KATA PENGANTAR - dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id · KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan...
Transcript of KATA PENGANTAR - dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id · KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan...
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Tahun 2018 ini dapat tersusun, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas
hingga tahun 2018 seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dirjen PAUD dan
Dikmas tahun 2018. Capaian kinerja yang disajikan berupa capaian Indikator Kinerja
Program Ditjen PAUD dan Dikmas yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian
sasaran strategis.
Selain pencapaian, Ditjen PAUD dan Dikmas menyadari masih banyak tantangan
dan pekerjaan yang masih perlu diselesaikan serta memerlukan kerja keras dari semua
satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Oleh karena itu, melalui laporan ini,
kami berharap dapat memberikan gambaran objektif pencapaian kinerja Ditjen PAUD
dan Dikmas hingga Tahun 2018 sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi
untuk memahami permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan di setiap satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas,
sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelaksanaan
Rencana Strategis.
Capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga tahun 2018 secara keseluruhan
cukup baik, prestasi ini masih sangat memungkinkan untuk dapat ditingkatkan pada
tahun yang akan datang, sehingga tercapai kinerja yang lebih maksimal.
Jakarta, Januari 2019 Direktur Jenderal,
Ir. Harris Iskandar, Ph.D. NIP 196204291986011001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
IKHTISAR EKSEKUTIF vi
BAB I PENDAHULUAN 1 A. GAMBARAN UMUM 1
B. DASAR HUKUM 8
C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 9
D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 22
B. REALISASI ANGGARAN 60
BAB IV PENUTUP 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK AWAL DAN PK REVISI)
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas
Gambar 3.1. Lomba Kompetensi Peserta Didik Bidang Tata Rias Pengantin
Gambar 3.2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Jenis Keterampilan Otomotif
Sepeda Motor
Gambar 3.3. Kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
Gambar 3.4. Pendidikan Keaksaraan Dasar
Gambar 3.5. Pembukaan Pembelajaran Program Keaksaraan di PKBM ASPIL RI
Tahun 2018
Gambar 3.6. Data Penerima BOP Kesetaraan 2015-2018
Gambar 3.7. Beranda Depan Laman Pendidikan Keluarga
Gambar 3.8. Grafik Realisasi Anggran Ditjen PAUD dan Dikmas
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PAUD dan Dikmas
Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PAUD
Tabel 3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Kursus dan Pelatihan
Tabel 3.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan
Tabel 3.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Pendidikan Keluarga
Tabel 3.5. Jumlah Orangtua Menerapkan Pendidikan Keluarga
Tabel 3.6. Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dibakukan
Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas menurut Belanja
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas menurut Satker/UPT
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memberikan
informasi perealisasian janji kinerja Dirjen PAUD dan Dikmas dengan Menteri
Pendidikan yang menetapkan 5 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja
beserta target kinerja dan anggarannya. Secara umum target kinerja yang di
rencanakan dapat terealisasi, dengan indikator kinerja yang sesuai target,
melebihi target dan tidak mencapai target.
Terdapat 3 indikator kinerja yang sesuai target, yaitu: 1) Jumlah lembaga
PAUD memenuhi Standar Nasional; 2) Jumlah anak usia sekolah yang tidak
sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh pendidikan setara dengan
pendidikan dasar dan menengah; 3) Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas
yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan.
Selanjutnya terdapat 6 indikator kinerja melebihi target, yaitu: 1)
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun, 2) Persentase (%)
Kabupaten/Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang Menyelenggarakan
Holistik Integratif, 3) Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan
sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan berwirausaha, 4) Persentase angka
melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun, 5) Jumlah lembaga PKBM
memenuhi Standar Nasional, 6) APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA
Sekurang-kurangnya 3,21 %.
Sedangkan terdapat 5 indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu:
1) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi Standar Nasional, tidak
terealisasinya indikator kinerja tersebut disebabkan oleh masih sedikitnya
lembaga kursus dan pelatihan yang mengisi data pada aplikasi DAPODIK
serta sedikitnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi pada
tahun 2018. Langkah antisipasi/solusi untuk mengatasi hambatan dan
permasalahan adalah melakukan sosialisasi urgensi pengisian data pada
aplikasi DAPODIK serta urgensi akreditasi melalui Dinas Pendidikan
vi
Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada lembaga kursus dan pelatihan di
wilayah kerja masing-masing;
2) APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63%
tidak terealisasinya indikator kinerja tersebut disebabkan oleh minimnya
jumlah BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan melalui dana APBN.
Langkah antisipasi/solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan
adalah pengajuan kuota bagi BOP Pendidikan Kesetaraan paket A dalam
APBN;
3) APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23%,
tidak terealisasinya indikator kinerja tersebut disebabkan oleh belum semua
penduduk putus sekolah terdata dalam lembaga/satuan pendidikan
nonformal. Langkah antisipasi/solusi untuk mengatasi hambatan dan
permasalahan adalah sosialisasi ke lembaga/satuan pendidikan nonformal
dan dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendata jumlah penduduk
putus sekolah agar didaftarkan dalam lembaga/satuan pendidikan
nonformal;
4) Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga,
tidak terealisasinya indikator kinerja tersebut disebabkan oleh Implementasi
kegiatan yang mendukung indikator ini terhambat dengan keterbatasan
media pembelajaran, sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan
Kabupaten/Kota sasaran berada di wilayah 3T. Langkah antisipasi/solusi
untuk mengatasi hambatan dan permasalahan adalah optimalisasi sumber
daya yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan dengan tidak
mengurangi konten dan hasil dari kegiatan tersebut;
5) Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga dirumah, di satuan
pendidikan, dan di masyarakat tidak terealisasinya indikator kinerja tersebut
disebabkan oleh Implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)
pendidikan keluarga yang belum optimal pada satuan pendidikan. Langkah
antisipasi/solusi untuk mengatasi hambatan dan permasalahan adalah
sosialisasi implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)
vii
melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh direktorat dan telah disiapkan
instrumen NSPK untuk satuan pendidikan.
Adapun realisasi/daya serap anggaran dari yang diperjanjikan sebesar
Rp2.112.110.762.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.083.477.379.647,00 dengan
persentase capaian sebesar 98,64%, sedangkan realisasi daya serap secara
keseluruhan dari anggaran sebesar Rp2.203.932.356.000 telah terealisasi sebesar
Rp2.117.176.892.248,00 dengan persentase capaian 96,06%.
viii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Laporan Kinerja yang berisi pencapaian target dan tujuan organisasi
diperlukan di dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan
bergulirnya reformasi, pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan
pembangunan dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu
bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai
mekanisme untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Untuk itu, sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan PAUD
dan Dikmas, maka Laporan Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas disusun.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memerintahkan setiap instansi
pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) secara konsisten dan konsekuen setiap tahunnya. Instruksi
Presiden ini diterbitkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam
mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan
diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi
salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan
yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat
maupun daerah.
Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini
1
memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta
mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.
Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki tanggung jawab dalam pengaturan
norma, standar, kriteria, dan prosedur layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat untuk menentukan keberhasilan. Sekurang-kurangnya,
kebijakan dan standardisasi teknis tersebut dapat menjadi arah dan pedoman,
sekaligus indikator keberhasilan pelaksanaan program-program layanan di bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Sasaran strategis dan tujuan strategis yang mendukung pencapaian agenda
prioritas pembangunan (Nawacita 2), yaitu peningkatan sistem tata kelola yang
transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik. Sistem tata kelola ini terdiri
dari dua aspek yaitu: (i) tata kelola pembangunan pendidikan; dan (ii) tata kelola
Ditjen PAUD dan Dikmas. Tata kelola pembangunan pendidikan mendukung
efisiensi pembiayaan pendidikan, sedangkan tata kelola Ditjen PAUD dan Dikmas
berperan penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang.
Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola Ditjen PAUD
dan Dikmas yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu: (i) membangun
transparansi dan akuntabiltas kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas; (ii)
menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
di Ditjen PAUD dan Dikmas; dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses
pengambilan kebijakan program Ditjen PAUD dan Dikmas.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya
sasaran strategis terkait peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan
akuntabel adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kelembagaan Ditjen PAUD dan Dikmas yang efektif, efisien, dan
sinergis dilaksanakan melalui: (i) penyempurnaan desain kelembagaan; (ii)
penataan kelembagaan internal mencakup penataan tugas, fungsi dan
2
kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal;
serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah;
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui: (i)
penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi; (ii)
penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan
fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan
(iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
(RBI);
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit, dilaksanakan melalui antara lain: (i)
pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen
dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit serta
teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaraan diklat; (iv) penerapan sistem promosi secara terbuka,
kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN); dan (v) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain:
(i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka
kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik
yang lebih terintegrasi, memastikan implementasi kebijakan secara konsisten
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; penetapan quick wins pelayanan publik Kemendikbud; (iii)
mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standardisasi
kelembagaan pelayanan perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang
terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta (v) penguatan
kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan,
evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat;
3
5. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan
ditempuh dengan strategi: (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan
informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran
informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud
wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta
dapat dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan
penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam
mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (iv) fasilitasi
untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik
dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait
pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v) penyediaan konten informasi
publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk
meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan
lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan
konflik; (vi) penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya,
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media
penyebaran informasi publik yang efektif; (g) kampanye publik terkait
pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dalam
rangka pembangunan revolusi mental; (vii) penguatan sumber daya manusia
bidang komunikasi dan informasi; dan (viii) penguatan Government Public
Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan
masyarakat;
6. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan
memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (i) penguatan
kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan
media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik
4
dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan (ii) penguatan
literasi media terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam
peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk
memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi
publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan
kebudayaan melalui berbagai media;
7. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah
secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh
melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
(ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii)
pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
8. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan
pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi,
antara lain: (i) penguatan kebijakan e-government; (ii) penguatan sistem dan
infrastruktur e-government yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas
kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia; (iv) penetapan quick wins
penerapan e-government;
9. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam
penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan cara: (i)
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; (ii)
penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan publik, (iii) pengembangan sistem publikasi informasi
proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
10. Penguatan manajemen kinerja pembangunan dilaksanakan melalui strategi: (i)
penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan
5
kualitas belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Ditjen
PAUD dan Dikmas, (iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan
pendidikan dan kebudayaan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan
dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan e-
government yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan
nasional;
11. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dan
kebudayaan bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan
kebudayaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh
antara lain berupa: (i) peningkatan kualitas tata kelola pendidikan di daerah; dan
(ii) peningkatan kualitas regulasi PAUD dan Dikmas.
Arah kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas selanjutnya dilaksanakan melalui
program dan kegiatan tahun 2015-2019 dengan menggunakan struktur
perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan
dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Sasaran Strategis (SS) dan Indikator
Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK).
Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran
Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PAUD dan Dikmas.
Program PAUD dan Dikmas bertujuan untuk mencapai: (i) peningkatan akses
PAUD dan Dikmas kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang
ekonomi, jender, geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental; (ii) meningkatkan
jaminan kualitas layanan PAUD dan Dikmas; (iii) menyelaraskan standar
kompetensi pendidikan kursus dan pelatihan, serta calon tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (iv) peningkatan efektivitas dan
6
efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan
masyarakat. Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PAUD dan Dikmas
No Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Program (IKP)
1 Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
Jumlah lembaga PAUD Memenuhi Standar Nasional
Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang Menyelenggarakan Holistik Integratif
2 Terciptanya keluasan dan kemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota
Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha
Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional
3
Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota
Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun
Jumlah lembaga PKBM memenuhi standar nasional
Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63 % APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23 % PK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21 %
4 Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota
Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga
Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat
5 Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten, dan kota
Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan.
Sumber: Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas 2015-2019 edisi revisi Tahun 2018
Strategi dan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian tujuan,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi
Kemendikbud dengan kewenangan Ditjen PAUD dan Dikmas yang telah
ditetapkan melalui: (1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
7
lainnya Ditjen PAUD dan Dikmas; (2) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; (3)
Pembinaan Kursus dan Pelatihan; (4) Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan; (5) Pembinaan Pendidikan Keluarga; (6) Pengembangan, Pengkajian
dan Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas.
Isu utama yang masih dihadapi Ditjen PAUD dan Dikmas pada tahun 2018
yaitu (1) minimnya data dukung peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
di seluruh provinsi; (2) akselerasi peningkatan lembaga PAUD dan Dikmas yang
memenuhi standar nasional di saat kondisi anggaran yang tidak menentu; (3)
penguatan peran pendidikan keluarga yang belum fokus pada PAUD dan Dikmas;
(4) peningkatan mutu model/program PAUD dan Dikmas.
B. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
dan Pendidikan Masyarakat Tengah Tahun 2018 melandaskan pada dasar hukum
sebagai berikut
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; dan
8
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,
pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter
peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama
penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan
negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta
didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
9
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
Untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memiliki kelengkapan organisasi
yang terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan
Dikmas.
