KATA PENGANTAR -...
Transcript of KATA PENGANTAR -...
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 1
KATA PENGANTAR
Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Dan
Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governonce), maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) tahun 2018. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan dikaitkan dengan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017-2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai beberapa
fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif,
sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menuju terwujudnya
good governance, dan sebagai wujud transparansi serta
pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013–2018 dan Rencana
Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2018 dirancang
mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggaran untuk
menyelaraskan dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
RPJMD Tahun 2013- 2018.
Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra yang
yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi adalah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 2
pertanggunggjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.
Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang
diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas
keuangan dari sisi pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
Semarang, Februari 2018
KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................................... iii
I. PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .......................................................... 1
B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................................... 1
C. Gambaran Umum Organisasi ............................................................................... 2
D. Sistematika Penyajian ........................................................................................... 7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis ................................................................................................. 9
1. Visi dan Misi ...................................................................................................... 9
2. Tujuan ................................................................................................................ 10
3. Sasaran Strategis .............................................................................................. 10
4. Strategi .............................................................................................................. 11
5. Kebijakan ........................................................................................................... 12
6. Program ............................................................................................................. 12
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................ 13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................................................. 15
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................... 18
B. Realisasi Anggaran ............................................................................................... 23
IV PENUTUP
A. Simpulan ............................................................................................................... 27
B. Saran ..................................................................................................................... 28
Lampiran- Lampiran
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang memiliki Tugas Pokok :
“Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi
kewenangan Daerah ”
Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi
yang harus dijalankan sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan
pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan
evaluasi dan pembinanaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan
pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan
lain, dan evaluasi dan pembinanaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan
bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di
bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan
bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan;
5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan
Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
B. Aspek Strategis Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelola
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 5
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan OPD penghasil
untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah
(PAD) merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Jawa Tengah
sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek
Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai
berikut :
1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kekuatan Fiskal Daerah dalam APBD;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari sektor Pajak
Daerah.
C. Gambaran Umum Organisasi
Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)
Provinsi Jawa Tengah maka ditetapkan bentuk kelembagaan atau struktur organisasi,
dan tata kerja, ketersediaan sumber daya serta sarana prasarana dan sarana
penunjangnya sebagai berikut :
1. Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
1) Subbagian Program.
2) Subbagian Keuangan.
3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
c. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak,
membawahkan:
1) Subbid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Subbid Pelaporan dan Keberatan Pajaka Kendaraan Bermotor;
3) Subbid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 6
d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:
1) Subbid Retribusi Daerah;
2) Subbid Pajak Lain-lain;
3) Subbid Pendapatan Lain-lain.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi
dan Pembinaan, membawahkan :
1) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain;
3) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan,
membawahkan :
1) Subbid Pengolahan Data Pendapatan;
2) Subbid Pengembangan Sistem Informasi;
3) Subbid Pengembangan Potensi Pendapatan.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
g. UPT Badan;
Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana
Peraturan Gubernur tersebut UPT Badan adalah Unit Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kelas A, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 7
Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD), terdiri
atas :
1) Subbagian Tata Usaha;
Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
2) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
3) Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan;
Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin seorang Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
4) Unit Penunjang
Merupakan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin
seorang Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak Kendaraan
Bermotor.
