i

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,

akhirnya buku Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) – Jawa Barat ini berhasil

disusun untuk kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan

penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam mendukung pembangunan, baik Nasional maupun Jawa Barat pada khususnya, yang

dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dan institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

RIPP ini disusun sebagai perwujudan dari salah satu tugas pokok Dewan Riset

Daerah – Jawa Barat dalam membantu Pemerintah Daerah Jawa Barat pada pelaksanaan

pembangunan di Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat lahir bathin sesuai dengan pencanangan 10 common goals yang ingin dicapai.

Adapun fokus utama dari RIPP ini adalah untuk mendukung Ketahanan Pangan dan

Ketahanan Sosial.

Kami sangat menyadari bahwa mungkin RIPP ini masih belum sempurna sekali dan

ada beberapa kekurangannya, untuk itu segala koreksi dan usulan perbaikan kedepan akan

diterima dengan segala senang hati. Demikian juga hal nya kalau ada usulan menambah

agenda penelitian untuk hal – hal yang bersifat mendesak (crash program), baik dari

pemerintah melalui pendekatan top-down maupun dari masyarakat melalui pendekatan

bottom-up.

Akhirnya, tidak lupa kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah membantu penyusunan RIPP ini, semoga upaya kita semua itu

dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Jawa Barat.

Ketua Dewan Riset Daerah – Jawa Barat

TTD

Ir. Rudy Hermawan Karsaman MSc., PhD.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. iii

RIPP BIDANG HUKUM ............................................................................................................... 1

RIPP BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN ............................................................................... 3

RIPP BIDANG EKONOMI NON PERTANIAN .............................................................................. 8

RIPP BIDANG EKONOMI PERTANIAN ..................................................................................... 12

RIPP BIDANG INFRASTRUKTUR ............................................................................................... 19

RIPP BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN ....................................................................... 24

RIPP BIDANG ENERGI .............................................................................................................. 27

RIPP BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN .................................................... 30

RIPP BIDANG SENI BUDAYA .................................................................................................... 37

RIPP BIDANG SUMBER DAYA AIR ........................................................................................... 41

RIPP BIDANG KESEHATAN ....................................................................................................... 46

RIPP BIDANG KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN .................................................................. 52

RIPP BIDANG LINGKUNGAN ................................................................................................... 57

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Hukum ....................... 2

Tabel 2.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Sosial Kemasyarakatan

5

Tabel 3.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Ekonomi Non Pertanian

..................................................................................................................................................... 9

Tabel 4.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Ekonomi Pertanian . 15

Tabel 5.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Infrastruktur ............ 21

Tabel 6.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Tata Kelola

Pemerintahan .......................................................................................................................... 25

Tabel 7.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Energi ....................... 28

Tabel 8.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Lingkungan Hidup dan

Kebencanaan ........................................................................................................................... 33

Tabel 9.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Seni Budaya ............. 38

Tabel 10.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Sumber Daya Air ... 43

Tabel 11.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Kesehatan .............. 47

Tabel 12.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Keluarga dan

Kependudukan ........................................................................................................................ 53

Tabel 13.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Lingkungan ............ 58

1

I. RIPP BIDANG HUKUM

Ilmu pengetahuaan dan teknologi telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia di era globalisasi ini. Semua kebutuhan manusia di sokong oleh teknologi di berbagai bidang karena fungsi teknologi merupakan alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dirinya dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Perkembangan teknologi yang pesat juga merupakan peran manusia yang memiliki pengetahuan, dengan pengetahuan manusia mengembangkan berbagai teknologi yang kembali lagi gunakan dalam pengembangan ilmu untuk kepentingan manusia tersebut. Manusia sebagai objek dan subjek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya menyebabkan manusia selalu mengembangkan kreasinya dalam IPTEK sehingga semakin dimudahkan dalam mengatasi alam.

Permasalahan yang sering kita hadapi di tingkat daerah dalam pemanfaatan dan kemampuan IPTEK antara lain: Rendahnya kemampuan IPTEK daerah dalam menghadapi perkembangan global; Rendahnya kontribusi IPTEK daerah dalam sektor industri; Belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan pengguna; Lemahnya sinergi kebijakan hukum dalam IPTEK, sehingga kegiatan IPTEK belum sanggup memberikan hasil yang signifikan; Masih terbatasnya sumberdaya IPTEK; Belum berkembangnya budaya IPTEK di kalangan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, maka IPTEK selayaknya memberikan kontribusi langsung paling tidak melalui: pertama, meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga terampil, terdidik, dan berdedikasi tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan; kedua, meningkatkan kesiapan teknologis dengan tidak hanya terkait ketersediaan dan jangkauan jaringan infrastruktur; dan ketiga, meningkatkan kapasitas inovasi. Hal ini, haruslah didukung dengan kebijakan hukum, sehingga arah kebijakan dalam Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak lain untuk:

a. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa IPTEK yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas.

b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek di daerah.

c. Menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong perkuatan struktur industri.

d. Menanamkan dan menumbuhkembangkan budaya IPTEK. Pengembangan regulasi penguatan sumber daya peneliti dan perekayasa, harus

mampu menghilangkan tumpang tindih pengaturan pada satu bidang kegiatan penelitian, serta mampu menyelesaikan permasalahan regulasi yang menghambat produktivitas peneliti dan perkembangan penelitian, antara lain adanya sinkronisasi aturan penguatan sumber daya peneliti dan perekayasa dengan aturan-aturan terkait lainnya sehingga penegakan hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukumnya terjamin.

Dengan demikian, perlulah dilakukan pengkajian melalui penelitian-penelitian dalam bidang hukum yang terurai dalam tabel dibawah :

2

Tabel 1.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Hukum

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN OPD PELAKSANA

2017 2018 2019

1 Tumpang Tindih Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Studi Evaluasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Memperoleh Informasi Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Data Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Informasi Data dan Hasil Penelitian

√

Badan Pelayanan Terpadu

Studi Model Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Kaitan Dengan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Memperoleh Gambaran Sistem Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Jawa Barat

Data tentang Strukturisasi Kelembagaan Perizinan dan Non Perizinan

√

Studi Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia Bidang Perizinan

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan

Database Sarana dan Prasarana serta Jumlah Pegawai dan Peningkatan Pelayanan

√ √

3

II. RIPP BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

RIPP bidang sosial kemasyarakatan ini disusun berdasarkan inspirasi yang berasal dari dua sumber. Pertama, pemahaman mengenai Arah Riset Daerah (ARD) Provinsi Jawa Barat 2016-2018. Kedua, hasil kajian cepat tentang program-program sosial kemasyarakatan yang sudah dilakukan oleh OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015. Meski tidak sempurna, RIPP Bidang Sosial Kemasyarakatan berikut ini mengandung banyak sekali kekurangan yang masih perlu terus disempurnakan. Namun demikian, RIPP Bidang Sosial Kemasyarakatan ini sudah dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan skala prioritas masalah penelitian beserta pendanaannya dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Arah Riset Daerah (ARD) yang berhasil disusun oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Barat menukik pada dua masalah prioritas, yaitu masalah ketahanan pangan dan ketahanan sosial. Ketahanan sosial (social resilience) dalam ARD dirumuskan sebagai kemampuan sebuah masyarakat untuk bertahan hidup, baik berupa usaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang cepat dan dasyat (factor eksternal), maupun dengan kekuatan disintegrasi yang berasal dari dalam (factor internal). Dalam konteks tersebut di atas, masalah sosial kemasyarakatan dianggap sebagai salah satu persoalan penting dan menantang, khususnya masalah kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Berkaitan dengan hal tersebut, ARD Bidang Sosial dan Kemasyarakatan mengidentifikasi empat tema riset unggulan yang perlu diprioritaskan dan didanai sampai dengan tahun anggaran 2018, yaitu:

a. Riset yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan identitas sosial masyarakt Jawa Barat, baik identitas komunal, nasional maupun mondial.

b. Riset yang bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis bagi masyarakat Jawa Barat termasuk studi tentang modal sosial serta pemetaan tentang potensi konflik yang terdapat dalam masyarakat Jawa Barat, baik yang bersifat komunal horizontal, maupun yang bersifat hirarkhis vertikal.

c. Riset yang bertujuan memetakan dan mengevaluasi kapasitas lembaga-lembaga publik termasuk berbagai regulasi yang dihasilkan serta program-program yang dijalankannya sebagai faktor yang menentukan hadir atau tidaknya masalah sosial kemasyarakatan termasuk masalah kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat.

d. Riset yang bertujuan memprediksi dampak sosial berbagai proyek pembangunan fisik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Melalui riset jenis ini, diharapkan dampak negatif pembangunan fisik terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat dimitigasi, jika tidak dapat dihilangkan. Masalah kemiskinan dan juga masalah PMKS, tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah

individual yang merupakan fungsi kemalasan pribadi dan dapat diterapi dengan menggunakan teknik motivasi dan program-program pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan juga harus dipandang sebagai masalah kultural yang menyangkut nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat dan masalah struktural yang melibatkan masalah norma-norma yang menjadi esensi pranata-pranata sosial yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok di dalam masyarakat. Dalam dua kerangka berfikir terakhir, program-program penanggulangan masalah kemiskinan dan PMKS harus juga bersifat kultural dan struktural. Hal pertama yang harus diubah adalah cara pandang dasar terhadap kemiskinan dan PMKS. Masalah kemiskinan dan PMKS di Jawa Barat, pertama-tama, harus dipandang sebagai hasil konstruksi sosial; artinya bukan merupakan pilihan yang didorong oleh pertimbangan rasional individu. Kedua, oleh karena itu masalah kemiskinan dan PMKS di Jawa Barat dikondisikan secara sosial (socially conditioned); artinya menyesuaikan dan akomodatif terhadap kondisi-kondisi yang dialami ketika berinteraksi dengan orang lain termasuk dalam menggunakan simbol-simbol yang didefinisikan, dimaknai dan direalisasikan sesuai dengan konteks sosial tertentu. Ketiga, sehubungan dengan kedua hal tersebut

4

sangat erat berkaitan dengan sanksi sosial yang berlaku (socially sanctioned); artinya setiap tindakan sosial dibangun dalam kerangka institusi sosial dan dalam jejaring sosial tertentu pula.

Dengan mengikuti alur berfikir di atas, dapat diidentifikasi ada 3 (tiga) komponen yang berkontribusi positif pada terbangunnya ketahanan dan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Barat, yaitu:

a. Kerangka tindak; yang secara nyata berwujud dasar hukum (legal framework) dan tata kelola yang baik dan etis (good and ethical governance).

b. Identitas dan modal sosial dasar; yang berupa trust yang berakar pada nilai-nilai budaya (cultural capital) dan jejaring sosial (social network).

c. Kondisi-kondisi sosial; yaitu situasi yang menjadi prasyarat rerjadinya interaksi sosial terutama tingkat keamanan sosial sebagai dasar perhitungan risiko dalam menghadapi ketidakpastian fisik maupun sosial, baik di tingkat lokal, nasional, maupun mondial, tingkat pendidikan, adalah kondisi individual yang berupa taraf kecerahan berfikir dan keberbudian perilaku, tingkat kesehatan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani yang dapat dicerminkan dalam kewarasan berfikir, berucap maupun berperilaku, tingkat kemandirian masyarakat terhadap faktor luar. Selain ketiga komponen tersebut, juga diperlukan adanya tindakan afirmatif yang harus

dilakukan oleh pemerintah. Tindakan afirmatif (affirmative action); adalah kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif positif untuk memungkinkan sebuah kelompok masyarakat tertentu (dalam hal ini kelompok miskin dan PMKS) untuk memenuhi kebutuhannya (needs), mengungkapkan kepentingannya (interests), dan menyampaikan pusat perhatiannya (concerns) mereka, seperti juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Ada dua tindakan afirmatif yang niscaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi tercapainya ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, yaitu:

a. Pemberdayaan masyarakat (community development); yaitu tindakan pemerintah untuk melakukan penyadaran, pelibatan, penguatan dan pemandirian, pengembangan kapasitas, pelembagaan nilai-nilai dan norma-norma sosial, dan keberlanjutan setiap program melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom up).

b. Pengelolaan konflik (conflict resolution); yaitu upaya pemerintah untuk mengidentifikasi potensi konflik, memitigasi, dan menyelesaika konflik yang terjadi. Kesenjangan yang curam mengenai kepemilikan dan akses terhadap modal sosial, institusi sosial, jejaring sosial dan sumberdaya ekonomi, merupakan sumber konflik yang sangat potensial, baik konflik yang bersifat horisontal maupun vertikal, baik di tingkat individual maupun komunal, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Perbedaan aspek demografis seperti etnik, agama, gender, tidak pernah menjadi sumber konflik ketika terisolasi dari katalisator tersebut di atas. Berdasar pada kerangka pemikiran tersebut di atas, RIPP Bidang Sosial Kemasyarakatan 2016-

2018 ini disusun pada tabel 2.2 berikut.

5

Tabel 2.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Sosial Kemasyarakatan

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

1 Identitas dan Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat

Identitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

Penelitian tentang Konsep Ke-Jawa Barat-an

Mendapat Informasi tentang Jati Diri Masyarakat sebagai Penduduk Jawa Barat

Rumusan tentang Jati Diri Masyarakat sebagai Penduduk Jawa Barat

Terciptanya masyarakat yang bangga sebagai warga Jawa Barat

√

Penelitian tentang Konsep Ke-Indonesia-an

Mendapat Informasi tentang Jati Diri Masyarakat Jawa Barat sebagai Warga Negara Indonesia

Rumusan tentang Jati Diri Masyarakat Jawa Barat sebagai Warga Negara Indonesia

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang bangga sebagai Bangsa Indonesia

√

Penelitian tentang Konsep Ke-Universalan-an Manusia

Mendapat Informasi tentang Jati Diri Masyarakat Jawa Barat sebagai Warga Dunia

Jati Diri Masyarakat Jawa Barat sebagai Warga Dunia

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang bangga sebagai dunia yang sejajar dengan bangsa lain

√

Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat

Penyusunan Indeks Kejujuran Masyarakat Jawa Barat

Mendapat Informasi tentang Tingkat Kejujuran Masyarakat Jawa Barat sebagai Modal Sosial

Informasii tentang Tingkat Kejujuran Masyarakat Jawa Barat sebagai Modal Sosial

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari korupsi

√

Penyusunan Indeks Ethos Kerja Masyarakat Jawa Barat

Mendapat Informasi tentang Ethos Kerja Masyarakat Jawa Barat

Informasi tentang Ethos Kerja Masyarakat Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang memiliki kinerja baik

√

Penusunan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Jawa Barat

Mendapat Informasi tentang Sumber dan Jenis Kebahagiaan Masyarakat Jawa Barat

Informasi tentang Sumber Kebahagiaan Masyarakt Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang bahagia lahir bathin

√

6

Pengukuran Tingkat Afinitas Sosial (Keguyuban) Masyarakat Jawa Barat

Menyusun Peta tentang Tingkat Afinitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

Peta tentang Tingkat Afinitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang guyub

√

Pengukuran Tingkat Adaptabilitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

Menyusun Peta tentang Tingkat Adaptabilitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

Peta tentang Tingkat Adaptabilitas Sosial Masyarakat Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang mampu menghadapi perubahan secara tepat

√

Pengukuran Jarak Sosial Masyarakat Jawa Barat

Menyusun Peta tentang Jarak Sosial Masyarakat Jawa Barat

Peta tentang Jarak Sosial Masyarakat Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat rukun

√

Pengukuran Tingkat Kepatuhan Sosial Masyarakat Jawa Barat

Membuat Peta tentang Tingkat Kepatuhan Sosial Masyarakat Jawa Barat

Peta tentang Tingkat Kepatuhan Sosial Masyarakat Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang patuh pada peraturan

