Kasus Pilkada kab. Pati
-
Upload
bugsbeanie -
Category
Documents
-
view
1.113 -
download
7
description
Transcript of Kasus Pilkada kab. Pati
TINJAUAN KASUS
PEMILUKADA KABUPATEN PATI TAHUN 2011
1. KRONOLOGI KASUS
a. Sebelum Rekomendasi
Secara konstitusional, setiap warga negara mempunyai hak yang
sama dalam hukum dan pemerintahan, oleh sebab itu PDIP
memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada setiap
Kadernya untuk mencalonkan diri guna menduduki Jabatan –
Jabatan Politis Strategis sebagaimana mekanisme / prosedur yang
telah ditentukan PDIP
Sebagai Kader PDIP, Sunarwi ( Ketua DPC PDIP Pati ), Imam
Suroso, Sujoko, dll telah mengikuti prosedur mulai tahapan
penjaringan sampai dengan tahapan penentuan / penetapan
1
SEBUAH KAJIAN TENTANG
ETIKA / MORAL, DASAR HUKUM, DAN KEABSYAHAN
KPUK PATI YANG MENGAKUI PASANGAN CALON
YANG TIDAK DIREKOMENDASIKAN PDIP
( SUNARWI – TEJO PRAMONO )
v e r s u s
YANG DIREKOMENDASIKAN PDIP
( IMAM SUROSO – SUJOKO )
Sudah berulang kali disampaikan / disosialisaikan dalam berbagai
forum, bahwa Keputusan Rekomendasi dari DPP PDIP sangat
ditentukan oleh Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan, sehingga
dengan demikian tidaklah benar bahwa yang lebih berhak untuk
mendapatkan Rekomendasi adalah Ketua / Pengurus DPC PDIP
Pati ( diberitakan di Harian Suara Merdeka – photocopy terlampir )
- Diberitakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 1a ) :
Rakercabsus PDIP, Serahkan Berkas Balon Bupati dan Wakil
- Diberitakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 1b ) :
Nilai Terbaik dalam Fit and Proper Test Berhak Peroleh
Rekomendasi DPP
Sebagaimana diberitakan di Harian Suara Merdeka / Radar Kudus,
beberapa statement Kader PDIP yang mencalonkan ( khususnya
Sunarwi / Ketua DPC PDIP Pati ) terkesan over estimate,
berlebihan, dan ambisius, sehingga ditengarai menimbulkan opini
masyarakat yang buruk, memicu kekisruhan, dan memancing
adanya bentuk perjudian ( taruhan / botoh )
Berikut statement Sunarwi / Ketua DPC PDIP Pati yang diberitakan
di Harian Suara Merdeka / Radar Kudus ( photocopy terlampir ) :
2
- Diberitakan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 2.a ) :
Sunarwi Yakin Dapat Rekomendasi
- Diberitakan pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 2.b ) :
Tingkat Keterpilihan Sunarwi Melejit, Survei Koalisi Partai
- Diberitakan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 2.c ) :
Ketua Dewan Sementara Diminta Dipersiapkan
- Diberitakan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 2.d ) :
Sunarwi Bacabup PDIP, Calon Lainnya Nyatakan Legawa
- Diberitakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 2.e ) :
Ketua DPRD Sementara Ditentukan Suara Terbanyak
- Diberitakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 2.f ) :
Nyalon, Ketua DPRD Harus Cuti
3
b. Setelah Rekomendasi
Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011, secara resmi DPP PDIP
telah memberikan Rekomendasi kepada Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko
Pada hari yang sama ( Kamis, 5 Mei 2011 ), Sunarwi selaku Ketua
DPC PDIP Pati “ bersedia “ mendaftarkan Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko di KPUK Pati ( diberitakan Harian Suara Merdeka
pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 – photocopy pada Lampiran
No. 3 )
Melalui Surat No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011 tentang Hasil
Verfikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan
Wakil Bupati ( photocopy pada Lampiran No. 3.a ), KPUK Pati
memberitahukan kepada Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko
untuk melengkapi berkas – berkas persyaratan
Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011, Sunarwi ( dan Tejo
Pramono ) melakukan Pemeriksaan Kesehatan tanpa adanya
Surat Pengantar dari KPUK Pati
- Pemeriksaan Kesehatan tersebut diketahui / dihadiri oleh Ketua
IDI Cabang Kabupaten Pati dan Direktur RSUD RAA. Soewondo
Pati
- Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati dan Direktur RSUD RAA.
Soewondo Pati memberikan ijin dilakukannya Pemeriksaan
4
Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo Pramono, dengan alasan
permintaan perseorangan yang dibiayai sendiri ( seperti halnya
permintaan medical check up )
C a t a t a n :
HASIL INVESTIGASI PEMERIKSAAN KESEHATAN SUNARWI –
TEJO PRAMONO ( terlampir )
Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011, Sunarwi selaku Ketua DPC
PDIP Pati ( tidak mempunyai Rekomendasi dari PDIP ) mencabut
Pendaftaran Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko dan
mendaftarkan dirinya sendiri dan Tejo Pramono sebagai Pasangan
Calon di KPUK Pati ( photocopy pemberitaan pada Lampiran
No. 4 )
Pada hari dan tanggal yang sama ( Selasa, 17 Mei 2011 ),
terdapat Surat dari KPUD Pati No. 271 / 34 tanggal 17 Mei 2011
kepada Ketua IDI Cabang Pati terkait dengan Pemeriksaan
Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo Pramono
Pada hari Rabu tanggal 18 Mei, Surat dari KPUD Pati tersebut
diterima Ketua IDI Cabang Pati
Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 ( batas akhir penyerahan
persyaratan ), terjadi beberapa peristiwa :
- Sudah terdapat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo
Pramono
5
- Sunarwi – Tejo Pramono datang di KPUK Pati untuk melengkapi
persyaratan
- Utusan DPD PDIP Jateng ( Sarwono dan Giri Dahono ) yang
akan mempertemukan Imam Suroso – Sujoko dengan Sunarwi –
Tejo Pramono gagal karena ketidak – hadiran “ yang disengaja “
Sunarwi – Tejo Pramono
- Masa pendukung Sunarwi – Tejo Pramono menduduki dan
mengepung KPUK Pati sejak dari pagi hari sampai lebih dari jam
24.00 ( Jum’at dini hari )
- Walaupun dikawal oleh Polisi, terjadi penculikan terhadap Sujoko
( Pasangan Calon Wakil Bupati dari Imam Suroso ) dan
perampasan berkas persyaratan Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko di KPUK Pati