5) Kelompok Jabatan Fungsional
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 8
Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
BPPD
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENGOLAHAN
DATA DAN
PENGEMBANGA
N PENDAPATAN
BIDANG PAJAK
KENDARAAN
BERMOTOR
SUB BIDANG
PENGOLAHAN
DATA
PENDAPATAN
SUB BIDANG
PENGEMBANG
AN SISTEM
INFORMASI
SUB BIDANG
PENGEMBANG
AN POTENSI
PENDAPATAN
SUB BIDANG
PENETAPAN PAJAK
KENDARAAN
BERMOTOR
SUB BIDANG
PELAPORAN DAN
KEBERATAN PAJAK
KENDARAAN
BERMOTOR
SUB BIDANG
PENDATAAN DAN
PENAGIHAN
PIUTANG PAJAK
KENDARAN
BERMOTOR
UPPD
BIDANG
RETRIBUSI DAN
PENDAPATAN
LAIN
SUB BIDANG
RETRIBUSI
DAERAH
SUB BIDANG
PAJAK LAIN-
LAIN
SUB BIDANG
PENDAPATAN
LAIN-LAIN
SUB BAGIAN
KEUANGAN SUB BAGIAN
PROGRAM
BIDANG
EVALUASI DAN
PEMBINAAN
SUB BIDANG
EVALUASI DAN
PEMBINAAN
PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
SUB BIDANG
EVALUASI DAN
PEMBINAAN
RETRIBUSI DAN
PENDAPATAN
LAIN
SUB BIDANG
EVALUASI DAN
PEMBINAAN
SUMBER DAYA
KEPALA BADAN
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 9
UPPD
SEKSI
PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
SEKSI
RETRIBUSI,
PENDAPATAN LAIN
DAN PENAGIHAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KEPALA UNIT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 10
2. Jumlah Pegawai
Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan
Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Daftar
Nominatif bulan Desember Tahun 2018 sebanyak 889 orang yang terdiri atas 703
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 180 orang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non
PNS). Jika dilihat dari kekuatan personil, maka akan terlihat sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018
Kelompok Pegawai Jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) 703 Orang
Eselon II 1 Orang
Eselon III 35 Orang
Eselon IV 120 Orang
JFU 547 Orang
PHL 180 Orang
Total PNS + PHL 883 Orang
D. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah selama Tahun 2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 tersebut
dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018, merupakan tolok ukur keberhasilan Organisasi
Perangkat Daerah.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya,
terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap
dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk
masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 11
Perubahan
Renstra
2017-2018
Perjanjian
Kinerja
Tahun 2018
Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan
Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :
Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah
BAB II
PENDAHULUAN
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
PENUTUP
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 12
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam
pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang berbasis risiko, dengan
memanfaatkan sebanyak‐banyaknya informasi yang antisipatif dan
mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha‐usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.
Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan
anggaran belanja modal (capital budgeting) atau sekedar rencana kerja jangka
menengah 5 tahunan. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para
pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan
menentukan masa depan organisasi instansi mereka.
Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis
dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin
dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian,
proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis
(Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah
entitas.
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah
(BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s/d 2018 merupakan bagian integral
dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah 2013 s/d 2018.
1. Visi dan Misi
Sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2018 adalah :
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”
Sementara misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah
sebagai berikut :
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 13
a. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang
politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkpribadian dibidang kebudayaan;
b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi
kemiskinan dan pengangguran;
c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”
d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan
dan kesatuan;
e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalama pengambilan keputusan dan
proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat;
g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah
yang berkelanjutan dan ramah.
1) Tujuan Tercapainya target pendapatan asli daerah.
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
3) Meningkatnya akses, mutu dan tata kelola pelayanan pendapatan asli
daerah.
2. Tujuan
Tujuan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Renstra.
Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan, yaitu “Meningkatnya Pendapatan
Asli Daerah”.
3. Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu Perubahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017-2018 adalah sebagai berikut :
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 14
Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Kondisi
Awal
Target Tahun Kondisi
akhir
2017 2018
1. Peningkatan
Pendapatan
Pajak
Daerah
Meningkatnya
Pendapatan
Pajak Daerah
% - 4.15 3.37 3.37
2. Peningkatan
Pendapatan
Retribusi
Daerah
Meningkatnya
Pendapatan
Retribusi
Daerah
% - 8.98 4.45 4.45
3. Peningkatan
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
Yang
Dipisahkan
Meningkatnya
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan
% - 0.54 7.14 7.14
4. Peningkatan
Lain-lain
PAD Yang
Sah
Meningkatnya
Lain-lain PAD
Yang Sah
% - 18.34 3.66 3.66
4. Strategi
Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang
ditempuh melalui optimalisasi :
a. Menambah jumlah titik layanan unit Samsat Keliling, Samsat gerai/mall,
drivethru dan Samsat Paten;
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 15
b. Menyederhanakan persyaratan perpanjangan STNK;
c. Bekerjasama dengan Bank Jateng, PT. Jasa Raharja, PT. Telkom dan
Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk Tim IT untuk pengembangan
aplikasi Samsat Online;
d. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Kendaraan
Bermotor;
e. Melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan perkembangan
perekonomian baik makro maupun mikro dan penambahan obyek retribusi
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
f. Mendorong kerjasama dengan BUMD yang lebih kongkrit;
g. Optimalisasi peningkatan Lain-lain PAD yang sah.