Masing-masing unit kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang
organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat; dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas.
Struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:
10
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen PAUD dan Dikmas
D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, timbul berbagai permasalahan yang
dihadapi, permasalahan/kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Masih banyak peserta didik PAUD dan lembaga yang belum memiliki NPSN
belum terdata di Dapodik;
2. Belum semua layanan PAUD berkualitas, yang dapat menjamin semua anak
perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan
pengasuhan anak usia dini pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas;
3. Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI)
belum terkoordinasi secara maksimal baik di pusat maupun daerah sesuai
Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif;
4. Penyiapan SDM dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang
sekarang sudah berjalan, dari sisi ketenagakerjaan yaitu sisi pendidikan dan
11
produktifitas Indonesia yang masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang
berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta pondasi industri bagi
Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN
serta recognisi terhadap sertifikat kompetensi vokasi/keahlian yang dihasilkan
oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga sertifikasi profesi belum
diakui oleh negara-negara di ASEAN;
5. Kesiapan LKP dalam menghadapi revolusi industri 4.0. dalam hal pengelolaan
manajemen LKP maupun dalam proses pengelolaan belajar mengajar yang
masih menggunakan metode klasikal sedangkan peserta didik yang belajar
adalah peserta didik milaneal yang dekat dengan teknologi informasi dan
komunikasi dalam bentuk gadget;
6. Perluasan akses dan pendampingan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan intervensi penyelenggaraan pendidikan keluarga, serta
penguatan progam dan kebijakan pendidikan keluarga untuk wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota sasaran intervensi tahun 2015 sampai tahun 2018;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Program Penurunan Angka Stunting sesuai
dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Target Program Indonesia Pintar (PIP) khususnya pemegang Kartu Indonesia
Pintar (KIP) untuk program Pendidikan Nonformal masih banyak yang belum
terjangkau;
9. Sinergi dan Koordinasi program PAUD dan Dikmas antara Pusat dan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum optimal;
10. Program home schooling yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai
dengan pedoman pemberian bantuan (salah satu syarat penerima bantuan
adalah SPNF sedangkan home schooling bukan SPNF).
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas telah
menetapkan rencana kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja tingkat Direktorat
Jenderal yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. Perjanjian Kinerja mendasarkan pada Rencana Strategis yang telah
ditetapkan yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan target kinerja
Direktorat Jenderal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Direktur
Jenderal PAUD dan Dikmas, sebagai pejabat penanggung jawab program dan
kegiatan, pada awal tahun 2018 telah berjanji kinerja dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan untuk mencapai sasaran strategis dan target kinerja Direktorat Jenderal
PAUD dan Dikmas, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018,
dengan menetapkan 5 sasaran strategis yang perealisasiannya didukung oleh 14
indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Pagu anggaran DIPA awal
sebesar Rp1.805.463.073.000,00 dan diperjanjikan kinerja sebesar
Rp1.534.134.780.688,00. Setelah direvisi, total Pagu Anggaran menjadi sebesar
Rp2.203.932.356.000 dan yang diperjanjikan kinerja sebesar Rp2.112.110.762.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD Bermutu,
Berkesetaraan Gender, dan berwawasan pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi,
kabupaten dan kota”, perealisasiannya didukung oleh tiga indikator kinerja,
sebagai berikut:
13
a. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun)
Kinerjanya ditargetkan sebesar 75,1% dengan target anggaran sebesar
Rp16.763.870.000,00, setelah revisi target kinerja menjadi tetap 75,1%, dan target
anggaran menjadi sebesar Rp26.553.870.000,00. Perealisasian indikator kinerja
tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir;
2) Jumlah anak memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun;
3) Persentase Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik
integratif.
b. Jumlah lembaga PAUD Memenuhi Standar Nasional
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 12.259 lembaga dengan target anggaran
sebesar Rp 194.198.690.000,00. Setelah revisi target kinerja menjadi sebanyak
12.259 lembaga, dan target anggaran menjadi sebesar Rp146.817.309.000,00.
Perealisasian indikator kinerja “Jumlah lembaga PAUD Memenuhi Standar
Nasional” didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Jumlah lembaga PAUD terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T.
2) Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk
APE
3) Jumlah Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan penuntasan PAUD
minimal 1 Tahun pra SD
4) Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum 2013 PAUD
5) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD
6) Jumlah dokumen penyelenggaran HAN, Lomba dan Apresiasi
7) Jumlah dokumen NSPK PAUD.
14
c. Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang
Menyelenggarakan Holistik Integratif
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 50% dengan target anggaran sebesar Rp
10.485.050.000,00. Setelah revisi, target kinerja tetap sebanyak 50%, namun
target anggaran menjadi sebesar Rp10.629.655.000,00. Perealisasian indikator
kinerja “Persentase (%) Kabupaten/Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang
Menyelenggarakan Holistik Integratif” didukung oleh kegiatan “Persentase
Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif”.
2. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses Kursus dan
Pelatihan bagi Angkatan Kerja yang bermutu, berkesetaraan Gender, dan
berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota”,
perealisasiannya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, sebagai berikut:
a. Jumlah Angkatan Kerja Muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan
kerja dan kecakapan berwirausaha
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 112.000 orang dengan target anggaran sebesar
Rp306.627.805.000,00. Setelah revisi target kinerja tetap 112.000 orang, dan
target anggaran menjadi sebesar Rp304.492.255.000,00.
Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Kerja
Unggulan (PKKU).
2) Bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan
Wirausaha Unggulan (PKWU).
b. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Memenuhi Standar Nasional
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 2.500 lembaga dengan target anggaran sebesar
Rp69.974.187.000,00. Setelah revisi target kinerja tetap 2.500, dan target
15
anggaran menjadi sebesar Rp61.522.137.000,00. Perealisasian indikator kinerja
tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Pemberian bantuan sarana praktik kursus, bantuan pembinaan organisasi
mitra, pemberian penghargaan bagi lembaga kursus dan peserta didik
kursus, penyusunan panduan evaluasi diri bagi LKP, koordinasi program
kursus dan pelatihan dengan instansi terkait, validasi pengembangan model
kursus dan pelatihan, dan pendayagunaan data dapodik dalam penyusunan
program kerja di daerah.
2) Bimbingan teknis manajemen lembaga kursus dan pelatihan, bimbingan
teknis bagi LSK dan TUK
3) Pemberian bantuan pembinaan TUK dan LSK
3. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan
keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua
provinsi, kabupaten dan kota”, perealisasiannya didukung oleh 6 (enam)
indikator kinerja, sebagai berikut:
a. Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun
Kinerjanya ditargetkan sebesar 97,29% dengan target anggaran sebesar
Rp54.149.610.000,00. Setelah revisi target kinerja tetap 97,29% dan target
anggaran menjadi sebesar Rp54.102.410.000,00. Perealisasian indikator kinerja
tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar oleh APBN maupun APBD
Kabupaten/Kota. Anggaran BOP Keaksaraan Dasar ini untuk menuntaskan
masyarakat yang masih buta huruf murni maupun drop out kelas 1, 2, dan 3
Sekolah Dasar;
2) Pemberian BOP Pendidikan Keaksaraan Lanjutan oleh APBN maupun APBD
Kabupaten/Kota. Anggaran BOP Keaksaraan Lanjutan ini untuk memelihara
16
kemampuan Keaksaraan Dasar yang sudah diperoleh warga masyarakat agar
tidak buta huruf kembali;
3) Penyusunan dan Review Petunjuk Teknis/NSPK Pendidikan Keaksaraan
Dasar;
4) Verifikasi dan Penilaian Penerima dan bantuan;
5) Penyusunan bahan ajar, kurikulum dan pedoman penyelenggaraan
Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Lanjutan;
6) Bimbingan teknis pembelajaran Pendidikan Keaksaraan;
7) Orientasi tutor Multi Keaksaraan;
8) Apresiasi anugerah pegiat keakasaraan; dan
9) Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional.
b. Jumlah Lembaga PKBM Yang Memenuhi Standar Nasional
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 1.108 lembaga dengan target anggaran
sebesar Rp86.237.148.000,00. Setelah revisi target kinerja menjadi sebanyak
1.108 lembaga dan target anggaran menjadi sebesar Rp84.087.148.000,00.
Peningkatan jumlah target ini dikarenakan adanya dukungan UPT melalui
kegiatan pemetaan mutu dan supervisi pada lembaga/satuan pendidikan,
dukungan dari APBD, dan swadaya masyarakat. Perealisasian indikator kinerja
tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan PKBM Pembina dan rumah pintar yang dikelola oleh
Pemda Kab/Kota.
2) Penguatan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal;
3) Bantuan sarana pembelajaran bagi PKBM (Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat); dan
4) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaran SPNF (PKBM).
17
c. Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa
memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah.
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 98.793 orang untuk Paket C dan vokasional
dengan target anggaran sebesar Rp175.701.380.000,00. Setelah revisi,
mendapatkan tambahan untuk program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket
B, dan Paket C dengan target kinerja menjadi sebanyak 413.094 orang, dan
target anggaran menjadi sebesar Rp638.552.461.000,00. Perealisasian indikator
kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Dasar Paket A;
2) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Dasar Paket B;
3) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Menengah Umum Paket
C dan Vokasional;
4) Review Juknis Pemberian Bantuan BOP Kesetaraan;
5) Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan;
6) Penyelenggaraan Pembelajaran Daring;
7) Penyusunan NSPK Pendidikan Kesetaraan Dasar dan Menengah;
8) Bimbingan teknis penyelenggara dan tutor Pendidikan Kesetaraan Dasar dan
Pendidikan Kesetaraan Menengah; dan
9) Penyelenggaraan Ujian kesetaraan tingkat satuan pendidikan Dasar dan
Mengengah;
d. APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63
%
Kinerjanya ditargetkan sebesar 0,63%. Perealisasian indikator kinerja ini
didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket A Tahun 2018 sebanyak 45.272
orang dengan anggaran sebesar Rp43.913.840.000,00 melalui APBN dari
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Dalam
pelaksanaannya, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh APBD dan swadaya
masyarakat.
18
e. APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23
%
Kinerjanya ditargetkan sebesar 3,27%. Perealisasian indikator kinerja ini
didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket B Tahun 2018 sebanyak
138.683 orang dengan anggaran sebesar Rp198.652.502.160,00 melalui APBN
dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Dalam
pelaksanaannya, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh APBD dan swadaya
masyarakat.
f. APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21
%
Kinerjanya ditargetkan sebesar 3,24%. Perealisasian indikator kinerja ini
didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket C Tahun 2018 sebanyak
229.139 orang dengan anggaran sebesar Rp395.986.461.000,00 melalui APBN
dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Dalam
pelaksanaannya, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh APBD dan swadaya
masyarakat.
4. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan
keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di
semua provinsi, kabupaten dan kota”, perealisasiannya didukung oleh 2 (dua)
indikator kinerja, sebagai berikut:
a. Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan
keluarga
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 230.000 lembaga dengan target anggaran
sebesar Rp59.673.243.000,00. Setelah revisi target kinerja tetap sebanyak 32.090
lembaga dan target anggaran menjadi sebesar Rp 47.912.778.000,00.
Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
19
1) Satuan Pendidikan Memperoleh Bimtek Penyelenggaraan Pendidikan
Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter;
2) Satuan Pendidikan Memperoleh Bimtek Penyelenggaraan Pendidikan
Keluarga dan Penguatan Pendidikan Karakter.
b. Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di
satuan pendidikan, dan di masyarakat.
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 22.521 orang dengan target anggaran
sebanyak Rp54.188.762.000,00. Setelah revisi target kinerja menjadi sebesar
69.443 orang dan target anggaran menjadi sebesar Rp61.021.123.000,00.
Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Lembaga
Menyelenggarakan Pendidikan Keluarga untuk Intervensi Permasalahan Sosial
tertentu, Layanan Informasi dan Penguatan Pendidikan Keluarga, dan jumlah
dokumen dan bahan ajar.
5. Sasaran Strategis “Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah Daerah,
Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang transparan
dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua provinsi,
kabupaten, dan kota” perealisasiannnya didukung oleh indikator Jumlah
model/program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan
diterapkan.
20
Kinerjanya ditargetkan sebanyak 187 model dengan target anggaran sebesar
Rp41.001.742.000,00. Setelah revisi target kinerja tetap sejumlah 187 model, tetapi
anggaran berkurang menjadi Rp37.867.155.000,00.
Perealisasian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui tahapan pengembangan
model yang sesuai dengan Perdirjen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Pengembangan Model sebagai berikut:
1) Pelaksanaan studi Pendahuluan;
2) Penyusunan draft model dan pendukungnya;
3) Ujicoba model konseptual dan operasional;
4) Pembakuan model.
