Kata Pengantar - Kabupaten Banyuwangi · Banyuwnagi ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter...
Transcript of Kata Pengantar - Kabupaten Banyuwangi · Banyuwnagi ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter...
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan
baik dan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja
dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan,
serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi.
Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2010–2015, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance
dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja
keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik
dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Kata Pengantar ii
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten
Banyuwnagi ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian
kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2014 dan dijadikan sebagai bahan
masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Banyuwangi, 23 Maret 2015
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Ikhtisar Eksekutif iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada
pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result
oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen
pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang
memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis
organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat
terukur, dapat diuji dan diandalkan.
Tahun 2014 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD 2010-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-
indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor
7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tersebut untuk mewujudkan
Visi telah ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan dan 38 Sasaran. Berdasarkan Rencana Kinerja
dan Penetapan Kinerja tahun 2014, telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan sasaran),
dengan indikator sasaran sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) indikator sasaran,
dengan rincian sebagai berikut :
Misi I terdiri dari 1 tujuan, 4 sasaran dan 19 indikator sasaran;
Capaian sasaran, sebanyak 17 indikator sasaran atau 89,47 % kategori baik
sekali, 1 indikator sasaran atau 5,26 % kategori baik dan 1 indikator sasaran
atau 5,26 % kategori kurang.
Misi II terdiri dari 1 tujuan, 13 sasaran dan 82 indikator sasaran;
Capaian sasaran, sebanyak 70 indikator sasaran atau 85,37 % kategori baik
sekali, 3 indikator sasaran atau 9,33 % kategori baik, 5 indikator sasaran atau
6,10 % kategori cukup dan 4 indikator sasaran atau 4,88 % masih kurang.
Misi III terdiri dari 2 tujuan, 8 sasaran dan 54 indikator sasaran;
Capaian sasaran, sebanyak 53 indikator sasaran atau 98,15 % kategori baik
sekali, 1 indikator sasaran atau 1,85 % kategori baik.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Ikhtisar Eksekutif iv
Misi IV terdiri dari 2 tujuan, 7 sasaran dan 46 indikator sasaran;
Capaian sasaran, sebanyak 46 indikator sasaran atau 100,00 % kategori
baik sekali.
Misi V terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran dan 39 indikator sasaran.
Capaian sasaran, sebanyak 31 indikator sasaran atau 79,49 % kategori baik
sekali, 4 indikator sasaran atau 10,26 % kategori baik dan 4 indikator sasaran
atau 10,26 % masih kurang.
Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang
telah ditetapkan diperoleh 70 indikator sasaran atau 29,17 % telah sesuai dengan
target, 49 indikator sasaran atau 20,42 % belum mencapai target dan 121 indikator
sasaran atau 52,73 % telah melampaui target. Tingkat ketercapaian indikator
sasaran dirinci sebagai berikut :
Misi pertama dengan 19 indikator sasaran, diperoleh 10 indikator sasaran atau
52,63 % telah sesuai target, 2 indikator sasaran atau 10,53 % tidak mencapai
target dan 7 indikator sasaran atau 36,84 % telah melampaui target.
Misi kedua dengan 82 indikator sasaran, diperoleh 13 indikator sasaran atau
15,85 % telah sesuai dengan target, 21 indikator sasaran atau 25,61 % tidak
mencapai target dan 48 indikator sasaran atau 58,54 % telah melampaui target.
Misi ketiga dengan 54 indikator sasaran, diperoleh 23 indikator sasaran atau
42,59 % telah sesuai dengan target, 7 indikator sasaran atau 12,96 % tidak
mencapai target dan 24 indikator sasaran atau 44,44 % telah melampaui target.
Misi keempat dengan 46 indikator sasaran, diperoleh 16 indikator sasaran atau
34,78 % telah sesuai dengan target, 8 indikator sasaran atau 17,39 % tidak
mencapai target dan 22 indikator sasaran atau 47,83 % telah melampaui target.
Misi kelima dengan 39 indikator sasaran, diperoleh 8 indikator sasaran atau
20,51 % telah sesuai dengan target, 11 indikator sasaran atau 28,21 % tidak
mencapai target dan 20 indikator sasaran atau 51,28 % telah melampaui target.
Selanjutnya, hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran yang
mencakup 240 indikator sasaran, diketahui sebanyak 32 (tiga puluh dua) sasaran
atau sebanyak 84,21 % Mencapai Target, dan 6 (enam) sasaran atau 15,79 %
dikategorikan Tidak Mencapai Target. Namun kalau dilihat dari rata-rata realisasi
capaian kinerja dari 38 sasaran mencapai 140,47 % atau bermakna Baik Sekali. Jadi
capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 Baik Sekali
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Daftar Isi v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ i-ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... iii-iv
DAFTAR ISI ..................................................................................................... v
DAFTAR TABEL .............................................................................................. vi-ix
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1-3
1.2. MaksuddanTujuan ............................................................... 3
1.3. DasarHukum..…………………….......................................... 3-4
1.4. GambaranUmumKabupatenBanyuwangi............................ 5-11
1.5. PertumbuhanEkonomi / PDRB ....…….................................. 11-12
1.6. BidangKewenangan..…...……...……………………………… 12-14
1.7. StrukturOrganisasiPerangkatDaerah ..…..…………………. 14-16
1.8. JumlahPegawai / Personil..........……………………………… 16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 ................................. 17-35
2.1.1. Visi ............................................................................... 17-19
2.1.2. Misi .............................................................................. 19
2.1.3. TujuandanSasaran…………………………………...... 20-33
2.1.4.StrategidanArahKebijakan ...................................... 33-35
2.2. IndikatorKinerjaUtama( IKU ).............................................. 35-44
2.3. RencanaKinerjaTahunan( RKT ) ........................................ 44
2.4. PerjanjianKinerja..……………...………………………………. 45-55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................... 56-63
3.2. Analisis Capaian Kinerja ........................................................ 64-110
3.3. Akuntabilitas Keuangan ......................................................... 111-121
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 122-125
LAMPIRAN :
1. Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014.
3. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2014.
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014.
5. Keterkaitan Strategi dan Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis.
6. Penghargaan Yang PernahDiterimaKabupatenBanyuwangi
Tahun 2014.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Daftar Tabel vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014
8
Tabel 1.2. JumlahPendudukBerdasarkanKelompokUmur
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
9
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
10
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
10-11
Tabel 1.5. Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi 13-14
Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Visi, Misi,
TujuandanSasaranPembangunan Kabupaten
Banyuwangi
23-33
Tabel 2.2. IndikatorKinerja Utama
PemerintahKabupatenBanyuwangi
35-44
Tabel 3.1.1. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 58
Tabel 3.1.2. Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target 59-62
Tabel 3.1.3. Pencapaian Target Misi 63
Tabel3.2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
64
Tabel 3.2.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya
Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah Yang
Ditandai Oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya
Kerja Pegawai
66
Tabel 3.2.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menguatnya
Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang
Konprehensif Dan Berkeadilan
66-67
Tabel 3.2.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya
Kesadaran Dan Penegakan Hukum
68
Tabel 3.2.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya
Angka Buta Aksara
69
Tabel 3.2.6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya
Angka Partisipasi Pendidikan
70-71
Tabel 3.2.7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Daftar Tabel vii
Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan 73
Tabel 3.2.8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya
Usia Harapan Hidup
74
Tabel 3.2.9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya
Angka Kematian Bayi
76-77
Tabel 3.2.10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menurunnya
Angka Kematian Ibu Melahirkan
77-79
Tabel 3.2.11. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Menurunnya
Anak Balita Dibawah Garis Merah
79-80
Tabel 3.2.12. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Menurunnya
Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita
80-81
Tabel 3.2.13. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya
Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
81-82
Tabel 3.2.14. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14 Meningkatnya
Peserta Keluarga Berencana Aktif
82
Tabel 3.2.15. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Tersedianya
Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Aman, Bermutu
Dan Bermanfaat Serta Terjangkau Oleh Masyarakat
83
Tabel 3.2.16. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Tersedianya
Tenaga Kesehatan Yang Cukup, Berkualitas Dan
Profesional
83-85
Tabel 3.2.17. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17
Terberdayakannya Masyarakat Melalui Keterlibatan Di
Dalam Pelayanan Kesehatan, Seperti Terlibat Dalam
Posyandu, Polindes, Dan Pos Siaga Serta Poskestren
85
Tabel 3.2.18. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18 Meningkatnya
Daya Saing Daerah Dan Kemandirian Ekonomi Berbasis
Pertanian
85-89
Tabel 3.2.19. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatkan
Industri Olahan Dan Kreatif Berbasis Pertanian
89-90
Tabel 3.2.20. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20
Termanfaatkannya Fungsi Ekologi, Ekonomi Dan Sosial
Hutan
90-91
Tabel 3.2.21. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21Meningkatnya
Investasi Di Daerah Baik PMA Maupun PMDN
91-92
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Daftar Tabel viii
Tabel 3.2.22. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22 Meningkatnya
Pemanfaatan Potensi Pariwisata Seperti Kawah Ijen,
Pantai Plengkung, Sukamade Dan Lainnya
92-93
Tabel 3.2.23. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23 Meningkatnya
Profesionalisme Pengelolaan Koperasi Dan UMKM
93
Tabel 3.2.24. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24 Meningkatnya
Jejaring Antar Daerah, Provinsi Dan Pusat Serta Jejaring
Pelaku Ekonomi
94
Tabel 3.2.25. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25 Tersusunnya
Regulasi Yang Berhubungan Dengan Kompetisi
Kegiatan Ekonomi Di Daerah
94-95
Tabel 3.2.26. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26 Meningkatnya
Sarana Informasi Dan Alat Transportasi
95-96
Tabel 3.2.27. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27 Meningkatnya
Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Sarana Serta
Prasarana Yang Menghubungkan Daerah - Daerah
Tujuan Wisata
96-97
Tabel 3.2.28. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28 Meningkatnya
Sarana Dan Prasarana Penunjang Pertanian
97-98
Tabel 3.2.29. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29 Meningkatnya
Kuantitas Dan Kualitas Jalan Dan Sarana Serta
Prasarana Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan
Ekonomi
98-99
Tabel 3.2.30. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30 Meningkatnya
Prasarana Dan Sarana Pendidikan Dan Kesehatan
Dalam Jumlah Kualitas Yang Memadai
99-101
Tabel 3.2.31. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Tersusunnya
Dan Tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi Secara
Terpadu Dan Konprehensif
101
Tabel 3.2.32. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32 Meningkatnya
Jumlah Jalan Poros Desa
102
Tabel 3.2.33. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33 Menurunnya
Tingkat Pengangguran
102-
103
Tabel 3.2.34. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34 Menurunnya
Angka Kemiskinan
103-
104
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Daftar Tabel ix
Tabel 3.2.35. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35 Meningkatnya
Program-Program Pembangunan Yang Berbasis Pada
Pengarusutamaan Gender
104-
105
Tabel 3.2.36. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 36 Meningkatnya
Jaminan Dan Perlindungan Sosial Masyarakat
106
Tabel 3.2.37. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 37 Meningkatnya
Peranan Kelompok-Kelompok Dalam Masyarakat Di
Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan
107-
109
Tabel 3.2.38. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 38 Meningkatnya
Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Lokal
109-
110
Tabel 3.3.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banyuwangi
113-
114
Tabel 3.3.2. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2010-2014
114-
115
Tabel 3.3.3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014
116
Tabel 3.3.4. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2014
118
Tabel 3.3.5. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2014
119
Tabel 3.3.6.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 120
Tabel 3.3.7.
Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember 2014 121
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Daftar Gambar x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut
Penggunaannya ......................................................
6
Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi ............... 7
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara.Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3
dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas
Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan
Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas,Azas Profesionalitas, danAzas
Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan akuntabilitas,konsep dasar akuntabilitas didasarkan
pada tingkatan responsibilitas manajerial pada setiap lingkungan dalam
organisasi. Masing-masing individu pada setiap lingkungan organisasi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 2
bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan diunit kerjanya kepada
atasan langsungnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang
terkendali (Controllable Activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali
(Uncontrollable Activities).Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan secara
nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan
tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai/dievaluasi hasilnya
oleh pihak yang berwenang.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota
dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap
akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai
perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah
ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan
alat pendorong terwujudnya Good Governanceatau dalam perspektif yang lebih
luasberfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Selanjutnya, bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 3
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan/perjanjiankinerja tahun 2014. Pencapaian sasaran tersebut disajikan
berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian
indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi laporan kemajuan
penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi yang dilaporkan merupakan hasil
kegiatan tahun 2014.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tahun2014 adalah untuk mengkomunikasikan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan capaian kinerjaprogram dan kegiatan selama satu tahun anggaran
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
(masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapaiselama tahun
anggaran 2014;
2. Sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan
pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk
perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja
pada tahun-tahunberikutnya.
1.3. Dasar Hukum
Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang
mendasari penyusunan Laporan Kinerja, yaitu sebagai berikut :
1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 4
3. Undang – UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2010 – 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten
Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19Tahun 2014 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2014;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 5
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
1. 4.1 Kondisi Geografis
Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau
Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang
merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan
berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang
membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai
biota laut.
Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan
utara pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian selatan sebagian
besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah
bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila
dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagaian besar
mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan
cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian.
Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas se-Jawa
Timur, dengan luas wilayah 5.782,50 km2. Wilayah Kabupaten Banyuwangi
sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran
wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan
kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau
sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen
dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen;
sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas
sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh
penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti
jalan, ladang dan lain-lainnya.
Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten
Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 6
Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi
menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.Disamping potensi
dibidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi
tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan
sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru
perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam
perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan
dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan
pantai dan wilayah perairan laut.
Gambar 1.1
Luas Kabupaten Banyuwangi
Dibedakan Menurut Penggunaannya
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka 2014
Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8
km, serta jumlah pulau sebanyak 15 buah. Seluruh wilayah tersebut telah
memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten
Banyuwangi.Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di
mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang
tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat
Hutan (31,72 %) Sawah (11,44 %)
Lain-lain (17,59 %) Ladang (2,80 %)
Perkebunan (14,21 %) Permukiman (22,04 %)
Tambak (0,31 %)
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 7
mengairi hamparan sawah yang sangat luasjuga berpengaruh positif terhadap
tingkat kesuburan tanah.
Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi
terletak antara 7 o , 43 – 80 o ,46 Lintang Selatan dan 113 o ,53 - 114 o ,38 Bujur
Timur. Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai ketinggian antara 25 – 100
meter di atas permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi
mempunyai batas daerah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.
b. SebelahTimur : Selat Bali.
c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
d. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.
Gambar1.2
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 8
Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas24
Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel1.1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
No. Kecamatan Jumlah
Desa Kelurahan
1. Pesanggaran 5 -
2. Siliragung 5 -
3. Bangorejo 7 -
4. Purwoharjo 8 -
5. Tegaldlimo 9 -
6. Muncar 10 -
7. Cluring 9 -
8. Gambiran 6 -
9. Tegalsari 6 -
10. Glenmore 7 -
11. Kalibaru 6 -
12. Genteng 5 -
13. Srono 10 -
14. Rogojampi 18 -
15. Kabat 16 -
16. Singojuruh 11 -
17. Sempu 7 -
18. Songgon 9 -
19. Glagah 8 2
20. Licin 8 -
21. Banyuwangi - 18
22. Giri 2 4
23. Kalipuro 5 4
24. Wongsorejo 12 -
JUMLAH 189 28
Sumber : Bagian PemerintahanSetdaKab. Banyuwangi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 9
1.4.2.KondisiDemografis
Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam
suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan
dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.Semakin padat suatu
wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan
kebijakan pembangunan.Jika dikaitkan dengan masalah-masalah sosial dan
lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah semakin besar
kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan
sekitarnya.JumlahpendudukKabupatenBanyuwangi pada tahun 2014
mencapai1.654.175 jiwa, denganrincianjumlahpenduduklaki – laki830.061jiwa
(50,18 %) dan jumlahpendudukperempuan824.114 jiwa (49,82 %).
Tingkatkepadatanpenduduk rata – rata 0,35 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar
5.782,50km².
Tabel1.2
JumlahPendudukBerdasarkanKelompokUmur
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
No Kelompok Umur / Tahun Laki - Laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 48.461 44.335 92.796
2 5 - 9 58.684 54.757 113.441
3 10 - 14 66.639 62.049 128.688
4 15 - 19 64.150 59.670 123.820
5 20 – 24 62.783 60.686 123.469
6 25 - 29 63.302 71.720 135.022
7 30 - 34 70.747 68.707 139.454
8 35 - 39 67.881 68.362 136.243
9 40 - 44 68.144 69.381 137.525
10 45 - 49 62.635 64.177 126.812
11 50 - 54 51.704 52.293 103.997
12 55 - 59 42.586 40.744 83.330
13 60 - 64 34.933 31.801 66.734
14 65 - 69 24.977 26.883 51.860
15 70 - 74 20.465 20.965 41.430
16 > 75 21.970 27.584 49.554
JUMLAH 830.061 824.114 1.654.175
Sumber : Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab. Banyuwangi
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 10
PendudukKabupatenBanyuwangisebagian besar bermata pencaharian
bidangWiraswasta yang
mendominasikeseluruhanjumlahpendudukyaitumencapai534.732jiwaatau32,33%.
Secara terperincijumlahpenduduk yang dikelompokkanberdasarkan mata
pencaharian, diuraikandalamtabelberikut :
Tabel1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase
1. Belum / Tidak Bekerja 267.503 16,17
2. Pelajar / Mahasiswa 3.888 0,24
3. Pertanian / Peternakan / Perikanan 313.595 18,96
4. Perdagangan 31.997 1,93
5. Industri 1.879 0,11
6. Jasa Kemasyarakatan 257.877 15,59
7. Konstruksi 1.110 0,07
8. Pemerintah 46.058 2,78
9. Swasta 97.779 5,91
10. Wiraswasta 534.733 32,33
11. Lainnya 97.756 5,91
JUMLAH 1.654.175 100,00
Sumber : Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab. Banyuwangi
Sedangkanmenurutkelompoktingkatpendidikanmasihdidominasiolehkelom
pokpendidikantingkat SD/Sederajatyaitusebesar756.268atau45,72
%darijumlahpendudukBerdasarkan Tingkat PendidikanKabupaten Banyuwangi
tahun 2014 sebesar1.654.175 jiwa, secara
rincidapatdiuraikandalamtabelsebagaiberikut :
Tabel1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase
1. Belum / Tidak Sekolah 308.885 18,67
2. SD / Sederajat 756.268 45,72
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 11
3. SLTP / Sederajat 290.415 17,56
4. SLTA / Sederajat 231.407 13,99
5. Diploma 15.199 0,92
6. Strata I 50.081 3,03
7. Strata II 1.720 0,10
8. Strata III 200 0,01
Jumlah 1.654.175 100,00
Sumber Diolah : Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
1.5. Pertumbuan Ekonomi/PDRB
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun
2014berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi
mencapai 6,94persen (angka sangat sementara). Capaian tersebut lebih
meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,76 persen.
Sektor penopang dominan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Banyuwangi adalah sektor pertanian sebesar 45 % dan sektor perdagangan,
hotel dan restoran sebesar 31 %, sedangkan sektor lainnya : sektor
pertambangan dan penggalian 5 %, industri pengolahan 5 %, bangunan 1 %,
pengangkutan dan komunikasi 3 %, bank dan lembaga keuangan 4 % dan jasa-
jasa 6 %.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya
kesejahteraan masyarakat, karenaapabila pertumbuhan penduduk melebihi
tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan rakyat akan menurun. Namun
demikian dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk
menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu
daerah.PDRB per Kapita Kabupaten dari tahun ke tahun mengalami
peningkatkan pada tahun 2011 sebesar 17,12 juta, tahun 2012 naik menjadi
sebesar 19,87 juta, tahun 2013 naik menjadi sebesar 22,52 juta, dan pada tahun
2014 naik menjadi 25,50 juta (angka sangat sementara).
Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli
masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya terhadap
barang dan jasa akan terpenuhi. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan
apabila total output produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada
tahun sebelumnya. Oleh karena, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan
perkembangan aktifitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 12
peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat
peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut maupun luar
daerah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dan berjalan cukup baik serta
mempunyai kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku mencapai 35,46 triliun,pada tahun 2014 naik sebesar Rp. 40,49
triliun (angka sangat sementara). PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun
2013 mencapai 13,51 triliunpada tahun 2014naik sebesar Rp. 14,44 triliun (angka
sangat sementara).
Berdasarkan perkembangan PDRB di atas, maka diperkirakan stabilitas
ekonomi diKabupaten Banyuwangi dalam tahun 2015 tetap dijaga, dan
diharapkanpertumbuhan ekonomi tahun 2014 tersebutdapat menumbuhkan
sektor modern seperti jasa dan manufaktur, namun tetap harus dipastikan
pertumbuhan juga terjadi di sektor – sektor menengah ke bawah, sehingga
ekonomi kerakyatan dapat terwujud.
Selanjutnya jika dilihat dari tingkat inflasi sampai dengan bulan
September 2014,Banyuwangi yang terendah di Jawa Timur yaitu : inflasi (ytd)
sebesar 2,22 % dan inflasi (yoy) sebesar 2,45 %.
1.6. Bidang Kewenangan
Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor
3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Banyuwang, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan Kabupaten Banyuwangsesuai dengan Pasal 2 ayat (1), meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum;
d. Perumahan;
e. Penataan Ruang;
f. Perencanaan Pembangunan;
g. Perhubungan;
h. Lingkungan Hidup;
i. Pertanahan;
j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 13
m. Sosial;
n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
p. Penanaman Modal;
q. Kebudayaan dan Pariwisata;
r. Kepemudaan dan Olah Raga;
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. Statistik;
w. Kearsipan;
x. Perpustakaan;
y. Komunikasi dan Informatika;
z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
aa. Kehutanan;
bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
cc. Kelautan dan Perikanan;
dd. Perdagangan; dan
ee. Perindustrian.
Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah
Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Urusan
Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Tabel 1.5
Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi
NO URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN
1. Pendidikan Kelautan dan Perikanan
2. Kesehatan Pertanian
3. Pekerjaan Umum Kehutanan
4. Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Penataan Ruang Pariwisata
6. Perencanaan Pembangunan Perindustrian
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 14
7. Perhubungan Perdagangan
8. Lingkungan Hidup Ketransmigrasian
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan Olah Raga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
22. Statistik
23. Kearsipan
24. Perpustakaan
25. Komunikasi dan Informatika
26. Ketahanan Pangan
Sumber : Data Diolah
1.7. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
mengacupada PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007
tentangOrganisasiPerangkatDaerah dan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentangPetunjukTeknisPenataanOrganisasiPerangkatDaerah,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 15
yang telah ditindaklanjuti denganPeraturanDaerahNomor6Tahun
2011tentangOrganisasiPerangkatDaerahKabupatenBanyuwangi.
Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
berdasarkan PeraturanDaerahNomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dinas Daerah (ada16Dinas): Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah
Raga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan,Dinas Peternakan,Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan,Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
Menengah,Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Dinas Pendapatan.
4. Lembaga Teknis Daerah :
Inspektorat;
Badan(ada8 Badan) :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Badan
Kepegawaian dan Diklat,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan
Lingkungan Hidup;
Kantor (ada2 Kantor) : Kantor Ketahanan Pangan, dan Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
RSUD (ada2 RSUD) : RSUD Blambangan dan RSUD Genteng
5. Kecamatan (ada24 Kecamatan) : Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin,
Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Pendahuluan 16
Glenmore, Kalibaru, Tegalsari, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo,
Bangorejo, Cluring, Gambiran, Pesanggaran dan Siliragung;
6. Kelurahan (ada28Kelurahan) : Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran,
Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran,
Temenggungan, Kampungmelayu, Giri,Klatak,Kampungmandar, Lateng,
Singotrunan, Pengantigan, Sumberrejo, Tamanbaru, Kalipuro, Gombengsari,
Bulusan, Banjarsari, Bakungan, Boyolangu, Mojopanggung, danPenataban.
7. SatuanKerjaPerangkat Daerah yang diaturdalam Peraturan Daerah
tersendiriadalah :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Perda Nomor 16
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011
tentangRincian Tugas Dan Fungsi OrganisasiSatuanPolisiPamongPraja
Kabupaten Banyuwangi.
1.8. Jumlah Pegawai / Personil
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat adalah personil/pegawai dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai.Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data Simpeg per bulan Pebruari 2014
sebanyak 12.437 orang yang terdiri dari : laki-laki sebanyak 7.302 orang dan
perempuan sebanyak 5.135 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan : SD sebanyak
166 orang, SLTP sebanyak 334 orang, SLTA sebanyak 2.982 orang, D1
sebanyak 182 orang, D2 sebanyak 1.027 orang, D3 sebanyak 725 orang D4
sebanyak 45 orang, S1 sebanyak 6.721, Spesialis sebanyak 19 orang, S2
sebanyak 231 orang dan S3 sebanyak 4 orang.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 17
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015
Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan
suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang
dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan
strategisjuga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampumenjawab tuntutan lingkungan strategis,baik lokal,
nasional maupun global dan tetap berada dalamtatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatanperencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapatmenyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi
dalamupaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen
perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskansetiap lima tahun
(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi,
tujuan,sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isulokal, yang
diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana
pembangunanyang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat
diimplementasikan secarabertahap sesuai dengan skala prioritas dan
kemampuan anggaran pembiayaan.
2.1.1. Visi
Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi
Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Jadivisi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 18
Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi dewasa ini, serta peluang,
tantangan dan isu strategis yangakan dihadapi dalam 5 tahun mendatang,
pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO
(Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 sebagai
berikut:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN
PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.
Penjelasan dari Visi sebagai berikut:
1) Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan
masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan
daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi
masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh
agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-
pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-
daerah lain yang saling menguntungkan.
2) Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan
adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok
manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan
lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya
ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih
difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga
secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi
yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
3) Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih
tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja.
Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental –
spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan
masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakmulia.
4) Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara
sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian,
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 19
industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta
pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang
memadai.
5) Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan
pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah
Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
Visi Kabupaten Banyuwangi tersebut berpedoman pada Visi
Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yaitu :
“KABUPATEN BANYUWANGI YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN
MANDIRI BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU”.
2.1.2. Misi
Misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak
dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi pasangan H.
ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO (Wakil Bupati)
ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :
1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih(good and clean
governance).
2) Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan,
kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik.
5) Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi
sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,
pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
2.1.3. Tujuandan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis strategis. Selain itu, Tujuan juga merupakan penjabaran / implementasi
dari pernyataan misi yang telah ditentukan. Sedangkan sasaran merupakan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 20
merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan - tindakan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan
organisasi.
Berdasarkan visi dan misi pembagunan daerah Kabupaten Banyuwangi
2011-2015 ditetapkan 7 (tujuh) tujuan, yaitu sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan
berkeadilan.
Sasaran :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
Meningkatnya kualitas sdm aparatur pemerintah daerah yang
ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja
pegawai
Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang
konprehensif dan berkeadilan
Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan
terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Sasaran :
Menurunnya angka buta aksara;
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan;
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan;
Meningkatnya usia harapan hidup;
Menurunnya angka kematian bayi;
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;
Menurunnya anak balita dibawah garis merah;
Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita;
Meningkatnya peserta KB aktif;
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman,
bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;
Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan
profesional;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 21
Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam
pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu,
Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren.
Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata
dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat.
Sasaran :
Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi
berbasis pertanian;
Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian;
Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan;
Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN;
Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah
Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya;
Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan
UMKM.
Tujuan 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi.
Sasaran :
Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta
jejaring pelaku ekonomi;
Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi
kegiatan ekonomi di daerah.
Tujuan 5 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik.
Sasaran :
Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi;
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta
prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian ;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 22
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta
prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan
ekonomi;
Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan
dalam jumlah kualitas yang memadai;
Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi
secara terpadu dan konprehensif;
Tujuan 6 : Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal
ketersediaan sarana dan prasarana fisik.
Sasaran :
Meningkatnya jumlah jalan poros desa
Tujuan 7 : Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya
daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sasaran :
Menurunnya tingkat pengangguran;
Menurunnya angka kemiskinan;
Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis
pada pengarusutamaan gender;
Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;
Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat
di dalam berbagai kegiatan pembangunan;
Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya
lokal.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 23
Tabel 2.1.
MATRIK HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUWANGI
Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi Tujuan Sasaran Strategis
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja
I Mewujudkan
Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)
1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Sistim Informasi Manajemen Pemda
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2 Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai
Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat
3 Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
Buku "Kabupaten dalam Angka"
Buku "PDRB Kabupaten"
4 Meningkatnya kesadarandan penegakan hukum
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan pembinaan politik daerah
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 24
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
Angka kriminalitas
Jumlah demo
Penegakan PERDA
II Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya
2 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat
Angka melek huruf (AMH)
5 Menurunnya angka buta aksara
Angka melek huruf (AMH)
Angka rata-rata lama sekolah
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Angka Usia Harapan Hidup
6 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan
Angka partisipasi kasar SD/MI
Angka partisipasi kasar SLTP
Angka partisipasi kasar SLTA
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA
Jumlah gedung olahraga
Indeks Pembangunan Manusia
Angka rata-rata lama sekolah
Rasio guru/murid pendidikan dasar
Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar
Rasio guru/murid SLTP/MTS
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 25
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)
Jumlah perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
8 Meningkatnya usia harapan hidup
Jumlah rumah sakit
Jumlah puskesmas, pustu, pusling
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk
Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk
Indeks Pembangunan Manusia
Angka usia harapan hidup
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 26
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
BOR (Bed Occupancy rate )
AVLOS ( Average Length of Stay)
BTO (Bed Turn Over)
TOI ( Turn Over Interval)
Angka Kematian > 48 jam (GDR)
Angka Kematian < 48 jam (NDR)
9 Menurunnya angka kematian bayi
Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)
10 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
11 Menurunnya anak balita dibawah garis merah
Persentase balita gizi buruk
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita
Rasio posyandu per satuan balita
13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
14 Meningkatnya peserta KB aktif
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Rasio akseptor KB
Cakupan peserta KB aktif
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
15 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
16 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional
Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 27
Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk
Jumlah Tenaga Medis
Keperawatan (perawat dan bidan)
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)
Tenaga kesehatan
Sanitarian
Ahli gizi
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk
Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk
Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk
17 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren
Posyandu aktif
III Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi
18 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Nilai tukar petani
Gabah
Beras (Ton)
Kesediaan pangan utama
Cakupan bina kelompok petani
Produksi daging (Ton/Th)
Produksi telor (Ton/Th)
Produksi susu (ton/Th)
Mortalitas ternak
Kejadian penyakit
Jumlah Puskewan
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 28
Cakupan bina kelompok nelayan
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Ekspor bersih perdagangan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri
Pertumbuhan industri
20 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Kerusakan kawasan hutan
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
21 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)
Rasio daya serap tenaga kerja
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
Penyelesaian ijin lokasi
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah
22 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya
Kunjungan wisata domistik
Kunjungan wisata mancanegara
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM
Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Usaha Mikro dan Kecil
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 29
Cakupan bina kelompok pengrajin
4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
34 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi
Jenis dan jumlah bank dan cabang
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Ekspor bersih perdagangan
25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah
Pajak daerah (milyar RP)
Retribusi Daerah (milyar RP)
Macam pajak daerah
Macam retribusi daerah
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Perda ekonomi kerakyatan
IV Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Publik
5 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik
Jumlah jaringan komunikasi publik yang tersedia
26 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Angkutan darat
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km per jam)
Rasio ijin trayek
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground dll.
