KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam...
Transcript of KATA PENGANTAR - bkd.malangkab.go.idbkd.malangkab.go.id/website/file/LAKIP BKD 2011.pdf · Dalam...
1. Kata Pengantar LAKIP i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun
Anggaran 2011.
Laporan ini menyajikan secara garis besar keberhasilan pencapaian hasil
kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang. Pembahasan evaluasi dan pelaporannya dikonsentrasikan pada 7 (tujuh)
program yang dilaksanakan / diimplementasikan ke dalam 29 ( dua puluh
sembilan ) kegiatan.
Dalam penyusunan laporan ini telah melibatkan secara aktif seluruh
pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang,
namun kami menyadari bahwa buku laporan ini masih ada kekurangan, oleh
karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.
Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri
Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik
di masa mendatang.
Malang, Januari 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198811 1001
2.Daftar Isi 2011
ii
DAFTAR ISI Halaman
-
-
-
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Ekskutif
i
ii
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Aparatur
3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2011
D. Dasar Hukum
E. Sistematika
1
1
2
3
4
8
9
12
13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Perencanaan Kinerja
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan, Tujuan, Kebijakan dan Program
B. Penetapan Kinerja
15
15
15
15
16
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan
Data Kinerja
B. Pengukuran Capaian Kinerja
C. Capaian Kinerja
1. Capaian Kinerja Jangka Pendek
2. Kemajuan pencapaian target jangka
menengah
3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi
Tahun 2011 dengan Realiasi 2010 dan
capaian 2010 dengan 2011
21
21
21
22
22
28
28
29
2.Daftar Isi 2011
iii
4. Perbandingan Capaian Prestasi yang
diperoleh Badan Kepegawaian Tahun 2010
dengan 2011
D. Akuntabilitas Keuangan
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
30
33
BAB
IV
PENUTUP
34
Lampiran-lampiran
3.Ikhtisar ekskutif 2011 iv
IKHTISAR EKSKUTIF
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur
pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Stratejik Tahun 2011 - 2015, maka pada Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2011 dijabarkan ke dalam 7 ( tujuh ) program yang terdiri dari 29 (dua
puluh sembilan ) kegiatan yaitu :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 (sembilan) kegiatan
yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
3. Jasa Administrasi Keuangan ;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 (lima)
kegiatan yaitu :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
2. Pengadaan Mebeleur ;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan ;
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD ;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun .
3.Ikhtisar ekskutif 2011 v
V. Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Pendidikan Penjenjangan Struktural dan ;
2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme.
VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 (satu)
kegiatan yaitu :
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 9 (sembilan)
kegiatan yaitu :
1. Seleksi Penerimaan Calon PNS ;
2. Penempatan PNS ;
3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS ;
4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
;
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi ;
6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ;
7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ;
8. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan ;
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apabila
dikaitkan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan
Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 dapat dikatakan berhasil. Namun
demikian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sasaran yang
dimaksudkan tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Badan
Kepegawaian Daerah saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lain
termasuk yang dilaksanakan oleh instansi lain.
Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai
faktor diantaranya :
1. Telah terjadi peningkatan pelayanan pegawai melalui Anjungan Mandiri
Informasi kepegawaian yang tersedia di Kantor Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang ;
2. Terselenggaranya koordinasi yang cukup baik dengan dinas/instansi terkait,
termasuk dengan Departemen Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara ,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ,
Kantor Gubernur Jawa Timur maupun Kantor Regional II BKN di Sidoarjo.
3.Ikhtisar ekskutif 2011 vi
3. Terselenggaranya pemeliharaan dan penyempurnaan data base kepegawaian
dan layanan kenaikan pangkat PNS dan pensiun secara online melalui Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian .
Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau
meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa mendatang
adalah melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang
memadukan sistem bottom up planning dan top down planning yang telah
disepakati bersama dan dilakukan secara konsisten serta bertanggung jawab.
LAKIP BKD 2011 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk
mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel).
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi
Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011.
Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2011 ini juga merupakan tindak
lanjut Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun
2011 dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan
disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang
menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut
dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas
umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
LAKIP BKD 2011 2
Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku
Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang berkewajiban mempertanggung
jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban
tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun
2011.
Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 selain untuk memenuhi tuntutan untuk
berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara
akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata
kepemerintahan yang baik.
B. Maksud dan Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 adalah media pertanggungjawaban
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi
informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
untuk periode 1 tahun . Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi
berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan,
misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian
Tahun 2011-2015.
Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk
memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya
peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi,
distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :
LAKIP BKD 2011 3
1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan
akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,
sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;
6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparatur pemerintah daerah yang
berprestasi.
C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah
dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk
menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden
Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan
Kepegawaian Daerah dan dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali
perubahan yaitu :
1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian.
