KATA PENGANTAR - denpasarkota.go.id · 5.3 Matrik Rencana Program ... berhasil dan bebas dari...
-
Upload
hoangkhuong -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of KATA PENGANTAR - denpasarkota.go.id · 5.3 Matrik Rencana Program ... berhasil dan bebas dari...
i |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu,
Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang
Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNyamaka Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat
tersusun.
Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
KompetensiKota Denpasar Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk
memudahkan Organisasi Perangkat Daerah di dalam melaksanakan tugas –
tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaandengan harapan dapat
mewujudkan Visi dan Misi Kota Denpasar.
Mengingat dalam penyusunan renstra ini masih banyak kekurangan
yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan – masukan,
saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun demi
penyempurnaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar pada tahun – tahun mendatang.
Akhir kata kami berharap semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam
pengembangan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
di Kota Denpasar yang berwawasan budaya.
Denpasar, Agustus 2017
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar
Drs. I.G.A Rai Anom Suradi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610325 198203 1 007
ii |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA DENPASAR NOMOR :
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSITAHUN 2016 – 2021 ......................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSIKOTA DENPASAR .......................................................... 7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD ...................... 7
2.2 Sumber Daya OPD ........................................................................ 31
2.3 Kinerja Pelayanan OPD ................................................................. 33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan (OPD) .......... 35
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ........................... 36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD............................................................................................... 36
3.2Penentuan Isu – Isu Strategis .......................................................... 37
iii |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN ........... 39
4.1 Visi Dan Misi OPD ......................................................................... 39
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD ................................ 39
4.3 Strategi dan Kebijakan .................................................................. 40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………. 43
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan ................................................... 43
5.2 Indikator Kinerja ........................................................................... 44
5.3 Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar ........................................................... 46
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSIYANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD .................................................................................. 51
BAB VII PENUTUP .............................................................................................. 53
LAMPIRAN :
- Target Program / Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi
KompetensiKota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016– 2021
- Matriks Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar
iv |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSIKOTA DENPASAR
NOMOR : 560/860/DTKSK/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR TAHUN 2016– 2021
KEPALA DINAS TENAGA KERJAKOTA DENPASAR
Menimbang : a. Bahwa terwujudnya Pemerintahanyang bersih,
berwibawa dan bertanggung jawab adalah
merupakantuntutan bagi terselenggaranya manajemen
Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna,
berhasil dan bebas dari KKN(Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).
b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan di
Bidang KetenagakerjaanKota Denpasar sesuai dengan
Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional perlu ditetapkan
rencana strategis Dinas Tenaga Kerjadan Sertifikasi
Kompetensi Kota DenpasarPeriode 2016 – 2021.
c. Bahwa Rencana Strategissebagaimana yang dimaksud
pada huruf b telah disusun sebagai suatu dokumen
perencanaan indikatif yang memuat laporan program
pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan yang
akan dilaksanakan sebagai arah dan pedoman dalam
menjawab berbagai isu strategis di
bidangketenagakerjaan 5 (lima) tahun kedepan perlu
ditetapkan dengan suatu keputusan kepala
DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar.
v |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor. 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 3465);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahunNomor 104, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
vi |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor
5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Denpasar Nomor 8).
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis(RENSTRA) Dinas Tenaga
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi tahun 2016 –
2021sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) DinasTenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagaimana
tersebut dalam Diktum Pertama ini dipergunakan sebagai
acuan dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Bidang
Ketenagakerjaan baik program tahunan maupun lima
tahunan.
KETIGA : Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2016 –
2021merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari
Renstra Pemerintah Kota Denpasar.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar
Pada TanggalAgustus 2017
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR,
Drs. I.G.A Rai Anom Suradi, MM Pembina Utama Muda NIP.19610325 198203 1 007
vii |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
KEPUTUSANini disampaikan kepada Yth ;
1. Walikota Denpasar di Denpasar (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kota Denpasar di Denpasar
3. Kepala BAPPEDA Kota Denpasar di Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar di
Denpasar.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar di Denpasar
6. Arsip.
1 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Denpasar 2016 – 2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas
program pemerintah Kota Denpasar, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan dan pelayanan publik ketenagakerjaan di Kota Denpasar, yang
disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 No.1)serta
dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor
keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan
dengan ketenagakerjaan yang sedang berkembang.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :
1. Penetapkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD
Tahun 2016-2021;
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait
dengan ketenagakerjaan.
3. Kompetensi kerja yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
2 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait
dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan Rencana
Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang- Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional
dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Renstra DinasTenaga Kerja dan Serti fikasi KompetensiKota Denpasar
merupakan Penjabaran Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2016 –
2021yang memuat arah kebijakan, strategis dan organisasi perangkat
daerah.
Keterkaitan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya
ditunjukan dalam gambar dibawah ini.
Gambar Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJP NASIONAL RPJPM NASIONAL
RPJP PROPINSI RPJPMPROPINSI
RPJP KOTA RPJMD KOTA RKPD KOTA RAPBD
KOTA
APBD
RENSTRA
OPD
RENJA
OPD
RKA
OPD
RINCIAN
APBD
3 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar tahun 2016 – 2021disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota
Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemertintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka PanjangNasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009
Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
1.3 Maksud dan Tujuan Renstra
Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 adalah :
5 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
a. Menggambarkan tentang kondisi ketenagakerjaan secara umum
sekaligus
memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi
dan Misi Kota Denpasar.
b. Sebagai penjabaran dari program kegiatan dalam RPJMD Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2021 dan bahan acuan pembangunan yang ingin dicapai
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam
kurun waktu lima tahun ke depan.
Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah :
a. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima
tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.
b. Sebagai alat ukur kinerja dinas dalam melakukan evaluasi kinerja
tahunanyang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
KompetensiKota Denpasar tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan Renstra serta Sistematika Penulisan.
BAB II : Gambar Pelayanan OPD memuat Tugas Pokok, Fungsi dan
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar, Uraian Tugas, Kinerja
Pelayanan OPD serta Tantangan Dan Peluang
Pengembangan Pelayanan OPD.
6 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB III : Isu StrategisBerdasarkan Tugas dan Fungsi menguraikan
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD serta Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD,
Strategi dan Kebijakan memuat tentang Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga
Kerja dan Sertifikasi Komptensi Kota Denpasar
BAB V : RencanaProgram dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasarandan PendanaanIndikatif memuat mengenai Rencana
Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Matriks Rencana
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar
BAB VI : Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD. Memuat indikator kinerja utama
DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota
Denpasar yang dicapai dalam lima
tahun sesuai tupoksi OPD dan matriks Rencana Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar Tahun 2016 – 2021.
7 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN SERIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR
2.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota Denpasar
mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan
pemerintahaan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Kota.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di BidangKetenagakerjaan yang meliputi
Bidang Pembinaan dan Pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
Bidang Hubungan Industrial.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
BidangKetenagakerjaan yang meliputi Bidang Pembinaan dan Pelatihan,
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial .
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di BidangKetenagakerjaan yang
meliputi Bidang Pembinaan dan Pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga
Kerja dan Bidang Hubungan Industrial.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
Dinas.
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota
Denpasar dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
tanggal 25 Nopember 2016. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub-Bagian dan Kelompok Jabatan
8 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
KompetensiKota Denpasar diuraikan sebagai berikut :
1. Sekretaris, membawahi :
a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Sertifikasi
b. Seksi Perizinan dan Kelembagaan
c. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Antar Kerja
b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan
c. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja
4. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
a. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan
b. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan
c. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
5. Kelompok jabatan Fungsional
a. Mediator
b. Pengantar Kerja
9 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SEKRETARIAT
MEDIATOR
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PELAYANAN ANTAR KERJA
SEKSI SYARAT KERJA DAN KELEMBAGAAN
SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERIZINAN
SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN
SEKSI PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN
SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI PASAR KERJA
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENGANTAR KERJA
10 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Uraian Tugas
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menetapkan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan program
yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja
tercapai sesuai rencana;
c. membina bawahan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan
yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
f. menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi yang meliputi Bidang Pembinaan dan Pelatihan,
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya kesejahteraan
bagi tenaga kerja;
g. memberikan pelayanan, perpanjangan perizinan dan non
perizinan di Bidang Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku
agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas;
11 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Tenaga
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan cara membandingkan antara
program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan
efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian
di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan
penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan
pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah
ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi
perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas;
12 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
f. melaksanakan pendataan Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar
tersedianya data yang akurat;
g. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan dan Keuangan
sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah untuk mewujudkan
tata kelola keuangan yang kridible;
h. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem
pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai
dengan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan
kegiatan yang efektif;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas Sekretariat; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi.
Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
13 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. menyusun rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan anggaran yang
akuntabel;
f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk
mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan
keuangan yang akuntabel;
h. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan
pedoman, petunjuk teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i. menyusun rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, LKPJ,
LPPD, SPM dan SOP Dinas melalui koordinasi dan komunikasi dengan
Bidang-bidang dan Sekretariat sehingga perencanaan sesuai renstra
dan laporan tepat waktu;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan
14 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan
datang; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah
dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
g. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan
tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
h. menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan kualitas
pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib
administrasi kepegawaian;
15 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan
datang; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas
(3) Bidang Pembinaan dan Pelatihan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan dan
Pelatihan berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Pembinaan dan Pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan
efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Pembinaan dan Pelatihan sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan
dan Pelatihan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
(PBK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
meningkatkan daya saing tenaga kerja;
16 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
f. merencanakan pembinaan kepada lembaga pelatihan sesuai dengan
prosedur yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas;
g. memverifikasi lembaga pelatihan kerja dalam rangka penerbitan izin
dan memberikan informasi regulasi pelatihan kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia di lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan daya saing;
i. memberikan pelayanan dan perpanjangan perizinan lembaga pelatihan
kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat;
j. memantau tingkat produktivitas dan pengukuran produktivitas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan tetap berjalan
optimal;
k. melaksanakan bimbingan teknis terhadap perusahaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar produktivitas meningkat;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pelatihan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana
yang akan datang;
m. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pelatihan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas Bidang Pembinaan dan Pelatihan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Pembinaan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.
Bidang Pembinaan dan Pelatihanterdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;
2. Seksi Perizinan dan Kelembagaan; dan
3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
17 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
1. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi
berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan
Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan, pembinaan dan
program kepada lembaga pelatihan dalam rangka sertifikasi
kompetensi sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat bersaing
di dunia kerja;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan dan
sertifikasi kompetensi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar lembaga-lembaga pelatihan lebih
profesional;
g. mengoordinasikan pembinaan peningkatan kompetensi instruktur
lembaga pelatihan swasta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga
memenuhi standarisasi instruktur;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan
akreditas lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
18 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan
Pelatihan dan Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan
Pelatihan dan Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Seksi Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pemagangan berdasarkan rencana
operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan serta ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Perizinan dan Kelembagaan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perizinan dan
Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. memberikan pelayanan dan perpanjangan perizinan lembaga
pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
f. melaksanaan pendataan dan monitoring kepada lembaga pelatihan
kerja swasta sesuai dengan ketentuan agar memperoleh data yang
akurat;
g. memberikan rekomendasi pemagangan ke luar negeri sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pengurusan administrasi;
19 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perizinan dan
Kelembagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Perizinan
dan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan dan Pelatihan
serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produktivitas
Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. memantau dan membina tingkat produktivitas dan pengukuran
produktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
perusahaan tetap berjalan optimal;
f. melaksanakan penyebarluasan informasi dan pemberian konsultasi
produktivitas kepada perusahaan kecil sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar perusahaan tetap optimal;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Produktivitas
Tenaga Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
20 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Produktivitas Tenaga Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan
datang; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan
Pelatihan.
