KATA PENGANTAR 2… · warga negara adalah terselenggaranya kegiatan pelayanan publik. Selain...
Transcript of KATA PENGANTAR 2… · warga negara adalah terselenggaranya kegiatan pelayanan publik. Selain...
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi
Tahun Anggaran 2018 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik.
Laporan Kinerja ini di susun mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan
berpedoman kepada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun
2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Di dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 ini disajikan
data-data hasil perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja
yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada
Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-
2021. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
dan dapat dipertanggungjawabkan tentang realisasi kinerja capaian
sasaran strategis selama Tahun 2018.
Melalui Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, diharapkan dapat
terjadi optimalisasi peran kelembagaan dalam peningkatan efisiensi,
efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan
pelaksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi ke depan,
sehingga secara langsung dapat membantu pimpinan dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam
menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Namun
demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan di
dalam laporann ini yang perlu terus ditingkatkan sebagai upaya
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
ii
Demikian Laporan Kinerja ini di buat dan di susun, semoga
dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi di masa
yang akan datang dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi
seluruh stakeholder yang berkepentingan umumnya bagi
peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Sukabumi dan
khususnya peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.
Sukabumi, Januari 2019
KEPALA,
Drs. DADANG EKA W. Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198203 1 001
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu
adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu
adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018
sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi
pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi wajib menyusun Laporan
Kinerja. Selain itu, informasi dalam dokumen LKj merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagaimana tertuang
di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran
yang menjadi tugas DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, seluruh
indikator kinerja sasaran memperoleh capaian kinerja dengan
kategori Sangat Baik, dengan rincian capaian sebagai berikut:
- Indikator : Izin Usaha yang diterbitkan dengan capaian kinerja
100%.
- Indikator : Pelayanan penanaman modal dan perlindungan
Investasi dengan capaian 102,49%
- Indikator : Kenaikan Nilai realisasi PMDN dengan capaian
325,00%
- Indikator : Kenaikan Nilai realisasi PMA dengan capaian 823%
Pembiayaan yang diterima dalam Tahun Anggaran 2018
bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar
Rp. 9.515.735.150,00 dari Dana Alokasi Umum dengan realisasi
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
iv
sebesar Rp. 9.289.066.637,00 atau 97,62%.
Di dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, dengan
pencapaian kinerja yang demikian, tentu saja ditemukan beberapa
permasalahan yang muncul, antara lain :
1. Kurang optimalnya pengembangan potensi investasi melalui
sektor unggulan. Hal ini disebabkan oleh promosi akan peluang
investasi kurang optimal, belum adanya kejelasan dalam
penataan ruang di wilayah Kabupaten Sukabumi (Rencana Detil
Tata Ruang), belum dibuatnya Rencana Umum Penanaman Modal
serta peta investasi di Kabupaten Sukabum, masih belum
memadainya sarana dan infrastruktur ke wilayah Kabupaten
Sukabumi terutama akses jalan dan belum ditetapkannya
kawasan industri di Kabupaten Sukabumi.
2. Aspek kelembagaan DPMPTSP saat ini masih belum optimal di
dalam menjalankan urusan penamanan modal, selain adanya
ketidaksesuaian nomenklatur pada Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang seharusnya Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sesuai
dengan Permendari Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Secara kelembagaan pun setelah di evaluasi masih
terdapat kekurangan di dalam struktur organisasi, sehingga
terdapat fungsi kelembagaan yang belum optimal.
3. Masih terdapatnya regulasi yang tumpang tindih terkait
peraturan di bidang investasi dan PTSP yang belum sinkron baik
di pusat maupun di daerah.
4. Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
(OSS). Dimana melalui Peraturan tersebut maka pelayanan
perizinan wajib dijalankan melalui aplikasi/ system OSS yang
sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga pada tataran
implementasinya masih banyak ditemukan kendala ataupun
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
v
hambatan, baik dari segi kesiapan dari system itu sendiri,
peraturan yang tumpang tindih sehingga harus disesuaikan
kembali sampai persoalan kesiapan daerah dalam menjalankan
peraturan dan aplikasi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam mendapatkan izin
berusaha.
Berkenaan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi, ada
beberapa solusi yang telah kami terapkan dan dapat dijadikan
pertimbangan pada tahun anggaran yang akan datang, diantaranya :
1. Mendorong pembangunan industri di berbagai sektor dengan
meningkatkan potensi daerah dengan melakukan promosi potensi
investasi, peluang investasi, dan kawasan industri, yang
dilaksanakan di tingkat daerah, provinsi, nasional dan luar
negeri.
2. Melaksanakan pengkajian terhadap berbagai regulasi terkait
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang seringkali berubah
dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman baik di tingkat
pusat maupun provinsi.
3. Melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Pelimpahan
Kewenangan untuk mengakomodir berbagai perizinan sesuai
kewenagan pemerintah daerah sebagaiman termaktub di dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
4. Mengusulkann Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) di Kabupaten Sukabumi.
5. Mendukung dan mendorong terciptanya Kawasan Industri dan
Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Sukabumi
6. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas aparatur dan pelayanan
publik diantaranya dengan melaksanakan peningkatan
kompetensi aparatur melalui Bimbingan Teknis dan Penilaian
Kompetensi.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
vi
7. Melakukan Optimalisasi peran PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu) melalui perluasan dan pemanfaatan teknologi informasi
serta mengaktifkan kembali Tim Teknis.
8. Menjamin pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang tepat, cepat dan murah dan membangun sistem
pelayanan perizinan secara elektronik dan online.
9. Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengembangan inovasi
pelayanan publik pada penyelenggaraan PTSP.
10. Mengusulkan adanya diskresi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan iklim investasi melalui Peraturan
Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................ iii
DAFTAR ISI ................................................................................ vii
DAFTAR TABEL ......................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK ................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1
A. Latar Belakang .......................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan .................................................. 2
C. Isu Strategis .............................................................. 2
D. Struktur Organisasi DPMTPSP ................................... 5
1. Tugas dan Fungsi .................................................. 5
2. Susunan Organisasi .............................................. 6
3. Sumber Daya dan Potensi ..................................... 8
E. Dasar Hukum ........................................................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................... 12
A. Perencanaan Strategis ............................................... 12
1. Tujuan dan Sasaran ............................................ 14
2. Strategi dan Arah Kebijakan ................................. 15
3. Sasaran dan Strategi Jangka Menengah ............... 17
B. Perjanjian Kinerja ..................................................... 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................ 24
A. Pengukuran Kinerja .................................................... 24
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ....................... 28
1. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018 .............. 28
2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja ............... 37
3. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja ................... 43
C. Akuntabilitas Kinerja / Realisasi Anggaran ................ 45
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
viii
1. Realisasi dan Penyerapan Anggaran .................... 45
2. Relisasi Kinerja dan Anggaran ............................. 47
BAB IV PENUTUP ...................................................................... 60
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018
Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2018
Pohon Kinerja/ Cascading Tahun 2018
Penetapan IKU DPMPTSP
SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Bidang Investasi Daerah .... 3
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai (PNS dan TKS) .................................. 8
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ...... 8
Tabel 1.4 Kondisi Pegawai berdasarkan Golongan ...................... 9
Tabel 1.5 Kondisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .............. 9
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran
Bidang Penanaman Modal .......................................... 14
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah DPMPTSP .......... 18
Tabel 2.3 Cascading .................................................................. 19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 (Awal) ......... 22
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018
(Perubahan) ................................................................ 22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ...................................... 26
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018 ............. 27
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun
2017 dan Tahun 2018 ................................................ 37
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan
Investasi Tahun 2017 dan 2018 ................................ 39
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .............. 44
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2018 ................................. 46
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 .............. 48
Tabel 3.8 Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Tahun
2018 .......................................................................... 61
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
x
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK
Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP ................................ 7
Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018..................... 27
Grafik 3.2 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan s/d. Bulan Desember
2018 ....................................................................... 29
Grafik 3.3 Penanganan Pengaduan Tahun 2018 ...................... 31
Grafik 3.4 Nilai Realisasi PMDN Tahun 2017 dan 2018 ........... 34
Grafik 3.5 Nilai Realisasi PMA Tahun 2017 dan 2018 .............. 36
Diagram 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan
2018 ....................................................................... 37
Grafik 3.7 Perbandingan Jumlah Penerbitan Izin Tahun 2017
Dan 2018 ............................................................... 39
Grafik 3.8 Perbandingan Penanganan Pengaduan Tahun 2017
Dan 2018 ............................................................... 40
Grafik 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kenaikan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017 dan
2018 ....................................................................... 41
Grafik 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kenaikan Realisasi Investasi PMA Tahun 2017 dan
2018 ....................................................................... 42
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu tugas pemerintah yang juga merupakan hak
warga negara adalah terselenggaranya kegiatan pelayanan publik.
Selain masalah kependudukan, pelayanan perizinan merupakan
salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam
sistem pemerintahan. Sebagai salah satu interaksi hubungan
yang terjadi antara pemerintah dan warga masyarakat, seringkali
pelayanan perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah
suatu pemerintahan sudah mencapai kondisi “Good Government”
atau belum.
Birokrasi bidang penanaman modal terutama dalam
pelayanan perizinan saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah
pusat untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai
sektor. Masyarakat dan kalangan dunia usaha masih sering
mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang
terkadang masih memiliki ketidakjelasan prosedur, berbelit-belit,
tidak transparan, waktu pemrosesan yang tidak pasti dan
tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan
dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Oleh karena itu berbagai
peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dan
PTSP baik dari pusat dan provinsi terus disempurnakan sehingga
perlu disikapi dengan tanggap oleh pemerintah daerah terutama
oleh Lembaga PTSP di daerah.