- Menjelang batas akhir waktu penyerahan persyaratan terdapat
Surat Keputusan DPP PDIP tentang Pembekuan Pengurus DPC
PDIP Pati yang dipimpin Sunarwi dan Menunjuk Pelaksana
Harian dari Pengurus DPD PDIP Jateng
- Kurir khusus yang berhasil masuk Kantor KPUK Pati untuk
menyerahkan berkas persyaratan Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko, SK DPP PDIP tentang Pembekuan Pengurus
DPC PDIP Pati, dan Laporan Kepolisian ternyata ditolak oleh
6
Ketua KPUK Pati, dengan alasan tidak syah karena tidak
diserahkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Pati
Pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011, sebagaimana jadwal yang
telah ditentukan KPUK Pati akan Memutuskan / Menetapkan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2011 – 2016,
namun hal ini urung dilakukan karena KPUK Pati dikepung masa
yang mendukung Pasangan Calon Sunarwi – Tejo Pramono
Di hari yang sama tersebut, Murdoko ( Ketua DPD PDIP Jateng )
selaku Plh DPC PDIP Pati yang akan menyerahkan kelengkapan
berkas persyaratan Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko dan
menarik / mencabut Pasangan Calon Sunarwi – Tejo Pramono
ternyata ditolak juga oleh Ketua KPUK Pati
Berikut info – info tambahan yang bersumber dari Harian Suara
Merdeka ( photocopy terlampir ) :
Diberitakan pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2011 ( photocopy
terlampir ) :
o KPU Akui Sunarwi – Tejo Pramono, DPP PDIP Tetap Usung
Imam Suroso ( photocopy pada Lampiran No. 5.a )
o DPP Ancam Pecat Ketua DPC PDIP Pati ( photocopy pada
Lampiran No. 5.b )
7
o Dipecat, Sunarwi tak Punya Kendaraan Politik ( photocopy
pada Lampiran No. 5.c )
Diberitakan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 6 ) : Gugat KPU ke MK, DPP PDIP bekukan
DPC Sunarwi
Diberitakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 7 ): Kisruh Calon Bupati Pati dari PDIP,
Panwas Siap Jadi Saksi
Diberitakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 8 ) : Kisruh Internal PDIP Jateng Pilkada
Pati, Murdoko : Mbah Roso masih berpeluang di KPU
Diberitakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 9 ) : Dipecat PDIP, Sunarwi Tetap Sah
Calon Bupati
Diberitakan di Harian Suara Merdeka pada hari Minggu tanggal
5 Juni 2011 - photocopy pada Lampiran No. 10.a : Hari ini KPU
Pati Umumkan Calon Bupati, Pasangan Imam Suroso – Sujoko
Tetap Tak Bisa Nyalon
Diberitakan di Harian Suara Merdeka pada hari Minggu tanggal
5 Juni 2011 - photocopy pada Lampiran No. 10.b : Murdoko
Sesalkan Penolakan KPU
8
Diberitakan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 ( photocopy
pada Lampiran No. 10.c ) : Pilkada Pati Tanpa Mbah Roso,
KPU Pati tetapkan Enam Pasang Calon
2. DASAR HUKUM KPUK PATI
Sebagaimana diberitakan Harian Suara Merdeka khususnya pada hari
Jum’at tanggal 20 Mei 2011 ( photocopy pada Lampiran : No. 5.a, 7 )
serta secara resmi diumumkan di Radio pada hari Minggu 5 Juni 2011
dan diberitakan Harian Suara Merdeka pada hari Senin tanggal 6 Juni
2011 ( photocopy pada Lampiran : No. 10.a, 10.c ), yang menjadi dasar
hukum KPUK Pati memutuskan untuk menerima pendaftran Sunarwi –
Tejo Pramono dan mengakui keabsyahannya adalah :
a. Sudah melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah
dan KPU Pusat, dan
b. Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku ( photocopy pada
Lampiran 11 ) :
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang direvisi dengan Undang – Undang No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya :
o UU No. 32 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 59 Ayat 5 Huruf a
o UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 60 Ayat 3
9
o UU No. 12 Tahun 2008, Pasal 60 Ayat 3
o UU No. 12 Tahun 2008, Pasal 62 Ayat 1
- Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, yang direvisi terakhir dengan Peraturan
Pemerintah RI No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, khususnya :
o Penjelasan Pasal 42 Ayat 1
o Pasal 45 Ayat 1
o Pasal 45 Ayat 2
o Pasal 46 Ayat 1
o Pasal 6 ayat 2
- Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, khususnya :
o Pasal 40 Ayat 1 Huruf b
o Pasal 42 Huruf f
10
3. K A J I A N
a. Kajian Etika / Moral
Sikap Bijak dan Kritis KPUK Pati ?
Independensi / Kemandirian KPUK Pati ?
Mengapa Sikap Bijak dan Kritis KPUK Pati patut dipertanyakan ? ,
dan
Mengapa Independensi / Kemandirian KPUK Pati patut diragukan ?
Mari kita cermati bersama :
o Sangat jelas dan tegas bahwa DPP PDIP menyatakan :
- Rekomendasi didasarkan pada Hasil Uji Kelayakan dan
Kepatutan, serta hanya diberikan untuk 1 ( satu ) Pasangan
Balon Bupati dan Wakil Bupati
- Siapapun yang mendapatkan Rekomendasi, semua Kader
PDIP harus mendukung, mengamankan, dan memenangkan
Pemilu Kada
11
Rekomendasi adalah manifestasi amanah Peraturan KPU No. 13
Tahun 2010 Pasal 7 Ayat ( 4 ) dan Ayat ( 5 ), Mengapa tidak
dipedomani / diperhatikan KPUK Pati ?
o Bila hanya 1 ( satu ) Bakal Calon Bupati dari PDIP mungkin tidak
akan menjadi persoalan, tetapi di Pati muncul 2 ( dua ) Bakal
Calon Bupati dari PDIP
Pasti berpotensi menimbulkan konflik – konflik kepentingan di
antara keduanya, Mengapa tidak diantisipasi KPUK Pati ?
o Statement yang sangat berlebihan dan menggebu – gebu dari
Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP Pati / Ketua DPRD Pati yang
sengaja diberitakan melalui media masa, seperti : Yakin 1000 %
Akan Mendapatkan Rekomendasi, Ketua Dewan Sementara
Diminta Dipersiapkan, dll ( photocopy pada Lampiran No. 2.a -
2.f )
Jelas merupakan propaganda politik yang tidak sehat dan
dengan sengaja dipublikasikan di media masa, Mengapa tidak
dicermati KPUK Pati ? Jangan – jangan ada sesuatu nanti yang
terjadi ?
K e m u d i a n . . . . . . . ,
Apa Jadinya Bila Yang Sangat Berlebihan dan Menggebu –
gebu ( Yakin 1000 % ) Tidak Mendapatkan Rekomendasi ?
12
Legawa ? , atau Pura – pura Legawa ? , atau Jangan – jangan
Ada Manufer / Skenario Politik Lain Yang Direncanakan ?