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun tahun 2018, Ditjen
PAUD dan Dikmas berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah
diperjanjikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk mengetahui tingkat
ketercapaian target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari
pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Ditjen PAUD dan Dikmas seperti penjelasan
berikut:
1. Sasaran Strategis, “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses
PAUD bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di
semua provinsi, kabupaten dan kota” Perealisasiannya didukung oleh tiga
indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 3.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program PAUD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi %
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses
PAUD bermutu,
berkesetaraan jender,
dan
berwawasan pendidikan
untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global
di semua provinsi,
kabupaten dan kota
Persentase Angka
Partisipasi Kasar
(APK) PAUD usia 3-
6 tahun
72,13% 72,16% 74,28% 74.28% 75,1% 75,13% 100.03
Jumlah lembaga
PAUD Memenuhi
Standar Nasional
36.051
lembaga
36.559
lembaga
7.506
lembaga
7.506
lembaga
12.259
lembaga
12.259
lembaga
100
lembaga
Persentase (%)
Kab./Kota memiliki
Lembaga PAUD
Pembina yang
Menyelenggarakan
Holistik Integratif
10 10 20 36 50 72,4 144,80
22
a. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
Indikator kinerja “persentase APK PAUD usia 3-6 tahun” ditargetkan
sebesar 75,1%, setelah diukur pencapaiaannya terealisasi sebesar 75,13%,
dengan persentase capaian 100,03%.
Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan
Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD. Kegiatan ini terealisasi
sebanyak 128 lembaga PAUD atau mencapai 100% target yang ditetapkan.
Tujuan dari bantuan ini adalah meningkatkan akses dan mutu PAUD dalam
rangka mendukung peningkatan kapasitas layanan PAUD yang berkualitas.
Selain itu, kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian APK PAUD adalah
Anak Usia Dini memperoleh pengasuhan dan perlindungan. Target kegiatan
ini adalah 5.500 anak sudah terealisasi sebesar 100%.
Fokus kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah anak usia 3-6 tahun
memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berstandar nasional,
yang berkesetaraan jender, berwawasan pendidikan pembangunan
berkelanjutan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota khususnya tertuju
pada perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang Holistik
Integratif.
Meskipun target indikator kinerja tersebut telah terealisasi melebihi
target namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan
permasalahan, sebagai berikut yaitu data yang dipakai belum dapat
menggunakan data DAPODIK, tetapi masih menggunakan data konfirmasi ke
daerah. Sedangkan data DAPODIK hanya mencatat lembaga yang telah
mempunyai NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional), dan diluaran
masih banyak satuan PAUD yang belum terdata di DAPODIK terutama
lembaga PAUD yang keberadaannya di daerah terpencil dan minim akses
internet. Permasalahan lainnya adalah masih ada lembaga dimana binaannya
belum masuk ke dinas pendidikan karena menyatu dengan rumah
peribadatan, misalnya di bawah dewan masjid, gereja maupun tempat
23
peribadatan lainnya. Bahkan dengan maraknya dana desa banyak lembaga
PAUD yang berasal dari anggaran dana desa belum tersentuh pendataan dan
pembinaan dari dinas pendidikan setempat.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah
antisipasi yang ditetapkan adalah meningkatkan perbaikan dan penataan
kelembagaan, terutama dalam hal pembinaan kelembagaan yang belum
terjangkau oleh Dinas Pendidikan setempat dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 mengenai SPM PAUD.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 74,28%, dan
pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 75,13 %, maka pada tahun 2018
terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 0,85%, hal ini dimungkinkan
karena secara absolut jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani mencapai
14.389.828 anak dari total 19.154.500 anak.
Sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2019
sebesar 78,70%, pada tahun 2018 baru tercapai 75,13%. Dengan demikian
masih ada sisa target 3,57% yang akan direalisasikan pada tahun 2019.
b. Jumlah Lembaga PAUD memenuhi standar nasional
Indikator kinerja “jumlah lembaga PAUD memenuhi standar nasional”
ditargetkan sebanyak 12.259 lembaga, setelah diukur pencapaiannya
terealisasi sebanyak 12.259 lembaga dengan persentase capaian 100%.
Perealisasian indikator kinerja tersebut, didukung oleh kegiatan
pelaksanaan pembelajaran berkualitas di lembaga PAUD dan peningkatan
kapasitas lembaga mitra PAUD, pemberian bantuan PKG yang diberikan
kepada 2000 PKG yang ada ditingkat kecamatan dengan total lembaga PAUD
yang ada di bawah naungan PKG di atas adalah 38.000 lembaga PAUD. Pada
pemberian bantuan PKG ini diharapkan PKG PAUD dapat meningkatkan peran,
fungsi dan tugasnya sebagai koordinator antar gugus di tingkat kecamatan,
24
sebagai wadah pembinaan seluruh anggota gugus, dan sebagai bengkel kerja
peningkatan mutu layanan PAUD dan memberikan dukungan dan motivasi
kepada lembaga PKG PAUD dalam membina gugus dan lembaga PAUD di
wilayah kerjanya. Selain dari pada itu diharapkan dapat meningkatkan layanan
PKG sebagai pusat informasi terkait dengan kebijakan baru, pengetahuan
kepada anggota PKG PAUD, memberikan pelayanan, keterampilan yang
terbaik buat seluruh anggota PKG PAUD, peningkatan kualitas mutu Guru dan
Tenaga Kependidikan serta hal-hal lain yang terkait layanan PAUD.
Fokus kegiatan ini yaitu penyiapan lembaga-lembaga PAUD baik dari
sarana, prasarana yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
Kegiatan pendukungnya antara lain Pembangunan Ruang Kelas Baru termasuk
di dalamnya pemberian bantuan meubelair pelaksanaan pembelajaran dan
bantuan sarana pembelajaran yang salah satunya kelengkapan Alat Permainan
Edukatif bagi peserta didik PAUD di lembaga. Kegiatan lainnya yang
mendukung kualitas sarana dan prasarana adalah Jumlah lembaga PAUD
terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T dan Jumlah lembaga PAUD
terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T.
Dalam hal pemenuhan lembaga PAUD yang berstandar nasional,
dilakukan juga kegiatan pendampingan dan pelatihan kurikulum 2013 PAUD,
serta disusun dokumen untuk pembelajaran.
Pada tahun 2018 program penuntasan PAUD Minimal satu tahun Pra-
SD mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Sampai dengan akhir tahun
2018 telah ada 97 Kabupaten/Kota yang berkomitmen untuk penuntasan
PAUD minimal satu tahun Pra-SD. Kegiatan ini pun menunjang terlaksananya
PP Nomor 2 tahun 2018 mengenai SPM, dimana salah satunya adalah tentang
Pendidikan Anak Usia Dini.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 7.506 lembaga
dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 12.259 lembaga, maka pada
tahun 2018 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 4.753 lembaga, hal
25
ini dimungkinkan karena terdapat peningkatan sasaran lembaga yang
didampingi dalam hal peningkatan kualitas layanan PAUD.
Sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2019
dengan total kumulatif sebesar 42.926, pada tahun 2018 baru tercapai 23.444
lembaga. Dengan demikian masih ada sisa target 19.152 yang akan
direalisasikan pada tahun 2019.
c. Persentase Kabupaten/Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang
Menyelenggarakan Holistik Integratif
Indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota memiliki Lembaga PAUD
Pembina yang Menyelenggarakan Holistik Integratif ini ditargetkan sebesar
50% (257 Kabupaten/Kota). Setelah diukur pencapaiaannya terealisasi sebesar
372 Kabupaten/Kota, dengan persentase capaian 72,4%.
Perealisasian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan “Persentase
Lembaga PAUD pembina menyelenggarakan PAUD holistik integratif” dengan
memberikan bantuan dalam bentuk Inisiasi anak 0 – 3 tahun dan pemberian
makanan sehat yang telah diberikan kepada 660 lembaga sesuai dengan
target.
Direktorat Pembinaan PAUD mendukung tercapainya kinerja ini
dengan memberikan bantuan inisiasi anak 0 – 3 tahun kepada 200 lembaga
PAUD dengan jumlah bantuan Rp15.000.000,00 perlembaga. Bantuan ini
bertujuan agar anak usia 0 – 3 tahun dapat distimulasi untuk pendidikan,
perawatan, pengasuhan, gizi dan parenting. Oleh karena itu kegiatan ini
difokuskan bekerjasama dengan Pos Yandu sehingga dapat mendukung
terlaksananya PAUD Holistik Integratif.
Pada tahun 2018 program penunjang pencapaian indikator kinerja
Persentase (%) Kabupaten/Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang
Menyelenggarakan Holistik Integratif adalah pemberian makanan sehat
kepada 460 lembaga PAUD di 100 Kabupaten/Kota stunting. Tujuan dari
26
pemberian bantuan ini adalah agar anak-anak yang berada di daerah stunting
tidak kembali ke keadaan stunting.
Pelaksanaan program PAUD HI di lapangan masih terdapat kendala
diantaranya banyak Kabupaten/Kota yang belum mempunyai gugus tugas
PAUD HI sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013
tentang PAUD HI. Selain itu bentuk pelaksanaan PAUD HI dilapangan belum
dapat terstruktur dengan jelas karena melibatkan banyak unsur lainnya seperti
Dinas Kesehatan, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil, Dinas Sosial, Dinas BKKBN
dan yang lainnya. Sehingga hanya sedikit lembaga yang mempunyai program
PAUD HI berada dalam satu tempat yang sama. Sedangkan untuk lembaga-
lembaga PAUD lainnya pelaksanaan PAUD HI telah diimplementasikan dalam
program pembelajaran sehari-hari dalam hal perlindungan, pengasuhan dan
kesehatan gizi, dan mereka bekerjasama serta berkoordinasi dengan
Puskesmas serta BKB (Bina Keluarga Balita).
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 36%, dan pada
tahun 2018 capaiannya kinerja sebesar 72,4% maka pada tahun 2018 terdapat
peningkatan capaian kinerja sebesar 36,4%, hal ini disebabkan oleh banyak
penetepan TK Pembina oleh Kabupaten/Kota dengan salah satu indikatornya
adalah lembaga tersebut melaksanakan PAUD HI yang terkoordinasi dengan
lembaga terkait lainnya seperti Puskesmas, Pos Yandu dan BKB. Selain itu
peningkatan tersebut juga disebabkan pada tahun 2018 mulai kembali
digalakkan tentang pelaksanaan PAUD HI sesuai dengan Perpres Nomor 60
Tahun 2013. Lima tahun setelah dikeluarkannya Perpres tersebut oleh
Bappenas, kementerian terkait telah menyusun RAN PAUD HI dan akan
dipermenkan oleh Kemenko PMK sebagai ketua Pokja PAUD HI, sehingga
dalam pelaksaanaan di lapangan menjadi lebih jelas dan terarah.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra
tahun 2019 sebesar 70%, sampai dengan tahun 2018 telah tercapai sebesar
72,4% sehingga sudah melebihi target Renstra Tahun 2019 sebesar 2,4%.
27
Dengan melihat pencapaian tersebut diharapkan setiap
Kabupaten/Kota tidak hanya TK Pembinan saja yang melaksanakan PAUD HI
yang terkoordinasi tetapi juga lembaga PAUD lainnya bisa melaksanakan
PAUD HI yang terkoordinasi.
2. Sasaran Strategis, “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses kursus dan
pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan
berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota”
Perealisasiannya didukung oleh dua indikator kinerja dengan capaian sebagai
berikut:
Tabel 3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Kursus dan Pelatihan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi %
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses kursus dan
pelatihan bagi angkatan kerja
yang bermutu, berkesetaraan
jender, dan
berwawasan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD)
dan kewarganegaraan global di
semua provinsi, kabupaten dan
kota
Jumlah angkatan
kerja muda memiliki
pengetahuan dan
sikap kecakapan
kerja dan kecakapan
berwirausaha
90.000
orang
90.049
orang
112.000
orang
112.405
orang
100,36%
orang
Jumlah lembaga
kursus dan pelatihan
memenuhi standar
nasional
2.500
lembaga
1.174
lembaga
2.500
lembaga
1.772
lembaga
70,88%
lembaga
28
a. Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan
kerja dan kecakapan berwirausaha
Indikator kinerja “jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan
dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha” ditargetkan sebanyak
112.000 orang. Setelah diukur pencapaiannya, terealisasi sebanyak 112.405
orang, dengan persentase capaian 100,36%.
Pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program
yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan Pendidikan
Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU),
bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan
Wirausaha Unggulan (PKWU).
Gambar 3.1. Lomba Kompetensi Peserta Didik Bidang Tata Rias
Pengantin
Fokus kegiatan ini yaitu meningkatnya remaja dan orang dewasa
memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan
berwiraswasta yang berstandar nasional dan berwawasan pendidikan
berkelanjutan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kursus dan
pelatihan serta pemagangan di DUDI dan unit usaha.