Jumlah uji kir angkutan umum
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Pemasangan Rambu-rambu
Jumlah jaringan komunikasi
Web site milik pemerintah daerah
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Jumlah penyiaran TV lokal
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 30
Jumlah surat kabar nasional / lokal
27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
28 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill
Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan
Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)
Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis
Rasio Jaringan Irigasi
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi
Panjang jalan dilalui Roda 4
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
30 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai
Rumah tangga pengguna air bersih
Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Rumah tangga pengguna listrik
Rumah tangga ber-Sanitasi
Lingkungan pemukiman kumuh
Rumah layak huni
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 31
Prosentase rumah tinggal bersanitasi
Rasio rumah layak huni
Rasio permukiman layak huni
31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
6 Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik
Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
32 Meningkatnya jumlah jalan poros desa
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
V Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan
7 Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
Tingkat pengangguran terbuka
33 Menurunnya tingkat pengangguran
Angka partisipasi angkatan kerja
Indeks Ketimpangan Williomson (Indeks Ketimpangan Regional)
Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Tingkat pengganguran terbuka
Keselamatan dan perlindungan
Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
34 Menurunnya angka kemiskinan
Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional)
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)
Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 32
35 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Rasio KDRT
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
37 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Jumlah LSM
LPM Berprestasi
PKK aktif
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Pencemaran status mutu air
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 33
38 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
Jumlah group kesenian
Jumlah gedung
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan disusun dengan mempedomani visi, misi,
tujuan dan sararan untuk lebih memberikan gambaran implementatif tercapainya
tujuanpembangunan daerah. Strategi dan Arah Kebijakan inilah yang nantinya
dijabarkan dalam setiap tahun menjadi program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh SKPD.
Tujuan utama pembangunan di Kabupaten Banyuwangisebagaimana visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Banyuwangi 2010-2015 adalah untukmeningkatkan kemakmuran atau
kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya sejahtera tetapi
jugamandiri dan berakhlak, yang dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu
peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mencapai kesejahteraan itu, digunakan 4 (empat) strategi
pembangunan secara umum yaitu : pro growth, pro jop, pro poor dan pro
environtment.
1). Pro Growth berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan.
Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar
produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan
secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui
startegi jalur ganda (dua track strategi). Strategis pertumbuhan dapat dilihat
dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, namun disisi
lain terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini
terjadi karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme
pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pro growth
dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan
hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang sosial ekonomi dan politik sehingga
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 34
dicapai kesejahteraan yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan melalui
sejumlah instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang
kondusif, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan
UMKM.
2). Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya
peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan
sekolah setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi
yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti
mendorong berkembangnya sektor riil di Kabupaten Banyuwangi terutama
sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri berbasis pertanian dan
pariwisata; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang
dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3)
Menjaga iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja.
3). Pro poor berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada
kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan.
Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai dengan tingkat
kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin,
yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir
miskin; 2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat
melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan
kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro
dan kecil.
4). Pro environtment, diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang
mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga
tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada
gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana.
Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 terdapat dalam Lampiran
IV.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 35
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi
kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara
formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan
ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang
penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara
baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.IKU Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Mengacu padatujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-
2015 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagai
berikut :
Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tujuan Sasaran Strategis
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja Utana
1 Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Sistim Informasi Manajemen Pemda
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2 Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai
Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat
3 Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 36
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
Buku "Kabupaten dalam Angka"
Buku "PDRB Kabupaten"
4 Meningkatnya kesadarandan penegakan hukum
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan pembinaan politik daerah
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
Angka kriminalitas
Jumlah demo
Penegakan PERDA
2 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat
Angka melek huruf (AMH)
5 Menurunnya angka buta aksara
Angka melek huruf (AMH)
Angka rata-rata lama sekolah
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Angka Usia Harapan Hidup
6 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan
Angka partisipasi kasar SD/MI
Angka partisipasi kasar SLTP
Angka partisipasi kasar SLTA
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 37
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA
Jumlah gedung olahraga
Indeks Pembangunan Manusia
Angka rata-rata lama sekolah
Rasio guru/murid pendidikan dasar
Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar
Rasio guru/murid SLTP/MTS
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)
Jumlah perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
8 Meningkatnya usia harapan hidup
Jumlah rumah sakit
Jumlah puskesmas, pustu, pusling
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 38
Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk
Indeks Pembangunan Manusia
Angka usia harapan hidup
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
BOR (Bed Occupancy rate )
AVLOS ( Average Length of Stay)
BTO (Bed Turn Over)
TOI ( Turn Over Interval)
Angka Kematian > 48 jam (GDR)
Angka Kematian < 48 jam (NDR)
9 Menurunnya angka kematian bayi
Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)
10 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
11 Menurunnya anak balita dibawah garis merah
Persentase balita gizi buruk
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita
Rasio posyandu per satuan balita
13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
14 Meningkatnya peserta KB aktif
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Rasio akseptor KB
Cakupan peserta KB aktif
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
15 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
16 Tersedianya tenaga kesehatan yang
Rasio dokter per satuan penduduk
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 39
cukup, berkualitas dan profesional
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk
Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk
Jumlah Tenaga Medis
Keperawatan (perawat dan bidan)
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)
Tenaga kesehatan
Sanitarian
Ahli gizi
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk
Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk
Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk
17 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren
Posyandu aktif
3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi
18 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Nilai tukar petani
Gabah
Beras (Ton)
Kesediaan pangan utama
Cakupan bina kelompok petani
Produksi daging (Ton/Th)
Produksi telor (Ton/Th)
Produksi susu (ton/Th)
Mortalitas ternak
Kejadian penyakit
Jumlah Puskewan
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
Cakupan bina kelompok nelayan
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 40
Ekspor bersih perdagangan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri
Pertumbuhan industri
20 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Kerusakan kawasan hutan
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
21 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)
Rasio daya serap tenaga kerja
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
Penyelesaian ijin lokasi
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah
22 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya
Kunjungan wisata domistik
Kunjungan wisata mancanegara
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM
Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Usaha Mikro dan Kecil
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Cakupan bina kelompok pengrajin
4 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
34 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi
Jenis dan jumlah bank dan cabang
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Ekspor bersih perdagangan
25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah
Pajak daerah (milyar RP)
Retribusi Daerah (milyar RP)
Macam pajak daerah
Macam retribusi daerah
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Perda ekonomi kerakyatan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 41
5 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik
Jumlah jaringan komunikasi publik yang tersedia
26 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Angkutan darat
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km per jam)
Rasio ijin trayek
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground dll.
Jumlah uji kir angkutan umum
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Pemasangan Rambu-rambu
Jumlah jaringan komunikasi
Web site milik pemerintah daerah
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Jumlah penyiaran TV lokal
Jumlah surat kabar nasional / lokal
27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
28 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill
Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan
Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)
Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis
Rasio Jaringan Irigasi
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan
Panjang jalan dilalui Roda 4
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 42
pusat-pusat kegiatan ekonomi
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
30 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai
Rumah tangga pengguna air bersih
Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Rumah tangga pengguna listrik
Rumah tangga ber-Sanitasi
Lingkungan pemukiman kumuh
Rumah layak huni
Prosentase rumah tinggal bersanitasi
Rasio rumah layak huni
Rasio permukiman layak huni
31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
6 Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik
Jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
32 Meningkatnya jumlah jalan poros desa
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
7 Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
Tingkat pengangguran terbuka
33 Menurunnya tingkat pengangguran
Angka partisipasi angkatan kerja
Indeks Ketimpangan Williomson (Indeks Ketimpangan Regional)
Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Tingkat pengganguran terbuka
Keselamatan dan perlindungan
Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
34 Menurunnya angka kemiskinan
Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional)
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 43
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)
Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
35 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Rasio KDRT
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
37 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Jumlah LSM
LPM Berprestasi
PKK aktif
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Pencemaran status mutu air
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil
38 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
Jumlah group kesenian
Jumlah gedung
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 44
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yangakan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. PenyusunanRencana Kinerja dilaksanakan
seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaranserta
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Di dalamRencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan
untuk seluruh indikatorkinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan
melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapaidalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan
Rencana Capaiannya. IndikatorKinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun
2014ada pada Lampiran III.
2.4. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan
penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu : (1) Sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan
sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi
pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 45
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Sistim Informasi Manajemen Pemda Sistim 11
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada / Tidak SIAK 2010
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Predikat WTP
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Peringkat 15 besar
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat B/65,05
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah DaerahYang Ditandai
Oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat % 79
Sasaran Strategis 3
Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi
Yang Konprehensif Dan Berkeadilan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah
ditetapkan dengan Perda Dokumen Tersedia
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Perda / Perkada Dokumen Tersedia
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perkada Dokumen Tersedia
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Tersedia
Buku "Kabupaten dalam Angka" Ada / Tidak Ada
Buku "PDRB Kabupaten" Ada / Tidak Ada
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kesadaran Dan Penegakan Hukum
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP % 100
Kegiatan pembinaan politik daerah % 100
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk % 01:01,0
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kabupaten % 95
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 46
Angka kriminalitas Kasus 586
Jumlah demo Kali 4
Penegakan PERDA % 95
Sasaran Strategis 5
Menurunnya Angka Buta Aksara
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Angka melek huruf (AMH) % 98,98-98,54
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta
aksara) % 99,99
Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Angka partisipasi kasar SD/MI % 108,86
Angka partisipasi kasar SLTP % 100
Angka partisipasi kasar SLTA % 64,29
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 98,73
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 74,22
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C % 46,32
Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar % 100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
pendidikan dasar % 97,06
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS % 95,72
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SLTP/MTS % 97,06
Angka partisipasi sekolah SMA/MA % 78,74
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
SMA/SMK/MA % 58,01
Jumlah gedung olahraga Gedung 2
Indeks Pembangunan Manusia % 70,08
Angka rata-rata lama sekolah % 7,25
Rasio guru/murid pendidikan dasar % 15,12
Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar % 23,38
Rasio guru/murid SLTP/MTS % 15,39
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS % 38,15
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA % 15,75
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA % 38,15
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 89,7
Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik % 85,3
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % 100
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI % 0,03
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs % 0,39
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA % 0,72
Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,75
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,18
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 47
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 96,23
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 99,69
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 89,51
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 91,07
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Akan Pentingnya Pendidikan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) % 56,62
Jumlah perpustakaan Perpustakaan 1
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Orang 63.561
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Buku 70.000
Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Usia Harapan Hidup
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Jumlah rumah sakit RS 11
Jumlah puskesmas, pustu, pusling Puskesmas, pustu,
pusling 216
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk % 142,18
Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk % 01:14,6
Indeks Pembangunan Manusia % 70,08
Angka usia harapan hidup Th 67,2-68,20
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI) % 100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC BTA % 100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
DBD % 100
Cakupan puskesmas % 100
Cakupan pembantu puskesmas % 48,39
BOR (Bed Occupancy rate ) % 65
AVLOS ( Average Length of Stay) Hari 8
BTO (Bed Turn Over) Kali 45
TOI ( Turn Over Interval) hari 3
Angka Kematian > 48 jam (GDR) per mile (‰) 30
Angka Kematian < 48 jam (NDR) per mile (‰) 50
Sasaran Strategis 9
Menurunnya Angka Kematian Bayi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000
kelahiran) % 20
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 48
Sasaran Strategis 10
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran
hidup) % 60
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 80
Sasaran Strategis 11
Menurunnya Anak Balita Dibawah Garis Merah
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Persentase balita gizi buruk
% ≤ 5
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
% 100
Sasaran Strategis 12
Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Rasio posyandu per satuan balita % 1,94
Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan % 96,10
Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 2
Rasio akseptor Keluarga Berencana % 0,73
Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif % 73,5
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I % 41,25
Sasaran Strategis 15
Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Aman, Bermutu
Dan BermanfaatSerta Terjangkau Oleh Masyarakat
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Cakupan puskesmas % 100
Cakupan pembantu puskesmas % 48,39
Sasaran Strategis 16
Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Cukup,
Berkualitas Dan Profesional
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 49
Rasio dokter per satuan penduduk % 7,66
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk % 7,66
Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk % 2,68
Jumlah Tenaga Medis Orang 270
Keperawatan (perawat dan bidan) Orang 1.270
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Orang 43
Tenaga kesehatan Orang 80
Sanitarian Orang 37
Ahli gizi Orang 43
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk % 16,82
Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk % 44,53
Rasio tenaga kesehatan per 1000 penduduk % 4,98
Sasaran Strategis 17
Terberdayakannya Masyarakat Melalui Keterlibatan Di Dalam
Pelayanan Kesehatan, Seperti Terlibat Dalam Posyandu,
Polindes Dan Pos Siaga Serta Poskestren
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Posyandu aktif % 100
Sasaran Strategis 18
Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Kemandirian
Ekonomi Berbasis Pertanian
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
per hektar Kw/hektar 67,65
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB % 49,37
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap
PDRB % 9,15
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB % 4,2
Nilai tukar petani % 111
Gabah Ton 860.627
Beras (Ton) Ton 502.122
Kesediaan pangan utama % 302,94
Cakupan bina kelompok petani % 26,76
Produksi daging (Ton/Th) Ton 5.731
Produksi telor (Ton/Th) Ton 12.416
Produksi susu (ton/Th) Ton 478.665
Mortalitas ternak % 0,4
Kejadian penyakit % 5,2
Jumlah Puskewan Puskewan 10
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB % 8,09
Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 51
Produksi perikanan Ton 66.404
Konsumsi ikan % 30,1
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 50
Sasaran Strategis 19
Meningkatkan Industri Olahan
Dan Kreatif Berbasis Pertanian
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 23,83
Ekspor bersih perdagangan Rp. 20.484.056
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 5,7
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
industri % 7
Pertumbuhan industri % 4,87
Sasaran Strategis 20
Termanfaatkannya Fungsi Ekologi,
Ekonomi DanSosial Hutan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 1,09
Kerusakan kawasan hutan % 0,04
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 1,08
Sasaran Strategis 21
Meningkatnya Investasi Di Daerah
Baik PMA Maupun PMDN
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 1
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rp. (milyar) 50
Rasio daya serap tenaga kerja Orang 239
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 4,04
Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp. 1
Penyelesaian ijin lokasi % 97,4
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi
Pemerintah Ada/Tidak ada Ada
Sasaran Strategis 22
Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata Seperti
Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade Dan Lainnya
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Kunjungan wisata domistik Orang 951.198
Kunjungan wisata mancanegara Orang 24.729
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 3,71
Sasaran Strategis 23
Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 51
Koperasi Dan UMKM
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) % 80,3
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM UKM 23.000
Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 2.250
Usaha Mikro dan Kecil UMK 44
Sasaran Strategis 24
Meningkatnya Jejaring Antar Daerah, Provinsi Dan Pusat
Serta Jejaring Pelaku Ekonomi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Jenis dan jumlah bank dan cabang Bank 45
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Perush. Asuransi 5
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 23,83
Ekspor bersih perdagangan Rp. 20.484.056
Sasaran Strategis 25
Tersusunnya Regulasi Yang Berhubungan Dengan Kompetisi
Kegiatan Ekonomi Di Daerah
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Pajak daerah (milyar RP) Rp. 51,004
Retribusi Daerah (milyar RP) Rp. 30,585
Macam pajak daerah Pajak Derah 11
Macam retribusi daerah Retribusi 30
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Perda 1
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 97
Perda ekonomi kerakyatan Perda 1
Sasaran Strategis 26
Meningkatnya Sarana Informasi
Dan Alat Transportasi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 1.568.444
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan/Bandara/
Terminal 2/1/8
Angkutan darat % 0,001
Rasio ijin trayek % 0,00034
Jumlah uji kir angkutan umum Angkutan 1.404
Kepemilikan KIR angkutan umum % 37,61
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 20
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 37.500
Pemasangan Rambu-rambu % 0,05
Jumlah jaringan komunikasi Jaringan 13
Web site milik pemerintah daerah Web site 1
Jumlah penyiaran radio/TV lokal Penyiaran / tayang 54/2
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 52
Jumlah penyiaran TV lokal Tayang 1
Jumlah surat kabar nasional / lokal Jenis 18
Sasaran Strategis 27
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Sarana Serta
Prasarana Yang Menghubungkan Daerah-Daerah Tujuan Wisata
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 97
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 97,5
Sasaran Strategis 28
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Penunjang Pertanian
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam,
ground sill Bangunan 35
Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan
lain keperluan % 60
Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim
kemarau (degradasi DAS) % 80
Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi % 80
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis % 80
Rasio Jaringan Irigasi % 75
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 100
Sasaran Strategis 29
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Jalan Dan Sarana Serta
Prasarana Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0,0006
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m) Km 26.000
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk % 45
Persentase penanganan sampah % 52,5
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk % 60
Sasaran Strategis 30
Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Pendidikan Dan Kesehatan
Dalam Jumlah Kualitas Yang Memadai
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Rumah tangga pengguna air bersih RT 34.640
Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air
bersih % 7,68
Rumah tangga pengguna listrik RT 281.674
Rumah tangga ber-Sanitasi RT 410.798
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 53
Lingkungan pemukiman kumuh pemukiman 35.150
Rumah layak huni Rumah 1.479.522
Prosentase rumah tinggal bersanitasi % 85
Rasio rumah layak huni % 50
Rasio permukiman layak huni % 50
Sasaran Strategis 31
Tersusunnya Dan Tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi
Secara Terpadu Dan Konprehensif
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan % 4,815
Ketaatan terhadap RTRW Kondisi Baik
Luas wilayah produktif % 50,61
Luas wilayah industri % 2,4
Luas wilayah kebanjiran % 0,07
Luas wilayah kekeringan % 0,07
Luas wilayah perkotaan % 9,9
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB % 50
Sasaran Strategis 32
Meningkatnya Jumlah Jalan Poros Desa
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan
pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) % 97
Sasaran Strategis 33
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Tingkat partisipasi angkatan kerja % 71,8
Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun % 1,72
Pencari kerja yang ditempatkan % 20,3
Tingkat pengganguran terbuka % 3,01-4,01
Keselamatan dan perlindungan % 80,4
Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah % 26,67
Sasaran Strategis 34
Menurunnya Angka Kemiskinan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan
Regional) % 114,32
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan % 68,37
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 68,37
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Rp. 68,12
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 54
Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I % 41,25
Sasaran Strategis 35
Meningkatnya Program-Program Pembangunan
Yang BerbasisPada Pengarusutamaan Gender
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 15,7
Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 86
Rasio KDRT % 0,008
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 0,56
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) % 16,14
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) % 38,4
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan % 89,3
Sasaran Strategis 36
Meningkatnya Jaminan Dan Perlindungan
Sosial Masyarakat
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi Unit 95
PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 0,2
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 0,2
Sasaran Strategis 37
Meningkatnya Peranan Kelompok-Kelompok Dalam
Masyarakat Di Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM) Kelompok 90
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 90
Jumlah LSM LSM 217
LPM Berprestasi LPM 60
PKK aktif PKK 100
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan
masyarakat % 85
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 80
Pencemaran status mutu air % 91
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber
mata air % 87
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal % 75,76
Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk % 60
Penegakan hukum lingkungan % 95
Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil % 84
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
BAB I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 55
Sasaran Strategis 38
Meningkatnya Upaya Pelestarian
Dan Pengembangan Budaya Lokal
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
Jumlah group kesenian Group 755
Jumlah gedung Gedung 2
Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 8
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 10
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Buah/tempat 29
Jumlah APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 sebelum
perubahan sebesar Rp. 2.221.945.453.787,00, dan setelah perubahan
sebesar Rp. 2.557.268.868.775,41.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 56
BABIII
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badanhukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalandalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerimapelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pengemban amanah
masyarakat Banyuwangi melaksanakan kewajiban
mempertanggungjawabkanamanah tersebut.Penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
PemerintahdanKeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/618/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
targetsasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkandalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015. Sesuai ketentuan
tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaankegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkanmisi dan visi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi.
a. Kerangka Pengukuran Kinerja
Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator
sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian
padaprogram/kegiatan.Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 57
pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media
Rencana Kinerja yang dibandingkan denganrealisasinya.
Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target
denganRealisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran
Kinerja. Kemudian atashasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi
untuk mengetahui keberhasilan dankegagalan pencapaian sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan
indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinalsebagai berikut :
- 85 % keatas = Baik Sekali (BS)
- 70 s.d. <85 % = Baik (B)
- 55 s.d. <70 % = Cukup (C)
- < 55 % = Kurang (K)
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaiankinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapaiatau tidak tercapainya kinerja yang
diharapkan.
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkatpencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan.
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara
signifikan mengenaikeberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.
IndikatorSasaran dilengkapi denganTarget Kuantitatif dan satuannya untuk
mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
b. Analisis Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja
Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015. Dalam RPJMD
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 58
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015, untuk mewujudkan Visi telah
ditetapkan 5 Misi, 7 Tujuan dan 38 Sasaran.
Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja tahun 2014,
telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan)sasaran, dengan 240(dua ratus
empat puluh) indikator sasaranterdiri dari Misi I terdapat 1 tujuan dan 19
indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan dan 82 indikator kinerja, Misi III
terdapat 2 tujuan dan 54 indikator kinerja,Misi IV terdapat 2 tujuan dan 46
indikator kinerja dan Misi Vterdapat 1 tujuan dan 39 indikator kinerja.Dari 38
(tigapuluh delapan)sasaran dengan 240 indikator kinerja, pencapaian
indikatorsasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah :
Tabel 3.1.1.
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No. Kategori Jumlah
Indikator Sasaran Persentase
Misi I (19 Indikator Sasaran)
1 Baik Sekali 17 89,47
2 Baik 1 5,26
3 Cukup 0 0,00
4 Kurang 1 5,26
Jumlah 19 100,00
Misi II (82 Indikator Sasaran)
1 Baik Sekali 70 85,37
2 Baik 3 3,66
3 Cukup 5 6,10
4 Kurang 4 4,88
Jumlah 82 100,00
Misi III (54 Indikator Sasaran)
1 Baik Sekali 53 98,15
2 Baik 1 1,85
3 Cukup 0 0,00
4 Kurang 0 0,00
Jumlah 54 100,00
Misi IV (46 Indikator Sasaran)
1 Baik Sekali 46 100,00
2 Baik 0 0,00
3 Cukup 0 0,00
4 Kurang 0 0,00
Jumlah 46 100,00
Misi V (39 Indikator Sasaran)
1 Baik Sekali 31 79,49
2 Baik 4 10,26
3 Cukup 0 0,00
4 Kurang 4 10,26
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 59
Jumlah 39 100,00
Adapun ketercapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut :
Tabel 3.1.2.
Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Ketercapaian
Target
Keterangan
Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)
1 Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih
Capaian kinerja sasaran = 110,71 % kategori Baik Sekali
5 4 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
4 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator mencapai 85-
<100% = BS
(100 % = 2, lebih 100 % = 2, tdk
tercapai = 1)
2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
pemerintah daerah yang ditandai oleh
meningkatnya etos kerja dan budaya
kerja pegawai
Capaian kinerja sasaran = 101,08 % kategori Baik Sekali
1 1 mencapai
target
1 Indikator mencapai
lebih 100 %= BS
(lebih 100% = 1)
3 Menguatnya kapasitas kelembagaan
melalui regulasi yang konprehensif
dan berkeadilan
Capaian kinerja sasaran = 100 % kategori Baik Sekali
6 6 Indikator
mencapai
taget
6 Indikator mencapai100
% = BS
(100% = 6)
4 Meningkatnya kesadaran dan
penegakan hukum
Capaian kinerja sasaran = 197,56 % kategori Baik Sekali
7 6 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tdk
mencapai
target
6 Indikator
mencapai>100 % = BS
1 Indikator mencapai 70 -
<85 % = B (100% = 2, lebih 100% = 4, tdk
tercapai = 1)
Misi II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
Lainnya
5 Menurunnya angka buta aksara
Capaian kinerja sasaran = 100,57 % kategori Baik Sekali
2 2 Indikator
mencapai
target
2 Indikator mencapai
lebih dari 100 % = BS
(lebih 100% = 2)
6 Meningkatnya angka partisipasi
pendidikan
Capaian kinerja sasaran = 101,13 % kategori Baik Sekali
33 26 Indikator
mencapai target
7 Indikator tidak
mencapai target
26 Indikator mencapai >
100 % = BS
3 Indikator mencapai 85 -
< 100 % = BS
3 Indikator mencapai 55-
<70 % = C,
1 Indikator mencapai
<55%= K
(100% = 3, lebih 100% = 23, tdk
tercapai = 7)
7 Meningkatnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya pendidikan
Capaian kinerja sasaran = 102,71 % kategori Baik Sekali
4 2 Indikator
mencapai target
2 Indikator tidak
mencapai target
2 Indikator
mencapai>100 % = BS
1Indikator mencapai 70-
<85% = B, 1 Indikator
mencapai 55-<70%= C
(lebih 100% = 2, tdk tercapai= 2)
8 Meningkatnya usia harapan hidup
17 13Indikator
mencapai target
13 Indikator mencapai >
100 % = BS
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 60
Capaian kinerja sasaran = 112,89 % kategori Baik Sekali
4 Indikator tidak
mencapai target
3 Indikator mencapai 85-
<100 % = BS
1 Indikator mencapai
<55 % = K
(100% = 4, lebih 100% = 9, tdk
tercapai = 4)
9 Menurunnya angka kematian bayi
Capaian kinerja sasaran = 328,41 % kategori
Baik Sekali
1 1 Indikator
mencapai terget
1 Indikator mencapai
lebih dari 100 % = BS
(lebih 100 %=1)
10 Menurunnya angka kematian ibu
melahirkan
Capaian kinerja sasaran = 86,05 % kategori Baik
Sekali
2 1 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
1 Indikator mencapai
lebih100 % = BS
1 Indikator mencapai 55-
<70 % = C
(lebih 100%=1, tdk tercapai = 1 )
11 Menurunnya anak balita dibawah
garis merah
Capaian kinerja sasaran = 100 % kategori Baik Sekali
2 2 Indikator
mencapai
target
2 Indikator mencapai 100
% = BS
(100% = 2)
12 Menurunnya prevalensi gizi kurang
pada balita
Capaian kinerja sasaran = 107,22 % kategori Baik Sekali
1 1 Indikator
mencapai
target
1 Indikator mencapai >
100 % = BS
(lebih 100% = 1)
13 Meningkatnya cakupan persalinan
oleh tenaga kesehatan
Capaian kinerja sasaran = 94,73 % kategori Baik Sekali
1 1 Indikator tidak
mencapai
target
1 Indikator mencapai 85-
<100 % = BS
(tidak tercapai = 1)
14 Meningkatnya peserta KB aktif
Capaian kinerja sasaran = 107,49 % kategori
Baik Sekali
4 4 Indikator
mencapai
target
4 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 1, lebih 100% = 3)
15 Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan yang aman, bermutu dan
bermanfaat serta terjangkau oleh
masyarakat
Capaian kinerja sasaran = 143,75 % kategori Baik Sekali
2 2 Indikator
mencapai
target
2 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 1lebih 100% = 1)
16 Tersedianya tenaga kesehatan yang
cukup, berkualitas dan profesional
Capaian kinerja sasaran = 105,46 % kategori
Baik Sekali
12 6 Indikator
mencapai
target
6 Indikator tidak
mencapai
target
6 Indikator mencapai >
100 % = BS
2 Indikator mencapai 70-
<85 % = B
2 Indikator mencapai 85-
<100 % = B
2 Indikator mencapai <55
% = K
(lebih 100% = 5, 100% = 1, tdk
tercapai = 6)
17 Terberdayakannya masyarakat
melalui keterlibatan di dalam
pelayanan kesehatan, seperti terlibat
dalam Posyandu, Polindes, dan Pos
Siaga serta Poskestren
Capaian kinerja sasaran = 100 % kategori Baik Sekali
1 1 Indikator
mencapai
target
1 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 1)
Misi III : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
18 Meningkatnya daya saing daerah dan
kemandirian ekonomi berbasis
pertanian
Capaian kinerja sasaran = 110,89 % kategori Baik Sekali
19 13 Indikator
mencapai
target
6 Indikator tidak
mencapai
target
13 Indikator mencapai >
100 % = BS
6 Indikator mencapai 85-
<100% = BS (100% = 7, lebih 100% = 7, tdk
tercapai = 5
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 61
19 Meningkatkan industri olahan dan
kreatif berbasis pertanian
Capaian kinerja sasaran = 122,71 % kategori Baik Sekali
5 4 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
4 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator mencapai 70-
<85% = B (100% = 2, lebih 100% = 2, tdk
tercapai = 1)
20 Termanfaatkannya fungsi ekologi,
ekonomi dan sosial hutan
Capaian kinerja sasaran = 129,49 % kategori Baik Sekali
3 3 Indikator
mencapai
target
3 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 1, lebih 100% = 2)
21 Meningkatnya investasi di daerah
baik PMA maupun PMDN
Capaian kinerja sasaran = 857,80 % kategori Baik Sekali
7 7 Indikator
mencapai
target
7 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 2, lebih 100% = 5)
22 Meningkatnya pemanfaatan potensi
pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai
Plengkung, Sukamade dan lainnya
Capaian kinerja sasaran = 210,88 % kategori Baik Sekali
3 3 Indikator
mencapai
target
3 Indikator mencapai >
100 % = BS
( lebih 100% = 3)
23 Meningkatnya profesionalisme
pengelolaan koperasi dan UMKM
Capaian kinerja sasaran = 100,10% kategori Baik Sekali
6 6 Indikator
mencapai
target
6 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 5 lebih 100% = 1)
24 Meningkatnya jejaring antar daerah,
provinsi dan pusat serta jejaring
pelaku ekonomi
Capaian kinerja sasaran = 160,42 % kategori Baik Sekali
4 4 Indikator
mencapai
target
4 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 1 lebih 100% = 3)
25 Tersusunnya regulasi yang
berhubungan dengan kompetisi
kegiatan ekonomi di daerah
Capaian kinerja sasaran = 129,13 % kategori Baik Sekali
7 7 Indikator
mencapai
target
7 Indikator mencapai >
100 % = BS
( 100% =5, lebih 100% =2)
Misi IV : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik
26 Meningkatnya sarana informasi dan
alat transportasi
Capaian kinerja sasaran = 118,76 % kategori Baik Sekali
14 13 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
13 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator mencapai 85 -
< 100 % =BS
( 100%=6, lebih 100%=7tdk
tercapai =1)
27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas
jalan dan sarana serta prasarana
yang menghubungkan daerah-daerah
tujuan wisata
Capaian kinerja sasaran = 96,92 % kategori Baik Sekali
2 2 Indikator tidak
mencapai
target
2 Indikator mencapai 85-
<100 % = BS
( tidak tercapai =2)
28 Meningkatnya sarana dan prasarana
penunjang pertanian
Capaian kinerja sasaran = 103,20 % kategori Baik Sekali
7 6 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
6 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator mencapai 85
- < 100 % =BS
( 100% = 5, lebih 100% =1, tdk
tercapai =1)
29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas
jalan dan sarana serta prasarana
yang menghubungkan pusat-pusat
kegiatan ekonomi
Capaian kinerja sasaran = 111,44% kategori Baik Sekali
5 4 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
4 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator mencapai 85
- < 100 % =BS
( 100% = 2, lebih 100% =2, tdk
tercapai =1
30 Meningkatnya prasarana dan sarana
pendidikan dan kesehatan dalam
jumlah kualitas yang memadai
9 6 Indikator
mencapai
target
3 Indikator tidak
6 Indikator mencapai >
100 % = BS
3 Indikator mencapai 85
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 62
Capaian kinerja sasaran = 124,45 % kategori Baik Sekali
mencapai
target
- <100 % =BS
( 100% = 3, lebih 100% =3, tdk
tercapai =3)
31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW
Kabupaten Banyuwangi secara
terpadu dan konprehensif
Capaian kinerja sasaran = 116,41 % kategori Baik Sekali
8 8 Indikator
mencapai
target
8 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100% = 4 lebih 100% =4)
32 Meningkatnya jumlah jalan poros
desa
Capaian kinerja sasaran = 101,60 % kategori Baik Sekali
1 1 Indikator
mencapai target
1 Indikator mencapai >
100 % = BS
( lebih 100% =1)
Misi V : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan
33 Menurunnya tingkat pengangguran
Capaian kinerja sasaran = 95,49 % kategori Baik Sekali
6 4 Indikator
mencapai
target
2 Indikator tidak
mencapai
target
4 Indikator > 100 % = BS
1 Indikator mencapai 70 -
< 85 % =B
1 Indikator mencapai 85-
< 100 = BS
(100%=1, lebih 100% =3, tdk
tercapai =2)
34 Menurunnya angka kemiskinan
Capaian kinerja sasaran = 117,28 % kategori
Baik Sekali
5 5 Indikator
mencapai target
5 Indikator mencapai >
100 % = BS
(100%=1, lebih 100% =4)
35 Meningkatnya program-program
pembangunan yang berbasis pada
pengarusutamaan gender
Capaian kinerja sasaran = 131,16 % kategori Baik Sekali
7 6 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
6 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator <55 = K.