√

Pengukuran Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat

Membuat Peta Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat

Peta Modal Sosial Masyarakat Jawa Barat

Terwujudnya Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia yang berdaya saing internasional

√

2 Isu Publik Strategis dan Konflik Sosial di Jawa Barat

Isu Publik Strategis di Jawa Barat

Penelitian tentang Konstruksi Sosial Kemiskinan di Jawa Barat

Memetakan Konstruksi Sosial Masalah Kemiskinan di Jawa Barat

Peta Konstruksi Sosial Masalah Kemiskinan Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang sejahtera

√

Penelitian tentang Konstruksi Sosial Kesehatan di Jawa Barat

Memetakan Konstruksi Sosial Masalah Kesehatan di Jawa Barat

Peta Konstruksi Sosial Masalah Kesehatan Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang sehat √

7

Penelitian tentang Konstruksi Sosial Pendidikan di Jawa Barat

Memetakan Konstruksi Sosial Masalah Pendidikan di Jawa Barat

Peta Konstruksi Sosial Masalah Pendidikan Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang cerdas

√

Struktur dan Kultur Konflik Sosial Masyarakat Jawa Barat

Penelaahan Anatomi Konflik Sosial Masyarakat Jawa Barat

Mendapat Informasi tentang Pola-pola Konflik Sosial yang Terjadi di Jawa Barat

Informasi tentang Pola-pola Konflik Sosial yang Terjadi di Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang cinta damai

√

Pemetaan Potensi Konflik Komunal di Jawa Barat

Menemu-kenali Akar Konflik Komunal yang Terjadi di Jawa Barat

Deskripsi tentang Akar Konflik Komunal yang Terjadi di Jawa Barat

Berkembangnya masyarakat Jawa Barat yang mampu hidup damai tanpa diawasi

√

Pemetaan Konflik Vertikal di Jawa Barat

Menemu-kenali Akar Konflik Vertikal yang Terjadi di Jawa Barat

Deskripsi tentang Akar Konflik Vertikal yang Terjadi di Jawa Barat

Berkembangnya masyarakat Jawa Barat yang mampu menghargai kekuasaan

√

Inventarisasi Model Resolusi Konflik Masyarakat Jawa Barat

Menemukan Model-model Resolusi Konflik yang Hidup di Masyarakat Jawa Barat

Model-model Resolusi Konflik yang Hidup di Masyarakat Jawa Barat

Terciptanya masyarakat Jawa Barat yang damai sejahtera

√

Pemodelan Resolusi Konflik Komunal untuk Masyarakat Jawa Barat

Membuat Model Resolusi Konflik Komunal yang Tepat untuk Masyarakat Jawa Barat

Model Resolusi Konflik Komunal yang Tepat untuk Masyarakat Jawa Barat

Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik komunal ketika terjadi

√

Pemodelan Resolusi Konflik Vertikal untuk Masyarakat Jawa Barat

Membuat Model Resolusi Konflik Vertikal yang Tepat untuk Masyarakat Jawa Barat

Model Resolusi Konflik Vertikal yang Tepat untuk Masyarakat Jawa Barat

Tersedianya mekanisme penyelesaian konflik vertikal ketika terjadi

√

8

III. RIPP Bidang Ekonomi Non Pertanian

Permasalahan utama bidang ekonomi non pertanian adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin (4.224.325 orang atau 8,89% per maret 2015) dan masih tingginya angka pengangguran di Jawa Barat (8,89% dari jumlah populasi per november 2016). Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk membuka lapangan kerja baru dengan cara meningkatkan angka realisasi investasi di Jawa Barat baik dari PMDN maupun PMA. Upaya peningkatan angka investasi tersebut akan lebih optimal jika regulasi yang menyertainya, khususnya bidang perijinan ditingkatkan pengelolaan dan standard pelayanannya menjadi lebih transparan, efisien dan efektif, dengan mengadopsi paradigma pelayanan prima (service excellent) dari para birokrasi yang mengawalnya di semua tingkatan.

Upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru juga menjadi kata kunci dalam pengembangan ekonomi suatu masyarakat. Dari data yang dapat diakses jumlah UKM Jawa Barat tahun 2012 adalah 123.984 unit usaha dan jumlah koperasi aktif 14.042 unit koperasi. Tentu saja jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk Jawa Barat. Sementara seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat akan maju jika jumlah pelaku UKM/Koperasi lebih dari 2% dari seluruh jumlah penduduk. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan ulang dan reorientasi terhadap strategi dan program penumbuhan dan penguatan UKM di Jawa Barat yang lebih terintegrasi, terukur dan efektif, terlebih-lebih di era kompetisi kawasan yang telah kita masuki saat ini.

Fokus pada pengembangan dan peningkatan ekonomi pedesaan dan regional juga harus dilakukan oleh Pemerintah di seluruh Jawa Barat. Hal ini perlu dilakukan mengingat ekspansi para pemodal besar ke pedesaan, diantaranya dengan tumbuhnya jaringan retail modern di pelosok-pelosok, jika tidak ditangani lambat laun akan mematikan para pedagang kelontong di pedesaan dan menggusur peran pasar-pasar tradisonal. Untuk itu perlu difikirkan ulang strategi terbaik, baik sisi kebijakan maupun dukungan program di lapangan, agar pemerintah daerah dapat melindungi para pedagang di pedesaan dan peran pasar-pasar tradisional dari gempuran jaringan retail modern. Pada saat yang sama dengan kemajuan teknologi informasi saat ini perlu kiranya digagas tumbuhnya festival-festival lokal berbasis keunikan budaya setempat (adat) sebagai model pemasaran desa/regional (marketing place strategy) dimana promosinya dapat memanfaatkan media sosial dan pada momen penyelenggaraannya dapat dipasarkan semua potensi seni daerah, produk olahan hasil bumi, produk kerajinan, dan produk kuliner unik setempat.

Peran badan usaha milik daerah (BUMD) harus dioptimalkan dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan kas daerah dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu kinerja BUMD menjadi kata kunci, sehingga BUMD dapat tumbuh dan berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, alih-alih menjadi beban APBD dalam bentuk subsidi dan penambahan setoran modal. Hal tersebut hanya dapat dilakukan jika ada kemauan pemegang saham dalam peningkatan standard kualifikasi calon pengurus BUMD sejak rekruitment, dan mengadopsi standard bisnis proses, standard evaluasi kinerja dan budaya kerja (corporate culture) seperti yang lazim dipraktikan oleh bisnis swasta sejenis.

9

Tabel 3.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Ekonomi Non Pertanian

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat perlu terus ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan tersebut diantaranya melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada terciptanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembukaan lapangan dan kesempatan kerja yang luas, turunnya angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Meningkatkan Investasi Daerah khususnya di wilayah pertumbuhan baru

Studi tentang strategi dan model pemasaran efektif potensi investasi daerah Jawa Barat serta berbagai dukungan kebijakan yang menyertainya.

Mengidentifikasi strategi dan model pemasaran efektif bagi potensi investasi Jawa Barat, baik dari sisi kesiapan informasi, organisasi dan investor potensial, berdasarkan RPJMD Jawa Barat

Tersedianya standard materi promosi investasi Jawabarat yang efektif; Tersedianya Tim Promosi Investasi yang professional; Teridentifikasinya calon-calon investor potensial; Teridentifikasinya rekomendasi kebijakan dan program yang mendukung bagi terealisasinya investasi yang ditawarkan tersebut.

Terbangunnya beberapa Objek wisata kelas dunia di Jawa Barat: terbangunnya infrastruktur pendukung yang memenuhi standard interansional di objek wisata; terbangunnya kemampuan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam aktifitas pelayanan wisata di area objek wisata; terpromosikannya objek wisata dalam media nasional dan internasional

√

Bapeda BPMD; BP2D; Dinas Indag; BiroEkonomi; PT

Survey kepuasan masyarakat bisnis atas kejelasan dan kemudahan pengurusan perijinan usaha

Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dunia usaha atas pelayanan perijinan yang sudah berjalan saat ini secara berkala.

Diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat dunia usaha atas pelayanan perijinan yang ada saat ini; dan diperolehnya masukan dan saran untuk perbaikan kedepan.

√

Bapeda; BPMD; BP2D; Kadin; DPRD; Biroekonomi; Konsultan

10

Studi Optimalisasi Pemanfaatan teknologi dalam pengurusan Perijinan usaha.

Mengidentifikasi permasalahan penggunaan ICT/Information and Communication Teknologi, dalam pelayanan perijinan dikaitkan dengan kesiapan perubahan budaya kerja dari para ASN yang mengoperasikannya

Meningkatnya efektifitas penggunaan ICT dalam pelayanan perijinan, yang mencakup kejelasan prosedur dan biaya, kesederhanaan persyaratan, kemudahan akses bagi masyarakat luas dan dunia usaha.

√

Bapeda; BPMD; BP2D; Biroekonomi; PT; Kadin; Konsultan IT

Studi permasalahan dan efektifitas konsep pelayanan perijinan satu atap terhadap kepatuhan masyarakat dalam mengurus perijinan.

Mengidentifikasi permasalahan dan saran-saran perbaikan konsep pelayanan perijinan satu atap, disetiap kabupaten kota di Jawa Barat Mengetahui tingkat efektifitas konsep pelayanan satu atap, berdasarkan Kejelasan Persyaratan dan biaya, kecepatan waktu proses dan kesederhanaan prosedur dan persyaratan.

Standardisasi Pelayanan perijinan satu atap di daerah-daerah, yang dapat dirumuskan dalam berbagai grade/standard mutu pelayanan. Yang disusun dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (Costumer Satisfaction orientated)

√

Bapeda; BPMD; Kimpraswil; Indag; BP2D; Biro Ekonomi DPRD

Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Wirausahan.

Studi tradisi dan potensi kewilayahan, Jumlah dan permasalahan

Mengetahui keterkaitan tradisi dan potensi ekonomi daerah, Jumlah dan jenis

Sinkronisasi strategi penumbuhan dan pengembangan UKM, berdasarkan tradisi dan potensi

1)Meningkatnya Jumlah dan Kualitas wirausahawan kategori UKM, yang memanfaatkan potensi

√

Bapeda; Bp3I; Pertanian; Kehutanan; DisIndag; Diskoperasi; Biroekonomi; PT; KAdin

11

UKM di Jawa Barat

usaha pelaku UKM dan Kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung

daerah yang didukung dengan kebijakan-kebijakan daerah yang memihak UKM

daerahnya sesuai dengan strategi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat 2)Meningkatnya tingkat keberhasilan wirausahawan kelas UKM menjadi Pengusaha besar 3)Tumbuhnya Pengusaha-pengusaha tangguh yang berasal dari UKM yang bermain di level perdagangan internasional.

Studi model Pengelolaan program penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) melalui inkubasi bisnis

Mendapatkan model pengelolaan Program Penumbuhan WUB yang lebih efektif

Reorientasi dan reorganisasi strategi kebijakan dan program kegiatan Penumbuhan wirausahawan baru dan UKM di daerah-daerah yang lebih efektif dan terintegrasi, yang melibatkan organisasi dunia usaha dan Perguruan Tinggi.

√

Bapeda; Diskoperasi; Bp3I; Biro ekonomi; Bp3I; PT; Kadin

Studi strategi pengembangan UKM melalui pembentukan dan pengelolaan pusat inkubasi bisnis di daerah-daerah se

Memperoleh perspektif baru dalam program penumbuhan UKM yang kuat dan lebih efektif.

√

Bapeda; Dis indag; Diskoperasi; Bp3I; Biro ekonomi PT; KAdin

12

Jawa Barat

Perkuatan Pembangunan ekonomi Pedesaaan dan Regional

Studi strategi penguatan pasar-pasar tradisional, di seluruh daerah di Jawa Barat.

Mendapatkan model dan strategi penguatan pasar tradisional yang dapat diterapkan di seluruh pasar tradisional di Jawa Barat

Tersusunnya strategi pengembangan pasar tradisional di daerah-daerah yang dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dengan mengadopsi standard kemordernan tanpa meninggalkan karakteristik khasnya yang selama ini menjadi keunggulannya.

Bertransformasinya pasar-pasar tradisional di daerah menjadi lebih bersih dan nyaman, tidak saja menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi objek wisata yang menyenangkan, bagi masyarakat kota.

√ √

Bapeda; Dis indag; Diskoperasi; Biro ekonomi DisPasar; Bp3I; PT; KAdin

Studi Strategi Kebijakan untuk Penguatan dan Perlindungan Pelaku Ritel Tradisional menghadapi Ekspansi Ritel Modern

Teridentifikasinya rumusan strategi bagi program dan kebijakan yang mendukung penguatan dan pengembangan pelaku ritel tradisional

Tersusunnya rekomendasi kebijakan strategi penguatan dan perlindungan bagi pelaku ritel tradisional

Meningkatnya kemampuan pelaku ritel tradisional menjadi lebih kuat, tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan kekinian; Tertatanya perijinan dan pembukaan toko-toko ritel modern di daerah yang mempertimbangkan keberadaan dan kelangsungan pelaku ritel tradisional.

√

Disindag, Diskop, PT, Kadin

Identifikasi potensi dan

Teridentifikasinya strategi dan peta

Terumuskannya Kebijakan strategis

Terbangunnya beberapa Objek wisata

Dinas Parwis, Dinas UMKM, PT, Asosiasi Pariwisata,

13

kesiapan Daerah Tujuan Wisata (DTW) untuk dikembangkan menjadi objek wisata kelas dunia

jalan (roadmap) pengembangan Daerah Tujuan Wisata di daerah menjadi Objek Wisata kelas dunia

yang memuat strategi dan peta jalan penguatan dan pengembangan Objek wisata unggulan Jawa Barat berbasis komunitas lokal, yang siap dipromosikan sebagai objek wisata kelas dunia

kelas dunia di Jawa Barat : terbangunnya infrastruktur pendukung yang memenuhi standard interansional di objek wisata; terbangunnya kemampuan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam aktifitas pelayanan wisata di area objek wisata; terpromosikannya objek wisata dalam media nasional dan internasional

Indag

Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD & Koperasi dalam pembangunan ekonomi

Studi strategi pengembangan dan penguatan BUMD dari sisi organisasi, kinerja bisnis dan kinerja keuangan.

Mendapatkan strategi pengembangan dan penguatan BUMD secara mendalam, dilihat berdasarkan kapasitas organisasi, kinerja bisnis dan kinerja keuangannya.

Teridentifikasinya metoda dan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMD, sehingga dapat berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi daerah

1) Meningkatnya peranan BUMD dan Koperasi dalam penyediaan dan penyerapan lapangan kerja 2) Meningkatnya kontribusi BUMD dalam pengumpulan PAD

√

Gubernur; DPRD; BiroEkonomi, BP2D, PT

4.2. Studi kinerja dan daya serap lapangan kerja oleh badan usaha koperasi dan UKM terdaftar, yang ada di daerah-daerah se Jawa Barat

Mengidentifikasi potensi dan permasalahan Koperasi dan UKM terdaftar berdasarkan omset dan jumlah karyawan yang dipekerjakannya.

