengkong 15 12 buah
6. Tanah Grogot 16 20 buah
7. Kuaro 13 14 buah
8 Long Ikis 26 19 buah
9 Muara Komam 13 2 buah
10 Long Kali 23 2 buah
Jumlah 144 93 buah
Sumber : Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi
TAHUN : 2018
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTK DAN PERSANDIAN
Penanggung Jawab
Target
Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi
Jumlah menara telekomunikasi/Tower bersama yang memiliki ijin
86 Jumlah menara Telekomunikasi /tower bersama yang memiliki ijin
Persentase desa blank spot 15% 1. Survey dan pengembangan jaringan telekomunikasi
Dokumen Lap. Survey 1 Dok 63,125,000.00 - - - - - - - - 1 - - - 1 Bid. TIK
2. Monitoring, pembinaan dan pengembangan jaringa telekomunikasi
Dok.Laporan 1 Dok 7,750,000.00 - - - - - - 1 - - - - - 1 Bid. TIK
3. Pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pengembangan jasa pos dan telekomunikasi
Dok.Laporan 1 Dok 159,384,500.00 - - - - - - - - - - - 1 1 Bid. TIK
2 Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik
Persentase data dan informasi daerah yang diamankan
100% Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah di setiap Perangkat Daerah
1. Peningkatan kapasitas SDM persandian
Jml SDM yang dilatih 3 org 23,750,000.00 - - - - - 3 - - - - - - 3 Bid. Statistik
3 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Persentase sistem e-government yang terbangun
55% Persentase jumlah desa yang terlayanani sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. Implementasi dan Pengembangan e- Government
Jumlah tenaga pendukung
10 org 47,800,000.00 - - - - - 5 - - 5 - - - 10 Bid. Aplikasi
2. Pembangunan infrastruktur , jaringan dan sarana pendukung pengembangan e-Government/Smart city
Terbangunnya Jaringan Teknologi Informasi
1 Pkt 12,702,806,000.00 - - - - - - - - - - - 1 1 Bid. TIK
RENCANA KERJA AKSI TAHUN 2018
Prog. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN ( Rp)
JMLTrw IV
JADWAL DAN TARGET KEGIATAN
Trw I Trw II Trw III
Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
Prog.Penyelenggaraan Persandian dan pengamanan informasi
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR PROGRAM/ INDIKATOR OUTPUT
Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Teknologi Infomasi Komunikasi (TIK)
1. Penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Tatakelola E- Government
Jumlah Perbup 1 bh 44,206,200.00 - - - - - - - - 1 - - - 1 Bid. Aplikasi
4 Meningkatnya akses terhadap informasi publik
Jumlah SKPD yang mengembangkan Sistem Informasi
18 SKPD Persentase berita
/informasi yang
disebarluaskan
Persentase tingkat kemudahan akses informasi
35% 1. Pengelolaan pelayanan pengaduan
Tersedianya tempat pelayanan pengaduan
1 unit 131,192,800.00 - - 1 - - - - - - - - - 1 Bid. KIP
Website milik pemerintah yang memuat informasi pembangunan daerah
25 Web 2. Penyediaan aplikasi dan website di SKPD
Jml Aplikasi 1 web 89,455,800.00 - - 1 - - - - - - - - - 1 Bid. Aplikasi
3.Penyelenggaraan siaran televisi dan radio siaran pemerintah kabuPaten
Prequensi siaran ( bln) 12 bln 185,125,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Bid. KIP
4. Publikasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan daerah
Prequensi peliputan keg.Pembangunan Daerah
12 bln 214,335,000.00 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 12 Bid. KIP
5.Optimalisasi pengelolaan data centre
Prequensi Pengolahan data center
12 bln 121,007,800.00 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 12 Bid. Aplikasi
6. Pendataan dan Inventarisasi Aplikasi di SKPD
Jml Aplikasi 40 Aplk 19,507,200.00 - - 10 - - 10 - - 10 - - 10 40 Bid. Aplikasi
7. Pengelolaan media centre Tersedianya media center
1 Unit 34,932,200.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Bid. KIP
8.Pengelolaan IT di SKPD terkait pelayanan publik
Tersedianya SDM ( orang)
4 org 32,800,000.00 - - - - - 4 - - - - - - 4 Bid. Aplikasi
9.Pengembangan website paserkab.go.id
Tersedianya Website paserkab.go.id
1 Web 59,486,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Bid. Aplikasi
10. Pengembangan Website Diskominfopaserkab. go.id
Tersedianya Website diskominfopaserkab.go.id
1 Web 20,476,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Bid. Aplikasi
Persentasi Informasi Publik yang disebarluaskan
Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Prog. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
Prog. Kerjasama Informasi dengan mass media
1. Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah
Jml desa yang bisa mengakses informasi
50 Ds 737,340,335.95 - - 15 - - 15 - - 20 - - - 50 Bid. KIP
2. Kerjasama produksi dan penyiaran dengan media elektronik
Jml Produksi yang dikerjasamakan ( Pkt)
1 Dok 255,000,000.00 - - - - - - - - 1 - - - 1 Bid. KIP
Tersedianya data dan Informasi Publik
1. Optimalisasi peran PPID Kabupaten
Jml SKPD yg membentk dan menjalankan PPID Pembantu