(100% = 1, lebih 100% =5, tdk
tercapai =1)
36 Meningkatnya jaminan dan
perlindungan sosial masyarakat
Capaian kinerja sasaran = 326,23 % kategori
Baik Sekali
3 2 Indikator
mencapai
target
1 Indikator tidak
mencapai
target
2 Indikator mencapai >
100 % = BS
1 Indikator mencapai
<55% = K
( lebih 100% =2, tdk tercapai =1)
37 Meningkatnya peranan kelompok-
kelompok dalam masyarakat di dalam
berbagai kegiatan pembangunan
Capaian kinerja sasaran = 91,75 % kategori Baik Sekali
13 8 Indikator
mencapai
target
5 Indikator tidak
mencapai
target
8 Indikator mencapai >
100 % = BS
3 Indikator mencapai 70 -
< 85 % =B
2 Indikator mencapai <55
= K.
(100% = 3, lebih 100% =5, tdk
tercapai =5)
38 Meningkatnya upaya pelestarian dan
pengembangan budaya lokal
Capaian kinerja sasaran = 96,09 % kategori Baik
Sekali
5 3 Indikator
mencapai target
2 Indikator tidak
mencapai target
3 Indikator mencapai >
100 % = BS
2 Indikator mencapai 85<
100 % = BS
(100% = 2, lebih 100% =1, tdk
tercapai =1)
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 63
Dari 38 sasaran di atas, pencapaian realisasi terhadap target yang
sudah ditentukan dapat diketahui sebagai berikut :
Tabel 3.1.3.
Pencapaian Target Misi
No. Misi
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Sesuai Target Belum Mencapai Target Melampaui Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 1 19 10 52,63
2 10,53
7 36,84
2 Misi 2 82 13 15,85
21 25,61
48 58,54
3 Misi 3 54 23 42,59
7 12,96
24 44,44
4 Misi 4 46 16 34,78
8 17,39
22 47,83
5 Misi 5 39 8 20,51
11 28,21
20 51,28
Jumlah 240 70 29,17 49 20,42 121 52,73
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 64
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas
adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran
dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang mencapai target sebanyak 2
indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak
mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 110,71 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata -
rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 104,32 %. Opini BPK terhadap
pengelolaan keuangan daerah telah mencapai target karena :
- Penatausahaan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan dan peraturan yang berlaku.
- Pencatatan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan Pemerintah
Daerah telah didukung dengan data memadai dan relevan (adequate disclosure).
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terlaksana efektif.
- Pelaksanaan APBD mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 3.2.1.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Sistim Informasi Manajemen Pemda Sistim 10 15 150 11 15 136,36
2 Ketersediaan database
kependudukan skala provinsi
Ada /
Tidak
SIAK
2010 Ada 100
SIAK
2010 Ada 100
3 Opini BPK terhadap pengelolaan
keuangan daerah Predikat WTP WTP 100 WTP WTP 100
4 Peringkat Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Peringkat 15 besar 16 besar 93,75 15 besar 12 besar 125,00
5 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Predikat B/65,05 50,65 / C 77,86 B/65,05 59,96 / C 92,18
Rata-rata capaian kinerja 104,32 110,71
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 65
Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target
sebesar B/65,05pada tahun 2014, terealisasi sebesar 59,96 / C, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 92,18%. Hal ini disebabkankarena :
- RPJMD dan Rensta pada setiap SKPD, belum memuat indikator kinerja tujuan
dan belum dilengkapi dengan target jangka menengah.
- Kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan
kinerja sebagian SKPD belum seluruhnya berorientasi pada hasil (outcome).
- Beberapa indikator kinerja utama pada tingkatpemerintah kabupaten maupun
pada unit SKPD, ada yang masih belum berorientasi pada hasil.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan belum dimanfaatkan
sepenuhnya dalam perencanaan tahunan (Renja) dan penganggaran (RKA)
SKPD.
- Kualitas laporan kinerja (LAKIP) SKPD masih belum cukup menginformasikan
analisis pencapaian kinerja serta belum menyajikan pembandingan data kinerja
yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya
dan pembandingan dengan target kinerja jangka menengah masih ada
kelemahan keakuratan data kinerja, karena belum memiliki sistem
pengumpulan data kinerja yang baik.
- Informasi kinerja dalam LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk
umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan penganggaran secara
berkelanjutan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan
kegiatan organisasi, serta untuk menilai keberhasilan kinerja organisasi.
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan inspektorat belum
dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan untuk mengukur keberhasilan
SKPD dan perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja serta peningkatan
kinerja di tingkat SKPD secara berkelanjutan.
Solusi :
- Melakukan review terhadap dokumen perencanaan, baik dari sisi substansi
tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya.
- Memperbaiki kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 66
- Mereview IKU.
- Memperbaiki kualitas hasil evaluasi internal AKIP.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan
manajemen kinerja.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya
kualitas SDMaparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos
kerja dan budaya kerja pegawai, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran.
Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 101,08 %, mengalami
penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
101,94 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Tercapainyarealisasi dan capaian
kinerja dikarenakan adanya perbaikan – perbaikan pelayanan kepada masyarakat
seperti pengurusan administrasi kependudukan sekarang ini lebih mudah dan
didukung oleh aparat pemerintahan yang cakap dan ramah sehingga tercipta suatu
pelayanan prima bagi masyarakat.
Tabel 3.2.2.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah
Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
% 78 79,81 101,94 79,00 79,85 101,08
Rata-rata capaian kinerja 101,94 101,08
Tabel 3.2.3.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Menguatnya Kapasitas Kelembagaan
Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Tersedianya dokumen
perencanaan : RPJPD yang telah
ditetapkan dengan Perda
Dokumen Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia 100
2 Tersedianya dokumen
perencanaan : RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Perda / Perkada
Dokumen Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia 100
3 Tersedianya dokumen
perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perkada
Dokumen Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 67
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Menguatnya
kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang konprehensif dan berkeadilan, yang
mencapai target sebanyak 6 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja
pada tahun 2013 sebesar 100 %. Tercapainya realisasi dan capaian kinerja
dikarenakan :
- Dokumen perencanaan RPJPD : Telah tersedia, masih berlaku hingga tahun 2025
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Kabupaten
Banyuwangi tahun 2005-2025.
- Dokumen perencanaan RPJMD : Telah tersedia, masih berlaku hingga tahun
2015 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
- Dokumen perencanaan RKPD : Dokumen Renja tahunan merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerahyang diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015.
- Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD : Sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Bab II Pasal 3 : RKPD
Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang berisi program-program
prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
maupun dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah
provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4 Penjabaran program RPJMD
kedalam RKPD Dokumen Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia 100
5 Buku "Kabupaten dalam Angka" Ada / Tidak Ada Ada 100 Ada Ada 100 6 Buku "PDRB Kabupaten" Ada / Tidak Ada Ada 100 Ada Ada 100 Rata-rata capaian kinerja 100 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 68
- Buku Kabupaten dalam Angka : Banyuwangi Dalam Angka sebagai bahan
informasi capaian pembangunan daerah merupakan publikasi data yang
diterbitkan secara berkala setiap tahun berisi data series dengan tahun-tahun
sebelumnya. Publikasi ini kerjasama Bappeda Kabupaten Banyuwangi dengan
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- BukuPDRB Kabupaten : Buku PDRB Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu
publikasi berisi indikator makro yang menggambarkan tingkat perkembangan
ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pengukuran atas nilai
tambahan yang mampu dihasilkan dari sejumlah nilai produksi aktivitas ekonomi
barang dan jasa di Kabupaten Banyuwangi. Dengan PDRB Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, dapat meihat tingkat capaian ekonomi yang dihasilkan
dalam periode tertentu, laju pertumbuhan ekonom, struktur ekonomi yang
berkembang dalam periode tertentu dan apabila disandingkan dengan data
kependudukan dapat menggambarkan PDRB Perkapita dalam wilayah Kabupaten
Banyuwangi.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya
kesadaran dan penegakan hukum, yang mencapai target sebanyak 2 indikator
sasaran, yang melebihi target sebanyak 4 indikator sasaran dan yang tidak
mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 197,56 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata -
rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 122,44 %. Adapun indikator sasaran
yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Tabel 3.2.4.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kesadaran Dan Penegakan Hukum
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP % 80 85 106,25 100 100 100
2 Kegiatan pembinaan politik daerah % 80 85 106,25 100 100 100 3 Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk % 1:1,07 1:1,08 100,93 1:1,03 1: 1,09 105,83
4 Penegakan PERDA % 93 95 102,15 95 95,50 100,53
5 Tingkat penyelesaian pelanggaran
K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten % 92 106 115,22 95 96,47 101,55
6 Angka yang tertangani kriminalitas Kasus 655 650 100,77 586 653 111,43
7 Jumlah demo Kali 4 7 57,14 4 5 80,00
Rata-rata capaian kinerja 122,44 197,56
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 69
Jumlah demo, dengan target sebanyak4 kali pada tahun 2014, terealisasi
sebanyak5 kali, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 80,00%.
Tidak tercapainya indikator kinerja disebabkan kondisi keamanan dan ketertiban
lingkungan belum sepenuhnya kondusif, hal ini ditandai dengan masih adanya
gangguan keamanan atau demonstrasi.
Solusi :
- Diperlukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang arti
pentingnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan serta adanya
kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, perusahaan dan buruh
sehingga akan terjalin komunikasi yang baik pula.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya
angka buta aksara, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata
capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100,57 %, mengalami
peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
98,08 %.Keberhasilan capaian kinerja karena adanya gerakan masyarakat
penuntasan buta aksara dan pemungutan siswa putus sekolah melalui Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 sehingga masyarakat yang buta aksara
dapat dituntaskan dan siswa yang putus sekolah dapat kembali bersekolah.
Tabel 3.2.5.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Menurunnya Angka Buta Aksara
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka melek huruf (AMH) %
98,71-
98,39 97,23 98,82
98,98-
98,54 100 101,03
2 Penduduk yang berusia >15
Tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
% 99,89 97,23 97,34 99,99 100 100,10
Rata-rata capaian kinerja 98,08 100,57
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 70
Tabel 3.2.6.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka partisipasi kasar SD/MI % 108,76 104,93 96,48 108,86 110,15 101,19
2 Angka partisipasi kasar SLTP % 99,99 103,25 103,26 100 100,67 101,27
3 Angka partisipasi kasar SLTA % 62,29 76,71 123,15 64,29 76,75 119,38
4 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A % 98,36 98,41 100,05 98,73 98,87 100,14
5 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B % 73,90 88,64 119,95 74,22 88,67 119,47
6 Angka Partisipasi Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Paket C % 46,31 60,81 131,31 46,32 68,84 148,62
7 Angka partisipasi sekolah pendidikan
dasar % 94,38 102,87 109 100 100,37 100,37
8 Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
pendidikan dasar
% 100 101,72 101,72 97,06 100,97 104,03
9 Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS % 94,38 98,82 104,70 95,72 99,98 104,45
10 Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
SLTP/MTS
% 96,91 102,73 106,01 97,06 114,73 118,21
11 Angka partisipasi sekolah SMA/MA % 78,21 74,19 94,86 78,74 76,29 96,89
12 Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
SMA/SMK/MA
% 55,01 67,09 121,96 58,01 80,40 138,60
13 Jumlah gedung olahraga Gedung 2 2 100 2 2 100
14 Indeks Pembangunan Manusia % 70.24 70.24 100 70,08 70,08 100
15 Angka rata-rata lama sekolah % 7,75 7,25 93,55 7,25 7,12 91,87
16 Rasio guru/murid pendidikan dasar % 15,22 15,95 104,80 15,12 15,83 104,70
17 Rasio guru/murid per kelas rata-rata
pendidikan dasar % 23,48 19,15 81,56 23,38 14,88 63,64
18 Rasio guru/murid SLTP/MTS % 15,44 16,60 107,51 15,39 16,30 105,91
19 Rasio guru/murid per kelas rata- rata
SLTP/MTS % 38,11 34,54 90,63 38,15 22,60 59,24
20 Rasio guru/murid SMA/SMK/MA % 15,44 14,85 96,18 38,15 13,93 36,51
21 Rasio guru/murid per kelas rata- rata
SMA/SMK/MA % 38,11 28,02 73,52 38,15 22,41 58,74
22 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik % 86,03 87,78 102,03 89,70 94,95 105,85
23 Sekolah pendidikan SMP/MTS
kondisi bangunan baik % 84,56 94,96 112,30 85,30 96,35 112,95
24 Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA
kondisi bangunan baik % 96,86 97,32 100,47 83,24 97,39 117,39
25 Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI % 0,03 0,04 75 0,03 0,03 100
26 Angka Putus Sekolah (APtS)
SMP/MTs % 0,44 0,42 104,76 0,39 0,35 111,43
27 Angka Putus Sekolah (APtS)
SMA/SMK/MA % 1,07 0,83 128,92 0,72 0,75 96,00
28 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,75 99,92 100,17 99,75 100 100,25
29 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,18 99,94 103,91 96,18 99,98 103,95
30 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 96 99,99 104,16 96,23 96,45 100,23
31 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs % 99,69 104,03 104,35 99,69 100,19 100,50
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 71
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 33 indikator sasaran Meningkatnya
partisipasi pendidikan, yang mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran, yang
melebihi target sebanyak 23 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target
sebanyak 7 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014
sebesar 101,13 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian
kinerja pada tahun 2013 sebesar 103,26 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.
Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA) dari target yang ditentukan sebesar
78,74 % tahun 2014 terealisasi sebesar 74,14 % sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 94,16 %, tidak tercapainya indikator kinerja ini
dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
pendidikan wajib belajar.
Solusi :
- Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta penambahan kebutuhan
guru.
Angka rata - rata lama sekolah, dengan target sebesar 7,25 % pada tahun 2014,
terealisasi sebesar 7,12 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar
91,87 %. Penurunan capaian kinerja disebabkan masih adanya murid yang tinggal
kelas pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (penduduk usia 7-18 tahun).
Solusi :
- Meningkatkan partisipasi antara wali murid dan guru serta meningkatkan mutu
pendidikan, baik di tingkat dasar maupun tingkat menengah.
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (Pendidikan Dasar), dengan target sebesar
23,38 % tahun 2014 terealisasi sebesar 14,88 % sehingga capaian kinerja
indikator sasaran ini sebesar 63,64 %,
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SLTP/MTs), dengan target sebesar38,15%
tahun 2013 terealisasi sebesar 22,60 % sehingga capaian kinerja indikator
sasaran ini sebesar 59,24 %.
32 Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 89,13 98,96 111,03 89,51 98,21 109,72
33 Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV % 94,62 94,76 100,15 91,07 94,68 105,78
Rata-rata capaian kinerja 103,26 101,13
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 72
Rasio guru terhadap murid (SMA/SMK/MA) dari target yang ditentukan sebesar
38,15 % tahun 2014 terealisasi sebesar 15,75 % sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 41,28 %.
Rasio guru / murid per kelas rata - rata (SMA/MA) dari target yang ditentukan
sebesar38,15 % tahun 2014 terealisasi sebesar 22,41 % sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 58,74 %.
Penyebab tidak tercapainya4 indikator kinerja di atas karena adanya kewajiban
jumlah mengajar sebanyak 24 jam per-Minggu.
Solusi :
- Dilakukan penyesuaian jam mengajar bagi guru.
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA, dengan target sebesar 0,72 % tahun
2014 terealisasi sebesar 0,75 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini
sebesar 96,00 %. Tidak tercapainya kinerja disebabkan adanya sebagian orang
tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor kemiskinan dan
keberadaan sekolah di tingkat menengah atas masih belum merata sampai desa
terpencil.
Solusi :
- Menurunkan angka putus sekolah dengan cara mewujudkan pendidikan gratis
pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas,
melalui pemberian bantuan operasional sekolah, penyediaan buku teks
pelajaran dan bantuan operasional manejemen mutu serta membuka sekolah
terbuka yang ada di desa – desa terpencil.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 73
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya
kesadaran masyarakatakan pentingnya pendidikan, yang melebihi target sebanyak 2
indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran.
Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 102,71%, mengalami
peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
91,36 %. Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Jumlah perpustakaan, dengan target sebanyak 3 gedung pada tahun 2014,
terealisasi sebanyak2 gedung yaitu Perpustakaan Umum dan Perpustakaan di
Taman Makam Pahlawan, sedangkan Perpustakaan yang direncanakan berlokasi
di Mall of Sritanjung (MOS)belum dapat direalisasikan, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 66,67 %. Penurunan capaian kinerja disebabkan
pembangunan gedung perpustakaan yang berlokasi di MOS belum terealisasi
karena terkendala pemanfaatannya.
Solusi:
- Segera direalisasikan karena penggunaan gedung perpustakaan sangat
penting bagi masyarakatartinya semakin banyak perpustakaan yang ada di
Kabupaten Banyuwangi, semakin dapat mencerdaskan masyarakat.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target sebanyak
70.000 buku pada tahun 2014, terealisasi sebanyak55.084 buku, sehingga
capaian kinerja indikator sasaran sebesar 78,69%. Penurunan capaian kinerja
disebabkan kondisi buku banyak yang rusak dan hilang serta penambahan
koleksi buku, hal ini diketahui setelah diadakan entry ulang semua koleksi buku
perpustakaan.
Tabel 3.2.7.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
Akan Pentingnya Pendidikan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 55,49 75,65 136,33 56,62 76,93 135,87
2 Jumlah perpustakaan gedung 3 2 66,67 3 2 66,67
3 Jumlah pengunjung perpustakaan
pertahun orang 60.535 61.970 102,37 63.561 82,375 129,59
4 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah buku 64.700 38.870 60,08 70.000 55.084 78,69
Rata-rata capaian kinerja 91,36 102,71
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 74
Solusi:
- Kekurangan koleksi buku di perpustakaan dapat diatasi dengan mengajukan
tambahan anggaran dan menjalin kerjasama denganPerpustakaan
ProvinsisertaPerpustakaanNasional agar mendapatkan bantuan buku
perpustakaan.
- Pengetatan proses administrasi kepada setiap peminjam buku perpustakaan
agar buku yang dipinjam tidak hilang dan rusak serta menghubungi pemustaka
yang belum mengembalikan buku melalui telephon.
Tabel 3.2.8.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Usia Harapan Hidup
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah rumah sakit RS 11 14 127,27 11 13 118,18
2
Jumlah puskesmas, pustu, pusling Puskesm
as, pustu,
pusling
216 204 94,44 216 208 96,30
3 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu
per 30.000 penduduk % 142,18 316,24 222,42 142,18 135,75 104,74
4 Rasio rumah sakit per 10.000
penduduk % 1:14,56 1:12,11 120,23 01:14,6 1 : 12,6 115,87
5 Indeks Pembangunan Manusia % 70.24 70.24 100 70,08 70,08 100
6 Angka usia harapan hidup
Th 67,1-
67,90 68,25 100,52
67,2-
68,20 68,30 100,15
7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI) % 95 95,40 100,42 100 99,50 99,50
8
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC
BTA
% 100 100 100 100 100 100
9 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan puskesmas % 100 187,50 187,50 100 187,5 187,50
11 Cakupan pembantu puskesmas % 48,39 48,39 100 48,39 48,39 100
12 BOR (Bed Occupancy rate ) % 65 73,04 112,37 65 56,5 86,92
13 AVLOS ( Average Length of Stay) Hari 8 4,60 173,91 8 4,16 192,30
14 BTO (Bed Turn Over) Kali 45 72,76 161,69 45 61,83 137,40
15 TOI ( Turn Over Interval) hari 3 1,66 180,72 3 2,56 117,18
16 Angka Kematian > 48 jam (GDR) per mile
(‰) 40 43,87 91,18 30 68,06 44,07
17 Angka Kematian < 48 jam (NDR) per mile
(‰) 60 71,35 84,09 50 41,99 119,07
Rata-rata capaian kinerja 126,87 112,89
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 75
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 indikator sasaran Meningkatnya
usia harapan hidup, yang mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran, yang
melebihi target sebanyak 9 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target
sebanyak 4 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014
sebesar 112,89 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian
kinerja pada tahun 2013 sebesar 126,87 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.
Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dengan target
sebesar 216 puskesmas pada tahun 2014, terealisasi sebesar 208 puskesmas,
sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,30 %. Tidak tercapainya
indikator sasaran ini disebabkan jumlah puskesmas keliling masih belum
memenuhi target yang diharapkan.
Solusi :
- Diajukannya pengadaan puskesmas keliling sehingga dapat memperlancar
layanan kesehatan pada masyarakat.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan target
sebesar 100 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 99,50 %, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 99,50 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini
disebabkan adanya 1 desa yang belum mencapai UCI desa, hal ini dikarenakan
tingkat pengetahuan masyarakat desa tersebut akan pentingnya imunisasi bagi
balita masih rendah.
Solusi :
- Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang arti pentingnya imunisasi bagi
balita lebih ditingkat, yaitu dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh
masyarakatdesa setempat.
BOR (Bed Occupancy rate ), dengan target sebesar 65 % pada tahun 2014,
terealisasi sebesar 56,50 %, sehinggacapaian kinerja indikator sasaran sebesar
86,92 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan adanya penambahan
tempat tidur pasien dan penurunan pasien di ruang bersalin karena sudah tidak
berlakunya lagi Jampersal.
Solusi :
- Mengoptimalkan mutu pelayanan kepada pasien dan meningkatkan sarana
serta prasarana rumah sakit.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 76
Angka Kematian > 48 jam (GDR), dengan target sebesar 30 % pada tahun 2014,
terealisasi sebesar 68,06 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar
44,07 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkanbanyaknya pasien
pindahan dari rumah sakit lain sudah dalam keadaan kritis, dengan alasan sudah
kehabisan biaya ataupun harapan hidupnya kecil.
Solusi :
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / pasien agar memperoleh
pelayanan secara optimal dan melakukan koordinasi secara intens dengan
rumah sakit lain sehingga pasien yang melakukan pindah rumah sakit dapat
tertangani dengan baik serta peningkatan PKMRS melalui media.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dengan target
sebesar 15 % pada tahun 2013, terealisasi sebesar 8,51 %, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 56,73 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini
disebabkan masih kurangnya koordinasi dan penyuluhan kesehatan kepada
masyarakat, namun jika dilihat capaian indikator kinerja tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 56,73 %, jika dibanding dengan capaian indikator kinerja
tahun 2012 hanya sebesar 19, 33 %.
Solusi :
- Mengoptimalkan dana bantuan operasional kesehatan dan dana jaminan
kesehatan nasional untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif serta
untuk menunjang sarana dan prasarana di puskesmas.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Menurunnya
angka kematian bayi melebihi target, yang melebihi target sebanyak 1 indikator
sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 328,41%,
Tabel 3.2.9.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Menurunnya Angka Kematian Bayi
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka kelangsungan hidup bayi
(kematian bayi per 1000 kelahiran) % 25 8,20 304,88 20 6,09 328,41
Rata-rata capaian kinerja
304,88 328,41
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 77
mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun
2013 sebesar 304,88 %. Keberhasilan capaian kinerja karena adanya faktor – faktor
yang mempengaruhinya, antara lain :
- Adanya peran aktif lintas sektor seperti Kecamatan, Kantor Urusan Agama dan
masyarakat / kader.
- Pengenalan faktor resiko kematian dan komplikasi pada bayi sejak dini dan
upaya rujukan dini berencana.
- Penanganan komplikasi neonatus yang tepat.
- Peningkatan SDM tenaga teknis dengan berbagai pelatihan – pelatihan
penanganan kasus - kasus neonatus.
- Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan kader tentang
penanganan pertama kegawat daruratan pada kasus bayi sampai dengan rujuk.
- Penanganan bayi baru lahir yang tepat dan cepat sesuai dengan keadaan.
- Peningkatan persiapan kehamilan dan persalinan yang optimal untuk
mendapatkan bayi yang sehat.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya
angka kematian ibu melahirkan, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran
dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian
kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 86,05 %, mengalami peningkatan jika
dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 73,55%. Adapun
indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Tabel 3.2.10.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Angka kematian ibu melahirkan (per
100.000 kelahiran hidup) % 65 142,10 45,74 60 93,08 64,46
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani % 81 82,10 101,36 80 86,10 107,63
Rata-rata capaian kinerja 73,55 86,05
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 78
Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup), dengan target
sebesar 60 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 93.08%, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 64.46%. Tidak tercapainya indikator sasaran ini
disebabkan :
- Masih adanya kematian ibu dengan alur kronologi dimulai dari pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, penanganan komplikasi kebidanan sampai
pada sistem rujukan yang masih kurang optimal sehingga masih adanya
kasuspendarahan pada ibu melahirkan yang dimungkinkan dapat
mengakibatkan kematian.
- Batas resiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal
yang menimbulkan kematian kadang terjadi sangat cepat, kadangkala kematian
tidak dapat dicegah.
- Keterlambatan mendeteksi, rujukan dan penanganan ditempat rujukan.
- Belum optimalnya kompetensi dan kepatuhan tugas dalam memberi layanan
pada ibu hamil, melahirkan dan nifas sesuai standart.
- Faktor non medis yaitu timbulnya keterlambatan di keluarga yang tidak segera
mengambil keputusan untuk dirujuk dan keterlambatan transportasi.
Solusi :
- Peningkatkan kompetensi petugas dan kepatuhan dalam memberi layanan untuk
mencegah keterlambatan yaitu dengan diikutsertakan dalam diklat khusus atau
teknis.
- Peningkatan mutu ANC untuk mendeteksi lebih awal faktor – faktor resiko
kehamilan.
- Mengadakan pertemuan pak adi bu siti untuk mencegah masalah – masalah
resiko ibu hamil yang ditentukan.
- Care and Quick Response untuk tenaga kesehatan dengan tujuan agar tanggap
dan tepat dalam penanganan kegawatan daruratan maternal dan neonatal.
- Kesepakatan Jejaring Rujukan yang melibatkan lintas sektor dalam upaya
membentuk jejaring rujukan yang tepat efektif dan efisiensi sehingga kegawat
daruratan maternal dan perinatal tertangani dengan tepat ditempat rujukan,
tujuanya adalah kesiapan dalam penanganan kasus rujukan kegawat daruratan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 79
maternal dan nionatal dalam hal kesiapan penolong, sarana prasarana, alat dan
keluarga.
- Peningkatan manajemen rujukan dini berencana dan pengetahuan ibu hamil
serta keluarga lewat kelas ibu hamil.
- Pengkajian dan pembelajaran kasus kematian ibu pada tenaga kesehatan
dengan tujuan agar tidak terjadi kematian ibu dengan kronologi yang
- Sebagai refreshing bagi tenaga kesehatan apabila ada ilmu baru yang harus
dibagikan, dengan adanya itu diharapkan akan memunculkan ide-ide dan
rekomendasi baru guna menunjang pelayanan prima pada masyarakat.
- Menjalin kerjasama yang sinergis antara masyarakat dan tenaga kesehatan
untuk menemukan secara dini ibu hamil dengan resiko serta peningkatan
kesiapan P4K dan Ambulance Desa.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Menurunnya
anak balita dibawah garis merah, yang mencapai target sebanyak 2 indikator
sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama
jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100 %.
Tercapainya kinerja Persentase balita gizi buruk dan Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan dipengaruhi oleh faktor – faktor yang mempengaruhi
pencapaian keberhasilan indikator sasaran antara lain :
- Penemuan kasus gizi buruk cepat terdeteksi dan cepat tertangani karena
partisipasi masyarakat sudah meningkat serta adanya operasi timbangbadan
yang dilakukan secara kontinyu.
Tabel 3.2.11.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Menurunnya Anak Balita Dibawah Garis Merah
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase balita gizi buruk % < 5 1 100 < 5 0,95 100
2 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan % 100 100 100 100 100 100
Rata-rata capaian kinerja 100 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 80
- Pembentukan tim motivator gizi (155 desa / kelurahan) untuk mempercepat
Pencapaian Kadarzi Anak TOKCer.