Ternyata semakin jelas jawabannya, mari kita cermati lagi
perkembangan yang terjadi :
Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011, secara resmi DPP PDIP
telah memberikan Rekomendasi kepada Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko, kemudian Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP
Pati “ pura – pura legawa “ mendaftarkan Pasangan Calon
Imam Suroso – Sujoko di KPUK Pati
Sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, 7 ( tujuh ) hari
setelah penutupan pendaftaran, KPUK Pati melayangkan Surat
No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011 tentang Hasil Verfikasi Syarat
Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
kepada Imam Suroso, yang tembusan suratnya disampaikan juga
kepada Ketua PDIP / Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP Pati
( photocopy pada Lampiran No. 3.a )
Dalam Surat KPUK Pati tersebut, disampaikan :
- Adanya persyaratan yang harus diperbaiki
- Bahwa perbaikan pemenuhan persyaratan administrasi sudah
diterima oleh KPUK Pati selambat – lambatnya 7 ( tujuh ) hari
13
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, atau paling
lambat tanggal 19 Mei 2011
- Perbaikan pemenuhan persyaratan administrasi bagi Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh
Partai Politik dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik yang
mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut,
dan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari
perseorangan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati itu sendiri
Hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 ( 2 hari setelah surat tersebut ),
secara diam – diam dan atas inisiatif sendiri Sunarwi ( dan
pasangannya / Tejo Pramono ) melakukan Pemeriksaan
Kesehatan walaupun tanpa Surat dari KPUK Pati
Hari Selasa tanggal 17 Mei 2011, Sunarwi dan Tejo Pramono
mendaftarkan dirinya di KPUK Pati dan secara sepihak
mencabut Pendaftaran Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko
( tanpa sepengetahuan / persetujuan Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko )
Pada hari dan tanggal yang sama ( Selasa tanggal 17 Mei
2011 ), terdapat Surat dari KPUD Pati No. 271 / 34 tanggal 17
Mei 2011 terkait dengan Pemeriksaan Kesehatan untuk
Sunarwi – Tejo Pramono dan diterima Ketua IDI Cabang Pati
14
pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, namun demikian Hasil
Pemeriksaan Kesehatan sudah jadi pada hari Kamis tanggal
19 Mei 2011
Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 ( batas akhir penyerahan
persyaratan ) :
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono sudah
jadi ( hanya selang 1 hari setelah diterimanya Surat KPUK Pati
oleh Ketua IDI Cabang Pati )
- Sunarwi sengaja menggerakkan masa untuk menduduki dan
mengepung KPUK Pati sejak dari pagi hari sampai lebih dari
jam 24.00, dengan tujuan menghalangi Penyerahan Pasangan
Calon Imam Suroso – Sujoko, serta untuk melakukan
penculikan terhadap Sujoko ( Pasangan Calon Wabup dari
Imam Suroso ) dan perampasan berkas persyaratan Pasangan
Calon Imam Suroso – Sujoko di KPUK Pati
- Kurir khusus yang berhasil masuk Kantor KPUK Pati untuk
menyerahkan berkas persyaratan Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko, SK DPP PDIP tentang Pembekuan Pengurus
DPC PDIP Pati, dan Laporan Kepolisian ( tentang penculikan
dan perampasan ) ternyata ditolak oleh Ketua KPUK Pati,
dengan alasan tidak syah karena tidak diserahkan oleh
Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Pati
15
Pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2011 dan Pengumuman Resmi
pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011, sebagaimana diberitakan :
KPUK Pati Mengakui Pasangan Sunarwi – Tejo Pramono
( photocopy pada Lampiran : No. 5.a, 7, 10.a, 10.c )
Adakah Konspirasi Politik ? Penjelasannya adalah :
Patut diduga terdapat konspirasi politik yang sudah
direncanakan dengan skenario yang sangat matang, yang
penjelasan skenarionya sebagai berikut :
Dapat dipastikan bahwa Sunarwi dan kawan – kawannya telah
merencanakan skenario apabila Rekomendasi diberikan
kepada Imam Suroso ( yang merupakan kader baru dan bukan
struktural partai )
- Sunarwi dan kawan – kawannya adalah Sunarwi dan orang –
orang tertentu struktural partai ( Irianto BU, Mudasir, dan HM
Sugihardi ) serta orang – orang tertentu dari luar partai
( termasuk Ketua KPUK Pati )
Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011, karena tidak memperoleh
rekomendasi maka Sunarwi “ pura – pura legawa “
mendaftarkan Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko di KPUK
Pati, hal ini dilakukan dengan tujuan :
16
- Untuk menimbulkan kesan baik di mata publik bahwa Sunarwi
adalah orang yang berjiwa besar dan telah menjalankan
amanah partai
- Untuk ngapusi Imam Suroso supaya ora ngiro / ora nglegewo
terhadap rencana Sunarwi berikutnya
- Sunarwi sengaja tidak mbalelo, karena kalau mbalelo justru
akan merugikan ( dipecat dari awal ), sedangkan moment yang
baik sudah di depan mata, yaitu : adanya Surat KPUK Pati No.
271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
Surat KPUK Pati No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
- Tembusan suratnya disampaikan
juga kepada Ketua PDIP / Sunarwi
- Isi surat tersebut jelas tidak
menguntungkan dan mengganjal Imam Suroso untuk
memperbaiki / melengkapi persyaratan karena harus dilakukan
Pimpinan Parpol yang mengusung Ketua DPC PDIP Pati /
Sunarwi ), dengan demikian sampai batas akhir penyerahan
perbaikan persyaratan ( bahkan sampai kapanpun ), Imam
Suroso tidak akan dapat memenuhi surat tersebut ( alias gugur
), karena Sunarwi juga berkepentingan untuk mencalonkan diri
- Namun justru sebaliknya, surat
tersebut sangat menguntungkan, memuluskan, dan
17
memperkuat posisi Sunarwi untuk mencalonkan diri dengan
leluasa
- Patut dicurigai bahwa surat
tersebut tidak bijak / sudah dikondisikan oleh KPUK Pati dan
kemungkinan pesanan dari Sunarwi atau pihak – pihak lain
yang berkepentingan
C a t a t a n :
Lihat kajian dasar hukum Surat KPUK Pati No. 271 / 333 tanggal
12 Mei 2011 di halaman selanjutnya
Atas dasar Surat KPUK Pati No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
tersebut, semakin memastikan langkah Sunarwi untuk
mempersiapkan persyaratan pencalonan dirinya dan
pasangannya, hal ini terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 14
Mei 2011 ( 2 hari setelah setelah surat tersebut ), secara diam –
diam dan atas inisiatif sendiri Sunarwi dan Tejo Pramono
melakukan Pemeriksaan Kesehatan walaupun tanpa Surat dari
KPUK Pati
Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011
- Secara sepihak Sunarwi dan Tejo Pramono mendaftarkan
dirinya di KPUK Pati dan mencabut Pendaftaran Pasangan
Calon Imam Suroso – Sujoko
18
- Dapat dipastikan bahwa pada saat mendaftar belum
dilengkapi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo
Pramono
- Namun langsung setelah Sunarwi – Tejo Pramono mendaftar,
dengan sigap dan cepat KPUD Pati segera membuatkan
Surat Pengantar No. 271 / 34 tanggal 17 Mei 2011 kepada
Ketua IDI Cabang Pati terkait dengan Pemeriksaan Kesehatan
untuk Sunarwi – Tejo Pramono
- Surat tersebut baru diterima Ketua IDI Cabang Pati tanggal 18
Mei 2011, namun pada tanggal 19 Mei 2011 Hasil Pemeriksaan
Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono sudah jadi
Yang sangat mengherankan dari KPUK Pati yaitu :
o Semestinya KPUK Pati berhati – hati, karena tanggal 17
Mei 2011 ( ketika Sunarwi – Tejo Pramono mendaftarkan
di KPUK Pati ) adalah masih masuk masa perbaikan
persyaratan
o Semestinya KPUK Pati menyadari bahwa ini kasus yang
kali pertama terjadi di Indonesia
o Semestinya KPUK Pati jangan tergesa – gesa menerima
Pendaftaran Sunarwi – Tejo Pramono, karena harus
19
berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi
Jateng dan KPU Pusat untuk mendapatkan jawaban
o Namun yang terjadi malah sebaliknya, KPUK Pati
menerima Pendaftaran Sunarwi – Tejo Pramono, baru
kemudian berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jateng dan
KPU Pusat
o Yang lebih parah lagi, tidak berpikirkah KPUK Pati :
- Bahwa secara mendasar KPU mempunyai tugas
menyaring / men-filter / men-verifikasi, sehingga output-
nya adalah Calon – calon yang baik, bermutu, dan bisa
menjadi tauladan
- Bahwa menerima Pendaftaran Sunarwi – Tejo Pramono
sama halnya menerima seseorang yang membangkang /
berkhianat terhadap partainya, apa jadinya nanti kalau
menjadi pemimpin / Bupati – Wakil Bupati
- Bahwa keputusan KPUK Pati dapat melukai rasa
keadilan, dan menjadi masalah hukum yang merugikan
KPUK Pati
Namun... Apakah memang sudah dikondisikan ?
20
Atau, apakah ini semua dilakukan KPUK Pati karena
ingin MEMBALAS BUDI kepada Sunarwi selaku Ketua
DPRD Pati ? Cobalah INGAT !!!, Anggaran KPUK Pati
sangat bergantung pada persetujuan DPRD Pati, dan
sudah barang tentu sesuai dengan peraturan maka
KPUK Pati bertanggung – jawab kepada DPRD Pati
( sebagaimana dimaksud Pasal 57 UU RI No. 32 Tahun
2004 )
Mengapa Pendaftaran Pencalonan Sunarwi – Tejo
Pramono Dilakukan Tanggal 17 Mei 2011 ?