2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
LAKIP BKD 2011 4
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan
jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang
Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian.
3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati
Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
adalah:
1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala
Daerah bidang kepegawaian.
b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
1.2 Fungsi BKD Kabupaten Malang
a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database
serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan.
b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah.
c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian.
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
kepegawaian.
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian.
f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan bidang kepegawaian.
g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang
kepegawaian.
LAKIP BKD 2011 5
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian
Daerah.
i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga
Pemerintah dan Lembaga lainnya.
k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian.
n. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan
berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
o. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma
standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
p. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai
dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
q. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
r. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang -undangan.
s. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai
Negeri Sipil.
t. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri
Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
u. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara
komprehensif.
v. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan
program pengembangan kepegawaian.
w. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian.
LAKIP BKD 2011 6
x. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang
kepegawaian.
1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai
2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
d. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian
1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural
2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional
e. Kepala Bidang Mutasi Jabatan
1. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural
2. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional
f. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian
1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data
2. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAKIP BKD 2011 7
SEKRETARIAT
BIDANG
MUTASI JABATAN
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN
STRUKTURAL
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN
FUNGSIONAL
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
= GARIS KOMANDO = GARIS KOORDINASI
KEPALA BADAN
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI & PELAPORANAN
BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SUB.BIDANG PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
BIDANG
KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN
PENGGAJIAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN
PENGGAJIAN FUNGSIONAL
BIDANG
INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB.BIDANG PENYAJIAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA
SUB BAGIAN KEUANGAN
DASAR :
• PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ;
• PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
…………………………...
LAKIP BKD 2011 8
2. Sumberdaya Manusia
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 64 personil dengan tingkat pendidikan: 1. S-2 : 8 orang
2. S-1 : 28 orang
3. D-4 : 1 orang
4. D-3 / Sarmud : 5 orang
5. SLTA : 21 orang
6. SLTP : - orang
Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat
signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan,
tergambarkan dalam tabel berikut.
Tabel 1
Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
(Desember 2011)
NO ESELON
GOL / RUANG ( Orang ) STRATA PENDIDIKAN (Org)
IV III II I NON GOL
SD SMP SMA D3/S
M S-1 S-2
1. II 1 - - - - - - - - - 1
2. III 3 2 - - - - - - - 2 3
3. IV - 11 - - - - - - 1 7 4
4. Fungsional - - - - - - - - - - -
5. Staf - 25 22 - - - 21 5 20 -
6. T. Kontrak - - - - 2 - - 2 - - -
JUMLAH 4 38 22 - 2 - - 23 6 29 8
Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
- Eselon II/b : 1 jabatan
- Eselon III/a : 1 jabatan
- Eselon III/b : 4 jabatan
- Eselon IV/a : 11 jabatan
LAKIP BKD 2011 9
Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2
SDM Berdasarkan Eselonisasi
NO GOLONGAN/
RUANG
ESELON
IV-b IV-a III-b III-a II-b II-a
1. IV/c - - - - 1 -
2. IV/b - - - - - -
3. IV/a - - 2 1 - -
4. III/d - 5 2 - - -
5. III/c - 6 - - - -
6. III/b - - - - - -
J u m l a h - 11 4 1 1
3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010
Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2010
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya
tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan
tugas rutin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam
tahun 2010 melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Penyedian jasa surat menyurat.
2. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
LAKIP BKD 2011 10
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian
kinerja mencapai 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat
meningkatkan jumlah sarana prasarana pendukung serta pemeliharaan
sarana dan prasarana. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai
berikut :
1. Peningkatan peralatan gedung kantor..
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Kerja ini ditetapkan dengan 1 kegiatan yaitu pendidikan dan
pelatihan formal maksud agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas) melalui
pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan fungsi dan tercapai
58 %.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja
Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam
bidang keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan
realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD.
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
LAKIP BKD 2011 11
Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah
ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
5. Program Pendidikan Kedinasan .
Program ini ditetapkan dengan 2 kegiatan yaitu
1. Kegiatan Penjenjangan struktural output kegiatannya adalah
terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian
penyeseuaian ijazah dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi
target kinerja tercapai 78,18 %.
2. Kegiatan peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme ouput
kegiatannya adalah sosialiasi peraturan dibidang kepegawaian dengan
tujuan memberikan wawasan dan pemahaman peraturan dibidang
kepegawaian target kinerja tercapai 70 %.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur .
Dalam Tahun 2010 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pendidikan
dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah output
kegiatannya adalah Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan
kegiatan Maintenance SMM ISO 9001:2008 dan Survailance audit ISO
(2 kali) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan tercapai
100%.