- Program inovasi Kadarzi Anak TOKCer yang menggugah masyarakat agar
menerapkan perilaku Keluarga Sadar Gizi.
- Peningkatan keterampilan / refresing kader dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan gizi buruk.
- Kerjasama dengan kelompok potensial untuk mensosialisasikan inisiasi menyusui
dini (IMD) dan Asi Ekslusif.
- Rawat inap di Rumah Sakit atau Pukesmas Rawat Inap bagi balita gizi buruk
dengan komplikasi dan rawat jalan untuk balita gizi buruk tanpa komplikasi.
- Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK).
- Adanya rapat koordinasi lintas sektor dan program secara berkala dalam
membahas hasil capaian program peningkatan gizi masyarakat.
- Pemberian makanan pendamping ASI pada balita usia 6 - 24 bulan dari keluarga
miskin dengan BGM.
- Pemberian makanan tambahan pada balita gizi buruk, balita bawah garis merah
(BGM) dan balita gizi kurang.
- Dan kegiatan penunjang lainnya yang sudah berjalan seperti pemantauan
pertumbuhan di posyandu, pemberian vitamin A pada balita usia 6-59 bulan
setiap bulan Februari dan Agustus, pemberian tablet Fe pada ibu hamil, serta
adanya rujukan untuk balita BGM dan 2T (2 kali berturut-turut tidak naik berat
badannya) ke fasilitas kesehatan dan operasi timbang serta pelaksanaan bulan
penimbangan untuk penjaringan/penemuan kasus gizi buruk secara dini.
Tabel 3.2.12.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rasio posyandu per satuan balita
% 1,95 2,06 105,64 1,94 2,08 107,22
Rata-rata capaian kinerja 105,64 107,22
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 81
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Menurunnya
prevalensi gizi kurang pada balita, yang melebihi target sebanyak 1 indikator
sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 107,22%,
mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun
2013 sebesar 105,64 %. Capaian ini dapat dipertahankan keberhasilannya karena
keberadaan Posyandu sudah menyebar ke desa – desa dengan didukung oleh
tenaga bidan di setiap Posyandu yang tercukupi, sehingga bila terjadi kelahiran bayi
akan cepat tertangani serta peran para Kader dalam pengelolaannya.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, tidak mencapai target yang telah
ditentukan sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada
tahun 2014 sebesar 94,73 %, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata
capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 92,92 %, tetapi masih dikategorikan baik
sekali. Hal ini dikarenakanproyeksi target ibu bersalin pada tahun 2014 lebih tinggi
dari jumlah riel ibu bersalin, sehingga walaupun kenyataan dilapangan cakupan
sudah baik dibanding tahun 2013, namun ketika dibagi dengan jumlah proyeksi
masih belum mencapai target serta masih ada dukun bayi yang aktif menolong
persalinan sehingga dapat menghambat hasil capaian kinerja.
Solusi :
- Validasi data ibu hamil yang ada di wilayah lebih akurat dan meningkatkan
kemitraan antara bidan dan dukun bayi sehingga pertolongan persalinan tenaga
kesehatan dapat tercapai.
- Memanfaatkan kader sebagai mitra kerja bidan untuk membantu mendeteksi ibu
hamil.
Tabel 3.2.13.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
% 96,10 89,30 92,92 96,10 91,60 94,73
Rata-rata capaian kinerja 92,92 94,73
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 82
- Pendampingan yang lebih intensif pada ibu sejak masa kehamilan, persalinan
dan masa nifas sehingga mengurangi komplikasi yang mungkin muncul.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya
peserta Keluarga Berencana aktif, yang mencapai target sebanyak 1 indikator
sasaran dan yang melebihi target sebanyak 3 indikator sasaran. Rata - rata capaian
kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 107,49 %, mengalami peningkatan jika
dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 103,18 %.
Tercapainya Indikator kinerja sasaran dikerenakan adanya :
- Adanya pembinaan yang teratur dan dukungan kerjasama dari Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dengan komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD,
tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan lintas sektor terkait dalam
membina dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan
kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- Dengan meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Banyuwangi, maka golongan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
dapat ditekan artinya semakin berkurangnya masyarakat yang miskin karena
pertumbuhan perekonomiannya semakin tumbuh pesat serta keberhasilan dalam
program Catur Warga (bapak, ibu dan 2 anak cukup).
- Kesadaran masyarakatyang semakin meningkat terutama pasangan Usia Subur
(PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak
kelahiran.
Tabel 3.2.14.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
orang 2 2 100 2 2 100
2 Rasio akseptor Keluarga Berencana
% 0,73 0,76 104,11 0,73 0,76 104,11
3 Cakupan peserta Keluarga
Berencana aktif % 73 76,30 104,52 73,50 75,50 102,72
4 Keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I % 41,5 38,40 104,07 41,25 33,5 123,13
Rata-rata capaian kinerja 103,18 107,49
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 83
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Tersedianya
obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta
terjangkau oleh masyarakat, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran dan
yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja
sasaran pada tahun 2014 sebesar 143,75 %, sama jika dibandingkan rata - rata
capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 187,75 %. Tercapainya Indikator kinerja
sasasaran dikerenakan adanya persebaran Puskesmas di seluruh kecamatan lebih
merata dan adanya jumlah Puskesmas lebih dari satu.
Tabel 3.2.15.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Aman, Bermutu
Dan BermanfaatSerta Terjangkau Oleh Masyarakat
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Cakupan puskesmas % 100 187,50 187,50 100 187,50 187,50
2 Cakupan pembantu puskesmas
% 48,39 48,39 100 48,39 48,39 100
Rata-rata capaian kinerja 143,75 143,75
Tabel 3.2.16.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Cukup,
Berkualitas Dan Profesional
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rasio dokter per satuan
penduduk % 7,55 13,91 184,24 7,66 8,48 110,70
2 Rasio tenaga kefarmasian per
100.000 penduduk % 2,31 6,67 288,74 7,66 6,33 82,64
3 Rasio tenaga ahli gizi per
100.000 penduduk % 2,50 1,84 73,66 2,68 2,72 101,49
4 Jumlah Tenaga Medis Orang 260 219 84,23 270 234 86,67
5 Keperawatan (perawat dan
bidan) Orang 1260 1477 117,22 1.270 1.493 117,56
6 Kefarmasian (apoteker dan ahli
farmasi) Orang 40 105 262,50 43 100 232,56
7 Tenaga kesehatan Orang 70 59 54,29 80 22 27,50
8 Sanitarian Orang 34 31 91,18 37 29 78,38
9 Ahli gizi Orang 40 29 72,50 43 43 100
10 Rasio tenaga medis per 1000
penduduk % 16,23 13,91 85,71 16,82 14,8 87,99
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 84
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 12 indikator sasaran Tersedianya
tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional, yang mencapai target
sebanyak 1 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 6 indikator sasaran
dan yang tidak mencapai target sebanyak 5 indikator sasaran. Rata - rata capaian
kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 105,46%, mengalami peningkatan jika
dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 94,68 %.Adapun
indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Rasio tenaga kefarmasianper 100.000 penduduk, dengan target sebesar 7,66%
pada tahun 2014, terealisasi sebesar 6,33 %, sehingga capaian kinerja indikator
sasaran sebesar 82,64 %.
Jumlah tenaga medis (dokter, dokter gigi), dengan target sebanyak 270 orang
pada tahun 2014, terealisasi sebanyak 234 orang, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 86,67 %.
Tenaga kesehatan, dengan target sebanyak 80 orang pada tahun 2013,
terealisasi sebanyak 22 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran
sebesar 27,50 %.
Sanitarian, dengan target sebanyak 37 orang pada tahun 2013, terealisasi
sebanyak 29 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 78,38 %.
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk, dengan target sebesar 16,23 % pada
tahun 2013, terealisasi sebesar 13,91 %, sehingga capaian kinerja indikator
sasaran sebesar 85,71 %.
Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, dengan target sebesar 4,37 % pada
tahun 2013, terealisasi sebesar 3,75 %, sehingga capaian kinerja indikator
sasaran sebesar 85,81 %.
Penyebab tidak tercapainya6 indikator kinerja di atas karena kurangnya rasio
tenaga kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan masyarakat
sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 1,6 juta jiwa,
menyebabkan perbandingan antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk
yang ada kurang mencapai target.
11 Rasio tenaga keperawatan per
100.000 penduduk % 44,26 93,79 211,91 44,53 94,46 212,13
12 Rasio tenaga kesehatan per
1000 penduduk % 4,37 3,75 85,81 4,98 1,39 27,91
Rata-rata capaian kinerja 94,68 105,46
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 85
Solusi :
- Penambahan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berguna untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta tercapainya perbandingan
antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran
Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan,
seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes dan Pos Siaga serta Poskestren, yang
mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja
pada tahun 2013 sebesar 100%. Capaian ini tidak lepas dari peran serta masyarakat
dalam mendukung program-program kesehatan melalui kesadaran dalam
memanfaatkan Posyandu dan tempat kesehatan lainnya yang ada dilingkungan
desa/kelurahan.
Tabel 3.2.17.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17
Terberdayakannya Masyarakat Melalui Keterlibatan Di Dalam
Pelayanan Kesehatan, Seperti Terlibat Dalam Posyandu,
Polindes Dan Pos Siaga Serta Poskestren
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100
Rata-rata capaian kinerja 100 100
Tabel 3.2.18.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 18
Meningkatnya Daya Saing Daerah Dan Kemandirian
Ekonomi Berbasis Pertanian
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013 (%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Produktifitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar Kw/hektar 66,33 65,87 99,31 67,65 65,06 96,17
2 Kontribusi sektor pertanian /
perkebunan terhadap PDRB % 49,30 45,52 92,33 49,37 49,37 100
3 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB % 9,12 7,85 86,07 9,15 9,15 100
4 Kontribusi produksi kelompok
petani terhadap PDRB % 4,03 4,18 103,72 4,2 4,2 100
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 86
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 19 indikator sasaran Meningkatnya
daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian, yang mencapai
target sebanyak 7 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 6 indikator
sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 6 indikator sasaran. Rata - rata
capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 110,89 %, mengalami penurunan
jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 187,32 %,
tetapi masih dikategorikan baik sekali.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai
target sebagai berikut :
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dengan
target sebesar67,65kw / ha pada tahun 2014, terealisasi sebesar 65,06 kw / ha,
sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 96,17 %. Tidak tercapainya
indikator sasaran ini disebabkan belum terjalin koordinasi dan integrasi program
secara optimal dengan instansi terkait dan para stakeholders.
Solusi :
- Penerapan sistem tanam jajar legowo dan penggunaan benih bersertifikat.
- Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian OPT yang memadai dan
adanya gerakan Spot – Stop (titik serang yang distop) yang dilaksanakan
secara dini, serentak dan massal sehingga OPT tidak sampai meluas.
- Menjalin kerjasama secara kontinue dan terprogram dengan instansi terkait dan
para stakeholders.
5 Nilai tukar petani % 110,75 110,71 99,96 111 110,7 99,73
6 Gabah Ton 847.840 760.827 89,74 860.627 772.109 89,71
7 Beras (Ton) Ton 502.122 536.206,06 106,79 502.122 491.694,11 97,92
8 Kesediaan pangan utama % 303,94 305,63 100,56 302,94 339,59 112,10
9 Cakupan bina kelompok petani % 26,55 26,99 101,66 26,76 27,15 101,50
10 Produksi daging (Ton/Th) Ton 5.701 7.144 125,31 5.731 8.863 154,65
11 Produksi telor (Ton/Th) Ton 10.797 9.806 90,82 12.416 10.553 85,00
12 Produksi susu (ton/Th) Ton 450.815 7.643.662 1.695,52 478.665 889.210 185,77
13 Mortalitas ternak % 0,5 0,5 100 0,4 0,4 100
14 Kejadian penyakit % 5,50 5,50 100 5,2 5,2 100
15 Jumlah Puskewan Puskewan 9 8 88,89 10 9 90,00
16 Kontribusi sektor peternakan
terhadap PDRB % 7,84 7,84 100 8,09 8,09 100
17 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 44 72 163,64 51 85 166,67
18 Produksi perikanan Ton 63.242 72.418,38 114,51 66.404 84.829 127,75
19 Konsumsi ikan % 29,9 29,97 100,23 30,10 30,10 100
Rata-rata capaian kinerja 187,32 110,89
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 87
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL – PTT) yang
berdampak pada peningkatan produktivitas dan perilaku petani dalam
mengelola tanamannya.
Capaian nilai tukar petani (NTP) dari target sebesar 111 %, terealisasi
sebesar110,70 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar99,73 %.
Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan naiknya indeks harga hasil
produksi pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan naiknya indeks harga
barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga ataupun untuk keperluan
produksi pertanian.
Solusi :
- NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam prosentase) merupakan
salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di
pedesaan. Secara relatif angka realisasi NTP sebesar 110,70 %
menggambarkan petani masih mampu menyisakan uangnya untuk ditabung
dari pendapatan bersihnya.
- NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan
barang dan jasa yang dikonsumsi ataupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi
NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
- Upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya indikator sasaran berikutnya
adalah dengan meningkatkan pemberdayaan dan memfasilitasi petani dengan
tidak hanya pada aspek on farm (budidaya) tetapi sekaligus menangani aspek
farmnya (pasca panen/pengelohan hasil), sehingga produk memiliki nilai
tambah yang mampu meningkatkan nilai jual dan pendapatannya. Disamping
itu setiap petani perlu menggalakkan sistem pertanian terpadu, tidak hanya
berusahatani secara monokulture tetapi polyculture dengan sistem integrated
farming system, artinya disamping berusaha di tanaman pangan, sekaligus juga
di perikanan dan peternakan.
Gabah, dengan target sebesar 860.627ton pada tahun 2014, terealisasi sebesar
772.109 ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,71 %.
Beras dengan target sebesar 502.122 ton pada tahun 2014, terealisasi sebesar
491.694,11ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 97,92 %.
Tidak tercapainya 2 indikator sasaran di atasdisebabkan :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 88
- Menurunnya luas panen dan bertambahnya Luas tambah serang (LTS) OPT
utama padi, hal ini dikarenakanserangan organisme pengganggu tumbuhan
yang semakin meningkat dan bersifat seporadis sehingga petani menunda
untuk menanam padi serta adanya alih komoditas dari tanaman pangan ke
tanaman hortikultura tahunan, seperti jeruk dan buah naga serta tanaman
hortikultura semusin seperti semangka dan melon. Terjadinya alih fungsi lahan
pertanian ke non pertanian cenderung meningkat, hal ini menyebabkan
penurunan produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen.Selain
itu menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena
pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama,
sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan serta
adanya cuaca ekstrim yang menyebabkan intensitas curah hujan di musim
kemarau cukup tinggi sehingga lama penyinaran menjadi lebih pendek, hal ini
menyebabkan proses fotosintesis menjadi terhambat dan berpengaruh
terhadap produktivitas dan produksi padi.
Solusi :
- Melakukan pengawalan teknologi pemupukan secara bijaksana dan
menggalakkan penggunaan pupuk organik kepada petani.
- Menghimbau petani / kelompok tani untuk melakukan pengaturan pola tanam
yang serentak dan melakukan pergiliran tanaman secara konsisten dan
berkelanjutan.
- Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam
implementasinya sehingga mampu mempertahankan lahan-lahan subur
produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Juga perlu adanya sinergitas dan
singkronisasi program antar sektor atau stokeholders.
Produksi telor (Ton/Th) dengan target sebesar 12.416 ton pada tahun 2014,
terealisasi sebesar 10.553 ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran
sebesar 85,00 %. Tidak tercapainya indikator sasaran inidisebabkan jumlah
ternaknya turun karena banyak yang dipotong untuk konsumsi rumahtangga dan
ada yang mati karena terserang penyakit.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 89
Solusi :
- Menghimbau kepada peternak agar pemotongan ayam petelor dilakukan
pengaturan secara berkala dan pemberian bantuan obat vaksinasi serta
sosialisasi dari instansi terkait ditingkatkan.
Jumlah Puskeswan dengan target sebanyak 10 puskeswan pada tahun 2014,
terealisasi 9 puskeswan, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar
90,00 %. Belum tercapainya indikator sasaran ini disebabkan ada satu kegiatan
pembangunan puskeswan yang tidak dapat dilaksanakankarenabelum terencana
secara tepat.
Solusi :
- Untuktahun mendatang agar pembangunan puskeswan dapat terealisasi,
diperlukan perencanaan secara tepat.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya
industri olahan dan kreatif berbasis pertanian, yang mencapai target sebanyak 2
indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak
mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 122,71 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata -
rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 164,26 %, tetapi masih dikategorikan
baik sekali.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Tabel 3.2.19.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19
Meningkatkan Industri Olahan
Dan Kreatif Berbasis Pertanian
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB % 23,82 27,41 115,07 23,83 23,83 100
2 Ekspor bersih perdagangan Rp. 18.823.187 70.134.127 372,59 20.484.056 36.302.775 177,22
3 Kontribusi sektor industri terhadap
PDRB % 5,69 6,01 105,62 5,70 5,70 100
4 Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor industri % 6,5 8,36 128,62 7,00 10,75 153,57
5 Pertumbuhan industri % 4,86 4,83 99,38 4,87 4,03 82,75
Rata-rata capaian kinerja 164,26 122,71
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 90
Pertumbuhan industri, dengan target sebesar 4,87 % pada tahun 2014, terealisasi
sebesar 4,03 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 82,75%.
Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkanmenjelang MEA 2015 fokus
pembinaan industri beralih dari penumbuhan wira usaha baru menjadi
peningkatan kualitas dan daya saing industri relatif kecil, sehingga berakibat
melambatnya pertumbuhan industri serta adanya persaingan tidak sehat antar
usaha sejenis sehingga mematikan usahanya sendiri. Selain itu banyak karyawan
atau tenaga ahli maupun pemilik home industri yang beralih profesi bekerja di luar
daerah danke luar negeri.
Solusi :
- Mengintensifkan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku
industri dan masyarakat untuk menjadi wirausaha baru atau memiliki
keterampilan yangmendukung usaha – usaha industri kecil yang ada serta
dilakukan penguatan sentra – sentra industri potensial agar tidak terjadi
persaingan tidak sehat antar usaha sejenis.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran
Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan, yang mencapai target
sebanyak 1 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 2 indikator
sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 129,49 %,
mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun
2013 sebesar 124,84 %. Diketahui bahwa hutan merupakan paru – paru dunia dan
sumber kehidupan, oleh karenanya hutan akan terus dilestarikan.
Tabel 3.2.20.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20
Termanfaatkannya Fungsi Ekologi,
Ekonomi Dan Sosial Hutan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 1,07 1,08 100,93 1,09 1,60 146,79
2 Kerusakan kawasan hutan % 0,04 0,05 125 0,04 0,04 100
3 Kontribusi sektor kehutanan
terhadap PDRB % 1,07 1,59 148,60 1,08 1,53 141,67
Rata-rata capaian kinerja 124,84 129,49
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 91
Upaya-upaya agar hutan tetap optimal fungsinya adalah dengan
merehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti melakukan
reboisasi dan pemberian bantuan bibit tanaman penghijauan, khususnya ditanam
pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya
investasi di daerah baik PMA maupun PMDN, yang mencapai target sebanyak 2
indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 5 indikator sasaran. Rata - rata
capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 857,80 %, mengalami
peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
219,72 %. Hal ini berarti pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal /
investasi berhasil dengan baik.Tercapainya target ini sangat dipengaruhi oleh :
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal promosi daerah yang
dilakukan secarai terintegrasi antar SKPD melalui media dan even-even berskala
Nasional dan Internasional (Banyuwangi Festival).
- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal pada BPPT
Kabupaten Banyuwangi.
- Nilai investasi meningkat secara drastis seiring dengan tercapainya target jumlah
investor PMDN/PMA berskala nasional.
Tabel 3.2.21.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 21
Meningkatnya Investasi Di Daerah
Baik PMA Maupun PMDN
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013 (%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) Investor 1 5 500 1 4 400
2 Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN / PMA) Rp.
(milyar)
50 65,50 131,00 50 2.345 100,10
3 Rasio daya serap tenaga kerja % 239 235 98,33 239 248 103,76
4 Kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB % 4,04 4,33 107,18 4,04 4,04 100
5 Kenaikan / penurunan nilai realisasi
PMDN (milyar rupiah) Rp. 1 5 500 1 51 5.100
6 Penyelesaian ijin lokasi % 97,40 98,87 101,51 97,40 98,15 100,77
7 Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan dan Administrasi
Pemerintah
Ada /
Tidak ada Ada Ada 100 Ada Ada 100
Rata-rata capaian kinerja 219,72 857,80
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 92
- Rasio daya serap tenaga kerja meningkat disebabkan oleh tumbuhnya unit-unit
usaha berbasis industri yang membutuhkan tenaga kerja non ahli.
- Kenaikan nilai realisasi PMDN yang mencapai 5.100% dari target,hal ini
disebabkan oleh meningkatnya rata-rata investasi masing-masing unit usaha,
serta kontribusi investasi daerah/ PMDN non Fasilitas yang mencapai 30% dari
total realisasi investasi.
- Peningkatan capaian penyelesaian izin lokasi banyak dipengaruhi oleh perbaikan
sinergitas dan mekanisme keordinasi antar SKPD yang terkait dengan pelayanan
perizinan.
- Evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap SIM Perizinan menjadi faktor
penting peningkatan kualitas layanan perizinan secara online dan terintegrasi.
- Di sisi lain perlu diformulasikan regulasi daerah yang mengatur tentang
penandatanganan perizinan secara elektronik, guna mendekatkan akses layanan
perizinan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak
memerlukan mekanisme tinjau lapang.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya
pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung,Sukamade
dan lainnya, semua melebihi yang telah ditentukan. Rata - rata capaian kinerja
sasaran pada tahun 2014 sebesar 210,88 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan
rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 186,50 %. Hal ini menunjukkan
bahwa kondisi kepariwisataan di Banyuwangi semakin bergairah dan diminati oleh
para wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Sarana dan prasarana
transportasi menuju obyek wisata sudah dalam keadaan baik, mudah dan lancar
Tabel 3.2.22.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 22
Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata Seperti
Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade Dan Lainnya
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Kunjungan wisata domistik Orang 864.725 1.554.500 179,77 951.198 1.955.308 205,56
2 Kunjungan wisata mancanegara Orang 22.481 60.706 270,03 24.729 78.483 317,37
3 Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB % 3,71 4,07 109,70 3,71 4,07 109,70
Rata-rata capaian kinerja 186,50 210,88
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 93
serta promosi obyek – obyek wisata terus ditingkatkan sehingga wisatawan banyak
yang berkunjung ke Banyuwangi. Apalagi dengan adanya kegiatan tahunan yaitu
Banyuwangi Festival yang mendorong Kabupaten Banyuwangi terkenal baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Meningkatnya
profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM, yang mencapai target sebanyak 5
indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata
capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 100,10 %, mengalami penurunan
jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 100,52 %,
tetapi masih bermakna baik sekali, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran
kelembagaan gerakan koperasi dan penguasaan manajemen bagi pengelola
koperasi.
Solusi :
- Perlu diadakan pembinaan terus menerus melalui bimbingan teknis bagi
perangkat organisasi koperasi dan melaksanakan kerjasama dengan Dekopinda
untuk melaksanakan pembinaan kepada koperasi serta diadakan pelatihan
pengelola manager koperasi .
Tabel 3.2.23.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 23
Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan
Koperasi Dan UMKM
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Prosentase koperasi aktif
(melaksanakan RAT) % 80,3 81 100,87 80,7 81,20 100,60
2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM UKM 23.000 23.000 100 25.000 25.000 100 3 Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 2.250 2.250 100 2.250 2.250 100 4 Usaha Mikro dan Kecil UMK 44 45 102,27 52 52 100 5 Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal % 30 30 100 33 33 100
6 Cakupan bina kelompok pengrajin % 25 25 100 35 35 100
Rata-rata capaian kinerja 100,52 100,10
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 94
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatnya
jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi, yang
mencapai target sebanyak 1indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 3
indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar
160,42 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada
tahun 2013 sebesar 218,15 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Walaupun
ada fluktuasi dibidang perdagangan, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten
Banyuwangimasih mengalami tren positif,sehingga masih menjadi daya tarik para
investor untuk menanamkan modal / sahamnya.
Tabel 3.2.24.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 24
Meningkatnya Jejaring Antar Daerah, Provinsi Dan Pusat
Serta Jejaring Pelaku Ekonomi
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Jenis dan jumlah bank dan
cabang Bank 44 99 225 45 110 244,44
2 Jenis dan jumlah perusahaan
asuransi dan cabang
Perush.
Asuransi 4 7 175 5 6 120,00
3 Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB % 23,82 23,82 115,07 23,83 23,83 100
4 Ekspor bersih perdagangan Rp. 18.823.187 70.134.127 372,59 20.484.056 36.302.775 177,22
Rata-rata capaian kinerja 218,15 160,42
Tabel 3.2.25.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25
Tersusunnya Regulasi Yang Berhubungan Dengan Kompetisi
Kegiatan Ekonomi Di Daerah
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Pajak daerah (milyar RP) Rp. 43,596 65,940 151,25 51,004
94.195.050
.730,62 184,65
2 Retribusi Daerah (milyar RP) Rp. 28,082 28,448 101,30 30,585
67.063.416
.041,00 219,27
3 Macam pajak daerah Pajak
Daerah 11 11 100 11 11 100
4 Macam retribusi daerah Retribusi 30 26 86,67 30 30 100 5 Jumlah Perda yang mendukung iklim
usaha Perda 1 1 100 1 1 100
6 Persentase desa berstatus
swasembada terhadap total desa % 95 95 100 97 97 100
7 Perda Ekonomi Kerakyatan Perda 1 1 100 1 1 100
Rata-rata capaian kinerja 105,60 129,13
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 95
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Tersusunnya
regulasi yang berhubungan dengan kompetisikegiatan ekonomi di daerah, yang
mencapai target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang melebihi target sebanyak 2
indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar
129,13 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada
tahun 2013 sebesar 105,60 %. Hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi berusaha
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang syah dari sektor pajak dan
lainnya. Pendapatan daerah nantinya dipergunakan untuk pembangunan,
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian rakyat.
Tabel 3.2.26.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 26
Meningkatnya Sarana Informasi
Dan Alat Transportasi
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah arus penumpang angkutan
umum Orang 1.584.129 1.568.444 99,01 1.568.444 11.824.369 100,10
2 Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan
/Bandara/
Terminal
2/1/8 2/1/8 100 2/1/8 2/1/8 100
3 Angkutan darat
% 0,001 0,001 100 0,001 0,243 100,10
4 Rasio ijin trayek
% 0,00034 0,00034 100 0,00034 0,00029 85,29
5 Jumlah uji kir angkutan umum
Angkutan 1.420 10.032 100 1.404 10.617 100,10
6 Kepemilikan KIR angkutan umum
% 34,59 67,90 196,30 37,61 86,60 230,26
7 Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR) Menit 20 20 100 20 20 100
8 Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum Rp. 37.000 55.000 146,67 37.500 55.000 146,67
9 Pemasangan Rambu-rambu
% 0,052 0,075 100 0,05 9,01 100,10
10 Jumlah jaringan komunikasi
Jaringan 13 13 100 13 13 100
11 Web site milik pemerintah daerah
Web site 1 1 100 1 1 100
12 Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Penyiaran
/ tayang 51/2 51/2 100 54/2 54/2 100
13 Jumlah penyiaran TV lokal
Tayang 1 1 100 1 2 200
14 Jumlah surat kabar nasional / lokal
Jenis 18 18 100 18 18 100
Rata-rata capaian kinerja 110,14
118,76
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 96
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 14 indikator sasaran Meningkatnya
sarana informasi dan alat transportasi, yang mencapai target sebanyak 6 indikator
sasaran, yang melebihi target sebanyak 7 indikator sasaran dan yang tidak
mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 118,76%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata -
rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 110,14 %. Hal ini menunjukkan
kondisi sarana informasi dan alat transportasi di Banyuwangi semakin membaik.
Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Rasio ijin trayek, dengan target sebanyak 0,00034 % pada tahun 2014, terealisasi
sebanyak0,00029 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar85,29 %.
Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan kendaraan angkutan umum
belum sepenuhnya mengurus dan memperpanjang ijin trayek karena ada
beberapa permasalahan yang dihadapinya, seperti kendaraannya yang sudah
tidak layak jalan sehingga dibiarkan saja ijin trayeknya mati dan menurunnya
keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum dan beralih ke
kendaraan pribadi terutama sepeda motor.
Solusi :
- Menciptakan suasana angkutan umum yang aman dan nyaman agar
masyarakat kembali menggunakan jasa angkutan umum yaitu dengan
peremajaan kendaraan serta meningkatkan mutu pelayanan.
Tabel 3.2.27.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 27
Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Sarana Serta
Prasarana Yang Menghubungkan Daerah-Daerah Tujuan Wisata
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik
% 95,00 92,10 96,95 97,00 94,00 96,91
2 Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 94,90 92,00 96,94 97,50 94,50 96,92
Rata-rata capaian kinerja 96,95 96,92
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 97
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya
kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan
daerah-daerah tujuan wisata, yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator
sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 96,92 %,
mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013
sebesar 96,95 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak mencapai target,
tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkan pembangunan jalan
menuju obyek – obyek wisata membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar,
maka proses pembangunannya dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya dan
belum didukung adanya jumlah alat – alat berat yang memadai serta tenaga teknis di
lapangan juga masih kurang.
Solusi :
- Perlu diadakan penambahan tenaga teknis di lapangan, penambahan alat – alat
berat dan alokasi anggaran terencana serta terprogram setiap tahunnya.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya
sarana dan prasarana penunjang pertanian , yang mencapai target sebanyak 1
indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak
Tabel 3.2.28.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 28
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Penunjang Pertanian
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rasio jaringan irigasi dan luas
daerah irigasi % 75 75 100 80 85 106,25
2 Pembangunan waduk, embung dan
longstorege, cek dam, ground sill
Banguna
n 30 25 83,33 35 30 85,71
3 Rasio ketersediaan air dan
kebutuhan air untuk irigasi dan lain
keperluan
% 50 50 100 60 65 108,33
4 Rasio ketersediaan air pada musim
hujan dan musim kemarau
(degradasi DAS)
% 75 70 93,33 80 82 102,50
5 Rasio Jaringan Irigasi % 75 75 100 75 85 113,33
6 Proporsi jaringan irigasi dalam
kondisi baik dan teknis % 75 75 100 80 85 106,25
7 Luas irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik % 98 98 100 100 100 100
Rata-rata capaian kinerja 96,67 103,20
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 98
mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 103,20 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata -
rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 96,67%.Peningkatancapaian kinerjaini
disebabkan terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pertanian.Adapun
indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill, dengan
target sebesar 35 bangunan pada tahun 2014, terealisasi sebesar 30 bangunan,
sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 85,71 %.Penyebab tidak
tercapainyaindikator kinerja karenapada tahun 2014 direncanakan ada
pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill baru,
ternyata tidak jadi dilaksanakan.