(4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penempatan
Tenaga Kerja berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan
efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Penempatan Tenaga Kerja sesuai peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Penempatan Tenaga Kerja secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. menyebarluasan informasi pasar kerjakepada pencari kerja dan
pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan penyerapan
tenaga kerja;
f. melaksanakan penyuluhan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta
perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
21 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja kepada pencari
kerja;
g. melaksanakan pengembagan pasar kerja, penempatan tenaga kerja
dalam dan luar negeri, penempatan tenaga kerja penyandang cacat dan
perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk mengurangi tingkat pengangguran;
h. melaksanakan pembinaan program bursa kerja khusus di satuan
pendidikan umum/ kejuruan, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempercepat
penyerapan tenaga kerja;
i. memfasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi
pasar kerja dan bursa kerja serta penempatan tenaga kerja khusus
(difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja;
j. memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
k. menerbitkan izin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta (BKS)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan penyerapan
tenaga kerja;
l. melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK)
dan Bursa Kerja Swasta (BKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar tertib administrasi;
m. memverifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, perjanjian
penempatan kerja, pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur untuk menjamin
legalitas;
n. memberikan rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur agar tertib administrasi;
o. menerbitkan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
(IMTA) yang lokasi kerja di wilayah Kota Denpasar sesuai dengan
prosedur agar memenuhi legalitas;
22 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
p. melaksanakan pengolahan, menganalisa data informasi pasar kerja dan
penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
mendapatkan informasi yang akurat;
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang;
r. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan Tenaga Kerja
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkalasebagai
akuntabilitas Bidang Penempatan Tenaga Kerja; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi melalui Sekretaris.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Antar Kerja;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan; dan
3. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja.
1. Seksi Pelayanan Antar Kerja mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Antar Kerja berdasarkan
rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan Antar Kerja;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Antar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
23 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Antar
Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;
e. menyebarluaskan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan
pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan
penyerapan tenaga kerja;
f. melaksanakan penyuluhan jabatan dalam pelayanan antar kerja
serta perluasan kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja
kepada pencari kerja;
g. memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja sesuai dengan
prosedur agar mengurangi pengangguran tenaga kerja;
h. memfasilitasi, pembinaan penempatan bagi pencari kerja
penyandang cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar
meningkatkan kesejahteraan;
i. mengoordinasikan sistem informasi penempatan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) dan pemantauan penyetoran dana perlindungan TKI
di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Antar
Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam
rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan
Antar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan
Perizinan berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan
Tenaga Kerja dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
24 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan pengendalian penggunaan
tenaga kerja asing (TKA), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja
Swasta (BKS) sesuai dengan prosedur agar mentaati peraturan;
f. menerbitkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
legalitas;
g. melaksanakan pendataan, penyuluhan, pembinaan dan monitoring
kepada pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar tertib administrasi;
h. memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
i. menerbitkan izin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Swasta
(BKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
penyerapan tenaga kerja;
j. melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK)
dan Bursa Kerja Swasta (BKS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar tertib administrasi;
k. memverifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, perjanjian
penempatan kerja, pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur untuk
menjamin legalitas;
25 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
l. memberikan rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKI) sesuai dengan prosedur agar tertib
administrasi;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja dan Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Penempatan Tenaga Kerja dan Perizinan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja
berdasarkan rencana operasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja
dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pengolahan Informasi Pasar Kerja;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan
Informasi Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. melaksanakan pengolahan, menganalisa data informasi pasar kerja
dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
agar mendapatkan informasi yang akurat;
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengolahan
Informasi Pasar Kerja dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
26 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pengolahan Informasi Pasar Kerja sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga
Kerja.
(5) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Hubungan
Industrial berdasarkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Hubungan Industrial sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan
efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di
lingkungan Bidang Hubungan Industrial sesuai peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Hubungan
Industrial secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. memverifikasi, menerbitkan pencatatan, pendaftaran, pengesahan
dokumen perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi;
f. mengoordinasikan tahapan proses pembahasan pengupahan dan
jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk melindungi pekerja;
27 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
g. mengembangankan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja;
h. menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan
sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberi
perlindungan upah pekerja;
i. membentuk dan memberdayakan Dewan Pengupahan dalam
menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;
j. mengoordinasikan pelaksanakan deteksi dini dan pencegahan terhadap
potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar perselisihan diminimalkan;
k. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga
Kerjasama Tripartit dan Bipartit di perusahaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar terjalin komunikasi di perusahaan;
l. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perselisihan
hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk menjalin hubungan industrial yang kondusif;
m. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sarana hubungan industrial di
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
produktivitas;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
o. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
akuntabilitas Bidang Hubungan Industrial; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi melalui Sekretaris.
28 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Bidang Hubungan Industrial terdiri dari
1. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;
2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.
1. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan
berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Syarat
Kerja dan Kelembagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan
Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. memverifikasi, menerbitkan pencatatan, pendaftaran, pengesahan
dokumen perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian
kerja bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tertib
administrasi;
f. membentuk dan memberdayakan Lembaga Kerjasama Tripartit dan
Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar terjalin komunikasi yang efektif;
g. memverifikasi dan mendaftarkan serikat pekerja/buruh sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk memperjuangkan
kesejahteraan pekerja;
h. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sarana hubungan industrial
di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan produktivitas;
29 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Syarat Kerja dan
Kelembagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Syarat
Kerja dan Kelembagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
2. Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan
berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan Industrial dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengupahan dan
Kesejahteraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan;
e. mengoordinasikan tahapan proses pembahasan pengupahan dan
jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk melindungi pekerja;
f. mengembangankan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja;
30 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
g. menyusun bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan
sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberi
perlindungan upah pekerja;
h. membentuk dan memberdayakan Dewan Pengupahan dalam
menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengupahan
dan Kesejahteraan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pengupahan dan Kesejahteraan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas :
a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan berdasarkan rencana operasional Bidang Hubungan
Industrial dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. mengoordinasikan pelaksanakan deteksi dini dan pencegahan
terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaan
31 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perselisihan
diminimalkan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perselisihan
hubungan industrial di perusahaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk menjalin hubungan industrial yang kondusif;
g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan
dan Penyelesaian Perselisihan dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa
mendatang;
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tertulis.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi urusan ketenagakerjaan
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.2 Sumber Daya
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunnakan sumbe r daya
manusia dan sarana prasarana sebaagaimana data berikut.
Keadaan pegawai dan sarana prasarana pada Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jumlah Pegawai
32 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar berjumlah 50 Orang yang terdiri dari 29 Orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan 21 Orang Tenaga Non Pegawai.
Berdasarkan Eselon terdiri dari :
No. Eselon Jumlah
1 Pejabat Eselon II 1 Orang
2 Pejabat Eselon III 4 Orang
3 Pejabat Eselon IV 11 Orang
4 Pejabat Fungsional 4 Orang
5 Pejabat Non Eselon 9 Orang
6 Tenaga Non Pegawai 21 Orang
Jumlah Pegawai 50 Orang
Berdasarkan Golongan terdiri dari :
No. Golongan Jumlah
1 IV 9 Orang
2 III 19 Orang
3 II -
4 I 1 Orang
5 Non Golongan 21 Orang
Jumlah Pegawai 50 Orang
Berdasarkan Pendidikan terdiri dari :
No. Pendidikan Jumlah
1 S2 ( Pasca Sarjana ) 4 Orang
2 S1 ( Sarjana ) 33 Orang
3 SLTA ( Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ) 10 Orang
4 SLTP ( Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ) 1 Orang
5 SD ( Sekolah Dasar ) 2 Orang
Jumlah Pegawai 50 Orang
2. Sarana dan Prasarana
33 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
No. Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Gedung 1 Unit Baik
2 Mobil 5 Unit Baik
3 Sepeda Motor 8 Unit Baik
4 Rak Kayu 1 Unit Baik
5 Filling Besi / Metal 1 Unit Baik
6 Lemari Kaca 1 Unit Baik
7 Papan Pengumuman 2 Unit Baik
8 Meja Komputer 2 Unit Baik
9 Lemari Es 2 Unit Baik
10 Televisi 6 Unit Baik
11 Stabilisator 2 Unit Baik
12 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 Set Baik
13 Komputer / PC 5 Unit Baik
14 Laptop 2 Unit Baik
15 Printer 6 Unit Baik
16 Peralatan Personal Komputer Lainnya 2 Set Baik
17 Server 1 Unit Baik
18 Peralatan Jaringan Lainnya 3 Set Baik
19 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit Baik
20 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 Unit Baik
21 Mesin Barcode 3 Unit Baik
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan
manusia karena mencakup dimensi ekonomi sosial. Dimensi ekonomi
menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan
pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran
pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas
yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki
pasar kerja setiap tahun. Jumlah angkatan kerja terdaftar di Kota Denpasar
periode tahun 2012 –2016.
34 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kota Denpasar Periode 2012 s.d. 2016
No Uraian TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah Pekerja 418,839 438,687 461,135 468,515 468,515
2 Jumlah Pencari Kerja 5,405 3,301 1,846 1,386 1,122
3 Jumlah Angkatan Kerja 429,184 450,579 472,103 472,103 472,103
4
Prosentase Pekerja
dengan Penduduk 61,6 61,92 53,4 53,2 52,21
Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
Adanya Pengangguran yang belum dapat seluruhnya ditempatkan
disebabkan semakin bertambahnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan
pertumbuhan daya serap lapangan usaha atau lapangan kerja. Perkembangan
jumlah perusahaan di Kota Denpasar dari tahun 2012 sampai 2016 disajikan pada
Tabel berikut :
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Denpasar Tahun 2012 s.d. 2016
No Uraian TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Perusahaan 420 550 547 553 734
2 Upah Minimum Kabupaten / Kota 1.259.000 1.358.000 1.656.900 1.800.000 2.007.000 Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh Dewan
Pengupahan dari masing – masing Kabupaten/Kota. Penetapan UMK
berdasarkan hasil survey harga pasar untuk menentukan nilai KHL, tingkat
inflansi, perkembangan dunia usaha dan aspek – aspek ekonomi lainnya.
UMK merupakan upah minimum (gaji dan tunjangan tetap) yang diberikan
kepada pekerja lajang dengan masa kerja 0-1 tahun. UMK Kota Denpasar
terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan
perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaringan pengaman jaminan
sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan. UMK Kota Denpasar
Tahun 2011 adalah Rp 1.191.500 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp
2.007.000.
Jumlah ijin LPKS dan PPTKIS di Kota Denpasar selengkapnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
35 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Ijin LPKS dan PPTKIS di Kota Denpasar Tahun 2012-2016
Tahun LPKS (Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta)
PPTKIS (Penempatan Pelaksana
Tenaga Kerja Indonesia Swasta)
2012 19 17
2013 15 17
2014 8 17
2015 9 15
2016 8 15
Jumlah 59 15
Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
a. Tantangan
1. Pengendalian pertumbuhan angkatan kerja
2. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
3. Banyaknya pencari kerja dari luar daerah
4. Kurangnya informasi bagi pencari kerja.
5. Peningkatan kualitas hidup tenaga kerja yang menyangkut upah
tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan lingkungan
hidup pekerja.
6. Keterbatasan sumber dana Pemerintah Kota Denpasar untuk
mendukung seluruh program pembangunan ketenagakerjaan.
b. Peluang
1. Berkembangnya sektor perdagangan jasa, restoran serta industri
yang mampu menyerap tenaga kerja.
2. Adanya lembaga pelatihan swasta sebagai pencetak tenaga kerja
terampil.
3. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja .
36 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
4. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya
kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu
kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti
meningkatkan kesadaran akan demokratisasi, desentralisasi, HAM,
penanggulangan kemiskinan, kesempatan kerja dan permasalahan
lainnya.
5. Adanya peran aktif masyarakat, lembaga sosial swasta dan
pemerintah dalam pembangunan Bidang Ketenagakerjaan.
6. Adanya kerja sama antar daerah, propinsi dan kabupaten / Kota .
37 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
Kondisi ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan
meningkatnya jumlah pengangguran, diantaranya diakibatkan oleh adanya
krisis global yang melanda hampir seluruh negara –negara di dunia termasuk
negara–negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sehingga
pertumbuhan pencari kerja selalu tidak seimbang dengan pertumbuhan
kesempatan kerja yang tersedia, dimana jumlah pencari kerja jauh lebih banyak
dari lowongan kerja yang ada dan menyebabkan terjadinya peningkatan
pengganguran.
Penyebab lainnya karena adanya pertumbuhan kesempatan kerja yang
tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja
masih banyak yang belum mampu bersaing secara nasional dan global serta
kurangnya akses informasi pasar kerja yang diterima oleh pencari kerja,
mengakibatkan pencari kerja tidak dapat menemukan lowongan kerja yang
diinginkan dan sebaliknya penyedia/perusahaan penguna tenaga kerja sulit
mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini
berdampak kurang baik karena tidak semua pencari kerja dapat mengisi
lowongan kerja yang tersedia, dimana untuk Kota Denpasar jumlah sisa pencari
kerja yang terdaftar sampai akhir bulanOktober 2016dirinci menurut tingkat
pendidikan yaitu Sekolah Dasar sebanyak 54 orang (4,56%), Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama sebanyak 59 orang (5,18%), Sekolah Lanjutan Atas sebanyak
389 orang (34,15%), Diploma sebanyak 72 orang (6,32%) dan Sarjana sebanyak
567 orang (49,78%). Pencari kerja yang terdaftar pada bulan Oktober 2016
dirinci menurut pendidikan, yaitu Sekolah Lanjutan Atas sebanyak 25 orang
(23,04%), Diploma sebanyak 28 orang (26,92%) dan Sarjana sebanyak 53 orang
(50,96%). Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan
lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan
keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor
ekonomi yang membutuhkan. Adapun permasalahan di bidang ketenagakerjaan
di Kota Denpasar adalah:
38 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
a. Kurangnya kerjasama dengan industri baik dalam maupun luar
negeri dalam penempatan tenaga kerja dan magang di dalam
maupun di luar negeri.
b. Kurangnya kerjasama antar pemerintah dalam dalam
ketenagakerjaan.
c. Belum adanya kepastian hukum terhadap investor untuk menyerap
tenaga kerja lokal.
d. Kurangnya tenaga kerja yang bersertifikasi sehubungan dengan MEA
e. Belum optimalnya jaringan penempatan tenaga kerja di luar negeri
f. Belum adanya jaminan permodalan bagi tenaga kerja ke luar negeri
g. Masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan Penempatan
Pencari Kerja ( Wajib Lapor ).
h. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada
pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)
sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan setelah diterima di
perusahaan atau instansi tidak melapor kembali ke Dinas Sosial dan
Tenaga kerja Kota Denpasar.
i. Masih terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja, tenaga
fungsional pengawas dan mediator.
3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis
Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri
yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi
pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang
bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal, yang besarnya 40% dari
seluruh angkatan kerja, dan lapangan kerja informal, sekitar 60,0 persen.
Demikian juag terjadi pada tenaga kerja asal Kota Denpasar yang masih
sedikit yang mampu bersaing di pasar global sehingga menciptakan
persaingan di daerah dan menciptakan pengangguran bagi tenaga tekaja
yang tidak mampu bersaing.
Kedepan, tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam
mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi.
Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran
39 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga
migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan
keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia
masih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian
dunia terhadap migrasi internasional dan pekerja rumah tangga yang tidak
berdokumen dan pekerja migran perempuan (domestic workers). Selain tata
kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi
pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum
terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja
migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah. Adapun
isu strategis terhadap jaminan ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:
1. Perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan.
2. Peningkatan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan
manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk,
khususnya penduduk pekerja informal.
3. Penyiapan pendidikan dan pelatihan. Persyaratan untuk calon pekerja
minimal yang harus dipenuhi adalah kemampuan teknis yang baik dan
propesional untuk melakukan pekerjaan di bidangnya, sehingga sangat
diperlukan adanya sertifikasi terhadap tenaga kerja.
40 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi KompetensiKota Denpasar, melalui Visi Kota Denpasar :”DENPASAR
KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU
KEHARMONISAN”.
Visi ini dimaksudkan bahwa pembangunan BidangKetenagakerjaan yang
telah, sedang dan yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat ditujukan
unntuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan
masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan.
4.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Denpasar
sebagai berikut :
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan
Bali.
2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan
kearifan lokal .
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemimpinan yang
baik (good govermance) berdasarkan penegakan supremasi hukum(Law
enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan
bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan
skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Berdasarkan arah visi dan misi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 maka
ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar sebagai berikut :
41 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Tujuan
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan
ekonomi dan sosial serta pemerataan infrastruktur.
Sasaran
Menurunnya angka pengangguran.
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan. Stategi pembangunan tersebut dijalankan
dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar”. Aksara
sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru
dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan
langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini
merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi
pembangunan yang dimaksud sebagai berikut.
(1) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good
Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City).
(2) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM
dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.
(3) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)
dalam tata kelola pemerintahan.
(4) Menguatkan jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan
kebudayaan Bali.
(5) Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk
memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju
Heritage City.
(6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju
kebahagiaan.
(7) Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan
(Agent of Change) dengan Human Capital dan Social Capital.
(8) Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
42 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Untuk mewujudkan Padmaksara tersebut maka strategi yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menumbuhkan sikap budaya kerja yang mandiri
2. Menciptakan pemerataan, ketenangan kerja dan kualitas
tenaga kerja serta pengembangan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).
Sedangkan keterkaitannya dengan 33 agenda prioritas adalah untuk
memperbaiki iklim ketenagakerjaan antara lain dengan sertifikasi
ketenagakerjaan.
Kebijakan umum pembangunan Kota Denpasar disusun sesuai dengan
prioritas pengembangan sektor pembangunan antara lain:
1. Kebudayaan
2. Pangan Untuk Rakyat
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Pertanian
6. Pariwisata
7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ekonomi Kreatif
8. Kelautan dan Perikanan
9. Pekerjaan Umum
10. Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
Berdasarkan atas 10 (Sepuluh) prioritas sektor pembangunan Kota
Denpasar maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar termasuk
dalam sektor Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari :
a) Peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing dalam
kesempatan kerja, perluasan dan perlindungan tenaga kerja Kota
Denpasar.
b) Peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan jaminan sosial bagi
seluruh masyarakat Kota Denpasar.
Adapun kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar dalam
melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar sesuai dengan
amanat UU. No. 23 Tahun 2014 dalam melaksanakan bidang urusan Tenaga
Kerja periode 2016-2021 antara lain:
43 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
(1) Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja
Kota Denpasar melalui:
a. Optimalisasi sumberdaya dunia usaha untuk memanfaatkan
globalisasi.
b. Optimalisasi keterampilan pencari kerja untuk memanfaatkan
terbukanya kesempatan kerja antar adaerah, nasional, dan
internasional.
(2) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, melalui:
a. Optimalisasi pusat perekonomian untuk memanfaatkan potensi
investasi.
b. Optimalisasi perkembangan sektor perdagangan jasa dan restoran
untuk memanfaatkan globalisasi.
(3) Meningkatkan penempatan dan perluasan tenaga kerja.
(4) Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial
tenaga kerja.
(5) Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.
44 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program Dan Kegiatan
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terdiri dari kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
c. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
d. Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen Di
Sektor Pariwisata
e. Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja .
b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
c. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan.
d. Fasilitasi Ketenagakerjaan.
e. Surveillence / Pendampingan Audit ISO 9001-2015 Pada
Pelayanan Informasi.
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Terdiri dari kegiatan :
a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
b. Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh International /
May Day ).
c. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
d. Penyusunan Buku SPM Bidang Tenaga Kerja.
45 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
e. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan.
f. Fasilitasi Syarat – Syarat Kerja dan Kelembagaan
Ketenagakerjaan.
Rencana Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.2 Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan.