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini terdiri dari 9 kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah
dalam tahun 2010 yaitu :
1. Seleksi penerimaan calon PNS tercapai 99,74 %.
2. Penempatan PNS .tercapai 96,00 %.
3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
tercapai 98,84 %.
4. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
tercapai 97,42 %.
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi tercapai 99,96 %
LAKIP BKD 2011 12
6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tercapai
77,50 %.
7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas tercapai 100 %.
8. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
tercapai 100 %.
9. Monitoring evaluasi dan pelaporan .tercapai 100 %.
D. Dasar Hukum
1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
LAKIP BKD 2011 13
E. Sistematika
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Aparatur
3. Capaian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2011
D. Dasar Hukum
E. Sistematika
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Perencanaan Strategis
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja
B. Pengukuran Capaian Kinerja
C. Capaian Kinerja
1. Capaian Kinerja Jangka Pendek
2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan
Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011
3. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian
Daerah Tahun 2010 dengan 2011
D. Akuntabilitas Keuangan
LAKIP BKD 2011 14
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAKIP BKD 2011 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Perencanaan Kinerja
Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban
untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan
dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Visi
Pernyataan visi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015
adalah :
” Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan
Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur
yang Profesional ”
1. Terwujudnya Tertib Administrasi adalah:
Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah,
cepat dan akurat.
2 Penataan pegawai yang proporsional adalah:
Perencanaan, penataan pegawai yang memiliki kemampuan teknis
dan memiliki kompetensi.
3 Sumberdaya aparatur yang profesional adalah:
Aparatur yang berdedikasi tinggi, berdisiplin dalam pengabdian,
menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan
bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam semua
tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Misi
Misi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.
LAKIP BKD 2011 16
2. Melaksanakan pembinaan pegawai.
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan
pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian.
3. Tujuan, Sasaran, Kabijakan dan Program
Dalam rangka mewujudkan misi, maka Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang menetapkan 4 (empat) tujuan yang telah berorientasi
pada hasil, 4 (empat) kebijakan dan 7 program yang dijabarkan sebagai
berikut :
Misi 1 : Melaksanakan pembinaan pegawai .
Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah
mengikuti diklat
Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan
berkompetensi
No. Sasaran Kebijakan Program
1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi
Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dibidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan
Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan
Pendidikan kedinasan
Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan
pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi
manajemen kepegawaian
Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang
profesional dan proporsional melalui sestem manajemen
kepegawaian
LAKIP BKD 2011 17
No. Sasaran Kebijakan Program
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah
Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan punishment, melakukan monitoring dan evaluasi melaksanakan rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
yang baik
Tujuan 4 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif,
efisien dan tepat waktu
No. Sasaran Kebijakan Program
4. Terwujudnya sarana pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian
Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Sarana dan prasarana, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
B. PENETAPAN KERJA
Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan
oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan
kinerja pemerintah daerah.
LAKIP BKD 2011 18
Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2011 adalah sebagai
berikut :
Misi 1 : Melaksanakan pembinaan pegawai
Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti
diklat
No. Sasaran Indikator Target
1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi
Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti diklat/kursus singkat dan pelatihan, Bintek
50 PNS
Terseleksinya kompetensi Tes Potensi Akademik (TPA) pejabat dan calon pejabat
60 Pejabat
Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008
20 PNS
Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan
berkompetensi
No. Sasaran Indikator Target
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
387 PNS
Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian
300 PNS
Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan
pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi
manajemen kepegawaian
Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang
profesional dan proporsional melalui sestem manajemen
kepegawaian
LAKIP BKD 2011 19
No Sasaran Indikator Target
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah
Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Bapaertaruum, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
1148 PNS
Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
3332 PNS
Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi
50 PNS
Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
400
Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah
1118 PNS
LAKIP BKD 2011 20
No Sasaran Indikator Target
Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui perngiriman tugas belajar ikatan dinas
14 PNS
Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN
100 Pelamar
Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data
19.000 data PNS
Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian
100 buku
LAKIP BKD 2011 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian
Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. IKU dapat diukur secara objektif
b. IKU menggambarkan hasil
c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
d. IKU cukup untuk mengukur kinerja
Penyusunan data kinerja yang handal merupakan tanggungjawab Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
B. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik
secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala
ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan
kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :
85 keatas : Sangat Berhasil
70 x < 85 : Berhasil
55 x < 70 : Cukup Berhasil
x < 55 : Kurang Berhasil
LAKIP BKD 2011 22
C. Capaian Kinerja
1. Capaian Kinerja Jangka Pendek
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2011
telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang
ditetapkan.