Solusi :
- Pada tahun mendatang sudah direncanakan pembangunan waduk, embung
dan longstorege, cek dam, ground sill baru. Hal ini dilakukan untuk menampung
curah hujan diwaktu musim penghujan dan diharapkan dapat mengurangi
penyusutan debit air diwaktu musim kemarau tiba.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya
kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan ekonomi, yang mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran,
yang melebihi target sebanyak 2 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target
Tabel 3.2.29.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 29
Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Jalan Dan Sarana Serta
Prasarana Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0,0005 0,0005 100 0,0006 0,0006 100
2 Panjang jalan yang memiliki trotoar
dan drainase/ saluran pembuangan
air (minimal 1,5 m)
Km 25.500 26.150 102,55 26.000 25.740 99,00
3 Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk % 50 50,57 101,14 45 48,50 107,78
4 Persentase penanganan sampah % 45,5 74,18 163,03 52,50 78,97 150,42
5 Tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk % 50 50,57 101,14 60 60 100
Rata-rata capaian kinerja 113,57 111,44
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 99
sebanyak 1 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014
sebesar 111,44 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian
kinerja pada tahun 2013 sebesar 113,57 %, tetapi masih dikategorikan baik sekali.
Penurunan ini disebabkan adanya pembangunan trotoar dan drainase/ saluran
pembuangan airbelum dilaksanakan secara optimal, karena membutuhkan alokasi
anggaran yang cukup besar.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target
sebagai berikut :
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m), dengan target sepanjang 26.000 km pada tahun 2014, terealisasi
sepanjang 25.740 km, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 99,00
%.Tidak tercapainya indikator sasaran ini karena pembangunan trotoar dan
drainase/ saluran pembuangan air membutuhkan alokasi anggaran yang cukup
besar, maka proses pembangunannya dilakukan secara bertahap di setiap
tahunnya.
Solusi :
- Pembangunan terus dilanjutkan secara terprogram dan terencana pada setiap
tahunnya, dengan harapan memiliki trotoar yang baik dan bersih serta
drainase/ saluran pembuangan air yang lancar sehingga jika terjadi hujan lebat
tidak akan terjadi banjir.
Tabel 3.2.30.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 30
Meningkatnya Prasarana Dan Sarana Pendidikan Dan Kesehatan
Dalam Jumlah Kualitas Yang Memadai
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rumah tangga pengguna air bersih RT 33.670 36.169 107,42 34.640 77.000 222,29
2 Prosentase rumah tangga (RT) yang
menggunakan air bersih % 7,50 7,65 102 7,68 14,00 182,29
3 Rumah tangga pengguna listrik RT 276.151 343.818 124,50 281.674 344.525 122,31
4 Rumah tangga ber-Sanitasi RT 336.720 234.450 69,63 410.798 397.455 96,75
5 Lingkungan pemukiman kumuh pemukiman 36.100 35.950 99,58 35.150 35.018 99,62
6 Rumah layak huni Rumah 1.469.200 576.765 39,26 1.479.522 1.432.522 96,82
7 Prosentase rumah tinggal bersanitasi % 50 50 100 85 85 100
8 Rasio rumah layak huni % 50 162 324 50 50 100 9 Rasio permukiman layak huni % 50 162 324 50 50 100
Rata-rata capaian kinerja 143,38 124,45
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 100
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 9 indikator sasaran Meningkatnya
prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatandalam jumlah kualitas yang
memadai, yang mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran, yang melebihi target
sebanyak 3 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator
sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 124,45%,
mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013
sebesar 143,38%, tetapi masih dikategorikan sangat baik. Penurunan ini
disebabkanmasih adanya masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni dan
rumah tinggal bersanitasi atau masih ada masyarakat yang melakukan mandi, cuci
dan kakus di sungai.Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai
berikut :
Rumah tangga ber-Sanitasi, dengan target sebanyak 410.798rumah tangga pada
tahun 2014, terealisasi sebanyak397.455rumah tangga, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 96,75 %, Tidak tercapainya indikator sasaran karena
masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan
kebersihan lingkungan yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang
melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai.
Solusi :
- Diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan dan
kesehatan lingkungan serta membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus. Pada
tahun mendatang pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah merencanakan
program Festival Toilet Bersih.
Lingkungan pemukiman kumuh, dengan target sebanyak 35.150rumah pada
tahun 2014, terealisasi sebanyak 35.018 rumah, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 99,62 %.
Rumah layak huni, dengan target sebanyak 1.479.522rumah pada tahun 2014,
terealisasi sebanyak1.432.522rumah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran
sebesar 96,82 %.
Tidak tercapainya 2 indikator sasaran di atas karenamasih banyaknya rumah
penduduk khususnya di daerah pedesaan yang kumuh dan belum layak huni
karena faktor kemiskinan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 101
Solusi :
- Menggalakkan program bedah rumah dan memberikan bantuan lainnya yang
dapat mengentaskan kemiskinan. Pada tahun mendatang pemerintah
Kabupaten Banyuwangi sudah merencanakan program Festival Bedah Rumah.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8 indikator sasaran Tersusunnya
dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif,
yang mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran dan yang melebihi target
sebanyak 4 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014
sebesar 116,41 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja
pada tahun 2013 sebesar 114,15 %. Kenaikan capaian kinerja disebabkan sudah
tertatanya RTRW secara terpadu dan konprehensif serta kesadaran masyarakat
akan bangunan ber-IMB meningkat.
Tabel 3.2.31.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31
Tersusunnya Dan Tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi
Secara Terpadu Dan Konprehensif
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Ketaatan terhadap RTRW Kondisi Baik Baik 100 Baik Baik 100
2 Luas wilayah produktif % 50,60 52,45 103,66 50,61 50,70 100,18
3 Luas wilayah industri % 2,30 2,35 102,17 2,40 2,50 104,17
4 Luas wilayah kebanjiran % 0,08 0,08 100 0,07 0,07 100 5 Luas wilayah kekeringan % 0,08 0,08 100 0,07 0,07 100 6 Luas wilayah perkotaan % 9,80 9,85 100,51 9,9 9,9 100 7 Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB % 45 45,50 101,11 50 60 120,00
8 Rasio bangunan ber-IMB per
satuan bangunan % 4.185 8.609 205,71 4. 815 9.965 206,96
Rata-rata capaian kinerja 114,15 116,41
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 102
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Jalan
penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal
dilalui roda 4) tercapai dengan baik sekali. Rata – rata capaian kinerja tahun 2014
sebesar 101,60 %,mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar
101,58 %. Kenaikan capaian kinerja disebabkan pembangunan jalan penghubung
dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk terus dilakukan secara
bertahap, artinya setiap tahun telah dialokasikan untuk pembangunannya.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 indikator sasaran Menurunnya
tingkat pengangguran, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran, yang
melebihi target sebanyak 3 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target
sebanyak 2indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014
sebesar 95,49 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja
pada tahun 2013 sebesar 90,87 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak
Tabel 3.2.32.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 32
Meningkatnya Jumlah Jalan Poros Desa
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda 4)
%
95
96.50
101,58 97 98,55 101,60
Rata-rata capaian kinerja 101,58 101,60
Tabel 3.2.33.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 33
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 71,70 70,08 97,74 71,8 72,02 100,31
2 Angka sengketa pengusaha - pekerja
per tahun % 1,72 1,80 104,65 1,72 1,69 101,78
3 Pencari kerja yang ditempatkan % 20,20 20,25 100,25 20,30 21,00 103,45
4 Tingkat pengganguranterbuka % 3,31- 4,31 7,32 58,88 3,01-4,01 4,59 87,36
5 Keselamatan dan perlindungan % 74,89 59,25 79,12 80,40 64,37 80,06
6 Perselisian buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah % 26,67 25,50 104,59 26,67 26,67 100
Rata-rata capaian kinerja 90,87 95,49
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 103
mencapai target, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkan adanya
indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Tingkat pengganguran terbuka, dengan target sebesar 4,01 % pada tahun 2014,
terealisasi sebesar4,59 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar
87,36 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan jumlah lowongan
angkatan kerja lokal, angkatan kerja luar negeri dan pencari kerja masih
terlampau sedikit jika dibandingkan pesatnya pertumbuhan penduduk usia kerja.
Solusi :
- Menjalin kerja sama dengan perusahaan agar membuka dan memberi
kesempatan lowongan pekerjaan.
Keselamatan dan perlindungan, dengan target sebesar 80,40 % pada tahun 2014,
terealisasi sebesar64,37 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar
80,06 %. Tidak tercapainya indikator sasaran disebabkan belum semua
perusahaan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), karena tidak
semua perusahaan berstatus perusahaan besar.
Solusi :
- Menjalin kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengusaha agar
menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak memandang
perusahaan kecil, sedang atau besar, semua harus menerapkannya.
Tabel 3.2.34.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 34
Menurunnya Angka Kemiskinan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Indeks ketimpangan williomson
(Indeks Ketimpangan Regional) % 114,57 114,57 100 114,32 114,32 100,00
2 Prosentase penduduk diatas garis
kemiskinan % 84,1 93,45 111,12 68,37 93,78 137,17
3 Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik % 66,95 85,55 127,78 68,37 87,75 128,35
4 Pengeluaran konsumsi rumah tangga
per kapita (jt/th) Rp. 63,37 70,45 111,17 68,12 75,25 110,47
5 Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I % 41,50 38,40 104,07 41,25 37,35 110,44
Rata-rata capaian kinerja 111,63 117,28
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 104
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Menurunnya
angka kemiskinan, yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang
melebihi target sebanyak 4 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran
pada tahun 2014 sebesar 117,28 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata -
rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 111,63 %. Hal ini dipengaruhi oleh
pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi yang meningkat drastis,
artinya masyarakat di atas garis kemiskinanatau yang kurang mampu mulai
diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan
masyarakat makin terjamin.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya
program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender,
yang mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak
5 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran.
Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 131,16 % mengalami
kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
111,43 %,artinya program - program pembangunan yang berbasis pada
pengarusutamaan gendersemakin meningkat.Dari keberhasilan capaian kinerjadapat
diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.2.35.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35
Meningkatnya Program-Program Pembangunan
Yang Berbasis Pada Pengarusutamaan Gender
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah % 15 1,55 10,33 15,70 1,60 10,19
2 Partisipasi perempuan di lembaga
swasta % 86,70 98,44 113,54 86 98,39 114,41
3 Rasio KDRT % 0,007 0,003 233,33 0,008 0,0022 363,64
4 Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur % 0,54 0 100 0,56 0 100
5 Partisipasi angkatan kerja
perempuan (Legislatif) % 16,12 18 111,66 16,14 18 111,52
6 Partisipasi angkatan kerja
perempuan (Eksekutif) % 38,39 40,44 105,34 38,40 40,86 106,41
7 Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan
% 87,44 92,53 105,82 89,30 100 111,98
Rata-rata capaian kinerja 111,43 131,16
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 105
- Angka partisipasi perempuan di lembaga swasta cukup tinggi karena lapangan
pekerjaan disektor swasta masih banyak yang mempekerjakan perempuan
karena para pengusaha menganggapnya lebih telaten dan tekun.
- Tidak ada tenaga kerja yang diperkerjakan di bawah umur.
- Kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi juga relatif kecil, hal
ini disebabkan masyarakat sudah mengerti dan memahami Undang-undang
Nomor 24 tahun 2003 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Partisipasi angkatan kerja perempuan legislatif dan eksekutif sudah hampir
seimbang jika dibandingkan dengan laki-laki artinya kaum perempuan sudah
mampu berkompetisi / melibatkan diri dalam mengisi pembangunan, walaupun
belum sepenuhnya.
Adapunindikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dengan target sebesar
15,70 % pada tahun 2014, terealisasi sebesar 1,60 %, sehingga capaian kinerja
indikator sasaran sebesar 10,19 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini
disebabkan keterlibatan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan belum
mendapatkan tempat secara optimal sehingga peran perempuan dalam mengisi
pembangunan belum terlaksana secara maksimal.
Solusi :
- Partisipasi perempuan dalam mengisi pembangunan kedepan lebih
ditingkatkan melalui keterlibatan organisasi perempuan dalam pengambilan
kebijakan, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup
perempuan, pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dalam mengisi
pembangunan.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 106
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Meningkatnya
jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, yang melebihi target sebanyak 2
indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 1 indikator sasaran .
Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar 326,23%, mengalami
peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar
294,15%, dikategorikan sangat baik. Keberhasilan ini disebabkanpenanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial telah ditangani dengan baik oleh
pemerintah daerah.Adapunindikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai
berikut :
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dengan
target sebanyak 95unitsarana sosial pada tahun 2014, terealisasi sebanyak
51unit, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 53,68 %. Tidak
tercapainya indikator sasaran disebabkanhanya 51 unit sarana sosial yang
memperoleh bantuan sarana dan prasarana permakanan untuk menunjang
penambahan gizi para penghuni panti sosial.
Solusi :
- Menambah alokasi anggaran dan perencanaan yang baik, agar semua sarana
sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mendapat
bantuan dari pemerintah daerah.
Tabel 3.2.36.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 36
Meningkatnya Jaminan Dan Perlindungan
Sosial Masyarakat
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi Unit 83,00 50,00 60,24 95,00 51,00 53,68
2 PMKS yang memperoleh bantuan
sosial % 0,09 0,37 411,11 0,20 0,69 345,00
3 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial % 0,09 0,37 411,11 0,20 1,16 580,00
Rata-rata capaian kinerja 294,15 326,23
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 107
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 13 indikator sasaran Meningkatnya
peranan kelompok - kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan
pembangunan, yang mencapai target sebanyak 3 indikator sasaran, yang melebihi
target sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 5
indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2014 sebesar
91,75 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada
tahun 2013 sebesar 86,26 %. Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak
mencapai target, tetapi masih dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkanadanya
indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM),
target sebanyak 90 kelompok pada tahun 2014 terealisasi sebanyak75 kelompok,
sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 83,33 %. Tidak tercapaianya
Tabel 3.2.37.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 37
Meningkatnya Peranan Kelompok-Kelompok Dalam
Masyarakat Di Dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Kelompok 85 80 94,12 90 75 83,33
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK Kelompok 85 85 100 90 90 100
3 Jumlah LSM LSM 217 155 71,43 217 22 10,14
4 LPM Berprestasi LPM 50 37 74 60 19 31,67
5 PKK aktif PKK 100 100 100 100 100 100
6 Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan
masyarakat
% 80 75 93,75 85 94,12 110,73
7 Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat % 70 52,20 74,57 80 100 125,00
8 Pencemaran status mutu air % 90 60 66,67 91 73 80,22
9 Cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor dan sumber mata air % 81 10 12,35 87 72 82,76
10 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan Amdal % 75 100 133,33 75,76 100 132,00
11 Tempat pembuangan sampah
(PTS) per satuan penduduk % 50 50,57 101,14 60 78,97 131,62
12 Penegakan hukum lingkungan % 90 100 100 95 100 105,26
13 Sumber air/mata air dalam kondisi
baik/kondisi debit stabil % 83 83 100 84 84 100
Rata-rata capaian kinerja 86,26 91,75
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 108
indikator sasaran ini karena hanya 75 kelompokyang terdaftar dan masih eksis
sampai sekarang.
Solusi :
- Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah
terkait dengan lembaga pemberdayaan masyarakat.
Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, target sebanyak 217 LSM pada tahun
2014 terealisasisebanyak22 LSM, sehingga capaian kinerja indikator sasaran
sebesar 10,14 %. Tidak tercapaianya indikator sasaran ini karena hasil identifikasi
di lapangan jumlah LSM yang ada sebanyak 217 LSM, namun yang terdaftar di
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 22 LSM. Dengan berlakunya
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2013, maka semua LSM harus
mendaftarkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga hanya
LSM yang memenuhi syarat yang mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Solusi :
- Untuk mendapatkan legalitas, Lembaga Swadaya Masyarakatyang belum
mendaftarkan diharuskan mengurusi segala administrasi tentang pendirian
LSM baru, serta sosialisasi dari Bakesbangpol tentang pendirian LSM perlu
ditingkatkan agar tidak ada LSM yang belum memiliki legalitas hukum.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi, dari target sebanyak60 LPM
yang tentukan pada tahun 2014, terealisasi sebanyak19 LPM, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 31,67 %.Penurunan ini berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum dikelola dengan baik dan
optimal serta minimnya batas waktu untuk kegiatan survey di lapangan, sehingga
mempengaruhi dalam menciptakan inovasi baru dibidang tehnologi tepat guna.
Solusi :
- Fasilitasi terhadap LPM telah dikembangkan di tingkat kabupaten yaitu dengan
digelarnya lomba karya kreatif dan inovatif sehingga pemenangnya bisa dikirim
di tingkat provinsi dan nasional.
Pencemaran status mutu air, dengan target sebesar 91,00 % pada tahun 2014,
terealisasi sebesar 73,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar
80,22 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan masih ada
perusahaan yang membuang limbah industrinya secara langsung ke lingkungan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 109
tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan air limbah, sehingga
bisa mencemari sumber - sumber air dan merusak lingkungan sekitarnya.
Solusi :
- Melakukan pembinaan secara teknis kepada para pelaku industri dalam
pengolahan air limbah agar menurunkan tingkat pencemaran yang bisa
membahayakan terhadap kehidupan disekitar industri, serta memberikan
sanksi hukum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku kepada
Industri yang membuang limbahnya melebihi baku mutu yang telah ditentukan.
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dengan target
sebesar 87,00 %pada tahun 2014, terealisasi sebesar 72,00 %, sehingga capaian
kinerja indikator sasaran sebesar 82,76%. Tidak tercapainya indikator sasaran ini
disebabkanterjadinya erosi di daerah sekitar sumber - sumber mata air, sehingga
buffer penyimpanan air debitnya berkurang.
Solusi :
- Secara kontinyu akan dilakukan penghijauan / penanaman kembali di sekitar
sumber - sumber mata air dan penanaman bibit tanaman penghijauan yang
memadai, sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk menyimpan sumber-
sumber air.
Tabel 3.2.38.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 38
Meningkatnya Upaya Pelestarian
Dan Pengembangan Budaya Lokal
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2013 Capaian
Kinerja
Tahun
2013
(%)
Tahun 2014 Capaian
Kinerja
Tahun
2014
(%) Target Realisasi Target Realisasi
1 Jumlah group kesenian Group 719 528 73,44 755 787 104,24
2 Jumlah gedung Gedung 2 2 100 2 2 100
3 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
kali 6 6 100 8 8 100
4 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
Unit 9 9 100 10 9 90,00
5 Benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
Buah/tem
pat 27 23 85,19 29 25 86,21
Rata-rata capaian kinerja 91,73 96,09
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 110
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran Meningkatnya
upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal, yang mencapai target sebanyak
2 indikator sasaran, yang melebihi target sebanyak 1 indikator sasaran dan yang
tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran. Rata - rata capaian kinerja
sasaran pada tahun 2014 sebesar 96,09 %, mengalami peningkatan jika
dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 91,73 %.
Walaupun rata-rata capaian kinerja sasaran tidak mencapai target, tetapi masih
dikategorikan baik sekali. Hal ini disebabkan adanya indikator sasaran yang tidak
mencapai target sebagai berikut :
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dengan target sebanyak
10unitkegiatan pada tahun 2014, terealisasi sebanyak9 unit kegiatan, sehingga
capaian kinerja indikator sasaran sebesar 90,00 %. Tidak tercapainya indikator
sasaran ini disebabkan banyak kegiatan lain yang harus ditampilkan dan
pelaksanaan kegiatan yang mepet dengan akhir tahun, sehingga tidak cukup
waktu untuk menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya.
Solusi :
- Diperlukan perencanaan yang sinergi dengan kegiatan lain, sehingga realisasi
capaian kinerja kegiatan seni dan budaya dapat tercapai.
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dengan target
sebanyak 29 buah / tempat pada tahun 2014, terealisasi sebanyak25 buah /
tempat, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 86,21 %. Tidak
tercapainya indikator sasaran ini dikarenakan ada benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang tidak memenuhi syarat untuk dikunjungi wisatawan sehingga
tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Solusi :
- Perbaikan sarana prasarana obyek wisata yang belum memenuhi syarat untuk
dikunjungi wisatawan dan perlu dukungan dari pemerintah daerah serta
partisipasi aktif dari masyarakat.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 111
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya
terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 diarahkan kepada
(1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; (2)
Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan
sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan
Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4)
Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam
pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan
umum keuangan / anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015
diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan
fungsi stabilisasi.
a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak
mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services
seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan
sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan
masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan
pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19Tahun
2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten BanyuwangiTahun Anggaran 2014, bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebelumperubahansebesarRp.
2.221.945.453.787,00,dan setelahperubahan sebesarRp.
2.557.268.868.775,41ada penambahan sebesarRp. 335.323.414.988,41 atau
(13,11%), dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 112
Pendapatan Daerah :
Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. 2.071.951.551.124,75
setelah perubahan sebesar Rp. 2.342.478.181.081,75.
(bertambah Rp. 270.526.629.957,00).
Belanja Daerah :
Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 2.221.945.453.787,00, setelah
perubahan menjadi Rp. 2.557.268.868.775,41.
(bertambah Rp. 335.323.414.988,41).
Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. 149.993.902.662,25,
setelah perubahan sebesar Rp. 227.690.687.693,66.
(bertambah 77.696.785.031,41).
b. Pengeluaran
Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 0,00 setelah perubahan
menjadi sebesarRp. 12.900.000.000,00.
3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015
pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi
pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat
dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan, yaitu :
a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan
pendapatan daerah;
b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito;
c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada
Kas Umum Daerah;
d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan
daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset
daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 113
e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang
pendapatan atau organisasi penghasil.
Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan
daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi
masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus
bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi
sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agarketergantungan
dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di
KabupatenBanyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka
sudah saatnyadirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-
sumber pendapatan daerahyang berbasiskan pada sektor primer dan
mata rantainya.Selanjutnya terkait dengan perkembangan
PendapatanDaerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi yang berasal
dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan daerah
Yang Sah selama periode 2010-2014 dapat dilihat dari tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.3.1.
Perkembangan Realisasi PendapatanAsliDaerahKabupaten
Banyuwangi Tahun 2010-2014
Tahun PendapatanAsliDaerah
Naik /
Turun
(%)
Pendapatan Daerah
Proporsi
Terhadap
Pendapatan
Daerah (%)
2010 90.656.905.526,29 1.208.157.900.899,10 7,50
2011 113.364.553.469,87 20,03 1.450.320.872.078,87 7,82
2012 140.314.936.339,19 19,21 1.690.432.594.242,19 8,30
2013 183.235.877.421,86 23,42 1.917.058.035.076,86 9,56
2014 283.488.703.181,03 35,36 2.418.962.318.839,03 11,72
Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 114
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2010-2014, ada
peningkatan realisasi PendapatanAsliDaerah. Penerimaan
PendapatanAsliDaerah tahun 2010 sebesar Rp. 90.656.905.526,29,
pada tahun 2011 naik menjadi sebesarRp. 113.364.553.469,87atau naik
sebesar 20,03%, pada tahun 2012 naik menjadi sebesarRp.
140.314.936.339,19atau naik sebesar19,21 %, pada tahun 2013naik
menjadi sebesarRp. 183.235.877.421,86 atau naik sebesar
23,42%,kemudian pada tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp.
283.488.703.181,03 atau naik sebesar 35,36 %. Hal tersebut
dibarengipula oleh kenaikan proporsi PendapatanDaerahpadatahun
2010 sebesar 7,50 %, tahun 2011sebesar 7,82%, tahun 2012sebesar
8,30%, pada tahun 2013 sebesar 9,56%danpada tahun 2014sebesar
11,72%
PendapatanAsliDaerahtersebut diperoleh dari penerimaan Hasil
Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah.
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting
bagi APBD Kabupaten Banyuwangi. Dana Perimbangan berasal dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus. Dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Banyuwangi
mendapat alokasi Dana Perimbangansebagai berikut :
Tabel 3.3.2.
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2014
Tahun Realisasi Dana
Perimbangan
Naik / Turun
(%)
Realisasi Pendapatan
Daerah
Proporsi
Terhadap
Pendapatan
Daerah (%)
2010 927.297.552.851,00 1.208.157.900.899,10 76,75
2011 982.023.260.117,00 5,57 1.450.320.872.078,87 67,71
2012 1.198.575.211.872,00 18,07 1.690.432.594.242,19 70,90
2013 1.313.865.318.226,00 8,77 1.917.058.035.076,86 68,54
2014 1.387.611.468.719,00 5,31 2.418.962.318.839,03 57,36
Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 115
Berdasarkan tebel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana
Perimbangan lima tahun terakhir 2010-2014, Kabupaten Banyuwangi
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.Pada tahun 2010 sebesar Rp.
927.297.552.851,00, pada tahun 2011 naik menjadi
sebesarRp.982.023.260.117,00 atau naiksebesar5,57 %, tahun 2012
naik menjadi sebesarRp. 1.198.575.211.872,00 atau naiksebesar18,07
%,tahun 2013 naikmenjadi sebesarRp. 1.313.865.318.226,00
ataunaiksebesar8,77 %dantahun 2014 naikmenjadisebesarRp.
1.387.611.468.719,00 ataunaiksebesar5,31%.Hal
inimenandakanKabupatenBanyuwangidalammembiayai
pembangunan,masihbergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Dari tabel diatas juga dapat digambarkan besarnya proporsi Dana
Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Pada tahun 2010 proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan
Daerah sebesar 76,75 %, tahun 2011 sebesar 67,71 %,tahun 2012
sebesar 70,90 %,pada tahun 2013 sebesar 68,54 %dan pada tahun
2014 sebesar 57,36 %.
Sumber-sumber Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Dana penerimaan lainnya berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintahan Daerah Lainnya dan Sumbangan Pihak Ketiga.
Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan lain pendapatan
yang sah dapat dilihat dari Tabel berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 116
Tabel 3.3.3.
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014
Tahun Dana Lain-lain Naik / Turun
(%) Pendapatan Daerah
Proporsi
Terhadap
Pendapatan
Daerah (%)
2010 190.203.442.521,81 1.208.157.900.899,10 15,74
2011 354.933.058.492,00 46,41 1.450.320.872.078,87 24,47
2012 351.542.446.031,00 -0,96 1.690.432.594.242,19 20,80
2013 419.956.839.429,00 16,29 1.917.058.035.076,86 21,91
2014 747.862.146.939,00 43,85 2.418.962.318.839,03 30,92
Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
Berdasarkan tabeltersebut di atas terlihat bahwa dalam
periodetahun 2010-2014 Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan
YangSahmengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar Rp.
190.203.442.521,81menjadi sebesarRp. 354.933.058.492,00padatahun
2011 atau mengalami kenaikan sebesar 46,41%, pada tahun 2012
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 351.542.446.031,00atau
mengalami penurunan sebesar -0,96%,pada tahun 2013 mengalami
kenaikanmenjadi sebesar Rp. 419.956.839.429,00atau sebesar 16,29%,
dan pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.
747.862.146.939,00atau sebesar 43,85%.
Dari tabel di atas juga dapat digambarkan besarnya proporsi Lain-
Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi. Pada tahun 2010 proporsi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
terhadap Pendapatan Daerah sebesar 15,74%, tahun 2011 sebesar
24,47%, tahun 2012 sebesar 20,80%,pada tahun 2013 sebesar 21,91%,
dan pada tahun 2014 sebesar 30,92 %.
SumberLain-Lain Pendapatan Yang Sah berasal dari
PendapatanHibah, Dana BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintah
Daerah Lainnya, Dana PenyesuaiandanOtonomiKhusus,
BantuanKeuangandariProvinsiatauPemerintah Daerah
LainnyadanSumbanganPihakKetiga.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 117
3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi
2010-2015 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan
efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing
mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur
maupun pelayanan kepada masyarakat.
a. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen
penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan
peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat,
sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat
rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi
kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan
orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja
untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja
daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai
dengan prioritas dan program-program strategis daerah.
b. Perkembangan Belanja Daerah
Dalam tahun 2010-2014, Belanja Tidak Langsung selalu lebih
besar dari Belanja Langsung. Pada tahun 2010 Belanja Tidak
Langsung mencapai sebesarRp. 922.857.331.144,81 dan Belanja
Langsung sebesarRp. 297.107.555.866,61, tahun 2011 Belanja Tidak
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 118
Langsung mencapai sebesarRp. 956.935.147.324,13atau sebesar3,56
% dan Belanja Langsung sebesarRp. 486.076.536.498,06atau
sebesar38,88%, tahun 2012 Belanja Tidak Langsung mencapai
sebesarRp. 1.086.820.824.132,00atau sebesar11,95% dan Belanja
Langsung sebesarRp. 596.185.640.981,97atau sebesar 18,47%,tahun
2013 Belanja Tidak Langsung mencapai sebesarRp.
1.179.562.991.627,00atau sebesar7,86%, dan Belanja Langsung
sebesarRp. 706.549.139.592,67atau sebesar15,62% dantahun 2014
Belanja Tidak Langsung mencapai sebesarRp.
1.235.378.892.003,00atau sebesar 4,52% dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 1.063.929.004.490,00 atau sebesar 33,59%.
Tabel 3.3.4.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2014
Tahun Belanja Tidak
Langsung
Naik / Turun
(%) Belanja Langsung
Naik / Turun
(%)
2010 922.857.331.144,81 297.107.555.866,61
2011 956.935.147.324,13 3,56 486.076.536.498,06 38,88
2012 1.086.820.824.132,00 11,95 596.185.640.981,97 18,47
2013 1.179.562.991.627,00 7,86 706.549.139.592,67 15,62
2014 1.235.378.892.003,00 4,52 1.063.929.004.490,00 33,59
Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan
untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah.Adapun
kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka
akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil
adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk
Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 119
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah
memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah,
atau memperluas kemitraan.Adapun perkembangan pembiayaan
Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3.5.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2014
Tahun Penerimaan Naik/Turun
(%) Pengeluaran
Proporsi
Terhadap
Pembiayaan(%)
2010 243.531.534.483,76 10.968.921.073,87 4,72
2011 221.232.088.197,57 (10,08) 401.899.250,00 0,18
2012 228.536.239.404,25 3,20 34.201.356.063,00 17,60
2013 201.931.722.469,47 (13,18) 5.000.000.000,00 2,54
2014 227.693.037.693,66 11,31 12.900.000.000,00 6,01
Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
Selama tahun 2010 – 2014 Kabupaten Banyuwangi mengalami
defisit anggaran yang ditutupi dengan pembiayaan yang didapat dari
penerimaan daerah dari Pos SILPA tahun yang lalu. Perkembangan
Pembiayaan tahun 2011 untuk penerimaan daerah mengalami
penurunan jika dibanding dengan tahun 2010 sebesar Rp.