5. Kebijakan
Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang
berkembang, maka ditempuh kebijakan :
a. Penambahan Akses Pembayaran;
b. Mempermudah mekanisme/administrasi dalam pembayaran PKB;
c. Mengembangkan pembayaran pajak melalui elektronik (perbank-an);
d. Memetakan Tax Compliance hingga tingkat Kecamatan;
e. Sosialisasi kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui media
massa serta lebih mengintensifkan razia KBM di seluruh Kab/Kota di Jawa
Tengah;
f. Mengajukan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
g. Melakukan perubahan Pergub Nomor 24 Tahun 2011 tentang Nilai
Perolehan Air Permukaan untuk menghitung Pajak Air Permukaan
(menaikkan Nilai Perolehan Air Permukaan);
6. Program
Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu
2013 – 2018, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan
Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 16
1) Program Umum (Program Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan
Fungsi) :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c) Program Peningkatan Disiplin Apatur;
d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
a) Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi
adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Nama SKPD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi
Jawa Tengah.
Urusan pemerintah yang dilaksanakan : Pendapatan
Tugas pokok : Badan mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah
Tujuan Dan Sasaran
Strategis Indikator kinerja Penjelasan
(1) (2) (3)
1. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan
a. Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah dari unsur
Pajak Daerah
Jumlah Peningkatan
Pendapatan dari sektor
Pajak Daerah
a. Alasan Pemilihan
Indikator
Untuk melihat seberapa
besar peningkatan PAD
dari sektor Pajak Daerah
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 17
Tujuan Dan Sasaran
Strategis Indikator kinerja Penjelasan
(1) (2) (3)
per/tahunnya
b. Formulasi Pengukuran
Realisasi pendapatan
dari sektor Pajak Daerah
tahun berjalan- realisasi
pendapatan dari sektor
Pajak Daerah tahun
sebelumnya
c. Tipe Penghitungan :
Komulatif
d. Sumber Data
Hasil monitoring dan
evaluasi
2. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai
dengan target yang ditetapkan
a. Peningkatan
pendapatan daerah
dari unsur Retribusi ,
Pajak Lain-Lain dan
pendapatan Lain-Lain
Jumlah Peningkatan
Pendapatan dari sektor
Retribusi , Pajak Lain-Lain
dan pendapatan Lain-Lain
a. Alasan Pemilihan
Indikator
Untuk melihat seberapa
besar peningkatan
Pendapatan Alokasi
Daerah Provinsi Jawa
Tengah dari Retribusi ,
Pajak Lain-Lain dan
pendapatan Lain-Lain
per/tahunnya
b. Formulasi Pengukuran
Realisasi Pendapatan
dari sektor Retribusi ,
Pajak Lain-Lain dan
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 18
Tujuan Dan Sasaran
Strategis Indikator kinerja Penjelasan
(1) (2) (3)
pendapatan Lain-Lain
tahun berjalan- Realisasi
Pendapatan dari sektor
retribusi tahun
sebelumnya
c. Tipe Penghitungan
Komulatif
d. Sumber Data
Hasil monitoring dan
evaluasi.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal
ini melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian
sasaran program dan kegiatan, di tahun 2018 disusun perjanjian kinerja sebagai
dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran
formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta
target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan
komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja. Pada awal Tahun 2018,
dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan
manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 19
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah
Program Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 92.161.574.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp. 78.920.719.000,-
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Rp.411.000.000,-
4. Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 18.633.087.000,-
5. Penyelenggaran Pemerintahan Umum Rp. 9.644.120.000,-
A. Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
1. Sasaran Strategis
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Indikator Kinerja
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
3. Target Kinerja
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 20
Pendapatan Asli Daerah : Rp. 10.974.877.010.000,- yang bersumber dari
Pendapatan PKB sebesar Rp. 3.943.482.818.000,-, BBNKB sebesar Rp.
3.061.468.000.000,-, PBBKB sebesar Rp. 1.765.500.000.000,-, PAP sebesar Rp.