2. Kemajuan pencapaian Target jangka menengah
Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di
Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut :
a. Misi 1
Melaksanakan pembinaan pegawai
Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS
setelah mengikuti diklat
No. Sasaran Indikator Capaian
1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi
Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti bintek, diklat/kursus singkat dan pelatihan
22 PNS
Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008
20 PNS
Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi
No. Sasaran Indikator Capaian
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
266 PNS
Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian
240 PNS
LAKIP BKD 2011 23
Dalam rangka mencapai Misi 1 yaitu melaksanakan pembinaan pegawai
telah dilaksanakan program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan dan
Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
Keluaran dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan
dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah adalah:
1. Melaksanakan pengiriman PNS untuk mengikuti diklat teknis dan
fungsional, kursus-kursus singkat dan pelatihan/bintek kepada
penyelengggara diklat. antara lain :
Bintek Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
Bintek Pengelolaan Keuangan daerah
Bintek Rekonsiliasi Aset Tetap Belanja Modal
Diklat Prajabatan
Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010
2. Mengikuti diklat penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu
(SMM) ISO 9001 : 2008 dengan melakukan Diagnostic Assessment
( Kajian Awal Mutu ) dengan pihak konsultan sejumlah 20 PNS pada
Badan Kepegawaian Daerah.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan sejumlah 50 PNS
yang telah dilaksanakan sejumlah 22 PNS, ditetapkan sehingga capaian
kinerja hanya mencapai 44 % dengan kategori Kurang Berhasil. Untuk
kegiatan penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu (SMM) ISO
9001 : 2008 tercapai 98,75 % dengan katergori Sangat Berhasil.
Kegiatan penjenjangan struktural ditargetkan sejumlah 250 PNS yang
telah dilaksanakan sejumlah 266 PNS, sehingga capaian kinerja hanya
mencapai 106 % dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk kegiatan
peningkatan ketrampilan dan profesionalisme outputnya adalah sosialisasi
peraturan dibidang kepegawaian ditargetkan sejumlah 375 PNS yang
dilaksanakan sejumlah 240 PNS tercapai 64,00 % dengan katergori
Cukup Berhasil.
LAKIP BKD 2011 24
b. Misi 2
Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan
pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian
Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang
profesional dan proporsional melalui sistem manajemen
kepegawaian
No. Sasaran Indikator Capaian
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah
Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Baper tarum, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
2995 PNS
Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
3501 PNS
Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi
52 PNS
Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
0
Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengambilan sumpah / janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah
1118 PNS
LAKIP BKD 2011 25
No. Sasaran Indikator Capaian
Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui pengiriman tugas belajar ikatan dinas
14 PNS
Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN
32 Pelamar
Tersedianya database pegawai dan informasi kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data
17.535 data PNS
Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian
100 buku
Dalam rangka mencapai Misi 2 yaitu Meningkatkan kesejahteraan
pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola
sistem informasi manajemen kepegawaian telah dilaksanakan program
dan kegiatan dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut:
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Dalam Tahun Anggaran 2011 program ini ditetapkan kedalam 9
(sembilan) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Seleksi Calon PNS dilakukan untuk merekruit calon PNS baik
dari pelamar umum untuk Tenaga Strategis, Pendidikan dan
Kesehatan, Indikaktor capaian kinerja yang diharapkan adalah
tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan
pegawai karena pensiun. Dari kegiatan ini pada tahun 2011
ditargetkan tersedianya CPNS sesuai formasi dari pelamar umum
sejumlah 400 CPNS, namun tingkat capaian kinerja 0 % hal ini
LAKIP BKD 2011 26
disebabkan adanya kebijakan Peraturan Bersama 3 Menteri yaitu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan
Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 -
2012. Namun sesuai peruntukannya kegiatan ini dilakukan untuk
melakukan perhitungan kebutuhan jumlah PNS di daerah sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 jumlah kebutuhan CPNS
Kabupaten Malang sejumlah 4.740 CPNS yang diusulkan. Sehingga
kategori tingkat capaian 0 % dengan kategori Kurang Berhasil ;
2. Kegiatan Penempatan PNS yang dilakukan adalah penataan personil
pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan fungsional,
pemindahan dan pemberhentian jabatan, pengambilan sumpah/janji
CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antara daerah
provinsi/kabupaten serta mutas dalam daerah. Kegiatan ini ditargetkan
pada tahun 2011 sejumlah 1118 orang/PNS terealisasi 1817
orang/PNS Tingkat capaian kinerja kegiatan tercapai 163 % dengan
kategori Sangat Berhasil ;
3. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
PNS yang dilakukan proses berkas usulan kenaikan pangkat PNS dan
gaji berkala, penyusunan DUK PNS dan penerbitan SK Impassing gaji
PNS. Target kegiatan 3.332 orang/PNS terealisasi 3.501 orang/PNS
tingkat capaian 105 % Sangat Berhasil ;
4. Kegiatan Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah yang dilakukan adalah pemeliharaan database