221.232.088.197,57 atau sebesar (10,08) %, sedangkan pengeluaran
daerah dalam pembiayaan tahun 2011 sebesar Rp. 401.899.250,00
atau sebesar 0,18 %, tahun 2012penerimaan daerah sebesar Rp.
228.536.239.404,25 atau sebesar 3,20 %, sedangkan pengeluaran
daerah dalam pembiayaan sebesar Rp. 34.201.356.063,00
atau sebesar 17,60%, tahun 2013 penerimaan daerah sebesar Rp.
201.931.722.469,47 atau sebesar (13,18) %, sedangkan pengeluaran
daerah dalam pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 atau sebesar
2,54%, dan pada tahun 2014 penerimaan daerah mengalami kenaikan
sebesar Rp. 227.693.037.693,66 atau sebesar 11,31
%, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan juga mengalami
kenaikan sebesar Rp. 12.900.000.000,00 atau sebesar 6,01 %.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 120
3.3.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014.
1. Realisasi Pendapatan Daerah
Pagu anggaran Pendapatan Daerah tahun 2014 sebesarRp.
2.342.478.181.081,75 realisasi sampai 31 Desember 2014
sebesarRp. 2.418.962.318.839,03 atau 103,27 %, yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 283.488.703.181,03,Dana
Perimbangan sebesar Rp. 1.387.611.468.719,00, dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 747.862.146.939,00,
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.3.6.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014
Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi %
Pedapatan Daerah :
Pendapatan Asli Daerah 225.108.843.353,75 283.488.703.181,03 125,93
Hasil pajak daerah 69.440.753.110,00 94.194.550.730,62 135,65
Hasil retribusi daerah 64.340.151.940,00 67.276.765.522,00 104,56
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan 15.929.867.000,00 15.562.622.841,37 97,69
Lain-lain PAD yag sah 75.398.071.303,75 106.454.764.087,04 141,19
Dana Perimbangan 1.404.484.226.034,00 1.387.611.468.719,00 98,80
Dana bagi hasil pajak/bagi
hasil bukan pajak 85.934.357.034,00 85.075.009.719,00 99,00
Dana alokasi umum 1.254.496.229.000,00 1.254.496.229.000,00 100,00
Dana alokasi khusus 64.053.640.000,00 48.040.230.000,00 75,00
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah 712.885.111.694,00 747.862.146.939,00 104,91
Pendapatan hibah 142.642.687.989,00 146.456.274.771,00 102,67
Dana darurat - - -
Dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah
daerah lainnya
141.941.014.556,00 161.298.343.868,00 113,64
Dana penyesuaian dan
otonomi khusus
292.405.155.949,00 304.287.104.000,00 104,06
Bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah
daerah lainnya
135.896.253.200,00 135.820.424.300,00 99,94
Sumbangan dari pihak ketiga 0,00 535.400.541,00
Jumlah Pendapatan Daerah 2.342.478.181.081,75 2.418.962.318.839,03 103,27
Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab III Akuntabilitas Kinerja 121
2. Realisasi Belanja Daerah
Pagu anggaran Belanja Daerah Tahun 2014setelah
perubahan sebesar Rp. 2.557.268.868.775,41, realisasi sampai
dengan 31 Desember 2014 sebesar 2.299.307.896.493,18atau
89,91 %, yaitu terdiri dari Belanja Tidak LangsungsebesarRp.
1.235.378.892.003,00danBelanja Langsung sebesar Rp.
1.063.929.004.490,00,dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.3.7.
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 Per 31 Desember 2014
Berdasarkan tabel realisasi belanja daerah di atas
menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat efisiensi anggaran
sebesar Rp. 257.960.972.282,23 atau 10,09 % karena dari pagu
anggaran Rp. 2.557.268.868.775,41dapat terealisasi sebesar Rp.
2.299.307.896.493,18 atau sebesar 89,91 %. Sedangkanrata-rata
realisasi capaian kinerja sasaran dari 38 sasaran dan 240 indikator
sasaran yang ditetapkan mencapai 140,47 %ataubermakna Baik
Sekali.
Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Daerah :
a. Belanja Tidak Langsung 1.355.827.749.649,40 1.235.378.892.003,00 91,12
Belanja pegawai 1.168.857.910.044,00 1.078.911.578.821,00 92,30
Belanja bunga - - -
Belanja subsidi - - -
Belanja hibah 92.992.383.649,00 72.860.137.523,00 78,35
Belanja bantuan sosial 10.724.020.000,00 10.026.215.000,00 93,49
Belanja bagi hasil kepada
provinsi / kabupaten / kota dan
pemerintahan desa
3.424.000.000,00 3.171.740.750,00 92,63
Belanja bantuan keuangan
kepada provinsi / kabupaten /
kota dan pemerintahan desa
75.800.000.000,00 70.409.219.909,00 92,89
Belanja tidak terduga 4.029.435.956,41 0,00 0,00
b. Belanja Langsung 1.201.441.119.126,00 1.063.929.004.490,00 88,55
Belanja pegawai 83.311.004.700,00 68.950.463.132,00 82,76
Belanja barang dan jasa 469.610.400.086,00 436.431.864.210,36 92,93
Belanja modal 648.519.714.340,00 558.546.677.147,73 86,13
Jumlah BelanjaDaerah 2.557.268.868.775,41 2.299.307.896.493,18 89 ,91
Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi 2014
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab IV Penutup 122
BAB IV
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan
atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38
sasaran yang mencakup 240 indikator sasaran, diketahui sebanyak 32 (tiga puluh
dua) sasaran atau sebanyak 84,21 % Mencapai Target dan 6 (enam) sasaran atau
15,79 % dikategorikan Tidak Mencapai Target. Namun kalau dilihat dari rata-rata
realisasi capaian kinerja dari 38 sasaran mencapai 140,47 % atau bermakna Baik
Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014
Baik Sekali.
Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada
hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan
prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,
kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan
demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang
ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan
publik.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 240 (Dua Ratus Empat
Puluh) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) indikator
sasaran atau sebanyak 90,42 % dikategorikan Baik Sekali, 9 (Sembilan) indikator
sasaran atau 3,75 % dikategorikan Baik, 5 (Lima) indikator sasaran atau 2,08 %
hanya mencapai kategori Cukup dan 9 (Sembilan) indikator sasaran atau 3,75 %
hanya mencapai kategori Kurang dalam pencapaian indikator sasaran. Dengan
demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti
yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada
tahun berikutnya. Sasaran yang berketegori cukup dan kurang tersebut yaitu :
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab IV Penutup 123
1. Meningkatnya partisipasi pendidikan, indikator yang perlu peningkatan dan
perhatian dalam tataran implementasi adalah mengenai rasio guru terhadap
murid per kelas rata - rata, yang capaian kinerjanya masih berkategori cukup.
Hal ini dikarenakan adanya kewajiban jumlah mengajar guru sebanyak 24 jam
per - Minggu. Untuk menyikapi permasalahan ini akan dilakukan penyesuaian
jam mengajar bagi guru. Serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan, indikator yang perlu segera direalisasikan adalah
penambahan gedung perpustakaan dan koleksi buku, karena semakin banyak
perpustakaan dan koleksi buku yang ada di Kabupaten Banyuwangi, semakin
dapat mencerdaskan masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan, indikator yang perlu diperhatikan
adanya kesepakatan jejaring rujukan yang melibatkan lintas sektor dalam upaya
membentuk jejaring rujukan yang tepat efektif dan efisiensi sehingga kegawat
daruratan maternal dan perinatal tertangani dengan tepat ditempat rujukan,
tujuanya adalah kesiapan dalam penanganan kasus rujukan kegawat daruratan
maternal dan nionatal dalam hal kesiapan penolong, sarana prasarana, alat
dan keluarga serta menjalin kerjasama yang sinergis antara masyarakat dan
tenaga kesehatan untuk menemukan secara dini ibu hamil dengan resiko serta
peningkatan kesiapan P4K dan Ambulance Desa.
3. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan professional,
indikator yang perlu peningkatan dan perhatian adalah rasio tenaga kesehatan
per 1000 penduduk dan tenaga kesehatan yang capaian kinerjanya masih
berkategori cukup dan kurang. Hal ini dikarenakan belum adanya penerimaan
pegawai baru dan masih belum optimalnya sarana prasarana pelayanan kepada
masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini akan dilakukan pengangkatan
pegawai non pegawai negeri sipil dan menambah sarana prasarana pelayanan
yang masih kurang memadai.
4. Meningkatnya program - program pembangunan yang berbasis pada
pengarusutamaan gender, indikator sasaran yang perlu mendapat perhatian
adalah :
- Partisipasi dan presentase perempuan di lembaga pemerintahan, di
lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif, pada tahun 2014, capaian
kinerjanya masih kategori kurang, hal ini dikarenakan peran kaum
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab IV Penutup 124
perempuan di segala bidang yang sebenarnya sudah semakin baik dan
luas, namun peran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama
dalam hal pengambilan kebijakan / keputusan dan masih didominasi oleh
kaum laki - laki.
- Terhadap kondisi indikator sasaran di atas, guna peningkatan peran
perempuan kedepan akan terus didorong agar mampu memanfaatkan
perannya secara optimal seiring dengan meningkatnya program - program
pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender.
5. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, indikator sasaran
yang perlu peningkatan dan mendapat perhatian adalah sarana sosial seperti
panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2014 capaian
kinerjanya berkategori cukup. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat
terhadap lembaga tersebut masih kurang dan masih sangat bergantung pada
bantuan pemerintah, sehingga sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo
dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2014 ditargetkan 95 sarana hanya
terealisasi 51 sarana. Untuk mengatasi hal ini, selain meningkatkan bantuan dari
pemerintah juga mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi demi
peningkatan kuantitas dan kualitas sarana sosial tersebut.
6. Meningkatnya peranan kelompok - kelompok dalam masyarakat di dalam
berbagai kegiatan pembangunan, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan
perhatian adalah :
- Jumlah LSM Indikator sasaran ini pada tahun 2014 capaian kinerjanya
berkategori kurang, dikarenakan banyak LSM yang belum mendaftar ke
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Guna
legalitas, maka semua LSM dihimbau untuk mendaftarkan kelembagaannya
ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- LPM yang berprestasi Indikator sasaran ini pada tahun 2014 capaian
kinerjanya berkategori kurang. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumber
daya alam oleh LPM yang belum dikelola secara baik dan optimal. Selain itu
minimnya waktu untuk melaksanakan kegiatan survey di lapangan, sehingga
mempengaruhi dalam menciptakan inovasi di bidang teknologi tepat guna.
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Bab IV Penutup 125
Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target
terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2010-2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2014, dapat
dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum
memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata - mata merupakan kelemahan
dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah
milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan
tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.
Banyuwangi, 23 Maret 2015
BUPATI BANYUWANGI
H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 1
PENGUKURAN KINERJA
Kabupaten : Banyuwangi
Tahun Anggaran : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target
2014
Realisasi
2014
CapaianKinerja
(%)
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Bersih
Sistim Informasi
Manajemen Pemda
Sistim 11 15 136,36
Ketersediaan
database
kependudukan skala
provinsi
Ada / Tidak SIAK 2010 Ada 100
Opini BPK terhadap
pengelolaan
keuangan daerah
Predikat WTP WTP 100
Peringkat Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD)
Peringkat 15 besar 12 besar 125,00
Nilai hasil evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Predikat B/65,05 59,96 / C 92,18
2. Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur
Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh
Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja
Pegawai
Indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat
% 79,00 79,85 101,08
3. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan
Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan
Berkeadilan
Tersedianya
dokumen
perencanaan :
RPJPD yang telah
ditetapkan dengan
Perda
Dokumen Tersedia Tersedia 100
Tersedianya
dokumen
perencanaan :
RPJMD yang telah
ditetapkan dengan
Perda / Perkada
Dokumen Tersedia Tersedia 100
Tersedianya
dokumen
perencanaan : RKPD
yang telah ditetapkan
dengan Perkada
Dokumen Tersedia Tersedia 100
Penjabaran program
RPJMD kedalam
RKPD
Dokumen Tersedia Tersedia 100
Buku "Kabupaten
dalam Angka"
Ada / Tidak Ada Ada 100
Buku "PDRB
Kabupaten"
Ada / Tidak Ada Ada 100
4. Meningkatnya kesadarandan penegakan
hukum
Kegiatan pembinaan
terhadap LSM,
Ormas dan OKP % 100 100 100
Kegiatan pembinaan
politik daerah % 100 100 100
Rasio penduduk
berKTP per satuan
penduduk % 1: 1,03 1: 1,09 105,83
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 2
Penegakan PERDA % 95 95,50 100,53
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
% 95 96,47 101,55
Angka yang
tertangani kriminalitas Kasus 586 653 111,43
Jumlah demo Kali 4 5 80,00
5. Menurunnya angka buta aksara Angka melek huruf
(AMH) %
98,98-
98,54 100 101,03
Penduduk yang
berusia >15 Tahun
melek huruf (tidak
buta aksara)
% 99,99 100 100,10
6. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan Angka partisipasi
kasar SD/MI % 108,86 110,15 101,19
Angka partisipasi
kasar SLTP % 100 100,67 101,27
Angka partisipasi
kasar SLTA % 64,29 76,75 119,38
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/MI/Paket A
% 98,73 98,87 100,14
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
% 74,22 88,67 119,47
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C
% 46,32 68,84 148,62
Angka partisipasi
sekolah pendidikan
dasar
% 100 100,37 100,37
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
pendidikan dasar
% 97,06 100,97 104,03
Angka partisipasi
sekolah SLTP/MTS % 95,72 99,98 104,45
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
SLTP/MTS
% 97,06 114,73 118,21
Angka partisipasi
sekolah SMA/MA % 78,74 76,29 96,89
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 3
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah
SMA/SMK/MA
% 58,01 80,40 138,60
Jumlah gedung
olahraga Gedung 2 2 100
Indeks Pembangunan
Manusia % 70,08 70,08 100
Angka rata-rata lama
sekolah % 7,25 7,12 91,87
Rasio guru/murid
pendidikan dasar % 15,12 15,83 104,70
Rasio guru/murid per
kelas rata-rata
pendidikan dasar
% 23,38 14,88 63,64
Rasio guru/murid
SLTP/MTS % 15,39 16,30 105,91
Rasio guru/murid per
kelas rata- rata
SLTP/MTS
% 38,15 22,60 59,24
Rasio guru/murid
SMA/SMK/MA % 38,15 13,93 36,51
Rasio guru/murid per
kelas rata- rata
SMA/SMK/MA
% 38,15 22,41 58,74
Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi
bangunan baik
% 89,70 94,95 105,85
Sekolah pendidikan
SMP/MTS kondisi
bangunan baik
% 85,30 96,35 112,95
Sekolah pendidikan
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
% 83,24 97,39 117,39
Angka Putus Sekolah
(APtS) SD/MI % 0,03 0,03 100
Angka Putus Sekolah
(APtS) SMP/MTs % 0,39 0,35 111,43
Angka Putus Sekolah
(APtS) SMA/SMK/MA % 0,72 0,75 96,00
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI % 99,75 100 100,25
Angka Kelulusan (AL) % 96,18 99,98 103,95
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 4
SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA % 96,23 96,45 100,23
Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
% 99,69 100,19 100,50
Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA
% 89,51 98,21 109,72
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV % 91,07 94,68 105,78
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan
Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) % 56,62 76,93 135,87
Jumlah perpustakaan gedung 3 2 66,67
Jumlah pengunjung
perpustakaan
pertahun
orang 63.561 82,375 129,59
Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan daerah
buku 70.000 55.084 78,69
8. Meningkatnya usia harapan hidup Jumlah rumah sakit RS 11 13 118,18
Jumlah puskesmas,
pustu, pusling
Puskesmas, pustu,
pusling 216 208 96,30
Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
30.000 penduduk
% 142,18 135,75 104,74
Rasio rumah sakit per
10.000 penduduk % 01:14,6 1 : 12,6 115,87
Indeks Pembangunan
Manusia % 70,08 70,08 100
Angka usia harapan
hidup Th 67,2-68,20 68,30 100,15
Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
% 100 99,50 99,50
Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
TBC BTA
% 100 100 100
Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
DBD
% 100 100 100
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 5
Cakupan puskesmas % 100 187,5 187,50
Cakupan pembantu
puskesmas % 48,39 48,39 100
BOR (Bed
Occupancy rate ) % 65 56,5 86,92
AVLOS ( Average
Length of Stay) Hari 8 4,16 192,30
BTO (Bed Turn Over) Kali 45 61,83 137,40
TOI ( Turn Over
Interval) hari 3 2,56 117,18
Angka Kematian > 48
jam (GDR) per mile (‰) 30 68,06 44,07
Angka Kematian > 48
jam (NDR) per mile (‰) 50 41,99 119,07
9. Menurunnya angka kematian bayi Angka kelangsungan
hidup bayi (kematian
bayi per 1000
kelahiran)
% 20 6,09 328,41
10. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan Angka kematian ibu
melahirkan (per
100.000 kelahiran
hidup)
% 60 93,08 64,46
Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
% 80 86,10 107,63
11. Menurunnya anak balita dibawah garis
merah
Persentase balita gizi
buruk % < 5 0,95 100
Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan
% 100 100 100
12. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada
balita
Rasio posyandu per
satuan balita
% 1,94 2,08 107,22
13. Meningkatnya cakupan persalinan oleh
tenaga kesehatan
Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
% 96,10 91,60 94,73
14. Meningkatnya peserta KB aktif Rata-rata jumlah
anak per keluarga orang 2 2 100
Rasio akseptor
Keluarga Berencana % 0,73 0,76 104,11
Cakupan peserta % 73,50 75,50 102,72
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 6
Keluarga Berencana
aktif
Keluarga pra
sejahtera dan
keluarga sejahtera I
% 41,25 33,5 123,13
15. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
yang aman, bermutu dan bermanfaat serta
terjangkau oleh masyarakat
Cakupan puskesmas % 100 187,50 187,50
Cakupan pembantu
puskesmas % 48,39 48,39 100
16. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup,
berkualitas dan profesional
Rasio dokter per
satuan penduduk % 7,66 8,48 110,70
Rasio tenaga
kefarmasian per
100.000 penduduk
% 7,66 6,33 82,64
Rasio tenaga ahli gizi
per 100.000
penduduk
% 2,68 2,72 101,49
Jumlah Tenaga
Medis Orang 270 234 86,67
Keperawatan
(perawat dan bidan) Orang 1.270 1.493 117,56
Kefarmasian
(apoteker dan ahli
farmasi)
Orang 43 100 232,56
Tenaga kesehatan Orang 80 22 27,50
Sanitarian Orang 37 29 78,38
Ahli gizi Orang 43 43 100
Rasio tenaga medis
per 1000 penduduk % 16,82 14,8 87,99
Rasio tenaga
keperawatan per
100.000 penduduk
% 44,53 94,46 212,13
Rasio tenaga
kesehatan per 1000
penduduk
% 4,98 1,39 27,91
17.Terberdayakannya masyarakat melalui
keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan,
seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes,
dan Pos Siaga serta Poskestren
Posyandu aktif % 100 100 100
18. Meningkatnya daya saing daerah dan
kemandirian ekonomi berbasis pertanian
Produktifitas padi
atau bahan pangan
utama lokal lainnya
per hektar
Kw/hektar 67,65 65,06 96,17
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 7
Kontribusi sektor
pertanian /
perkebunan terhadap
PDRB
% 49,37 49,37
100
Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman
keras) terhadap
PDRB
% 9,15 9,15
100
Kontribusi produksi
kelompok petani
terhadap PDRB % 4,2 4,2
100
Nilai tukar petani % 111 110,7 99,73
Gabah Ton 860.627 772.109 89,71
Beras (Ton) Ton 502.122 491.694,11 97,92
Kesediaan pangan
utama % 302,94 339,59 112,10
Cakupan bina
kelompok petani % 26,76 27,15 101,50
Produksi daging
(Ton/Th) Ton 5.731 8.863 154,65
Produksi telor
(Ton/Th) Ton 12.416 10.553 85,00
Produksi susu
(ton/Th) Ton 478.665 889.210 185,77
Mortalitas ternak % 0,4 0,4 100
Kejadian penyakit % 5,2 5,2 100
Jumlah Puskewan Puskewan 10 9 90,00
Kontribusi sektor
peternakan terhadap
PDRB % 8,09 8,09 100
Cakupan bina
kelompok nelayan Kelompok 51 85 166,67
Produksi perikanan Ton 66.404 84.829 127,75
Konsumsi ikan % 30,10 30,10 100
19. Meningkatkan industri olahan dan kreatif
berbasis pertanian
Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
% 23,83 23,83 100
Ekspor bersih
perdagangan Rp. 20.484.056 36.302.775 177,22
Kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB
% 5,70 5,70 100
Kontribusi industri
rumah tangga
terhadap PDRB
sektor industri
% 7,00 10,75 153,57
Pertumbuhan industri % 4,87 4,03 82,75
20.Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi
dan sosial hutan Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis % 1,09 1,60 146,79
Kerusakan kawasan
hutan % 0,04 0,04 100
Kontribusi sektor
kehutanan terhadap % 1,08 1,53 141,67
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 8
PDRB
21. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA
maupun PMDN
Jumlah investor
berskala nasional
(PMDN/PMA)
Investor 1 4 400
Jumlah nilai investasi
berskala nasional
(PMDN / PMA)
Rp. (milyar) 50 2.345 100,10
Rasio daya serap
tenaga kerja % 239 248 103,76
Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB
% 4,04 4,04 100
Kenaikan / penurunan
nilai realisasi PMDN
(milyar rupiah)
Rp. 1 51 5.100
Penyelesaian ijin
lokasi %
97,40 98,15 100,77
Sistem Informasi
Pelayanan Perijinan
dan Administrasi
Pemerintah
Ada / Tidak ada Ada Ada 100
22. Meningkatnya pemanfaatan potensi
pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai
Plengkung, Sukamade dan lainnya
Kunjungan wisata
domistik
Orang 951.198 1.955.308 205,56
Kunjungan wisata
mancanegara
Orang 24.729 78.483 317,37
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB
% 3,71 4,07 109,70
23. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan
koperasi dan UMKM
Prosentase koperasi
aktif (melaksanakan
RAT)
% 80,7 81,20 100,60
Jumlah UKM non
BPR/LKM UKM UKM 25.000 25.000 100
Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 2.250 2.250 100
Usaha Mikro dan
Kecil UMK 52 52
100
Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal
% 33 33 100
Cakupan bina
kelompok pengrajin % 35 35 100
24. Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi
dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi
Jenis dan jumlah
bank dan cabang Bank 45 110 244,44
Jenis dan jumlah
perusahaan asuransi
dan cabang
Perush. Asuransi 5 6 120,00
Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
% 23,83 23,83 100
Ekspor bersih
perdagangan Rp. 20.484.056 36.302.775 177,22
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 9
25. Tersusunnya regulasi yang berhubungan
dengan kompetisi kegiatan ekonomi di
daerah
Pajak daerah (milyar
RP) Rp. 51,004 94,195 184,65
Retribusi Daerah
(milyar RP) Rp. 30,585 67,063 219,27
Macam pajak daerah Pajak Daerah 11 11 100
Macam retribusi
daerah Retribusi 30 30 100
Jumlah Perda yang
mendukung iklim
usaha
Perda 1 1 100
Persentase desa
berstatus
swasembada
terhadap total desa
% 97 97 100
Perda Ekonomi
Kerakyatan Perda 1 1 100
26. Meningkatnya sarana informasi dan alat
transportasi
Jumlah arus
penumpang angkutan
umum
Orang 1.568.444 11.824.369 100,10
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal
Bis
Pelabuhan/Bandara/
Terminal
2/1/8 2/1/8 100
Angkutan darat % 0,001 0,243 100,10
Rasio ijin trayek % 0,00034 0,00029 85,29
Jumlah uji kir
angkutan umum Angkutan 1.404 10.617 100,10
Kepemilikan KIR
angkutan umum % 37,61 86,60 230,26
Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR)
Menit 20 20 100
Biaya pengujian
kelayakan angkutan
umum
Rp. 37.500 55.000 146,67
Pemasangan Rambu-
rambu % 0,05 9,01 100,10
Jumlah jaringan
komunikasi Jaringan 13 13 100
Web site milik
pemerintah daerah Web site 1 1 100
Jumlah penyiaran
radio/TV lokal Penyiaran / tayang 54/2 54/2 100
Jumlah penyiaran TV
lokal Tayang 1 2 200
Jumlah surat kabar
nasional / lokal Jenis 18 18 100
27. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan Proporsi panjang % 97,00 94,00 96,91
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 10
dan sarana serta prasarana yang
menghubungkan daerah-daerah tujuan
wisata
jaringan jalan dalam
kondisi baik
Panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik ( > 40
KM/Jam )
97,50 94,50 96,92
28. Meningkatnya sarana dan prasarana
penunjang pertanian
Rasio jaringan irigasi
dan luas daerah
irigasi
% 80 85 106,25
Pembangunan
waduk, embung dan
longstorege, cek
dam, ground sill
Bangu nan 35 30 85,71
Rasio ketersediaan
air dan kebutuhan air
untuk irigasi dan lain
keperluan
% 60 65 108,33
Rasio ketersediaan
air pada musim hujan
dan musim kemarau
(degradasi DAS)
% 80 82 102,50
Rasio Jaringan Irigasi % 75 85 113,33
Proporsi jaringan
irigasi dalam kondisi
baik dan teknis
% 80 85 106,25
Luas irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik
% 100 100 100
29. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan
dan sarana serta prasarana yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan
ekonomi
Panjang jalan dilalui
Roda 4 % 0,0006 0,0006 100
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/ saluran
pembuangan air
(minimal 1,5 m)
Km 26.000 25.740 99,00
Rasio tempat
pembuangan sampah
(TPS) per satuan
penduduk
% 45 48,50 107,78
Persentase
penanganan sampah % 52,50 78,97 150,42
Tempat pembuangan
sampah (TPS) per
satuan penduduk
% 60 60 100
30. Meningkatnya prasarana dan sarana
pendidikan dan kesehatan dalam jumlah
kualitas yang memadai
Rumah tangga
pengguna air bersih RT 34.640 77.000 222,29
Prosentase rumah
tangga (RT) yang % 7,68 14,00 182,29
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 11
menggunakan air
bersih
Rumah tangga
pengguna listrik RT 281.674 344.525
122,31
Rumah tangga ber-
Sanitasi RT 410.798 397.455
96,75
Lingkungan
pemukiman kumuh pemukiman 35.150 35.018
99,62
Rumah layak huni Rumah 1.479.522 1.432.522 96,82
Prosentase rumah
tinggal bersanitasi % 85 85 100
Rasio rumah layak
huni % 50 50
100
Rasio permukiman
layak huni % 50 50
100
31. Tersusunnya dan tertatanya RTRW
Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan
konprehensif
Ketaatan terhadap
RTRW Kondisi Baik Baik 100
Luas wilayah
produktif % 50,61 50,70 100,18
Luas wilayah industri % 2,40 2,50 104,17
Luas wilayah
kebanjiran % 0,07 0,07 100
Luas wilayah
kekeringan % 0,07 0,07 100
Luas wilayah
perkotaan % 9,9 9,9 100
Rasio Ruang Terbuka
Hijau per Satuan
Luas Wilayah ber
HPL/HGB
% 50 60 120,00
Rasio bangunan ber-
IMB per satuan
bangunan
% 4. 815 9.965 206,96
32. Meningkatnya jumlah jalan poros desa Jalan Penghubung
dari ibukota
kecamatan ke
kawasan pemukiman
penduduk (mimal
dilalui roda 4)
% 97 98,55 101,60
33. Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat partisipasi
angkatan kerja % 71,8 72,02 100,31
Angka sengketa
pengusaha - pekerja
per tahun
% 1,72 1,69 101,78
Pencari kerja yang
ditempatkan % 20,30 21,00 103,45
Tingkat
pengganguranterbuka % 3,01-4,01 4,59 87,36
Keselamatan dan
perlindungan % 80,40 64,37 80,06
Perselisian buruh dan
pengusaha terhadap % 26,67 26,67 100
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 12
kebijakan pemerintah
34. Menurunnya angka kemiskinan Indeks ketimpangan
williomson (Indeks
Ketimpangan
Regional)
% 114,32 114,32 100,00
Prosentase penduduk
diatas garis
kemiskinan
% 68,37 93,78 137,17
Persentase rumah
tangga yang
menggunakan listrik
% 68,37 87,75 128,35
Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita
(jt/th)
Rp. 68,12 75,25 110,47
Keluarga pra sejahtera
dan sejahtera I % 41,25 37,35 110,44
35. Meningkatnya program-program
pembangunan yang berbasis pada
pengarusutamaan gender
Persentase
partisipasi
perempuan di
lembaga pemerintah
% 15,70 1,60 10,19
Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
% 86 98,39 114,41
Rasio KDRT % 0,008 0,0022 363,64
Persentase jumlah
tenaga kerja dibawah
umur
% 0,56 0 100
Partisipasi angkatan
kerja perempuan
(Legislatif)
% 16,14 18 111,52
Partisipasi angkatan
kerja perempuan
(Eksekutif)
% 38,40 40,86 106,41
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan anak
dari tindakan
kekerasan
% 89,30 100 111,98
36. Meningkatnya jaminan dan perlindungan
sosial masyarakat Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi
Unit 95,00 51,00 53,68
PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial
% 0,20 0,69 345,00
Penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
% 0,20 1,16 580,00
37. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok
dalam masyarakat di dalam berbagai
kegiatan pembangunan
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
Kelompok 90 75 83,33
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 13
pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
PKK
Kelompok 90 90 100
Jumlah LSM LSM 217 22 10,14
LPM Berprestasi LPM 60 19 31,67
PKK aktif PKK 100 100 100
Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat
% 85 94,12 110,73
Pemeliharaan Pasca
Program
pemberdayaan
masyarakat
% 80 100 125,00
Pencemaran status
mutu air % 91 73 80,22
Cakupan penghijauan
wilayah rawan
longsor dan sumber
mata air
% 87 72 82,76
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan Amdal
% 75,76 100 132,00
Tempat pembuangan
sampah (PTS) per
satuan penduduk
% 60 78,97 131,62
Penegakan hukum
lingkungan % 95 100 105,26
Sumber air/mata air
dalam kondisi
baik/kondisi debit
stabil
% 84 84 100
38. Meningkatnya
upayapelestariandanpengembanganbudayal
okal
Jumlah group
kesenian
Group 755 787 104,24
Jumlah gedung Gedung 2 2 100
Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya
kali
8 8 100
Sarana
penyelenggaraan
seni dan budaya
Unit
10 9 90,00
Benda, situs dan Buah/tempat 29 25 86,21
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Pengukuran KinerjaTahun 2014 14
JumlahAnggaranTahun 2014 Rp. 2.557.268.868.775,41
JumlahRealisasiAnggaranTahun 2014 Rp. 2.299.307.896.493,18
kawasan cagar
budaya yang
dilestarikan
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Kabupaten : Banyuwangi
Tahun Anggaran : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2014
1. Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Sistim Informasi Manajemen Pemda Sistim 11
Ketersediaan database kependudukan
skala provinsi Ada / Tidak Siak 2010
Opini BPK terhadap pengelolaan
keuangan daerah Predikat WTP
Peringkat Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Peringkat 15 besar
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Predikat B
2. Meningkatnya Kualitas
Sdm Aparatur Pemerintah
Daerah Yang Ditandai oleh
Meningkatnya Etos Kerja
Dan Budaya Kerja
Pegawai
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
% 79
3. Menguatnya Kapasitas
Kelembagaan Melalui
Regulasi Yang
Konprehensif Dan
Berkeadilan
Tersedianya dokumen perencanaan :
RPJPD yang telah ditetapkan dengan
Perda
Dokumen Tersedia
Tersedianya dokumen perencanaan :
RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Perda / Perkada
Dokumen Tersedia
Tersedianya dokumen perencanaan :
RKPD yang telah ditetapkan dengan
Perkada
Dokumen Tersedia
Penjabaran program RPJMD kedalam
RKPD Dokumen Tersedia
Buku "Kabupaten dalam Angka" Ada / Tidak Ada
Buku "PDRB Kabupaten" Ada / Tidak Ada
4. Meningkatnya
kesadarandan penegakan
hukum
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP % 100
Kegiatan pembinaan politik daerah % 100
Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk % 1:1,03
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
% 95
Angka kriminalitas
Kasus 586
Jumlah demo
Kali 4
Penegakan PERDA % 95
5. Menurunnya angka buta
aksara
Angka melek huruf (AMH) % 98,98-98,54
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek
huruf (tidak buta aksara)
% 99,99
6. Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan
Angka partisipasi kasar SD/MI % 108,86
Angka partisipasi kasar SLTP % 100
Angka partisipasi kasar SLTA % 64,29
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
% 98,73
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 2
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
% 74,22
Angka Partisipasi Murni (APM))
SMA/SMK/MA/Paket C
% 46,32
Angka partisipasi sekolah pendidikan
dasar
% 100
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah pendidikan dasar
% 97,06
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS % 95,72
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah SLTP/MTS
% 97,06
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS % 78,74
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah SMA/SMK/MA
% 58,01
Jumlah gedung olahraga Gedung 2
Indeks Pembangunan Manusia % 70,08
Angka rata-rata lama sekolah % 7,25
Rasio guru/murid pendidikan dasar % 15,12
Rasio guru/murid per kelas rara-rata
pendidikan dasar
% 23,38
Rasio guru/murid SLTP/MTS % 15,39
Rasio guru/murid per kelas rata- rata
SLTP/MTS
% 38,15
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA % 15,75
Rasio guru/murid per kelas rata- rata
SMA/SMK/MA
% 38,15
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
% 89,7
Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi
bangunan baik
% 85,3
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA
kondisi bangunan baik
% 100
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI % 0,03
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs % 0,39
Angka Putus Sekolah (APtS)
SMA/SMK/MA
% 0,72
Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,75
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,18
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 96,23
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
% 99,69
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA
% 89,51
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 91,07
7. Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan
pentingnya pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) % 56,62
Jumlah perpustakaan Perpustakaan 1
Jumlah pengunjung perpustakaan
pertahun
Orang 63.561
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Buku 70.000
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 3
8. Meningkatnya usia
harapan hidup
Jumlah rumah sakit RS 11
Jumlah puskesmas, pustu, pusling Puskesmas,
pustu, pusling
216
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
30.000 penduduk
% 142,18
Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk % 1:14,59
Indeks Pembangunan Manusia % 70,08
Angka usia harapan hidup Th 67,2-68,20
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
% 100
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA
% 100
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
% 100
Cakupan puskesmas % 100
Cakupan pembantu puskesmas % 48,39
BOR (Bed Occupancy rate ) % 65
AVLOS ( Average Length of Stay) Hari 8
BTO (Bed Turn Over) Kali 45
TOI ( Turn Over Interval) hari 3
Angka Kematian > 48 jam (GDR) per mile
(‰)
30
Angka Kematian < 48 jam (NDR) per mile
(‰)
50
9. Menurunnya angka
kematian bayi
Angka kelangsungan hidup bayi
(kematian bayi per 1000 kelahiran)
% 20
10. Menurunnya angka
kematian ibu melahirkan
Angka kematian ibu melahirkan (per
100.000 kelahiran hidup)
% 60
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani
% 80
11. Menurunnya anak balita
dibawah garis merah
Persentase balita gizi buruk % < 5
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan
% 100
12. Menurunnya prevalensi
gizi kurang pada balita
Rasio posyandu per satuan balita
% 1,94
13. Meningkatnya cakupan
persalinan oleh tenaga
kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
% 96,7
14. Meningkatnya peserta
Keluarga Berencana aktif
Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 2
Rasio akseptor KB % 0,73
Cakupan peserta KB aktif % 73,5
Keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I
% 41,25
15. Tersedianya obat dan
perbekalan kesehatan
yang aman, bermutu dan
bermanfaat serta
terjangkau oleh
masyarakat
Cakupan puskesmas % 100
Cakupan pembantu puskesmas % 48,39
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 4
16. Tersedianya tenaga
kesehatan yang cukup,
berkualitas dan profesional
Rasio dokter per satuan penduduk % 7,66
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000
penduduk
% 7,66
Rasio tenaga ahli gizi per 100.000
penduduk
% 2,68
Jumlah Tenaga Medis Orang 270
Keperawatan (perawat dan bidan) Orang 1.270
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Orang 43
Tenaga kesehatan Orang 80
Sanitarian Orang 37
Ahli gizi Orang 43
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk % 16,82
Rasio tenaga keperawatan per 100.000
penduduk
% 44,53
Rasio tenaga Kesehatan per 1000
penduduk
% 4,98
17.Terberdayakannya
masyarakat melalui
keterlibatan di dalam
pelayanan kesehatan,
seperti terlibat dalam
Posyandu, Polindes, dan
Pos Siaga serta
Poskestren
Posyandu aktif % 100
18. Meningkatnya daya saing
daerah dan
kemandirianekonomi
berbasis pertanian
Produktifitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar Kw/hektar 67,65
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan
terhadap PDRB % 49,37
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman
keras) terhadap PDRB % 9,15
Kontribusi produksi kelompok petani
terhadap PDRB % 4,2
Nilai tukar petani % 111
Gabah Ton 860.627
Beras (Ton) Ton 502.122
Kesediaan pangan utama % 302,94
Cakupan bina kelompok petani % 26,76
Produksi daging (Ton/Th) Ton 5.731
Produksi telor (Ton/Th) Ton 12.416
Produksi susu (ton/Th) Ton 478.665
Mortalitas ternak % 0,4
Kejadian penyakit % 5,2
Jumlah Puskewan Puskewan 10
Kontribusi sektor peternakan terhadap
PDRB % 8,09
Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 51
Produksi perikanan Ton 66.404
Konsumsi ikan % 30,1
19. Meningkatkan industri
olahan dan kreatif berbasis
pertanian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB
% 23,83
Ekspor bersih perdagangan Rp. 20.484.056
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 5
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 5,70
Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor industri
% 7
Pertumbuhan industri % 4,87
20. Termanfaatkannya fungsi
ekologi, ekonomi dan
sosial hutan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 1,09
Kerusakan kawasan hutan % 0,04
Kontribusi sektor kehutanan terhadap
PDRB % 1,08
21. Meningkatnya investasi di
daerah baik PMA maupun
PMDN
Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA) Investor 1
Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN / PMA) Milyar 50
Rasio daya serap tenaga kerja % 239
Kontribusi sektor pertambangan terhadap
PDRB % 4,04
Kenaikan / penurunan nilai realisasi
PMDN (milyar rupiah) Rp. 1
Penyelesaian ijin lokasi % 97,4
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan
Administrasi Pemerintah Ada/Tidak ada ada
22. Meningkatnya
pemanfaatan potensi
pariwisata sepertiKawah
Ijen, Pantai Plengkung,
Sukamade dan lainnya
Kunjungan wisata domistik Orang 951.198
Kunjungan wisata mancanegara Orang 24.729
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB % 3,71
23. Meningkatnya
profesionalisme
pengelolaan koperasi dan
UMKM
Prosentase koperasi aktif (melaksanakan
RAT) % 80,7
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM UKM 25.000
Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 2.600
Usaha Mikro dan Kecil UMK 52
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha
informal
Kelompok 33
Cakupan bina kelompok pengrajin Sentra 35
24. Meningkatnya jejaring
antar daerah, provinsi dan
pusat serta jejaring pelaku
ekonomi
Jenis dan jumlah bank dan cabang Bank 45
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi
dan cabang Perush.