Diketahuinya potensi pertumbuhan koperasi dan UKM daerah dan kontribusi dalam ikut menyediakan lapangan kerja

√

Gubernur; BiroEkonomi;Diskoperasi; Disnaker; BP3I ; PT

14

IV. RIPP BIDANG EKONOMI PERTANIAN

Rencana Induk Pembangunan (RIP) Bidang Ekonomi Pertanian adalah topik-topik riset yang oprasional, merupakan derivat dari Agenda Riset Daerah, Arah Riset dan Prioritas Riset Unggulan. Pembangunan Ekonomi Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara tematik sektoral berada dalam pada CG 4 dalam 10 Common Goals. Ketahanan dan kedaulatan pangan akan tercapai sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat terutama di perdesaan. Berbicara mengenai ekonomi perdesaan itu adalah ekonomi pertanian. Tanpa dorongan pertumbuhan ekonomi pertanian dan diversifikasi pangan maka ketahanan pangan untuk periode 20 tahun kedepan akan berat bagi Provinsi Jawa Barat. Sekarang saja, dengan asumsi 35 juta jiwa yang makan nasi dengan konsumsi 90 kg/kapita /tahun (Irianingsih, 2015) maka harus tersedia beras sebanyak 3,15 juta ton beras/tahun. Kondisi sekarang pertumbuhan produksi beras dengan laju alih fungsi lahan pertanian berbanding terbalik. Hal ini tambah sulit karena DPI juga ikut menurunkan potensi produksi komoditas baik bahan pangan maupun bahan baku industri.

Pembangunan ekonomi pertanian di Jawa Barat secara luas meliputi proses produksi on-farm (budidaya) dan off-farm (pemasaran, pasca panen dan industri olahan) untuk komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat dan perikanan laut. Untuk RIP Periode 2015-2018 Pembangunan Ekonomi Pertanian diarahkan untuk menguatkan Ketahanan Pangan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan. Dalam konteks Ketahanan Pangan komoditas yang utama adalah sumber pangan fungsional sumber karbohidrat, nutrisi dan protein yang dikonsumsi harian sebagai sumber enerji untuk beraktivitas. Karena banyaknya ragam komoditas sebagai sumber pangan maka untuk memudahkan selanjutnya dikatagorikan sebagai pangan nabati untuk yang berasal dari tumbuhan dan pangan hewani untuk yang berasal dari hewan dan ikan.

Pembangunan Ekonomi adalah daya tarik bagian utama dari dalam pengembangan wilayah, oleh karena itu eksekusi setiap topik dan keterlibatan unsur-unsur SDM dan SDA Wilayah adalah kunci keberhasilannya. Model pembangunan ekonomi pertanian yang telah berhasil seperti di Jepang, Thailand dan Cina adalah terkait dengan industri. Agro-industri merupakan salah satu pintu agar produk pertanian, peternakan dan perikanan mendapat nilai tambah. Implementasi agro-industri tentu melalui proses bertahap diselaraskan dengan potensi wilayah dan pengembangan infrastruktur wilayah. Implementasi RIP untuk pembangunan ekonomi dapat menggunakan teknologi berbasis SDA bentuk paling sederhana atau teknologi maju berbasis SDA atau menggunakan teknologi terapan (high tech) (Kemenristek dan Dikti, 2016).

15

Tabel 4.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Ekonomi Pertanian

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

1 Jawa Barat nenjadi daerah pertanian bebasis agribisnis dan agroindustri mendukung katahanan pangan nasional

1.Optimasi sistem produksi pangan (nabati hewani) melalui perbaikan input dan output produksi, infrastruktur dan supra struktur

1.Perbaikan cara produksi komoditas prioritas berbasis pupuk organik (PO)

1. Mengurangi eksternal input (pupuk nitrogen); 2. Membuat pedoman budidaya tanaman ramah lingkungan.

Paket teknologi on farm dan off fram yg efektif dan efisien.

1.Produksi bersih dan penerimaan petani meningkat. 2. Polutan akibat over dosis pupuk Nitrogen turun

√ √ √

Pertanian,Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Bakorluh, Koperasi, Perdagangan, BPLHD

2 Standarisasi dan Perbaikan mutu input produksi berbahan baku organik

1.Memperbaiki mutu dan bahan baku PO, pakan ternak dan ikan; 2. Rancang bangun pengolahan PO dan pakan kelas pedesaan.

1.Standar mutu dan standar bahan baku input produksi; 2. Prototype pengolahan PO/pakan kelas pedesaan.

Input produksi bermutu mudah diperoleh dan penggunaannya meningkat

√ √ √

Perindustrian, Pertanian, Perkebunan, Peternakan

3.Efektivitas pemupukan berimbang untuk peningkatan produkstivitas komoditas Geographical Indication (GI)

Meningkatkan produktivitas komoditas GI

Teknik pemupukan dengan nutrisi sesuai kebutuhan hara dan prediksi hasil.

Peningkatan pendapatan petani

√ √ √

Pertanian,Perkebunan, Kehutanan

16

4.Perbaikan budidaya penghasil pangan alternatif dan sosialisasi pemanfaatan hasil panen

1. Meningkatkan produktivitas komoditas pangan alternatif (ubi kayu, pisang, ubi jalar, unggas, domba, kerbau, ikan); 2. Mengadvokasi masyarakat utk mengurangi konsumsi beras.

1. Paket teknologi budidaya dan pascapanen pangan alternatif ; 2. Buku menu pangan alternatif ; 3. Informasi pemanfaatan hasil panen utk bahan baku industri.

Sumber pangan non-beras dan non-daging sapi tersosialisasikan; 2. Konsumsi makanan berbahan baku non-beras, non-terigu dan non- daging sapi meningkat.

√ √ √

Perindustrian, Pertanian,Perkebunan, Perdagangan, BKP

5.Evaluasi kebutuhan jaringan irigasi tersier dan pembuatan embung untuk produksi pangan

Menentukan tingkat kebutuhan aktual JITET dan penyediaan air untuk pertanian, peternakan, perikanan

1.Informasi tingkat kebutuhan air untuk produksi pengan . 2.Tersedia embung cadangan air dikawasan komoditas.

Index produktivitas lahan meningkat

√ √ √

Pertanian, Peternakan , Perikanan, Perkebunan dan PU

2.Evaluasi Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Revitalisasi pemanfaatan lahan milik Pemda.

1. Studi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Membuat draft nashkah akademi Pergub Perlindungan lahan

Draft naskah akademi Pergub Perlindungan Lahan Pertanian

Lahan pertanian masa depandi Jabar relatif terlindugi. √ √ √

PU, Pertanian, Perkebunan, Perikanan

2.Survey Kelayakan Lahan dan Potensi Lahan di Jabar Selatan

Mengetahui peta kesesuaian lahan

Peta kesesuain lahan pertanian di Jabar Selatan skala 1: 100 000

Akurasi prediski produksi komoditas pangan dan baku industri

√ √ √

Pertanian, Perkebunan, PU

3.Iventarisasi dan inisiasi pemanfaatan lahan milik Pemda Jabar

Semua lahan milik Pemda menjadi produktif penghasil produk pangan dan baku industri

1. Terbentuk katalog lahan yang dapat dikerjasamakan; 2. Terbentuk kerjasama antara BUMD - pengusaha

1. Aset Pemda lebih terjaga; 2. Pendapatan Daerah meningkat

√ √ √

Pertanian, Perkebunan, PU, Koperasi dan Perdagangan

17

3.Penguasaan Teknologi untuk merespon dinamika DPI (Dampak Perubahan Iklim)

1.Observasi agronomis dan morfologis tanaman dan ternak tahan kekeringan dan atau suhu tinggi.

Mengevaluasi tanaman penghasil pangan (padi, kentang) dan ternak yang tahan anomali iklim

Diperolah varietas tanaman dan hewan yang adaptif anomali iklim (toleran panas atau kekeringan)

Memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan

√ √ √

Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan BKP

2.Sosialisasi DPI dan gerakan pemanfaatan pekarangan

Menyadarkan masyarakat agar dapat tetap survival dlam keadaan anomali iklim

Cara-cara memanfaatkan lahan dalam keadaan anomali iklim

Meminimalisir angka rawan pangan pada waktu anomali iklim

√ √ √

Pertanian, BKP, Sosial dan Bakorluh

3.Gerakan menghemat air

Menghemat penggunaan air baik untuk irigasi dan MCK

Penampung air kotor non-faces untuk irigasi saat rawan air

Keberlangsungan produksi pangan terjaga

√ √ √

Pertanian, Perkebunan, PU, Bapedal

4.Pengembangan Kluster Industri Pengolahan Terintegrasi dengan Sentra Produksi Bahan Baku Serta Sarana Penunjang ( backward and forward linkage industry)

1. Harmonisasi dan akselerasi industri perbenihan di Jawa Barat

Mempercepat cara produksi benih bermutu komoditas yg bernilai strategis dan ekonomis (padi, kedelai, kopi,jeruk, kentang, pisang, domba Garut)

1. Tersedia prototipe rumah kasa untuk produksi benih kentang; 2. Terbentuk jaringan produsen benih berbasis TI.

1. Akses petani kepada benih lebih mudah dan murah; 2. Produktivitas naik. 2. Penggunaan benih bermutu meningkat 5 %

√ √ √

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Koperasi, Perindustrian

2. Perbaikan Mutu Produk, Sistem Distribusi utk pasar konsumsi & industri secara partisipatif

1.Memperbaiki mutu hasil panen; 2.Memperpendek rantai pasar ; 3 Memperlancar distribusi dan pemasaran (SCM)

1. Terbentuk rumah mutu/pasar komoditas, 2. Terbentuk koperasi/Asosiasi komoditas.

1. Mutu bahan baku meningkat dan limbah berkurang , 2. Keuntungan usaha lebih merata

√ √ √

Perdagangan,Perindustrian,Pertanian,Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Koperasi, BKP,

18

3.Study kelayakan membangun agroindustri berbasis kawasan pertumbuhan ekonomi (kopi, coklat, kelapa, kentang dan pisang plantain , ruminansia, unggas dan ikan)

Inisiasi pembangunan kawasan agroindustry dengan keterkaitan hulu-hilir

Terbentuk satu rintisan kawasan agroindustri

Industri di perdesaan berbasis OVOP mengakselerasi tumbuhnya pembangunan kawasan. √ √ √

Koperasi, Pertanian, Perkebunan, Perdagangan dan Perindustrian, BPLHD

5.Revitalisasi dan Reorientasi Kelembagaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan

1.Evaluasi kebutuhan dan pemberdayaan penyuluh sebagai perekayasa sosial

Meningkatkan fungsi penyuluh sabagai mitra petani dan mampu memberi arahan dan contoh

Peningkatan skill petani dalam dunia usaha meningkat

Posisi petani sebagai produsen setara dengan pedagang /tengkulak √ √ √

Pertanian, Sosial, Perdagangan, Bakorluh, Bapeluh

2. Studi revitalisasi KUD untuk perkuatan kapital petani

Merintis peningkatan kerjasama antara petani disuatu kawasan dalam permodalan dan pemasaran produknya.

Terbentuknya kelembagaan KUD di Kecamatan yang berbadan hukum dan berfungsi sebagai kolateral dan pengepul.

1 .Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesehteraan di perdesaan. 2. Membatasi ruang gerak sisitem ijon.

√ √ √

Asda2, Koperasi, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan

3.Penguatan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program Ketahanan/Kedaulatan Pangan

1.Sosialisasi dan revitalisasi sistem perelek progresif untuk cadangan pangan; 2. Menyediakan stock pangan cadangan di Desa (Rumah Pangan Desa)

1. Semua Desa daerah potensi rawan pangan miliki Rumah Pangan, 2. Terbentuk Task Force lintas OPD yang menangani ketahanan/kedaultan pangan

Resiko terjadi rawan pangan berkurang

√ √ √

BKP, Sosial, PU, BPMPD, Pertanian, Peternakan, Perikanan, BPBD

19

V. RIPP BIDANG INFRASTRUKTUR

Pengembangan dan pengadaan serta pengelolaan Infrastruktur, yang meliputi Infrastruktur transportasi (jalan, jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang, dll), sumber daya air (waduk, pengairan, air bersih), listrik dan telekomunikasi, serta bangunan-bangunan (sekolah, pemukiman, rumah sakit dll), merupakan faktor pendukung utama bagi tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan sosial bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Untuk itu maka keberadaan dan penelitian di bidang ini mutlak terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera lahir batin.

Di bidang infrastruktur transportasi, masalah mobilitas dan aksesibilitas bagi rakyat dan komoditi barang menjadi isu-isu utama, sementara dalam bidang infrastruktur sumber daya air, jaminan ketersediaan air untuk pertanian dan air minum menjadi isu-isu utama. Tidak kalah pentingnya juga tersedianya listrik dan telekomunikasi yang andal menjadi syarat-syarat keberlangsungan kehidupan di jaman modern ini dengan memanfaatkan berbagai sumber energi dan teknologi. Akhirnya, tersedianya fasilitas umum dan rumah yang memadai, layak huni dan sehat serta dapat dijangkau oleh semua masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus selalu diupayakan. Banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan dukungan infrastruktur ditambah dengan tingginya angka pertumbuhan populasi dibanding dengan makin sedikitnya sumber daya yang tersedia menyebabkan diperlukannya langkah-langkah untuk selalu bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut yang didukung oleh hasil-hasil penelitian terkait agar pengembangan dan pengelolaan infrastruktur ini dapat dilakukan secara tepat dan sesuai.

Dilain pihak, karena beragamnya jenis infrastruktur yang dibutuhkan, sementara ada bagian-bagian yang overlapp antara jenis infrastruktur dengan bidang-bidang atau sektor-sektor yang terkait, maka bagian infrastruktur yang perlu dikaji di bagian ini hanya dibatasi terutama untuk infrastruktur transportasi saja, sementara untuk infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air atau penangan limbah dsb akan dimasukan dalam bidang sumber daya air dan lingkungan yang terpisah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka arah dan kebijakan penelitian yang diperlukan di bidang infrastruktur ini terutama ditujukan untuk mendukung keberadaan dan pengelolaan infrastruktur ini secara efektif dan efisien dengan terutama memanfaatkan sumber daya alam, manusia dan kemampuan dana yang ada di Jawa Barat sendiri (mandiri).

Keseimbangan antara tercukupinya kebutuhan (demand) dengan sediaan (supply) merupakan hal terus berkembang sepanjang masa, untuk itu penelitian tentang kedua hal tersebut harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi perkembangan populasi dan kapasitas yang ada, termasuk pencarian sumber-sumber baru.

Mengingat keberadaan masyarakat Jawa Barat yang tersebar didaerah yang cukup luas, maka prioritas pengadaan dan pengelolaan infrastruktur ini tidak hanya terbatas di kota-kota saja, tapi juga harus menjangkau daerah di pelosok seantero provinsi juga.