Pendaftaran dilakukan tanggal 17 Mei 2011 karena
pengkondisian waktu dan aturan ( surat ), berikut
penjelasannya :
Rekomendasi diberikan tanggal 5 Mei 2011 ( batas akhir
pendaftaran ) : bagi Sunarwi dan kawan – kawan merupakan
kepastian YA atau TIDAK dilaksanakannya rencana untuk tetap
mencalonkan diri
Selama tenggang waktu yang ada, Sunarwi melalui Persatuan
Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) Pati dan LSM Pemantau
Korupsi dan Pemerintahan ( PKP ) Pati ( keduanya diberikan
janji – janji politik ) untuk mencari – cari kesalahan /
21
kekurangan Imam Suroso serta mengeksposnya di media,
sehingga bisa menjadi dasar / alasan yang reasonable bagi
Sunarwi untuk mencabut Pencalonan Imam Suroso dan
mendaftarkan pencalonan dirinya
Menurut Peraturan KPU No. 13 Tahun 2011 Pasal 39 Huruf b,
Pasal 40 Ayat ( 1 ) dan Pasal 40 Ayat ( 1 ) Huruf b, dijelaskan
bahwa verifikasi persyaratan pasangan calon paling lama 7
( tujuh ) hari dan hasil verifikasi diberitahukan secara tertulis
kepada pasangan calon dengan tembusan pimpinan parpol,
serta kesempatan untuk melengkapi / memperbaiki dan
mengganti pasangan calon paling lama 7 ( tujuh ) hari
Dengan Surat KPUK Pati No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011,
maka Imam Suroso akan terganjal / gugur, namun
sebaliknya Sunarwi akan melenggang dengan lancar untuk
mencalonkan diri dan Sunarwi mempunyai cukup waktu
untuk melengkapi persyaratannya sampai tanggal 19 Mei 2011
Karena pertimbangan : 1. Hasil pemeriksaan kesehatan belum
didapat Sunarwi dan pasangannya, 2. Pemeriksaan kesehatan
harus datang sendiri ( tidak bisa diwakilkan ), 3. Untuk
pemeriksaan kesehatan sedikitnya membutuhkan waktu 2
( dua ) hari, 4. Berturut – turut tanggal 15 – 17 Mei 2011 adalah
hari libur, maka mau tidak mau Sunarwi dan pasangannya
22
secara diam – diam dan dengan alasan medical check up
melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 14 Mei 2011
( namun sayangnya diketahui publik, walaupun tidak terekspos
di media )
Tanggal 17 Mei 2011 Sunarwi dan Tejo Pramono mendaftarkan
dirinya dan diterima dengan mesra oleh KPUK Pati,
selanjutnya langsung dengan kepura – puraan KPUD Pati
membuatkan Surat No. 271 / 34 tanggal 17 Mei 2011 kepada
Ketua IDI Cabang Pati Ketua IDI Cabang Pati guna
melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo
Pramono
Tanggal 18 Mei 2011, Ketua IDI Cabang Pati menerima surat
tersebut, namun kemudian tanggal 19 Mei 2011 dengan
kepura – puraan dan secepat kilat Ketua IDI Cabang Pati
sudah memberikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi –
Tejo Pramono, dan celakanya terendus bahwa hasil yang
diberikan adalah hasil medical check up yang dilakukan
Sunarwi – Tejo Pramono tanggal 14 Mei 2011 ( bagaimana
keabsyahannya ? )
Tanggal 19 Mei 2011, semua Persyaratan Pecalonan Sunarwi –
Tejo Pramono sudah beres, dan selanjutnya tugas masa
yang dikerahkan Sunarwi di KPUK Pati untuk menjaganya
23
Tanggal 20 Mei 2011 dan secara resmi tanggal 5 Juni 2011,
KPUK Pati meng-amin-i / mengabulkan Pecalonan Sunarwi –
Tejo Pramono
Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tanggal 17 Mei
2011 dipilih Sunarwi – Tejo Pramono untuk mendaftarkan
dirinya di KPUK Pati karena :
- Tidak terkesan buru – buru / ambisius dan mbalelo
- Masih cukup waktu untuk melengkapi persyaratan –
persyaratan yang kurang, termasuk pemeriksaan kesehatan
- Untuk mencari – cari kesalahan / kekurangan Imam Suroso
- KPUK Pati seolah – olah cukup waktu melakukan verifikasi
Persyaratan Pecalonan Sunarwi – Tejo Pramono
Akhirnya terjawab ..... ,
Memang patut dipertanyakan Sikap Bijak dan Kritis KPUK Pati ,
dan patut diragukan Independensi / Kemandirian KPUK Pati ,
di antaranya adalah :
Mengapa KPUK Pati tanpa beban menerima pendaftaran dan
mengakui Pasangan Sunarwi – Tejo Pramono ?
24
Apakah Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko mengundurkan
diri sehingga secara sepihak Sunarwi mencabutnya ? Etiskah hal
itu dilakukan dengan alasan yang tidak rasional ?
Tidak tahukah KPUK Pati bahwa yang mendapatkan
Rekomendasi ( resmi diusung PDIP ) adalah Pasangan Calon
Imam Suroso – Sujoko ?
Tidak adakah upaya KPUK Pati untuk mengkompromikan terlebih
dahulu dengan kedua Pasangan Calon ?
Apakah keputusan KPUK Pati yang mengakui Pasangan
Sunarwi – Tejo Pramono sudah memenuhi rasa keadilan ?
Apakah KPUK Pati mempunyai kepentingan ?
Apakah hasil pemeriksaan kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono
memenuhi persyaratan ? ( Hasil Investigasi Pemeriksaan
Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono terlampir )
Serta masih seabreg pertanyaan dan keraguan terkait Sikap
Bijak dan Kritis, serta Independensi / Kemandirian KPUK Pati.
Namun demikian, Sebagaimana Statement – nya di Media,
Mungkin KPUK Pati Merasa Lembaga SUPER BODY, Sehingga
Terkesan Menantang dan Berani / Siap Menghadapi Tuntutan
Partai Besar PDIP dan Pasangan Imam Suroso – Sujoko.
25
b. Kajian Dasar Hukum
Sebagaimana diberitakan ( photocopy pada Lampiran : No. 5.a, 7,
10.a, 10.c ), statement KPUK Pati yang menerima pendaftaran dan
mengakui keabsyahan Pasangan Calon Sunarwi – Tejo Pramono
didasarkan pada :
Hasil konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU
Pusat dan Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku, yaitu
( photocopy pada Lampiran 11 ) :
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, yang direvisi dengan Undang – Undang No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya :
o UU No. 32 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 59 Ayat 5 Huruf a :
Yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik, adalah Ketua
dan Sekertaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya
sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar /
26
anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan,
sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
( Pasal ini menjelaskan tentang yang dimaksud dengan
Pimpinan Parpol dan tingkatan daerah pencalonannya )
o UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 60 Ayat 3 :
Apabila pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak
karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 58 dan / atau pasal 59, Partai Politik atau gabungan
partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk
melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan beserta
persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru
paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak saat pemberitahuan hasil
penelitian persyaratan oleh KPUD
o UU No. 12 Tahun 2008, Pasal 60 Ayat 3 :
Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak
karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 58 dan / atau pasal 59 ayat ( 5 ), Partai Politik atau
gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi
kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat
27
pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau
mengajukan calon baru paling lambat 7 ( tujuh ) hari sejak
saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU
Propinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota.
o UU No. 12 Tahun 2008, Pasal 62 Ayat 1 :
Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menarik
calonnya dan / atau pasangan calonnya serta pasangan calon
atau salah seorang dari pasangan calon dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai
pasangan calon oleh KPU Propinsi dan / atau KPU Kabupaten
/ Kota.
- Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang direvisi terakhir
dengan Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
khususnya :
o Penjelasan Pasal 42 Ayat 1 :
28
Yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik, adalah
Ketua dan Sekertaris partai politik atau sebutan pimpinan
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran
dasar / anggaran rumah tangga partai politik yang
bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya.
o Pasal 45 Ayat 1 :
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 43, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon
atau ditolak oleh KPUD, partai politik atau gabungan partai
politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan / atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya
atau mengajukan calon baru.
o Pasal 45 Ayat 2 :
Kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat
pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru
sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ), paling lambat 7 ( tujuh )
hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil
penelitian.
o Pasal 46 Ayat 1 :
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu
7 ( tujuh ) hari wajib melengkapi dan / atau memperbaiki surat
29
pencalonan beserta lampirannya berdasarkan hasil penelitian
dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
o Pasal 6 ayat 2 :
Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan
pasangan calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan
beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
dan Pasal 42.
- Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, khususnya :
o Pasal 40 Ayat 1 Huruf b :
Apabila pasangan Calon partai politik atau gabungan partai
politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengajukan
calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau
memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan
calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 ( tujuh )
hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh
KPU Propinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota.
30
o Pasal 42 Huruf f :
Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian
pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon,
sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik
tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan
partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan
syarat administrasi
Mari kita amati dengan cermat juga beberapa hal yang
terkait dengan Peraturan Pelaksanaan / Tata Cara
Pencalonan Bupati / Wakil Bupati dan Peristiwa – peristiwa
yang terjadi :
Undang Undang RI No. 12 Tahun 2008 Angka 5 Pasal 59 Ayat
( 1 ) Huruf a
(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
adalah :
a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik ;
31
Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 59 Ayat ( 5 )
Huruf a dan Undang Undang RI No. 12 Tahun 2008 Angka 5
Pasal 59 Ayat ( 5 ) Huruf a
(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat
mendaftarkan calon partai politik, wajib
menyerahkan :
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh
pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik
yang bergabung ;
Undang Undang RI No. 12 Tahun 2008 Angka 8 Pasal 62 Ayat
( 1 ) :
(1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik
calonnya dan / atau pasangan calonnya serta pasangan calon
atau salah seorang dari pasangan calon dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai
pasangan calon oleh KPU provinsi dan / atau KPU
kabupaten / kota
Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 :
- Pasal 6 Huruf a :
KPUD sebagai penyelenggara Pemilu berkewajiban :
a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara ; dst
- Pasal 42 Ayat ( 1 ) :
32
Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib
menyerahkan surat pencalonan yang ditanda – tangani oleh
Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung di daerah pemilihan
Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 :
- Pasal 1 Nomor 7
Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik
atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik
sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan
Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART )
partai politik yang bersangkutan
- Pasal 2
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
a. mandiri ;
b. jujur ;
c. adil ;
d. kepastian hukum ;
e. tertib penyelenggara Pemilu ;
f. kepentingan umum ;
g. keterbukaan ;
33
h. proporsionalitas ;
i. profesionalitas ;
j. akuntabilitas ;
k. efisiensi ; dan
l. efektivitas.
- Pasal 7 Ayat ( 4 ) dan Ayat ( 5 ) :
( 4 ) Proses penjaringan bakal calon, dilakukan secara
demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai
politik
( 5 ) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan
calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib
memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat
- Pasal 14 Ayat ( 4 ) :
Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan
Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota
selama masa pendaftaran
- Pasal 15 Ayat ( 2 ) Huruf b, Huruf c, Huruf d
Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), wajib
dilampiri :
34
b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal
pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh
pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang
bergabung ;
c. Surat pernyataan kesediaan sebagai calon Gubernur / Wakil
Gubernur atau calon bupati / Wakil bupati atau Calon
Walikota / Wakil Walikota secara berpasangan dalam satu
kesatuan ;
d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal
pasangan calon ;
- Pasal 16 Ayat ( 1 ) :
Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemerikasaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter
Pemeriksaan Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum
pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter
Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten / Kota dengan Keputusan KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten / Kota, yang mengacu panduan teknis
penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana
dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau
35
KPU Kabupaten / Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia
setempat.
- Pasal 40 Ayat ( 1 ) Huruf a :
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan
tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang
mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 ( tujuh )
hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan
calon, dengan ketentuan :
a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur – unsur berkas yang
diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak,
status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan
ketidakpemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan
peraturan perundang – undangan
- Pasal 42
Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik dapat memperbaiki dan / atau melengkapi surat
pencalonan, syarat calon, dan / atau mengajukan calon baru
selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota, dengan ketentuan :
a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan,
36
perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status
pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat ;
b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik
yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi
syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku ;
c. dalam masa perbaikan dan / atau melengkapi surat
pencalonan, syarat calon, dan / atau mengajukan calon baru,
bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan
partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan dan / atau
mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran ;
d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai
politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau
gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas
pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi
syarat ;
e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih
memenuhi ketentuan 15 % ( lima belas perseratus )
persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD,
37
berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi
syarat ;
f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan
pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan
calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai
politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian
pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi
pemenuhan syarat administrasi
Surat KPUK Pati Surat No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
tentang Hasil Verfikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Pencabutan Pendaftaran Pasangan Calon Imam Suroso –
Sujoko oleh Sunarwi Selaku Ketua DPC PDIP Pati dan
digantikan dirinya sendiri secara sepihak
Hasil Pemeriksaan Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo Pramono
Kejadian force majore ketika terjadi Penculikan Sujoko dan
perampasan berkas persyaratan Pasangan Imam Suroso –
Sujoko dan SK DPP PDIP tentang Pembekuan Pengurus DPC
PDIP Pati oleh masa yang menduduki dan mengepung KPUK
Pati pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011
Dalam keadaan force majore tersebut, Kurir Khusus yang
berhasil masuk Kantor KPUK Pati untuk menyerahkan Berkas
38
Persyaratan Pasangan Imam Suroso – Sujoko dan SK DPP
PDIP tentang Pembekuan Pengurus DPC PDIP Pati ternyata
ditolak Ketua KPUK Pati, dengan alasan tidak syah karena
tidak diserahkan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Pati
Murdoko ( Ketua DPD PDIP Jateng ) selaku Plh DPC PDIP Pati
yang akan menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan
Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko dan menarik /
mencabut Pasangan Calon Sunarwi – Tejo Pramono ternyata
ditolak juga oleh Ketua KPUK Pati pada tanggal 4 Juni 2011
Pelanggaran Apa yang Dilakukan KPUK Pati ???
Dari hasil pengamatan terhadap beberapa hal yang terkait
dengan Peraturan Pelaksanaan / Tata Cara Pencalonan
Bupati / Wakil Bupati dan Peristiwa – peristiwa yang terjadi,
patut diduga adanya pelanggaran yang dilakukan KPUK
Pati, yaitu :
Pelanggaran Terhadap : 1. UU RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 59
Ayat ( 5 ) Huruf a, 2. UU RI No. 12 Tahun 2008 Angka 5 Pasal
59 Ayat ( 5 ) Huruf a, 3. PP RI No. 6 Tahun 2005 Pasal 42 Ayat
( 1 ), dan 4. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 1 No. 7
yang dikaitkan dengan Surat KPUK Pati Surat No. 271 / 333
39
tanggal 12 Mei 2011 dan Penolakan Ketua KPUK Pati
Terhadap Kurir Khusus Yang Akan Menyerahkan Berkas
Persyaratan Pasangan Imam Suroso – Sujoko dan SK DPP
PDIP Tentang Pembekuan Pengurus DPC PDIP Pati Pada
Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2011
o Sebagaimana dimaksud Peraturan Perundang – undangan
tersebut, tidak jelas diatur Ketua dan Sekretaris Partai Politik
yang bagaimana ? Ketua yang Definitif ? atau Ketua yang
Pelaksana Harian ? Selanjutnya : Bagaimana bila Ketua yang
Definitif wafat ? Bagaimana bila Ketua yang Definitif
membangkang / berkhianat terhadap partainya ? Apakah tidak
bisa digantikan oleh Ketua yang Pelaksana Harian ?