10.200.000.000,-, Pajak Rokok sebesar Rp. 2.059.460.617.000,-, Retribusi Daerah
sebesar Rp. 4.775.575.000,- dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.
130.000.000.000,-
B. Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Dalam rangka pencapaian Target sebagaimana yang tertuang dalam
Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah pada Tahun 2018 telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan
pendapatan dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :
1. Program Utama
Program Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri
dari 1 (satu) program , yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan
program tersebut adalah seluruh Bidang yang ada pada Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bidang tersebut adalah Bidang Pajak
Kendaraan Bermotor, Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain, Bidang Pengolahan
Data Dan Pengembangan Pendapatan dan Bidang Evaluasi Dan Pembinaan.
2. Program Pendukung
Program ini adalah Program yang menjadi supporting (mendukung) pelaksanaan
dari Program Utama. Program tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab dari
Sekretariat. Program Pendukung terdiri dari 4 (empat) Program, yaitu Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
kinerja pemberi amanah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan
yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah laporan kinerja yang
memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan
penyusunan LKjIP tahun terakhir yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa
Tengah 2013-2018 dan Perubahan Rencana Strategis Kerja Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018. Capaian Kinerja Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Tengah. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap
capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen
perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2018.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan sasaran
strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran stratgis
pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja
yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian
kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan
targetnya. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dengan membandingkan antara Target
dengan Realisasi dengan ukuran persentase pencapaian disajikan dalam tabel 3.1
sebagai berikut:
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 22
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dari Tabel diatas dapat dilihat Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang
ditetapkan dalam target APBD Murni Tahun 2018 yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 adalah sebesar
Rp.10.974.887.010.000,- dan Target APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp.
11.216.820.150.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.11.872.467.718.132,- , dengan
capaian kinerja sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang diperoleh sebesar
108,18 %, yang terdiri :
1. Pajak Daerah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar
Rp.10.840.111.435.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar
Rp.11.087.697.617.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.11.725.397.053.011,-
Atau 108,17 % dari target yang ditetapkan.
2. Retribusi Daerah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar
Rp.4.775.575.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar Rp. 4.122.533.000,- dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.860.079.790,- Atau 101,77 % dari target yang
ditetapkan.
3. Lain-lain PAD Yang Sah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar
Rp.130.000.000.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar Rp.125.000.000.000,-
dan dapat direalisasikan sebesar Rp.147.070.665.121,- Atau 113,13 % dari target
yang ditetapkan. Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat
digambarkan dalam Grafik 3.1
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi 2018 Capaian
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Peningkatan
PAD
Meningkatnya
PAD
PAD : Rp.10.974.887.010.000,-
Terdiri dari :
- PKB : Rp. 3.943.482.818.000,-
- BBNKB : Rp. 3.061.468.000.000,-
- PBBKB : Rp. 1.765.500.000.000,-
- PAP : Rp. 10.200.000.000,-
- Pajak Rokok : Rp. 2.059.460.617.000,-
- Retribusi Daerah : Rp. 4.775.575.000,-
- Lain2 PAD Yang Sah :
Rp. 130.000.000.000,-
PAD : Rp. 11.872.467.718.132,-
Terdiri dari :
- PKB : Rp. 4.248.132.806.425,-
- BBNKB : Rp. 3.423.363.647.275,-
- PBBKB : Rp. 1.846.838.666.057,-
- PAP : Rp. 12.983.408.943,-
- Pajak Rokok : Rp. 2.170.775.494.912,-
- Retribusi Daerah : Rp. 4.860.079.790.-
- Lain2 PAD Yang Sah :
Rp. 147.070.665.121,-
108,18 %
107,73 %
111,82 %
104,61%
127,29 %
105,41 %
101,77 %
113,13 %
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 23
Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah
menempati posisi tertinggi disusul dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan
Retribusi Daerah. Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :
1. Kendaraan Bermotor, dari target APBD Murni tahun 2018 ditetapkan sebesar
Rp.3.943.482.818.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018 sebesar
Rp.4.064.855.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.4.248.132.806.425,- atau
107,73 %.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari target APBD Murni tahun 2018
ditetapkan sebesar Rp.3.061.468.000.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018
sebesar Rp.3.145.682.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.3.423.363.647.275,-
atau 111,82 %.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target APBD induk tahun
2018 ditetapkan sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dan target APBD perubahan tahun
2018 sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dapat direalisasikan sebesar
Rp.1.846.838.666.057,- atau 104,61 %.