Terselenggaranya Good Governance dapat tercermin dari
meningkatnya pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Dalam bidang
penanaman modal yang menjadi urusan DPMPTSP, hal ini dapat
tercermin dari meningkatnya iklim dan realisasi investasi di
Kabupaten Sukabumi. Adapun sebagai wujud pertanggung-
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
2
jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam rangka
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang
tepat, jelas, dan terukur diperlukan suatu instrumen pengukuran
kinerja instansi pemerintah yang disusun dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Maksud dan Tujuan
Sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka maksud
penyusunan Laporan Kinerja yang kami susun antara lain :
1. Sebagai salah satu bentuk penyampaian pertanggungjawaban
kinerja DPMPTSP kepada Bupati dan seluruh stakeholder
terkait atas pengelolaan anggaran pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi
Kabupaten Sukabumi;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sekaligus
memberikan kontribusi kepada pimpinan dalam rangka
pengambilan keputusan sebagai upaya peningkatan kinerja di
masa yang akan datang.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi adalah :
1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP di
dalam meningkan kinerja pada tahun selanjutnya.
C. Isu Strategis
Proses identifikasi isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya
untuk melakukan pendalaman secara umum terhadap pokok
permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
3
pembangunan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk menyusun
berbagai kebijakan strategis sebagai bentuk antisipasi dan upaya
pengendalian permasalahan pembangunan yang mungkin akan
muncul.
Berbagai permasalahan tersebut harus dirumuskan secara
tepat dan merupakan kesatuan peluang yang dapat dipandang
dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian
dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten
Sukabumi, baik berskala lokal, regional, nasional, maupun
internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan rumusan
kerangka kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan peluang
yang dianggap sebagai penghambat lajunya pembangunan untuk
kemudian dapat diantisipasi dengan menjadikannya sebagai
akselerator capaian pembangunan.
Di bidang investasi daerah, permasalahan hasil identifikasi
sebagai tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun
2016-2021 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Bidang Investasi Daerah
Sasaran Pokok RPJPD
Indikator dan Target RPJPD
Permasalahan Pembangunan
Daerah
Faktor-faktor Penentu
Keberhasilan
Bidang Investasi Daerah
Semakin banyak pengusaha
lokal sebagai investor
pembangunan di daerah
yang disertai peningkatan
dan pemantapan regulasi di
bidang investasi serta
memperluas kerjasama
investasi dengan daerah lain
di Jawa Barat ataupun
daerah lain di Indonesia atau
bahkan kerjasama dengan
negara-negara lain.
Belum
kondusifnya
iklim investasi
di Kabupaten
Sukabumi
Belum
optimalnya
pengembangan
potensi
investasi
melalui sektor
unggulan
Kemudahan
perijinan dan
pelayanan
penanaman
modal
Pendataan
potensi
unggulan
daerah yang
menjadi peluang
investasi
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di bidang
investasi daerah sebagai salah satu faktor yang paling dominan
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
4
terhadap indikator keberhasilan kinerja urusan penanaman
modal, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :
1. Adanya stigma negatif tentang mekanisme layanan perizinan
yang masih terkesan berbelit-belit dan persyaratan yang
banyak serta prosedur yang rumit sehingga masyarakat
enggan untuk mengurus perizinan;
2. Masyarakat Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya siap
menghadapi Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mampu
bersaing dengan Negara-negara ASEAN dalam free trade
(perdagangan bebas);
3. Masih kurang kondusifnya iklim investasi di Kabupaten
Sukabumi dimana masih timbul permasalahan yang cukup
mengganggu kenyamanan investor baik dari sisi sosial
maupun teknis administratif;
4. Belum optimalnya pengembangan dan promosi potensi
investasi sektor unggulan;
5. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan
sumber daya mineral menjadi urusan antara pemerintah pusat
dan daerah provinsi;
6. Tuntutan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan
non perizinan sesuai kewenangan pemerintah daerah harus
seluruhnya diselenggarakan oleh lembaga PTSP sehingga
menuntut kesiapan di daerah baik dari segi kelembagaan dan
sumber daya manusianya;
7. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Aparatur dan
pelayanan publik khususnya di lembaga PTSP;
8. Inisiasi dan komitmen penerapan IT di dalam pelaksanaan
pelayanan perizinan yang agak terlambat dilakukan sehingga
belum optimal sepenuhnya.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
5
9. Lahirnya Peraturan Pemerintah Noor 24 tahun 2018 tentang
perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS).
Melalui Peraturan tersebut, maka semua pelayanan perizinan
berusaha baik Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan atau
Pemerintah Pusat wajib menggunakan system yang sudah
disediakan oleh Pemerintah Pusat yaitu OSS. Namun demikian
system tersebut masih terdapat banyak permasalahan dalam
pengoperasiannya sehinga sedikit banyak terhambat dalam
pelayanan perizinan baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi
ataupun Pusat.
D. Struktur Organisasi DPMPTSP
1. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas “membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan serta penyelenggara
pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Penanaman Modal”. Untuk melaksanakan tugas tersebut
diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang
Pelayanan Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Organisasi lainnya
di lingkungan Dinas;
d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
6
kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang
Pelayanan Perizinan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Organisasi lainnya
di lingkungan Dinas;
e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang
kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, Bidang
Pelayanan terpadu satu pintu, promosi dan data informasi,
pengendalian dan pengawasan;
f. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di
lingkungan dinas;
h. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan
tugas; dan
l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan
Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 tentang SOTK DPMPTSP,
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Kepala Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1) Seksi Pengembangan Investasi
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
7
2) Seksi Kerjasama Penanaman Modal
d. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
1) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan
2) Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi
e. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian,
membawahkan :
1) Seksi Pelayanan Pengaduan
2) Seksi Perlindungan Investasi
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk dapat melihat secara lebih jelas hirarki struktur
organisasi DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dapat terlihat pada
gambar di halaman berikut :
Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sukabumi
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN
SEKSI KERJASAMA PENANAMAN MODAL
SEKSI PELAYANAN PENGADUAN
SEKSI PERLINDUNGAN INVESTASI
UPTD
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
8
3. Sumber Daya dan Potensi
a. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukabumi hingga Desember 2018 adalah sebanyak 63
orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.2
Kondisi Pegawai
(PNS dan Tenaga Kerja Sukarela)
No Status Kepegawaian Total
1. PNS 53
2. CPNS 0
3. TKS 10
Jumlah 63
Tabel 1.3
Kondisi Pegawai (PNS)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Unit Kerja Tingkat Pendidikan
Total S3 S2 S1 D3 D2 SMA SMP
1. Kepala Dinas 1 1
2. Sekretariat 3 8 2 7 20
3. Bidang Penanaman
Modal 1 4 1 2 8
4. Bidang Pelayanan Perizinan
1 9 7 17
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
3 2 2 7
Jumlah 53
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
9
Tabel 1.4
Kondisi Pegawai (PNS)
Berdasarkan Golongan
No Unit Kerja
Golongan
Total IV III II
A B c d a b c D a B C d
1. Kepala Dinas 1 1
2. Sekretariat 1 3 5 2 3 6 20
3. Bidang Penanaman Modal
3 2 1 2 8
4. Bidang Pelayanan Perizinan
1 3 6 1 6 17
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
3 1 2 1 7
Jumlah 53
Tabel 1.5
Kondisi Pegawai (PNS)
Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Total
1. Laki-laki 36
2. Perempuan 17
Jumlah 63
b. Sarana dan Prasarana
Selain sarana dan prasarana umum yang dimiliki,
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa sarana
dan prasarana khusus sebagai berikut :
- Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Front Office) yang
representatif dilengkapi dengan sarana pelayanan publik
seperti Ruang Konsultasi, Ruang Laktasi, Jalur
Disabilitas, dan lain-lain.
- Kendaraan Pelayanan Keliling, Kendaraan Operasional
Survey Lokasi dan Kendaraan Operasional Monitoring,
Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
- Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
10
(SIMPEL) yang terus menerus dikembangkan dan
disempurnakan sesuai dengan kebutuhan.
E. Dasar Hukum
Untuk menjamin keteraturan dan sistematika pelaporan
kinerja yang baik, maka dasar hukum yang menjadi pedoman di
dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
11
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi
pemerintah yang sedikitnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan dan Program, serta ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaannya.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan, baik
lokal, nasional dan internasional. Dengan pendekatan
perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan
potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021, maka Visi Pembangunan Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Kabupaten
Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.
Sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi menjabarkan dan akan melaksanakan Visi dan
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
13
Misi Bupati Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.
Adapun konsep penjabaran Visi sesuai dengan tugas dan
fungsi DPMPTSP yang dapat dilakukan antara lain :
Religius adalah melaksanakan pelayanan penanaman modal
dan perizinan yang siddiq, amanah, fatonah dan berkualitas.
Mandiri adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan
penanaman modal secara mandiri dan terpadu dengan
mengoptimalkan sumber daya aparatur sesuai peraturan
perundang-undangan.
Sejalan dengan Visi yang telah diuraikan diatas, terdapat 4
(empat) Misi pembangunan yang akan dijalankan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu :
1) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis
ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan
industri yang berwawasan lingkungan.
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan
religius.
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
professional.
4) Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan
infrastruktur daerah.
Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 tentang
SOTK DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, memiliki implikasi yang
cukup besar dari segi tugas dan fungsi.