Dengan mengacu pada latar belakang dan arah kebijakan diatas, maka beberapa tema-tema riset yang terkait dengan bidang infrastruktur itu adalah diantaranya adalah :

a. Pemanfaatan bahan/material lokal untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur, seperti misalnya asbuton (aspal buton), quarry lokal, bahan limbah atau produk sampingan dari pengolahan bahan tambang seperti fly ash, slag, ataupun menggunakan bahan re-cycle dsb.

b. Pemilihan teknologi & metoda konstruksi tepat guna untuk pembangunan maupun pemeliharaan, seperti misalnya teknologi Jalan Padat Agregat Tahan Cuaca (Japat) untuk jalan-jalan perintis, atau Sistem Campuran Dingin (Cold Mix) yang dianggap lebiih ramah lingkungan, maupun metoda konstruksi dengan Sistem Padat Karya atau Semi Mekanis yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dll.

c. Kajian kebutuhan (demand) dan kapasitas yang dapat disediakan (supply) menurut lokasi, seperti misalnya misalnya besarnya kebutuhan pengairan berdasarkan luas areal pertanian yang membutuhkan dibanding dengan kapasitas waduk/embung yang bisa dibangun, atau

20

banyaknya lalu lintas yang harus diakomodasi dibanding dengan kapasitas jalan yang tersedia dll.

d. Kajian metoda pendanaan dan kerjasama pembangunan, mengingat besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur ini dibanding dengan kemapuan pemerintah dalam penyediaan anggarannya, maka diperlukan inovasi untuk mendanai program tsb dengan memanfaatkan dana dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ataupun bantuan luar negri, baik bersifat hibah (grant) maupun pinjaman (loan). Untuk ini diperlukan kajian tentang bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dan menguntungkan semua pihak.

e. Kajian metoda pengelolaan & pengawasan pelaksanaan, mengingat untuk mendapatkan hasil pembangunan yang tinggi mutunya dan dapat bertahan lama, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan dan pengawasan yang tepat. Seperti misalnya dengan menerapkan Sistem Manajemen Jalan (SMJ) dsb. Dengan adanya kebutuhan pelaksanaan berbagai macam riset diatas, namun mengingat

waktu yang tersedia untuk melakukannya yang relatif singkat yaitu antara 2017-2019, maka beberapa riset yang merupakan prioritas dan diunggulkan untuk dilaksanakan adalah seperti dalam tabel dibawah antara lain :

21

Tabel 5. 1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Infrastruktur

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN OPD PELAKSANA

2017 2018 2019

1 Belum termanfaatkannya bahan/material lokal, seperti asbuton (aspal buton), quarry lokal, limbah/produk sampingan pengolahan bahan tambang seperti fly ash, slag, ataupun memakai bahan re-cycle dsb.

Pemanfaatan bahan/material lokal untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur

Kajian karakteristik bahan2 material lokal (tanah, pasir, agregat, kayu, bambu dll)

Rekomendasi bahan/material yg sesuai untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur

Banyak nya penggunaan bahan/material yg sesuai untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur

Kemandirian penggunaan bahan/material lokal

√

Dinas PU (Bina Marga, SDA, Cipta Karya dll). Dinas Perhubungan

Kajian bahan2 sisa/buangan (fly ash, bijih besi dsb)

√

Kajian kegunaan bahan additive yg bisa meningkatkan kinerja hasil pembangunan

√

2 Belum termanfaatkannya berbagai teknologi & metoda konstruksi, seperti misalnya teknologi Jalan Padat Agregat Tahan Cuaca (Japat) untuk jalan-jalan perintis, atau Sistem Campuran Dingin (Cold

Pemilihan teknologi & metoda konstruksi tepat guna untuk pembangunan maupun pemeliharaan

Kajian jenis2 konstruksi baru campuran bahan/material asli

Rekomendasi teknologi & metoda tepat guna yang sesuai

Banyaknya jumlah teknologi & metoda yang sesuai yang diterapkan

Digunakannya teknologi & metoda konstruksi tepat guna yang sesuai secara meluas di Jawa Barat

√

Dinas PU

Kajian jenis2 konstruksi baru campuran beton, aspal dsb

√

Dinas Perhubungan

22

Mix) yang dianggap lebiih ramah lingkungan, maupun metoda konstruksi dengan Sistem Padat Karya atau Semi Mekanis yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dll.

Kajian jenis2 konstruksi bahan2 recycle

√

Dinas ESDM

3 Pembangunan suatu infrastruktur harus selalu didasarkan pada adanya kebutuhan (demand) dan selanjutnya barulah dapat ditentukan kapasitas dari infrastruktur tsb yang disesuaikan dengan besarnya demand tersebut. Seperti misalnya besarnya kebutuhan pelabuhan berdasarkan jumlah barang yang perlu diangkut dibanding luas area yang tersedia dibangun dsb.

Kajian kebutuhan (demand) dan kapasitas yang dapat disediakan (supply) menurut lokasi

Kajian kesesuaian tata ruang dgn kapasitas lingkungan untuk pengembangan infrastruktur

Optimasi antara demand vs supply

Jumlah lokasi dan kapasitas timbulnya demand & pemenuhan penyediannya

Terpenuhinya kondisi yang seimbang antara demand & pemenuhan penyediannya

√

Dinas PU

Kajian demand bermacam infrastruktur (jalan, jalan rel, bandara, pelabuhan dll)

√

Dinas Perhubungan

Kajian Kapasitas Infrastruktur yang tersedia atau dibutuhkan

√

Dinas ESDM

Kajian pengembangan dan kinerja Infrastruktur yang akan dilakukan

4 Tidak sesuainya kebutuhan dana pembangunan infrastruktur dibanding

Kajian metoda pendanaan dan kerjasama pembangunan

Kajian penentuan potensi pendanaan dan penerapan PPP

Didapatnya metoda pendanaan dan bentuk kemitraan yang sesuai

Banyaknya penerapan metoda pendanaan dan kemitraan yang

Terpenuhinya kebutuhan pendanaan dan investasi yang

√

Dinas PU Dinas Perhubungan

23

dengan kemampuan pemerintah menyediakan anggarannya, perlu inovasi pendanaan dengan memanfaatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bantuan luar negri, baik hibah (grant) maupun pinjaman (loan). Sehingga diperlukan kajian bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dan menguntungkan semua pihak.

Kajian pendanaan infrastruktur dgn sistem bayangan (shadow toll) ataupun cicilan (Payment Based Annuity Scheme) PBAS dsb.

sesuai yang dilaksanakan

sesuai yang dilaksanakan

√

Dinas ESDM Biro Keuangan Bank BJB & BUMD

Kajian pengembangan infrastruktur dengan daerah sekitarnya

√

5 Untuk mendapat hasil pembangunan yang bermutu tinggi dan tahan lama, maka perlu adanya sistem pengelolaan dan pengawasan yang tepat. Misalnya dengan penerapan Sistem Manajemen Jalan (SMJ) dsb.

Kajian metoda pengelolaan & pengawasan pelaksanaan

Kajian penerapan Sistem Manajemen Pengelolaan Infrastruktur

Didapatnya rekomendasi metoda pengelolaan dan pengawasan yang sesuai

Banyaknya penerapan metoda pengelolaan dan pengawasan yang sesuai

Meluasnya penerapan metoda pengelolaan dan pengawasan yang sesuai

√

Dinas PU

Kajian penerapan sistem operasi infrastruktur √

Dinas Perhubungan

√ Dinas ESDM

24

VI. RIPP BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Opini publik terhadap pelayanan publik cenderung negatif. Kondisi ini dikarenakan pekerjaan publik merupakan pekerjaan yang cenderung direspon bebas, mengingat pekerjaan publik berkaitan dengan layanan masyarakat sebagai penerima layanan, di mana pemerintah berperan sebagai pelaku dalam memberikan berbagai pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan material maupun kebutuhan sosial.

Saat ini situasi telah berbalik, birokrasi publik telah menjadi daya tarik untuk dicermati dan dikaji, khususnya pasca reformasi. Setelah lama kehilangan daya pikatnya, kini menghangat kembali dikaji dalam berbagai event, baik dalam seminar maupun pengkajian pada lembaga-lembaga kaian kebijakan publik. Bahkan telah menjadi isu publik (public issue), sehingga banyak yang tergerak untuk memikirkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh pelayan publik.

Persoalan utama yang dihadapi birokrasi publik, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, sumber utamanya bermuara pada kinerja birokrasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Perubahan lingkungan strategis dirasakan sangat besar dalam mempengaruhi kinerja birokrasi untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab tersebut, terutama dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat (public service).

Mengacu pada pemikiran di atas, maka perlu dilaksanakan pengkajian dan penelitian agar dapat ditemukan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Bersamaan dengan itu perlu dirumuskan arah dan kebijakan penelitian di bidang Tata Kelolaan Pemerintahan untuk mendukung Provinsi Jawa Barat Kahiji. Dengan mengacu pada pemikiran di atas, maka beberapa tema riset yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik. 2. Strategi penataan perubahan struktur dan lingkungan kerja. 3. Profesionalisme perangkat daerah berbasis kinerja. 4. Revitalisasi pelayanan publik.

Tema-tema riset tersebut secara rinci dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

25

Tabel 6.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Tata Kelola Pemerintahan

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

1 Belum terselenggaranya pelayanan yang efektif sesuai dengan harapan publik.

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan publik.

1. Mengkaji kompetensi aparatur Provinsi, Kota dan Kabupaten.

1. Memperoleh informasi mengenai keterampilan aparatur.

1. Terpenuhinya sasaran kerja aparatur daerah.

Terciptanya aparatur pemerintah daerah yang tangguh dan handal sesuai kebutuhan.

√

Biro Pemerintahan

2. Mengkaji mutu kerja aparatur daerah.

2. Mengukur hasil kerja aparatur pemerintah daerah.

2. Hasil kerja tercapai sesuai target.

√

3. Mengkaji sumber daya manusia dan daya dukung fasilitas kerja aparatur.

3. Mengetahui posisi pegawai dan sarana serta prasarana kerja.

3. Tersedianya data pegawai dan fasilitas kerja pegawai.

√ √

2 Belum tertatanya lingkungan kerja secara strategis.

Strategi penataan perubahan struktur dan lingkungan kerja.

1. Kajian tentang model struktur organisasi yang efektif.

1. Mencari substansi obyektif tugas dan fungsi perangkat daerah.

1. Menemukan pola obyektif tugas dan fungsi perangkat daerah.

Terbentuknya organisasi perangkat daerah efektif dan efisien.

√

Biro Pemerintahan

2. Model organisasi perangkat daerah.

2. Organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan.

2. Menemukan tipe model organisasi perangkat daerah.

√

3. Penataan organisasi dan adaptasi lingkungan.

3. Memperoleh gambaran mengenai efektivitas organisasi pemerintah.

3. Menata kembali organisasi perangkat daerah.

√

3 Hasil kerja aparatur pemerintah daerah belum

Profesionalisme perangkat daerah berbasis kinerja.

1. Revisi aparatur perangkat daerah.

1. Meningkatkan kecakapan aparatur perangkat daerah.

1. Memiliki aparatur perangkat daerah yang terampil.

Tersedianya aparatur perangkat daerah yang cakap, terampil dan berpengetahuan.

√

Biro Pemerintahan

26

sesuai harapan. 2. Perubahan ketatalaksanaan perangkat daerah.

2. Re-posisi sesuai keahlian perangkat daerah.

2. Menempatkan jabatan sesuai keahlian.

√

3. Penataan sumber daya keuangan dan peralatan.

3. Menata kembali perangkat daerah secara teratur.

3. Terkelolanya sumber daya keuangan secara efektif.

√

4 Belum memiliki aparatur daerah yang handal dalam menghadapi perubahan.

Revitalisasi pelayanan publik.

1. Studi kompetensi aparatur perangkat daerah.

1. Meningkatkan keterampilan aparatur perangkat daerah.

1. Memiliki aparatur perangkat daerah yang bekerja sesuai fungsi dan tugas.

Terwujudnya aparatur perangkat daerah yang terampil, berdaya guna dan berperannya Inspektorat sebagai penyelia..

√

Biro Pemerintahan dan Inspektorat Provinsi

27

VII. RIPP BIDANG ENERGI

Ketersediaan energi merupakan salah satu faktor vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, di Jawa Barat masih ada sekitar 2 juta rumah tangga (16.4%) yang belum mendapat akses listrik. Kebutuhan pasokan listrik akan terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi masyarakat. Di tingkat nasional pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 4.6%, dan di Jawa Barat diperkirakan tidak jauh berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Barat mencanangkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga dengan cara menambah daya terpasang. Saat ini daya yang sudah terpasang di Jawa Barat sebesar 4.654 MW, yang terdiri dari PLTA 1,941 MW, PLT Panasbumi 1,061 MW, dan PLT lainnya 1,652 MW. PLN juga telah merencanakan akan membangun pembangkt listrik baru sebesar 35,000 MW di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat antara lain PLTU Indramayu 2000 MW, PLTA Upper Cisokan 520 MW, PLTA Rajamandala 47 MW dan PLTA Jatigede 110 MW.

Peningkatan daya tersebut telah meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil (minyak dan batubara) secara significant, sehingga memberikan konsekwensi yang buruk terhadap lingkungan. Berkaitan dengan isu lingkungan tersebut, Pemerintah Jawa Barat telah mencanangkan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai satu Bidang Unggulan Jawa Barat. Untuk merespon isu tersebut dan sekaligus menindaklanjuti kebijakan pemerintah Jawa Barat, Agenda Riset Daerah difokuskan pada pembangunan pembanglit listrik skala kecil berbasis pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti panasbumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air (sungai, pasang surut, dan gelombang).

Khusus untuk panasbumi, Jawa Barat telah diketahui memiliki potensi sebesar 6,090 MW, sedangkan yang telah dimanfaatkan baru mencapai 1,060 MW, sehingga masih terbuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Namun demikian, pemanfaatan energi panasbumi memutuhkan modal yang sangat besar dan membutuhkan waktu pengembangan yang relatif lama. Untuk itu pemerintah perlu mengembangkan energi panasbumi skala kecil yang secara teknologi maupun finansial bisa terjangkau oleh keuangan pemerintah daerah. Energi panasbumi skala kecil tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan UKM.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan energy adalah:

a. peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi c. pengembangan dan pemanfaatan energi baru-terbarukan

Tema-tema riset tersebut secara rinci dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

28

Tabel 7.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Energi

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

Jabar mandiri energi pedesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik serta rasio elektrifikasi.

Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga

Kajian rasio kebutuhan/ pasokan listrik per daerah (kabupaten dan kota)

Mengetahui jumlah kebutuhan dan pasokan listrik yang tersedia

Data kebutuhan dan pasokan listrik di Jawa Barat

Meningkatnya pasokan listrik rumah tangga

√ BP3IPTEK

Kajian teknologi energi bersih yang siap diimplementasian untuk pembangkit listrik sekala kecil

Mengetahui ragam teknologi energi bersih yang tersedia di berbagai lembaga litbang dan siap digunakan

Database teknologi energi bersih yang siap digunakan

√ BP3IPTEK

Kajian Link and match antara kebutuhan listrik, sumberdaya lokal, dan solusi teknologi

Mengetahui jenis teknologi pembangkit listrik yang sesuai dengan sumberdaya lokal di tiap kabupaten/ kota

Rekomendasi teknologi energi bersih untuk meningkatkan pasokan listrik di tiap kabupaten/ kota

√ BP3IPTEK

Pengembangan dan pemanfaatan energi baru-terbarukan (ETB)

Kajian potensi ETB (biogas, biomasa, surya, angin, mikrohidro, dsb)

Mengetahui potensi ETB di tiap kabuoaten/ kota

Informasi/ database potensi ETB di tiap kabupaten/ kota Meningkatnya

pasokan listrik berbasis ETB

√ BP3IPTEK

Kajian kelayakan pemanfaatan ETB untuk pembangkit listrik

Mengidentifikasi jenis teknologi ETB yang sesuai untuk tiap kabupaten/ kota

Rekomendasi teknologi ETB yang sesuai untuk tiap kabupaten/ kota

√ BP3IPTEK

29

Pengembangan dan pemanfaatan energi panasbumi

Kajian potensi pemanfaatan energi panasbumi untuk pembangkit skala kecil

Mengetahui potensi panasbumi untuk pembangkit skala kecil

Rekomendasi energi panasbumi yg sesuai untuk pembangkit skala kecil

Meningkatnya pemanfaatan energi panasbumi untuk pembangkit listrik skala kecil dan UKM

√ BP3IPTEK

Kajian potensi pemanfaatan energi panasbumi untuk industri kecil (pengeringan, pariwisata, dsb)

Mengetahui jenis industry kecil yang dapat memanfaatkan energi panasbumi

Rekomendasi energi panasbumi yang dapat dimanfaatkan oleh UKM

√ BP3IPTEK

30

VIII. RIPP BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN

Untuk mewujudkan cita-cita Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018 “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” maka harus dilakukan upaya untuk mengurangi kendala yang akan mengganggu dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi Jawa Barat adalah tingginya potensi bencana, khususnya bencana banjir yang harus ditangani secara tuntas dan pengendalian lingkungan hidup terkait dengan pesatnya pembangunan fisik. Sumber bencana lain yang mengancam Jawa Barat adalah gempabumi dan tanah longsor serta letusan gunung berapi seperti Gunung Gede, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Papandayan dan Gunung Galunggung yang akibatnya juga dapat mengganggu lingkungan hidup. Jawa Barat sendiri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pembangunan Kewilyahan telah menetapkan kawasan strategis nasional yaitu:

1) Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu; 2) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Kondisi Jawa Barat pada umumnya ditutupi lahan yang subur sebagai modal dasar pembangunan utamanya untuk pertanian. Lahan subur tersebut bersumber dari hasil pengendapan material volkanik yang terbawa aliran sungai yaitu Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, Sungai Cisande, Sungai Cimandiri, Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, dan Sungai Citanduy.Jawa Barat sebagai provinsi yang dekat dengan pusat kemajuan pembangunan seperti Jakarta, selain memiliki dampak posistif terhadap perkembangan ekonomi dan infrastruktur juga menanggung beban pembangunan seperti tingginya tingkat urbanisasi, pertumbuhan kota tidak terkendali, kekurangan suplai air bersih, alih fungsi lahan, kerusakan serta meningkatnya limbah padat dan cair bersumber dari industri dan domestik yang kemudian mencemari badan sungai maupun lahan yang semuanya berujung pada kerusakan terhadap lingkungan. Tanah volkanik gembur dan subur di daerah perbukitan rawan ancaman bencana longsor sehingga perlu perencanaan pemanfaatannya secara tepat. Di daerah perbukitan ini juga didapati beberapa sesar atau patahan yang masih cukup aktif seperti Sesar Lembang (Lembang, Bandung), Sesar Cimandiri, Sukabumi atau zona Sesar Baribis yang masih menunjukkan sismisitas aktif atau aktif merambatkan getaran gempabumi.

Jawa Barat memiliki 62 Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan luas 32.074,40 Km2, disusun oleh 3.502 buah sungai dan 5 wilayah sungai (WS) dengan wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 2 buah, yaitu Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, dan Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno. Sekitar 40 atau 65% daerah aliran sungai yang melintas di Jawa Barat meliputi wilayah sungai (WS) Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum-Cisokan, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy, Ciwulan-Cilaki, saat ini dalam kondisi rusak dan kritis baik secara kualitatif maupun kuantitatif mulai dari hulu tengah, hilir hingga muara. Secara ilmiah, DAS memiliki fungsi hidrologis untuk: a) mengalirkan air; b) menyangga kejadian puncak hujan; c) melepas air secara bertahap; d) memelihara kualitas air dan e) mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Akan tetapi, banyak dari kawasan DAS-DAS tersebut di atas maupun kawasan bantaran sungainya telah mengalami alih fungsi dan dimanfaatkan umumnya sebagai kawasan pemukiman maupun kegiatan perekonomian lainnya.

Alih fungsi lahan telah menyebabkan kerusakan lingkungan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) dan seluruh ekosistimnya termasuk cekungan airtanah (CAT) yang secara langsung menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Cekungan airtanah di Jawa Barat berjumlah 27 cekungan yang terdiri dari 8 cekungan lokal, 15 cekungan lintas kabupaten/kota dan 4 cekungan lintas propinsi. 27 cekungan airtanah memiliki luas sekitar 26.307 km2, sedangkan jumlah total potensi airtanah bebas sekitar 15,377 milyar m3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan sekitar 985 juta m3/tahun.

Ke arah utara dataran Jawa Barat dan kawasan pantai utara Jawa Barat atau dikenal sebagai Kawasan Pantura telah mengalami tekanan pembangunan dan degradasi lingkungan cukup berat karena menanggung beban pembangunan. Pada awal pembangunan, lahan datar dan tanah subur

31

telah mengubah kawasan ini menjadi kawasan pertanian dan pemukiman. Dalam perkembangan selanjutnya, kawasan dataran dan dataran pantai utara Jawa Barat telah berkembang menjadi kawasan industri, urat nadi transportasi dan jalur logistik penting yang menghubungkan kawasan Metropolitan Jakarta dengan kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kawasan strategis ini sekarang mengalami dampak akibat kerusakan lingkingan kawasan hulu sungai dan perubahan iklim. Ancaman bencana seperti bencana banjir tahunan terjadi di musim penghujan. Sebaliknya, bencana kekeringan pada saat musim kering mengancam dunia pertanian dan juga kebutuhan akan air bersih.

Di kawasan pegunungan dan perbukitan di Jawa Barat, tanah volkanik yang subur dan gembur telah dimanfaatkan untuk industri perkebunan dan pemukiman. Alih fungsi lahan di kawasan ini telah mengurangi luas hutan dan ancaman terhadap kelestarian ekosistimnya. Selain itu, kawasan ini berpotensi dilanda bencana gerakan tanah atau longsor terutama di kawasan berlereng curam yang telah mengalami alih fungsi lahan maupun mengalami gangguan akibat pemanfaatan lahan berlebihan. Potensi bencana longsor tersebar mulai dari kawasan Bogor, Cianjur-Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya-Ciamis, dan Kuningan-Majalengka. Berubahnya pola cuaca dan meningkatnya hujan ekstrim ikut memicu intensitas kejadian longsor. Peta penyebaran potensi longsor telah dikeluarkan oleh Badan Geologi (Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-PVMBG).

Dikawasan pegunungan dan perbukitan ini, hadir beberapa gunungapi aktif maupun dalam kondisi istirahat seperti Gunung Gede (Cianjur-Sukabumi), Gunung Galunggung (Tasikmalaya-Garut), Gunung Papandayan (Garut), Gunung Tangkuban Parahu (Lembang-Bandung), dan Gunung Ciremai (Kuningan). Kwasan ini perlu diwaspadai sesuai dengan kawasan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Geologi (Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-PVMBG). Selain gunungapi, perlu diwaspadai di kawasan ini adalah sesar yang diperkirakan masing aktif seperti Sesar Lembang (Subang-Lembang-Bandung), Sesar Baribis (Subang-Majalengka-Kuningan), Sesar Cimandiri (Sukabumi-Cianjur) dan kemungkinan beberapa sesar yang tertutup oleh produk volkanik muda. Kawasan-kawasan ini ditandai oleh kegiatan seismisitas cukup intensif.

Di bagian selatan Jawa Barat dicirikan oleh pantai bertebing curam dengan kawasan pedataran cukup sempit seperti di daerah Palabuhanratu maupun Pangandaran. Kawasan ini memiliki potensi ancaman bencana jatuhan batu, gerakan tanah dan berpotensi mengalami ancaman abrasi pantai serta memiliki potensi bencana tsunami, salah satunya yang pernah terjadi adalah bencana tsunami gempabumi yang melanda kawasan pantai Pangandaran pada 2006 lalu. Hal ini perlu diperhitungkan dalam pengembangan kawasan ini terkait dengan potensi gempabumi bawah laut dan tsunaminya yang berdampak kepada kerusakan lingkungan hidup.

Kebijakan riset daerah diperlukan untuk mendukung pencapaian solusi permasalahan terkait dengan penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup. Arah kebijakan riset untuk Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek antara lain:

1. Basis data kejadian banjir dan pemanfaatan teknologi untuk peringatan dini banjir; 2. Rekayasa saluran pembuangan perkotaan dan rekayasa dan pemanfaatan sumur resapan

buatan di kawasan serapan dan perkantoran atau gedung bertingkat; 3. Penyusunan media sosialisasi dan diseminasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

ancaman banjir dan kekeringan Terkait dengan kegiatan Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS dan Kawasan Pesisir

serta pulau kecil melalui Jabar Green Province, maka arah kebijakan riset yang meliputi: 1. Basis data kemajuan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas, kawasan pesisir

dan pulau kecil; 2. Pemanfaatan bibit unggul dan rekayasa teknologi dalam konservasi dan rehabilitasi 3. Program implan mangrove dan karang untuk rehabilitasi; 4. Pemanfaatan hasil rekayasa saluran dan bendung

32

Kebijakan riset diusulkan utuk percepatan peningkatan kawasan lindung untuk mendukung Jawa Barat Green Province seperti berikut.

1. Implementasi hasil rekayasa teknologi kehutanan di kawasan lindung 2. Kajian kebijakan untuk menilai produk hukum kawasan lindung 3. Penyusunan media sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan

Dalam upaya pengurangan risiko bencana kebumian dan hidrometeorologi di kawasan Jawa Barat, maka disusun kebijakan riset meliputi:

1. Tersedianya fasilitas pendidikan dan penerapan manajemen bencana 2. Tersedianya program, informasi, media pendidikan budaya sadar bencana dan sadar hukum

terkait bencana 3. Penerapan dan pengembangan teknologi peringatan dini bencana berbasis teknologi maupun

kebijakan lokal Dengan diterapkannya kebijakan dan program riset penanganan bencana dan pengendalian

lingkungan hidup meliputi penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek, Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil, peningkatan kawasan lindung untuk Jawa Barat Green Province dan upaya pengurangan risiko bencana kebumian dan hidrometeorologi diharapkan dapat mendukung upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui pengendalian lingkungan hidup.

Arah kebijakan riset di atas secara rinci dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

33

Tabel 8.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL

KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

OUTCOME KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN OPD PELAKSANA

2017 2018 2019

1 Kegiatan pembangunan dan kejadian bencana alam telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Rusaknya kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS), kerusakan kawasan lindung dan seluruh ekosistimnya termasuk cekungan airtanah (CAT) secara langsung telah menyebabkan bencana banjir, kekeringan dan ekosistimmnya secara tidak langsung mengancam ketahanan pangan.

Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek

Basis data kejadian banjir untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir

Menyusun basis data dijital sejarah kejadian banjir, curah hujan terkait, lamanya dan ketinggian banjir, dan luasan kawasan yang terendam untuk dijadikan acuan peningkatan kewaspadaan masyarakat dan aparat serta strategi penanggulangannya

Tersedianya perangkat lunak yang dapat diakses oleh masyarakat luas; peningkatan kewaspadaan terhadap banjir dan tersusunnya strategi penanggulangan bencana

1) Berhasilnya penanganan banjir lintas wilayah prioritas (di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek), Jawa Barat ; 2) Secara bertahap dipatuhinya kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan aliran sungai dan dataran banjir; 3) tertanganinya banjir Cileuncang di kawasan perkotaan

√ √ √

PU Pengairan; Dinas LH; BPBD; Bappelda; Dinas MKG; (Perguruan tinggi; Lembaga Riset)

Pemanfaatan teknologi untuk peringatan dini banjir

Penerapan dan pemanfaatan inovasi teknologi peringatan dini banjir

Dimanfaatkannya teknologi peringatan dini banjir oleh masyarakat untuk mengurangi kerugian harta dan korban jiwa

√ √ √

Dinas PU; BPBD (Perguruan Tinggi; Lembaga Riset)

Rekayasa dan inovasi pembuatan saluran pembuangan perkotaan

Rancangan dan penerapan saluran pembuangan yang mudah dibersihkan dan mampu menampung air saat

Tersedianya rancang bangun saluran pembuangan perkotaan dan pemanfaatannya

√ √ √

Dinas PU; Perguruan Tinggi; Lembaga Riset

34

hujan ekstrim

Intensifikasi penerapan sumur/kolam resapan buatan di kawasan resapan dan perkantoran atau gedung bertingkat

Inovasi dan termanfaatkannya teknologi sumur/kolam resapan buatan

Meningkatkan kemampuan penyerapan air permukaan untuk mengurangi volume limpasan air permukaan

√ √ √

Dinas PU; Perkantoran; Perguruan Tinggi ; Lembaga Riset; Swasta; perkantoran

Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province.

Basis data kemajuan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas, kawasan pesisir dan pulau kecil

Memonitor kemajuan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas, kawasan pesisir dan pulau kecil melalui penyusunan basis data

Tersedianya perangkat lunak yang dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai upaya pengawasan bersama

1) Menurunnya laju kerusakan kawasan hulu DAS Prioritas; 2) Menurunnya tingkat kerusakan ekosistim Kawasan Pesisir dan pulau Kecil; 3) Meningkatnya peranan saluran air dan bendung dalam pengendalian atau penanganan banjir dan antisipasi kekeringan di kawasan timurlaut Jawa Barat (Subang-

√ √ √

Dinas Kehutanan ; Bappelda; Lembaga Riset-Perguruan Tinggi

Pemanfaatan bibit unggul dan rekayasa teknologi dalam konservasi dan rehabilitasi

Pemanfaatan hasil penelitian dalam upaya konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS

Meningkatnya kawasan hulu DAS yang terkonservasi dan rehabilitasi √ √ √

Dinas Pertanian; Lembaga Riset-Perguruan Tinggi

Program implan mangrove dan karang untuk rehabilitasi

Upaya melakukan perbaikan ekosistim kawasan pesisir dan pulau kecil

pulihnya kondisi ekosistim kawasan pesisir dan pulau kecil

√ √ √

Dinas Perikanan; Perguruan Tinggi; Lembaga Riset

35

Pemanfaatan hasil rekayasa saluran dan bendung

tersedia dan terpeliharanya saluran air permukaan dan bendung

berkurangnya banjir di perkotaan dan banjir antar wilayah serta berkurangnya dampak kekeringan

Pamanukan-Indramayu-Cirebon) dan timur Jawa Barat √ √ √

Dinas Pertanian; Lembaga Riset-Perguruan Tinggi

Penyusunan media sosialisasi kesadaran masyarakat akan ancaman bencana banjir dan kekeringan

tersedianya bahan sosialisasi baik dalam bentuk media cetak dan media dijital

meningkatnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir

√ √ √

Dinas PU; BPBD; Perguruan Tinggi; Lembaga Riset

Program Pengelolaan Kawasan lindung hutan dan non hutan dan ekosistimnya

Implementasi hasil rekayasa teknologi kehutanan di kawasan lindung

Meningkatkan luasan kawasan lindung berbasis teknologi siap pakai

1) Penetapan dan pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan 2) Meningkatnya luasan kawasan lindung secara progresif menjadi 20% pada 2019 3) Terlibatnya masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan kawasan lindung

√ √ √

Dinas LHK,Dinas Kumham; Bappedalda; Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi

Kajian kebijakan untuk menilai produk hukum kawasan lindung

Menilai efektifitas suatu produk hukum kawasan lindung

Penilaian efektifitas produk hukum kawasan lindung sebagai masukan upaya perlindungan √ √ √

Dinas LHK, Dinas Sosial, ToGa; ToMa, Lembaga Risat dan Perguruan Tinggi

36

Penyusunan media sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan

Tersedianya media sosialisasi dan pendidikan

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentngan dalam pengelolaan kawasan lindung

√ √ √

Dinas Kominfo; Dinas Dikbud; Toga; ToMa, Lemlit; PT

Pengurangan risiko bencana kebumian dan hidrometeorologi di kawasan Jawa Barat

Program dan fasilitas pendidikan dan penerapan manajemen bencana

Meningkatnya jumlah SDM terampil dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya kualitas layanan lembaga penanggulangan bencana

1). meningkatnya lembaga penanggulangan bencana yang mampu menerapkan manajemen penanggulangan bencana; 2). Diterapkannya peraturan penanggulangan bencana dan meningkat serta tumbuhnya budaya sadar bencana; 3). Dimanfaatkannya teknologi peringatan dini bencana

√ √ √

BPBD, Dikbud, Lemlit, PT

Penyusunan program, informasi, media pendidikan budaya sadar bencana dan sadar hukum terkait bencana

Tersedianya informasi dan media pendidikan sadar budaya dan sadar hukum kebencanaan

Meningkatnya budaya sadar bencana dan hukum terkait bencana di kalangan masyarakat

√ √ √

BPBD, Dikbud, Lemlit, PT, Toma, Toga

Penerapan dan pengembangan teknologi peringatan dini bencana berbasis teknologi maupun kebijakan lokal

Dimanfaatkannya hasil rekayasa teknologi peringatan dini bencana

Terbangunnya sistim peringatan dini bencana dalam upaya PRB

√ √ √

BPBD, Lemlit, PT, Toma, Toga, Dinas kominfo

37

IX. RIPP BIDANG SENI BUDAYA

Kebudayaan adalah perwujudan cipta, karya dan karsa masyarakat dan merupakan keseluruhan daya upaya masyarakat untuk mengembangkan harkat dan martabat manusia, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan dalam segenap bidang kehidupan. Sebagai bagian dari budaya nasional, budaya Jawa Barat memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari budaya lainnya di Nusantara. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda, dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo silih asih, silih asah dan silih asuh. Selain itu budaya Jawa Barat juga memiliki nilai-nilai khas seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih muda. Salah satu unsur penting dari budaya adalah seni, yakni ekspresi estetis dari masyarakat pendukung kebudayaan baik dalam bentuk seni suara, musik, drama, visual, maupun bentuk ekspresi estetis lain yang dapat meningkatkan derajat kemanusiaan pendukungnya. Dalam konteks ini digunakan konsep seni budaya untuk digunakan sebagai konsep bidang riset.

Pembangunan bidang seni budaya di Jawa Barat telah menghasilkan berbagai kemajuan yang ditandai oleh semakin besarnya kontribusi kebudayaan daerah Jawa Barat dalam memajukan kebudayaan nasional. Kendatipun demikian pembangunan bidang seni budaya di Jawa Barat masih menyisakan sejumlah persoalan, di antaranya adalah:

1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap seni budaya lokal; 2) Kurangnya eksplorasi dan inventarisasi nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal Jawa Barat; 3) Belum terbentuknya skema implementasi nilai-nilai seni budaya dan kearifan lokal pada

tingkatan sosial di Jawa Barat; 4) Rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap seni budaya lokal dan sejarah lokal; dan 5) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni

budaya sehingga pengelolan aspek kesenian dirasakan belum optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan adanya pemikiran terbaik melalui

kegiatan riset untuk menghasilkan: 1) Berbagai strategi dan model peningkatan pelestarian budaya lokal Jawa Barat agar tetap

lestari tidak mengalami kepunahan; 2) Berbagai program untuk meningkatkan upaya pelestarian seni dan perfilman daerah serta

meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya Jawa Barat; 3) Berbagai pendekatan untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan atas seni dan

budaya Jawa Barat; 4) Berbagai media untuk memberikan penghargaan dan pembinaan kepada seniman,

budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat Jawa Barat; dan 5) Berbagai upaya terpadu agar dapat mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya.

Tema-tema riset di atas secara rinci dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

38

Tabel 9.1 Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Seni Budaya

No PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN OPD PELAKSANA

2017 2018 2019

1. Belum optimalnya perlindungan dan eksplorasi terhadap budaya dan kearifan lokal Jawa Barat.

Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat.

Studi kesiapan pemangku kepentingan dalam melestarikan budaya lokal Jawa Barat dalam upaya memperkokoh identitas, keberagaman, dan budaya Nasional

Mendorong masyarakat Jawa Barat mencintai budaya dan bangsanya

Berbagai kegiatan melestarikan budaya lokal dalam kerangka NKRI

Masyarakat Jawa Barat tidak kehilangan jati diri dan pengabdiannya kepada negara-bangsa

√ BP3IPTEK Disparbud PT

Survey dan pemetaan pusat gelar karya seni, budaya , dan perfilman untuk menunjang pengembangan Jawa Barat sebagai pusat budaya

Mendorong pengembangan seni dan perfilman daerah Jawa Barat berdasarkan potensi dan kebutuhan

Berbagai kegiatan pengembangan seni dan perfilman Jawa Barat

Seni dan film daerah Jawa Barat ke pentas nasional dan dunia

√ BP3IPTEK Disparbud PT

Pengembangan model perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya melalui pemberian anugerah seni Jawa Barat.

Insan seni dan budaya memperoleh penghargaan yang baik dan layak dari masyarakat dan pemerintah

Diberikannya berbagai penghargaan dan anugerah seni budaya untuk insan seni budaya di Jawa Barat

Insan seni budaya Jawa Barat memperoleh penghargaan dan penghidupan yang baik

√ Biro Bangsos Disparbud

Pengembangan sistem pembinaan

Insan seni budaya memperoleh

Terdapat sistem pembinaan insan

Insan seni budaya Jawa Barat terus

√ Disparbud Disdik

39

seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan

pembinaan berkelanjutan

seni budaya secara terpadu dan handal

berkreasi dan berinovasi

Pengembangan model partisipasi dan dukungan pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya.

Para pemangku kepentingan di Jawa Barat bersinerji memberi dukungan mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya

Berbagai dukungan pemangku kepentingan terus mengalir untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya

Jawa Barat menjadi pusat budaya yang menasional dan mendunia

√ Disparbud Disdik PT

2. Rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya lokal dan sejarah lokal.

Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat.

Pemetaan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap bentuk pertunjukan seni, budaya, dan pariwisata untuk menunjang Jawa Barat sebagai pusat budaya.

Berbagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya terpetakan

Berbagai kegiatan memetakan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya

Apresiasi masyarakat Jawa Barat terhadap seni budaya terpetakan

√ Disparbud Disdik PT

Pengembangan model inovasi gelar karya seni dan budaya Jawa Barat di dalam dan luar negeri untuk

Gelar seni budaya Jawa Barat inovatif dan berdampak ekonomis dan sosial

Berbagai kegiatan inovasi gelar seni budaya dilakukan berbagai kalangan

Seni budaya Jawa barat berdampak ekonomis dan sosial

√ Disparbud Disdik PT

40

meningkatkan apresiasi masyarakat akan seni budaya dan dampak ekonomis dan sosialnya

3. Kurang optimalnya manajemen pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis budayadi Jawa Barat.

Pengembangan destinasi wisata Jawa Barat

Pengembangan model-model inovatif destinasi wisata berbasis budaya Jawa Barat untuk komoditas nasional dan dunia.

Destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Barat tampil inovatif

Berbagai upaya dilakukan agar terjadi inovasi destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Barat

Destinasi wisata berbasis budaya menjadi ikon pariwisata Jawa Barat

√ Disparbud PT

Peningkatan mutu produk wisata berbasis budaya Jawa Barat untuk komoditas nasional dan dunia

Produk wisata berbasis budaya di Jawa Barat bermutu tinggi

Berbagai upaya dilakukan agar produk wisata berbasis budaya di Jawa Barat bermutu tinggi

Produk wisata berbasis budaya di Jawa Barat bernilai ekonomis tinggi

√ Disparbud PT

41

X. RIPP BIDANG SUMBER DAYA AIR

Permasalahan sumberdaya air yang selama ini dihadapi oleh Jawa Barat adalah volume pasokan air yang tidak memadai, ketersedian air yang berfluktuasi dari musim ke musim, keandalan infrastruktur yang rendah, serta pencemaran yang parah pada sejumlah sumber air.

Di sisi lain, kebutuhan air terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas industri Akibatnya setiap tahun Jawa Barat selalu mengalami kekurangan air. Di beberapa daerah kekurangan air tersebut telah menimbulkan masalah sosial yang serius, antara lain memburuknya kesehatan masyarakat, menurunnya produksi pertanian, terhambatnya kegiatan industri, dan bahkan pada beberapa daerah memicu konflik sosial. Untuk itu maka Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan perlu diarahkan agar dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut.

Kegiatan riset perlu diarahkan kepada implementasi yang sifatnya result-oriented agar hasil litbang secara langsung dapat memberikan solusi cepat terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga litbang maupun perguruan tinggi, sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan riset sendiri dan dapat lebih focus kepada implementasi yang langsung menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana Induk Penelitian

dan Pengembangan perlu mencakup beberapa isu utama sebagai berikut: i. Meningkatkan kapasitas pasokan air

Kapasitas pasokan air dilakukan dengan pembangunan infrastruktur sumberdaya air berupa waduk, bendung, embung, dan sejenisnya. Saat ini sebagian besar air pertanian (89%) berasal dari sumber non waduk, seperti sungai, mata air dan sebagainya, yang debitnya berfluktuasi sejalan dengan perubahan musim, sedangkan air pertanian yang berasal dari waduk hanya sekitar 11%. Pembangunan infrastruktur sumber daya air bertujuan untuk menampung/ melakukan konservasi, sehingga air dapat disimpan dalam jangka tertentu dan dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan, baik untuk keperluan pertanian maupun untuk air minum dan keperluan lainnya. Saat ini di Jawa Barat telah ada agenda untuk pembangunan sejumlah waduk, antara lain Jatigede (2014), Sukamahi (2016), Leuwikeris (2017), Cipanas & Sukahurip (2018), dan Matenggeng (2019).

ii. Meningkatkan keandalan infrastruktur air yang sudah ada Sebagian infrastruktur air sudah berumur tua, sehingga kemampuannya berfungsi sudah menurun atau rusak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Pemeliharaan juga perlu ditingkatkan sehingga lebih efisien, terutama infrastruktur irigasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Infrastruktur irigasi perlu mendapat perhatian penting, karena memberikan kontribusi 85% terhadap produksi padi nasional. Perlu juga diperhatikan bahwa sebagian besar (51%) kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur air merupakan kewenangan pemerintah daerah Kota/ Kabupaten, yang umumnya tidak memiliki kemampuan anggaran yang mencukupi, sehingga sebagian besar infrastruktur tidak terpelihara dan tidak berfungsi dengan baik. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa infrastruktur yang dikelola oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten hanya sekitar 40% yang berfungsi dengan baik. Untuk itu kordinasi dan uluran tangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan.

iii. Mengurangi tingkat pencemaran sumberdaya air Pencemaran merupakan penyebab utama menurunnya kualitas air baku, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% rumah tangga di Jawa Barat masih melakukan buang air besar di tempat terbuka dan 40% tidak memiliki

42

system sanitasi yang memadai, sehingga limbah rumah tangga banyak yang mencemari sumber air. Bahkan di daerah perkotaan sangat umum dijumpai adanya kontaminasi feses pada air sumur yang menjadi sumber air baku penduduk. Pencemaran tersebut telah menyebabkan menurunnya kualitas air baku, sehingga menimbulkan masalah yang serius di bidang social dan kesehatan masyarakat. Pengendalian pencemaran antara lain bisa dilakukan dengan pembangunan IPAL, tidak hanya di kawasan industry, tetapi juga di daerah pemukiman penduduk.

iv. Meningkatkan kapasitas pasokan air bersih Kemampuan PDAM untuk memberikan layanan air bersih masih terbatas. Dari 400+ PDAM yang ada, hanya 31 PDAM yang mampu memberi layanan kepada lebih dari 50,000 pelanggan, sehingga sebagian besar masyarakat terpaksa mengusahakan air bersih secara swadaya dan seadanya, dengan kualitas yang tidak dapat diandalkan. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa 40% rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki akses terhadap air bersih. Kualitas air baku yang tidak memenuhi baku mutu tersebut telah menyebabkan banyak masalah kesehatan, termasuk tingkat kematian balita yang cukup tinggi. Terbatasnya jangkauan layanan PDAM juga menyebabkan masyarakat kurang mampu harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan air bersih.

v. Meningkatkan budaya peduli lingkungan Budaya peduli lingkungan memiliki peran srategis dalam memelihara dan meningkatkan kualitas sumberdaya air tanpa harus menambah bangunan infra-struktur baru yang berbiaya mahal. Budaya peduli lingkungan dapat mengurangi pencemaran sumberdaya air di kawasan padat penduduk; mencegah penurunan debit sumberdaya air akibat kerusakan lingkungan; meningkatkan konservasi air; dan lain-lain. Budaya peduli lingkungan perlu ditumbuhkan untuk membangun perilaku proaktif ke arah konservasi sumberdaya air dan sumberdaya alam lainnya. Pembangunan infrastruktur air bersih dan IPAL tidak akan berarti banyak tanpa didukung budaya peduli lingkungan. Tema-tema riset di atas secara rinci dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

43

Tabel 10.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Sumber Daya Air

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN OPD PELAKSANA

2017 2018 2019

1

Kapasitas dan keandalan pasokan air pertanian belum optimal

Peningkatan kapasitas pasokan air dan irigasi strategis

Kajian ketersediaan air di tiap kabupaten/ kota

Mengetahui kualitas dan kuantitas sumberdaya air di tiap kab/ kota

Database sumberdaya air per kabupaten/ kota

Meningkatnya kapasitas pasokan air pertanian di Jawa Barat

√ BP3IPTEK

Kajian kewilayanan tentang kebutuhan infrastruktur air

Mengetahui kebutuhan infra-struktur air/ irigasi di tiap daerah

Data kebutuhan infrastruktur air seluruh wilayah Jawa Barat

√ BP3IPTEK

Kajian kelayakan teknis dan daya dukung daerah untuk membangun infrastruktur baru

Mengetahui kelayakan teknis dan kemampuan pemda untuk membangun infrastruktur baru secara mandiri

Rekomendasi tentang kelayakan teknis dan sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur air/ irigasi

√ BP3IPTEK

Peningkatan keandalan pasokan air dan irigasi strategis

Kajian tentang kondisi/ kinerja infrastruktur air yang sudah ada

Mengetahui kondisi dan fungsionalitas infrastruktur air yang ada

Data kondisi fisik dan fungsionalitas infrastruktur air di tiap kabupaten/ kota Meningkatnya

keandalan pasokan air pertanian di Jawa Barat

√ BP3IPTEK

Kajian tentang daya dukung pemda untuk memelihara dan mengoperasikan infrastruktur air/ irigasi di daerah

Mengetahui kemampuan pemda untuk memelihara/ mengoperasikan infrastruktur air di daerah

Data kondisi pemda (keuangan, sdm, sistem) untuk memelihara, dan mengoperasikan infrastruktur air

√ BP3IPTEK

44

Kajian tentang jenis pemeliharaan dan perbaikan yang dibutuhkan

Mengetahui jenis pemeliharaan/ perbaikan yang harus dilakukan

Rekomendasi perbaikan dan pemeliharaan

√ BP3IPTEK

2

Kapasitas dan keandalan pasokan air bersih di perkotaan dan pedesaan

Peningkatan kapasitas pasokan air bersih

Kajian potensi dan ketersedian air baku di tiap kabupaten/ kota

Mengetahui potensi sumberdaya air dan kebutuhan air bersih di tiap kabupaten/ kota

Data potensi sumberdaya air dan kebutuhan air bersih per kabupaten/ kota

Meningkatnya kapasitas pasokan air bersih di tiap kabupaten/ kota Jawa Barat

√ BP3IPTEK

Kajian ketersediaan teknologi pengolahan air bersih yg ramah lingkungan, ekonomis dan mudah dioperasikan (available on call)

Mengetahui ragam teknologi pengolahan air bersih yang sudah ada di lembaga-lembaga riset Jabar dan Nasional