4. Pajak Air Permukaan (PAP), dari target APBD induk tahun 2018 ditetapkan sebesar
Rp.10.200.000.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018 sebesar
Rp.12.200.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.12.983.408.943,- atau 127,29
%.
Grafik 3.1
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 24
5. Pajak Rokok, dari target APBD induk tahun 2017 ditetapkan sebesar
Rp.2.059.460.617.000,- dan target APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp.
2.099.460.617.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.170.775.494.912,- atau
105,41 %.
Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 s.d. 2018
Pajak
Daerah
REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN
2018
PKB 2.587.269.029.100 2.944.639.939.900 3.417.260.595.050 3.846.112.941.500 4.248.132.806.425
BBNKB 3.214.153.430.075 2.889.565.766.475 2.877.756.190.725 3.031.219.174.000 3.145.682.000.000
PBBKB 1.442.413.131.685 1.672.619.342.934 1.538.890.231.827 1.653.549.702.810 1.765.500.000.000
PAP 7.142.697.331 8.253.129.315 9.251.016.832 11.422.772.199 12.983.408.943
Pajak
Rokok 962.139.689.729 1.575.599.218.387 1.829.360.154.990 2.030.393.742.101 2.170.775.494.912
Total
Pajak
Daerah
8.213.117.977.920 9.090.677.397.011 9.672.518.189.424 10.572.698.332.610 11.725.397.053.011
PK
B
BB
NK
B
PB
BK
B
PA
P Paj
ak R
oko
k
Total Pajak Daerah
PK
B
BB
NK
B
PB
BK
B
PA
P
Paj
ak R
oko
k
Total Pajak Daerah
PK
B
BB
NK
B
PB
BK
B
PA
P
Paj
ak R
oko
k
Total Pajak Daerah
PK
B
BB
NK
B
PB
BK
B
PA
P
Paj
ak R
oko
k
Total Pajak Daerah
PK
B
BB
NK
B
PB
BK
B
PA
P
Paj
ak R
oko
k
Total Pajak Daerah
0
2.000.000.000.000
4.000.000.000.000
6.000.000.000.000
8.000.000.000.000
10.000.000.000.000
12.000.000.000.000
REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018
Grafik 3.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 25
Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dibandingkan dengan
tahun 2017, Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar Rp.1.218.336.053.984,- atau 11,44 % dari tahun 2017 sebesar
Rp.10.654.131.664.148,- ada pun peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3,
dibawah ini
Tabel 3.3
Peningkatan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2017 dan 2018
No. INDIKATOR
KINERJA
REALISASI
TAHUN 2017
REALISASI
TAHUN 2018
BERTAMBAH/
BERKURANG
%
1. Jumlah PAD 10.654.131.664.148 11.872.467.718.132 1.218.336.053.984 11,44
Tabel 3.4
Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014 s.d. 2018
No Tahun
Anggaran Realisasi Peningkatan %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2014 8.213.117.977.920 1.496.947.882.722 22.29%
2 2015 9.090.677.397.011 877.559.419.091 10.68%
3 2016 9.672.518.189.424 581.840.792.413 6.40%
4 2017 10.654.131.664.148 981.613.474.724 10,15%
5 2018 11.872.467.718.132 1.218.336.053.984 11,44%
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 26
B. Realisasi Anggaran
Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang
telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Untuk tahun 2018 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 147.295.954.727,-
atau 88,31 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 166.791.627.000,- sedangkan
untuk belanja langsung secara fisik terealisasi sebesar Rp. 200.267.558.250,- atau
98,55 % dan secara keuangan terealisasi sebesar Rp. 182.436.728.554,- atau 89,77 %
dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 203.221.820.000,-, sehingga total realisasi
belanja tidak langsung dan belanja langsung jika dilihat secara keuangan adalah
sebesar Rp. 329.732.683.281,-. Jika dilihat dari realisasi fisik pada
belanja langsung capain pelaksanaan belum dapat mencapai target atau hanya
mencapai 98,55%, hal tersebut disebabkan terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak
dapat terpenuhi target pelaksanaannya. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (55,64%), Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor (91,51%) dan Kegiatan Rehab Gedung Kantor (92,08%).