Asuransi
5
Kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB
% 23,83
Ekspor bersih perdagangan Rp. 20.484.056
25. Tersusunnya regulasi yang
berhubungan dengan
kompetisikegiatan
ekonomi di daerah
Pajak daerah (milyar RP) Rp. 51,004
Retribusi Daerah (milyar RP) Rp. 30,585
Macam pajak daerah Pajak Derah 11
Macam retribusi daerah Retribusi 30
Jumlah Perda yang mendukung iklim
usaha Perda 1
Persentase desa berstatus swasembada
terhadap total desa % 97
Perda ekonomi kerakyatan Perda 1
26. Meningkatnya sarana
informasi dan alat
transportasi
Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 1.568.444
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal
Bis
Pelabuhan 2/1/8
Angkutan darat % 0,001
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 6
Rasio ijin trayek % 0,00034
Jumlah uji kir angkutan umum Angkutan 1.404
Kepemilikan KIR angkutan umum % 37,61
Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR)
Menit 20
Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum
Rp. 37.500
Pemasangan Rambu-rambu % 0,05
Jumlah jaringan komunikasi Jaringan 13
Web site milik pemerintah daerah Web site 1
Jumlah penyiaran radio/TV lokal Penyiaran /
tayang
54/2
Jumlah penyiaran TV lokal Tayang 1
Jumlah surat kabar nasional / lokal Jenis 18
27. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas jalan dan sarana
serta prasarana yang
menghubungkan daerah-
daerah tujuan wisata
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik
% 97
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik ( > 40 KM/Jam )
% 97,50
28. Meningkatnya sarana dan
prasarana penunjang
pertanian
Pembangunan waduk, embung dan
longstorege, cek dam, ground sill
Bangunan 35
Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air
untuk irigasi dan lain keperluan
% 60
Rasio ketersediaan air pada musim hujan
dan musim kemarau (degradasi DAS)
% 80
Rasio jaringan irigasi dan luas daerah
irigasi
% 80
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi
baik dan teknis
% 80
Rasio Jaringan Irigasi % 75
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik
% 100
29. Meningkatnya kuantitas
dan kualitas jalan dan
sarana serta prasarana
yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan
ekonomi
Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0,0006
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan
drainase/ saluran pembuangan air
(minimal 1,5 m)
Km 26.000
Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
% 45
Persentase penanganan sampah % 52,5
Tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk
% 60
30. Meningkatnya prasarana
dan sarana pendidikan
dan kesehatan dalam
jumlah kualitas yang
memadai
Rumah tangga pengguna air bersih RT 34.640
Prosentase rumah tangga (RT) yang
menggunakan air bersih
% 7,68
Rumah tangga pengguna listrik RT 281.674
Rumah tangga ber-Sanitasi RT 410.798
Lingkungan pemukiman kumuh pemukiman 35.150
Rumah layak huni Rumah 1.479.522
Prosentase rumah tinggal bersanitasi % 85
Rasio rumah layak huni % 50
Rasio permukiman layak huni % 50
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 7
31. Tersusunnya dan
tertatanya RTRW
Kabupaten Banyuwangi
secara terpadu dan
konprehensif
Rasio bangunan ber-IMB per satuan
bangunan % 4,815
Ketaatan terhadap RTRW Kondisi Baik
Luas wilayah produktif % 50,61
Luas wilayah industri % 2,4
Luas wilayah kebanjiran % 0,07
Luas wilayah kekeringan % 0,07
Luas wilayah perkotaan % 9,9
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
Luas Wilayah ber HPL/HGB % 50
32. Meningkatnya jumlah jalan
poros desa
Jalan Penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda 4)
%
97
33. Menurunnya tingkat
pengangguran
Angka partisipasi angkatan kerja % 71,8
Angka sengketa pengusaha - pekerja per
tahun
% 1,72
Tingkat partisipasi angkatan kerja % 71,8
Pencari kerja yang ditempatkan % 20,3
Tingkat pengganguran terbuka % 3,01-4,01
Keselamatan dan perlindungan % 80,4
Perselisian buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan pemerintah
% 26,67
34. Menurunnya angka
kemiskinan
Indeks ketimpangan williomson (Indeks
Ketimpangan Regional)
% 114,32
Prosentase penduduk diatas garis
kemiskinan
% 68,37
Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik
% 68,37
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita (jt/th)
Rp. 68,12
Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I % 41,25
35. Meningkatnya program-
program pembangunan
yang berbasispada
pengarusutamaan gender
Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
% 15,7
Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 86
Rasio KDRT % 0,008
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah
umur
% 0,56
Partisipasi angkatan kerja perempuan
(Legislatif)
% 16,14
Partisipasi angkatan kerja perempuan
(Eksekutif)
% 38,4
Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
% 89,3
36. Meningkatnya jaminan dan
perlindungan sosial
masyarakat
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi
Unit 95
PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 0,2
Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
% 0,2
37. Meningkatnya peranan
kelompok-kelompok dalam
masyarakat di dalam
berbagai kegiatan
pembangunan
Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM)
Kelompok 90
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 90
Jumlah LSM LSM 217
LPM Berprestasi LPM 60
PKK aktif PKK 100
Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
% 85
Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
% 80
Pencemaran status mutu air % 91
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
RencanaKinerjaTahunan 2014 8
Cakupan penghijauan wilayah rawan
longsor dan sumber mata air
% 87
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan Amdal
% 75,76
Tempat pembuangan sampah (PTS) per
satuan penduduk
% 60
Penegakan hukum lingkungan % 95
Sumber air/mata air dalam kondisi
baik/kondisi debit stabil
% 84
38. Meningkatnya upaya
pelestarian dan
pengembangan budaya
lokal
Jumlah group kesenian Group 755
Jumlah gedung Gedung 2
Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
kali 8
Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
Unit 10
Benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan
Buah/tempat 29
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 1
KETERKAITAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN
MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MISI I
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)
TUJUAN 1 :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang Komprehensif dan Berkeadilan
SASARAN STRATEGIS
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Sistim Informasi Manajemen Pemda
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (good governance)
Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui : pengembangan e-government, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan pengawasan
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, khususnya eksekutif dan legislatif
Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Menciptakan iklim yang kondusif dengan membangun pola komunikasi yang intens antara birokrasi
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Membangun komunikasi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat
Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan baik proses perencanaan dan implementasinya
2 Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai
Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat
Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik
Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, prestasi, dan pengabdiannya
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah
Pengembangan karir dan promosi PNS
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 2
Membangun budaya organisasi
Mengembangkan sistem remunerasi
3 Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD
Buku "Kabupaten dalam Angka"
Buku "PDRB Kabupaten"
4 Meningkatnya kesadarandan penegakan hukum
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Meningkatkan kesadaran hukum
Peningkatan koordinasi dalam pemberian penyuluhan hukum dengan instansi terkait dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada
Kegiatan pembinaan politik daerah
Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai pancasila dan peraturan perundang-undangan secara terpadu
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
Penegakan hukum (law enforcement) dengan tegas dan tanpa pandang bulu
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
Angka kriminalitas
Jumlah demo
Penegakan PERDA
MISI II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya
TUJUAN 2 :
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 3
SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
5 Menurunnya angka buta aksara
Angka melek huruf (AMH)
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak
Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
6 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan
Angka partisipasi kasar SD/MI
Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan
Angka partisipasi kasar SLTP
Angka partisipasi kasar SLTA
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar
Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan
Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS
Angka partisipasi sekolah SMA/SMA/MA
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
Menyediakan pendidikan dan tenaga pendidikan serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA
Rasio guru/murid pendidikan dasar
Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar
Rasio guru/murid SLTP/MTS
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 4
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS
Rasio guru/murid SMA/SMK/MA
Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Angka rata-rata lama sekolah
Indeks Pembangunan Manusia
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Menyelenggarakan training dan retraining serta meningkatkan jenjang pendidikan bagi tenaga kependidikan dan pendidik
Jumlah gedung olahraga
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga
7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)
Meningkatkan pendidikan anak usia dini (PAUD)
Jumlah perpustakaan Peningkatan minat baca masyarakat melalui Perpustakaan keliling
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 5
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
8 Meningkatnya usia harapan hidup
Jumlah rumah sakit Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan
Peningkatan upaya kesehatan, melalui : peningkatan kesehatan ibu dan anak; peningkatan status gizi bagi balita; pengendalian penyakit menular; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pelayanan primer, sekunder dan upaya pelayanan kesehatan rujukan; pengawasan penyehatan makanan dan minuman; peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi; peningkatan pengetahuan ibu; peningkatan pengetahuan remaja dan ibu; peningkatan akses dan pelayanan KB
Jumlah puskesmas, pustu, pusling
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk
Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk
Indeks Pembangunan Manusia
Angka usia harapan hidup
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
BOR (Bed Occupancy rate )
AVLOS ( Average Length of Stay)
BTO (Bed Turn Over)
TOI ( Turn Over Interval)
Angka Kematian > 48 jam (GDR)
Angka Kematian < 48 jam (NDR)
9 Menurunnya angka kematian bayi
Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)
10 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 6
11 Menurunnya anak balita dibawah garis merah
Persentase balita gizi buruk
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita
Rasio posyandu per satuan balita
13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
14 Meningkatnya peserta KB aktif
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Peningkatan pengetahuan remaja dan ibu; peningkatan akses dan pelayanan KB
Rasio akseptor KB
Cakupan peserta KB aktif
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
15 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat
Cakupan puskesmas Pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan farmasi melalui peningkatan jumlah dan jenis perbekalan kesehatan dan farmasi; peningkatan ketersediaan obat jenerik; peningkatan pengawasan keamanan penggunaan obat/farmasi di masyarakat, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat; peningkatan pemakaian obat-obatan tradisional
Cakupan pembantu puskesmas
16 Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional
Rasio dokter per satuan penduduk
Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pemerataan penyebaran tenaga medis dan para medis di daerah-daerah;
Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 7
Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk
peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan; peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan; peningkatan persebaran tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Medis
Keperawatan (perawat dan bidan)
Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)
Tenaga kesehatan
Sanitarian
Ahli gizi
Rasio tenaga medis per 1000 penduduk
Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk
Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk
17 Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren
Posyandu aktif Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 8
MISI III
: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal
TUJUAN 3 :
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
SASARAN STRATEGIS
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN URAIAN INDIKATOR KINERJA
18 Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Melakukan revitalisasi sektor pertanian
Peningkatan : proses budidaya pertanian, pasca panen, infrastruktur, SDM pertanian, kelembagaan, teknik bertani, lingkungan, manajemen pengelolaan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dalam pertanian
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Nilai tukar petani
Gabah
Beras (Ton)
Kesediaan pangan utama
Cakupan bina kelompok petani
Produksi daging (Ton/Th)
Produksi telor (Ton/Th)
Produksi susu (ton/Th)
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 9
Mortalitas ternak
Kejadian penyakit
Jumlah Puskewan
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
Cakupan bina kelompok nelayan
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Mengembangkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
Menumbuhkembangkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian
Ekspor bersih perdagangan
Peningkatan nilai tambah produk olahan, terbukanya tenaga kerja dan peningkatan produktifitas kerja
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri
Pertumbuhan industri
20 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan
Peningkatan upaya perlindungan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung
Kerusakan kawasan hutan
Pelaksanaan rehabilitasi hutan
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
21 Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Peningkatan investasi
Pembangunan iklim usaha dan dunia usaha yang kondusif
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)
Peminimalisir ekonomi biaya tinggi antara lain dengan penyederhanaan prosedur perijinan, penciptaan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha
Rasio daya serap tenaga kerja
Pengembangan pelayanan satu pintu dalam perijinan dan investasi
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Penyediaan dan pengoptimalan ICT (information communication and technology)
Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
Penyelesaian ijin lokasi
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 10
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah
22 Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya
Kunjungan wisata domistik
Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal
Pengembangan dan pembangunan pusat-pusat wisata unggulan
Kunjungan wisata mancanegara
Peningkatan mutu layanan dan diversifikasi produk wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata yang memiliki keunggulan strategis
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Peningkatan kerja sama antar daerah dan pengusaha wisata dan industri wisata dalam bidang promosi wisata dan industri wisata di tingkat provinsi dan nasional
23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM
Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)
Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster
Peningkatan Koperasi, melalui : peningkatan profesionalisme pengelola koperasi; melakukan pendampingan terhadap kegiatan koperasi; membangun image positif koperasi di mata masyarakat; memfasilitasi kebutuhan modal bagi koperasi dan UMKM
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Peningkatan UMKM, melalui : pengembangan bisnis UMKM dengan pendekatan kluster; peningkatan skala UMKM; pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM; pengembangan dan mempermudah proses dan prosedur permodalan, pengembangan jejaring dengan stakeholders dari hulu ke hilir; pengembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika bagi UMKM
Usaha Mikro dan Kecil Peningkatan SDM, melalui : membangun kompetensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola koperasi dan
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 11
pengusaha UMKM
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Cakupan bina kelompok pengrajin
TUJUAN 4 :
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi
SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
24 Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi
Jenis dan jumlah bank dan cabang
Mengembangkan jejaring antar daerah, pemerintah provinsi dan pusat serta kekuatan-kekuatan ekonomi
Peningkatan jejaring antar daerah
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
Peningkatan integrasi antar daerah, provinsi dan pusat
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Peningkatan jejaring antar pelaku ekonomi
Ekspor bersih perdagangan
25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah
Pajak daerah (milyar RP)
Menyusun regulasi penguatan ekonomi kerakyatan daerah
Membuat regulasi tentang kompetensi kegiatan ekonomi daerah
Retribusi Daerah (milyar RP)
Membuat regulasi tentang perlindungan terhadap kegiatan ekonomi kerakyatan daerah
Macam pajak daerah Membuat regulasi untuk penguatan ekonomi kerakyatan
Macam retribusi daerah Menjadikan ekonomi kerakyatan daerah lebih efektif dan efisien
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Perda ekonomi kerakyatan
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 12
MISI IV
: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Publik
TUJUAN 5 :
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik
SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
26 Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Meningkatkan akses transportasi dan informasi
Peningkatan sarana transportasi, informasi dan alat transportasi
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Peningkatan penggunaan informasi dan alat transportasi
Angkutan darat
Rasio ijin trayek
Jumlah uji kir angkutan umum
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Pemasangan Rambu-rambu
Jumlah jaringan komunikasi
Web site milik pemerintah daerah
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Jumlah penyiaran TV lokal
Jumlah surat kabar nasional / lokal
27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Mengembangkan infrastruktur dan tata ruang
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan tujuan wisata, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 13
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
28 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian
Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill
Pengembangan infrastruktur strategis (waduk, embung, cek dam dll)
Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan
Perbaikan dan pengembangan Dam dan saluran irigasi
Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)
Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi
Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis
Rasio Jaringan Irigasi
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi
Panjang jalan dilalui Roda 4
Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur fisik (jalan, jembatan)
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Pembangunan poros-poros desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase penanganan sampah
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
30 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah kualitas yang memadai
Rumah tangga pengguna air bersih
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai
Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Rumah tangga pengguna listrik
Rumah tangga ber-Sanitasi
Lingkungan pemukiman kumuh
Rumah layak huni
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 14
Prosentase rumah tinggal bersanitasi
Rasio rumah layak huni
Rasio permukiman layak huni
31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan konprehensif
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Penataan ulang tata ruang atau rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)
Ketaatan terhadap RTRW
Penegakan implementasi tata ruang (RTRW) yang telah ditetapkan
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
TUJUAN 6 :
Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik
SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
32 Meningkatnya jumlah jalan poros desa
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
Pembangunan poros-poros desa, untuk mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 15
MISI V : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan
TUJUAN 7 :
Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
33 Menurunnya tingkat pengangguran
Angka partisipasi angkatan kerja
Mengentaskan pengangguran
Pemetaan pengangguran
Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun
Penyusunan rencana strategis mengatasi pengangguran
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Tingkat pengganguran terbuka
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 16
Keselamatan dan perlindungan
Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
34 Menurunnya angka kemiskinan
Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional)
Mengentaskan kemiskinan
Pemetaan kemiskinan
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)
Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mengatasi kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi (TKPK)
Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
35 Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Mengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Masuknya isu gender di dalam berbagai kebijakan pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Masuknya isu gender di dalam pendidikan sekolah
Rasio KDRT Peningkatan kualitas perempuan di dalam pendidikan dan keterampilan
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)
Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak
36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial
Peningkatan program jaminan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Penyederhanaan prosedur pemberian jaminan sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Pengembangan pusat rehabilitasi dan keterampilan bagi orang-orang yang tidak beruntung secara sosial ekonomi
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan 17
37 Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Memberdayakan kelompok masyarakat
Pengembangan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya kebersamaan
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti kelompok tani, pengrajin dan kelompok-kelompok lainnya
Jumlah LSM Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada
LPM Berprestasi
PKK aktif
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Pencemaran status mutu air
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk
Penegakan hukum lingkungan
Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil
38 Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
Jumlah group kesenian Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal
Pertumbuhan minat masyarakat terhadap budaya lokal
Jumlah gedung Penguatan terhadap kelompok dan komunitas pelestari budaya
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Pelatihan, festival budaya dan kesenian lokal
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Penetapan kurikulun lokal (seni, budaya) dalam pendidikan
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Pengembangan ruang apresiasi terhadap budaya lokal
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 1
PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KABUPATEN BANYUWANGITAHUN 2014
NO TANGGAL JENIS
PENGHARGAAN KETERANGAN
1 23 Januari 2014 INVESTMENT AWARD - Penanugerahan Investment Award kategori promosi
investasi terbaik dilakukan Gubernur Jawa Timur
Soekarwo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar
Anas dalam cara „Business Forum‟ yang berlangsung
di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1)
- Untuk kategori promosi investasi, ada tiga daerah
nominator yakni Kota Surabaya, Kota Probolinggo
dan Kabupaten Banyuwangi sebagai penerima
penghargaan investment award 2013. Penghargaan
itu diberikan kepada Banyuwangi, karena dinilai
paling baik dalam melakukan promosi investasi dari
kabupaten/kota se Jatim. Atas usaha keras dan
inovasi pemerintah daerah melakukan promosi
investasi itu, Gurbernur Jatim Bp. Soekarwo
memberikan penghargaan investment award kepada
rakyat Banyuwangi.
2 25 Januari 2014 GIZI AWARD
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR
- Penghargaan tersebut diserahkan oleh ketua DPD
Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Jawa Timur Andryanto,
SH. Mkes kepada Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf
Widyatmoko di Hotel Meritus Surabaya, Sabtu (25/1)
- Penghargaan Gizi Award yang diterima oleh
Banyuwangi diberikan untuk Kategori Peduli Status
Gizi Anak Sekolah. “Kabupaten Banyuwangi dianggap
memiliki kepedulian paling tinggi diantara daerah lain
di Jawa Timur terhadap upaya peningkatan status
gizi anak sekolah melalui tindakan yang nyata,” ujar
Kepala Dinas Kesehatan dr. Widji Lestariono yang
ikut mendampingi Wakil Bupati.
- Dokter umum yang biasa disapa dr. Rio itu
menjelaskan, upaya peningkatan gizi anak sekolah
tersebut dilakukan mulai tingkat Taman Kanak-kanak
hingga Sekolah Menengah Atas melalui program
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Beberapa kegiatan
yang dilakukan antara lain pemantauan status gizi
siswa melalui Kartu Menuju Sehat (KMS) di sekolah.
“Kegiatannya meliputi penimbangan berat badan dan
pengukuran tinggi badan secara rutin di ruang UKS
sekolah,” terang dr.Rio. Selain itu juga dilakukan
pembinaan kantin sekolah lewat program UKS.
3 27 Januari 2014 REWARD
INFRASTRUKTUR JALAN
- Setelah mengukir prestasi di bidang investasi,
Banyuwangi kembali mendapatkan reward dari
Pemerintah Pusat berupa intensif Rp 1,4 miliar atas
prestasinya mampu menyerap dana alokasi khusus
(DAK) untuk pembangunan infrastruktur jalan dan air
bersih. (27/1/14)
- Diberikannya reward kepada Banyuwangi ini,
menurut kepala dinas PU Bina Marga dan Tata
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 2
Ruang, Ir. Mujiono, karena Banyuwangi dianggap
mampu mengelola dana DAK sebesar Rp 6,3 miliar
dari Kementerian PU untuk pembangunan
infrastruktur jalan dan air bersih sesuai dengan
standart kualitas output yang ditentukan.
- Semua proses itu, lanjut Mujiono dinilai baik oleh tim
DAK dan Badan Pengawasan Keunagan dan
Pembangunan (BPKP). Bahkan, dari hasil penelitian
itu, Banyuwangi menjadi reward terbesar se-Jawa
Timur. Mujiono menambahkan, insentif reward yang
telah diterima digunakan untuk membeli 9 unit
sepeda motor jenis trail dan 4 unit sepeda motor
niaga (viar,red). Kendaraan-kendaraan itu akan
digunakan sebagai penunjang operasi dinas PU.
Motor trail akan digunakan untuk memonitor jalan-
jalan rusak kabupaten dan meninjau daerah yang
belum teraliri saluran air bersih. Untuk motor niaga
diberikan kepada UPTD Dinas PU di 4 kecamatan
sebagai kendaraan pengangkut aspal dan
perlengkapan lainnya untuk menambal jalan yang
rusak. (Humas & Protokol.
4 18 Maret 2014 MELENIUM
DEVELOPMENT GOALS(MDG’S)
AWARD KATEGORI PENDIDIKAN
- Progaram yang mendapatkan penghargaan adalah
Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang sudah dirinci sejak
2011. SAS masuk dalam 63 program unggulan MDG‟s
award dengan total progaram seluruh Indonesia
yang masuk sebesar 443 program.