29
Program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran
penduduk usia produktif dengan memberikan pendidikan keterampilan
kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur,
usia produktif (16 – 40 tahun), tidak sedang menempuh pembelajaran
sekolah/kuliah/pendidikan kesetaraan, dan dari golongan ekonomi kurang
mampu (rentan miskin). Diharapkan dari program ini masyarakat dari kriteria
tersebut memiliki keterampilan sehingga dapat digunakan sebagai bekal
untuk bekerja pada sektor formal sesuai peluang kerja yang tersedia atau
berwirausaha sesuai dengan peluang usaha dan peluang pasar yang ada di
masyarakat.
Gambar 3.2. Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Jenis Keterampilan
Otomotif Sepeda Motor
Meskipun telah terealisasi melampaui target, namun dalam
pelaksanaanya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai
berikut:
1) Sosialisasi bantuan yang belum merata di masyarakat;
2) Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan di PP-PAUD dan Dikmas
serta BP-PAUD dan Dikmas terlambat dilakukan;
30
3) Komposisi dan kompetensi SDM di beberapa PP-PAUD dan Dikmas serta
BP-PAUD dan Dikmas kurang mendukung pelaksanaan program.
4) Keterbatasan anggaran yang ditetapkan.
Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut, solusi yang
dilakukan yaitu:
1) Mengoptimalkan media sosial, media elektronik (laman) dan media cetak
untuk mensosialisasikan bantuan;
2) Petunjuk teknis program bantuan sudah disampaikan pada awal tahun
saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi program kursus dan pelatihan;
3) Penarikan anggaran dipercepat untuk memenuhi kuota PP-PAUD dan
Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas;
4) Koordinasi dengan PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas
secara intensif dengan meminta laporan perkembangan setiap minggu
dan melakukan pendampingan serta memberikan solusi dari
permasalahan yang muncul di PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan
Dikmas dalam mengeksekusi program bantuan kecakapan kerja dan
kecakapan wirausaha;
5) Memberikan peningkatan kapasitas kepada tim penilai di tingkat PP-
PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas dan penanggungjawab
program bantuan di awal tahun 2018.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 90.049 orang,
dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja terealisasi sebanyak 112.405 orang,
maka pada tahun 2018 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 22.356.
Hal ini dimungkinkan karena adanya:
1) Meningkatnya jumlah target dan alokasi anggaran program Pendidikan
Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha sebanyak 90.000
orang pada tahun 2017 menjadi 112.000 orang pada tahun 2018;
31
2) Efisiensi pada satuan biaya bantuan untuk beberapa jenis keterampilan
tertentu (tidak diberikan maksimal untuk setiap peserta didik tergantung
dari kelayakan sarana dan perencanaan bisnis yang sudah disusun)
sehingga alokasi anggaran yang tersisa dapat dioptimalkan untuk
menambah jumlah sasaran.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra
tahun 2019 sebanyak 510.000 orang, sampai tahun 2018 baru tercapai sebesar
340.160 orang. Dengan demikian masih ada sisa target sebanyak 169.840
orang yang akan direalisasikan pada tahun 2019.
b. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional
Indikator kinerja “jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi
standar nasional” ditargetkan sebanyak 2.500 lembaga. Setelah diukur
pencapaiannya, terealisasi sebanyak 1.772 lembaga dengan persentase
capaian 70,88%.
Perealisasian indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program
bantuan sarana praktik kursus, bantuan pembinaan organisasi mitra,
pemberian penghargaan bagi lembaga kursus dan peserta didik kursus,
validasi lembaga kursus dan pelatihan; pembentukan Lembaga Sertifikasi
Kompetensi (LSK); pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK); bimbingan
teknis peningkatan mutu mitra kursus dan pelatihan, pengembangan
kemitraan lembaga kursus dan pelatihan dengan dunia usaha dan dunia
industri (DUDI).
Fokus kegiatan yang dilakukan di tahun 2018 berbentuk bantuan
sarana praktik kursus, bantuan pembinaan organisasi mitra, pemberian
penghargaan bagi lembaga kursus dan peserta didik kursus, validasi lembaga
kursus dan pelatihan; penyusunan standar sarana dan prasarana kursus dan
pelatihan; pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK); pembentukan
Tempat Uji Kompetensi (TUK); bimbingan teknis peningkatan mutu mitra
32
kursus dan pelatihan, pengembangan kemitraan lembaga kursus dan
pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Program ini bertujuan agar lembaga kursus dan pelatihan yang
dibentuk oleh masyarakat dapat memenuhi 8 (delapan) standar nasional
pendidikan (SNP) untuk memberikan layanan pendidikan keterampilan yang
berkualitas dalam rangka mewujudkan lulusan kursus dan pelatihan yang
kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja nasional dan regional.
Adapun yang menjadi hambatan atau permasalahan tidak
terealisasinya target indikator kinerja tersebut disebabkan oleh masih
sedikitnya lembaga kursus dan pelatihan mengisi data pada aplikasi DAPODIK
serta sedikitnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi pada
tahun 2018. Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah
antisipasi yang ditetapkan adalah melakukan sosialisasi urgensi pengisian data
pada aplikasi DAPODIK serta urgensi akreditasi melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada lembaga kursus dan pelatihan di
wilayah kerja masing-masing.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 1.174
lembaga, dan pada tahun 2018 capaiannya kinerja sebanyak 1.772 lembaga
(dengan realisasi kumulatif sebesar 8.039 lembaga, maka pada tahun 2018
terdapat peningkatan kinerja sebanyak 598 lembaga. Walaupun perealisasian
telah melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan
diantaranya karena adanya revisi anggaran di pertengahan tahun 2018,
sehingga beberapa program kegiatan harus mundur dari jadwal yang
direncanakan semula. Sebagai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut
adalah program utama dilaksanakan terlebih dahulu sehingga kegiatan
pendukung dapat mengikuti kemudian.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra
tahun 2019 sebanyak 6.750 lembaga, sampai dengan tahun 2018 terealisasi
33
sebanyak 8.039 lembaga, sehingga sudah melebihi target Renstra Tahun 2019
sebesar 1.289 lembaga.
Gambar 3.3 Kegiatan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
3. Sasaran Strategis, “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan
keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di
semua provinsi, kabupaten dan kota”. Perealisasiannya didukung oleh enam
indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:
Tabel 3.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi %
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses
pendidikan keaksaraan dan
kesetaraan yang
berwawasan jender dan
pendidikan untuk
Persentase angka melek
aksara penduduk usia
dewasa usia 15-59 tahun
97,06% 97,93% 97,29% 97,932% 100,66
Jumlah lembaga PKBM
memenuhi standar
nasional
910
lembaga
910
lembaga
1.108
lembaga
1.886
lembaga
170,22
34
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi %
pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di
semua provinsi, kabupaten
dan kota
Jumlah anak usia sekolah
yang tidak sekolah (ATS)
dan orang dewasa
memperoleh pendidikan
setara dengan pendidikan
dasar dan menengah
179.620
orang
179.620
orang
413.094
orang
413.094
orang
100
APK Pendidikan
Kesetaraan Paket A Setara
SD Sekurang-kurangnya
0,63 %
- - 0,63% 0,29% 46,03
APK Pendidikan
Kesetaraan Paket B Setara
SMP Sekurang-kurangnya
3,23 %
- - 3,27% 1,84% 56,27
APK Pendidikan
Kesetaraan Paket A Setara
SMA Sekurang-kurangnya
3,21 %
- - 3,24% 3,55% 109,57
a. Persentase angka melek aksara penduduk dewasa usia 15-59 tahun
Indikator kinerja “persentase angka melek aksara penduduk usia 15-59
tahun” ditargetkan sebesar 97,29%. Setelah diukur pencapaiannya, terealisasi
sebesar 97,932% dengan persentase capaian 100,66%.
Fokus indikator ini terletak pada meningkatnya anak usia sekolah yang
tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa memperoleh layanan pendidikan
masyarakat yang berkualitas, berkesetaraan gender, dan berwawasan
pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten
dan kota.
Fokus layanan terdapat pada pengembangan program pendidikan
keaksaraan bermutu yang mampu meningkatkan kompetensi keberaksaraan
pada tingkatan keaksaraan dasar dan pasca keaksaraan bagi penduduk buta
aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk mendorong perbaikan
kesejahteraan dan produktivitas penduduk, terbentuknya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan keberaksaraan dan budaya
35
baca masyarakat, dengan penyediaan aktifitas dan bahan-bahan bacaan yang
berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya agar
memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi produktivitas
dan peningkatan kualitas hidup peserta didik dan masyarakat, meningkatkan
pelayanan pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat
dan martabat perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam
seluruh sektor pembangunan dan menghapuskan berbagai bentuk
diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, menumbuhkembangkan
pendidikan yang berbasis jender melalui peningkatan kesempatan bagi laki-
laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan memperoleh
manfaat yang setara dalam bidang pendidikan, meningkatkan kapasitas
kelembagaan satuan pendidikan masyarakat penyelenggara pendidikan
masyarakat, melalui perbaikan sistem manajemen informasi, asistensi dan
advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan
kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan
pendidikan yang bermutu dan menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan
merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus
berkembang.
Perealisasian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan BOP
Pendidikan Keaksaraan Dasar pada kabupaten yang merupakan kantong-
kantong buta aksara yang diikuti dengan bimbingan secara intensif pada
daerah 3T, Komunitas Adat Terpencil, Papua dan Papua Barat, dimana pada
tahun 2018 ini telah dapat membelajarkan sebanyak 57.290 orang menjadi
melek aksara. Capaian 57.290 orang ini berasal dari pendanaan APBN.
Sedangkan dalam pelaksanaannya, program pendidikan Keaksaraan Dasar
juga didukung oleh anggaran dari APBD serta swadaya masyarakat.
Melalui kegiatan ini, persentase penduduk buta aksara mengalami
penurunan dari 2,07% di tahun 2017 menjadi 2,068% di tahun 2018. Namun,
dari segi jumlah penduduk buta aksara yang semula 3.416.693 orang di tahun
36
2017 mengalami peningkatan menjadi 3.474.694 orang di tahun 2018.
Kenaikan jumlah penduduk buta aksara ini dikarenakan terdapat kenaikan
jumlah penduduk usia 14 tahun menjadi usia 15-59 tahun dibandingkan yang
berusia 59 tahun menjadi 60 tahun ke atas, dan pertambahan penduduk
melalui perpindahan, khususnya di Papua. (Dengan adanya peningkatan
jumlah penduduk ini maka pembagi nya dengan jumlah penduduk semakin
besar, sehingga persentase menurun walaupun penduduk buta aksara
meningkat).
Gambar 3.4. Pendidikan Keaksaraan Dasar
Keaksaraan Dasar merupakan upaya pemberian kemampuan
keaksaraan bagi penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki
kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara
untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara
dan angka dalam bahasa Indonesia.
Meskipun realisasi telah melebihi target, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai
berikut: 1) kurang responsifnya lembaga penerima bantuan sehingga
komunikasi tidak terjalin dengan lancar, 2) minimnya pemahaman pemerintah
daerah yang baru mendapatkan bantuan tahun 2018 akan program yang
dilaksanakan dan mekanisme usulannya; 3) usulan permohonan bantuan yang
37
masuk ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan belum
sesuai dengan Juknis yang ada; 4) penyampaian usulan dari dinas kab/kota
yang sering terlambat bahkan ada yang tidak mengajukan usulan; 5) adanya
usulan ganda dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PAUD dan PNF; 6) data
pendukung buta aksara yang diusulkan tidak semua dilengkapi dengan NIK;
7) masih adanya kebiasaan/budaya did aerah terpencil yang suka berpindah-
pindah tempat; dan 8) Kuota BOP keaksaraan belum digunakan secara
maksimal oleh daerah-daerah tertentu khususnya Papua dan Papua Barat.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, maka
langkah antisipasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) melakukan
sosialisasi ke pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) yang baru mendapatkan
bantuan; 2) pendampingan dan komunikasi secara berkala baik melalui surat,
telepon, maupun email bagi lembaga penerima bantuan; 3) mengalihkan
kuota BOP Keaksaraan ke daerah lain yang juga memerlukan sesuai dengan
juknis yang ada; 4) merelokasi ke daerah lain yang mengajukan usulan; 5)
warga belajar yang tidak memiliki NIK harus diganti dengan yang memiliki NIK;
6) untuk daerah Papua, NIK bisa dengan surat keterangan dari daerah
setempat; 7) koordinasi dengan kepala suku untuk menanyakan keberadaan
dan kelanjutan pembelajarannya, kalau memang tidak ada maka harus diganti;
dan 8) melakukan pemantauan pelaksanaan program.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 97,93%, dan
pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 97,932%, maka pada tahun 2018
ada peningkatan sebesar 0,002%.
Sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2019
sebesar 97,51%, pada tahun 2018 telah tercapai 97,932%. Dengan demikian
capaian indikator kinerja ini telah melampaui target sebesar 0,422%. Hal ini
dimungkinkan oleh karena: a) pemberian bantuan BOP Pendidikan Keaksaraan
Dasar bagi daerah terpadat buta aksara, daerah 3T, Komunitas Adat Terpencil,
Papua dan Papua Barat; b) pelaksanaan Gerakan Indonesia Membaca (GIM)
38
yang diikuti oleh kegiatan kampung literasi; dan c) peningkatan sarana bagi
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) untuk kegiatan literasi masyarakat.
b. Jumlah lembaga PKBM memenuhi standar nasional
Indikator kinerja “jumlah lembaga PKBM memenuhi standard nasional”
ditargetkan sebanyak 1.108 lembaga. Setelah diukur pencapaiannya,
terealisasi sebanyak 1.886 lembaga dengan persentase capaian sebesar
170,22%.
Fokus indikator kinerja ini yaitu mendorong Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) atau lembaga yang dibentuk masyarakat untuk
masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan non formal, agar memenuhi
Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk
mendukung target ini adalah bantuan sarana pembelajaran bagi PKBM (Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat) pada tahun 2018 telah dapat memberikan
bantuan penguatan kelembagaan sebanyak 212 lembaga. Pemberian bantuan
sebanyak 212 lembaga ini berasal dari APBN 2018 Direktorat Bindiktara.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diselenggarakan bertujuan
untuk memberikan layanan pendidikan nonformal, sebagai pilihan dan bukan
hanya penambah, pengganti, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi
warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan kecakapan
hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, mengembangkan diri untuk
berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Ditjen PAUD dan Dikmas memiliki tugas untuk menyiapkan lembaga
agar siap diakreditasi. Agar PKBM siap diakreditasi di lakukan intervensi
dengan melakukan penataan kelembagaan, diantaranya: (1) Pemberian
bantuan penguatan kelembagaan, (2) Pemberian bantuan peningkatan sarana
pembelajaran, dan (3) Pemberian bimbingan bagi pemetaan mutu lembaga.
39
Tantangan yang muncul dalam keberhasilan pencapaian target indikator
kinerja ini yakni mempertahankan konsistensi lembaga agar tetap hidup dan
menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan dan pendidikan
masyarakat.
Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh pelaksanaan
penyaluran bantuan sarana satuan pendidikan nonformal sistem kuota yang
diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengajukan
proposal ke Direktorat Bindiktara, serta program pemetaan mutu lembaga
nonformal oleh UPT Ditjen PAUD dan Dikmas di daerah.
Meskipun realisasi sudah melampaui target, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai
berikut: 1) PKBM yang belum terakreditasi sebagai salah satu kriteria
pemberian bantuan sesuai dengan juknis; 2) Masih ada lembaga PKBM yang
mengajukan proposal belum sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan; dan
3) Sebagian laporan pelaksanaan bantuan sarana PKBM belum mengirimkan
laporan akhir.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan
tersebut yaitu: 1) Diadakan pertemuan dengan organisasi mitra (ormit) untuk
meningkatkan kapasitas lembaga dalam bentuk workshop agar lembaga yang
belum melakukan akreditasi segera melakukan akreditasi; 2) Mengirim surat
teguran secara tertulis ke lembaga untuk menyampaikan laporan akhir; 3)
Penagihan laporan secara langsung; dan 4) Dilakukan sosialisasi juknis
bantuan Sarana SPNF tahun 2018 tentang pembuatan dan pengiriman laporan
pelaksanaan.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 910 lembaga,
dan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 1.886 lembaga, maka pada
tahun 2018 terdapat peningkatan capaian kinerja sebanyak 976 lembaga.
Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2018 walaupun sudah tidak
dilakukan kegiatan Pembinaan PKBM dan rumah pintar yang dikelola oleh
40
Pemda Kab/Kota di Direktorat Bindiktara, namun pembinaan PKBM dilakukan
oleh PP PAUD dan Dikmas serta BP PAUD dan Dikmas sebagai UPT Ditjen
PAUD dan Dikmas dan APBD.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra
tahun 2019 sebanyak 1.445 lembaga, sampai dengan tahun 2018 terealisasi
sebanyak 2.796 lembaga sehingga sudah melebihi target Renstra Tahun 2019
sebesar 1.351 lembaga. Hal ini dimungkinkan karena adanya: 1) pemberian
bantuan peningkatan sarana dan prasarana PKBM baik dari APBN, APBD, dan
swadaya masyarakat; 2) pelaksanaan pemetaan mutu bagi PKBM oleh UPT
Ditjen PAUD dan Dikmas; dan 3) penetapan lembaga terakreditasi sebagai
salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan, sehingga satuan
pendidikan berupaya untuk melakukan akreditasi bagi lembaganya.
Gambar 3.5. Pembukaan Pembelajaran Program Keaksaraan di PKBM
ASPIL RI Tahun 2018
c. Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa
memperoleh layanan pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan
menengah.
Indikator kinerja “Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan
orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum
(paket C) dan vokasional" ditargetkan sebanyak 413.094 orang. Setelah diukur
41
pencapaiannya terealisasi sebanyak 413.094 orang dengan persentase capaian
sebesar 100%
Fokus indikator kinerja ini yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada Warga Negara Indonesia yang masih dalam maupun di luar usia
sekolah yang masih ingin mengenyam pendidikan setara SD, SMP atau SMA.
Gambaran target akhir dari kegiatan yang dilaksanakan adalah remaja dan
orang dewasa yang memperoleh kualifikasi setara SD, SMP atau SMA yang
selanjutnya bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih
tinggi maupun peningkatan kualitas individu.
Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C dan vokasional
didukung oleh: 1) sosialisasi melalui PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan
Dikmas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, 2)
memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal untuk
melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A,
Paket B, dan Paket C dan vokasional.
Meskipun target telah terealisasi, namun dalam pelaksanaannya masih
ditemukan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target ini yaitu: a)
Keterlambatan turunnya anggaran di bulan Agustus. Kesulitan lembaga dalam
memilih jenis keterampilan sesuai dengan potensi lokal yang didukung oleh
lembaga penyelenggara TUK; dan c) Keterlambatan lembaga penyelenggara
dalam mengusulkan BOP Kesetaraan.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah
antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018
tercapai adalah: a) proses percepatan pengajuan proposal pengajuan BOP
Kesetaraan dengan menggunakan E-proposal; dan b) Keterampilan yang
dibelajarkan harus melaksanakan TUK, jika tidak ada di daerah tersebut, maka
dilaksanakan di lembaga penyelenggara TUK terdekat.
42
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 179.620 orang,
dan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 413.094 orang, maka pada
tahun 2018 terdapat peningkatan capaian kinerja sebanyak 233.474 orang.
Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh jumlah remaja dan orang
dewasa memperoleh layanan pendidikan setara pendidikan dasar melalui: (1)
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Dasar Paket A; (2) Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Dasar Paket B; dan (3) Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Menengah Umum Paket C dan
Vokasional; dimana setiap lembaga mengajukan permohonan BOP Kesetaraan
melalui e-proposal berdasarkan data longlist yang terdapat dalam
DAPODIKMAS.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra tahun
2019 sebanyak 556.501 orang, sampai dengan tahun 2018 sudah tercapai
sebanyak 592.714 orang. Dengan demikian, maka target tahun 2019 telah
terlampaui sebanyak sebanyak 36.213 orang di tahun 2018.
d. APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63
%.
Indikator kinerja ‘’APK kesetaraan paket A setara SD sekurang-kurangnya
0,63%” ditargetkan sebanyak 0,63% dan tidak dianggarkan secara khusus
dalam DIPA. Setelah diukur pencapaiannya terealisasi sebesar 0,29% dengan
persentase capaian 46,03%.
Fokus pada indikator ini adalah memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada Warga Negara Indonesia yang masih dalam maupun di luar usia
sekolah yang masih ingin mengenyam pendidikan setara SD.
Indikator kinerja tersebut didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket
A Tahun 2018. Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak
tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah: 1) minimnya jumlah BOP
Pendidikan Kesetaraan yang diberikan melalui dana APBN; 2) tidak semua
43
penduduk putus sekolah melanjutkan ke pendidikan kesetaraan Paket A; dan
3) belum semua penduduk putus sekolah terdata dalam lembaga/satuan
pendidikan nonformal.
Upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan dalam pencapaian
target kinerja tersebut adalah: 1) pengajuan kuota bagi BOP Pendidikan
Kesetaraan paket A dalam APBN; 2) sosialisasi ke lembaga/satuan pendidikan
nonformal dan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk mendata jumlah penduduk
putus sekolah agar didaftarkan dalam lembaga/satuan pendidikan nonformal.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 0,21%, dan pada
tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 0,29%, maka pada tahun 2018
terdapat peningkatan capaian kinerja sebanyak 0,08%. Peningkatan capaian
kinerja ini didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket A Tahun 2018
sebanyak 45.272 orang dengan anggaran sebesar Rp43.913.840.000,00
melalui APBN. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kinerja ini juga didukung
oleh APBD dan swadaya masyarakat.
e. APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya
3,23 %.
Indikator kinerja “APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP
Sekurang-kurangnya 3,23 %” ditargetkan sebesar 3,27% dan tidak
dianggarkan secara khusus dalam DIPA. Setelah diukur pencapaiannya target
kinerja terealisasi sebesar 1,84% dengan persentase capaian 56,27%.
Fokus indikator kinerja ini yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada Warga Negara Indonesia yang masih dalam maupun di luar usia
sekolah yang masih ingin mengenyam pendidikan setara SMP. Perealisasi
indikator kinerja tersebut didukung dengan satu output/kegiatan yang ada
pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
(BINDIKTARA).
44
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak tercapainya
target indikator kinerja tersebut adalah: 1) minimnya jumlah BOP Pendidikan
Kesetaraan yang diberikan melalui dana APBN; 2) tidak semua penduduk
putus sekolah melanjutkan ke pendidikan kesetaraan Paket B; dan 3) belum
semua penduduk putus sekolah terdata dalam lembaga/satuan pendidikan
nonformal.
Langkah antisipasi yang ditetapkan untuk mengatasi hambatan dan
permasalahan tersebut adalah: 1) pengajuan kuota bagi BOP Pendidikan
Kesetaraan paket B dalam APBN; 2) sosialisasi ke lembaga/satuan pendidikan
nonformal dan dinas pendidikan kab/kota untuk mendata jumlah penduduk
putus sekolah agar didaftarkan dalam lembaga/satuan pendidikan nonformal.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 1,46% dan pada
tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 1,84%, maka pada tahun 2018
terdapat peningkatan capaian kinerja sebanyak 0,38%. Peningkatan capaian
kinerja ini didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket B Tahun 2018
sebanyak 138.683 orang dengan anggaran sebesar Rp198.652.160.000,00
melalui APBN. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kinerja ini juga didukung
oleh APBD dan swadaya masyarakat.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra tahun
2019 sebanyak 3,23%, sampai dengan tahun 2018 baru tercapai sebanyak
1,84%. Dengan demikian, target sebanyak 1,39% akan direalisasikan pada
tahun 2019. Target Renstra di tahun 2018 sebesar 3,27% menurun di tahun
2019 menjadi 3,23% karena diharapkan peserta didik akan lebih terserap di
pendidikan formal tingkat SMP dibandingkan dengan pendidikan nonformal
Paket B
45
f. APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya
3,21 %
Indikator kinerja ‘’APK Kesetaraan Paket C setara SMA sekurang-
kurangnya 3,21%” ditargetkan sebanyak 3,24%. Setelah diukur pencapaiannya
target kinerja terealisasi sebesar 3,55% dengan persentase capaian 109,57%.
Fokus indikator kinerja ini yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya
kepada Warga Negara Indonesia yang masih dalam maupun di luar usia
sekolah yang masih ingin mengenyam pendidikan setara SMA. Perealisasi
indikator kinerja tersebut didukung dengan satu output/kegiatan yang ada
pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetraan
(BINDIKTARA).
Meskipun telah terealisasi melebihi target, namun dalam pelaksanaannya
masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut: 1) minimnya
jumlah BOP Pendidikan Kesetaraan yang diberikan melalui dana APBN; 2) tidak
semua penduduk putus sekolah melanjutkan ke pendidikan kesetaraan Paket
C; dan 3) belum semua penduduk putus sekolah terdata dalam
lembaga/satuan pendidikan nonformal.
Adapun upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut
adalah: 1) pengajuan kuota bagi BOP Pendidikan Kesetaraan paket C dalam
APBN; 2) sosialisasi ke lembaga/satuan pendidikan nonformal dan dinas
pendidikan kab/kota untuk mendata jumlah penduduk putus sekolah agar
didaftarkan dalam lembaga/satuan pendidikan nonformal.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 2,88% dan pada
tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 3,55% maka pada tahun 2018
terdapat peningkatan capaian kinerja sebanyak 0,67%. Peningkatan capaian
kinerja ini didukung oleh pemberian BOP Kesetaraan Paket C Tahun 2018
sebanyak 279.139 orang. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kinerja ini juga
didukung oleh APBD dan swadaya masyarakat.