o Selain itu disebutkan juga atau dengan sebutan lain sesuai
dengan AD / ART partai politik yang bersangkutan, makna
sebutan lain bisa sangat luas. Bagaimana bila dalam keadaan
force majore / emergency, Ketua yang Definitif dapat
digantikan Ketua yang Pelaksana Harian dan hal itu juga
diatur di dalam AD / ART Parpol ?
o Di dalam Peraturan Perundang – undangan tersebut,
kapasitas Pimpinan Parpol ( Ketua dan Sekretaris Partai
40
Politik ) lebih banyak terkait dengan Keabsyahan Surat
Pencalonan
o Isi Surat KPUK Pati Surat No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
menyebutkan bahwa perbaikan dan penyerahan berkas
persyaratan harus dilakukan oleh Pimpinan Parpol ( Ketua
dan Sekretaris ), sehingga tidak kuat dasar hukumnya dan
patut diduga melanggar Peraturan Perundang – undangan
yang terkait
o Demikian halnya Penolakan Ketua KPUK Pati Terhadap Kurir
Khusus Yang Akan Menyerahkan Berkas Persyaratan
Pasangan Imam Suroso – Sujoko dan SK DPP PDIP Tentang
Pembekuan Pengurus DPC PDIP Pati Pada Hari Kamis
Tanggal 19 Mei 2011, sehingga Penolakan Ketua KPUK Pati
tersebut juga tidak kuat dasar hukumnya dan patut diduga
melanggar Peraturan Perundang – undangan yang terkait
( simak juga Pelanggaran Terhadap Peraturan KPU No. 13
Tahun 2010 Pasal 14 Ayat ( 4 ) di kajian selanjutnya )
Pelanggaran Terhadap : 1. UU RI No. 12 Tahun 2008 Angka 5
Pasal 59 Ayat ( 1 ) Huruf a, 2. PP RI No. 6 Tahun 2005 Pasal
42 Ayat ( 1 ), dan 3. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 7
Ayat ( 4 ) dan Ayat ( 5 )
41
o I n g a t ! ! , suatu produk hukum mencantumkan ketentuan –
ketentuan pokok / dasar pada pasal – pasal awal ( di bagian
depan )
o Rekomendasi Partai adalah Output / Hasil dari Proses
penjaringan bakal calon, dilakukan secara demokratis dan
transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam
partai politik atau gabungan partai politik, merupakan
ketentuan pokok / mendasar yang harus dipenuhi
o Selain melalui fit and proper test, Rekomendasi Partai juga
didasarkan hasil survei elektabilitas dan popularitas yang
dilakukan oleh partai, hal ini sebagai manifestasi Pasal 7 Ayat
( 5), yaitu wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan
masyarakat
o Secara hukum, Rekomendasi Partai mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan Surat Pencalonan sebagaimana
yang dimaksud dengan : UU RI No. 12 Tahun 2008 Angka 5
Pasal 59 Ayat ( 1 ) Huruf a, PP RI No. 6 Tahun 2005 Pasal 42
Ayat ( 1 ), serta Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 7
Ayat ( 4 ) dan Ayat ( 5 ), dan sebagaimana ditentukan pada
Lampiran II Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 ( MODEL B –
KWK.KPU PARTAI POLITIK )
42
o Rekomendasi PDIP diberikan kepada Pasangan Calon Imam
Suroso – Sujoko, dan Rekomendasi PDIP tersebut sama
sekali tidak dihiraukan oleh KPUK Pati
o Namun justru sebaliknya menerima pendaftaran dan
mengakui Pasangan Calon Sunarwi – Tejo Pramono ( yang
tidak direkomendasikan dan membangkang / berkhianat
terhadap partainya ), serta mempersilahkan Sunarwi
mencabut pendaftaran Pasangan Calon Imam Suroso –
Sujoko
o Dengan demikian, KPUK Pati patut diduga melanggar
Peraturan Perundang – undangan yang terkait
Pelanggaran Terhadap : 1. UU RI No. 12 Tahun 2008 Angka 5
Pasal 59 Ayat ( 5 ) Huruf a, 2. PP RI No. 6 Tahun 2005 Pasal
42 Ayat ( 1 ), 3. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 14
Ayat ( 4 ) yang dikaitkan dengan Surat KPUK Pati Surat No.
271 / 333 tanggal 12 Mei 2011 dan Penolakan Ketua KPUK
Pati Terhadap Kurir Khusus Yang Akan Menyerahkan Berkas
Persyaratan Pasangan Imam Suroso – Sujoko dan SK DPP
PDIP Tentang Pembekuan Pengurus DPC PDIP Pati Pada
Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2011
43
o Di dalam Peraturan Perundang – undangan yang terkait,
secara tersurat menjelaskan : Parpol dan gabungan Parpol
mendaftarkan pasangan calon ... dst, sehingga ( bahkan )
dalam hal pendaftaran ( moment yang penting dan disorot
publik ) tidak mewajibkan harus Ketua dan Sekretaris Partai
Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati
o Namun Surat KPUK Pati Surat No. 271 / 333 tanggal 12 Mei
2011 justru untuk Perbaikan Pemenuhan Persyaratan
dilakukan Pimpinan Parpol
o Ketika dikonfirmasi terkait surat tersebut, KPUK Pati
mewajibkan harus Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Pati, hal
ini jelas tidak mungkin karena Ketua DPC PDIP Pati
mendaftarkan pecalonan dirinya, bahkan dengan enteng
menjawab itu urusan internal partai
o Lebih parah lagi, dalam keadaan force majore, Kurir Khusus
yang berhasil masuk Kantor KPUK Pati, tidak ada toleransi
dan ditolak Ketua KPUK Pati karena tidak diserahkan oleh
Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Pati
o Dengan demikian, maka Surat KPUK Pati Surat No. 271 / 333
tanggal 12 Mei 2011 dan Penolakan Ketua KPUK Pati
44
tersebut tidak mempunyai cukup dasar dan patut diduga
melanggar karena tidak sesuai dengan Peraturan
Perundangan – undangan yang terkait
Pelanggaran Terhadap : 1. UU RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 60
Ayat ( 3 ) Huruf a, 2. UU RI No. 12 Tahun 2008 Angka 7 Pasal
60 Ayat ( 3 ), 3. PP RI No. 6 Tahun 2005 Pasal 45 Ayat ( 1 )
dan Ayat ( 2 ), dan 4. Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 15 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) Huruf b, Huruf c, Huruf d
terkait dengan Pencabutan Pendaftaran Pasangan Calon
Imam Suroso – Sujoko oleh Sunarwi Selaku Ketua DPC PDIP
Pati dan Digantikan Dirinya Sendiri Secara Sepihak
o Di dalam Peraturan Perundang – undangan yang terkait,
secara tersurat menjelaskan : Apabila Pasangan Calon belum
memenuhi syarat atau ditolak ..., diberikan kesempatan
melengkapi dan / atau memperbaiki ..... atau mengajukan
calon baru .... dst
Ketentuan di atas menunjukkan adanya kalimat hubungan
bersyarat :
- Jika belum memenuhi syarat, maka penyelesaiannya adalah
diberikan kesempatan melengkapi dan / atau memperbaiki
45
- Jika ditolak, maka penyelesaiannya adalah mengajukan
calon baru
o Selanjutnya, di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 :
- Pasal 15 Ayat ( 1 ) menjelaskan tentang Surat Pencalonan
( MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK ) yang berisi
tentang Pasangan Calon yang diajukan Parpol, dan tidak
terdapat kalimat tertentu yang memungkinkan Pasangan
Calon yang diajukan dilakukan pencabutan / peninjauan
kembali
- Pasal 15 Ayat ( 2 ) Huruf b menjelaskan tentang Surat
Pernyataan Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Bakal
Pasangan Calon Yang Dicalonkan ( MODEL B2 – KWK.KPU
PARTAI POLITIK ) yang juga tidak terdapat kalimat tertentu
yang memungkinkan Pasangan Calon yang diajukan
dilakukan pencabutan / peninjauan kembali
- Pasal 15 Ayat ( 2 ) Huruf c menjelaskan tentang Surat
Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati ( MODEL B3 –
KWK.KPU PARTAI POLITIK ) yang juga tidak terdapat
kalimat tertentu yang memungkinkan Calon Bupati yang
diajukan bersedia dilakukan pencabutan / peninjauan
kembali
46
- Pasal 15 Ayat ( 2 ) Huruf d menjelaskan tentang Surat
Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Bakal
Pasangan Calon ( MODEL B4 – KWK.KPU PARTAI
POLITIK ) yang juga tidak terdapat kalimat tertentu yang
memungkinkan Pasangan Calon yang diajukan dilakukan
pencabutan / peninjauan kembali
o Dengan demikian, tidak cukup kuat Sunarwi ( sekalipun
Ketua DPC PDIP Pati ) mencabut Pencalonan Imam Suroso –
Sujoko yang mempunyai Rekomendasi dari PDIP