5 SKPD 118,851,100.00 - - - - - 5 - - - - - - 5 Bid. KIP
1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Jml Kelompok KIM 41,165,000.00 - - - - - 6 - - - - - - 6 Bid. KIP
5 Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran
Dokumen perencanaan dan penganggaran
2 Dok Persentase kesesuaian
Perencanaan dengan
penganggaran
1. Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen Kegiatan yang dievaluasi
1 Dok 5,000,000.00 - 10 - - - - - - - - - - 10 Sekretariat Dinas
2. Evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran
1 Dok 8,728,600.00 - - - - - - - - 10 - - - 10 Sekretariat Dinas
6 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
Persentase pelayaan dalam menunjang kinerja aparatur
80%
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
12 bulan
1,350,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sekretariat Dinas
2. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberday air dan listrik
12 bulan
81,000,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sekretariat Dinas
3. Penyediaann jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs
Jml kendaraan dinas roda 4
3 unit 7,500,000.00 - - 1 - - 1 - - 1 - - - 3 Sekretariat Dinas
4. Penyediaan jasa admn keuangan
Jml Pegawai yg menerima jasa adm keuangan
25 org 298,450,000.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Sekretariat Dinas
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bln 8,922,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Sekretariat Dinas
6. Penyediaan ATK Jml dan jenis ATK yg disediakan
35 jns 32,280,000.00 - - 35 - - - - - - - - - 35
Prog. Perencanaan Pembangunan daerah
Prog. Pelayanan Adm Perkantoran
Prog. Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika
Prog. Pengembangan data/Informasi
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jml cetak da penggandaan
1 Pkt 14,792,500.00 - - 1 - - - - - - - - - 1 Sekretariat Dinas
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jml dan enis Peralatan/perlengkapan kantor
6 jns 40,289,600.00 - - 6 - - - - - - - - - 6 Sekretariat Dinas
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis bacaan 4 jns 2,700,000.00 - - 4 - - - - - - - - - 4 Sekretariat Dinas
10. Penyediaan makanan dan minuman
Jml nasi kotak/snack 350 ktk 14,000,000.00 - - 80 - - 90 - - 90 - - 90 350 Sekretariat Dinas
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
12 bln 235,000,000.00 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 12 Sekretariat Dinas
12.Monitoring dan Evaluasi
Prequensi monitoring dan Pengendalian 4 kl 9,425,000.00
- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 Sekretariat Dinas
1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Jml kendaraan dinas jabatan
1 unit 12,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Sekretariat Dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala/kendaraan dinas /mbl opeasional
Jml kendaraan dinas Operasional
2 Unit 24,000,000.00 - - - - - 1 - - - 1 - - 2 Sekretariat Dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
1 Pkt 5,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - - 1 Sekretariat Dinas
terlaksananya
pengolahan, analisa
dan diseminasi data
dan informasi seluruh
SKPD
1. Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA)
Tersusunya data Kabupaten dalam Angka ( KDA )
1 Dok 266,943,000.00 - - - - - - - - - 1 - - 1 Bid. Statistik dn
Persandian
2. Penyusunan Data statistik sektoral
tersusunnya data statistik sektoral untuk mendukung informasi pembangunan daerah
1 Dok 10,000,000.00 - - - - - - - - - 1 - - 1 Sekretariat Dinas
Prog. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Prog. Pengembangan data/informasi/statistik daerah
7 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan secara sistematis
2 Dok Tersusunnya laporan kinerja secara sistematis
1. Penyusunan LAKIP Laporan Kinerja dan Keuangan
10 Dok 1,000,000.00 - - 5 - - - - - - - - 5 10 Sekretariat Dinas
Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern di Perangkat Daerah
1. Pelaksanaan SPIP di SKPD
Jml kegiatan yang dinilai risikonya
10 keg 8,748,800.00 - - - - - 10 - - - - - - 10 Sekretariat Dinas
16,196,625,935.95
Kepala Dinas
Tana Paser, Februari 2018
TTD
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Prog. Penyelenggaraan sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
TAHUN : 2018DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTK DAN PERSANDIAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Penanggung
Jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi Jumlah menara
telekomunikasi/Tower bersama
yang memiliki ijin
86 1. Prog. Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media massa
1. Survey dan pengembangan
jaringan telekomunikasi
63,125,000.00 Bid. TIK
Persentase desa blank spot 15% 2. Monitoring, pembinaan dan
pengembangan jaringa