kepegawaian, pembuatan ID Card PNS, pada database kepegawaian
target kinerja 18.000 data PNS terealisasi 17.535 data PNS tingkat
capaian 97,42 % Sangat Berhasil ;
5. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi yang
dilakukan adalah proses berkas usulan pengajuan SK Pensiun, KP
Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Satya
lencana, Tali Asih bagi PNS yang purna tugas. Target kinerja 2939
LAKIP BKD 2011 27
berkas/PNS terelaisasi 2995 berkas/PNS tingkat capaian 101 %
dengan kategori Sangat Berhasil ;
6. Kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang
dilakukan proses administrasi pemberian sanksi bagi PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin. Target kinerja 50 orang PNS
terealisasi 52 orang PNS tingkat capaian 104 % kategori Sangat
Berhasil dalam menindak secara tegas pelanggaran proses
pelanggaran disiplin ;
7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas yang dilakukan adalah
memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS yang
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan
ijin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang llebih tinggi hak ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
pendidikan. Target kinerja pemberian bantuan tugas belajar sejumlah
14 orang PNS terelasasi seluruhnya 100 % kategori Sangat Berhasil ;
8. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN yang dilakukan adalah seleksi jumlah pelamar calon praja IPDN
untuk direkruit menjadi Praja IPDN. Target pelamar 50 pelamar
terealisasi 32 pelamar tingkat capaian 64 % dengan kategori Cukup
Berhasil ;
9. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan adalah
melakukan monitoring bimbingan teknis administrasi dimasing-masing
SKPD dan menyusun buku informasi kepegawaian. Target kinerja
untuk penyusunan buku 100 buah terealisasi 100 % dengan katergori
Sangat Berhasil.
LAKIP BKD 2011 28
3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan
Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011
Sasaran Indikator Sasaran
Realisasi Capaian
2010 2011 2010 2011
1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi
Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan
29 22 58,00 %
44,00 %
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat penerapan SMM ISO 9001 : 2008
60 20 100 % 100 %
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Jumlah PNS yang lulus mengukuti Uiian Penyesuaian Ijazah /Ujian Dinas
194 266 77,60 %
100 %
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
350 240 76 % 64 %
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah
Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu, Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun
2399 99,96 %
Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
3262 3501 98,84 %
100%
Jumlah PNS yang diberi sanksi / punishmet administrasi pelanggaran disiplin
20 52 40,00 %
100%
LAKIP BKD 2011 29
Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Capaian
2010 2011 2010 2011
Jumlah CPNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum
108 0 99,74 %
0 %
Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan
1200 1817 96,00 %
163 %
Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S-3.S-2,S-1 dan IPDN
15 14 100% 100%
Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN
97 32 97,00 %
64,00 %
Entry data dan update pegawai database kepegaaian dalam jaringan sistem informasi kepegawaian
18139 17535 95,47 %
97,42 %
Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan diterbitkan
200 100 100 % 100%
4. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian
Daerah Tahun 2010 dengan 2011
No Nama Penghargaan
Tingkat SKPD Penerima
Penghargaan Kabupaten Provinsi
2010 2011 2010 2011
1. Anugerah Citra Pelayanan Pratama ( The Inovative Breaktrough Public Service )
- 1 - - Badan Kepegawaian Daerah
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang sebagai Leading Sektor dalam bidang pelayanan publik
bidang kepegawaian telah melakukan inovasi pelayanan dibidang
kepegawaian sehingga pada Tahun 2011 berhasil mendapatkan 1 ( satu)
buah penghargaan dari Bupati Malang Anugerah Citra Pelayanan Pratama
The Inovative Breaktrough Public Service ( Terobosan Inovatif Bidang
Pelayanan Publik ) Nomor : 003.3/536/421.034/2011 tanggal 29 Nopember
2011.
LAKIP BKD 2011 30
D. Akuntabilitas Keuangan
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas
pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang
telah ditetapkan di tahun 2011. sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2011 ini rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA ) terdiri
dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan )
sebesar Rp. 2.664.149.000,- ( Dua milyar enam ratus enam puluh empat juta
seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) sedangkan Belanja Langsung
( Belanja Program/ Kegiatan ) sebesar Rp. 1.650.000.000,- ( Satu milyar enam
ratus lima puluh juta rupiah ) dan terinci sebagai berikut :
Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 2.664.149.000,-
Anggaran Belanja Langsung Rp. 1.650.000.000,- +
JUMLAH Rp. 4.314.149.000,-
Khusus Anggaran Belanja Langsung tersebut dikaitkan degan pencapaian
sasaran, anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan sebesar Rp.1.353.690.180,- ( Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta
enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah ) atau sebesar
82.04 % dari pagu anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah
Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 296.309.820,- ( Dua ratus sembilan
puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah ) atau
sebesar 17.96%. Tidak tercapainya realisasinya anggaran disamping dilakukan
efisiensi, ada 1 (satu ) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011
yaitu kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS sehingga sangat berpengaruh
terhadap realisasi anggaran.