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor (90,91%). Belanja langsung yang
terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini
Tabel 3.5
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017
NO. KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PADA DPPA
2018
REALISASI PELASANAAN
KEGIATAN TA.2018
Anggaran
(Rp.) Fisik
Keu
1 2 6 11,00 12,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
90.799.713.474 100,00% 94,82%
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat BPPD Provinsi Jawa Tengah 2.832.367.000 100,00% 97,09%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik BPPD Provinsi
Jawa Tengah
10.632.174.000 100,00% 85,07%
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 27
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran BPPD
Provinsi Jawa Tengah
738.232.000 100,00% 95,03%
4 Jaminan Barang Milik
Daerah BPPD Provinsi Jawa Tengah 743.855.000 100,00% 88,02%
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor /
Rumah Dinas BPPD Provinsi Jawa
Tengah
1.587.784.000 100,00% 98,47%
6 Penyediaan Alat Tulis
Kantor BPPD Provinsi Jawa Tengah 6.308.637.000 100,00% 98,65%
7 Penyediaan Barang Cetak dan
penggandaan BPPD Provinsi Jawa
Tengah
13.028.771.501 100,00% 98,45%
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor BPPD
Provinsi Jawa Tengah
795.003.916 100,00% 97,90%
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
BPPD Provinsi Jawa Tengah 180.385.057 100,00% 94,01%
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan BPPD
Provinsi Jawa Tengah
508.180.000 100,00% 96,75%
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
BPPD Provinsi Jawa Tengah 4.303.120.000 100,00% 90,37%
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah BPPD
Provinsi Jawa Tengah
14.071.671.000 100,00% 96,98%
13 Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran BPPD Provinsi Jawa
Tengah
35.069.533.000 100,00% 95,84%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR PEMERINTAH
DAERAH
83.547.120.000 98,56% 85,80%
1 Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor 293.920.000 100,00% 53,49%
2 Pengadaan Kendaraan Dinas
/ Operasional 8.432.750.000 100,00% 88,40%
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah
Dinas BPPD Prov. Jateng 2.033.186.000 98,36% 96,16%
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor BPPD Prov. Jateng 28.151.864.000 99,78% 96,05%
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional BPPD
Prov. Jateng
6.926.498.000 100,00% 93,02%
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 28
6 Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor BPPD Prov. Jateng
649.700.000 100,00% 97,55%
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor BPPD Prov. Jateng 3.493.710.000 100,00% 97,05%
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair BPPD Prov. Jateng 738.130.000 100,00% 97,88%
9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga BPPD
Prov. Jateng
3.338.944.000 100,00% 98,67%
10 Pemeliharaan Buku- Buku
Perpustakaan BPPD Prov. Jateng 18.551.000 100,00% 38,38%
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip
BPPD Prov. Jateng 775.561.000 100,00% 91,53%
12 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Pertanian, Tanaman dan Taman,
Perkebunan, Peternakan serta
Perikanan Dinas PPAD
700.013.000 100,00% 98,19%
13 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor BPPD Prov. Jateng 17.806.443.000 90,91% 75,01%
14 Rehab Gedung Kantor
BPPD Prov. Jateng 8.587.850.000 90,83% 79,77%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 436.000.000 100,00% 83,47%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPPD 131.000.000 100,00% 70,23%
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undanganBPPD 305.000.000 100,00% 96,71%
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
18.516.537.000 100,00% 93,83%
1 Kegiatan Pengendalian Pajak
Daerah/Intensifikasi, ekstensifikasi,
Sertifikasi
6.427.010.000 100,00% 88,47%
2 Kegiatan Pengendalian Pemungutan
Retribusi dan PLL 2.413.450.000 100,00% 94,09%
3 Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan 1.150.000.000 100,00% 99,13%
4 Kegiatan Promosi dan Sosialisasi
Pelayanan Wajib Pajak 6.529.534.000 100,00% 92,87%
5 Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan
dan Aset 698.697.000 100,00% 89,14%
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 29
6 Kegiatan Pengembangan Pelayanan
Pendapatan 1.297.846.000 100,00% 99,27%
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM 9.704.120.000 100,00% 94,36%
1 Kegiatan Sinkronisasi Program 863.480.000 100,00% 96,41%
2
Pengembangan Sistem Informasi
Pelayanan Pendapatan dan Jaringan
Aset
8.840.640.000 100,00% 92,31%
TOTAL 203.221.820.000 98,55 % 89,77 %
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 30
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola
Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 disusun guna memenuhi
salah satu prinsip good governance yaitu transparasi dan akuntabilitas. Gambaran
mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor
penghambatnya baik dari sisi internal yang controlable maupun sisi eksternal yang
uncontrolable dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.