Adapun tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mengacu
pada 1 (satu) dari 4 (empat) Misi Bupati Sukabumi 2016-2021
yakni Misi Pertama “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
14
Masyarakat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal melalui Bidang
Agribisnis, Pariwisata, dan Industri Berwawasan Lingkungan”.
Bidang Penanaman Modal merupakan bagian penting
untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal
akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan
pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan
lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan
penanaman modal. Tantangan yang dihadapi antara lain
mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui bidang agribisnis,
pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan.
1. Tujuan dan Sasaran
Untuk dapat melihat keterkaitan atas hierarki visi dan
misi pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021
dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi
urusan penanaman modal, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.1
Keterkaitan Visi, Misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021
dengan Tujuan dan Sasaran Bidang Penanaman Modal
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, parIwisata,
dan industri berwawasan lingkungan
Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan
berwawasan lingkungan
Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi
1. Izin Usaha yang diterbitkan
2. Pelayanan penanaman modal dan Perlindungan Investasi
3. Kenaikan nilai realisasi PMDN
4. Kenaikan nilai realisasi PMA
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
15
Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai
representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Sukabumi. Maka tujuan Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan adalah
“Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong
pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya
saing dan berwawasan lingkungan”.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada
tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi
dengan tingkat capaian (target) masing-masing.
Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro
dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur
kinerja ‘impact’ yang saling terhubung dimana sasaran makro
merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik
sebagai leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro
pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan
pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus
menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka
menengah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
Guna mencapai tujuan menciptakan iklim investasi yang
kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai
sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan,
maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah
“Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan
Investasi”.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
16
2. Strategi dan Arah Kebijakan
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, maka
dirumuskan sebuah strategi yaitu Penciptaan iklim investasi
yang kondusif dan pembangunan industri di berbagai sektor
yang berwawasan lingkungan.
Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan strategi tersebut
antara lain :
a. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan
pengendalian serta pengawasan penanaman modal serta
perumusan berbagai yang kebijakan yang mendukung
investasi.
b. Melakukan penyederhanaan proses pelayanan perizinan
dan investasi.
c. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama
investasi yang efektif.
d. Meningkatkan analisa potensi sumberdaya dan penyediaan
data dan informasi tentang penanaman modal yang
akurat.
e. Meningkatkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk
mengurus legalitas usahanya agar masyarakat dapat
berusaha dengan tenang dan nyaman.
f. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan
kepada masyarakat.
g. Mengembangkan sistem pelayanan secara elektronik.
Arah kebijakan merupakan instrumen berupa penetapan
langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan
panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
17
menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Selain itu
arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban
atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan
kewilayahan.
Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan
akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan
pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas
terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-
daerah unggulan, sehingga diharapkan pemerataan
pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat diwujudkan
sesuai dengan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021.
Dari 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021, terdapat prioritas pembangunan
yang menjadi fokus Misi yang ke-1, yaitu:
Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis.
Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha.
Peningkatkan kemampuan daerah dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat.
Dari ketiga prioritas pembangunan diatas, maka arah kebijakan yang
ingin dituju pada Tahun 2018 adalah Pembangunan infrastruktur
menuju sentra produksi dan pariwisata.
3. Sasaran Strategis Jangka Menengah
Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja terhadap
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai urusan yang
diemban tiap-tiap Perangkat Daerah, maka berdasarkan tiap
sasaran strategis jangka menengah, telah ditetapkan Target
Indikator Kinerja tiap tahun selama periode RPJMD sebagai
berikut:
Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2018
18
Tabel 2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah DPMPTSP
NO. SASARAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
SAT PENJELASAN
Kondisi Awal
Tahun 2016
TARGET KINERJA TAHUN KE- Kondisi Akhir Tahun 2021
1 2 3 4 5 6
1. Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi
1. Izin usaha yang diterbitkan
%
izin Usaha yang diterbitkan dibagi dengan jumlah izin Usaha yang mendaftar x 100
100 100
100
100
100
100
100
100
2. Pelayanan penanaman modal dan perlindungan Investasi
%
Jumlah Pengaduan dibagi jumlah izin yang diterbitkan x 100
0,48 0,52
0,51
0,50
0,49
0,48
0,47
0,47
3. Kenaikan Nilai realisasi PMDN
% Realisasi PMDN thn ini (n) – Realisasi thn lalu (n-1) dibagi realisasi PMDN tahun lalu (n-1) x 100
-77,35 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7
4. Kenaikan Nilai realisasi PMA
% Realisasi PMA thn ini (n) – Realisasi thn lalu (n-1) dibagi realisasi PMA tahun lalu (n-1) x 100
1260,5 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7
Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2018
19
Untuk dapat menggambarkan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran serta Program yang telah ditetapkan
pada RPJMD terhadap Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3
Cascading
NO. TUJUAN INDIKATOR
KINERJA TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
KINERJA PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
Laju pertumbuhan investasi
Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi
Izin usaha yang diterbitkan
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Izin Usaha yang diterbitkan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan
Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perusahaan
Pengadaan Sarana Pelayanan Perizinan
Tersedianya Plang IMB, Stiker IMB dan Reklame
Pengembangan SDM Bidang Pelayanan Perizinan
Terselenggaranya Bimtek / Capacity Building
Peningkatan koordinasi dan kerjasama penanaman modal
Forum Investasi Pelaku Usaha dan Pemerintah
Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Sosialisasi Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Pameran Investasi dalam dan luar daerah, luar provinsi
Penyelenggaraan Promosi investasi melalui website
Website dinas dan aplikasi pelayanan perizinan
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Pembahasan Rancangan Produk Hukum Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Dokumen Produk Hukum Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Penyusunan Cetak Biru/ Blue Print Pengembangan Penanaman Modal
Updating Data Cetak Biru (Blue Print) Penanaman Modal Sektor Pertanian
Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2018
20
NO. TUJUAN INDIKATOR
KINERJA TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA SASARAN
PROGRAM INDIKATOR
KINERJA PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM
Laporan Pencapaian SPM per Semester
Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Perizinan
Rapat Tim Teknis Pelayanan Perizinan
Penyusunan Data Potensi dan Perkembangan Investasi
Sosialisasi/Dialog Investor Buku Data Potensi
Pelayanan penanaman modal dan perlindungan Investasi
Pelayanan penanaman modal dan Perlindungan Investasi
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
Laporan Hasil Pelayanan Pengaduan
Kenaikan Nilai realisasi PMDN Kenaikan Nilai realisasi PMA
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kenaikan Nilai realisasi PMDN Kenaikan Nilai realisasi PMA
Pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Laporan Perkembangan Realisasi Investasi 2018
Peningkatan Kualitas Pelaporan Penanaman Modal
Sosialisasi perlindungan investasi
Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2018
21
B. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukabumi Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan
sasaran progam dan kegiatan di tahun 2018.
Rencana Kinerja yang disusun dalam bentuk Perjanjian
Kinerja menjadi tumpuan bagi Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan
kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu
satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.
Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Bupati Sukabumi
Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
22
Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI
(AWAL)
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi
1 Izin usaha yang diterbitkan % 100
2 Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
% 0.5
3 Kenaikan Nilai Realisasi
PMDN
% 5,5
4 Kenaikan Nilai Realisasi PMA
% 5,5
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp. 608.910.000,00
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 50.507.000,00
T O T A L Rp. 659.417.000,00
Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI (PERUBAHAN)
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi
1 Izin usaha yang diterbitkan
% 100
2 Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
% 0.5
3 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
% 5,5
4 Kenaikan Nilai Realisasi PMA
% 5,5
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
23
NO PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp. 947.660.000,00
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp. 50.507.000,00
T O T A L Rp. 998.167.000,00
Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018
dilakukan untuk mengakomodir perubahan anggaran pada
beberapa program dan kegiatan sebagai bentuk adaptasi terhadap
kebijakan pimpinan daerah dan fokus akselerasi pencapaian
kinerja yang ingin dicapai. Hal ini juga didasarkan pada
pemenuhan capaian target Rencana Aksi Daerah di bidang
pemberantasan dan pencegahan korupsi dan dari Kementrian
PAN & RB yang memberikan rekomendasi untuk perbaikan
sarana dan prasarana pelayanan publik secepatnya.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah tidak terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang di
mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dan Penetapan Kinerja (PK). Hal ini juga tidak terlepas dari
pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi Actuating dari berbagai
piranti perencanaan yang sudah dibuat, hingga kemudian sampailah
pada mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan
yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan
sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur
dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran
yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya
adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan
sejalan dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
A. Pengukuran Kinerja
Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran maka
perlu dilakukan pengukuran kinerja. Nilai pencapaian kinerja
yang disajikan melalui pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana
dituangkan dalam laporan Kinerja ini merupakan hasil
pengukuran kinerja DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Selama
Tahun Anggaran 2018.
Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap indikator sasaran dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
25
selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut sangat perlu untuk
dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performent
improvement).
Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja
dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi
yaitu :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang
semakin baik, maka digunakan rumus :
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥 100 %
2. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah
pencapaian kinerja. Khususnya untuk mengetahui capaian
Indikator Kinerja pelayanan penanaman modal dan
perlindungan investasi, maka digunakan rumus :
𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥 100 %
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja atau
menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja digunakan
skala ordinal sebagai berikut :
Tabel. 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
No Interval Nilai
Capaian Kinerja
Kriteria Penilaian
Capaian Kinerja
1 ≥ 91 Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
26
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan
Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, terdapat 1
(satu) Sasaran Strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja yang
mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
Adapun yang menjadi Sasaran DPMPTSP adalah “Terciptanya
Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Berinvestasi”
sedangkan yang menjadi Indikator sasaran kinerja DPMPTSP
yaitu :
1. Izin usaha yang diterbitkan;
2. Pelayanan penanaman modal dan perlindungan investasi;
3. Kenaikan realisasi PMDN; dan
4. Kenaikan realisasi PMA.
Untuk lebih jelasnya capaian kinerja masing-masing
indikator dapat dilihat seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :
Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2018
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Sat
Capaian
Tahun
Sebelum-
nya
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2018
terhadap
Target
Akhir
Renstra
Target Reali-
sasi
Capaian
Reali-
sasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi
1. Izin usaha yang diterbitkan
% 100 100 100 100 100 100
2. Pelayanan penanaman modal dan perlindungan Investasi
%
0,46 0,5 0,49 102 0,47 104,25
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
27
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Sat
Capaian
Tahun
Sebelum-
nya
Tahun 2018
Target
Akhir
Renstra
Capaian
Tahun
2018
terhadap
Target
Akhir
Renstra
Target Reali-
sasi
Capaian
Reali-
sasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Kenaikan Nilai realisasi PMDN
% 22,38 5,5 17,87 325 7 255,3
4. Kenaikan Nilai realisasi PMA
% 15,60 5,5 45,29 823 7 823,4
Berdasarkan data pada Tabel 3.2. diatas, Capaian Kinerja
setiap indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2018 memiliki peringkat kinerja
SANGAT TINGGI.
Grafik 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018
Pencapaian peringkat kinerja Sangat Tinggi pada hasil
pengukuran kinerja Tahun 2018 akan diuraikan pada Subbab
berikutnya.
0102030405060708090
100
Izin Usaha PelayananPengaduan
RealisasiPMDN
RealisasiPMA
Target 100 0.5 5.5 5.5
Realisasi 100 0.49 17.87 45.29
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Untuk melengkapi sebuah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), selain menyajikan data hasil pengukuran
kinerja, yang berisi capaian kinerja yang dicerminkan oleh hasil
membandingan realisasi dengan target kinerja sebagaimana yang
ditunjukkan pada Tabel 3.2, akan lebih lengkap apabila
menyajikan juga data dan informasi yang relevan sebagai bahan
evaluasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dan pengabilan
keputusan manajerial agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan/kegagalan kinerja secara lebih luas dan mendalam.
1. Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Untuk mengetahui lebih jelas di dalam mengukur
capaian indikator kinerja terhadap Sasaran Strategis
Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan
Investasi yang menjadi urusan Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, berikut
kami sampaikan hasil perhitungan terhadap setiap hasil
capaian kinerja sesuai sasaran strategis sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja : Izin usaha yang diterbitkan
Realisasi dan capaian indikator Izin usaha yang
diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi selama
Tahun 2018 sebesar 100% dari target yang ditetapkan
100%, sehingga persentase capaian indikator ini adalah
100% dengan nilai peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Nilai
ini diperoleh dengan cara penghitungan jumlah izin usaha
yang diterbitkan yaitu jumlah seluruh izin dan non izin
yang telah diterbitkan yang telah sesuai dengan yang
dimohonkan (jumlah pemohon izin yang mendaftar dengan
persyaratan lengkap).
Selama periode Bulan Januari s/d. Desember Tahun
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
29
2018 DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan
sebanyak 9.024 izin dan non izin yang terdiri dari Perizinan
dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
sebagaimana yang tertuang dalam grafik diawah ini :
Grafik 3.2
Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
S/D. Bulan Desember 2018
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah
perizinan yang dikeluarkan selama tahun 2018 yaitu sebanyak
9.024 Izin yag terdiri dari bidang ekonomi sebanyak 5.937 izin,
sedangkan bidang Pembangunan sebanyak 3.087 izin.
Sebagai informasi bahwa pelayanan perizinan bidang
Ekonomi terdiri dari IG, SIUP, TDP, TDUP, TDG, IUTM, STPW,
Izin Perikanan, Izin Peternakan, Izin Kesehatan, KP Trayek,
SIPA, BM, PUB, LPK dan LKP.
Sedangkan pelayanan perizinan bidang Pembangunan
terdiri dari Izin Lokasi, IPPT, Izin Lingkungan, SIUJK, RMJ,
izin Reklame, IPM, Izin Pengelolaan Limbah B3 dan IPLC.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
jan feb mar apr may
jun jul aug sep oct nov dec
Ekonomi=5.937 517 660 980 956 817 548 622 111 131 163 147 285
Pembangunan=3.087 261 258 251 242 222 240 159 348 151 376 132 447
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
30
b. Indikator Kinerja : Pelayanan Penanaman Modal dan
Perlindungan Investasi
Realisasi indikator Pelayanan penanaman modal dan
perlindungan investasi berdasarkan RPJMD Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016-2021 dihitung dari jumlah
pengaduan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dibagi
dengan jumlah izin yang diterbitkan. Hal ini menunjukan
tingkat kualitas pelayanan perizinan yang telah
dikeluarkan. Semakin besar capaian persentase indikator
maka menunjukan semakin rendah pencapaian kinerjanya.
Begitupun sebaliknya, semakin rendah capaian persentase
indikatornya maka semakin tinggi pencapaian kinerjanya.
Selama tahun 2018 jumlah pengaduan pelayanan
perizinan yang bersumber dari masyarakat sebanyak 44
pengaduan dari jumlah izin yang diterbitkan sebanyak
9.024 izin. Sehingga diperoleh nilai realisasi 0,49% dari
target yang ditetapkan adalah 0,5%.
Untuk menghitung capaian kinerja indikator ini
digunakan rumus :
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebagai berikut :
0,5 − (0,49 − 0,5)
0,5 𝑥 100 %
Persentase Realisasi Capaian Kinerja = 102%
Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Pelayanan Penanaman Modal dan perlindungan investasi
yang diperoleh sebesar 102%, maka nilai peringkat kinerja
indikator pelayanan penanaman modal dan perlindungan
investasi termasuk kategori SANGAT TINGGI.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
31
Untuk menghitung capaian kinerja terkait pelayanan
dan penanganan pengaduan, dapat dilakukan juga dengan
membandingkan antara jumlah pengaduan yang dapat
diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang
masuk. Selama Tahun 2018, dari 44 pengaduan yang
masuk, dapat diselesaikan sejumlah 43 pengaduan,
sehingga diperoleh capaian kinerja aktif sebesar 98%.
Satu pengaduan yang belum selesai masih
merupakan pengaduan yang telah ditangani sepanjang
tahun 2018 yaitu terkait kasus Perumahan atas nama PT.
Agung Persada Group yang berlokasi di kecamatan Nagrak.
Perusahaan tersebut diadukan oleh masyarakat sekitar
yang merasa dirugikan lantaran pihak perusahaan
menutup secara sepihak akses jalan masuk beberapa
rumah warga. Masyarakat merasa dirugikan karena dari
pengembang belum ada pembayaran banti rugi kepada
masyarakat sebagai kompensasi atas pemakaian tanah
masyarakat yang digunakan oleh perumahan tersebut.
Pengaduan warga ini masih terus berlanjut mengingat
belum adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.
Grafik 3.3
Penanganan Pengaduan Tahun 2018
98%
2%
Pengaduan Selesai = 43
Pengaduan Belum Selesai = 1
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
32
c. Indikator Kinerja : Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
Penggunaan data Realisasi PMDN tahun 2018
berbeda dengan tahun 2017, dimana sejak Pemerintah
Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik, pelaku usaha baik yang lama, baru
ataupun pengembangan wajib memprosesnya lewat aplikasi
OSS yang telah disediakan. Hal ini tentunya menghilangkan
kebiasaan pelaku usaha yang melaporkan jumlah investasi
yang ditanamankan di Sukabumi ketika memproses
Perizinan Ke kantor DPMPTSP. Hal ini menjadi kesulitan
bagi kami dalam mengumpulkan mengolah dan
menggunakan data perkembangan investasi di Sukabumi,
dimana data tersebut merupakan salah satu indikator dari
IKU DPMPTSP.
Sebagai informasi bahwa system OSS saat ini belum
bisa memilah data perlaku usaha lama, baru ataupun
pengembangan. Sehingga kalau kami menggunakan data
yang bersumber dari OSS maka data nya tersebut tidak lah
valid serta tidak bisa menggambarkan perkembangan
investasi di Kabupaten Sukabumi.
Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, akhirnya
kami memutuskan menggunakan data LKPM (Laporan
Kegiatan Penanaman Modal) yang berasal dari BKPM RI,
dimana setiap pelaku usaha di Indonesia yang nilai
investasinya diatas Rp. 500.000.000,00 wajib melaporkan
kegiatan penanaman modal setiap triwulannya melalui
BKPM RI sebagaimana tercantum dalam Perka BKPM nomor
14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan
Pengendalian Penanaman Modal.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
33
Sementara itu data realisasi investasi yang nilainya
dibawah Rp 500.000.000,00 diambil dari data laporan yang
dilakukan oleh pelaku usaha ketika mengurus perizinan di
kantor DPMPTSP dari bulan Januari hanya sampai dengan
bulan Juni atau sebelum adanya system OSS.
Adapun Realisasi PMDN Tahun 2018 dihitung dari
selisih antara nilai Realisasi PMDN Tahun 2018 dikurangi
nilai Realisasi PMDN Tahun 2017 dibagi nilai realisasi
PMDN tahun 2017.