telekomunikasi dan informasi
7,750,000.00 Bid. TIK
3. Pengendalian, pengawasan,
pembinaan dan pengembangan
jasa pos dan telekomunikasi
159,384,500.00 Bid. TIK
2 Meningkatnya pengamanan informasi
dilingkungan instansi pemerintah dan publik
Persentase data dan informasi
daerah yang diamankan
100% 1. Prog.Penyelenggaraan
Persandian dan
pengamanan informasi
1. Peningkatan kapasitas SDM
persandian
23,750,000.00 Bid. Persandian
3 Meningkatnya pemanfaatan layanan publik
berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Persentase sistem e-government
yang terbangun
55% 2. Prog. Pengembangan
dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
1. Implementasi dan Pengembangan
e- Government
47,800,000.00
2. Pembangunan infrastruktur ,
jaringan dan sarana pendukung
pengembangan e-
Government/Smart city
12,702,806,000.00 Bid. Aplikasi
3. Prog. Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1. Penyusunan naskah Peraturan
Bupati tentang Tatakelola E-
Government
44,206,200.00 Bid. Aplikasi
4 Meningkatnya akses terhadap informasi publik Jumlah SKPD yang
mengembangkan Sistem
Informasi
18 SKPD 4. Prog. Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media massa
1. Pengelolaan pelayanan
pengaduan
131,192,800.00 Bid. KIP
Persentase tingkat kemudahan
akses informasi35% 1. Penyediaan aplikasi dan website
di SKPD
89,455,800.00 Bid. Aplikasi
Website milik pemerintah yang
memuat informasi pembangunan
daerah
25 Web 2. Penyelenggaraan siaran televisi
dan radio siaran pemerintah
kabuPaten
185,125,000.00 Bid. KIP
3. Publikasi dan dokumentasi
kegiatan pembangunan daerah
214,335,000.00 Bid. KIP
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
4. Optimalisasi pengelolaan data
centre121,007,800.00 Bid. Aplikasi
5. Pendataan dan Inventarisasi
Aplikasi di SKPD 19,507,200.00 Bid. Aplikasi
6. Pengelolaan media centre 34,932,200.00 Bid. KIP
7. Pengelolaan IT di SKPD terkait
pelayanan publik32,800,000.00 Bid. Aplikasi
8. Pengembangan website
paserkab.go.id59,486,000.00 Bid. Aplikasi
9. Pengembangan Website
Diskominfopaserkab.go.id
20,476,000.00 Bid. Aplikasi
5. Prog. Kerjasama
Informasi dengan mass
media
1. Penyebarluasan informasi
Pembangunan daerah
737,340,335.95 Bid. KIP
2. penyiaran dengan media
elektronik255,000,000.00 Bid. KIP
6. Prog. Pengembangan
data/Informasi
1. Optimalisasi peran PPID
Kabupaten
118,851,100.00 Bid. KIP
7. Prog. Fasilitasi
peningkatan SDM bidang
Komunikasi dan
Informatika
1. Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
41,165,000.00 Bid. KIP
5 Meningkatnya konsistensi antar dokumen
perencanaan dengan penganggaranDokumen perencanaan dan
penganggaran
2 Dok 8. Prog. Perencanaan
Pembangunan daerah
1. Penyusunan Renja SKPD 5,000,000.00 Sekretariat Dinas
2. Evaluasi Renja SKPD 8,728,600.00 Sekretariat Dinas
6 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah
daerah
Persentase pelayaan dalam
menunjang kinerja aparatur 80%9. Prog. Pelayanan Adm
Perkantoran1. Penyediaan jasa surat menyurat 1,350,000.00 Sekretariat Dinas
2. Penyediaan jasa
komunikasi,sumberdaya air dan
listrik
81,000,000.00 Sekretariat Dinas
3. Penyediaannjasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/oprs
7,500,000.00 Sekretariat Dinas
4. Penyediaan jasa admn keuangan 298,450,000.00 Sekretariat Dinas
5. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
8,922,500.00 Sekretariat Dinas
6. Penyediaan ATK 32,280,000.00 Sekretariat Dinas7. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
14,792,500.00 Sekretariat Dinas
8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
40,289,600.00
Sekretariat Dinas
9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2,700,000.00
Sekretariat Dinas
10. Penyediaan makanan dan
minuman
14,000,000.00 Sekretariat Dinas
11. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
235,000,000.00 Sekretariat Dinas
12. Monitoring dan Evaluasi 9,425,000.00 Sekretariat Dinas
10. Prog. Peningkatan
sarana dan prasarana
Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
12,000,000.00
Sekretariat Dinas
2. Pemeliharaan
rutin/berkala/kendaraan dinas
/mbl opeasional 24,000,000.00 Sekretariat Dinas
3. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 5,000,000.00 Sekretariat Dinas
11. Prog. Pengembangan
data/informasi/statistik
daerah
1. Penyusunan Kabupaten Dalam
Angka (KDA)
266,943,000.00
Sekretariat Dinas
2. Penyusunan Data statistik
sektoral10,000,000.00
Sekretariat Dinas
7 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi
pemerintah daerah
Tersusunnya Laporan Kinerja dan
Keuangan secara sistematis
2 Dok 12. Prog. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Penyusunan LAKIP 1,000,000.00
Sekretariat Dinas
13Prog. Penyelenggaraan
sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
(SPIP)
Pelaksanaan SPIP di SKPD 8,748,800.00
Sekretariat Dinas
16,196,625,935.95
Tana Paser, Februari 2018
TTD
Kepala Dinas