o Semestinya KPUK Pati tidak bisa mengakui Pencalonan
Sunarwi – Tejo Pramono, dan KPUK Pati tidak mempunyai
cukup dasar dan patut diduga melanggar Peraturan
Perundangan – undangan yang terkait
Pelanggaran Terhadap : UU RI No. 12 Tahun 2008 Angka 8
Pasal 62 Ayat ( 1 ) terkait dengan Penolakan KPUK Pati
terhadap Murdoko ( Ketua DPD PDIP Jateng ) selaku Plh
DPC PDIP Pati yang akan menyerahkan kelengkapan berkas
persyaratan Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko dan
menarik / mencabut Pasangan Calon Sunarwi – Tejo
Pramono pada tanggal 4 Juni 2011
47
o Sebagaimana dijelaskan di dalam UU RI No. 12 Tahun 2008
Angka 8 Pasal 62 Ayat ( 1 ), parpol dilarang menarik calonnya
dan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak
ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUK
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan
parpol menarik calonnya sebelum ditetapkan sebagai
pasangan calon oleh KPUK
o Pada tanggal 4 Juni 2011 ( sebelum KPUK Pati Menetapkan
Pasangan Calon ), semestinya KPUK Pati tidak menolak
Murdoko ( Ketua DPD PDIP Jateng ) selaku Plh DPC PDIP
Pati yang akan menarik / mencabut Pasangan Calon
Sunarwi – Tejo Pramono
o Dengan demikian, Penolakan KPUK Pati tersebut patut
diduga melanggar Peraturan Perundangan – undangan yang
terkait
Pelanggaran Terhadap Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 16 Ayat ( 1 ) terkait dengan Hasil Pemeriksaan
Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo Pramono
48
o Hasil Investigasi Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan
Rohani dari Pasangan Sunarwi – Tejo Pramono ( terlampir )
o Dari Hasil Investigasi tersebut, semestinya KPUK Pati tidak
bisa mengakui Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan
Rohani dari Pasangan Sunarwi – Tejo Pramono
Pelanggaran Terhadap Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 40 Ayat ( 1 ) Huruf a terkait dengan Surat KPUK Pati
Surat No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
o Surat KPUK Pati Surat No. 271 / 333 tanggal 12 Mei 2011
terkait Pemberitahuan Hasil Verifikasi tidak sesuai dengan
apa yang dimaksud di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun
2010 Pasal 40 Ayat ( 1 ) Huruf a karena tidak
mencantumkan alasan ketidak – pemenuhan syarat berkas
menurut ketentuan peraturan perundang – undangan
o Dengan demikian, maka Surat KPUK Pati tersebut tidak syah
Pelanggaran Terhadap Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 42 terkait KPUK Pati yang menerima pendaftran dan
49
mengakui keabsyahan Pasangan Calon Sunarwi – Tejo
Pramono didasarkan pada Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 42 Huruf f
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42
menjelaskan tentang ketentuan memperbaiki dan / atau
melengkapi Surat Pencalonan, Syarat Calon, dan / atau
Mengajukan Calon Baru selama masa perbaikan
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf a
menjelaskan tentang perbaikan Surat Pencalonan ( MODEL
B - KWK.KPU PARTAI POLITIK ) wajib dilakukan terkait
Parpol yang tidak memenuhi syarat ( perolehan kursi di
DPRD )
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf b
menjelaskan tentang perbaikan Surat Pencalonan ( MODEL
B - KWK.KPU PARTAI POLITIK ) tidak perlu dilakukan apabila
Parpol sudah memenuhi syarat ( perolehan kursi di DPRD )
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf c
menjelaskan tentang bahwa bakal pasangan calon tidak
dibenarkan menambah dukungan Parpol
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf d
menjelaskan tentang penambahan dukungan Parpol dapat
50
dilakukan apabila tidak memenuhi syarat pada saat penelitian
berkas
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf e
menjelaskan tentang apabila Huruf a tidak dilakukan sampai
batas akhir perbaikan namun masih memenuhi syarat
o Di dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf f
menjelaskan tentang apabila parpol jenjang di atasnya
melakukan pergantian pimpinan Parpol, sedangkan saat
verifikasi telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan
Parpol tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat
administrasi
Pemahaman yang sepotong – sepotong terhadap keseluruhan isi
dari Pasal 42 tersebut justru dapat menyesatkan, pada dasarnya
Pasal 42 lebih banyak mengatur tentang perbaikan Surat
Pencalonan ( MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK ), Syarat
Calon, dan / atau Mengajukan Calon Baru yang terkait dengan :
- Waktu perbaikan ( pada masa perbaikan atau masa verifikasi /
penelitian )
- Pemenuhan syarat Parpol yang mengusung ( memenuhi
perolehan kursi di DPRD atau tidak )
- Panambahan dukungan Parpol
- Pergantian pimpinan Parpol
51
Khusus Pasal 42 Huruf f terdiri dari 3 ( tiga ) frase yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
o Frase pertama : apabila partai politik jenjang di atasnya
melakukan pergantian pimpinan partai politik yang
mengajukan pasangan calon,
- Pada tanggal 5 Mei 2011, Sunarwi selaku Ketua DPC PDIP
Pati telah mendaftarkan Pasangan Calon Imam Suroso –
Sujoko secara Syah di KPUK pati dengan menggunakan
Surat Pencalonan ( MODEL B - KWK.KPU PARTAI
POLITIK )
- Pada tanggal 19 Mei 2011, dengan terbitnya SK DPP PDIP
tentang Pembekuan Pengurus DPC PDIP Pati, maka
Sunarwi sudah tidak lagi sebagai Ketua DPC PDIP Pati
terhitung mulai tanggal 19 Mei 2011
o Frase kedua : sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan
partai politik tersebut telah memenuhi syarat,
- Tanggal 5 – 12 Mei 2011 adalah masa verifikasi syarat
Pasangan Calon ( Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko )
- Pada tanggal tersebut untuk mengajukan Pasangan Calon
Imam Suroso – Sujoko sudah memenuhi syarat ( lebih dari
15 % dari perolehan kursi di DPRD )
52
o Frase ketiga : usulan pergantian pimpinan partai politik
tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
Walaupun pada tanggal 19 Mei 2011 ( batas akhir penyerahan
persyaratan administrasi ) Sunarwi sudah tidak lagi sebagai
Ketua DPC PDIP Pati, maka hal ini tidak mempengaruhi
Pengajuan Pasangan Calon Imam Suroso – Sujoko
Dengan demikian, karena adanya pemahaman yang keliru,
maka Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf f adalah
bukan dasar hukum yang kuat bagi KPUK Pati untuk
mengakui Pasangan Calon Sunarwi – Tejo Pramono
Pelanggaran Terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun
2005 Pasal 6 Huruf a dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 2
Banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan KPUK
Pati sebagaimana dijelaskan di atas, maka patut diduga :
- KPUK Pati melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun
2005 Pasal 6 Huruf a, yaitu : Memperlakukan pasangan calon
secara tidak adil dan tidak setara
- KPUK Pati melanggar Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010
Pasal 2, yaitu : Tidak berpedoman pada asas : mandiri, jujur,
adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu,
53
Kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
4. K E S I M P U L A N
Dari uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan :
o KPUK Pati sebagai Penyelenggara Pemilu Kada telah banyak
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang
berlaku
o Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 42 Huruf f adalah bukan
dasar hukum yang kuat bagi KPUK Pati untuk mengakui Pasangan
Calon Sunarwi – Tejo Pramono
o Patut diduga bahwa KPUK Pati telah terlibat KONSPIRASI POLITIK
yang merugikan Pasangan Calon, khususnya Imam – Sujoko.