Atau berdasarkan rumus :
∑ 𝑛 − ∑(𝑛 − 1)
∑(𝑛 − 1) 𝑥 100
∑ = Jumlah Realisasi Investasi
n = Tahun LKj (2017)
Untuk menghitung capaian target indikator pada
Tahun 2018, maka diuraikan sebagai berikut :
Nilai Realisasi PMDN Tahun 2018 Rp. 417.841.629.834,00
Nilai Realisasi PMDN Tahun 2017 Rp. 354.482.382.138,00
Target Tahun 2018 adalah kenaikan 5,5% dari tahun 2017
Atau target tahun 2018 adalah sebesar Rp 373.978.913.156,00
Maka dapat diketahui Persentase Realisasi Kenaikan
Nilai Realisasi PMDN Tahun 2018 adalah :
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 𝑥 100 %
417.841.629.834,00 − 354.482.382.138,00
354.482.382.138,00 𝑥 100 %
63.359.247.696,00
354.482.382.138,00 𝑥 100 %
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
34
Realisasi Kenaikan Nilai Realisasi PMDN = 17,87 %
Maka Persentase Realisasi Capaian Indikator Kenaikan Nilai
Realisasi PMDN Tahun 2018 adalah :
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 𝑥 100 %
17,87
5,5 𝑥 100 %
Persentase Capaian Realiasi Indikator = 325 %
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa
capaian target indikator Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
Tahun 2018 adalah sebesar 325%, sehingga mencapai nilai
peringkat kinerja SANGAT TINGGI.
Grafik 3.4
Nilai Realisasi PMDN Tahun 2017 dan 2018
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa nilai
realisasi PMDN tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar
Rp 63.359.247.696,- dibandingkan dengan tahun 2017.
Atau mengalami kenaikan sebesar 17,87% jika
dibandingkan dengan tahu 2017.
320,000,000,000.00
330,000,000,000.00
340,000,000,000.00
350,000,000,000.00
360,000,000,000.00
370,000,000,000.00
380,000,000,000.00
390,000,000,000.00
400,000,000,000.00
410,000,000,000.00
420,000,000,000.00
2017 2018
nilai realisasi PMDN 354,482,382,138.00 417,841,629,834.00
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
35
d. Indikator Kinerja : Kenaikan Nilai Realisasi PMA
Proses dan cara pengukuran kinerja indikator ini
sama halnya dengan indikator sebelumnya. Kenaikan Nilai
Realisasi PMA Tahun 2018 dihitung dari selisih antara nilai
Realisasi PMA Tahun 2018 dikurangi nilai Realisasi PMA
Tahun 2017 dibagi nilai realisasi PMA tahun 2017. Atau
berdasarkan rumus :
∑ 𝑛 − ∑(𝑛 − 1)
∑(𝑛 − 1) 𝑥 100
∑ = Jumlah Realisasi Investasi
n = Tahun LKj (2018)
Untuk menghitung capaian target indikator pada
Tahun 2018, maka diuraikan sebagai berikut :
Nilai Realisasi PMA Tahun 2018 Rp 618.876.450.000,00
Nilai Realisasi PMA Tahun 2017 Rp 425.962.800.000,00
Target Tahun 2018 adalah kenaikan 5,5% dari tahun 2017
Atau target 2018 adalah sebesar Rp 425.962.800.000,00
Maka Persentase Realisasi Kenaikan Nilai Realisasi PMA
Tahun 2018 adalah :
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 𝑥 100 %
618.876.450.000,00 − 425.962.800.000,00
425.962.800.000,00 𝑥 100 %
192.913.650.000,00
425.962.800.000,00 𝑥 100 %
Realisasi Kenaikan Nilai Realisasi PMA = 45,29 %
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
36
Grafik 3.5
Nilai Realisasi PMA Tahun 2017 dan 2018
Untuk mengetahui Persentase Realisasi Capaian
Indikator Kenaikan Nilai Realisasi PMA Tahun 2018 maka
digunakan rumus sebagai berikut :
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 𝑥 100 %
45,29
5,5 𝑥 100 %
Persentase Capaian Realiasi Indikator = 823 %
Berdasarkan uraian dan grafik diatas, dapat
disimpulkan bahwa capaian target indikator Kenaikan Nilai
Realisasi PMA Tahun 2018 adalah sebesar 823%, sehingga
mencapai nilai peringkat kinerja SANGAT TINGGI.
-
100,000,000,000.00
200,000,000,000.00
300,000,000,000.00
400,000,000,000.00
500,000,000,000.00
600,000,000,000.00
700,000,000,000.00
2017 2018
realisasi PMA 425,962,800,000.00 618,876,450,000.00
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
37
2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017
dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
Setelah melakukan pengukuran dan penyajian data
capaian indikator kinerja tahun 2018 sesuai dengan sasaran
strategis, untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan
pelaksaaan program dan kegiatan berikut kami sajikan
evaluasi setiap indikator kinerja sekaligus membandingkan
dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (2017).
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2017 dan Tahun 2018
No. Indikator
Kinerja Sasaran Sat
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Reali-
sasi
Capaian
Realisasi Target
Reali-
sasi
Capaian
Realisasi
1. Izin usaha yang diterbitkan
% 100 100 100 100 100 100
2. Pelayanan
penanaman modal dan perlindungan Investasi
% 0,51 0,46 108,91 0,5 0,49 102
3. Kenaikan Nilai realisasi PMDN
% 5,25 22,38 426,20 5,5 17,87 325
4. Kenaikan Nilai
realisasi PMA % 5,25 15,60 297,22 5,5 45,29 823
Dari tebel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi
dari 4 indikator kinerja sasaran tahun 2018 melampaui target
yang telah ditetapkan, namun demikian apabila dibandingkan
dengan capaian tahun 2017 maka ada 2 indikator sasaran
yang nilainya rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya. Yaitu indikator Pelayanan Penanaman Modal dan
Perindungan Investasi dan Indikator Kenaika Nilai Realisasi
PMDN.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
38
Grafik 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja 2017 dan 2018
Secara lebih mendalam akan diuraikan perbandingan
capaian kinerja antara tahun 2017 dengan tahun 2018 pada
setiap indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja : Izin usaha yang diterbitkan
Berdasarkan data penerbitan perizinan dan non
perizinan pada tahun 2018 terdapat 9.024 izin yang
diterbitkan dari jumlah pemohon dengan persyaratan
lengkap sebanyak 9.024. jika dibandingkan dengan
penerbitan izin yang dilakukan pada tahun sebelumnya
yang berjumlah 6.630 izin, maka dari aspek jumlah izin
yang diterbitkan terdapat kenaikan secara kuantitas
sebesar 36% seperti dapat terlihat pada grafik berikut ini.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Izin Usaha PelayananPengaduan
RealisasiPMDN
RealisasiPMA
2017 100 108.91 426.2 297.22
2018 100 102 325 823
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
39
Grafik 3.7
Perbandingan Jumlah Penerbitan Izin Tahun 2017 dan 2018
b. Indikator Kinerja : Pelayanan Penanaman Modal dan
Perlindungan Investasi
Realisasi capaian kinerja indikator Pelayanan
Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi apabila
dibandingkan antara Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat
terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
Tahun 2017 dan 2018
INDIKATOR KINERJA
SAT
2017 2018
TARGET REALIASI CAPAIAN TARGET REALIASI CAPAIAN
Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
% 0,51 0,46 108,91 0,5 0,49 102
Untuk melihat perbandingan antara jumlah
pengaduan yang dapat diselesaikan pada tahun 2017 dan
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2017 2018
penerbitan izin 6,630 9,024
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
40
2018 dapat di lihat pada grafik berikut :
Grafik 3.8
Perbandingan Penanganan Pengaduan Tahun 2017 dan 2018
Berdasarkan data pada grafik diatas, dapat
disimpulkan bahwa kinerja aktif dalam penanganan dan
pelayanan pengaduan terkait PTSP pada Tahun 2018 lebih
baik daripada tahun 2017 terlihat dari jumlah pengaduan
yang ditangani lebih besar daripada tahun sebelumnya.
c. Indikator Kinerja : Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
Capaian kinerja dengan indikator Kinaikan Nilai
Realisasi PMDN merupaka salah satu Indikator Kinerja
Utama pada DPMPTSP. Sehingga perlu perhatian khusus
dalam merealisasikannya. Berikut akan disajikan infografik
tentang peningkatan capaian kinerja tentang kenaikan nilai
realisasi PMDN.
Pengaduan Belum Selesai
Pengaduan Selesai
Jumlah Pengaduan
0
10
20
30
40
50
20172018
21
30
4332
44
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
41
Grafik 3.9
Perbandingan Target dan Realiasi Indikator Kinerja
Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017 dan 2018
Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2018 adalah sebesar
17,87% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017
yang hanya mencapai 22,38%. Hal ini dikarenakan adanya
perbedaan sumber data yang digunakan dalam mengukur
realisasi PMDN, dimana tahun 2017 data yang digunakan
yaitu data yang bersumber dari Izin Usaha dan Izin Prinsip
para pelaku usaha yang melaporkan dan memproses
perizinan langsung ke kantor DPMPTSP. Sementara untuk
tahun 2018 mengalami perbedaan disebabkan adanya
peraturan baru mengenai perlayanan perizinan usaha
terintegrasi secara online. Sehingga pelaku usaha sudah
tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus
perizinan, namun cukup dirumah saja.