- MDG‟s award ini diselenggarakan oleh kantor utusan
khusus Presiden RI untuk pencapain MDG‟s. MDG‟s
(Melenium Development Goals tujuan pembangunan
melenium) adalah program bersama seluruh dunia
untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan pada
tahun 2015.”Deklarasi Melenium” ini berisi 8
komitmen untuk mempercepat pembangunan
manusia dan pemberantasan kemiskinan.
- Yakni pemberatasan kemiskinan dan kelaparan
ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk
semua, mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, menurunkan angka
kematian anak, dan meningkatkan kesehatan itu.
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya,
memastikan kelestarian lingkungan, dan
meningkatkan kerjasama global.
- Pada awal diluncurkan di tahun 2011, total dana SAS
yang terkumpul RP 293 JUTA, meningkat menjadi Rp
1,05 miliar pada 2012, dan melonjak menjadi Rp 1,6
miliar pada 2013. Total penerima manfaat mencapai
lebih dari 6.000 siawa dan 309 sekolah.
- Dari tahun ke tahun, angka putus sekolah di
Banyuwangi terus menurun. Untuk tingkat SD/MI
angka putus sekolah menurun dari 0,05 persen pada
2011 menjadi 0,03 persen pada 2013.
- Pada tingkat SMP/MTS, angka putus sekolah
mencapai 0,48 persen pada 2011, lalu turun menjadi
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 3
0,42 persen pada 2013. Adapun pada level
SMA/SMK/MA, angka putus sekolah turun dari 1,01
persen pada 2011 menjadi 0,83 persen pada 2013.
(Humas & Protokol).
5 19 Maret 2014 GOVERNMENT AWARD 2014
- Diserahkan Menteri Dalam Negeri RI Bp. Gamawan
Fauji kepada Bupati Banyuwangi. Banyuwangi dinilai
bisa memajukan industri kreatif berbasis pariwisata.
6 19 Maret 2014 SINDO WEEKLY
GOVERNMENT AWARD 2014
- Diserahkan oleh Pimpinan Redaksi Sindo Weekly
kepada Bupati Banyuwangi sebagai kabupaten
terbaik di sektor ekonomi kreatif.
7 22 Maret 2014 DEMOCRACY AWARD
2014
- Banyuwangi dinilai melakukan terobosan-terobosan
dalam rangka meningkatkan kesiapan menghadapi
pasar bebas ASEAN. Banyuwangi juga dianggap siap
menggempur pasar negara-negara ASEAN.
- Acara penyerahan penghargaan kategori Democracy
Award digelar di Balairung Hotel Kartika Chandra,
Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (22/3/2014)
yang diserahkan oleh Kantor Berita Politik Rakyat
Merdeka Online (RMOL.CO).
- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi
salah satu kepala daerah yang menyita perhatian
publik karena kebijakanya yang berani dan inovatif.
Diantaranya tidak mengizinkan pembangunan mal
dan retail modern di daerahnya. Pelarangan itu
diterapkannya untuk menghindari kemacetan.
- Selain itu, dia juga memberlakukan syarat IPK 3,5
bagi PNS dan pelarangan buah impor di kalangan
pemerintah, bahkan sampai menjenguk PNS yang
sakit, buahnya harus yang lokal. Penerapan
kebijakan itu sudah berlangsung tiga tahun. Menurut
dia, setiap acara yang digelar Pemerintah Daerah
Banyuwangi harus menyajikan buah lokal.
Semua acara pemerintah dari bupati sampai RT/RW
harus buah lokal.
8 25 April 2014 DAERAH BERKINERJA
SANGAT TINGGI
- Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri
Bp. Gamawan Fauzi kepada Bupati Banyuwangi
Abdullah Azwar Anas dalam acara Malam Apresiasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Balairung Hotel Kartika Candra Jakarta, Jumat
malam. Bupati Banyuwangi masuk peringkat 20
besar sebagai bupati dengan kinerja sangat tinggi.
- Hanya ada 35 kabupaten dan 10 kota se-Indonesia
yang mendapat penghargaan itu dari total sekitar
500 kabupaten/kota. Turut hadir dalam acara Malam
Apresiasi tersebut, antara lain, Menteri Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan Bp. Djoko.
Penghargaan ini mengacu pada hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD).
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 4
9 29 April 2014 ANUGERAH PANGRIPTA
NUSANTARA UTAMA 2014
- Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berhasil meraih
penghargaan perencanaan pembangunan terbaik se-
Indonesia tahun 2014 dari Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas). Anugerah ini
diberikan untuk kabupaten/kota dengan perencanaan
pembangunan terbaik.
- Hanya ada 12 kabupaten/kota yang terpilih dari total
529 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyuwangi
menjadi salah satu yang terbaik dari enam
kabupaten/kota yang meraih penghargaan tingkat
Utama (perencanaan terbaik). Adapun enam
kabupaten/kota lain meraih penghargaan tingkat
Pratama (perencanaan yang baik).
- Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida
Alisjahbana kepada Bupati Banyuwangi Abdullah
Azwar Anas di Jakarta, Selasa (29/4/2014).
10 BANYUWANGI NOMINATOR 5 BESAR
IDSA AWARD 2014
- Setelah menerima penghargaan Indonesia Digital
Sociaety Award (IDSA) 2013 sebagai The pioneer of
Digital Society untuk kategori government. Tahun ini
Kabupaten The Sunrise of Java masuk nominasi 5
besar penghargaan IDSA kategori Overall Society.
- Sekretaris Kabupaten Bp. Slamet Kariyono
mengatakan, Banyuwangi berada diantara 110
kabupaten/kota yang masuk penilaian IDSA Award
kategori Overall Society. Pemilihan kota dan
kabupaten tersebut berdasarkan hasil diskusi antara
tim Telkom bersama tim MarkPlus Insight selaku
penyelenggara. Berdasarkan penilaian dewan juri,
Banyuwangi masuk dalam 5 besar nominator
pemenang kategori ini.Dewan juri terdiri dari
Kementrian Kominfo, pengamat TI Dr. Ir. Cahyana
Ahmadjajadi, Ketua LPPM ITB Prof. Dr. Ir. Suhono
Harso Supangkat dan founder dan CEO Mark Plus,Inc
Hermawan Kertajaya.
11 8 Mei 2014 INDONESIA DIGITAL
SOCIETY AWARD (IDSA) 2014
- Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih
penghargaan sebagai juara pertama Indonesia
Digital Society Award (IDSA) 2014. Penghargaan
diserahkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring
kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di
Jakarta, Kamis malam (8/5/2014).
- Kriteria yang digunakan dalam ajang yang digelar
Markplus dengan dukungan Kementerian Komunikasi
dan Informatika itu adalah inisiatif daerah dalam
mendorong digitalisasi, kemampuan kepemimpinan
(leadership) daerah dalam mewujudkan rencana
digitalisasi, tingkat penetrasi internet (usership), dan
manfaat yang dinikmati publik atas adanya
digitalisasi (benefit).
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 5
- Di Banyuwangi kini sudah ada 1.200 titik wifi. Jumlah
pengakses wifi di Banyuwangi mencapai 164.372 per
bulan pada kuartal I/2014, meningkat dibanding
rata-rata tahun lalu sebesar 97.957 pengguna per
bulan. "Tidak hanya di taman dan sekolah, wifi kami
pasang di masjid, gereja, dan pura," kata
BupatiAnas.
- Indonesia Digital Society adalah penghargaan kepada
pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggap berhasil
mengembangkan teknologi, informasi, dan
telekomunikasi. Indikator penilaian adalah
pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan
operasional bidang pendidikan, kesehatan, UKM
swasta, serta masyarakat. Survei dilakukan terhadap
lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, UKM
swasta, dan masyarakat dengan melibatkan 19.000
responden.
12 8 Mei 2014 LAPORAN KEUANGAN BANYUWANGI DAPAT
OPINI WTP MURNI DARI BPK
- Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa
Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan alias WTP murni
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013.
LKPD Banyuwangi pada 2012 juga mendapat opini
WTP Murni dari BPK. WTP Murni merupakan level
tertinggi dalam pelaporan keuangan."Opini WTP
Murni ini menunjukkan akuntabilitas APBD yang
semakin baik. Tidak banyak daerah yang mendapat
opini WTP murni dari BPK," kataKepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Banyuwangi, Bp. Djajat Sudrajat. Bahkan, untuk
LKPD 2012, di Jawa Timur hanya Banyuwangi yang
mendapat opini WTP Murni.
13 13 Mei 2014 PRO POOR AWARD 2014 KATEGORI
PERLINDUNGAN
SOSIAL
- Penghargaan Pro Poor Award 2014 kategori
perlindungan sosial di serahkan langsung Gubernur
Jatim Soekarwo kepada Bupati Abdullah Azwar Anas
di alun-alun Kabupaten Ngawi Selasa
(13/5).Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan
pada puncak pencanangan Bulan Bakti Gotong
Royong (BBGR) ke-XI dan HKG PKK ke-42.
- Bupati Anas mengatakan, Banyuwangi menjadi
pemenang Pro Poor Award setelah menyisihkan
Kabupaten Pacitan di babak final. Kemenangan
Banyuwangi berhasil diraih berkat komitmen kuat
Pemkab Banyuwangi dalam hal kebijakan dan pro
gram pengentasan kemiskinan.
- Selain itu, anggaran untuk program- program pro
rakyat kecil juga dinilai signifikan. “Selarasnya
kebijakan, program, dan anggaran, sangat
dibutuhkan demi ha sil maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, program per lindungan sosial yang
dinilai terbaik pada Pro Poor Award 2014 itu terdiri
atas program Banyuwangi Cerdas, Jaminan
Kesehatan, danBedah Rumah.
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 6
- “Banyuwangi Cerdas merupakan ikhtiar pemkab
untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-
anak berprestasi dari keluarga tidak mampu dan
anak-anak yang terancam drop out karena
terkendala biaya,” cetus Bupati Anas. Anggaran yang
disiapkan untuk program Banyuwangi Cerdas sebesar
Rp 8 miliar untuk alokasi beasiswa bidik misi,
beasiswa mahasiswa berprestasi, dan beasiswa
SMA/SMK.
- “Kami telah melakukan MoU (nota kesepahaman,
Red) dengan STAIN Jember dan Universitas Negeri
Jember untuk menjamin putra-putri Banyuwangi
berprestasi bisa mendapatkan pendidikan terbaik.
Tidak hanya dibiayaisekolahnya, biaya hidup tiap
bulan juga diberikan,” urai Bupati. Tidak hanya
pemberian beasiswa dari pemerintah, untuk
memperluas jangkauan akses pendidikan, Pemkab
berinovasi dengan mendorong kepedulian antar
siswa melalui program siswa asuh sebaya (SAS).
- Siswa dari keluarga mampu membantu rekannya
yang tidak mampu dengan menyisihkan sebagian
uang jajan. Dana yang terkumpul dari program ini
mencapai Rp 1,93 miliar dan telah dirasakan
manfaatnya oleh 6.005siswa dari 309 sekolah se
Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pada program
jaminan kesehatan, Pemkab berkomitmen meng-
cover masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh
jaminan kesehatan dari pemerintah pusat maupun
pemerintah provinsi melalui Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin (Jamkesmin) dan jaminan
kesehatan masyarakat Banyuwangi (JKMB).
- Dana yang disiapkan untuk dua program ini sebesar
Rp. 19 miliar. “Selain membebaskan biaya berobat di
puskesmas, kami menjamin masyarakat miskin
mendapatlayanan kesehatan di rumah sakit cukup
dengan bekal surat keterangan miskin,” ungkap
Bupati. Jaminan kesehatan bagi pekerja informal
juga menjadi salah satu prioritas bidang kesehatan
oleh Pemkab Banyuwangi. Untuk itu Pemkab
melakukan MoU dengan Jamsostek (sekarang BPJS
Ketenagakerjaan) untuk mengasuransikan 2.500
pekerja informal yang terdiri atas penderes kelapa,
penambang belerang, tukang sapu dan juru parkir.
- Dengan mengikuti asuransi ini para pekerja tersebut
memiliki jaminan perlindungan keselamatan saat
melakukan tugasnya. “Risiko pekerja informal sangat
besar. Seperti penderes kelapa yang pekerjaannya
berada di ketinggian dan tukang sapu yang ada di
jalan. Karena itu dibutuhkan asuransi bagi mereka.
Kami juga terus mendorong pihak pengusaha untuk
mengasuransikan pekerjanya,” beber Bupati Anas.
Jaminan kesehatan secara khusus juga menyasar ibu
dan balita melalui program Harapan Keluarga Peduli
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 7
Anas Sejak Dini (Harga Pas) dan Anak Tumbuh
Berkualitas dan Cerdas (Anak Tokcer).
- Kedua program ini menjamin perlindungan kesehatan
anak sejak ibu mengandung hingga masa
pertumbuhan anak melalui pemantauan dan
dukungan gizi di Puskesmas dan Posyandu. “Salah
satunya secara khusus kami menganggarkan Rp 844
juta untuk menangani ibu hamil dan balita gizi
buruk,” imbuh Bupati. Sementara itu, program bedah
rumah diluncurkan untuk mengurangi kemiskinan
rakyat melalui perbaikan kondisi fisik rumah.
- Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan
dana sebesar Rp 7 miliar lebih. Program ini telah
mengubah 2.977 rumah warga yang tidak layak huni
menjadi layak dan lebih sehat. “Kami juga
mengarahkan CSR (corporate social responsibility)
perusahaan untuk mendukung program ini. Kami
ingin lebih banyak lagi rumah rakyat yang tersentuh
agar kualitas kehidupan rakyat semakin meningkat,”
pungkas Bupati.
14 5 Juni 2014 PERPUSTAKAAN PALING INOVATIF SE
JAWA TIMUR
- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Banyuwangi juga meraih penghargaan dari
Pememerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Kantor
Perpustakaan Terinovasi di Jawa Timur. Inovasi yang
membawa Banyuwangi meraih penghargaan ini,
adanya perpustakaan keliling dengan menggunakan
roda.
- Penghargaan ini diberikan Kapala Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur,
Bp. Drs A Mudjib Afan MARS, kepada Sekretaris
Kabupaten Bp. Slamet Kariyono, di Pendopo Shaba
Swagata (Rabu, 5/6) saat membuka Rapat
Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014. Banyuwangi salah satu
Kabupaten yang memberikan pelayanan dengan luar
biasa menggunakan motor berkeliling hanya untuk
menumbuhkan minat baca pada masyarakat.
- Selain kendaraan keliling, inovasi lain yang
mendukung diperolehnya penghargaan ini kata
Kepala Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi,
Ibu Riyanti, dengan memberikan pelayanan publik
berbasis Information Technology (IT) kepada para
masyarakat yang gemar membaca. Mulai dari e-
katalog, kartu anggota online, hingga sistem
peminjaman buku koleksinya. Masyarakat cukup
mengakses melalui internet kalau mau meminjam
bukuwebsite :perpusda.banyuwangikab.go.id.
15 5 Juni 2014 PIALA ADIPURA 2014 SEBAGAI DAERAH
TERBERSIH UNTUK KATEGORI KOTA
SEDANG
- Piala ini diserahkan Wakil Presiden RI Bp. Boediono
kepada Bupati Banyuwangi Bp. Abdullah Azwar Anas.
- Kabupaten Banyuwangi kembali berhasil meraih Piala
Adipura 2014 sebagai daerah terbersih untuk
kategori kota sedang. Kamis, (5/6/2014).
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 8
- Sejumlah inovasi dilakukan Banyuwangi untuk
menjaga pengelolaan lingkungannya. Di antaranya
adalah program bank sampah, pengolahan sampah,
membangun banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH),
dan apreasiasi untuk para petugas kebersihan
melalui insentif dan asuransi.
16 15 Juli 2014 SATYA LENCANA
PEMBANGUNAN BIDANG
PEMBANGUNAN DAN
UMKM DAN KOPERASI
BERPRESTASI NASIONAL JENIS
USAHA KONSUMEN
- Setelah meraih Penghargaan Satya Lencana Wira
Karya dan Bhakti Koperasi tahun lalu, Banyuwangi
kembali mendapat penghargaan bergensi bidang
perkoperasian, kali ini mendapat Penghargaan Satya
Lencana Pembangunan (bidang pembangunan dan
UMKM). Penghargaan ini diserahkan Presiden RI,
Bp. Susilo Bambang Yudhoyono langsung kepada Plt.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bp. Alief Rachman
Kartiyono di Lapangan Makodam Medan Sumatera
Utara, Selasa (15/7), saat perayaan Peringatan Hari
Ulang Tahun Koperasi yang ke- 67.
- Penghargaan ini diberikan karena Banyuwangi dinilai
berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kerakyatan, salah satunya dari koperasi yang aktif
dan sehat serta kegigihan, eksistensi dan konsisten
Pemerintah Banyuwangi dalam menggarap sektor
mikro, kecil dan menengah.
- Selain dari Presiden SBY, pada kesempatan yang
sama, Banyuwangi juga menerima penghargaan
sebagai Koperasi Berprestasi Nasional Jenis Usaha
Konsumen, yang diserahkan Menteri Koperasi dan
UMKM RI, Bp. Syarifuddin Hasan. Koperasi yang
berhasil mengantarkan Banyuwangi menerima
penghargaan ini adalah KPRI Bina Karya Gambiran.
“KPRI Bina Karya ini dinilai sebagai koperasi terbaik
dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki koperasi
lain di Banyuwangi. Diantaranya adminitrasinya yang
bagus, volume usaha yang tinggi, serta kredit
macetnya relatif kecil,” terang Alief. Selain kepada
Banyuwangi, Menteri Koperasi ini juga memberikan
penghargaan Bhakti kepada 130 kepala daerah di
Indonesia.
17 5 Agustus 2014 BANYUWANGI MENJADI KOTA
WELAS ASIH
PERTAMA DI INDONESIA
- Berkat sejumlah program yang menghargai nilai-nilai
kasih sayang, humanisme, dan kebhinnekaan,
membuat Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai
Kota Welas Asih (Compassionate City). Bupati
Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menandatangani
Piagam Welas Asih (Charter for Compassion) di
Banyuwangi, Selasa (5/8/2014).
- Dengan menandatangani piagam tersebut,
Banyuwangi masuk dalam jaringan 40 kota di dunia
yang telah ditetapkan menjadi Kota Welas Asih
sesuai inisiasi program Compassion Action
International. Saat ini, 231 kota di berbagai negara
sedang dalam proses menjadi Kota Welas Asih. Yang
telah ditetapkan sebagai Kota Welas Asih antara lain
Atlanta, Appleton, Denver, Houston, Seattle
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 9
(semuanya Amerika Serikat), Capetown (Afrika
Selatan), Eskilstuna (Swedia), Groningen dan Leiden
(Belanda), Botswana, Parksville (Kanada), serta
Gaziantep (Turki).Charter for Compassion juga telah
ditandatangani lebih dari 100 ribu tokoh di dunia,
termasuk sejumlah tokoh terkemuka di Indonesia.
Compassion Action International digerakkan sejumlah
tokoh, diantaranya pakar agama Karen Armstrong
dan Presiden Masyarakat Islam Amerika Utara Imam
Mohamed Magid.
- "Banyuwangi berkomitmen menjadi daerah yang
penuh cinta, bertaburan kasih sayang, tidak hanya
dalam konteks ekonomi tetapi juga secara hubungan
sosial antar warganya," ujar Anas seusai
menandatangani Charter for Compassion.
Sejumlah program di Banyuwangi sudah
merepresentasikan prinsip-prinsip kasih sayang,
humanisme dan kebhinnekaan, misalnya pertemuan
rutin lintas agama, gerakan Siswa Asuh Sebaya yang
menjalin solidaritas antarsiswa, Gerakan Sedekah
Oksigen yang melibatkan semua tokoh agama untuk
kampanye lingkungan, ambulance 24 jam untuk
melayani warga, serta pemberantasan buta aksara
dan anak putus sekolah yang menjunjung tinggi
aksesibilitas warga dalam menikmati layanan
pendidikan.Selain itu, program-program bantuan
permodalan untuk usaha kecil, bantuan benih untuk
petani dan pembudidaya ikan, bedah rumah, dan
gerakan pengentasan kemiskinan lainnya juga
menjadi contoh kebijakan publik yang berbasis
kemanusiaan.
18 23 Agustus 2014 INSPIRING YOUNG
LEADER (IYL) 2014 SEBAGAI
PROGRESSIVE LEADER
- Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden
RI terpilih Bp. Joko Widodo di Jakarta, Sabtu malam
(23/8). Selain Bp. Anas, terpilih sepuluh orang
sebagai Inspiring Young Leader dari berbagai bidang.
- Dalam kesempatan itu, Bp. Joko Widodo mengatakan
sebelas orang muda inspirator ini adalah orang yang
terbaik di bidangnya. Bahkan secara khusus, Jokowi
memuji kiprah Bupati Banyuwangi yang dianggap
bisa memajukan daerahnya.
- Beberapa nama lain yang masuk dalam daftar IYL di
antaranya adalah Ainun Nadjib (penggagas
kawalpemilu.org), Kevin Sanjaya Sukamulyo
(pebulutangkis muda), Elang Gumilang (pengusaha
properti untuk kalangan menengah ke bawah), dan
Bayu Setyo Nugroho (kepala desa yang juga
penggagas Desa Membangun).
- Bp. Abdullah Azwar Anas sendiri masuk dalam
kategori penyelenggara daerah yang dianggap
berhasil membawa perubahan dengan konsep
kemitraan (partnership). Konsep partnership diyakini
sebagai cara cepat dalam membawa kemajuan
sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 10
19 10 September
2014
WAHANA TATA
NUGRAHA (WTN) BIDANG LALU LINTAS
UNTUK KATEGORI KOTA SEDANG
- Penghargaan diserahkan langsung Menteri
Perhubungan Bp. EE. Mangindaan kepada Bupati
Banyuwangi Bp. Abdullah Azwar Anas di Jakarta.
- Menteri Perhubungan mengatakan, penghargaan
WTN diberikan pemerintah pusat kepada
kabupaten/kota yang mampu menata transportasi
publik dengan baik. Penghargaan ini menilai sejauh
mana perhatian sekaligus kinerja bidang transportasi
dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan,
berbasis kepentingan publik, dan ramah lingkungan.
- Sejumlah inovasi dan kemajuan bidang transportasi
di Banyuwangi antara lain penggunaan lampu lalu-
lintas tenaga surya, kelengkapan sarana-prasarana,
penyediaan jalur pesepeda, dan konsep terminal
pariwisata terpadu yang kini tengah dirintis
pembangunannya di Banyuwangi. Sejumlah inovasi
dan kemajuan bidang transportasi antara lain
penggunaan lampu lalu-lintas tenaga surya,
kelengkapan sarana-prasarana, penyediaan jalur
pesepeda, dan konsep terminal pariwisata terpadu
yang kini tengah dirintis pembangunannya.
- "Penghargaan Wahana Tata Nugraha ini merupakan
prestasi yang membanggakan karena sudah 9 tahun
Banyuwangi tak punya prestasi di bidang
transportasi," ujar Anas.
20 20 September
2014
ANUGERAH AKSARA
MADYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN
BUTA AKSARA
- Kabupaten berjuluk The Sunrise Of Java ini
menerima penghargaan Anugerah Aksara Madya dari
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Bp. M.
Nuh kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Bp.
Sulihtiyono pada upacara puncak peringatan Hari
Aksara Internasional ke-49 tingkat Nasional Tahun
2014, Sabtu (20/9) di Grand Clarion Hotel Kendari,
Sulawesi Tenggara.
- Pada tahun 2011, penduduk buta aksara di
Kabupaten Banyuwangi mencapai 59.985 jiwa hingga
masuk ke dalam zona merah buta aksara di Provinsi
Jawa Timur. Melalui pendataan ulang Badan Pusat
Statistik (BPS), di tahun 2013 jumlah penduduk buta
aksara turun menjadi 47.335 jiwa. Jumlah penurunan
ini dianggap masih jauh dari harapan.
- Untuk mengejar ketertinggalan, pada awal tahun
2014 Kabupaten Banyuwangi mencanangkan
Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa
dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita
Perpus). Program ini dituangkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 4 tahun 2014.
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 11
21 7 Oktober 20014 TATA RUANG
BANYUWANGI MASUK 5 TERBAIK DI
INDONESIA
- Banyuwangi masuk lima besar Penilaian Kinerja
Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang
versi Kementerian Pekerjaan Umum bersama empat
kabupaten lainnya, yaitu Bangka (Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung), Jepara (Jawa Tengah), Maros
(Sulawesi Selatan), dan Sumbawa, NTB. Saat ini
kelima kabupaten tersebut memasuki tahap
penjurian untuk menentukan peringkat satu sampai
lima. Peluang Banyuwangi untuk menjadi pemenang
cukup besar mengingat sebelumnya pernah meraih
penghargaan sejenis, yaitu Anugerah Pangripta
Nusantara Utama 2014 dari Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
sebagai kabupaten/kota dengan perencanaan
pembangunan terbaik.
- Tahap penjurian ini diikuti dengan verifikasi di
lapangan secara langsung. Tim Kementerian PU telah
datang ke Banyuwangi belum lama ini dengan
sejumlah juri, antara lain, pakar perencanaan dan
tata ruang wilayah dari IPB Dr Ir Ernan Rustiadi; ahli
pemberdayaan masyarakat yang merupakan Presiden
Combine Resource Institution, Dodo Juliman; dan
pakar perumahan dan permukiman yang merupakan
dosen dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan
dan Permukiman dan Program Studi Arsitektur ITB
Moh Jehansyah Siregar.
- Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang
Penataan Ruang merupakan penghargaan yang
diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai
upaya untuk mendorong pemerintah daerah
meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan
penataan ruang. Sejumlah kriteria penilaian antara
lain soal rencana detail tata ruang, peraturan zonasi,
serta perizinan pemanfaatan ruang.
22 12 Oktober
20014
HUT JAWA TIMUR,
BANYUWANGI RAIH
EMPAT PENGHARGAAN
- Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur
menjadi kado tersendiri bagi KabupatenBanyuwangi.
Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini berhasil
memboyong empat penghargaansekaligus dari
Gubernur Jatim Soekarwo.
- Keempat penghargaan tingkat regional itu
adalah juara I Penanaman Satu Miliar Pohon,
Juara 3 Tertib Pemanfaatan Jalan,
Perpustakaan Inovatif, dan Kabupaten Sehat
Di Jawa Timur. Penghargaan itu diserahkan
langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, saat
Puncak Peringatan HUT Provinsi Jatim yang digelar di
Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (12/10).
- Mendapat banyak penghargaan Bupati Anas
mengaku sangat senang. "Ini hasil kerja seluruh
rakyat dan saya persembahkan untuk rakyat
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 12
Banyuwangi. Selain itu menunjukkan bahwa
sejumlah sektor pembangunan telah menjadi
perhatian kami dengan seksama dan direspon positif
oleh masyarakat. Mulai dari infrastruktur
pemanfaatan jalan, bidang lingkungan, pendidikan
dengan dukungan perpustakaannya, hingga
kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat.
Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat
Banyuwangi atas dukungannya,” kata Bupati Anas
usai menerima penghargaan.
- Secara khusus Anas menjelaskan keberhasilan
menjadi jawara dalam penanaman satu miliar pohon
karena adanya komitmen pemkab Banyuwangi yang
ingin terus membangun dengan konsep Sustainable
Development. Lewat Gerakan Sedekah Oksigen,
pemkab dan masyarakat Banyuwangi bertekad
menjadikan Banyuwangi yang lebih hijau, asri, dan
nyaman sebagai tempat tinggal.
23 5 Desember
2014
TATA RUANG
TERBAIK SE-INDONESIA
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menobatkan Kabupaten Banyuwangi sebagai
kabupaten dengan penataan ruang terbaik se-
Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan
kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di
Jakarta, Jumat malam (5/12).
- Penghargaan ini merupakan rangkaian dari Penilaian
Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Penataan
Ruang yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendorong
pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam
penyelenggaraan penataan ruang. Sebelumnya,
Banyuwangi pernah meraih penghargaan
sebagaikabupaten/kota dengan perencanaan
pembangunan terbaik dari BPN/Bappenas.
- Para penilai yang terlibat antara lain pakar
perencanaan dan tata ruang wilayah dari IPB Dr Ir
Ernan Rustiadi; ahli pemberdayaan masyarakat yang
merupakan Presiden Combine Resource Institution,
Dodo Juliman; dan pakar perumahan dan
permukiman yang merupakan dosen dan peneliti di
Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dan
Program Studi Arsitektur ITB, Ir Moh. Jehansyah
Siregar MT PhD.
- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas
mengatakan, penataan ruang sangat penting untuk
mewujudkan daerah yang berkembang secara
berkelanjutan. "Salah satu masalah krusial pasca-
reformasi adalah penataan ruang di mana banyak
sekali salah tata kelola. Maka kami mulai membenahi
dengan serius," ujar Anas.
Laporan Kinerja PemerintahKabupaten Banyuwangi Tahun 2014
Penghargaan Tahun 2014 13
24 11 Desember
2014
MARKETEER OF THE
YEAR 2014
- Dinilai cukup berhasil memasarkan Kabupaten
Banyuwangi menjadi destinasi wisata unggulan dan
tujuan investasi yang prospektif, Bupati Banyuwangi,
Abdullah Azwar Anas, berhasil menyabet
gelar "Indonesia Marketing Champion 2014" untuk
kategori kalangan pemerintahan (Government),
dalam ajang penghargaan tahunan yang
diselenggarakan oleh MarkPlus Inc.
Penghargaan prestisius ini, diserahkan langsung oleh
Menteri Pariwisata Arief Yahya kepada Anas di
Jakarta, Kamis (11/12).
- Pendiri MarkPlus, Hermawan Kartajaya mengatakan,
beragam strategi pemasaran yang dilakukan Bupati
Banyuwangi mampu mengangkat pamor daerahnya.
Selain menjadi destinasi wisata unggulan,
Banyuwangi juga mulai dilirik sebagai tempat
berinvestasi.
- "Dari ratusan kepala daerah, Pak Azwar Anas adalah
salah satu yang inovatif dan sadar marketing.
Banyuwangi juga mampu menyinergikan
pengembangan destinasi wisatanya dengan pihak
lain, termasuk dengan BUMN," ujar Hermawan.
Dewan Juri dalam penghargaan ini adalah sejumlah
tokoh, antara lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya,
mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, CEO MarkPlus
Hermawan Kartajaya, dan Direktur Telkom M.
Awaluddin.
- Sejumlah kriteria dalam penilaian penghargaan ini
antara lain pengaruh dan integritas personal, inovasi,
kinerja, dan dampak komunitas. "Bupati Banyuwangi
menunjukkan spirit marketing dalam kesehariannya,"
ujar Hermawan.Salah seorang dewan juri, Dahlan
Iskan, mengatakan, salah satu keunggulan Bupati
Banyuwangi adalah kemampuan mengelola external
customer dan internal customer sama baiknya.