54
CATATAN :
Berdasarkan informasi dari para Kader PDIP Pati, bahwa rekam jejak
perjalanan karir politik Sunarwi dinilai banyak diwarnai dengan cara – cara
yang tidak santun, bahkan untuk meraih ambisinya berbagai upaya akan
dilakukan sekalipun harus ( mohon maaf ) mengorbankan dan menfitnah
orang lain yang menjadi penghambat / pesaingnya.
HASIL INVESTIGASI PEMERIKSAAN KESEHATAN
SUNARWI – TEJO PRAMONO
1. Sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan KPUD Pati, bahwa
Pemeriksaan Kesehatan Balon Bupati dan Wakil Bupati
dilaksanakan pada :
a. Hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011
Pemeriksaan Kesehatan Jasmani untuk 3 ( tiga ) Pasangan Balon
Bupati dan Wakil Bupati
b. Hari Senin tanggal 9 Mei 2011
Pemeriksaan Kesehatan Jasmani untuk 3 ( tiga ) Pasangan Balon
Bupati dan Wakil Bupati
c. Hari Selasa tanggal 10 Mei 2011
Pemeriksaan Kesehatan Rohani untuk 3 ( tiga ) Pasangan Balon
Bupati dan Wakil Bupati
2. Beberapa persyaratan dalam Pemeriksaan Kesehatan Balon
Bupati dan Wakil Bupati adalah :
Pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati sudah terdaftar resmi di
KPUD Pati
55
Pemeriksaan Kesehatan Balon Bupati dan Wakil Bupati
dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Cabang
Kabupaten Pati di RSUD RAA. Soewondo Pati dengan tempat dan
fasilitas yang telah ditentukan
Biaya yang timbul untuk Pemeriksaan Kesehatan Balon Bupati dan
Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran KPUD Pati
Sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan dan sebagai dasar
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, KPUD Pati akan
memberikan surat kepada :
- Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati
- Balon Bupati dan Wakil Bupati
Hasil Pemeriksaan Kesehatan Balon Bupati dan Wakil Bupati akan
disampaikan melalui Surat Resmi dari Ketua IDI Cabang Kabupaten
Pati kepada Ketua KPUD Pati
3. Terkait dengan Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh
Sunarwi – Tejo Pramono :
Tanpa adanya Surat dari KPUD Pati, Pemeriksaan Kesehatan yang
dilakukan oleh Sunarwi – Tejo Pramono dilaksanakan pada hari
Sabtu tanggal 14 Mei 2011, yang diketahui / dihadiri oleh Ketua IDI
Cabang Kabupaten Pati dan Direktur RSUD RAA. Soewondo Pati
56
Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati dan Direktur RSUD RAA.
Soewondo Pati memberikan ijin dilakukannya Pemeriksaan
Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo Pramono, dengan alasan
permintaan perseorangan yang dibiayai sendiri ( seperti halnya
permintaan medical check up )
Jenis Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Sunarwi – Tejo
Pramono adalah sama ( tidak berbeda ) dengan Jenis Pemeriksaan
Kesehatan Balon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan
sebelumnya
Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Sunarwi – Tejo
Pramono di RSUD RAA. Soewondo Pati tidak dilaksanakan di
tempat dan fasilitas yang telah ditentukan
Surat dari KPUD Pati No. 271 / 34 tanggal 17 Mei 2011 terkait
dengan Pemeriksaan Kesehatan untuk Sunarwi – Tejo Pramono
dibuat pada hari dan tanggal yang bertepatan dengan Pendaftaran
Sunarwi – Tejo Pramono sebagai Balon Bupati dan Wabup di KPUD
Pati
Surat tersebut diterima Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati pada hari
Rabu tanggal 18 Mei 2011
Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, Ketua IDI Cabang Kabupaten
Pati melalui Surat Resmi menyerahkan secara lengkap Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono
57
4. Hal – hal yang patut untuk dipertanyakan :
a. Dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Pemeriksaan
Kesehatan yang dilakukan oleh Sunarwi – Tejo Pramono
Tanpa adanya Surat dari KPUD Pati dan dengan alasan permintaan
perseorangan yang dibiayai sendiri ( medical check up )
Mengapa Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati dan Direktur RSUD
RAA. Soewondo Pati menyempatkan hadir dan very care
terhadap Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Sunarwi –
Tejo Pramono ? Apakah karena Sunarwi adalah seorang pejabat
( Ketua DPRD Pati ) yang harus diperhatikan secara khusus ?
Ataukah karena Tejo Pramono masih keluarga / kerabat dekat
Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati ? Ataukah karena sesuatu
yang tendensius ?
Padahal seperti kebanyakan orang / pasien yang melakukan
medical check up tidak mendapatkan perhatian khusus dari
Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati dan Direktur RSUD RAA.
Soewondo Pati,
Ataukah bila benar masih keluarga / kerabat dekat : Apakah hal
itu tidak diskriminatif ? Lebih lanjut bila terbukti diskriminatif :
Apakah tidak mungkin adanya intervensi agar Hasil Pemeriksaan
Kesehatan menjadi lebih baik ?
58
Mengapa Jenis Pemeriksaan Kesehatannya sama ( tidak
berbeda ) dengan Jenis Pemeriksaan Kesehatan Balon Bupati
dan Wakil Bupati yang dilakukan sebelumnya ?
Padahal secara umum untuk medical check up tidak dilakukan
Tim Medis Khusus dan tidak terdapat Pemeriksaan Kesehatan
Rohani yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
b. Dalam hubungannya dengan Surat dari KPUD Pati No. 271 / 34
tanggal 17 Mei 2011 dan Keabsyahan Hasil Pemeriksaan
Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono
Bila dihubungkan jeda waktu antara :
- Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Sunarwi – Tejo
Pramono dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011,
- Surat dari KPUD Pati No. 271 / 34 tanggal 17 Mei 2011 yang
diterima Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati pada hari Rabu tanggal
18 Mei 2011, dan
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono yang
diserahkan melalui Surat Resmi Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati
pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011
Secepat itukah Proses Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo
Pramono dan hasilnya dapat diperoleh ?
Sedangkan Pemeriksaan Kesehatan Balon Bupati dan Wakil
Bupati yang dilakukan sebelumnya membutuhkan waktu
59
sedikitnya 2 ( dua ) hari, terlebih – lebih lagi di Pati belum
terdapat Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa dan harus
mendatangkan dari Semarang.
Menurut informasi, bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang
diserahkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 adalah Hasil
Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Sunarwi – Tejo
Pramono pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 ( sebelum adanya
Surat dari KPUD Pati No. 271 / 34 tanggal 17 Mei 2011 )
Kalau memang demikian, sejauh mana Keabsyahan Hasil
Pemeriksaan Kesehatan Sunarwi – Tejo Pramono ?
5. K e s i m p u l a n
Dari penjelasan hasil investigasi tersebut, PATUT DIDUGA adanya
KONSPIRASI POLITIK yang dilakukan oleh : KPUD Pati, Sunarwi –
Tejo Pramono, Ketua IDI Cabang Kabupaten Pati, dan Direktur RSUD
RAA. Soewondo Pati.
60