Dari segi data diketahui bahwa system OSS belum
bias memilah mana data pelaku usaha yang baru ataupun
yang lama, sehingga hal ini menyulitkan bagi kami untuk
membuat laporan realisasi peningkatan PMDN/PMA. Atas
0
5
10
15
20
25
2017 2018
Target 5.25 5.5
Realisasi 22.38 17.87
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
42
dasar tersebut maka kami memutuskan menggunakan data
dari BKPM RI yaitu data LKPM yang dilaporkan oleh pelaku
usaha setiap bulannya.
d. Indikator Kinerja : Kenaikan Nilai Realisasi PMA
Untuk indikator kinerja Kenaikan Nilai Realisasi PMA
pada teknis pelaksanaannya hanya menyajikan dan
menyampaikan hasil rekapitulasi penerbitan izin PMA yang
dikelola oleh BKPM Pusat. Dimana pelaku usaha PMA
memiliki kewajiban melaporakan kegiatan penanaman
modalnya ke BKPM RI setiap bulannya. Apabila
diketemukan pelaku usaha yang tidak melaporkan, maka
akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai
dari surat teguran satu, dua dan tiga sampai dengan
kepada pencabutan izin usahanya. Adapun berdasarkan
data yang diterima secara berkala dari BKPM, dapat
disajikan pada grafik berikut:
Grafik 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMA
Tahun 2017 dan 2018
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2017 2018
Target 5.25 5.5
Realisasi 15.6 45.29
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
43
Berdasarkan data pada grafik diatas dapat terlihat
bahwa pada Tahun 2018 terdapat kenaikan nilai realisasi
PMA yang signifikan yaitu sebesar 45,29% jika
dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang
hanya mencapai 15,6%.
3. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja
Berdasarkan data pencapaian indikator kinerja sasaran
dan perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017, terdapat kenaikan capaian yang cukup
signifikan. Hal ini menunjukan bahwa DPMPTSP Kabupaten
Sukabumi telah menunjukan kinerja yang sangat baik dari
keempat indikator kinerja dan telah melampaui Target pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan Bupati Sukabumi.
Berdasarkan analisis, terdapat beberapa faktor
penunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018, sebagai berikut :
Adanya kesungguhan dan keseriusan seluruh komponen
internal DPMPTSP untuk secara konstan dan konsisten
melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama dalam
pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan.
Sinergitas antara Perangkat Dinas Teknis yang menjadi stakeholder
di dalam pelayanan perizinan dan non perizinan terjalin semakin
baik berkat dukungan pimpinan dan kebijakan daerah.
Perkembangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
publik menuju ke arah yang lebih baik mulai terlihat
terutama tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat seiring
dengan berbagai perbaikan dan pengembangan yang
dilakukan secara komprehensif.
Konsistensi terhadap pengembangan sistem pelayanan yang
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
44
menuju ke arah Zero Contact mulai menjadi tuntutan dan
kebutuhan seiring pengembangan aplikasi pelayanan
berbasis elektronik.
Dukungan terhadap kebutuhan regulasi di bidang
penanaman modal mulai dilirik sebagai salah satu
penunjang penciptaan iklim dan dan realisasi investasi.
Untuk dapat mengetahui sejauhmana pengaruh
anggaran program dan kegiatan terhadap pengukuran capaian
kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya,
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA TAHUN 2018 SERAPAN
ANGGARAN EFISIENSI
REALI-SASI
CAPAI-AN
1. Izin usaha yang diterbitkan
100 100 100 96,74 3,26 %
2. Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
0,5 0,49 102 100 -
3. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN
5,5 17,87 325 85,93 14,07
4. Kenaikan Nilai Realisasi PMA
5,5 45,29 823 85,93 14,07
Berdasarkan tabel diatas, apabila dibandingkan dengan
tingkat penyerapan anggaran, seluruh indikator kinerja
mencapai nilai tingkat efisiensi yang tinggi. Akan tetapi dari
hasil penelaahan, diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian
target indikator kinerja tidak selalu berbanding lurus dengan
tingkat daya serap anggaran, karena untuk urusan
penanaman modal terkait kondusivitas iklim investasi sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, stabilitas
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
45
nasional, perkembangan ekonomi global bahkan regional dan
internasional. Sehingga fluktuasi perkembangan investasi
sangat mungkin terjadi setiap tahun tanpa bisa di prediksi.
Hanya saja beberapa kebijakan dan program yang dilakukan
paling tidak dapat menjamin perlindungan investasi yang
sudah ada.
C. Akuntabilitas Kinerja / Realisasi Anggaran
Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang telah
diuraikan diatas maka perlu didukung dengan program dan
kegiatan untuk menunjang keberhasilan sesuai dengan rencana
yang sudah ditargetkan. Sebagaimana tertuang di dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2017, DPMPTSP Kabupaten
Sukabumi bertanggungjawab terhadap urusan Penanaman Modal
dengan mengemban 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua)
Program.
Adapun program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk
menunjang urusan penanaman modal yang menjadi
tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Sukabumi terdiri dari 2
(dua) Program Utama yaitu :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi,
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Selain kedua program utama sesuai urusan, DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi melaksanakan 4 program penunjang (rutin)
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
46
1. Realisasi dan Penyerapan Anggaran
Di dalam pencapaian realisasi kinerja sesuai indikator
sasaran strategis, telah dilakukan berbagai kegiatan dengan
penyerapan anggaran tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Tahun 2018
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN
KINERJA/PROGRES
KEUANGAN
REALISASI %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.308.054.300 1.205.898.082 92,19 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.308.054.300 1.205.898.082 92,19
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 698.433.700 617.187.783 96,10
Pengadaan Mebeulair 35.049.500 33.950.000 96,86
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 127.854.200 125.450.000 98,12
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 144.150.000 140.600.000 97,54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 275.460.000 269.504.783 97,84
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 71.000.000 70.533.000 99,34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 19.100.000 16.140.000 84,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.820.000 15.010.000 58,13 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000 200.000 4,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000 200.000 4,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.410.000 32.410.000 100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja 6.890.000 6.890.000 100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan 7.840.000 7.840.000 100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.900.000 7.900.000 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan 9.710.000 9.710.000 100,00
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 947.660.000 916.783.000 96,74
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan 12.290.000 12.290.000 100,00
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan 16.220.000 16.220.000 100,00
Pengadaan Sarana Pelayanan Perizinan 75.885.000 74.354.000 97,97
Pengembangan SDM Bidang Pelayanan Perizinan 69.941.000 69.941.000 100,00
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal 36.070.000 36.070.000 100,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 88.260.000 83.895.000 95,05
Penyelenggaraan Pameran Investasi 320.082.000 309.962.000 96,84
Penyelenggaraan Promosi Investasi melalui Website 48.000.000 47.530.000 99,02 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 36.650.000 34.430.000 93,94
Pembahasan Rancangan Produk Hukum Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
5.940.000 0 0,00
Penyusunan Cetak Biru/ Blue Print Pengembangan Penanaman Modal
83.972.000 82.440.000 98,18
Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Perizinan Pengembangan Investasi
17.760.000 13.320.000 75,00
Penyusunan Data Potensi dan Perkembangan Investasi 136.590.000 136.340.000 99,82
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
50.507.000 49.619.000 98,24
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
47
Pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 44.1959.000 44.195.000 100,00
Penyusunan Data Perkembangan Investasi 6.312.000 5.424.000 85,93
JUMLAH 3.042.065.000 2.876.097.865 94,54
Dari table diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa
capaian realisasi anggaran DPMPTSP tahun 2018 adalah sebesar
94,54% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Namun demikian ada 2
kegiatan yang capaiannya rendah.
Pertama yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- terealisasi sebesar 4%, hal
ini disebabkan selama tahun anggaran 2018 tidak adanya undangan
yang ditujukan kepada DPMPTSP untuk mengikuti pendidikan,
pelatihan atau bimbingan teknis yang berkewajiban membayar
kontribusi. Adapun undangan yang sejenis namun tidak dikenakan
kontribusi, sehingga anggaran kegiatan tersebut hanya digunakan
untuk biaya perjalanan dinasnya saja sebesar Rp 200.000,-
Kedua yaitu kegiatan Penyusunan rancangan Produk hukum
bidang Pelayanan Perizinan dan penanaman modal dengan anggaran
Rp 5.940.000,- dengan capaian realisasi sebesar 0%. Hal ini
dikarenakan pada tahun tersebut kami masih menunggu peraturan
dari pusat dimana dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
tentang OSS, banyak peraturan yang harus disesuaikan lagi,
sehingga kami pun menunggu NSPK dari K/L diselesaikan terlebih
dahulu baru kemudian daerah dapat menyesuaikan aturan yang
berlaku dengan pusat.