A. Simpulan
Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Hasil pengukuran kinerja kegiatan secara fisik mencapai 98,55 % dan serapan
anggaran belanja langsung mencapai 89,77 %.
2. Hasil pengukuran kinerja sasaran yang terdiri dari dua indikator sasaran sebagai
berikut :
a. Pengukuran kinerja atas indikator sasaran peningkatan PAD menunjukkan
bahwa peningkatan PAD pada tahun 2017 mencapai 11,44 %.
b. Hasil Pengukuran kinerja atas Anggaran belanja yang dikelola oleh BPPD
tahun 2017 tidak mencapai 100% karena terdapat 4 (empat) kegiatan yang
tidak dapat terpenuhi target pelaksanaannya. Kegiatan tersebut meliputi
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (55,64%), Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (91,51%) dan Kegiatan Rehab
Gedung Kantor (92,08%). Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor (90,91%)
3. Anggaran belanja yang dikelola oleh BPPD sejumlah Rp.370.013.447.000.-
yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 166.791.627.000,-
(45,08 %) dan belanja langsung Rp. 203.221.820.000,- (54,92%) Realisasi
anggaran belanja tidak langsung Rp. 182.436.728.554,- (89,77 %) sedangkan
realisasi anggaran belanja langsung Rp. 147.295.954.727,- (88,31 %). Realisasi
fisik secara keseluruhan mencapai 99.28%.
4. Target capaian pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2017.
telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun penerimaan dari 5 (lima) jenis
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 31
pajak dan retribusi daerah serta Lain-lain PAD Yang Sah di Provinsi Jawa Tengah
yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah
sebagai berikut :
a. Pajak Kendaraan Bermotor, dari target APBD Murni tahun 2018 ditetapkan
sebesar Rp.3.943.482.818.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018
sebesar Rp.4.064.855.000.000,- dapat direalisasikan sebesar
Rp.4.248.132.806.425,- atau 107,73 %.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari target APBD Murni tahun
2018 ditetapkan sebesar Rp.3.061.468.000.000,- dan target APBD perubahan
tahun 2018 sebesar Rp.3.145.682.000.000,- dapat direalisasikan sebesar
Rp.3.423.363.647.275,- atau 111,82 %.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target APBD induk
tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dan target APBD
perubahan tahun 2018 sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp.1.846.838.666.057,- atau 104,61 %.
d. Pajak Air Permukaan (PAP), dari target APBD induk tahun 2018 ditetapkan
sebesar Rp.10.200.000.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018
sebesar Rp.12.200.000.000,- dapat direalisasikan sebesar
Rp.12.983.408.943,- atau 127,29 %.
e. Pajak Rokok, dari target APBD induk tahun 2017 ditetapkan sebesar
Rp.2.059.460.617.000,- dan target APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp.
2.099.460.617.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.170.775.494.912,-
atau 105,41 %
f. Retribusi Daerah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar
Rp.4.775.575.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar Rp.
4.122.533.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.860.079.790,- Atau
101,77 % dari target yang ditetapkan
g. Lain-lain PAD Yang Sah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan
sebesar Rp.130.000.000.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar
Rp.125.000.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.147.070.665.121,-
Atau 113,13 % dari target yang ditetapkan
LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 32
B. Saran
Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan
penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai
pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal
dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah serta berupaya meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam
melakukan pembayaran atas pungutan Pajak dan Retribusi tersebut.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja
yang akan datang.
Sekian dan terimakasih.
Semarang. Februari 2018
KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH