KATA PENGANTAR - diskes.baliprov.go.id 2017/LKjIP... · merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja...
Transcript of KATA PENGANTAR - diskes.baliprov.go.id 2017/LKjIP... · merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja...
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Pujastuti angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan
Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun
2016.
LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Laporan ini memuat
rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-sasaran yang
terdapat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018.
Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra
SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dipilih indikator kinerja utama yang merupakan ukuran
kinerja dan sasaran strategis SKPD.
Pelaksanaan tahun anggaran 2016 merupakan tahun ketiga dari Renstra SKPD Dinas
Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Pelaksanaan pembangunan tahun 2016 telah
menunjukan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh
stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Bali. Namun demikian kami menyadari
masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai,
tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada
tahun-tahun mendatang.
Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan
kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali.
Denpasar, Januari 2017
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620115 198710 1 001
KATA PENGANTAR
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 ii
Kata Pengantar ……………………………………………………................................... i
Daftar Isi ……………………………………………………............................................ ii
Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………................................ iv
I BAB I PENDAHULUAN ………………………………………........................... 1
I.1 Struktur Organisasi …………………………………………………………. 1
I.2 Fungsi dan Tugas ……………………………………………………………. 2
I.3 Keadaan Pegawai …………………………………………………………… 3
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana ……………………………………………... 6
I.5 Keuangan …………………………………………………………………… 8
I.6 Sistematika LKjIP ………………………………………………………… 17
II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………….. 19
II.1 Perencanaan Strategis ……………………………………………………… 19
II.1.1 Visi dan Misi ……………………………………………………… 19
II.1.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………………………….. 19
II.1.3 Strategi ……………………………………………………………. 25
II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Misi Pertama …………………………………………… 25
II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Misi Kedua …………………………………………….. 27
II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Misi Ketiga …………………………………………….. 28
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ………………………………… 29
II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016 …………………………………..………..... 33
II.3 Rencana Anggaran …………………………………..……….....……........... 42
III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………… 44
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 ……………………………………………... 44
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………………… 46
III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan …. 46
III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Bayi dan Balita ………… 47
III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat ………………... 49
III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit
Menular …………………………………………………………. 51
III.2.1 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular … 54
III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas
Kesehatan ……………………………………………………….. 56
III.3 Akuntabilitas Anggaran …………………………………………………... 57
IV PENUTUP………………………………………………………………………… 59
LAMPIRAN
Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2016
DAFTAR ISI
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : ” Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju,
Aman, Damai dan Sejahtera)”
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu a)
Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata,
bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. b) Menjamin Ketersediaan dan
pemerataan sumber daya kesehatan dan c) Meningkatkan kemandirian masyarakat
untuk hidup sehat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Bali
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari
sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator
Kinerja Utama Instansi Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dimana indikator yang digunakan adalah
indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang
dimaksud yang meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB),
Angka Kematian Balita (AKABA), Persentase Bumil KEK, Persentase Balita
Malnutrisi dan Gizi Kurang, Angka Kematian Penyakit Menular, Persentase
Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
dan Persentase Faskes yang Memenuhi Standar Pelayanan. Laporan ini diharapkan
dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan
Provinsi Bali Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian
dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia.
Dengan disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016
diharapkan :
1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik
dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi
Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
I.1 Struktur Organisasi
Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 4
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilengkapi dengan struktur
organisasi yang terdiri dari :
1. Sekretariat
a. Sub. Bagian Umum
b. Sub. Bagian Kepegawaian
c. Sub. Bag. Keuangan dan Penyusunan Program.
BAB I
PENDAHULUAN
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
2
2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan
a. Seksi Evapor
b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan
c. Seksi JPKM
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Seksi Promosi Kesehatan.
b. Seksi Gizi Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a. Seksi Pencegahan Penyakit
b. Seksi Penanggulangan Penyakit
c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Palayanan Kesehatan
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Sertifikasi, Perijinan dan Perbekalan Kesehatan
6. UPT Dinas Kesehatan Provinsi Bali
a. BLK (Balai Laboratorium Kesehatan).
b. JKMB (Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali)
c. AKBID SINGARAJA (Akademi Kebidanan).
d. BPKKTK (Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan)
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
I.2 Fungsi dan tugas
Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan pasal 2 Pergub 70 Tahun 2011
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas
otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas pasal 3 dalam melaksanakan tugas
pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta
pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan.
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
3
2. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
3. Penyelenggaraan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kesehatan.
4. Penyelenggaraan dukungan kerjasama antar kab/kota.
5. Penyelenggaraan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan.
6. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT.
I.3 Keadaan Pegawai
Komposisi pegawai di lingkunangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun
2016 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :
a. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan unit .kerja
Unit/Bidang Jumlah Staf %
Dinas Kesehatan Provinsi Bali 209 54,28
Kepala Dinas 1 0,26
Sekretaris Dinas Kesehatan 1 0,26
Subbag Umum 34 8,83
Subbag Keuangan dan Penyusunan Program 17 4,42
Subbag Kepegawaian 9 2,34
Kabid Pengkajian dan Pengembangan 1 0,26
Seksi Pengkajian dan Pengembangan 6 1,56
Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
6 1,56
Seksi Evaluasi dan Pelaporan 6 1,56
Kabid Kesehatan Masyarakat 1 0,26
Seksi Kesehatan Keluarga 14 3,64
Seksi Gizi Masyarakat 9 2,34
Seksi Promosi Kesehatan 10 2,56
Kabid P2PL 1 0,26
Seksi Pencegahan Penyakit 11 2,86
Seksi Penanggulangan Penyakit 11 2,86
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
4
Seksi Penyehatan Lingkungan 9 2,34
Kabid Pelayanan Kesehatan 1 0,26
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 9 2,34
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 10 2,56
Seksi Sertifikasi Perijinan dan Perbekalan
Kesehatan
12 3,12
UPT BPKKTK 24 6,23
UPT JKMB 24 6,23
UPT AKBID Provinsi Bali 76 19,74
UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 53 13,77
Jumlah Total 385 100
b. Berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali
No Tingkat Pendidikan Tahun 2016
Jumlah(orang) %
1 Sarjana Strata 3 (S3) - -
2 Sarjana Strata 2 (S2) 65 17,15
3 Sarjana Strata 1 (S1) 144 36,41
4 Sarjana Muda / Diploma 54 14,25
5 SLTA Sederajat 104 27,44
6 SLTP Sederajat 12 3,12
7 Sekolah Dasar (SD) 6 1,58
Jumlah 385 100
c. Berdasarkan tingkat penjenjangan
Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali
No. Tingkat Pendidikan Penjenjangan s.d Tahun 2016 % dari
total staf Jumlah Orang
1 SPAMEN - -
2 SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III 9 2,38
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
5
3 ADUMLA/SEPALA 8 2,11
4 ADUM/SEPADA 3 0,79
Jumlah 20 5,28
d. Berdasarkan Eselon
Tabel 1.4 Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Bali
No Eselon Jumlah
1 2A 1
2 3A 9
3 4A 21
4 Fungsional 11
5 Staf non struktural 343
Jumlah Total 385
e. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja
PEGAWAI
DINKES
PROV. BALI
UPT. LABKES UPT.
BPKKTK
UPT. AKBID
PROV. BALI
UPT. JKMB
ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil
Eselon II 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eselon III 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Eselon IV 15 15 1 1 1 1 1 1 3 3
Staf 207 188 54 51 35 22 95 74 25 20
Jumlah 228 209 56 53 37 24 97 76 29 24
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai riil yang ada pada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 385 orang yang
tersebar pada instansi induk 209 orang atau 54,28 %, pada UPT Laboratorium
Kesehatan 53 orang atau 13,77 %, di UPT. BPKKTK 24 orang atau 6,23 %, di
UPT. AKBID Provinsi Bali 76 orang atau 19,74 % dan di UPT. Jaminan
Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) berjumlah 24 orang atau 6,23 %. Berdasarkan
Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kebutuhan pegawai
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
6
di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 447 orang, jika dibandingkan dengan
kebutuhan Riil maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali kekurangan pegawai sebanyak
62 orang atau 13,87 %.
Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan program-
program lebih optimal untuk mengisi kekurangan pegawai tersebut dari
keterbatasan formasi pegawai negeri sipil maka diperlukan cara lain yaitu dengan
mengadakan tenaga kontrak.
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana
Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi Bali tahun 2016, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat
berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SKPD Dinas
Kesehatan Provinsi Bali sesuai data asset tetap lainnya pada tahun 2016
terdapat sebanyak 3.066 item barang senilai Rp 56.259.242.861,32,- dengan garis
besar rincian :
Tabel 1.6 Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016
No Uraian Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp)
1 Tanah 10 25.842.040.000
2 Alat-alat Besar 3 575.390.500
3 Alat-alat angkutan 105 6.035.176.750
4 Alat Bengkel dan alat ukur 57 276.863.700
5 Alat - alat pertanian 12 1.293.548.808
6 Alat kantor dan Rumah Tangga 2085 9.481.201.900
7 Alat Studio dan Komunikasi 89 663.714.800
8 Alat-alat kedokteran 107 52.210.086.886,60
9 Alat Laboratorium 299 13.782.242.356,99
10 Bangunan dan Gedung 46 20.835.251.707,11
11 Jalan Khusus Komplek/Jembatan 2 142.057.320
12 Bangunan Air/Irigasi 4 95.722.045
13 Instalasi 5 386.453.000
14 Jaringan 4 153.950.000
15 Buku Perpustakaan 38 20.807.500
16 Barang bercorak Kebudayaan 70 144.771.000
Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain :
a. Kendaraan roda 6 /bus : 1 buah ( di UPT Akbid Singaraja)
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
7
b. Kendaraan roda 4 : 40 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 29 buah
2). UPT Labkes : 3 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 3 buah
4). UPT JKMB : 3 buah
5). UPT BPKKTK : 2 buah
c. Kendaraan roda 2 : 57 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 50 buah
2). UPT Labkes : 2 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 1 buah
4). UPT JKMB : 2 buah
5). UPT BPKKTK : 2 buah
d. Komputer yang dapat digunakan : 116 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 69 buah
2). UPT Labkes : 23 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 5 buah
4). UPT JKMB : 14 buah
5). UPT BPKKTK : 5 buah
e. Laptop yang dapat digunakan : 111 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 46 bua
2). UPT Labkes : 3 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 15 buah
4). UPT JKMB : 40 buah
5). UPT BPKKTK : 7 buah
f. Printer yang dapat digunakan : 131 buah
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 63 buah
2). UPT Labkes : 19 buah
3). UPT Akbid Singaraja : 17 buah
4). UPT JKMB : 29 buah
5). UPT BPKKTK : 3 buah
g. Gedung Kantor :
1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jalan Melati No 20 Denpasar
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
8
2). UPT Labkes, Jalan Angsoka No. Denpasar
3). UPT Akbid Singaraja, Jaln Bisma Barat No. 25 A Singaraja
4). UPT JKMB, Jalan Cut Nyak Dien No.1 Denpasar
5). UPT BPKKTK, Jalan Gemitir 135 BIaung Kesiman Kertalangu Denpasar
I.5 Keuangan
Pendapatan
Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penerimaan yang
bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Total
target pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 sebesar
Rp.5.019.900.000,- (Lima miliar sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
Alokasi Anggaran
Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan
Provinsi Bali didukung dana dari APBD. Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan
Provinsi Bali melaksanakan 15 (lima belas) program antara lain :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6) Program Pengawasan Obat dan Makanan
7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-
Paru/RS Mata
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
15) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
Pagu total APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali setelah perubahan adalah
sebesar Rp. 365.265.466.248,65 (tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
9
enam puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh
delapan, enam puluh lima rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 42.783.091.463,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus
delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga
rupiah dan Belanja Langsung sebesar Rp. 322.482.374.785,65 (tiga ratus dua
puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima, enam puluh lima rupiah). Anggaran
Belanja Langsung tersebut terbagi untuk beberapa program/kegiatan dirinci
sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Kegiatan : 14
Jumlah Anggaran : Rp. 8.396.678.647,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kegiatan : 9
Jumlah Anggaran : Rp. 3.447.695.600,-
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Kegiatan : 3
Jumlah Anggaran : Rp. 7.003.602.091,-
4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 294.536.000,-
5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Kegiatan : 3
Jumlah Anggaran : Rp. 397.414.800,-
6) Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Kegiatan : 1
Jumlah Anggaran : Rp. 212.760.000,-
7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 395.308.160,-
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kegiatan : 2
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
10
Jumlah Anggaran : Rp. 1.873.500.100,-
9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah Kegiatan : 4
Jumlah Anggaran : Rp. 1.097.016.000,-
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah Kegiatan : 5
Jumlah Anggaran : Rp. 7.802.456.250,-
11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 3.247.898.700,-
12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-
Paru/RS Mata
Jumlah Kegiatan : 1
Jumlah Anggaran : Rp. 67.261.847.223,-
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Kegiatan : 1
Jumlah Anggaran : Rp. 79.900.000,-
14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Jumlah Kegiatan : 3
Jumlah Anggaran : Rp. 956.830.340
15) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara
Jumlah Kegiatan : 2
Jumlah Anggaran : Rp. 220.014.930.874,65,-
Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing adalah sebagai berikut :
Tabel 1.7 Program dan Pengampu
NO PROGRAM/KEGIATAN PENGAMPU KEGIATAN
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Sub Bagian Umum
- UPT Akademi Kebidanan
- UPT JKMB
- UPT Labkes
- UPT BPKKTK
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- Sub Bagian Umum
- UPT Akademi Kebidanan
- UPT JKMB
- UPT Labkes
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
11
- UPT BPKKTK
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
- Sub Bagian Kepegawaian
- UPT Akademi Kebidanan
- Bidang Pengkajian dan
Pengembangan
- UPT BPKKTK
4 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
- Bidang Pelayanan Kesehatan
5 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- UPT JKMB
6 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
- Bidang Pelayanan Kesehatan
7 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
- UPT JKMB
8 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Kesehatan Masyarakat
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Bidang Kesehatan Masyarakat
10 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
- Bidang P2PL
11 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- UPT Labkes
- Bidang Pengkajian dan
Pengembangan
12 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru-Paru/RS Mata
- UPT RS Bali Mandara
13 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
- Bidang Kesehatan Masyarakat
14 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
- Bidang Pelayanan Kesehatan
- Bidang Kesehatan Masyarakat
15 Program Jaminan Kesehatan Bali
Mandara
- UPT JKMB
Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2016 juga menerima dana
dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan total
anggaran sebesar Rp. 21.891.339.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus
sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang terbagai
kedalam 6 program. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Tabel 1.8 Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2016
No. Program PAGU (Rp.) Keterangan
1 Program Dukungan Manajemen dan 3.891.383.000
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
12
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementrian Kesehatan
2 Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat
32.852.814.000
3 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
6.822.256.000
4 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
7.626.319.000
5 Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
1.603.491.000
6 Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDMK
5.060.154.000
TOTAL 21.891.339.000
Realisasi Anggaran Tahun 2016
Capaian pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 sebesar
Rp.5.285.628.400,- (105,29 %) dari target pendapatan yang telah ditetapkan
sebesar Rp. 5.019.900.000,-. Penerimaan tersebut didapat dari Retribusi jasa
umum meliputi pelayanan kesehatan tradisional, sewa laboratorium, pelayanan
pendidikan dan dari Retribusi jasa usaha yang meliputi sewa kantin dan sewa
rumah dinas. Adapun capaian pendapatan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2016
NO URAIAN TARGET REALISASI %
1 Retribusi Jasa Umum 4.311.000.000 4.633.120.400 107
2 Retribusi Jasa Usaha 708.900.000 652.508.000 92
Jumlah 5.019.900.000 5.285.628.400 105
Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung terserap sebesar Rp.34.181.360.833
(79,89%) dari Pagu sebesar Rp. 42.783.091.463,-
b. Belanja Langsung
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
13
Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBD sebesar Rp.
322.482.374.785,65 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 291.572.157.937,77
(Dua ratus sembilan puluh satu lima ratus tujuh puluh dua juta seratus lima
puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh tujuh) atau sebesar
90,41 %. Adapun rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah
sebagai berikut:
Tabel 1.10. Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber
APBD Tahun 2016
NO PROGRAM
/KEGIATAN PAGU (RP)
REALISASI
KEUANGAN
REALISASI
(%) KETERANGAN
KEU FISIK
1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
8.396.678.647 7.247.076.507 86,31 99,97
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3.447.695.600 2.197.906.381 63,75 78,54
3 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
7.003.602.091
6.579.723.665 93,95
99,34
4 Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
294.536.000 170.900.300 58,02 75,92
5 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
397.414.800 368.198.480 92,65 100
6 Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
212.760.000 197.526.300 92,84 100,00
7 Program
Pengembangan
Obat Asli
Indonesia
395.308.160 392.277.540 99,23 100
8 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.873.500.100 1.654.670.700 88,32 99,87
9 Program 1.097.016.000 977.373.400 89,09 100,00
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
14
NO PROGRAM
/KEGIATAN PAGU (RP)
REALISASI
KEUANGAN
REALISASI
(%) KETERANGAN
KEU FISIK
Perbaikan Gizi
Masyarakat
10
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
7.802.456.250 5.180.071.039 66,39 95,22
11 Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
409.689.500 404.272.900 98,68 100,00
12 Program
Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
67.261.847.223 55.106.849.461 81,93 81,93
13 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
79.900.000 77.188.000 96,61 100,00
14 Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
956.830.340 890.098.950 93,03 99,20
15 Program Jaminan
Kesehatan Bali
Mandara
220.041.930.874
,65
207.691.051.748,77 94,40 100
- Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBN sebesar Rp. 21.891.339.000
sedangkan realisasinya sebesar Rp. 16.387.997.989 (Enam belas miliar tiga ratus
delapan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus
delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 74,86 %. Adapun rincian anggaran
dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut
Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber
APBN Tahun 2016
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
15
NO PROGRAM
/KEGIATAN PAGU (RP)
REALISASI
KEUANGAN
REALISASI
(%) KET
KEU FISIK
1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementrian
Kesehatan
2.892.900.000 2.302.791.052 79,60 99,71
2 Program Penguatan
Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional
998.483.000 948.917.100 95,04 97,42
3 Program Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
23.622.172.000 14.903.171.482 63,09 79,21
4 Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
5.005.919.000 3.005.013.253 60,03 77,01
5 Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
5.338.423.000 2.795.426.200 52,36 78,74
6 Program
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
1.603.491.000 1.471.484.609 91,77 99,14
7 Program
Pengembangan dan
Pemberdayaan
SDMK (PPSDMK)
5.060.154.000 2.124.525.710 41,99 82,20
Penjelasan Realisasi Anggaran
Capaian realisasi APBN secara umum sampai dengan akhir Tahun 2016 secara
fisik mencapai 81,71 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.551.329.406 (Dua
puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan
ribu empat ratus enam rupiah) atau sebesar 61,88%. Capaian realisasi APBD, dari
15 program hanya 7 program yang realisasi fisiknya mencapai 100 % sedangkan
5 program bisa diselesaikan berkisar antara 90 – 99,99 %, 1 program
penyelesaiannya mencapai 81,93 % dan 2 program hanya bisa diselesaikan sebesar
60 – 69,99 %
Dari Program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Bali (9 program 21 kegiatan) ada 3
program 7 kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 % yaitu :
a) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Pencegahan Penularan Penyakit Endemis/Epidemic.
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
16
Anggaran Rp. 5.265.574.400,- realisasi keuangan Rp. 3.270.978.860,-
(62,12 %) realisasi fisik 98,02 %
Permasalahannya : Pengadaan vaksin rabies tidak dilakukan karena sudah
terpenuhi dari Kemkes RI, untuk SAR produksi dari distributor sedikit.
Perjalanan dinas keluar daerah tidak dilaksanakan karena seluruh kegiatan
sudah dibiayai oleh panitia.
- Peningkatan Imunisasi
Anggaran Rp. 186.063.000,- realisasi keuangan Rp. 168.964.154,-
(90,81%) realisasi fisik 96,93 %
Permasalahannya : belanja fotocopy, makmin dan perjalanan dinas sesuai
kebutuhan, Efisiensi.
- Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini penyakit tidak
menular.
Anggaran Rp. 608.155.250,- realisasi keuangan Rp. 558.940.439,-
(91,91%) realisasi fisik 96,99 %
Permasalahannya : sesuai kebutuhan, efisiensi.
- Pencegahan dan Penangggulangan HIV-AIDS melalui Pembinaan,
Pelatihan, Penilaian dan Lomba-lomba
Anggaran Rp. 1.742.663.600,- realisasi keuangan Rp. 1.181.187.586,-
(67,78%) realisasi fisik : 85,95%
b) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan
- Pengembangan media promosi dan Bimtek sadar hidup sehat
Anggaran Rp. 1.873.500.100,- realisasi keuangan Rp. 1.654.670.700
(88,32 %) realisasi fisik 99,87 %
Permasalahannya : Sesuai Kebutuhan
c) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Peningkatan Kemampuan Teknis Pelayanan PONEK di Rumah Sakit
Anggaran Rp. 158.432.500,- realisasi keuangan Rp. 142.406.550,- (89,88
%) realisasi fisik 98 %
Permasalahannya : Sesuai Kebutuhan, efisiensi.
- Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
17
Anggaran Rp. 27.488.000,- realisasi keuangan Rp. 22.955.700,- (83,51 %)
realisasi fisik 83,51 %
Permasalahannya : Sesuai Kebutuhan
I.6 Sistematika LKjIP
Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Bali selama tahun 2016. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu
dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Provinsi Bali
2014-2018.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi
Bali tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada) ;
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017
18
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1). Perjanjian Kinerja
2). Lain-lain yang dianggap perlu
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 19
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1. Visi dan Misi
Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 serta dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam
masyarakat Bali maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah ” Bali
Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)”
Dalam rangka mewujudkan Bali Sehat menuju Bali yang Maju, Aman,
Damai dan Sejahtera, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang
berkembang selama 5 tahun sebelumnya, telah ditetapkan misi SKPD Dinas
Kesehatan Provinsi Bali dapat dirumuskan sbb :
1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang
merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali.
2. Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun
adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 20
Tabel II.1.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan
Misi Tujuan
1 Memelihara, Meningkatkan
Dan Mengembangkan Upaya
Kesehatan Yang Merata,
Bermutu Dan Terjangkau
Bagi Seluruh Masyarakat
Bali
1 Terselenggaranya upaya
yankes yang paripurna,
merata, bermutu dan
berkeadilan serta terjangkau
bagi seluruh masyarakat Bali
2 Menjamin Ketersediaan Dan
Pemerataan Sumberdaya
Kesehatan
2 Tersedianya sumber daya
kesehatan yang merata di
seluruh sarana pelayanan
kesehatan
3 Meningkatkan Kemandirian
Masyarakat Untuk Hidup
Sehat
3 Mewujudkan masyarakat
yang mandiri untuk hidup
Sehat
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang
hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai
berikut :
Tabel II.1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO SASARAN
STRATEGIS
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
awal
(2015)
Target
Akhir
(2018)
1 Meningkatkan
Kesehatan Ibu
Hamil dan Ibu
Melahirkan
1.1 Angka kematian ibu
(AKI).
/100.000
KH
83,5 90
1.2 Persentase persalinan
di fasilitas kesehatan
% 97,49 100
1.3 Persentase
Peningkatan
Kemampuan
Pelayanan PONEK di
RS
% 31,25 43,8
1.4 Persentase
Pelaksanaan Monev
Tentang PONEK di
RS
% 31,25 43,8
1.5 Persentase
Pelaksanaan Gerakan
Rumah Sakit Sayang
Ibu dan Bayi (GRSSI-
B)
% 35,4 37,5
2 Meningkatkan
Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi
(AKB)
/1000 KH 5,72 10
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 21
NO SASARAN
STRATEGIS
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
awal
(2015)
Target
Akhir
(2018)
Bayi dan Balita 2.2 Angka Kematian
Balita (AKABA)
/1000 KH 6,62 10
2.3 Persentase
Penjaringan
Kesehatan Anak
Sekolah
% 99,7 90
3 Meningkatkan
Status Gizi
Masyarakat
3.1 Persentase Bumil Kek
% 2,63 9,2
3.2 Persentase Balita Gizi
Kurang dan Gizi
Buruk
% 9,0 12,1
3.3 Persentase desa siaga
aktif
% 93 89
3.4 Persentase desa yang
memanfaatkan dana
desa 10 % untuk dana
UKBM
% 18 40
3.5 Jumlah kebijakan
publik yang
berwawasan kesehatan
% 3 3
3.6 Persentase Rumah
Tangga Ber-PHBS
% 74,33 81
4 Menurunkan
Angka
Kesakitan dan
Kematian
Penyakit
Menular
4.1 Angka Kematian
Penyakit Menular
Tertentu
% 0,28 <1
4.2 Persentase Bayi yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
% 92,5 100
4.3 Persentase kab/kota
yang melaksanakan
verifikasi kab/kota
sehat
% 33,33 77,77
4.4 Persentase Batita
yang mendapat
imunisasi lanjutan
% 51,51 88
4.5 Persentase KLB yang
tertangani < 18 jam
% 100 100
4.6 Persentase GHPR
yang Ditangani Sesuai
SOP
% 100 100
4.7 Case Notification
Rate Kasus TB
/100.000
penduduk
69 76
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 22
NO SASARAN
STRATEGIS
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
awal
(2015)
Target
Akhir
(2018)
4.8 Angka Keberhasilan
Pengobatan TB
(Success Rate)
% 88 89
4.9 Incident Rate
Penyakit DBD
/100.000
penduduk
259,1 60
4.10 API (Annual Parasite
Incident) Malaria
/100.000
penduduk
0,003 <1
4.11 Persentase sinyal
kewaspadaan yang
direspon
% 51,9 95
4.12 Persentase Kasus HIV
yang Diobati
% 59,57 52
4.13 Persentase penemuan
pneumonia balita
% 5,32 2,05
4.14 Persentase cakupan
pelayanan penyakit
diare
% 89,2 100
4.15 New case detection
penyakit kusta
/100.000
penduduk
1,3 <5
5 Meningkatkan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
5.1 Persentase puskesmas
yang melaksanakan
deteksi dini faktor
resiko penyakit tidak
menular
% 84,17 100
5.2 Jumlah Desa yang
memiliki posbindu
PTM aktif
Desa 133 328
6 Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan di
Fasilitas
Kesehatan
6.1 Persentase Faskes
yang memenuhi
standar pelayanan
% 26,20 41
6.2 Persentase FKTP yang
melaksanakan
Pelayanan sesuai
Standar
% 2,5 85
6.3 Persentase FKTP
yang terakreditasi.
% 2,5 100
6.4 Persentase FKTL
yang melaksanakan
pelayanan sesuai
standar
% 43,64 100
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 23
NO SASARAN
STRATEGIS
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
awal
(2015)
Target
Akhir
(2018)
6.5 Persentase FKTL
yang terakreditasi
% 43,64 100
6.6 Persentase
laboratorium
kesehatan yang
terakreditasi
% 3,6 25
6.7 Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana rumah
sakit sesuai standar
% Dimula
i di th
2016
100
6.8 Persentase
Ketersediaan data
kesehatan di 9
kab/kota.
% 100 100
6.9 Persentase diklat yang
terakreditasi.
% 94 100
6.10 Persentase
pelaksanaan
pendidikan kebidanan
sesuai kompetensi.
% 100 100
6.11 Jumlah wahana
praktek lapangan yang
terbentuk sebagai
tempat praktek
kegiatan pelatihan.
Wahana 4 9
6.12 Persentase penerapan
hasil pelatihan peserta
diklat yang dievaluasi.
% 100 100
6.13 Jumlah pelatihan
formal yang
diselenggarakan
Pelatihan 17 6
6.14 Persentase
pengembangan
kemitraan LS dan LP
yang diselenggarakan
% 100 100
6.15 Persentase Faskes
yang bekerjasama
dalam
penyelenggaraan
jaminan kesehatan.
% 100 100
6.16 Persentase pencapaian
sertifikasi ISO 17025,
% Dimula
i th
100
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 24
NO SASARAN
STRATEGIS
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
awal
(2015)
Target
Akhir
(2018)
2008 di UPT. Balai
Labkes Provinsi Bali
2016
6.17 Persentase tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan di FKTP.
% 80 80
6.18 Persentase tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan di FKTL
% 80 80
6.19 Revitalisasi sistem
pelayanan JKBM
Kab/kota 9 9
6.20 Persentase
Pengembangan sistem
pelayanan kesehatan
alternatif dan
komplementer
% 100 100
6.21 Persentase Penduduk
Sakit yang Mendapat
Layanan Obat
% 100 100
6.22 Persentase
Pelaksanaan Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat T di
Kab/Kota
% 33,40 67
6.23 Jumlah Sampel
Makanan yang Diuji
Sampel 600 600
Dari sasaran strategis dan indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam Indikator
Kinerja Utama sebagai berikut :
Tabel II.1.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Kondisi awal
2015
Target akhir
2018
1. Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH 83,5 90
2. Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 5,72 10
3. Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH 6,62 10
4. Persentase Bumil KEK (%) % 2,63 9,2
5. Persentase balita malnutrisi dan gizi % 9,0 12,1
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 25
kurang(%)
6. Angka Kematian Penyakit Menular
Tertentu
% 0,28 <1
7. Persentase puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini faktor resiko
penyakit tidak menular
% 84,17 100
8. Persentase Faskes yang memenuhi
standar pelayanan
% 26,20 41
II.1.3 Strategi.
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya
perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai
tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :
II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama:
“Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya
Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh
Masyarakat Bali”
1. Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut :
- Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan
- Meningkatkan kesehatan bayi dan balita
- Meningkatkan status gizi masyarakat
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas
Kesehatan
- Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit
Menular
2. Kebijakan
- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 26
- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk
menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita
(AKABA)
- Meningkatkan upaya pencarian anak balita dengan gizi
buruk dan gizi kurang
- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB)
- Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program JKN
- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi
dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat)
maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan
dan rehabilitasi) penyakit-penyakit degeneratif
- Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging
diseases
3. Program
- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Program upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
4. Kegiatan
- Peningkatan kemampuan teknis pelayanan PONEK di
Rumah Sakit
- Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak, KB dan
reproduksi
- Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- Pemberian tambahan makanan dan vitamin
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 27
- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi
besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar
gizi
- Pendataan, analisa dan pelaporan
- Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi JKN
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Puskesmas
- Kegiatan bakti sosial
- Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
- Penguatan jejaring pada penanggulangan gawat darurat
terpadu
- Penyusunan pelaporan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan
- Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemik
- Peningkatan imunisasi
- Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini
penyakit tidak menular
II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua:
“Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya
Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh
Masyarakat Bali”
1. Kebijakan
- Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta
sarana dan prasarana kesehatan
2. Program
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program pengembangan obat asli indonesia
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 28
- Program obat dan perbekalan kesehatan
- Program pengawasan obat dan makanan
3. Kegiatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan
- Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
- Pembinaan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan formal
- Pembinaan pengobat tradisional
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah
Sakit
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga:
“Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat”
1. Kebijakan
- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi
dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat)
maupun pencegahan tersier
2. Program
- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
3. Kegiatan
- Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS melalui
pembinaan, pelatihan, penilaian dan lomba-lomba
- Peningkatan surveilance epidemiologi dan deteksi dini
penyakit tidak menular
- Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
- Pengembangan media promosi dan bimtek sadar hidup
sehat
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 29
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran,
langkah selanjutnya dengan menentukan cara mencapai tujuan dan
sasaran yang merupakan strategi organisasi meliputi kebijakan, program
dan kegiatan seperti pada tabel berikut :
Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun.
2016
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
1 Meningkatkan
Kesehatan Ibu
Hamil dan Ibu
Melahirkan
1.1 Angka kematian ibu
(AKI).
/100.000 KH 95
1.2 Persentase persalinan
di fasilitas kesehatan
% 98
1.3 Persentase
Peningkatan
Kemampuan
Pelayanan PONEK di
RS
% 27,1
1.4 Persentase
Pelaksanaan Monev
Tentang PONEK di
RS
% 27,1
1.5 Persentase
Pelaksanaan Gerakan
Rumah Sakit Sayang
Ibu dan Bayi (GRSSI-
B)
% 37,5
2 Meningkatkan
Kesehatan
Bayi dan Balita
2.1 Angka Kematian Bayi
(AKB)
/1000 KH 12
2.2 Angka Kematian
Balita (AKABA)
/1000 KH 12
2.3 Persentase
Penjaringan
Kesehatan Anak
Sekolah
% 80
3 Meningkatkan
Status Gizi
Masyarakat
3.1 Persentase Bumil Kek
% 9,6
3.2 Persentase Balita Gizi
Kurang dan Gizi
Buruk
% 12,5
3.3 Persentase desa siaga % 87
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 30
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
aktif
3.4 Persentase desa yang
memanfaatkan dana
desa 10 % untuk dana
UKBM
% 20
3.5 Jumlah kebijakan
publik yang
berwawasan kesehatan
% 3
3.6 Persentase Rumah
Tangga Ber-PHBS
% 79
4 Menurunkan
Angka
Kesakitan dan
Kematian
Penyakit
Menular
4.1 Angka Kematian
Penyakit Menular
Tertentu
% <1
4.2 Persentase Bayi yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap
% 100
4.3 Persentase kab/kota
yang melaksanakan
verifikasi kab/kota
sehat
% 55,55
4.4 Persentase Batita
yang mendapat
imunisasi lanjutan
% 84
4.5 Persentase KLB yang
tertangani < 18 jam
% 100
4.6 Persentase GHPR
yang Ditangani Sesuai
SOP
% 100
4.7 Case Notification
Rate Kasus TB
/100.000
penduduk
74
4.8 Angka Keberhasilan
Pengobatan TB
(Success Rate)
% 87
4.9 Incident Rate
Penyakit DBD
/100.000
penduduk
80
4.10 API (Annual Parasite
Incident) Malaria
/100.000
penduduk
<1
4.11 Persentase sinyal
kewaspadaan yang
direspon
% 85
4.12 Persentase Kasus HIV
yang Diobati
% 47
4.13 Persentase penemuan
pneumonia balita
% 0
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 31
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
4.14 Persentase cakupan
pelayanan penyakit
diare
% 100
4.15 New case detection
penyakit kusta
/100.000
penduduk
<5
5 Meningkatkan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
5.1 Persentase puskesmas
yang melaksanakan
deteksi dini faktor
resiko penyakit tidak
menular
% 88
5.2 Jumlah Desa yang
memiliki posbindu
PTM aktif
Desa 157
6 Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan di
Fasilitas
Kesehatan
6.1 Persentase Faskes
yang memenuhi
standar pelayanan
% 33
6.2 Persentase FKTP yang
melaksanakan
Pelayanan sesuai
Standar
% 20,8
6.3 Persentase FKTP
yang terakreditasi.
% 96
6.4 Persentase FKTL
yang melaksanakan
pelayanan sesuai
standar
% 70,3
6.5 Persentase FKTL
yang terakreditasi
% 96
6.6 Persentase
laboratorium
kesehatan yang
terakreditasi
% 15
6.7 Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana rumah
sakit sesuai standar
% 50
6.8 Persentase
Ketersediaan data
kesehatan di 9
kab/kota.
% 100
6.9 Persentase diklat yang
terakreditasi.
% 96
6.10 Persentase
pelaksanaan
% 100
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 32
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
pendidikan kebidanan
sesuai kompetensi.
6.11 Jumlah wahana
praktek lapangan yang
terbentuk sebagai
tempat praktek
kegiatan pelatihan.
Wahana 6
6.12 Persentase penerapan
hasil pelatihan peserta
diklat yang dievaluasi.
% 100
6.13 Jumlah pelatihan
formal yang
diselenggarakan
Pelatihan 5
6.14 Persentase
pengembangan
kemitraan LS dan LP
yang diselenggarakan
% 100
6.15 Persentase Faskes
yang bekerjasama
dalam
penyelenggaraan
jaminan kesehatan.
% 100
6.16 Persentase pencapaian
sertifikasi ISO 17025,
2008 di UPT. Balai
Labkes Provinsi Bali
% 50
6.17 Persentase tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan di FKTP.
% 80
6.18 Persentase tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan di FKTL
% 80
6.19 Revitalisasi sistem
pelayanan JKBM
Kab/kota 9
6.20 Persentase
Pengembangan sistem
pelayanan kesehatan
alternatif dan
komplementer
% 100
6.21 Persentase Penduduk
Sakit yang Mendapat
Layanan Obat
% 100
6.22 Persentase % 56
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 33
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA Satuan Target
Pelaksanaan Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat T di
Kab/Kota
6.23 Jumlah Sampel
Makanan yang Diuji
Sampel 600
II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan
kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta
target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, IKU dan anggaran atau DPA, PK.
Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun
2016 adalah seperti tabel berikut :
Tabel II.2. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
1 Meningkatkan
Kesehatan Ibu
Hamil dan Ibu
Melahirkan
1.1 Angka
kematian ibu
(AKI).
/100.000
KH
95 Program
Peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan
anak
956.830.340
1.2 Persentase
persalinan di
fasilitas
kesehatan
% 98 1.a Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu, Anak,
KB dan
Reproduksi
1.3 Persentase
Peningkatan
Kemampuan
Pelayanan
PONEK di
% 27,1 2 Peningkatan
Kemampuan
Pelayanan
PONEK di
Rumah Sakit
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 34
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
RS
1.4 Persentase
Pelaksanaan
Monev
Tentang
PONEK di
RS
% 27,1
1.5 Persentase
Pelaksanaan
Gerakan
Rumah Sakit
Sayang Ibu
dan Bayi
(GRSSI-B)
% 37,5 3 Gerakan
Rumah Sakit
Sayang Ibu
dan Bayi
2 Meningkatkan
Kesehatan
Bayi dan
Balita
2.1 Angka
Kematian
Bayi (AKB)
/1000
KH
12 1.b Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan
Ibu, Anak,
KB dan
Reproduksi
2.2 Angka
Kematian
Balita
(AKABA)
/1000
KH
12
2.3 Persentase
Penjaringan
Kesehatan
Anak
Sekolah
% 80
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
79.900.000
1 Pendidikan
dan pelatihan
perawatan
dan
kesehatan
3 Meningkatkan
Status Gizi
Masyarakat
3.1 Persentase
Bumil Kek
% 9,6 Program
Perbaikan gizi
Masyarakat
1.097.016.000
3.2 Persentase
Balita Gizi
% 12,5 1 Pemberian
tambahan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 35
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
Kurang dan
Gizi Buruk
makanan dan
vitamin
2 Penanggulan
gan Kurang
Energi
Protein
(KEP),
anemia gizi
besi,
Gangguan
Akibat
Kurang
Yodium
(GAKY),
kurang
vitamin A
dan
kekurangan
zat gizi mikro
lainnya
3 Pemberdayaa
n masyarakat
untuk
pencapaian
keluarga
sadar gizi
4 Pendataan,
analisa dan
pelaporan
3.3 Persentase
desa siaga
aktif
% 87 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1.873.500.100
3.4 Persentase
desa yang
memanfaatka
n dana desa
10 % untuk
dana UKBM
% 20 1 Pengembangan
media promosi
dan bimtek
sadar hidup
sehat
3.5 Jumlah
kebijakan
publik yang
berwawasan
% 3
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 36
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
kesehatan
3.6 Persentase
Rumah
Tangga Ber-
PHBS
% 79
4 Menurunkan
Angka
Kesakitan dan
Kematian
Penyakit
Menular
4.1 Angka
Kematian
Penyakit
Menular
Tertentu
% <1 Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
penyakit menular
7.802.456.250
4.2 Persentase
Bayi yang
mendapat
imunisasi
dasar
lengkap
% 100 1 Peningkatan
imunisasi
4.3 Persentase
Batita yang
mendapat
imunisasi
lanjutan
% 84
4.4 Persentase
kab/kota
yang
melaksanaka
n verifikasi
kab/kota
sehat
% 55,55 2.a Peningkatan
surveilance
epidemiologi
dan deteksi
dini penyakit
tidak menular
4.5 Persentase
KLB yang
tertangani <
18 jam
% 100
4.6 Persentase
sinyal
kewaspadaan
yang
direspon
% 85
4.7 Persentase
GHPR yang
Ditangani
% 100 3 Pencegahan
penularan
penyakit
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 37
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
Sesuai SOP endemik/epid
emik
4.8 Case
Notification
Rate Kasus
TB
/100.000
pendudu
k
74
4.9 Angka
Keberhasilan
Pengobatan
TB (Success
Rate)
% 87
4.10 Incident Rate
Penyakit
DBD
/100.000
pendudu
k
80
4.11 API (Annual
Parasite
Incident)
Malaria
/100.000
pendudu
k
<1
4.12 Persentase
penemuan
pneumonia
balita
% 0
4.13 Persentase
cakupan
pelayanan
penyakit
diare
% 100
4.14 New case
detection
penyakit
kusta
/100.000
pendudu
k
<5
4.15 Persentase
Kasus HIV
yang Diobati
% 47 4 Pencegahan
dan
penanggulan
gan HIV-
AIDS melalui
pembinaan,
pelatihan,
penilaian dan
lomba-lomba
5 Meningkatkan
Pengendalian
Penyakit
Tidak
5.1 Persentase
puskesmas
yang
melaksanaka
% 88 2.b
Peningkatan
surveilance
epidemiologi
dan deteksi
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 38
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
Menular n deteksi dini
faktor resiko
penyakit
tidak menular
dini penyakit
tidak menular
5.2 Jumlah Desa
yang
memiliki
posbindu
PTM aktif
Desa 157
6 Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan di
Fasilitas
Kesehatan
6.1 Persentase
Faskes yang
memenuhi
standar
pelayanan
% 33 Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
3.247.898.700
6.2 Persentase
FKTP yang
melaksanaka
n Pelayanan
sesuai
Standar
% 20,8 1 Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
6.3 Persentase
FKTP yang
terakreditasi.
% 96 2 Evaluasi dan
pengembangan
standar
pelayanan
kesehatan
6.4 Persentase
Faskes yang
bekerjasama
dalam
penyelenggar
aan jaminan
kesehatan.
% 100
6.5 Persentase
FKTL yang
melaksanaka
n pelayanan
sesuai standar
% 70,3 Program upaya
kesehatan
masyarakat
397.414.800
6.6 Persentase
FKTL yang
% 96 1 Kegiatan bakti
sosial
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 39
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
terakreditasi
6.7 Persentase
laboratorium
kesehatan
yang
terakreditasi
% 15 2 Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
6.8 Persentase
pencapaian
sertifikasi
ISO 17025,
2008 di UPT.
Balai Labkes
Provinsi Bali
% 50
6.9 Persentase
tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan di
FKTP.
% 80
6.10 Persentase
tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan di
FKTL
% 80
6.11 Persentase
Ketersediaan
data
kesehatan di
9 kab/kota.
% 100
6.12 Persentase
Pelaksanaan
Sistem
Penanggulan
gan Gawat
Darurat T di
Kab/Kota
% 56 3 Penguatan
jejaring pada
penanggulanga
n gawat
darurat terpadu
6.12 Persentase
ketersediaan
% 50 Program
Pengadaan,
67.261.847.223
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 40
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
sarana dan
prasarana
rumah sakit
sesuai standar
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata
1 Pengadaan
alat-alat
Rumah Sakit
6.13 Persentase
diklat yang
terakreditasi.
% 96 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
7.003.602.091
6.14 Persentase
pelaksanaan
pendidikan
kebidanan
sesuai
kompetensi.
% 100 1 Pembinaan dan
akreditasi
penyelenggara
an pendidikan
dan pelatihan
formal
6.15 Jumlah
wahana
praktek
lapangan
yang
terbentuk
sebagai
tempat
praktek
kegiatan
pelatihan.
Wahana 6 2 Pengembangan
dan
peningkatan
kualitas SDM
6.16 Persentase
penerapan
hasil
pelatihan
peserta diklat
yang
dievaluasi.
% 100 3 Pendidikan
dan pelatihan
formal
6.17 Jumlah
pelatihan
formal yang
Pelatihan 5
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 41
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
diselenggarak
an
6.18 Persentase
pengembanga
n kemitraan
LS dan LP
yang
diselenggarak
an
% 100
6.19 Revitalisasi
sistem
pelayanan
JKBM
Kab/kota 9 Program Jaminan
Kesehatan Bali
Mandara
220.014.930.874,65
1 Kemitraan
jaminan
kesehatan bali
mandara
2 Revitalisasi
sistem
kesehatan
6.20 Persentase
Pengembang
an sistem
pelayanan
kesehatan
alternatif dan
komplemente
r
% 100 Program
Pengembangan
Obat Asli
Indonesia
395.308.160
1 Pembinaan
pengobat
tradisional
6.21 Persentase
Penduduk
Sakit yang
Mendapat
Layanan
Obat
% 100 Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
294.536.000
1 Pengadaan
obat dan
perbekalan
kesehatan
2 Peningkatan
mutu
pelayanan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 42
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGE
T
PROGRAM
/KEGIATAN
ANGGARAN
farmasi
komunitas dan
Rumah Sakit
6.23 Jumlah
Sampel
Makanan
yang Diuji
Sampel 600 Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
212.760.000
1 Peningkatan
pengawasan
keamanan
pangan dan
bahan
berbahaya
II.3 Rencana Anggaran.
Dinas Kesehatan Provinsi Bali Pada Tahun 2016 melaksanakan kegiatan
dengan anggaran APBD Induk sebesar Rp. 241.242.665.917,51 Melalui
mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp.365.265.466.248,65 dengan
rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 42.783.091.463 dan Belanja Langsung Rp.
322.482.374.785,65. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 325.753.518.771
(89,18 %) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 34.181.360.833
(79,89 %) dan Belanja Langsung Rp. 291.572.157.937,77 (90,41 %).
1. Target dan Realisasi Belanja Dinas kesehatan Provinsi Bali
Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali meliputi belanja langsung dan belanja
tidak langsung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Tabel : Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014.
Anggaran Target Realisasi %
BTL 42.783.091.463 34.181.360.833 79,89
BL 322.482.374.785,65 291.572.157.937,77 90,41
Jumlah 365.265.466.248,65 325.753.518.771 89,18
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 43
2. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk
pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai berikut :
Tabel : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran %
1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Melahirkan
956.830.340
0,26
2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita
3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat 2.970.516.100 0,81
4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian
Penyakit Menular
7.802.456.250
2,14
5 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
di Fasilitas Kesehatan
298.908.197.849 81,83
JUMLAH PER SASARAN 310.638.000.539 85,04
JUMLAH PENDUKUNG 54.627.465.709,65 14,96
Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran
yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan
anggaran belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran
untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 310.638.000.539 (85,04%) dari total
anggaran, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.
54.627.465.709,65 (14,96%) dari total anggaran. Pada anggaran untuk
program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah
sasaran VI dengan besaran anggaran Rp. 298.908.197.849 (85,04%) dari total
anggaran dan anggaran yang paling sedikit adalah sasaran I dan II Rp.
956.830.340 (0,26%).
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 44
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2016
Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian
kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Bali tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim
pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka
pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan
posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :
III.1.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai
Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian
Realisasi Kinerja
Kode
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan
dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta target dan capaian
realisasinya dirinci sebagai berikut :
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 45
Tabel III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE KRITERIA KODE
1 Meningkat
kan
Kesehatan
Ibu Hamil
dan Ibu
Melahirkan
1. Angka
Kematian Ibu
(AKI)
/100.000
KH
95 78,7 117,16
Sangat
Baik
Hijau
Tua
2 Meningkat
kan
Kesehatan
Bayi dan
Balita
2. Angka
Kematian Bayi
(AKB)
/1000 KH 12 6,01 149,92 Sangat
Baik
Hijau
Tua
3. Angka
Kematian Balita
(AKABA)
/1000 KH 12 6,83 143,08 Sangat
Baik
Hijau
Tua
3 Meningkat
kan Status
Gizi
Masyarakat
4. Persentase
Bumil KEK (%)
% 9,60 3,23 166,35 Sangat
Baik
Hijau
Tua
5. Persentase balita
malnutrisi dan
gizi kurang(%)
% 12,60 9,1 127,77 Sangat
Baik
Hijau
Tua
4 Menurunkan
Angka
Kesakitan
dan
Kematian
Penyakit
Menular
6. Angka
Kematian
Penyakit
Menular
% <1 0,13 186,86 Sangat
Baik
Hijau
Tua
5 Meningkat
kan
Pengendali
an Penyakit
Tidak
Menular
7. Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
deteksi dini
resiko penyakit
tidak menular
% 88 88 100 Sangat
Baik
Hijau
Tua
6 Meningkat
kan kualitas
pelayanan
kesehatan
di Fasilitas
Kesehatan
8. Persentase
Faskes yang
memenuhi
standar
pelayanan
% 33 37,12 112,48 Sangat
Baik
Hijau
Tua
Dari tabel di atas terdapat 8 (delapan) indikator kinerja sasaran dan terbagi
ke dalam 6 sasaran strategis. (Pada tahun 2016, dari 8 indikator kinerja sasaran, -
indikator telah mencapai target yang ditentukan dengan kriteria Sangat Baik
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 46
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Dalam sub bag ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi
dan analisis secara rinci indikatir kinerja menurut sasaran strategis diuraikan
sebagai berikut :
III.2.1.Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Melahirkan
Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN 2015
2016 TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018)
CAPAIAN
S/D 2016
TERHADAP
2018 (%) TARGET REALISASI
%
REALISASI
1 Angka Kematian
Ibu (AKI)
83,5 95/
100.000
KH
78,7 117,16
90 /
100.000
KH
112,56
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan,
persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetrik.
Angka Kematian Ibu diukur melalui Jumlah Kematian Ibu dibagi dengan Jumlah
Kelahiran Hidup kemudian hasilnya dibagi dengan 100.000 Kelahiran Hidup.
Pada Tahun 2016 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Bali mencapai 50 Kematian
dengan Jumlah Kelahiran Hidup sebesar 63.513 Kelahiran Hidup. Bila
dibandingkan dengan target AKI di Provinsi Bali pada Tahun 2016 telah
mencapai target, Bahkan Angka Kematian Lebih Kecil dari target yang
ditentukan, Dalam Angka Kematian Ibu apabila bisa mencapai lebih kecil dari
target hasilnya semakin baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi
penurunan jumlah kasus kematian ibu, dimana Tahun 2015 mencapai 55
Kematian sedangkan di Tahun 2016 mencapai 50 Kematian. Upaya yang terus
dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah mensosialisasikan
pendekatan keluarga menunda kehamilan untuk yang beresiko tinggi.
Perbandingan Angka Kematian Ibu dari Tahun ke Tahun dapat dilihat dalam tabel
berikut ini
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 47
Grafik II.2.1.1 Angka Kematian Ibu dari Tahun 2010 - 2016
III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita
Tabel III.2.2 Target dan Realisasi Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN 2015
2016 TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018)
CAPAIAN
S/D 2016
TERHADAP
2018 (%) TARGET REALISASI
%
REALISASI
1 Angka Kematian
Bayi (AKB)
5,72 12 / 1000
KH
6,01 149,92 10 / 1000
KH 139,9
2 Angka Kematian
Balita (AKABA)
6,62 12 / 1000
KH
6,83 143,08 10 / 1000
KH 131,7
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan
yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup (KH) sedangkan Angka Kematian
Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia
5 tahun. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara
kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Angka Kematian Bayi dihitung melalui
rumus Jumlah Kematian Bayi/Jumlah Kelahiran Hidup kemudian hasilnya dikali
dengan 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan untuk Angka Kematian Balita dihitung
dengan rumus Jumlah Kematian Balita/Jumlah Kelahiran Hidup kemudian
hasilnya dikali dengan 1.000 Kelahiran Hidup. Di Provinsi Bali Jumlah Kelahiran
Hidup Pada Tahun 2016 mencapai 63.513 Kelahiran Hidup (KH), Jumlah
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 48
Kematian Bayi dan Balita mencapai 382 Kematian Bayi dan 434 Kematian Balita.