46
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra tahun
2019 sebanyak 3,21%, sampai dengan tahun 2018 sudah tercapai sebanyak
3,55%. Dengan demikian, target hingga tahun 2019 sudah tercapai. Target
Renstra di tahun 2018 sebesar 3,24% dan menurun di tahun 2019 menjadi
3,21% karena diharapkan peserta didik akan lebih terserap di pendidikan
formal tingkat SMA/SMK dibandingkan dengan pendidikan nonformal Paket
C.
Gambar 3.6. Data Penerima BOP Kesetaraan 2015 – 2018
4. Sasaran Strategis, “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan
keluarga yang bermutu, berkesetaraan jender, dan
berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota”.
Perealisasiannya didukung oleh dua indikator kinerja dengan capaian sebagai
berikut:
47
Tabel 3.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Pendidikan Keluarga
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi %
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses pendidikan
keluarga yang bermutu,
berkesetaraan jender, dan
berwawasan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global di semua provinsi,
kabupaten dan kota
Jumlah
lembaga/satuan
pendidikan
menyelenggarakan
pendidikan keluarga
54.000
lembaga
55.496
lembaga
32.090
lembaga
31.624
lembaga
98,55
Jumlah orang dewasa
menerapkan
pendidikan keluarga
di rumah, di satuan
pendidikan, dan di
masyarakat
58.300
orang
58.300
orang
69.443
orang
(1.000.000
orang)
64.175
orang
(822.025
orang)
92,41
a. Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan
keluarga
Indikator kinerja “jumlah lembaga/satuan pendidikan
menyelenggarakan pendidikan keluarga” ditargetkan sebanyak 32.090
lembaga/satuan pendidikan. Setelah diukur pencapaiannya terealisasi
sebanyak 31.624 lembaga/satuan pendidikan dengan persentase capaian
sebesar 98,55%.
Fokus indikator kinerja ini yaitu meningkatnya penduduk usia dewasa
memperoleh layanan pendidikan keluarga dalam rangka meningkatkan
wawasan, pemahaman tentang peran mendidik anak sejak janin hingga
dewasa melalui satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di semua
jenjang.
Perealisasian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan
bimbingan teknis dan program sosialisasi penguatan pelaku pendidikan
keluarga dengan melibatkan 70 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
penguatan penyelenggaraan pendidikan keluarga melalui mekanisme
pendampingan kelompok kerja pendidikan keluarga yang dibentuk oleh
provinsi, kabupaten dan kota yang telah tersosialisasi pendidikan keluarga
48
pada rentang 2015 - 2018. Adapun bentuk dukungan program/kegiatan
adalah sebagai berikut:
1) Pemberian bantuan bimbingan teknis pendidikan keluarga kepada dinas
pendidikan di 26 provinsi dan 70 kabupaten/kota supaya
menyelenggarkan kegiatan bimbingan teknis pendidikan keluarga pada
satuan pendidikan. Jumlah peserta dari Provinsi dan Kabupaten/Kota
dengan lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan
karakter secara keseluruhan sebanyak 4.650 lembaga yang terdiri dari :
a. Peserta Bimtek Provinsi diselenggarakan pada 26 dinas pendidikan
provinsi dengan mengundang 10 lembaga/satdik (SMA, SMK, SLB,
Pengawas, dan Komite Sekolah) di tiap Kabupaten/Kota. Hasil dari
kegiatan ini sebanyak 1.255 lembaga dapat memahami dan
mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan keluarga;
b. Sedangkan peserta Bimtek di 70 Kabupaten/Kota dari masing-masing
sebanyak 50 kepala satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, PNF, Penilik,
Pengawas, IGKTI, Forum PKBM, Dewan Pendidikan, dan Dinas
Pendidikan). Hasil dari kegiatan ini sebanyak 3.450 lembaga dapat
memahami dan mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan
keluarga.
2) Sosialisasi penguatan pelaku pendidikan keluarga yang dilaksanakan oleh
70 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota rintisan tahun 2018. Kegiatan
sosialisasi penguatan pelaku diikuti oleh 15.214 lembaga/satuan
pendidikan. Sosialisasi penguatan pelaku pendidikan keluarga yang
dilaksanakan oleh 70 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota rintisan tahun
2018.
3) Penguatan kapasitas kelompok kerja (pokja) pendidikan keluarga di 12
Pokja Provinsi, melibatkan 675 orang dari 101 Pokja Kabupaten/Kota yang
melaksanakan pembinaan dan pendampingan di satuan pendidikan.
49
4) Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan oleh kelompok kerja
(pokja) pendidikan keluarga pada 240 kabupaten/kota yang telah
mendapatkan sosialisasi penyelenggaraan Pendidikan keluarga tahun
2015 sampai dengan 2018.
5) Pelaksanaan pendampingan oleh kelompok kerja (pokja) pendidikan
keluarga pada 34 provinsi yang telah mendapatkan sosialisasi
penyelenggaraan Pendidikan keluarga tahun 2015 sampai dengan 2018.
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan, tidak
terealisasinya target indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: 1)
Implementasi kegiatan yang mendukung indikator ini terhambat dengan
keterbatasan media pembelajaran, sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan
Kabupaten/Kota sasaran berada di wilayah 3T; 2) Pemangku kepentingan
daerah belum memahami secara utuh penyelenggaraan pendidikan keluarga
di daerah; 3) Belum adanya dukungan kebijakan program dan penganggaran
dari pemerintah daerah melalui APBD dan sumber lain yang tidak mengikat
terhadap pelaksanaan pendidikan keluarga; dan 4) Faktor keamanan sebagian
daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan
penyelenggaraan pendidikan keluarga.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah
antisipasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi sumber daya
yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan dengan tidak mengurangi
konten dan hasil dari kegiatan tersebut; 2) Koordinasi dengan pemangku
kepentingan lebih intensif; 3) Pelaksanaan kegiatan pendampingan pada
daerah yang dianggap kurang aman menunggu kondisi kondusif dan aman
untuk dilaksanakan kegiatan secara bertahap atau apabila tidak
memungkinkan dilaksanakan, dana bantuan untuk dikembalikan ke kas
negara.
50
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 55.496
lembaga, dan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 31.624 lembaga,
maka pada tahun 2018 terdapat penurunan capaian kinerja sebanyak 23.872
lembaga, hal ini disebabkan sasaran wilayah sosialisasi penyelenggaraan
Pendidikan keluarga sebagian besar termasuk wilayah 3T, sehingga jumlah
Lembaga pada wilayah tersebut tidak sebanyak wilayah non 3T. Data ini
sebanding dengan data sebaran satuan Pendidikan yang ada dalam aplikasi
data pokok pendidikan.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra
tahun 2019 sebanyak 250.000 lembaga, sampai dengan tahun 2018 sudah
terealisasi melebihi target sebanyak 18.956 dengan total capaian sebanyak
268.956 lembaga.
b. Jumlah orang dewasa menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di
satuan pendidikan, dan di masyarakat Indikator kinerja “jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga
di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat” ditargetkan sebanyak
69.443 orang setelah diukur pencapaiannya terealisasi sebanyak 64.175 orang
dengan persentase capaian sebesar 92,41%.
Fokus indikator kinerja ini yaitu memperkuat dan meningkatkan
komunikasi yang relevan dalam menanamkan pentingnya pendidikan
keluarga di masyarakat. Sinergi positif antara orangtua dan satuan pendidikan
diharapkan dapat membangun kemitraan diantaranya dalam rangka
penumbuhan budi pekerti, membangun budaya prestasi serta memastikan
kesehatan dan kebugaran anak.
Indikator ini merupakan ukuran keberhasilan dari partisipasi orangtua
dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan yang diperoleh
dari partisipasi aktif orang dewasa atau keterlibatan orangtua siswa dan satuan
pendidikan, baik Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah
51
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan maupun Pendidikan
Non Formal.
Perealisasian indikator ini, secara tidak langsung tercatat melalui
konversi perealisian indikator kinerja jumlah lembaga/satuan pendidikan
menyelenggarakan pendidikan keluarga menjadi jumlah keluarga
menyelenggarakan pendidikan keluarga, sehingga secara akumulatif
perealisasian indikator ini berdasarkan target Renstra pada 2018 sebanyak
3.425.000 baru tercapai sebanyak 2.871.155 orang (332.000 + 993.000 +
724.130 + 822.025) atau capaian kinerja 83,82%. Apabila dibandingkan
dengan persentase capaian tahun 2017 sebesar 84,5% dengan capaian tahun
2018 mengalami penurunan sebesar 0,7%. Namun secara
pertanggungjawaban laporan kinerja tetap menggunakan target perjanjian
kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 64.175 orang atau capaian kinerja
92,41%.
Adapun perealisasian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa
program/kegiatan sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan bimbingan teknis pendidikan keluarga di 70
kabupaten/kota dengan jumlah satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan
PNF) sebanyak 3.500 yang terdiri dari unsur guru, kepala sekolah,
pengawas/penilik, komite sekolah dan mitra serta pegiat pendidikan
keluarga;
2) Penyelenggaran bimbingan teknis pendidikan keluarga di 26 Provinsi,
menyasar sebanyak 1.255 satuan pendidikan (SMA, SMK, dan SLB) yang
terdiri dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas/penilik, komite sekolah,
dan mitra serta pegiat pendidikan;
52
Tabel 3.5 Jumlah Orangtua Menerapkan Pendidikan Keluarga
No Jenjang/Lembaga
Pendidikan
Satuan/Lembaga
Pendidikan
Jumlah
Orangtua Total
1 PAUD 138 20 2.760
2 SD 3588 120 430.560
3 SMP 3588 60 215.280
4 SMA 650 60 39.000
5 SMK 650 60 39.000
6 PKBM 70 10 700
7 SLB 390 10 3.900
Jumlah 731.200
3) Penguatan pelaku pendidikan keluarga di 70 kabupaten/kota dengan
sasaran tenaga pendidik dan kependidikan, mitra serta orangtua/wali
memiliki kapasitas menerapkan pendidikan keluarga pada 15.214 satuan
pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan PNF);
4) Penyelenggaraan pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh
masyarakat/komunitas di 10 lembaga dengan mengundang 100
pimpinan organisasi yang ada dimasyarakat, tokoh masyarakat, tokoh
agama, penggiat pendidikan, orang tua, anak dan remaja. Sehingga
terdapat 1.000 keluarga memiliki kapasitas menerapkan pendidikan
keluarga;
5) Penyelenggaraan Sosialisasi Pendidikan dalam rangka Penurunan Angka
Stunting (Tubuh Pendek/Kerdil) pada 92 kabupaten/kota yang memiliki
angka stunting tinggi dengan sasaran 19.930 desa dan kelurahan yang
masing-masing desa/kelurahan diwakili 3 orang (perangkat desa/lurah,
PKK tingkat desa/lurah, dan kepala satuan PAUD). Sehingga total peserta
yang mengikuti program tersebut sebanyak 59.790 keluarga mampu
menerapkan pendidikan keluarga melalui program ini.
53
Selain itu, ada beberapa program/kegiatan lainnya yang mendukung
perealisasian meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan
dalam pendidikan antara lain melalui:
1) Penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran pendidikan orang tua
dan anak remaja dalam penyelenggaraan pendidikan yang telah
didistribusikan kepada wilayah dan satauan pendidikan yang menjadi
sasaran intervensi penyelenggaraan pendidikan keluarga. selain itu,
bahan ajar dan media pembelajaran tersebut juga diunggah pada laman
sahabat keluarga, sehingga dapat diakses dan didapatkan oleh kalangan
umum;
2) Fasilitasi bahan ajar Sosialisasi Pendidikan dalam rangka Penurunan
Angka Stunting (Tubuh Pendek/Kerdil) pada 92 kabupaten/kota yang
memiliki angka stunting tinggi dengan sasaran 19.930 desa dan
kelurahan;
3) Sosialisasi dan implementasi penyelenggaraan pendidikan keluarga
melalui satuan pendidikan dan mitra (penilik, pengawas satuan
pendidikan, serta organisasi masyarakat pegiat pendidikan keluarga)
yang telah mengikuti program penguatan penyelenggaran pendidikan
keluarga;
4) Sosialisasi implementasi pendidikan keluarga melalui laman sahabat
keluarga (https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/). Sampai bulan
Desember 2018 telah dikunjungi oleh 257.931 viewers. Melalui laman
sahabat keluarga, berbagai program serta layanan penyelenggaraan
pendidikan keluarga dapat tersosialisasi di kepada pengujung laman.