2. Realisasi Kinerja dan Anggaran
Untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP Kabupaten
Sukabumi sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah dibuat,
berikut disajikan tabel realisasi kinerja dan anggaran Tahun
2018.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
48
Tabel 3.7
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
KEUANGAN
TAR-GET
REALI-SASI
CAPAI-AN
PAGU REALISASI %
1. Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi
Izin usaha yang diterbitkan
100 100 100
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
947.660.000 916.783.000 96,74
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan
12.290.000 12.290.000 100,00
Pengadaan Sarana Pelayanan Perizinan
75.885.000 74.354.000 97,97
Pengembangan SDM Bidang Pelayanan Perizinan
69.941.000 69.941.000 100,00
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal
36.070.000 36.070.000 100,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan
88.260.000 83.895.000 95,05
Penyelenggaraan Pameran Investasi
320.082.000 309.962.000 96,84
Penyelenggaraan Promosi Investasi melalui Website
48.000.000 47.530.000 99,02
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
36.650.000 34.430.000 93,94
Penyusunan Cetak Biru/ Blue Print Pengembangan Penanaman Modal
83.972.000 82.440.000 98,18
Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Perizinan Pengembangan Investasi
17.760.000 13.320.000 75,00
Penyusunan Data Potensi dan Perkembangan Investasi
136.590.000 136.340.000 99,82
Pembahasan Rancangan Produk Hukum Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
5.940.000 0 0,00
Pelayanan Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi
0,5 0,49 102
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
16.220.000 16.220.000 100,00
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN Kenaikan Nilai Realisasi PMA
5,5
5,5
17,87
45,29
325
823
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
50.507.000 49.619.000 98,24
Pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
44.1959.000 44.195.000 100,00
Penyusunan Data Perkembangan Investasi
6.312.000 5.424.000 85,93
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
49
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, perlu di dukung
dengan program dan kegiatan yang dapat menunjang
keberhasilan sesuai rencana yang ditargetkan. Pada Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD) DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tahun
Anggaran 2018 terdapat 2 Program yang terkait dengan urusan
penanaman modal, sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
dengan anggaran sebesar Rp. 947.660.000,00
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 50.507.000,00
Program yang pertama yaitu Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi mendukung 2 indikator kinerja sasaran
yaitu; 1) Izin Usaha yang Diterbitkan, dan 2) Pelayanan
Penanaman Modal dan Perlindungan Investasi. Adapun
rincian kegiatan penunjang yang dilaksanakan pada program
tersebut antara lain :
1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan, dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 12.290.000,00 dan realisasi
Rp. 12.290.000,00 atau 100,00%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan hasil monitoring
dan evaluasi perizinan ke perusahaan yang dilakukan ke
beberapa kecamatan sebanyak 12 kali. Dengan target
peningkatan ketaatan perusahaan terhadap pemrosesan
perizinan sebesar 75%.
2. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, dengan pagu
anggaran Rp. 16.220.000,00 dan realisasi Rp.
16.220.000,00 atau 100,00%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pelayanan dan
penanganan, Dimana sepanjang tahun 2018 terdapat 50
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
50
pengaduan yang tersebar di seluruh Kabupaten
Sukabumi. Adapun jumlah pengaduan yang dapat
diselesaikan/ditangani sebanyak 50 pengaduan atau
sebesar 100%.
3. Pengadaan Saranan Pelayanan Perizinan, dengan
anggaran sebesar Rp. 75.885.000,00 dan realisasi sebesar
Rp. 74.345.000,00 atau 97,97%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pencetakan
Papan/Plang IMB 900 buah, Stiker Reklame 2.500 buah
dan IMB 1.000 buah. Hasil yang diharapkan dari
Kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Perizinan
yang Berkualitas 70%.
4. Pengambangan Sumber Daya Manusia Bidang Pelayanan
Perizinan, dengan anggaran 69.941.000,00 dan realiasi
sebesar 69.941.000,00 atau tercapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggarannya
pelaksanaan BIMTEK tentang PTSP, Capasity building dan
pelatihan re training peningkatan kemampuan IT
sebanyak 3 kali. Hasil yag diharapka dari kegiatan ini
yaitu meningkatnya profesionalisme aparatur PTSP
sebesar 85%
5. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman
Modal, dengan anggaran sebesar Rp. 36.070.000,00 dan
realisasi sebesar Rp. 36.070.000,00 atau 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Perangkat Daerah dan Dunia Usaha yang di
ikuti oleh 60 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten
Sukabumi dengan melaksanakan rapat koordinasi forum
pemerintah dan dunia usaha. Hasil yang diharapkan dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan
investasi di Kabupaten Sukabumi sebesar 60%.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
51
6. Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan, dengan anggaran
sebesar Rp. 88.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
83.895.000,00 atau 95,05%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi
pelayanan perizinan terhadap masyarakat dan aparatur
pemerintahan di wilayah sebanyak 130 orang dan
pelaksanaan kegiatan Bimtek tentang implementasi
system OSS sebanyak 100 orang. Adapun hasil dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya mutu
pelayanan perizinan 80%.
7. Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan anggaran
sebesar Rp. 320.082.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
309.962.000,00 atau 96,84%
Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan keikut
sertaan dalam pameran investasi sebagai berikut :
- Pameran Batam ITT Ekspo 2018 di DC Mall Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau, mendapat penghargaan Juara
II Stand Terbaik.
- Pameran Sukabumi Expo 2018 dan Karnaval Mobil Hias
yang dilaksanakan sebagai rangkaian acara Hari Jadi
Kabupaten Sukabumi ke 73 di Palabuhanratu.
- Pameran APKASI Expo 2018 yang dilaksanakan di Bumi
serpong damai, Kota Tanggerang Selatan Provinsi
Banten.
Hasil dari kegiatan ini diharapkan adalah meningkatnya
penyebaran informasi peluang investasi melalui kegiatan
pameran 70%.
8. Penyelenggaraan Promosi Investasi Melalui Website,
Dengan anggaran sebesar Rp 48.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp 47.530.000,00 atau sebesar 99,02%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Update
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
52
atau pembaharuan Sistem Informasi Pelayanan Secara
Elektonik (SIMPEL) serta terbayarkannya honorarium
operator SIMPEL. Sedangkan hasil yang diharapkan dari
kegiata ini adalah meningkatnya informasi tentang
promosi investasi dan pelayanan perizinan elektronik
melalui website sebesar 60%;
9. Penyusunan Cetak Biru/ Blue Print Pengembangan
Penanaman Modal, dengan anggaran sebesar Rp.
83.972.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
82.440.000,00 atau capaian sebesar 98,18%
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya updating
data cetak biru (blue print) penanaman modal sector
pertanian. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya perencanaan pengembangan penanaman
modal di Kabupaten Sukabumi 55%.
10. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan anggaran
sebesar Rp. 36.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
34.430.000,00 atau 93,94%.
Keluaran Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan
survey kepuasan masyarakat secara langsung dan melalui
jasa konsultan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah
diperolehnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi
sebesar 78,588 dengan Mutu Pelayanan termasuk
kategori B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan adalah
“Baik”.
11. Pembahasan Rancangan Produk Hukum Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal dengan aggaran sebesar
Rp. 5.940.000,00 dengan realisasi Rp. 0 atau 0%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terbitnya :
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
53
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP tentang SP dan SOP
Pelayanan Perizinan
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya dukungan regulasi di bidang penanaman
modal dan PTSP 50%.
12. Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Perizinan dengan
anggaran sebesar Rp. 17.760.000,00 dengan realiasi
sebesar Rp. 13.320.000,00 atau tercapai sebesar 75%.
Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Rapat tim
teknis pelayanan perizinan selama 12 bulan dengan hasil
yang diharapkan yaitu meningkatnya pelayanan perizinan
pembangunan investasi sebesar 70%.
13. Penyusunan data potensi dan perkembangan investasi
dengan anggaran sebesar Rp 136.590.000,00 dengan
realiasi anggaran sebesar Rp 136.340.000,00 atau
tercapai sebesar 99,82%.
Keluaran kegiatan ini adalah terselenggarannya sosialisasi
dan juga dialog dengan investor dengan jumlah peserta
300 orang dituangkan kedalam buku data potensi dan
perkembangan investasi sebanyak 100 buku. Adapun
hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman
pelaku usaha tentang perlindungan dan perkembangan
investasi sebesar 50%.
Di dalam melaksanakan Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi dapat disimpulkan beberapa
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
54
permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil,
sebagai berikut:
Permasalahan:
1. Kurang optimalnya pengembangan potensi investasi
melalui sektor unggulan. Hal ini disebabkan :
a. Promosi akan peluang investasi kurang optimal,
sehubungan dengan data-data peluang investasi di
berbagai sektor masih belum dapat terpublikasikan
secara berkala;
b. Belum adanya kejelasan dalam penataan ruang di
wilayah Kabupaten Sukabumi (Rencana Detail Tata
Ruang);
c. Belum dibuatnya Rencana Umum Penanaman Modal
serta peta investasi di Kabupaten Sukabum;
d. Masih belum memadainya sarana dan infrastruktur ke
wilayah Kabupaten Sukabumi terutama akses jalan;
e. Belum ditetapkannya kawasan industri di Kabupaten
Sukabumi.
2. Aspek kelembagaan DPMPTSP saat ini masih belum
optimal di dalam menjalankan urusan penamanan modal,
selain adanya ketidaksesuaian nomenklatur pada Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang
seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Sesuai dengan Permendari Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)
dalam pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan :
a. kurang optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur dan
pelayanan publik;
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
55
b. Belum termanfaatkannya teknologi informasi dalam
pelayanan PTSP;
c. Alokasi anggaran yang kurang memadai sehingga
pelaksanaan tugas kurang maksimal.
4. Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik
yang lahir pada bulan Juli 2018 membawa perubahan yang
sangat signifikan terhadap PTSP. Terdapat beberapa
peraturan yang tumpang tindih sehigga hal ini harus
segera ditidak lanjuti dengan menyesuaikan aturan di
daerah. Aplikasi dari system OSS yang tidak familiar untuk
sebagian besar masyarakat khususnya pelaku usaha dan
juga untuk DPMPTSP sehingga menjadi kendala dalam
pelayana, juga banyak menu dalam aplikasi tersebut yng
tidak sejalan dengan aturan yang dikeluarkan.