Pada Angka Kematian Bayi dan Balita apabila hasilnya lebih kecil dari target
maka capaiannya lebih baik. AKI dan AKABA Tahun 2016 capaiannya sudah
mencapai target dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan
Jumlah kematian bayi dan balita sebesar 6 Kematian Bayi dan 15 Kematian
Balita. Hal ini dipengaruhi oleh Bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah dan
Asfiksia (Bayi tidak menangis pada saat lahir). Perbandingan Angka Kematian
Bayi dan Balita dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada Grafik dibawah ini
Grafik III.2.2.1 Angka Kematian Bayi dari Tahun 2010 – 2016
Grafik III.2.2.2 Angka Kematian Balita dari Tahun 2010-2016
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 49
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan AKI, AKB dan
AKABA antara lain dengan Audit Maternal-Perinatal; Pelacakan kasus kematian
Maternal-Perinatal; Meningkatkan surveilans KIA; meningkatkan pelaksanaan
kelas ibu; Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) dan ANC Terfokus; perbaikan
sistem rujukan; melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas; pendidikan dan
pelatihan teknis.
III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
Tabel III.2.3 Target dan Realisasi Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN 2015
2016 TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018)
CAPAIAN
S/D 2016
TERHADAP
2018 (%) TARGET REALISASI
%
REALISASI
1 Persentase Bumil
KEK (%)
2,63 % 9,60 % 3,23 % 166,35 % 9,20 % 164,89 %
2 Persentase balita
malnutrisi dan
gizi kurang(%)
9,0 % 12,60 % 9,1 % 127,77 % 12,20 % 125,40 %
Bumil KEK adalah ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis
yang diketahui melalui Lingkar Lengan Atas kurang dari 23,5 cm. Bumil KEK
tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 0,6 %. Hal ini disebapkan karena adanya peningkatan jumlah ibu hamil
yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) di Tahun 2016 sebanyak 362 ibu
hamil dari tahun 2015 sebesar 1871 bumil dengan jumlah ibu hamil pada tahun
2016 sebesar 68.997 bumil.
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Belum seluruh ibu hamil terpantau terutama yang melakukan pemeriksaan ke
fasilitas kesehatan swasta.
- Belum semua ibu hamil KEK mendapat PMT karena keterbatasan sumber
daya yang ada. Di Tahun 2016 baru 3396 (94,57 %) bumil yang mendapatkan
PMT dari total ibu hamil KEK sebesar 3591 bumil.
- Kurangnya kecepatan pengiriman laporan kasus untuk sampai tingkat
provinsi yang berpengaruh terhadap waktu penerimaan PMT oleh bumil KEK
karena berkaitan dengan masa kehamilan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 50
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah Ibu Hamil KEK antara lain:
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan RS swasta maupun bidan
praktek swasta terutama dalam hal pelaporan ibu hamil KEK
- Mempercepat pendistribusian PMT ke lapangan sehingga bumil KEK segera
mungkin mendapatkan PMT
- Melakukan advokasi pada sektor terkait di provinsi serta advokasi di
Kab/Kota guna lebih mendorong peranan Kab/Kota dalam penyediaan PMT
bagi bumil KEK.
Balita malnutrisi merupakan Balita yang memiliki berat badan kurang -2 SD
menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U). Kondisi ini diharapkan
untuk segera dapat diatasi dalam rangka mewujudkan pondasi sumber daya
manusia yang berkualitas. Persentase balita yang mengalami malnutrisi
berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 lebih tinggi (0,1 %)
dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 9 %.
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan berat badan
balitanya secara rutin merupakan faktor penghambat dalam penemuan kasus.
- Kurangnya pengetahuan ibu tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif pada
bayi dan balita yang berdampak terhadap pertumbuhan balita. Di Tahun 2016
Persentase Bayi Usia < 6 Bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif sebesar
70,7 %, mengalami penurunan sebesar 2,0 % dari Tahun 2015 Sebesar 72,7
%.
Solusi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.
- Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya
pemantauan pertumbuhan balita
- Melakukan sosialisasi IMD dan ASI eksklusif ke masyarakat, tokoh
masyarakat, kader, petugas kesehatan di 9 Kab/Kota, lintas sektor dan lintas
program
- Membuat surat edaran gubernur tentang pemberian ASI eksklusif pada usia 0-
6 Bulan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 51
III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit
Menular
Tabel III.2.4 Target dan Realisasi Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN 2015
2016 TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018)
CAPAIAN
S/D 2016
TERHADAP
2018 (%) TARGET REALISASI
%
REALISASI
1 Angka Kematian
Penyakit Menular
0,28 % < 1 % 0,13 % 186,86 % < 1 % 186,86 %
Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di
Indonesia termasuk Provinsi Bali, dimana beberapa penyakit menular ini dapat
menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyakit menular yang perlu
diwaspadai adalah timbulnya berbagai penyakit menular baru (new emerging
diseases) yang berskala internasional seperti AIDS, SARS dan penyakit Flu
Burung, adanya penyakit menular yang muncul kembali (re-emerging diseases)
seperti : leptospirosis, antrax, TBC, DBD, cikungunya, dll. Di Bali penyakit
menular yang perlu diwaspadai antara lain : TB, AIDS, DBD, dan Rabies.
Indikator angka kematian penyakit menular tertentu diukur dari jumlah
kematian penyakit DBD dan jumlah kematian penyakit Rabies dijumlahkan lalu
dibagi dengan penjumlahan keseluruhan kasus penyakit menular tersebut dan
hasilnya dikalikan seratus persen. Capaian indikator angka kematian ini apabila
makin kecil maka dikatakan semakin baik sehingga pada tahun 2016 capaiannya
lebih baik 0,15 % dari tahun 2015 yaitu sebesar 0,28 %.
Untuk Kasus DBD di Provinsi Bali di Tahun 2016 mengalami kenaikan
sebesar 10964 Kasus dari Tahun 2015 sebesar 10704 Kasus seperti terlihat pada
Grafik III.2.4.1. Kasus kematian akibat penyakit DBD di Provinsi Bali Tahun
2016 juga mengalami kenaikan sebesar 34 kasus kematian dari Tahun 2015
sebesar 29 kasus kematian seperti terlihat pada Grafik III.2.4.2. Peningkatan kasus
DBD tersebut disebapkan oleh banyak faktor antara lain pertumbuhan dan
mobilisasi penduduk tinggi yang secara tidak langsung berdampak pada
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 52
pertumbuhan sarang nyamuk dan juga peran serta dan perilaku masyarakat kurang
dalam melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Grafik III.2.4.1 Jumlah Kasus DBD di Provinsi Bali dari Tahun 2010-2016
Grafik III.2.4.2 Jumlah Kematian DBD di Provinsi Bali dari Tahun 2010-2016
Untuk kasus rabies di Provinsi Bali terjadi penurunan kasus di Tahun 2016
sebesar 10770 kasus dari Tahun 2015 sebesar 42829 kasus, sedangkan untuk
kasus kematian akibat rabies di Tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar
10 kasus kematian dari Tahun 2015 sebesar 15 kasus kematian. Penurunan jumlah
kasus dan kematian disebapkan oleh kesadaran masyarakat yang mulai mengikat
anjing peliharaannya dirumah sehingga penyebaran rabies bisa ditekan. Selain itu
koordinasi yang baik antar lintas sektor terkait juga menjadi salah satu faktor
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 53
penurunan kasus rabies ini. Untuk jumlah kasus dan kematian akibat rabies secara
lebih jelas dapat dilihat pada Grafik III.2.4.3 dan Grafik III.2.4.4.
Grafik III.2.4.3 Jumlah Kasus Rabies di Provinsi Bali dari Tahun 2010-2016
Gambar III.2.4.4 Jumlah Kematian Rabies di Provinsi Bali dari Tahun 2010-2016
Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian penyakit
menular tidak hanya fokus pada penyakit DBD dan Rabies, penyakit menular
lainnya juga mendapatkan perhatian seperti melaksanakan pengobatan terhadap
penderita Tuberculosis(TB) baik di puskesmas maupun RSUD, melaksanakan
pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-AIDS dengan melakukan konseling
terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pengobatan pada klinik CST (Conselling
Suport and Treatment) yang sudah disiapkan oleh pemerintah , melaksanakan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 54
pengendalian terhadap penyakit DBD dengan PSN (Pemerantasan Sarang
Nyamuk), mebunuh jentiknya dengan larvasida(abatisasi) dan membunuh nyamuk
dewasa dengan fogging, melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus rabies
dengan memberikan VAR dan SAR apabila terindikasi rabies dan lain sebagainya.