54
Gambar 3.7. Beranda Depan Laman Pendidikan Keluarga
Adapun yang menjadi hambatan/masalah tidak tercapainya target
indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
1) Implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pendidikan
keluarga yang belum optimal pada satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan
proses Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada
penyelenggaraan menjadi indikator akreditasi satuan pendidikan masih
dalam proses penyelesaian;
2) Kebijakan pemangku kepentingan di daerah yang belum selaras yang
dikarenakan oleh faktor internal pemangku kepentingan daerah;
3) Adanya faktor keamanan, sosial, dan politik dibeberapa daerah yang tidak
memungkinkan dilaksanakannnya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan
pendidikan keluarga.
Tantangan ke depan adalah meyakinkan pemangku kepentingan (Dinas
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota) melalui kelompok kerja (pokja) pendidikan
keluarga untuk menerapkan manajemen terbaik serta orientasi kemandirian
dalam menjalankan tugas dan fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap
satuan pendidikan agar mampu dan meningkatkan diri dalam penerapan
pendidikan keluarga.
55
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah
antisipasi/solusi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1) Sosialisasi implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)
melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh direktorat dan telah disiapkan
instrumen NSPK untuk satuan pendidikan;
2) Perluasan bentuk praktik baik pendidikan keluarga melalui laman “sahabat
Keluarga” dengan mengisi laman dengan berbagai konten;
3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan di
daerah, sehingga program/kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan
keluarga tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2017 sebesar 84,5%
dengan capaian tahun 2018 sebesar 83,82% mengalami penurunan sebesar
0,72.%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan sosialisasi penyelenggaraan
pendidikan keluarga di beberapa daerah tidak dapat dilaksanakan dengan alasan
kondisi keamanan yang tidak kondusif untuk dilaksanakannya kegiatan tersebut.
Selain itu, pemangku kepentingan daerah tidak dapat memenuhi persyaratan
penerima bantuan penyelenggara pendidikan keluarga.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra tahun
2019 sebesar 4.425.000 orang, sampai dengan tahun 2018 baru terealisasi
sebanyak 2.871.155 orang. Sisa target sebanyak 1.553.845 orang akan
direalisasikan pada tahun 2019 melalui intervensi langsung dan tidak langsung
melalui konversi perealisian indikator kinerja jumlah lembaga/satuan pendidikan
menyelenggarakan pendidikan keluarga menjadi jumlah keluarga
menyelenggarakan pendidikan keluarga.
56
5. Sasaran Strategis, “Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah
Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang
transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di
semua provinsi, kabupaten, dan kota”. Perealisasiannya didukung oleh satu
indikator kinerja dengan capaian yaitu:
Tabel 3.6. Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dibakukan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi %
Terwujudnya tatakelola dan
partisipasi Pemerintah Daerah,
Lembaga dan Masyarakat dalam
meningkatkan tata kelola yang
transparan dan akuntabel serta
akses PAUD dan Dikmas bermutu di
semua provinsi, kabupaten, dan kota
Jumlah
Model/Program PAUD
dan Dikmas yang
dikembangkan,
divalidasi, dan
diterapkan.
310
model
320
model
187
model
187
model
100%
Indikator kinerja “Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang
dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan” ditargetkan sebanyak 187 model,
setelah diukur pencapaiannya terealisasi sebanyak 187 model dengan persentase
capaian 100%.
Fokus indikator kinerja ini yaitu kegiatan Pengembangan, Pengkajian dan
Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas yakni tersedianya model/program dan Bahan
Ajar PAUD dan Pendidikan Orang Dewasa yang bermutu, berkesetaraan jender,
berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan serta dapat diterapkan di
berbagai daerah/wilayah.
Pengembangan model program PAUD dan Dikmas, dilaksanakan oleh
UPT Ditjen PAUD dan Dikmas (Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas).
Dalam melakukan pengembangan model harus benar-benar merupakan inovasi
yang dibutuhkan oleh daerah di wilayah kerjanya dan/atau di provinsinya
masing-masing. Untuk itu, sebelum kegiatan pengembangan model
dilaksanakan, PP PAUD dan Dikmas atau BP PAUD dan Dikmas harus
57
mengkomunikasikan “substansi” pengembangan model. Komunikasi ini
dilaksanakan untuk memastikan substansi model yang akan dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Komunikasi
substansi pengembangan model ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi
baik pusat maupun daerah dan/atau kegiatan lain yang relevan.
Keberhasilan indikator ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut: 1)
Penyelenggaraan labsite PAUD dan Dikmas dilakukan melalui swakelola yang
dilaksanakan oleh UPT sebagai tempat pelaksanaan ujicoba lanjutan dalam
rangka pengembangan model/program yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya (t-1). Penyelenggaraan labsite ini bertujuan untuk mempertajam hasil
pengembangan model tersebut agar sesuai dengan yang direncanakan; 2)
Penyelenggaraan Kelompok Percontohan PAUD dan Dikmas. Penyelenggaraan
kelompok percontohan ini dilaksanakan bersama satuan PAUD dan Dikmas
termasuk SKB dan BPKB dalam rangka untuk pelaksanaan uji coba lanjutan
setelah hasil pengembangan model tersebut sukses diselenggarakan di labsite
PAUD dan Dikmas; 3) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
PAUD dan Dikmas guna mendukung keberhasilan dan peningkatan mutu
program PAUD dan Dikmas. Salah satu acuan dalam pelaksanaan peningkatan
kompetensi SDM PAUD dan Dikmas adalah hasil pemetaan mutu khususnya yang
dilakukan terhadap satuan PAUD dan Dikmas termasuk SKB dan BPKB di wilayah
kerja UPT PAUD dan Dikmas; dan 4) Memberikan bimbingan teknis kepada
penyelenggaraan lembaga/satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat, berdasarkan hasil monitoring dan pemetaan mutu terhadap satuan
PAUD dan Dikmas termasuk SKB dan BPKB.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pelaksana dari pengembangan
model/program ini tersebar di seluruh UPT yang ada di lingkungan Ditjen PAUD
dan Dikmas, antara lain: Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa
Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan
Selatan, NTB dan Papua, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan,
58
Lampung, Banten, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Maluku, Jambi, Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.
Meskipun telah memenuhi target, namun dalam pelaksanaannya masih
ditemukan hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target ini, yaitu: 1)
kompetensi pelaksana pengembangan model/program yang belum merata
mengakibatkan proses dan pelaksanaan pengembangan model belum optimal;
2) pelaksanaan need assessment yang juga belum maksimal dan mengakibatkan
model/program yang dihasilkan belum optimal digunakan; dan 3) belum adanya
koordinasi dan sinkronisasi antar Unit Pelaksana Teknis dengan stakeholder
khususnya Direktorat terkait tentang pelaksanaan pengembangan model
sebagai dasar pemerataan.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan
tersebut yaitu: peningkatan SDM pengembangan model dengan berbagai
pelatihan yang terkait efisiensi pengembangan model, kemudian intensifikasi
hasil analisis kebutuhan dan analisis jabatan pada setiap pengembang model;
dan penyusunan jadwal pemantapan sinkronisasi dan koordinasi di antar
pengembang model, stakeholder dandirektorat terkait.
Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 320 naskah, dan
pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebanyak 187 naskah, maka pada tahun
2018 terdapat penurunan capaian kinerja sebanyak 58,43%. Meskipun terjadi
penurunan capaian kinerja, tetapi tidak mempengaruhi capaian target pada
Renstra.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra tahun
2019 sebanyak 508 model, sampai dengan tahun 2018 sudah terealisasi sebanyak
757 model. Dengan demikian capaian untuk indikator kinerja ini sudah melebihi
target Renstra sebanyak 249 model.
59
B. Realisasi Anggaran
Dari alokasi anggaran hasil revisi sebesar Rp2.203.932.356.000 yang
diperjanjikan kinerja adalah sebesar Rp2.112.110.762.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp2.083.447.379.647,00 dengan persentasi capaian sebesar 98,64%,
ketercapaian realisasi anggaran tersebut didukung oleh 5 sasaran strategis dan 14
indikator kinerja dengan capaian realisasi sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD
bermutu, berkesetaraan Jender, dan berwawasan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua
provinsi, kabupaten dan Kota”.
a. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun, Alokasi
anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp26.553.870.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp26.245.685.788,00 dengan persentase capaian 98,84%.
b. Jumlah Lembaga PAUD memenuhi standar nasional,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp146.817.309.000,00
dan terealisasi sebesar Rp141.957.122.928,00 dengan persentase capaian
96,69%.
c. Persentase (%) Kab./Kota memiliki Lembaga PAUD Pembina yang
Menyelenggarakan Holistik Integratif,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp10.629.655.000,00
dan terealisasi sebesar Rp10.629.655.000,00 dengan persentase capaian
100%.
60
2. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses kursus dan
pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan jender, dan
berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota”.
a. Jumlah Angkatan Kerja Muda memiliki pengetahuan dan sikap
kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp304.492.255.000,00
dan terealisasi sebesar Rp302.915.422.576,00 dengan persentase capaian
99,48%.
b. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp61.522.137.000,00
dan terealisasi sebesar Rp58.138.043.649,00 dengan persentase capaian
94,50%.
3. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan
keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan jender dan pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di
semua provinsi, kabupaten dan kota”.
a. Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59
tahun,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp54.102.410.000,00
dan terealisasi sebesar Rp54.031.026.642,00 dengan persentase capaian
99,87%
b. Jumlah lembaga PKBM memenuhi standar nasional,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp84.087.148.000,00
dan terealisasi sebesar Rp79.658.722.818,00 dengan persentase capaian
94,73%.
61
c. Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa
memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan
menengah,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp638.552.461.000,00
dan terealisasi sebesar Rp637.516.099.150,00 dengan persentase capaian
99,84%.
d. APK Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya
0,63%,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp43.913.840.000,00
dan terealisasi sebesar Rp43.913.840.000,00 dengan persentase capaian
100%.
e. APK Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya
3,23 %,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp198.652.502.160,00
dan terealisasi sebesar Rp198.429.502.000,00 dengan persentase capaian
99,89%.
f. APK Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya
3,21 %,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp395.986.461.000,00
dan terealisasi sebesar Rp389.536.300.000,00 dengan persentase capaian
98,37%.
62
4. Sasaran Strategis “Terciptanya keluasan dan kemerataan akses pendidikan
keluarga yang bermutu, berkesetaraan gender, dan
berwawasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota”.
a. Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan
keluarga,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp47.912.778.000,00
dan terealisasi sebesar Rp47.810.164.864,00 dengan persentase capaian
99,79%;
b. Jumlah keluarga menerapkan pendidikan keluarga di rumah, di satuan
pendidikan, dan di masyarakat,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp61.021.123.000,00
dan terealisasi sebesar Rp57.190.945.717,00 dengan persentase capaian
93,72%.
5. Sasaran Strategis “Terwujudnya tatakelola dan partisipasi Pemerintah
Daerah, Lembaga dan Masyarakat dalam meningkatkan tata kelola yang
transparan dan akuntabel serta akses PAUD dan Dikmas bermutu di semua
provinsi, kabupaten, dan kota” didukung oleh indikator Jumlah
model/program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi dan
diterapkan,
Alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp37.867.155.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp35.504.848.515,00 dengan persentase capaian 93,76%.
Sedangkan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan tahun
2018 sebesar Rp2.203.932.356.000,00 terealisasi sebesar Rp2.117.176.892.248,00
(96,06%).
63
Ketidaktercapaian target anggaran tersebut disebabkan oleh perencanaan
program dan kegiatan PAUD dan Dikmas yang belum optimal dan anggaran
Tunjangan Kinerja yang dialokasikan untuk kenaikan Tunjangan Kinerja 80% tidak
dapat dicairkan karena Peraturan Presiden RI Nomor 136 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan turun pada tanggal 28 Desember 2018.
Untuk melihat lebih jelas mengenai realisasi anggaran Ditjen PAUD dan
Dikmas Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Gambar 3.8. Grafik Realisasi Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas
ANGGARAN
REALISASI
PERSENTASE
2,203,932,356,000
2.117.176.892.248,00
96,06%
Realisasi Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018
Serapan Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018
64
Kondisi realisasi anggaran perjenis belanja Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2018
sebagai berikut:
Tabel 3.7. Realisasi Anggan Ditjen PAUD dan Dikmas menurut Belanja
No Jenis
Belanja Pagu Blokir Realisasi % Sisa
1 Pegawai 230,738,278,000 0 193,124,019,983 83,70 37,614,258,017
2 Barang 1,877,779,767,000 68,233,000 1,833,772,147,713 97,66 43,939,386,287
3 Modal 93,962,091,000 0 88,828,537,552 94,54 5,133,553,448
4 Bansos 1,452,220,000 0 1,452,187,000 100 33,000
Total 2,203,932,356,000 68,233,000 2,117,176,892,248 96,06% 86,687,230,752
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas menurut Satker/UPT
NO SATKER DIPA AWAL DIPA 1 Blokir PAGU AKHIR REALISASI % SISA
1 Sekretariat Ditjen
PAUD dan Dikmas 271,406,155,000.00 265,924,684,000 0 277,566,749,000 247,576,120,280.00 89,20 29,990,628,720.00
2
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Keluarga
130,313,241,000 130,313,241,000 0 124,479,284,000 113,471,093,961.00 91,16 11,008,190,039.00
3
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Anak
Usia Dini
245,708,856,000 209,296,787,000 68,233,000 217,471,844,000 209,327,591,158.00 96,26 8,144,252,842.00
4
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Keaksaraan dan
Kesetaraan
350,073,916,000 410,406,302,000 0 801,943,023,000 795,530,370,354.00 99,20 6,412,652,646.00
5
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Kursus
dan Pelatihan
376,601,992,000 366,014,392,000 0 366,014,392,000 361,053,466,225.00 98,64 4,960,925,775.00
6 UPT 431,358,913,000 429,055,103,000 0 416,457,064,000 390,218,250,270.00 93.70 26,238,813,730.00
TOTAL 1,805,463,073,000 1,811,010,509,000 68,233,000 2,203,932,356,000 2,117,176,892,248.00 96,06 86,755,463,752
65
BAB IV
PENUTUP
Secara umum target kinerja yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja Dirjen
PAUD dan Dikmas dengan Mendikbud dapat terealisasi sesuai dengan target yang di
rencanakan. Bahkan dari 14 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang realisasi
melebihi target.