Solusi atas permasalahan
Untuk menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi,
beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mendorong pembangunan industri di berbagai sektor
dengan meningkatkan potensi daerah dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Promosi potensi investasi, peluang investasi, dan
kawasan industri, yang dilaksanakan di tingkat daerah,
provinsi, nasional dan luar negeri melalui Program
Promosi dan Kerjasama Investasi pada kegiatan
Penyelenggaraan pameran promosi investasi dan
kegiatan penyelenggaran promosi melalui web site guna
menjaring minat para calon investor untuk menanamkan
investasi di Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
56
b. Melaksanakan pengkajian terhadap berbagai regulasi
terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang
seringkali berubah dan menyesuaikan dengan
kebutuhan jaman baik di tingkat pusat maupun
provinsi.
c. Melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Pelimpahan
Kewenangan untuk mengakomodir berbagai perizinan
sesuai kewenagan pemerintah daerah sebagaiman
termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014.
d. Menyusun draft peraturan daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Tentang Izin Gangguan.
e. Mengusulkann Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penanaman Modal.
f. Perlu adanya kajian potensi dan peluang investasi
diberbagai sektor dalam bentuk Blue Print Penanaman
Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal di
kabupaten Sukabumi
g. Mendukung dan mendorong terciptanya Kkawasan
Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten
Sukabumi
2. Untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas aparatur
dan pelayanan publik, maka DPMPTSP melaksanakan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur
melalui Bimbingan Teknis dan Penilaian Kompetensi.
b. Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan pelatihan
yang dilaksanakan oleh BKPM dan Provinsi.
c. Optimalisasi peran PTSP (Pelayanan Terpadu Satu
Pintu) melalui perluasan dan pemanfaatan teknologi
informasi serta mengaktifkan kembali Tim Teknis.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
57
d. Melakukan pembenahan dan penataan ruang
pelayanan (Front Office) untuk memenuhi kebutuhan
sarana pelayanan pubik minimum.
e. Mengusulkan anggaran untuk memenuhi sarana dan
prasarana pelayanan seperti kendaraan operasiona Tim
Survey, Kendaraan Operasional Monitoring dan
Pengawasan Perizinan serta Kendaraan Operasional
Pelayanan Keliling da sarana penunjangnya.
f. Mengusulkan anggaran pembangunan gedung untuk
mewujudkan tempat pelayanan publik yang lebih
representatif.
3. Mengkaji secara seksama peraturan mengenai OSS serta
membahas solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam
mengimplementasikan system OSS. Selain itu juga kami
melakukan koordinasi baik ke instansi vertical seperti
BKPM RI, Kementrian dalam negri, Kementerian Keuangan
juga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota sekitar mengenai implementasi system
OSS.
Program yang kedua yaitu Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi mendukung 2 indikator kinerja
sasaran yaitu; 1) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN, dan 2)
Kenaikan Nilai Realisasi PMA. Adapun rincian kegiatan
penunjang yang dilaksanakan pada program tersebut antara
lain :
1. Pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dengan
anggaran sebesar Rp. 44.195.000,00. Adapun kegiatan
tersebut terealisasi sebesar Rp 44.195.000,00 atau tercapai
100%.
Keluaran Kegiatan ini adalah terselenggarakannya kegiatan
sosialisasi dan juga pembinaan tentang LKPM dengan
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
58
kelompok sasaran kegiatan yaitu pelaku usaha sebanyak
150 orang. Sedangkan hasil yang hendak dicapai yaitu
meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap
investor dan perlindungan investor sebesar 50%;
2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Penanaman Modal, dengan
anggaran sebesar Rp. 6.312.000,00. Adapun kegiatan
tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.424.000,00 atau tercapai
85,93%.
Keluaran kegiatan ini adalah terselenggarakannya rapat
evaluasi dan monitoring LKPM selama 12 bulan.
Sedangkan hasil yang hendak dicapai yaitu meningkatnya
kesadaran dunia usaha terhadap kewajiban LKPM sebesar
60%.
Di dalam melaksanakan Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi dapat disimpulkan beberapa
permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil,
sebagai berikut:
Permasalahan yang dihadapi
1. Kurang kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Sukabumi
terbukti dengan adanya permasalahan yang saat ini masih
dalam penanganan yaitu pengaduan dan gugatan terhadap
PT. SCG (Semen Jawa).
2. Sarana dan infrastruktur penunjang transportasi masih
memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama
kemacetan mulai dari perbatasan dengan Bogor sampai
Cianjur;
3. Penetapan kawasan industri harus segera diwujudkan di
Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
59
4. Masih terdapatnya regulasi yang tumpang tindih terkait
peraturan di bidang investasi dan PTSP yang belum sinkron
baik di pusat maupun di daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh perusahaan
masih kurang terkendali disebabkan sebagian besar tidak
melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
sehingga berdampak pelaksanaan tidak terpantau
perkembangannya terhadap realisasi investasi.
Solusi
Untuk menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi
terkait peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi,
beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menjamin pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan
non perizinan yang tepat, cepat dan murah.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan dan inovasi pelayanan
sebagai berikut:
3. Mendukung secara penuh pembangunan industri di
berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan
lingkungan.
4. Adanya diskresi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan iklim investasi melalui Peraturan
Daerah dan Peraturan Perudangan lainnya.
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian LKPM secara
proaktif melalui monitoring dan pembinaan terhadap
perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Sebagai salah satu bukti pendukung capaian kinerja
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi di dalam menyelenggarakan
pelayanan terpadu satu pintu juga melaksanakan pemungutan
retribusi yang secara langsung masuk ke dalam Pendapatan
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
60
Asli Daerah dari Hasil Retribusi. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil Retribusi selama Tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel. 3.8
Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Tahun 2018
NO URAIAN TARGET
(Rp.)
REALISASI
(Rp.)
CAPAIAN
%
Hasil Retribusi Daerah
8.295.500.000,00 11.029.277047,00 132,94
1 Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
8.000.000.000,00 10.938.563.047,00 136,73
2 Retribusi Izin
Trayek
295.500.000,00 87.946.000,00 29,76
3 Retribusi Izin Usaha Perikanan
0,00 1.500.000,00
Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Pendapatan Asli
Daerah yang dikelola oleh DPMPTSP secara keseluruhan tercapai
dengan persentasi yang cukup tinggi, namun demikian dari 3 jenis
retribusi yang menjadi kewenangan DPMPTSP ada 1 jenis yang tidak
tercapai yaitu retribusi izin trayek. Retribusi tersebut merupakan
limpahan dari Dinas Perhubungan tahun 2017. Adapun kendala
yang dihadapi sehingga tidak tercapai yaitu adanya kebijakan
kementerian Perhubungan yang mengatur tentang pelaku usaha
angkutan umum wajib berbadan hokum sehingga kepemilikan
pribadi terlebih dahulu harus dibaliknamakan ke organisasi
berbadan hokum misalnya koperasi. Hal ini menyebabkan
enggannya masyarakat untuk mengurus izin trayek.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
61
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja disusun sebagai perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada penyelenggara pemerintah
khususnya Perangkat Daerah dan umumnya Pemerintah Daerah.
Selain itu juga Laporan Kinerja ini merupakan alat kendali, alat
penilai kualitas kinerja sekaligus alat pendukung terwujudnya good
governance. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan pencapaian
pelaksanaan visi dan misi dari perangkat daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan
yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, khususnya terkait dengan
sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun
2018, dengan sasaran strategis “Terciptanya iklim usaha yang
kondusif dan kemudahan investasi” melalui 4 (empat) indikator
kinerja yaitu :
1. Izin usaha yang diterbitkan dengan capaian 100% memiliki
kriteria Capaian kinerja “Sangat Tinggi“.
2. Pelayanan penanaman modal dan perlindungan investasi dengan
capaian 0,49% dari Target sebesar 0.5% atau capaian sebesar
102% termasuk dalam kriteria capaian kinerja “Sangat Tinggi”.
3. Kenaikan nilai realisasi PMDN mendapatkan realisasi 17,87%
dengan capaian 325% termasuk kriteria capaian kineja “Sangat
Tinggi“.
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
62
4. Kenaikan nilai realisasi PMA mendapatkan realisasi 45,29%
dengan capaian 823% termasuk kriteria capaian kineja “Sangat
Tinggi“.
Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa “DPMPTSP Kabupaten Sukabumi
yang berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan
terpadu satu pintu, penanaman modal, penanganan pengaduan
dan perlindungan investasi dalam Tahun 2018 telah berjalan
dengan efisien dan efektif dan memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi.
Adapun beberapa langkah yang akan diambil dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun
yang akan datang antara lain :
1. Mendorong percepatan pembangunan industri di berbagai sektor
dengan meningkatkan potensi daerah melalui Promosi potensi
investasi, peluang investasi, dan kawasan industri, yang
dilaksanakan di tingkat daerah, provinsi, nasional dan luar negeri
Melaksanakan pengkajian terhadap berbagai regulasi terkait
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang seringkali berubah
dan menyesuaikan dengan kebutuhan jaman baik di tingkat
pusat maupun provinsi.
2. Melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektroik beserta peraturan turunannya dan melakukan
revisi dan atau penyesuaian Peraturan Daerah ataupun Peraturan
Bupati mengenai Pelayanan Perizinan disesuaikan dengan
Peraturan diatasnya.
3. Mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal dan Penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal
(RUPM).
Laporan Kinerja
DPMPTSP Tahun 2018
63
4. Untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas aparatur dan
pelayanan publik dilakukan pembinaan dan pengawasan secara
sistematis dan terukur.
5. Menjamin pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang tepat, cepat dan murah.
6. Penyederhanaan prosedur perijinan dan pengembangan inovasi
pelayanan publik dalam penyelengaraan PTSP.
Demikian Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sukabumi
pada Tahun Anggaran 2018 kami susun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban didalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi
dan dikembangkan lebih lanjut untuk dapat meningkatkan kinerja
dan pelayanan khususnya di bidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan. Mudah-mudahan apa yang senantiasa kita
lakukan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Sukabumi, Januari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI
Drs. DADANG EKA W. Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198203 1 001