Indikator kinerja program/ kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensidapat diuraikan sebagai berikut :
5.2.1 Indikator Kinerja Tenaga Kerja
1. Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja
2. Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai
Dengan Kebutuhan Pasar Kerja
3. Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan
4. Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya
Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota Denpasar
5. Jumlah Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar
Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan
6. Jumlah Terbinanya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dan
Bursa Kerja Khusus Swasta
7. Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga Kerja /
Perusahaan Dengan Pencari Kerja
8. Persentase Terlaksananya Survellence/Pendampingan
Implementasi ISO 9001-2105 pada Pelayanan Informasi Pasar
Kerja
9. Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial
46 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
10. Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja
11. Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan
Ditetapkannya UMK
12. Meningkatnya Solidaritas Buruh
5.2.2 Indikator Kinerja Pelayanan Penunjang
1. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran
2. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3. Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan
Secara Profesional
48 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
5.3 Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
No. Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok
Sasaran
PAGU INDIKATIF (Rp)
2017 2018 2019 2020 2021
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persetase Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1,280,877,200 1,353,470,000 1,421,143,500 1,492,200,675 1,566,810,709
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Terlaksananya
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,443,110,000 1,693,160,000 1,862,476,000 2,048,723,600 2,253,595,960
Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dinas Tenaga
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
3 Peningkatan Kapasitas dan
Sumber Daya Aparatur
Persentase Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
44,000,000 44,000,000 48,400,000.00 53,240,000 58,564,000
49 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan Secara
Profesional
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
4 Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase
Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
163,223,700 480,630,000 504,660,000 529,000,000 556,390,000
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
Bagi Pencari Kerja
Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja
Pencari Kerja / Pengangguran
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)
Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan
Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar
Kerja
Pencari Kerja di Kota Denpasar
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan
Desa/Kelurahan
Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada Karyawan
Permanen Di Sektor Pariwisata
Meningkatnya Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwista
50 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di
Perusahaan
5 Program
Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase
Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja
477,840,000 999,510,000 1,049,490,000 1,101,960,000 1,157,060,000
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya
Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota
Denpasar
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Jumlah Terlaksananya Kegiatan
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui
Penyuluhan Jabatan
Kerjasama Pendidikan dan
Pelatiihan
Jumlah Terbinanya Perusahaan
Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus
Swasta
Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Asing
51 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Fasilitasi Ketenagakerjaan
Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga
Kerja / Perusahaan Dengan Pencari Kerja
Calon Pencari Kerja, Pencari Kerja dan Pengguna
Tenaga Kerja / Perusahaan
Surveillence /
Pendampingan Audit ISO 9001-2015 Pada Pelayanan
Informasi
Persentase
Terlaksananya Surveillence / Pendampingan IS0 9001-2015 Pada
Pelayanan Informasi Pasar Kerja
Pencari Kerja
dan Pengguna Tenaga Kerja / Perusahaan
Jumlah Terlatihnya
Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil
6 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Terlaksananya
Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
408,290,000 1,333,140,000 1,399,800,000 1,469,790,000 1,543,280,000
Fasilitasi
Penyelesaian Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah
Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial
Pengusaha dan
Pekerja Dalam Hubungan Industrial
Penyusunan Buku SPM
Bidang Tenaga Kerja
Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga
Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi
52 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Inovasi Program (Peringatan Hari Buruh International /
May Day)
Meningkatnya Solidaritas Buruh
Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah Dalam
Hubungan Industrial
Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tercapainya Peningkatan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Dengan Ditetapkannya UMK
Sosialisasi Berbagai
Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
Jumlah Tercapainya Peningkatan
Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Fasilitasi Syarat - Syarat Kerja
dan Kelembagaan Ketenagakerjaan
Terciptanya Hubungan Industrial
Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah 4,817,340,900 5,903,910,000 6,285,969,500 6,694,914,275 7,135,700,669
53 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG
MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan ketenagakerjaan pada
akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan setiap
tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dapat dicapai.Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
54 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Denpasar
No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi
Kinerja
Awal
Periode
RPJMD
2015
2017 2018 2019 2020 2021
Kondisi
Kinerja Akhir
Periode
RPJM
A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
A.2.3 Bidang Urusan Ketanagakerjaan
1 Rasio penduduk yang bekerja (%) 97,68 98,61 99,54 100,49 101,45 102,41 102,41
2 Tingkat Pengangguran (%) 2,32 2,30 2,27 2,25 2,23 2,21 2,21
B.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib
B.1.15
Bidang Urusan Ketenagakerjaan
1 Rasio penduduk yang bekerja (%) 0,71 0,709 0,713 0,716 0,720 0,724 0,724
2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 72 72,36 72,72 73,09 73,45 73,82 73,82
3 Tingkat pengangguran terbuka 2 1,98 1,96 1,94 1,92 1,90 1,90
55 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi KompetensiKota
Denpasar Tahun 2016 – 20121 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Arah Kebijakan yang dijabarkan ke dalam program serta kegiatan dalam
mengemban tugas pemerintahan diBidang Ketenagakerjaan dan digunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun.
Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan
peranan sektor ketenagakerjaan dalam pembangunan nasional yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan dan
pengangguran.
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensidapat
dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan apabila dilakukan melalui kerja keras,
ketekunan, kebersamaan dan kesungguhanyang tinggi dari segenap komponen
dan aparatur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan tenagakerjaan.
Denpasar, Agustus 2017
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR,
Drs. I.G.A Rai Anom Suradi, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610325 198203 1 007
56 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
LAMPIRAN 1 :
Target Program / Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021
Kode Bidang Urusan dan Program
Indikator Kinerja
Program (Outcame)
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD 2021
Perangkat Daerah
2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Penunjang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persetase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 1,280.88 100% 1,353.47 100% 1,421.14 100% 1,492.20 100% 1,566.80 100% 7,114.48
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
100% 2,443.11 100% 1,693.16 100% 1,862.48 100% 2,048.72 100% 2,253.60 100% 10,301.07
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
57 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Aparatur
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100%
05.
Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur
Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 44.00 100% 44.00 100% 48.40 100% 53.24 100% 58.56 100% 248.20
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Meningkatnya Prestasi Kerja dan Dapat Melaksanakan Pekerjaan Secara Profesional
4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 20 Orang
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
1. 14. 15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
100% 163.22 100% 480.63 100% 504.66 100% 529.90 100% 556.39 100% 2,234.81
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja
25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 425 Orang
Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan
30 LPKS 40 LPKS 40 LPKS 40 LPKS 40 LPKS 230 LPKS
58 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kebutuhan Pasar Kerja
Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaan
50 Buku 50 Buku
Jumlah Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwista
200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 800 Orang
Jumlah Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di Perusahaan
120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang 480 Orang
1. 14. 16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja
100% 477.84 100% 999.51 100% 1,049.49 100% 1,101.96 100% 1,157.06 100% 4,785.86
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota Denpasar
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
300 Buku Pasar Berita Pasar
Kerja
1500 Buku Pasar Berita Pasar
Kerja
59 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan
400 Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
400 Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
400 Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
400 Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
400 Siswa SMA / SMK se- Kota
Denpasar
2000 Siswa SMA / SMK se- Kota
Denpasar
Jumlah Terbinanya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus Swasta
100 Perusahaan
100
Perusahaan
100 Perusahaan
100
Perusahaan
100 Perusahaan
500
Perusahaan
Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga Kerja / Perusahaan Dengan Pencari Kerja
30 Perusahaan
60
Perusahaan
60 Perusahaan
60
Perusahaan
60 Perusahaan
270
Perusahaan
Persentase Terlaksananya Survellence/Pendampingan Implementasi ISO 9001-2105 pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Terlatihnya Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil
40
Orang
40 Orang
40
Orang
40 Orang
160
Orang
60 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
1. 14. 17.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
100% 408.29 100% 1,333.14 100% 1,399.80 100% 1,469.79 100% 1,543.28 100% 6,154.29
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial
35 Kasus
35
Kasus
35 Kasus
35
Kasus
35 Kasus
175
Kasus
Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja
20 SPM
20
SPM
Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Ditetapkannya UMK
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Jumlah Tercapainya Peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
160
Perusahaan
160 Perusahaan
160
Perusahaan
160 Perusahaan
640
Perusahaan
Meningkatnya Solidaritas Buruh
50 Perusahaan
50
Perusahaan
50 Perusahaan
50
Perusahaan
50 Perusahaan
250
Perusahaan
Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan
145
Perusahaan
145 Perusahaan
145
Perusahaan
145 Perusahaan
580
Perusahaan
Jumlah 4,817.34 5,903.91 6,285.96 6,695.80 7,135.69 30,838.71
61 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Lampiran 2 : Matriks Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021
MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR (OUTCOME)
KONDISI AWAL RPJMD (2015)
TARGET KONDISI AKHIR RPJMD (2021)
PROGRAM BIDANG URUSAN
2017 2018 2019 2020 2021
Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan infrastruktur
Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan
Menurunnya angka Pengangguran Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah Terlatihnya Pencari Kerja Jumlah Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan di LPKS Sesuai Dengan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 Orang
30 LPKS
100%
100%
100%
100 Orang
40 LPKS
100%
100%
100%
100 Orang
40 LPKS
100%
100%
100%
100 Orang
40 LPKS
100%
100%
100%
100 Orang
40 LPKS
100%
100%
100%
425 Orang
230 LPKS
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
62 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kebutuhan Pasar Kerja Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaa
Jumlah Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata
Jumlah Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di Perusahaan
Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota Denpasar
Jumlah
Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja
Kebutuhan Pasar Kerja Jumlah Tersusunnya Buku Ketenagakerjaa
Jumlah Uji Kompetensi Kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata
Jumlah Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan di Perusahaan
50 Buku
200 Orang
120 Orang
200 Orang
120 Orang
200 Orang
120 Orang
200 Orang
120 Orang
50 Buku
800 Orang
480 Orang
Jumlah Tersusunnya Informasi Pasar Kerja dan Terkelolanya Informasi Bursa Tenaga Kerja / Bursa Kerja Online Kota Denpasar
Jumlah
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
400
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
400
300 Buku Pasar Berita Pasar
Kerja
400
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
400
300 Buku Pasar
Berita Pasar Kerja
400
1500 Buku Pasar Berita Pasar
Kerja
2000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
63 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan
Jumlah Terbinanya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus Swasta
Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga Kerja / Perusahaan Dengan Pencari Kerja
Persentase Terlaksananya Survellence / Pendampingan Implementasi ISO 9001-2105 Pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja
Jumlah Terlatihnya
Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Melalui Penyuluhan Jabatan
Jumlah Terbinanya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dan Bursa Kerja Khusus Swasta
Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Antara Pengguna Tenaga Kerja / Perusahaan Dengan Pencari Kerja
Persentase Terlaksananya Survellence / Pendampingan Implementasi ISO 9001-2105 Pada Pelayanan Informasi Pasar Kerja
Jumlah
Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
100
Perusahaan
30 Perusahaa
100%
Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
100
Perusahaan
60 Perusahaan
100%
40 Orang
Siswa SMA / SMK se- Kota
Denpasar
100 Perusahaan
60 Perusahaan
100%
40 Orang
Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
100 Perusahaan
60 Perusahaan
100%
40 Orang
Siswa SMA / SMK se-
Kota Denpasar
100
Perusahaan
60 Perusahaan
100% 40 Orang
Siswa SMA / SMK se- Kota
Denpasar
500 Perusahaan
270 Perusahaan
100%
40 Orang
64 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial
Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja
Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Ditetapkannya UMK
Meningkatnya Solidaritas Buruh
Jumlah Tercapainya Peningkatan
Terlaksananya
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Terlatihnya Tenaga Kerja Mandiri / Pencari Kerja Dengan Terampil
Jumlah Terselesaikannya Kasus Hubungan Industrial
Jumlah Tersusunnya SPM Bidang Tenaga Kerja
Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Ditetapkannya UMK
Meningkatnya Solidaritas Buruh
Jumlah Tercapainya
35 Kasus
20 SPM
1 Laporan
50 Perusahaan
35 Kasus
1 Laporan
50
Perusahaan
160 Perusahaan
35 Kasus
1 Laporan
50
Perusahaan
160 Perusahaan
35 Kasus
1 Laporan
50
Perusahaan
160 Perusahaan
35 Kasus
1 Laporan
50
Perusahaan
160
175 Kasus 20 SPM 1 Laporan
250
Perusahaan
640
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
65 |Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Terciptanya Hubungan Industrial Yang Harmonis Lewat Lembaga Ketenagakerjaan
145 Perusahaan
145
Perusahaan
145
Perusahaan
Perusahaan
145
Perusahaan
Perusahaan
145 Perusahaan