Data ragam teknologi pengolahan air bersih

√ BP3IPTEK

Kajian link and match antara kebutuhan dan teknologi yang tersedia

Mengetahui ragam teknologi yang paling sesuai untuk tiap kota/ kabupaten

Rekomendasi teknologi yang siap digunakan untuk tiap kabupaten/ kota

√ BP3IPTEK

Peningkatan kualitas air baku

Kajian kualitas dan tingkat pencemaran air di kabupaten/ kota

Mengetahui tingkat pencemaran dan kualitas sumberdaya air di tiap kabupaten/ kota

Data kualitas dan tingkat pencemaran sumberdaya air tanah dan DAS utama

Meningkatnya kualitas air baku di tiap kabupaten/ kota Jawa Barat

√ BP3IPTEK

45

Kajian teknologi IPAL yang siap digunakan, ramah lingkungan, ekonomis dan mudah dioperasikan

Mengetahui ragam teknologi pengolahan limbah yang sudah ada di lembaga-lembaga riset Jabar dan nasional

Database teknologi pengolahan limbah yang sudah siap pakai

√ BP3IPTEK

Kajian daerah paling rawan pencemaran untuk aplikasi teknologi IPAL dan infrastruktur

Mengetahui daerah-paling kritis dan segera membutuhkan fasilitas pengolahan limbah

Rekomendasi daerah yang segera membutuhkan instalasi pengolahan limbah

√ BP3IPTEK

Peningkatan budaya peduli lingkungan

Kajian social budaya untuk mencegah dan mengurangi pencemaran

Mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep lingkungan;

Informasi tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep lingkungan;

Terbangunnya budaya dan perilaku peduli lingkungan dan hemat air di kalangan masyarakat Jawa Barat

√ BP3IPTEK

Mengetahui pola pendekatan budaya yang paling efektif untuk membangun budaya peduli lingkungan

Rekomendasi pola pendekatan budaya untuk menningkatkan sikap peduli lingkungan

Kajian social budaya hemat air

Mengetahui budaya dan pola konsumsi air;

Informasi tentang budaya dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya air

Mengetahui pola pendekatan budaya paling efektif untuk membangun budaya hemat air

Rekomendasi pola pendekatan budaya untuk membangun budaya hemat air

√ BP3IPTEK

46

XI. RIPP BIDANG KESEHATAN

Kesehatan adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, sosial dan spiritual, tidak saja terbebas dari penyakit, agar manusia dapat produktif secara ekonomi. Kesehatan merupakan investasi dan hak ajazi setiap individu. Kesehatan masyarakat adalah ilmu, seni dan praktik yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, atau tindakan sosial, untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan, dengan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

Derajat Kesehatan masyarakat Jawa Barat saat ini tidak terlalu baik dibandingkan provinsi lainnya. Indikator kematian ibu dan bayi memperlihatkan posisi Jawa Barat berada di kelompok urutan terbawah antar provinsi. Gangguan nutrisi, baik makro maupun mikro, pada bayi dan remaja menunjukan tren meningkat.

Berbagai penyakit menular seperti TBC, HIV memperlihatkan tren meningkat. Bahkan penyakit lama seperti kusta masih menjadi masalah.Faktor risiko berupa kondisi lingkungan secara keseluruhan dan determinan sosial kesehatan (SDH) tidak memihak kepada upaya penurunan penyakit menular. Penyakit tidak menular seperti jantung dan kardio-vaskular, stroke, DM, memperlihatkan tren sangat meningkat. Bahkan menjadi penyebab kematian tertinggi saat ini. Faktor risiko perilaku individu dalam hal gaya hidup, diet, merokok dan lan-lain menjadi penyebab mendasar kinerja kesehatan.

Salah satu penyebab rendahnya derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat adalah determinan sosial yang tidak mendukung serta sistem kesehatan yang lemah. Bila melihat sustainable development goals pada tahun 2030, maka semua tujuan (SDGs) tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan jawa barat, yaitu derajat kesehatan (goal 3) dan determinannya (16 goal lainnya). Sementara Penanganan penyakit sudah dilakukan oleh sistem pelayanan kesehatan yang ada, maka faktor risiko (termasuk gizi) dan penguatan sistem kesehatan menjadi fokus utama yang harus diperhatikan pemprov jabar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sejatinya, riset yang difasilitasi oleh pemprov Jawa Barat di bidang kesehatan dimaksudkan untuk:

Membantu pengambilan keputusan oleh pemerintahan daerah dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

Memecahkan masalah kesehatan komunitas. Oleh karena itu, riset lebih banyak menggunakan pendekatan action research, operational

research, implementation research, creative research, walaupun masih terbuka untuk pendekatan lain. Prioritas riset adalah pada:

1. Riset untuk mengatasi faktor risiko dan gangguan gizi pada anak, wanita dan remaja. a. Penanganan faktor risiko dan gangguan gizi makro, meliputi: Karbohidrat, Protein dan

Lemak b. Penanganan faktor risiko dan gangguan Gizi mikro, meliputi: Vitamin dan Mineral

2. Riset untuk mengatasi faktor risiko Penyakit Tidak Menular dan Menular 3. Riset untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk sistem kesehatan jiwa, adiksi dan injuri.

Tema-tema riset di atas secara rinci dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

47

Tabel 11.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Kesehatan

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL/ TOPIK

KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

OUTCOME KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN OPD PELAKSANA

2017 2018 2019

1 Stunting, Wasting, malnutrisi yang

meningkat terutama pada penduduk

miskin yang meningkatkan risiko

kematian ibu dan anak serta

menurunkan kualitas hidup

penduduk

a. Penanganan faktor risiko dan gangguan gizi makro pada anak, wanita dan remaja.

Rekayasa sosial untuk menurunkan konsumsi gula, garam dan lemak berlebihan

Memperbaiki perilaku masyarakat dalam konsumsi yang sehat dan seimbang

Bentuk/ model rekayasa sosial dalam konsumsi GGL

Upaya penguatan determinan kesehatan untuk mengatasi faktor risiko gangguan gizi makro dan mikro

√ √ BP3I, PT

Optimalisasi penerapan gizi seimbang di keluarga

Memperbaiki nutrisi di tingkat keluarga

Bentuk/ model pemenuhan gizi seimbang di keluarga, termasuk keluarga miskin

√ Dinkes, BP3I, PT

Revitalisasi Posyandu dalam penanganan gizi buruk pada Bayi, Balita dan Bumil

meningkatkan cakupan dan penjangkauan dalam penanganan gizi buruk pada bayi, balita dan bumil.

Bentuk/ model revitalisasi Posyandu untuk penanganan gizi buruk

√ √ Dinkes, PT

Piloting penerapan labeling makanan

meningkatkan kualitas makanan konsumsi

Model labeling makanan

√ √ Dinkes, Diperindag, PT

Inovasi nutrisi berbahan lokal untuk penanggulangan gizi buruk pada balita, anak dan remaja

mengembangkan bentuk nutrisi alternatif dalam mengatasi masalah gizi balita, anak dan rmaja

model nutrisi untuk penanggulangan gizi buruk/ kurang pada balita, anak dan remaja

√ √ √ BP3I, PT

48

b. Penanganan faktor risiko dan gangguan Gizi mikro

Optimalisasi upaya pengurangan anemia defisiensi Fe pada WUS dan Remaja wanita

menurunkan kejadian anemia pada wanita untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi

model optimalisasi penanganan anemia defisiensi Fe pada WUS dan remaja wanita

Upaya penguatan determinan kesehatan untuk mengatasi faktor risiko

√ √ Dinkes, BP3I, PT

Inovasi sumber makanan lokal kaya Zinc

menemukan sumbermakan lokal kaya zinc untuk pemenuhan konsumsi dalam rangka mengatasi kekurangan mikroutrien

Model sumbermakanan lokal untuk pemenuhan kebutuhan mikronutrien Zc

√ BP3I, PT, LP

Inovasi sumber makanan lokal kaya Selenium

menemukan sumbermakan lokal kaya selenium untuk pemenuhan konsumsi dalam rangka mengatasi kekurangan mikroutrien

Model sumbermakanan lokal untuk pemenuhan kebutuhan mikronutrien Se

√ BP3I, PT, LP

Kebutuhan mikronutrien lansia

mengeksplorasi kebutuhan mikronutrien pada lansia

model pemenuhan kebutuhan mikronutrien pada lansia

√ BP3I, PT, LP

2 Meningkatnya kejadian penyakit tidak menular dan

masih tingginya penyakit menular

a. Penanganan Faktor risiko Penyakit Tidak Menular

Pengembangan model pencegahan merokok pada pemula

mencegah gangguan adiksi nikotin pada anak dan remaja

model upaya pencegahan merokok

Kebijakan dalam penguatan determinan kesehatan untuk mengatasi faktor risiko Penyakit Menular

√ Dinkes, BP3I, PT

Pengembangan model promosi pencegahan

mempromosikan perilaku hidup sehat

model upaya promosi pencegahan

√ √ Dinkes, BP3I, PT

49

penyakit jantung dan Diabetes

penyakit cadio-vaskular

Pengembangan model Upaya Penurunan Kematian Ibu

meningkatkan upaya penurunan kematian ibu

Model Upaya Penurunan Kematian Ibu

√ √ Dinkes, BP3I, PT

Pengembangan model Upaya Penurunan Kematian Bayi

meningkatkan upaya penurunan kematian bayi

Model Upaya Penurunan Kematian Bayi

√ √ Dinkes, BP3I, PT

Pengembangan model promosi pencegahan kecelakaan lalulintas dan trauma

meningkatkan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan trauma

Model promosi pencegahan kecelakaan lalulintas dan trauma

√ Dinkes, Dishub, BP3I, PT

b. Penananan Faktor risiko Penyakit Menular

Upaya pemenuhan air bersih pada penduduk miskin

meningkatkan penggunaan air bersih pada penduduk miskin

model penyediaan air bersih pada penduduk miskin

Kebijakan dalam penguatan determinan kesehatan untuk mengatasi faktor risiko Penyakit Tidak Menular

√ Dinkes, PU, BP3I, PT

Inovasi penanganan vektor DBD

mengurangi jumlah vektor penyebab DBD

model penanganan vektor DBD

√ √ Dinkes, BP3I, PT

Upaya penekanan kasus MDR TB berbasis masyarakat

mengurangi penderita baru MDR TB

model upaya penurunan MDR TB berbasis masyarakat

√ √ Dinkes, BP3I, PT

Evaluasi program PHBS

memperbaiki program PHBS untuk menurunkan kejadian infeksi penyakit

rekomendasi upaya perbaikan program PHBS

√ Dinkes, BP3I, PT

50

Penyakit bersumber makanan di lingkungan sekolah dan rumah tangga

mengeksplorasi sumber-sumber makanan penyebab infeksi

analisis sumber makanan penyebab infeksi di rumah tangga dan masyarakat

√ Dinkes, BP3I, PT

3 Kelemahan sistem kesehatan dalam

menghadapi tantangan

kesehatan seperti kematian ibu, bayi,

re emerging dan new emerging

diseases

Penguatan Sistem Kesehatan

Evaluasi upaya PONED dalam mengatasi kematian ibu dan bayi

meningkatkan efektivitas PONED

evaluasi kebijakan PONED

Kebijakan penguatan sistem kesehatan di Jawa

Barat untuk mengatasi beban

dan tantangan masalah

kesehatan

√ Dinkes, BP3I, PT

Pengembangan kerangka kebijakan upaya kesehatan lansia

memperkuat fungsi stewardship upaya kesehatan lansia

model kebijakan upaya kesehatan lansia

√ √ Dinkes, BP3I, PT

Pengembangan kebijakan SDM kesehatan di pelayanan primer yang berkeadilan

menganalisis kebutuhan untuk pemenuhan SDM kesehatan di layanan primer

analisis kebutuhan SDM kesehatan di pelayanan primer

√ √ Dinkes, BP3I, PT

evaluasi pembiayaan kesehatan daerah di Jawa Barat

menganalisis pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk sistem kesehatan

analisis pembiayaan kesehatan Jawa Barat

√ Dinkes, BP3I, PT

pengembangan kebijakan obat dan pengobatan tradisional berbasis budaya Jawa Barat

mempersiapkan kebijakan alternatif pemenuhan obat, pengobatan dan pelayanan berbasis kekayaan dan budaya lokal

Rekomendasi kebijakan obat, pengobatan dan pelayanan kesehatan tradisional

√ Dinkes, BP3I, PT

Penguatan Sistem Kesehatan Jiwa

Pengembangan upaya promosi

adanya pusat promosi kesehatan

hasil riset dalam bentuk upaya

kebijakan penguatan sistem

√ √ √ Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas

51

kesehatan jiwa masyarakat

jiwa di tingkat provinsi untuk mengatasi peningkatan kesehatan jiwa dan adiksi

promosi kesehatan jiwa

kesehatan jiwa di Jawa barat untuk

Jabar bebas pasung,

penanganan kesehatan jiwa

dan adiksi narkoba serta

rokok

Kominfo, BP3 IPTEK PT

Pengembangan sistem surveilans dan respon kesehatan jiwa masyarakat

terwujudnya sistem surveilans dan respon gangguan jiwa dan adiksi

model SSR keswa di Jawa Barat

√ √

Pengembangan sistem informasi kesehatan jiwa masyarakat

adanya sistem informasi kesehatan jiwa terinntegrasi antar kab/ kota di Jawa Barat

model SIK Jiwa terintegrasi di provinsi Jawa Barat

√ √

Pengembangan kapasitas SDM keswa di Pelayanan Dasar

menganalisis kebutuhan pemenuhan jumlah dan kualitas SDM untuk kesehatan jiwa di Jawa Barat

analisis kebutuhan SDM Keswa di Jawa Barat

√ √ √

Pengembangan desa/ RW siaga sehat jiwa

meningkatkan kemampuan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dalam peningkatan kesehatan jiwa masyarakat

Model Desa/ RW Siaga Sehat Jiwa

√ √

52

XII. RIPP BIDANG KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Keluarga merupakan lembaga primer dan fundamental yang mengemban fungsi sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan saat ini menjadi salah satu isu tematik pembangunan sosial, baik nasional maupun global. Keluarga dipandang sebagai sistem sosial terbuka yang ada dan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (suprasistem) dari masyarakat (misal: politik, agama, sekolah dan pemberian pelayanan kesehatan). Sistem keluarga terdiri dari bagian yang saling berhubungan antar anggota keluarga yang membentuk berbagai macam pola interaksi dan memiliki tujuan yang berbeda berdasarkan tahapan dalam siklus hidup keluarga, nilai keluarga dan kepedulian individu anggota keluarga. Keluarga merupakan lingkungan paling berpengaruh untuk membentuk karakter seseorang, khususnya karakter anak. Nilai dan norma yang dipegang oleh individu sampai dewasa merupakan pengetahuan yang diberikan sejak dini dalam keluarga.

Namun demikian dinamika masyarakat yang sangat pesat sebagai pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut telah menggoyahkan eksistensi keluarga, sehingga keluarga rentan mengalami kegoncangan, tidak memiliki ketahanan atau mengalami disorganisasi. Sebagaimana terjadi dewasa ini, dimana arus transformasi sosial yang mengiringi proses perubahan sosial tidak dapat dicegah, dan memasuki ranah kehidupan manusia di semua bidang kehidupan. Fenomena perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan perempuan dan anak serta tawuran pelajar, merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga. Kondisi kemiskinan keluarga merupakan salah satu penyebab kerentanan keluarga, sehingga terjadi kekerasan dan penelantaran. Akibat dari ketidak-berfungsian keluarga mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Bidang Keluarga dan Kependudukan perlu mencakup beberapa tema riset sebagai berikut:

1) Untuk mengatasi permasalahan tindak kekerasan pada perempuan dan anak: a) Peran Perempuan di Keluarga dan lingkungan sosial b) Perlindungan Anak Jawa Barat

2) Untuk meningkatkan daya beli keluarga: a) Penumbuhan usaha rumahan b) Jejaring usaha rumahan

3) Untuk meningkatkan eksistensi posyandu: a) Kesehatan anak, ibu hamil, dan lanjut usia b) Kinerja Posyandu

4) Untuk mengatasi permasalahan dalam struktur keluarga: a) Legalitas dan perubahan struktur keluarga

Tema-tema riset di atas secara rinci dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

53

Tabel 12.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Keluarga dan Kependudukan

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

1 Tindak kekerasan pada perempuan dan anak

Peran Perempuan di Keluarga dan lingkungan sosial

Pola asuh ibu berkarya di rumah bagi anak-anaknya

Mendapat Informasi tentang pola asuh ibu berkarya di rumah di Jawa Barat

model-model Resolusi Konflik yang Hidup di Masyarakat Jawa Barat

perlindungan anak dari ibu yang berkarya di rumah

√

Pola asuh ibu bekerja di luar rumah (ibu karir termasuk kader)

Mendapat Informasi tentang pola asuh ibu bekerja di luar rumah

Rumusan tentang pola asuh ibu yang bekerja di luar rumah

perlindungan anak dari ibu yang bekerja di luar rumah

√

Perempuan pekerja migran

Mendapat Informasi tentang perempuan sebagai pekerja migran

Peta perempuan yang menjadi pekerja migran di jawa Barat

Perlindungan perempuan pekerja migran

√

Perlindungan Anak Jawa Barat

Pemenuhan hak anak

Mendapat Informasi tentang pemenuhan hak anak Jawa Barat

Informasi tentang pemenuhan hak anak Jawa Barat

Terciptanya suasana bagi anak ceria dan berkarakter

√

Dukungan Sosial anak disabilitas

Mendapat Informasi tentang dukungan sosial bagi anak disabiitas

Informasi tentang bentuk dukungan sosial bagi anak disabilitas

Terciptanya suasana bagi anak ceria dan berkarakter secara inklusif

√

Kualitas Pengasuhan anak di Balai Perlindungan Sosial dan Asuhan Anak

Mendapat Informasi tentang kualitas pengasuhan anak di Balai Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Informasi tentang kualitas pengasuhan di lembaga pelayanan sosial anak

Terciptanya lembaga pengasuhan bagi anak ceria dan berkarakter

√

54

Pemulihan sosial bagi anak yang mengalami trauma

Mendapat Informasi tentang anak yang mengalami trauma di Jawa Barat

Peta tentang anak yang mengalami trauma

Terciptanya suasana di masyarakat bagi anak ceria dan berkarakter

√

2 Daya Beli Keluarga Penumbuhan usaha rumahan

Pemberdayaan ekonomi perempuan

Menumbuhkan semangat usaha rumahan perempuan

Peta pelaku usaha rumahan baru bagi perempuan

Hadirnya semangat perempuan pelaku usaha rumahan

√

Peluang usaha rumahan bagi perempuan

Membuka kesempatan usaha rumahan baru bagi perempuan

Peta kesempatan usaha rumahan bagi perempuan

Mendorong kualitas sumber daya perempuan yang terampil

√

Manajemen usaha rumahan bagi perempuan

Menumbuhkan semangat usaha rumahan perempuan secara teratur

Peta kesempatan usaha rumahan bagi perempuan secara teratur

Hadirnya perempuan pelaku usaha rumahan mandiri

√

Jejaring usaha rumahan

Pemanfaatan sumberdaya manusia perempuan

Mendapat Informasi tentang pemanfaatan kualitas sumber daya perempuan di Jawa Barat

Informasi tentang pemanfaatan kuliaitas sumber daya perempuan

Dimilikinya sumberdaya perempuan yang berkualitas

√

Membuka peluang usaha rumahan bagi perempaun bersama perbankan

Menemu-kenali peluang usaha rumahan bagi perempaun bersama perbankan

Informasi tentang peluang usaha rumahan bagi perempaun bersama perbankan

Berkembangnya sumber daya perempuan yang mampu memanfaatkan perbankan

√

Pemetaan jenis usaha rumahan perempuan

Menemu-kenali jenis usaha rumahan perempuan

Informasi tentang jenis usaha rumahan perempuan

Berkembangnya sumber daya perempuan dengan memiliki jenis usaha rumahan

√

55

Pemanfaatan sumber daya alam dilingkungan sekitar bagi perempuan

Mendapatkan informasi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan

Menemukenali peluang sumber daya alam yang dapat dimafaatkan perempuan

Tersedianya sumberdaya alam yang dapat diamanfaatkan bagi perempuan

√

3 Eksistensi Posyandu Kesehatan anak, ibu hamil, dan lanjut usia

Pemenuhan gizi anak

Mendapatkan informasi tentang Pemenuhan gizi anak

Mendapatkan informasi pemenuhan gizi anak

Anak tumbuhkembang secara wajar

√

Pemenuhan gizi lanjut usia

Mendapatkan informasi tentang Pemenuhan gizi lanjut usia

Mendapatkan informasi pemenuhan gizi lanjut usia

Lanjut usia mendapatkan pemenuhan gizi secara teratur

√

Pengembangan potensi anak

Mendapatkan informasi tentang pengembangan potensi anak

Informasi tentang pengembangan potensi anak ceria dan berkarakter

Dimilikinya strategi pengembangan potensi anak ceria dan berkarakter

√

Pemenuhan gizi ibu hamil

Mendapatkan informasi tentang pemenuhan gizi ibu hamil

Terpenuhinya gizi seimbang ibu hamil

Mengurangi risiko kelahiran anak

√

Kinerja Posyandu

Kontribusi sumber daya manusia penggerak posyandu

Sumber daya manusia penggerak posyandu Mendapatkan informasi kontribusi

Peta kontribusi sumber daya manusia penggerak posyandu

Optimalisasi pelayanan posyandu

√

Struktur pelaksana posyandu

Mendapatkan informasi tentang struktur pelaksana posyandu

Menemukenali struktur pelaksana posyandu

Optimalisasi pelayanan posyandu

√

Profil posyandu Jawa Barat

Mendapatkan informasi tentang profil posyandu

Dimilikinya profil posyandu

Optimalisasi pelayanan posyandu

√

56

Dukungan pemerintah desa dan kelurahan bagi posyandu

Mendapatkan informasi tentang dukungan pemerintah desa dan kelurahan bagi posyandu

Kebijakan pemerintah desa dan kelurahan bagi pelaksanaan posyandu

Dimilikinya kebijakan desa dan kelurahan bagi pelaksanaan posyandu

√

Dukungan dunia usaha pada pelayanan posyandu

Mendapatkan informasi dukungan dunia usaha pada pelayanan posyandu

Upaya dunia usaha dalam mendukung posyandu

Dimilikinya dukungan nyata dunia usaha bagi pelaksanaan posyandu

√

4 Struktur keluarga Legalitas dan perubahan struktur keluarga

Perceraian keluarga dampaknya pada perilaku anak

Mendapatkan informasi dampak dari perceraian keluarga pada perilaku anak

Menemukenali dampak perceraian keluarga pada perilaku anak

Dimilikinya strategi penanganan dampak perceraian keluarga pada perilaku anak

√

Keluarga tunggal Mendapatkan informasi peran keluarga tunggal

Menemukenali peran keluarga tunggal

Dimilikinya strategi dukungungan peran keluarga tunggal

√

Perwalian anak Mendapatkan informasi mekanisme perwalian anak

Dimilikinya mekanisme perwalian anak

Kejelasan mekanisme perwalian anak

√

Pengangkatan anak

Mendapatkan informasi tentang mekanisme pengangkatan anak

Dimilikinya mekanisme pengangkatan anak

kejelasan mekanisme pengangkatan anak

√

57

XIII. RIPP BIDANG LINGKUNGAN Kondisi lingkungan secara umum sangat terkait dengan populasi manusia, apalagi yang terkait

dengan kualitas air, udara dan tanah. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang paling tinggi di Indonesia, sekitar 18% populasi Indonesia berada di provinsi Jawa Barat. Dengan sumberdaya manusia yang sangat besar merupakan modal sekaligus menjadi tantangan pembangunan Jawa Barat. Terlebih lagi dengan tingginya pertumbuhan penduduk (di Jawa Barat yang mencapai 1,17 % di tahun 2015) menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sosial-ekonomi dan lingkungan yang dramatis. Dalam konteks pembangunan ekonomi, jumlah penduduk yang besar membutuhkan sumberdaya yang besar, dan pada akhirnya timbul limbah yang besar pula.

Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut pembangunan infrastuktur yang memadai, khususnya untuk sektor pemukiman. Konversi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun sebagai area pemukiman, membawa implikasi-implikasi yang besar dalam hal kuantitas dan kualitas air, tanah serta timbulan sampah. Demikian pula pembukaan lahan untuk budidaya pertanian intensif telah menghasilkan residu dan pencucian pestisida serta pupuk yang akhirnya masuk pada sistem perairan. Pembangunan pemukiman seringkali mengorbankan kawasan-kawasan lindung yang kemudian menimbulkan banyak bencana lingkungan dan menyebabkan erosi dan lahan kritis. Kaitannya dengan urban sprawl (pertumbuhan pemukiman), infrastruktur dan intensitas transportasi menjadi tidak dapat dielakkan; dan hal ini sangat menentukan kualitas udara.

Pengelolaan limbah sebenarnya memerlukan dukungan ketersediaan lahan, akan tetapi sektor ini seringkali terabaikan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat terkait dengan kebutuhan lahan. Hal ini menjadi salah satu penyebab bagi banyak kabupaten/kota di Jawa Barat menghadapi keterbatasan lahan TPSA. Di wilayah Metropolitan Bandung Raya, ketersediaan fasilitas pengolahan sampah saat ini hanya mengandalkan TPA Regional Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi TPA ini tidak cukup untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh Metropolitan Bandung Raya. Dengan demikian, saat ini keberadaan TPA regional lain untuk menampung sampah dalam jangka panjang sangat mendesak. Artinya, kebutuhan lahan untuk pembangunan TPA tidak dapat dihindari.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan perlu mencakup beberapa tema riset sebagai berikut:

1) Dalam penanganan pengendalian pencemaran limbah: a) Pengendalian pencemaran limbah limbah cair industri b) Pengendalian pencemaran limbah-limbah cair domestik

2) Dalam pengendalian kualitas sumber daya air dan pencemaran lingkungan: a) Pengendalian pencemaran limbah padat/sampah b) Pengembangan teknologi pengolahan limbah

Tema-tema riset di atas secara rinci dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

58

Tabel 13.1. Rencana Induk Penelitian Pengembangan (RIPP) Bidang Lingkungan

NO PERMASALAHAN TEMA RISET JUDUL KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN

OPD PELAKSANA 2017 2018 2019

1 Pengendalian Pencemaran Limbah

Pengendalian pencemaran limbah limbah cair industri

Kajian site asessment daerah-daerah rawan pencemaran tanah akibat pencemaran limbah industri.

Mengetahui kondisi kualitas lingkungandan besaran pencemaran, uitamanya lahan akibat pencemaran limbah industri

Peta penyebaran pencemaran, konsentrasi pencemaran, dan alternatif pemulihan

Menurunnya tingkat pencemaran oleh industri dan membaiknya kualitas serta daya dukung lingkungan dari sungai dan waduk di Jawa Barat/ terciptanya industri yang "Green" atau lebih ramah lingkungan

√ BP3IPTEK

Kajian sistem pengendalian pencemaran limbah industri.

Memperoleh cara-cara penanggulangan pencemaran dari berbagai karakter/pola industri (kawasan, industri di pemukiman, industri besar, SMEs) termasuk kemungkinan aplikasi Cleaner Technology atau Green Industry

Dokumen yang berisi berbagai cara atau sistem pengelolaan untuk berbagai karakteristik industri

√ BP3IPTEK

Kajian pengendalian pencemaran sungai Citarum dan waduk-

Mengetahui status (updating status) kualitas sungai dan waduk-waduk, daya dukung lingkungan

Dokumen yang berisi kondisi kualitas lingkungan, daya dukung, alternatif

√ BP3IPTEK

59

waduk besar. serta alternatif pengelolaannya

pengelolaan daritiap waduk/sungai

Pengendalian pencemaran limbah-limbah cair domestik

Kajian pengelolaan sanitasi untuk daerah-daerah khusus terutama daerah pesisir.

Mengetahui cara/methoda terbaik pengelolaan sanitasi untuk daerah khusus terutama daerah pesisir

Dokumen yang berisi sistem pengelolaan sanitasi termasuk alternatif teknologinya untuk daerah khusus terutama daerah pesisir

Meningkatnya kualitas lingkungan di pemukiman dan menurunnya tingkat pencemaran di sungai sungai serta pantai

√ BP3IPTEK

Kajian pengelolaan limbah domestik lingkungan padat penduduk

Mengumpulkan/ mengetahui sistem pengelolaan terbaik sanitasi di daerah padat penduduk

Dokumen yang berisi kumpulan metoda/sistem pengelolaan sanitasi untuk daerah padat penduduk

√ BP3IPTEK

Kajian sistem pengendalian pencemaran air limbah domestik pada bantaran-bantaran sungai

Mengetahui/ mengumpulkan berbagai cara/sistem pengelolaan sanitasi untuk pemukiman di bantaran sungai

Dokumen yang berisi berbagai cara atau sistem pengelolaan untuk pemukiman di bantaran sungai

√ BP3IPTEK

2

Kualitas sumberdaya air dan pencemaran lingkungan

Pengendalian pencemaran limbah padat/sampah

Kajian pengolahan sampah waste to energi pada skala-skala kecil.

Mengetahui berbagai alternatif peluang pemanfaatan sampah untuk menjadi energi

Dokumen yang berisi berbagai alternatif pengelolaan/pemanfaatan sampah khususnya menjadi

Terkendalinya limbah padat dan terciptanya lingkungan (perkotaan) yang lebih bersih

√ BP3IPTEK

60

pada skala-skala kecil

energi pada skala-skala kecil

Kajian pengelolaan sampah regional

Mengetahui berbagai alternatif pengelolaan sampah antar kota, lokasi dan cara pembuangan akhir serta hubungan antar lembaga yang mendukung pengelolaan sampah terpadu

Dokumen yang berisikan berbagai alternatif pengelolaan sampah regional

√ BP3IPTEK

Kajian prinsip Reuse Recycle dan Recovery pada limbah padat

Terkumpulnya data jenis limbah padat serta alternatif methoda pengolahan yang mengarah kepada pemanfaatan limbah padat

Dokumen yang berisi berbagai alternatif teknologi pemanfaatan limbah padat dan potensi aplikasinya pada berbagai jenis/karakteristik limbah padat

√ BP3IPTEK

Pengembangan teknologi pengolahan limbah

Kajian teknologi pengolahan limbah industri untuk SMEs.

Mengetahui berbagai teknologi yang innovatif, antisipatif dan participatif untuk pengelolaan limbah dari SMEs

Dokumen yang berisikan berbagai teknologi/ pendekatan/ sistem untuk mengolah/ mengelola limbah dari SMEs atau prototype teknologi

Kemudahan bagi stakeholder terutama penghasil limbah dalam memilih teknologi atau melaksanakan upaya-upaya reuse dan recycle

√ BP3IPTEK

61

Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah

Tersedianya design atau teknologi pengolahan limbah yang mengarah kepada recycle atau reuse

Dokumen berisikan konsep-konsep design, prototype, methoda pengolahan untuk maksud reuse dan recycle

√ BP3IPTEK