LAKIP BKD 2011 31
Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan
kegiatan per program pada Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
REALISASI ANGGARAN
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000,- 10.000.000,- 100 %
2. Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah
80.200.000,- 79.200.000,- 98,75 %
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
20.420.000,- 20.420.000,- 100 %
2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
29.600.000,- 18.900.000,- 63,85 %
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah
1. Seleksi Penerimaan Calon PNS
330.630.000,- 92.588.000,- 28,00 %
2. Penempatan PNS
153.197.000 112.497.000,- 73,29 %
3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
99.999.500,- 99.725.680,- 99,73 %
4. Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
166.610.000,- 165.020.000,- 99,05 %
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
200.537.000,- 200.537.000,- 100 %
6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
9.800.000,- 7.400.000,- 75,51 %
7. Pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
168.850.000,- 168.850.000,- 100 %
LAKIP BKD 2011 32
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
8. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
34.625.000,- 33.325.000,- 96,25 %
9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
42.000.000,- 42.000.000,- 100 %
4. Terwujudnya sarana Pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian
1. Penyediaan jasa surat menyurat
7.500.000,- 7.500.000,- 100 %
2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7.200.000,- 7.200.000,- 100 %
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
28.200.000,- 28.200.000,- 100 %
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.180.000,- 3.180.000,- 100 %
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
71.948.000,- 71.948.000,- 100 %
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.175.000,- 52.175.000,- 100 %
7. Penyediaan komponen instalasi lisntrikpenerangan bangunan kantor
2.847.500,- 2.847.500,- 100 %
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.900.000,- 2.900.000,- 100 %
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
29.000.000,- 29.000.000,- 100 %
10. Pengadaan peralatan gedung kantor
58.150.000 58.150.000,- 100 %
11.Pemeliharaan rutin/ berkala berkala gedung kantor
7.012.000,- 7.012.000,- 100 %
12.Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
12.055.000,- 12.055.000,- 100 %
LAKIP BKD 2011 33
No Sasaran Jenis Kegiatan Anggaran Realisasi %
13.Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
11.800.000,- 11.800.000,- 100 %
14.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.964.000,- 2.960.000,- 100 %
15.Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.800.000,- 1.800.000,- 100 %
16.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.500.000,- 4.500.000,- 100 %
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa
hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian
target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia
2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber
daya manusia aparatur
3. Dukungan dari SKPD/ instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
masih mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses
adminitrasi berikutnya
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya
penangulangan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam
pelaksanaan kegiatan
2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bintek dan semacamnya
3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal
maupun eksternal kepada pihak terkait dalam menata manajemen
kepegawaian di daerah.
LAKIP BKD 2011 34
BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai
alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good
governance. Dalam perseptif, LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggung
jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik /
eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu
penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus
dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.
Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui
29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan
rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Malang adalah
100% sehingga termasuk kategori “Sangat Berhasil”.
Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun
dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada
tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah
ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang mengalami
beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam
pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya
manusia aparatur.
LAKIP BKD 2011 35
3. Dukungan dari SKPD/ instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan masih
mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses administrasi
berikutnya.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya
penangulangan antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam
pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bintek dan semacamnya.
3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal
maupun eksternal kepada pihak terkat dalam menata manajemen kepegawaian
di daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini
merupakan laporan pertanggunjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta
masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
LAMPIRAN
1. RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2011 - 2015.
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011.
3. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2011.
4. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2011.
:
:
: 1.
2.
3.
INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM3
1. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
2. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
2. 2. 2. 3. Pendidikan
Kedinasan
3. 3. 3. 4. Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
KETERANGAN
Meningkatkan disiplin pegawai
dengan pemberian reward dan
punishment, melakukan
monitoring dan evaluasi,
melaksanakan rekruitmen,
memberikan bantuan tugas
belajar dan memberikan ijin
belajar, menempatkan pegawai
sesuai azas the right man on the
right place serta
menyempurnakan sistem kerja
sarana/prasarana pendukung
secara berkelanjutan
Meningkatkan pola-pola
pengembangan karier pegawai
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku melalui pendidikan
kedinasan
5 6
Meningkatnya jumlah pegawai
yang berkompetensi setelah lulus
ujian dinas dan penyesuaian
ijazah serta meningkatnya jumlah
pegawai yang mengikuti
sosialisasi peraturan dibidang
kepegawaian
Terwujudnya pegawai yang
berkompetensi setelah lulus
pendidikan tugas belajar dan
melalui ijin belajar serta
terwujudnya peningkatan
pemahaman peraturan
dibidang kepegawaian
Terwujudnya kesejahteraan
pegawai dengan pemberian
penghargaan / reward, dan
sanksi administrasi
kepegawaian bagi PNS yang
melakukan pelanggaran
disiplin dan mengembangkan
melalui rekruitmen, penataan
personil, pengiriman tugas
belajar dan menata sistem
informasi manajemen
kepegawaian daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai
yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional
2
Melaksanakan Pembinaan Pegawai
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TAHUN 2011 - 2015
Meningkatnya jumlah PNS yang
memperoleh layanan
administyrasi kepegawaian dan
pengembangan jumlah pegawai
yang berkualitas dan
berkompetensi untuk penataan
pegawai yang proporsional dan
profesional
Terkirimnya jumlah PNS yang
mengikuti Diklat
Teknis/Fungsional untuk
peningkatan pengetahuan dan
kemampuan
1. Meningkatkan kompetensi dan
pemahaman terhadap peraturan
dibidang kepegawaian melalui
pendidikan dan pelatihan
1.
1 4
Peningkatan
pengembangan dan
penataan pegawai yang
profesional dan
proporsional melalui
sistem manajemen
kepegawaian
Peningkatan SDM
Aparatur yang berkualitas
dan berkompetensi
RENCANA STRATEGISBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TUJUAN
URAIAN
Terwujudnya pegawai yang
memiliki kemampuan teknis
wawasan dan ketrampilan
yang profesional tugas dan
fungsi
Peningkatan ketrampilan
dan profesionalisme PNS
setelah mengikuti diklat
1.
SASARAN
URAIAN
INSTANSI
VISI
Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan
pegawai serta mengelola sistem informasi manejemen kepegawaian
MISI Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik
Lampiran RS RKT 2011-2015
1
INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM3
KETERANGAN
5 62
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
1 4
TUJUAN
URAIAN
SASARAN
URAIAN
4. 4. 4. 5.
6. Peningkatan Sarana
dan Prasarana
7.
`
Malang, 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MTPembina Utama Muda
NIP. 19600504 198811 1001
Peningkatan pelayanan
administrasi kepegawaian
yang efektif, efisien dan
tepat waktu
Terwujudnya peningkatan
sarana pendukung yang
memadai untuk
mengoptimalkan pelayanan
administrasi kepegawaian
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kebutuhan kegiatan
rutin
Memberikan pelayanan
adminitrasi kepegawaian yang
cepat, tepat dan akurat untuk
meningkatkan kepuasan aparatur
Pemerintah Kabupaten Malang
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Lampiran RS RKT 2011-2015
2
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun : 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1.1 90 PNS
1.2 20 PNS
2.1 387 PNS
2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang
kepegawaian
300 PNS
3.1 1146 PNS
3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan
kenaikan pangkat dan gaji berkala
3332 PNS
3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi
pelanggaran disiplin
50 PNS
3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk
memenuhi kebutuhan karena pensiun
1584 CPNS
3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik dan
pengambilan sumpah jabatan
1118 PNS
3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar
ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN
14 PNS
3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi
untuk direkruit menjadi praja IPDN
100 PNS
3.8 Entry data dan update database pegawai dalam jaringan
simpeg
19000 PNS
3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan
diterbitkan
100 buku
Target
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )
Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Teknis/Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan
kemampuan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO
201 : 2008
Terwujudnya pegawai yang memiliki
kemampuan teknis wawasan dan
ketrampilan yang profesional tugas
dan fungsi
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198811 1001
Terwujudnya kesejahteraan pegawai
dengan pemberian penghargaan /
reward, dan sanksi administrasi
kepegawaian bagi PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin dan
mengembangkan melalui
rekruitmen, penataan personil,
pengiriman tugas belajar dan
menata sistem manajemen
kepegawaian
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT
Terwujudnya pegawai yang
berkompetensi setelah lulus
pendidikan tugas belajar dan melalui
ijin belajar serta terwujudnya
peningkatan pemahaman peraturan
dibidang kepegawaian
Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
Jumlah PNS yang mengurus administrasi
Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian
bantuan pemulangan pegawai pensiun
: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Tahun : 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. 1.1 50 PNS
1.2 20 PNS