Enam Indikator Kinerja melebihi target, yaitu: 1) Persentase Angka Partisipasi
Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun, 2) Persentase (%) Kabupaten/Kota memiliki Lembaga
PAUD Pembina yang Menyelenggarakan Holistik Integratif, 3) Jumlah angkatan kerja
muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan/atau kecakapan
berwirausaha, 4) Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59
tahun, 5) Jumlah lembaga PKBM memenuhi Standar Nasional, 6) APK Pendidikan
Kesetaraan Paket C Setara SMA Sekurang-kurangnya 3,21 %.
Tiga Indikator Kinerja sesuai target: 1) Jumlah lembaga PAUD memenuhi
Standar Nasional; 2) Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang
dewasa memperoleh pendidikan setara dengan pendidikan dasar dan menengah; 3)
Jumlah Model/Program PAUD dan Dikmas yang dikembangkan, divalidasi, dan
diterapkan.
Pencapaian ini diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, dimulai dari
proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi mendalam dan menyeluruh
terhadap seluruh hasil yang dicapai. Selain indikator kinerja diatas, masih terdapat 5
indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:
1) Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi Standar Nasional, 2) APK
Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63%, 3) APK
Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP Sekurang-kurangnya 3,23%, 4) Jumlah
lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga, 5) Jumlah orang
66
dewasa menerapkan pendidikan keluarga dirumah, di satuan pendidikan, dan di
masyarakat.
Hal ini disebabkan karena dalam proses pencapaian target dari beberapa
indikator kinerja tersebut bergantung pada pihak/lembaga lain yang juga menjadi
bagian dari pelaksanaan indikator kinerja terkait. Bahkan tak jarang penyelesaian
target tersebut dilakukan secara simultan beriringan dengan proses yang dilakukan
oleh pihak/lembaga lain tersebut.
Di samping pencapaian kinerja di atas, permasalahan-permasalahan program
PAUD dan Dikmas yang perlu segera diantisipasi yaitu: (1) target Program Indonesia
Pintar (PIP) khususnya pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk program
Pendidikan Nonformal masih belum merata; dan (2) sinergi program PAUD dan
Dikmas antara Pusat dan Provinsi/Kab./Kota yang belum optimal.
Ke depannya kebijakan strategis yang dijalankan Ditjen PAUD dan Dikmas agar
dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja akan menitikberatkan pada: (1)
fokus lebih besar pada pencapaian target PIP khususnya pemegang KIP pada program
PAUD dan Dikmas yang relevan; dan (2) intensivitas soliditas koordinasi program
PAUD dan Dikmas antara Pusat dan Provinsi/Kab./Kota.
Berdasarkan hasil survei Kemenpan RB untuk Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan
Pendidikan Masyarakat mendapat nilai terbaik dari sudut Integritas Organisasi dari
seluruh unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari segi Budaya
Organisasi dan Sistem Anti Korupsi, Ditjen PAUD dan Dikmas Mendapat nilai 3,75 dari
skor tertinggi 4.00. Dari segi Integritas Kerja terkait pengelolaan SDM Ditjen PAUD dan
Dikmas mendapat nilai 3,79 dari skor tertinggi 4,00.
Dengan kerja dan dukungan dari semua pihak, sangat membantu Ditjen PAUD
dan Dikmas dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan
program pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan
baik, sehingga pada akhir tahun 2019 sasaran strategis Ditjen PAUD dan Dikmas tuntas
tercapai.
67
68
69
70
71
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
TUGAS
Menyelenggarakan Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat
FUNGSI
1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan,
dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik,
fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerjasama penyelenggaraan satuan dan/atau
program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan
penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik,
sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
REVISI
72
TARGET CAPAIAN Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 TARGET ANGGARAN
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses PAUD
bermutu, berkesetaraan jender,
dan berwawasan pendidikan
untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua
provinsi, kabupaten dan kota
1. Persentase Angka Partisipasi
Kasar (APK) PAUD 3-6
tahun
75.1% 26.553.870.000
2. Jumlah lembaga PAUDmemenuhi Standar Nasional
12.259
lembaga
146.817.309.000
3. Persentase (%) Kab/Kotamemiliki Lembaga PAUDPembina yangMenyelenggarakan HolistikIntegratif
50% 10.629.655.000
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses kursus dan
pelatihan bagi angkatan kerja
yang bermutu, berkesetaraan
jender, dan berwawasan
pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua
provinsi, kabupaten dan kota
1. Jumlah angkatan kerja muda
memiliki pengetahuan dan
sikap
kecakapan kerja dan/atau
kecakapan berwirausaha
112.000
orang
304.492.255.000
2. Jumlah lembaga kursus danpelatihan memenuhi standarnasional
2500
lembaga
61.522.137.000
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses pendidikan
keaksaraan dan kesetaraan yang
berwawasan jender dan
pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global di semua
provinsi, kabupaten dan kota
1. Persentase angka melek
aksara penduduk usia dewasa
usia 15-59 tahun
97.29% 54.102.410.000
2. Jumlah lembaga PKBM yangmemenuhi standar nasional
1.108
lembaga
84.087.148.000
3. Jumlah anak usia sekolahyang tidak sekolah (ATS) danorang dewasa memperolehpendidikan setara denganpendidikan dasar danmenengah
413.094
orang
638.552.461.000
73
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 TARGET ANGGARAN
4. APK Pendidikan KesetaraanPaket A Setara SD Sekurang-kurangnya 0,63%
0.63% 43.913.840.000
5. APK Pendidikan KesetaraanPaket B Setara SMPSekurang-kurangnya 3,23%
3.27% 198.652.160.000
6. APK Pendidikan KesetaraanPaket C Setara SMASekurang-kurangnya 3,21%
3.24% 395.986.461.000
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses pendidikan
keluarga yang bermutu,
berkesetaraan jender, dan
berwawasan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global di semua provinsi,
kabupaten dan kota
1. Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan keluarga
32.090
lembaga
47.912.778.000
2. Jumlah keluarga menerapkanpendidikan keluarga dirumah, di satuan pendidikan,dan di masyarakat
69.443
orang
61.021.123.000
Terwujudnya tatakelola dan
partisipasi Pemerintah Daerah,
Lembaga dan Masyarakat dalam
meningkatkan tata kelola yang
transparan dan akuntabel serta
akses PAUD dan Dikmas
bermutu di semua provinsi,
kabupaten, dan kota
Jumlah Model/Program PAUD
dan Dikmas yang dikembangkan,
divalidasi, dan diterapkan
187 model 37.867.155.000
Jumlah Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah sebesar
Rp2.203.932.356.000 (Dua Triliun Dua Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus
Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
74
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Jakarta,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat,
Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap Ir. Harris Iskandar, Ph.D
No Komponen Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
1 Penyerapan
Bulanan 61,251 55,760 119,123 130,528 148,059 209,099 246,272 351,033 287,036 250,285 144,891 75,402
2 Penyerapan
Kumulatif 61,251 117,011 236,134 366,662 514,721 723,820 970,092 1,321,125 1,608,161 1,858,446 2,003,336 2,078,739
3 % penyerapan 2.9 5.54 11.18 17.36 24.37 34.27 45.93 62.55 76.14 87.99 94.85 98.65
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des
Penyerapan Bulanan (jutaan)
2,95,54
11,18
17,36
24,37
34,27
45,93
62,55
76,14
87,99
94,8598,65
% penyerapan
75
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KINERJA REALISASI
TARGET ANGGARAN TARGET % ANGGARAN %
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses PAUD
bermutu, berkesetaraan
jender, dan berwawasan
pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global
di semua provinsi,
kabupaten dan kota.
1. Persentase Angka
Partisipasi Kasar
(APK) PAUD 3-6
tahun
75.1% Rp26.553.870.000,00 75.13% 100.03 Rp26.245.685.788,00 98.84
2. Jumlah lembaga
PAUD memenuhi
Standar Nasional
12.259
lembaga
Rp146.817.309.000,00 12.259
lembaga
100.00 Rp141.957.122.928,00 96.69
3. Persentase (%)
Kab./Kota
memiliki Lembaga
PAUD Pembina
yang
Menyelenggarakan
Holistik Integratif
50% Rp10.629.655.000,00 72,4% 144,80 Rp10.629.655.000,00 100.00
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses kursus
dan pelatihan bagi
angkatan kerja yang
bermutu, berkesetaraan
jender, dan berwawasan
pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global
di semua provinsi,
kabupaten dan kota.
1. Jumlah angkatan
kerja muda
memiliki
pengetahuan dan
sikap
kecakapan kerja
dan/atau
kecakapan
berwirausaha
112.000
orang
Rp304.492.255.000,00 112.405
orang
100.36 Rp302.915.422.576,00 99,48
2. Jumlah lembaga
kursus dan
pelatihan
memenuhi standar
nasional
2.500
lembaga
Rp61.522.137.000,00 1.772
lembaga
70.88 Rp58.138.043.649,00 94.50
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses
pendidikan keaksaraan
dan kesetaraan yang
berwawasan jender dan
pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global
di semua provinsi,
kabupaten dan kota.
1. Persentase angka
melek aksara
penduduk usia
dewasa usia 15-59
tahun
97.29% Rp54.102.410.000,00 97.932% 100.66 Rp54.031.026.642,00 99,87
76
2. Jumlah lembaga
PKBM yang
memenuhi standar
nasional
1.108
lembaga
Rp84.087.148.000,00 1.886
lembaga
170.22 Rp79.658.722.818,00 94.73
3. Jumlah anak usia
sekolah yang tidak
sekolah (ATS) dan
orang dewasa
memperoleh
pendidikan setara
dengan pendidikan
dasar dan
menengah
413.094
orang
Rp638.552.461.000 413.094
orang
100.00 Rp637.516.099.150,00 99.84
4. APK Pendidikan
Kesetaraan Paket A
Setara SD
Sekurang-
kurangnya
0,63 %
0.63% Rp43.913.840.000,00 0.29% 46.03 Rp43.913.840.000,00 100.00
5. APK Pendidikan
Kesetaraan Paket B
Setara SMP
Sekurang-
kurangnya
3,23 %
3.27% Rp198.652.160.000,00 1.84 56.27 Rp198.429.502.000,00 99.89
6. APK Pendidikan
Kesetaraan Paket C
Setara SMA
Sekurang-
kurangnya
3,21 %
3.24% Rp395.986.461.000,00 3.55% 109.57 Rp389.536.300.000,00 98.37
Terciptanya keluasan dan
kemerataan akses
pendidikan keluarga yang
bermutu, berkesetaraan
jender, dan berwawasan
pendidikan untuk
pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan
kewarganegaraan global
di semua provinsi,
kabupaten dan kota.
1. Jumlah
lembaga/satuan
pendidikan
menyelenggarakan
pendidikan
keluarga
32.090
lembaga
Rp47.912.778.000,00 31.624
lembaga
98.55 Rp47.810.164.864,00 99.79
2. Jumlah orang
dewasa
menerapkan
pendidikan
keluarga di rumah,
di
satuan pendidikan,
dan di masyarakat
69.443
orang
Rp61.021.123.000,00 64.175
orang
92.41 Rp57.190.945.717,00 93,72
77
Terwujudnya tatakelola
dan partisipasi Pemerintah
Daerah, Lembaga dan
Masyarakat dalam
meningkatkan tata kelola
yang transparan dan
akuntabel serta akses
PAUD dan Dikmas
bermutu di semua
provinsi, kabupaten, dan
kota.
Jumlah
Model/Program
PAUD dan Dikmas
yang dikembangkan,
divalidasi, dan
diterapkan
187
model
Rp37.867.155.000,00 187
model
100.00 Rp35.504.848.515,00 93.76
78