Kendala dalam mendukung kegiatan ini seperti pada pengobatan HIV,
kurangnya kesadaran pasien penderita HIV-AIDS (ODHA) yang mau minum obat
dikarenakan masih adanya stigma dan diskriminasi masyarakat, sedangkan pada
pengobatan TB penemuan kasus tidak berjalan secara maksimal, disebabkan
karena kemampuan petugas untuk menjangkau seluruh masyarakat sangat terbatas
sehingga ada kasus TB di masyarakat yang tidak termonitor.
III.2.5 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Tabel III.2.5 Target dan Realisasi Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN 2015
2016 TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018)
CAPAIAN
S/D 2016
TERHADAP
2018 (%) TARGET REALISASI
%
REALISASI
1 Persentase
puskesmas yang
melaksanakan
deteksi dini faktor
resiko penyakit
tidak menular
84,17% 88 % 88 % 100 % 100 % 88 %
Sasaran meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular dengan
indikator persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko
penyakit tidak menular diukur melalui jumlah puskesmas yang mampu
melaksanakan deteksi dini minimal 4 jenis penyakit tidak menular di Provinsi
Bali. Adapun 4 jenis penyakit tidak menular tersebut antara lain pemeriksaan IVA
(kanker rahim), hipertensi, jantung, diabetes dan obesitas. Jumlah Puskesmas
yang mampu melaksanakan deteksi dini minimal 4 penyakit tidak menular pada
Tahun 2016 berjumlah 106 Puskesmas (88 %) dari total keseluruhan Puskesmas
di Provinsi Bali yang berjumlah 120 Puskesmas. Capaian indikator persentase
puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular
pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,83 % dari capaian pada tahun
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 55
2015 sebesar 84,17 %. Kenaikan ini didukung oleh kesadaran masyarakat dalam
melakukan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular seperti pemeriksaan IVA
(kanker rahim), hipertensi, jantung, diabetes dan obesitas di puskesmas. Selain itu,
kerjasama yang baik antar lintas program dan lintas sektor dalam mempromosikan
program seperti pemeriksaan IVA dan penyakit tidak menular lainnya juga
mempengaruhi tercapainya indikator ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya,
belum semua puskesmas dapat melaksanakan pemeriksaan untuk penyakit tidak
menular. Hal ini dikarenakan belum tersedianya peralatan untuk pemeriksaan IVA
dan terapi Cryo di seluruh puskesmas serta mobilitas tenaga yang tinggi terutama
dokter di tingkat puskesmas dan kabupaten. Sehingga belum semua puskesmas
mampu melaksanakan pemeriksaan tersebut. Selain itu upaya pengendalian
penyakit tidak menular dilaksanakan dengan berbasis masyarakat dengan
mengembangkan posbindu PTM pada tingkat desa sebagai kegiatan dalam
mendeteksi secara dini faktor risiko terhadap penyakit menular. Dalam kegiatan
Posbindu tersebut, dilakukan pemeriksaan faktor resiko PTM seperti pengukuran
anthropometri, gula darah, kolesterol dan bahkan inspeksi visual asam asetat.
Grafik III.2.5.1 Jumlah Desa Dengan Posbindu PTM Aktif dari Tahun 2013-2016
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 56
III.2.6 Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas
Kesehatan
Tabel III.2.6 Target dan Realisasi Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN 2015
2016 TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018)
CAPAIAN
S/D 2016
TERHADAP
2018 (%) TARGET REALISASI
%
REALISASI
1 Persentase Faskes
yang memenuhi
standar pelayanan
26,20 % 33 % 37,12 % 112,48 % 41 % 90,55 %
Standar pelayanan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang harus dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu antara
lain : Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit dan Laboratorium
Kesehatan) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas). Dalam
menentukan standar pelayananan, akreditasi merupakan mekanisme regulasi yang
bertujuan untuk mendorong upaya tersebut. Setiap faskes yang ada memiliki
sistem standar akreditasi yang berbeda-beda dalam menentukan standar
pelayanan.
Capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan pada tahun 2016 dengan indikator persentase faskes yang memenuhi
standar pelayanan melebihi target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan
dengan capaian Tahun 2015, Capaian Indikator di Tahun 2016 mengalami
kenaikan sebesar 10,92 % dari capaian 2015 sebesar 26,20 %. Hal ini dipengaruhi
oleh kesadaran tiap-tiap faskes baik itu FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan) dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dalam melaksanakan
akreditasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Jumlah Puskesmas terakreditasi di tahun 2016 mencapai 33
Puskesmas (27,5 %) dari total 120 Puskesmas yang ada di Provinsi Bali,
sedangkan Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi di Bali pada Tahun 2016
mencapai 38 Rumah Sakit (70,37 %) dari Total 54 Rumah Sakit yang ada di Bali.
Untuk Laboratorium Kesehatan perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 57
capaian di Tahun 2016 baru 3 laboratorium yang memenuhi standar ISO dan 1
Laboratorium yang terakreditasi KALK.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan fasilitas kesehatan
yang memenuhi standar pelayanan kesehatan antara lain :
- Untuk ikut akreditasi memerlukan sumber daya manusia yang memenuhi
standar dan terlatih, alat kesehatan yang rutin terkalibrasi, sumber daya
keuangan yang cukup banyak dan hal lainnya. Hal ini menjadi kendala bagi
faskes dalam melaksanakan akreditasi
- Dala peraturan yang dikerluarkan permenkes tidak ada sangsi bagi
laboratorium kesehatan (labkes) yang tidak ikut akreditasi sehingga keinginan
labkes untuk segera terakreditasi tidak ada
- Sosialisasi dan pembinaan dari Kemenkes tentang akreditasi sangat jarang
dilaksanakan sehingga pemahaman tentang akreditasi oleh KALK belum
banyak diketahui. Saat ini semua labkes utama melaksanakan pengukuran
standar pelayanannya menggunakan standar ISO
Sedangkan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian di Tahun
berikutnya antara lain :
- Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
akreditasi secara rutin baik di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkes
- Memberikan sangsi kepada labkes yang tidak terakreditasi sehingga ada
keinginan labkes untuk memperbaiki diri dan menyiapkan proses akreditasi
- Melaksanakan pembinaan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Membuat sistem akreditasi labkes yang terjangkau dari segi biaya namun
terjamin kualitasnya sehingga tidak memberatkan labkes yang tidak memiliki
modal besar
- Sosialisasi terkait akreditasi laboratorium kesehatan (labkes) agar rutin
dilaksanakan sehingga pemahaman terhadap proses akreditasi diketahui oleh
semua labkes.
III.3 Akuntabilitas Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung setelah perubahan pada Dinas
Kesehatan Provinsi Bali tahun 2016 sebesar Rp. 325.753.518.771,00 (89,18
%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 58
365.265.466.248,65. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar Rp. 282.127.175.049,77 (90,82 %), sedangkan realisasi untuk
program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 43.626.343.721,23 (79,86 %). Jika
dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di sasaran VI sebesar Rp. 273.424.960.960,77 (91,47
%) Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran IV dan
V sebesar Rp. 5.180.071.039,00 (66,39 %).
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan
penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang
terserap untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
disajikan pada tabel berikut :
Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
No Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi
1 Meningkatkan Kesehatan Ibu
Hamil dan Ibu Melahirkan
956.830.340,00
890.098.950,00
93,03
2 Meningkatkan Kesehatan Bayi
dan Balita
3 Meningkatkan Status Gizi
Masyarakat
2.970.516.100,00 2.632.044.100,00 88,61
4 Menurunkan Angka Kesakitan
dan Kematian Penyakit Menular
7.802.456.250,00
5.180.071.039,00
66,39
5 Meningkatkan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
6 Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di Fasilitas
Kesehatan
298.908.197.849,00 273.424.960.960,77 91,47
Jumlah 310.638.000.539,00 282.127.175.049,77 90,82
Belanja Langsung Pendukung 54.627.465.709,65 43.626.343.721,23 79,86
Total Belanja Langsung 365.265.466.248,65 325.753.518.771,00 89,18
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 59
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi
Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran
2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian
misi dan tujuan instansi.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi
dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun
anggaran 2016 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan
partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan
didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2016 dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya
manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 8 Indikator Kinerja Utama yang
dipilih sebagai tolok ukur kinerja.
3. Dari 8 indikator kinerja utama, semua indikator mencapai kriteria Sangat
Baik dengan warna hijau tua.
BAB IV
PENUTUP
LKjIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017 60
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP
dirumuskan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi
pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik
dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas
pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi
Bali tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan
Bappeda untuk perencaanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan
yang diperlukan.