2. 2.1 387 PNS
2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang
kepegawaian
375 PNS
3. 3.1 2939 PNS
3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan
kenaikan pangkat dan gaji berkala
3332 PNS
3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi
pelanggaran disiplin
50 PNS
3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk
memenuhi kebutuhan karena pensiun
400 CPNS
3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik dan
pengambilan sumpah jabatan
1118 PNS
3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar
ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN
14 PNS
3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi
untuk direkruit menjadi praja IPDN
100 PNS
3.8 Entry data dan update database pegawai dalam jaringan
simpeg
18000 PNS
3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan
diterbitkan
100 buku
Rp. 1.650.000.000,-
Jumlah PNS yang mengurus administrasi
Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian
bantuan pemulangan pegawai pensiun
Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO
2001 : 2008
Terwujudnya pegawai yang memiliki
kemampuan teknis wawasan dan
ketrampilan yang profesional tugas
dan fungsi
Terwujudnya kesejahteraan pegawai
dengan pemberian penghargaan /
reward, dan sanksi administrasi
kepegawaian bagi PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin dan
mengembangkan melalui
rekruitmen, penataan personil,
pengiriman tugas belajar dan
menata sistem manajemen
kepegawaian
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198811 1001
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT
Target
PENETAPAN KINERJA ( PK )
Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Teknis/Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan
kemampuan
Jumlah Anggaran Tahun 2011
Terwujudnya pegawai yang
berkompetensi setelah lulus
pendidikan tugas belajar dan melalui
ijin belajar serta terwujudnya
peningkatan pemahaman peraturan
dibidang kepegawaian
Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
: 2011
Indikator Kinerja %
1. 1.1 50 PNS 22 PNS 44,00
1.2 20 PNS 20 PNS 100,00
2. 2.1 250 PNS 266 PNS 106,40
2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan
bidang kepegawaian
375 PNS 240 PNS 64,00
3. 3.1 2939 PNS 2995 PNS 101,91
3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan
penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala
3332 PNS 3501 PNS 105,07
3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment
adminitrasi pelanggaran disiplin
50 PNS 52 PNS 104,00
3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk
memenuhi kebutuhan karena pensiun
400 CPNS 0 CPNS 0,00
3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik
dan pengambilan sumpah jabatan
1118 PNS 1817 PNS 162,52
3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas
belajar ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan
IPDN
14 PNS 14 PNS 100,00
3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti
seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN
50 PNS 32 PNS 64,00
3.8 Entry data dan update database pegawai dalam
jaringan simpeg
18000 PNS 17535 PNS 97,42
3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang
disusun dan diterbitkan
100 PNS 100 PNS 100,00
4. 4.1 Tercapainya jumlah yang terkirim dan
tersampaikan
12 bulan 12 bulan 100,00
4.2 Kelancaran komunikasi tugas kedinasan 12 bulan 12 bulan 100,00
4.3 Terwujudnya tertib administrasi kedinasan 12 bulan 12 bulan 100,00
4.4 Terjaganya kebersihan dilingkungan kantor 12 bulan 12 bulan 100,00
4.5 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100,00
4.6 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 100,00
4.7 Terlaksananya penyediaan komponen alat listrik 12 bulan 12 bulan 100,00
4.8 Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan
perundang-undangan
35 eks 35 eks 100,00
4.9 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar
daerah
12 bulan 12 bulan 100,00
4.10 Terlaksananya pengadaan belanja modal
peralatan kantor
2 paket 2 paket 100,00
4.11 Terawatnya bangunan gedung perkantoran 1 unit 1 unit 100,00
4.12 Terawatnya kendaraan dinas operasional 7 unit 7 unit 100,00
4.13 Terawatnya peralatan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 100,00
4.14 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
12 bulan 12 bulan 100,00
4.15 Tersedianya laporan keuangan semesteran 12 bulan 12 bulan 100,00
4.16 Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun 12 bulan 12 bulan 100,00
Jumlah Anggaran Tahun 2011 Rp. 1.650.000.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Rp. 1.353,690.180,-
NIP. 19600504 198811 1001
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT
Terwujudnya peningkatan sarana
pendukung yang memadai untuk
mengoptimalkan pelayanan
administrasi kepegawaian
Terwujudnya pegawai yang
berkompetensi setelah lulus
pendidikan tugas belajar dan
melalui ijin belajar serta terwujudnya
peningkatan pemahaman peraturan
dibidang kepegawaian
Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan
ujian penyesuaian ijazah
Jumlah PNS yang mengurus administrasi
Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan
pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
Terwujudnya kesejahteraan
pegawai dengan pemberian
penghargaan / reward, dan sanksi
administrasi kepegawaian bagi PNS
yang melakukan pelanggaran
disiplin dan mengembangkan
melalui rekruitmen, penataan
personil, pengiriman tugas belajar
dan menata sistem
Pembina Utama Muda
Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan
SMM ISO 201 : 2008
PENGUKURAN KINERJA ( PK )
Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat
Teknis/Fungsional untuk peningkatan
pengetahuan dan kemampuan
Target Realisasi
Terwujudnya pegawai yang memiliki
kemampuan teknis wawasan dan
ketrampilan yang profesional tugas
dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun
Sasaran Strategis