karmil dandim
Transcript of karmil dandim
PERLUNYA PEMBINAAN TERITORIAL GUNA TERCIPTANYA KEMANUNGGALAN TNI RAKYAT YANG TANGGUH UNTUK
KEPENTINGAN PERTAHANANAN NEGARA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.
Perjalanan sejarah telah menunjukkan sesungguhnya bangsa
Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah
yang telah berkuasa selama tiga setengah abad lamanya berkat kokohnya
nilai-nilai persatuan yang telah tertanam dalam sanubari bangsa Indonesia.
Hal ini merupakan wujud nyata bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa
yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan di atas pondasi
ketahanan nasional Indonesia yang kokoh demi pembangunan Nasional.
Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini
mengarah pada perubahan disegala bidang menuju tatanan yang lebih baik.
Mengingat bahwa setiap perubahan selalu mengandung konsekuensi baik
ataupun buruk, maka apabila tidak dilaksanakan pembinaan secara cepat dan
tepat memungkinkan tumbuh menjadi potensi ancaman terhadap
pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh, konsekuensi dari penggusuran,
penerapan kebijakan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya. Untuk dapat
mengatasi permasalahan seperti tersebut di atas, tidak hanya dapat
dilaksanakan melalui tindakan penegakan hukum saja, namun juga
diperlukan kepedulian dari segenap komponen bangsa untuk melakukan
pembinaan sebagai langkah pencegahan (preventive) melalui pembinaan
teritorial yang diistilahkan dengan ”binter”.
1
Kesepakatan bersama segenap komponen bangsa sangat diperlukan
dalam menciptakan keharmonisan hubungan kerjasama antara instansi
vertikal dan horizontal, baik pusat maupun daerah demi mendukung
terselenggaranya pembinaan teritorial (Binter) dalam rangka pemberdayaan
wilayah pertahanan bagi kepentingan pertahanan negara, guna meningkatkan
ketahanan nasional sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Kesamaan pemahaman yang dimaksud ialah bahwa pemberdayaan wilayah
pertahanan, pembinaan teritorial (Binter), pertahanan negara, pembangunan
nasional dan ketahanan nasional adalah merupakan tugas bersama segenap
komponen bangsa, karena kesemuanya itu senantiasa bersentuhan langsung
dengan kepentingan masyarakat, dan kepentingan nasional.
Pada dasarnya pemahaman pembinaan teritorial (Binter) bagi
komponen bangsa lainnya dapat diartikan sama dengan pemahaman Binter
TNI, hanya bidang dan bentuk perwujudannya yang berbeda. Bila ditinjau dari
hakekat pembinaan teritorial (Binter), sebenarnya setiap institusi dan
lembaga-lembaga pemerintahan maupun komponen-komponen bangsa
lainnya dalam menjalankan peran dan tugasnya memiliki kesamaan dengan
Binter, yaitu selalu berhubungan dengan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang
menguntungkan bagi kesejahteraan bangsa. Sedangkan Binter adalah
kegiatan untuk mewujudkan Ruang , Alat dan Kondisi Juang yang tangguh
dalam rangka pertahanan negara. Suatu pemahaman yang saling melengkapi
apabila setiap institusi dan lembaga-lembaga pemerintahan maupun
komponen-komponen bangsa lainnya memiliki pemahaman yang sama dan
seragam untuk mendukung pertahanan negara.
Dinamika perkembangan situasi daerah-daerah yang menjadi binaan
Komando Wilayah melalui pembinaan teritorial saat ini, terlihat masih belum
maksimal berbagai kegiatan yang menyangkut pemberdayaan wilayah
pertahanan di darat. Salah satunya kualitas kerjasama dan koordinasi di
lapangan, baik secara vertikal maupun horisontal oleh aparat Komando
2
Wilayah dengan semua pihak yang terkait dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan.
2. Identifikasi Masalah.
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, masalah yang dapat
diidentifikasi adalah Pembinaan Teritorial (Binter) masih belum sepenuhnya
terlaksana sesuai sistem dan manajemen serta kegiatan operasional di
lapangan, meskipun setiap kegiatan Binter selalu berinteraksi dengan
pemerintah, masyarakat, dan unsur-unsur kekuatan pendukung lainnya.
3. Sistematika Pembahasan.
Sistematika pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang,
Identifikasi Masalah, dan Sistematika Pembahasan.
Bab II merupakan Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.
Bab III merupakan Fakta Kondisi Objektif yang mengetengahkan
perlunya Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Darat melalui Binter,
yang terdiri dari: Upaya Menangkal Ancaman dengan Binter, dan
Pelaksanaan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui Binter.
Bab IV merupakan Hipotesis yang mengemukakan tentang
Pemahaman yang sama terhadap Pembinaaan Teritorial (Binter ) akan
dapat mengatasi permasalahan bangsa, yang terdiri atas: Harus ada
pemahaman yang sama terhadap Binter, TNI AD membantu
Pemerintah untuk menyiapkan potensi Nasional, dan Dampak Positip
Kegiatan TMMD.
Bab V merupakan Analisis yang mengetengahkan Upaya
Pembinaan Teritorial (Binter) dengan Pemahaman Ruang, Alat Dan
Kondisi Juang, yang terdiri dari: Pemahaman tentang Ruang Juang,
3
Pemahaman tentang Alat Juang, dan Pemahaman tentang Kondisi
Juang.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
4. Tinjauan Pustaka.
Arti pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah.
Dengan kata lain, suatu pembinaan memerlukan keberadaan pihak yang
merencanakan dan mengarahkan. Sementara teritorial memiliki makna
sebagai suatu wilayah dan semua sumber daya yang ada di dalam dan di
atasnya yang diikat dengan batas wilayah berdasarkan hukum nasional dan
internasional yang berlaku.
Pembinaan Teritorial TNI AD berdasarkan Buku Petunjuk Induk TNI AD
tentang Binter mempunyai definisi yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan
dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga
tercipta kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan
pertahanan negara matra darat.
Dalam pengertian di lingkungan TNI AD, yang dibina disini adalah
aspek demografi, geografi dan kondisi sosial agar menjadi suatu Ruang
Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk
mendukung kepentingan pertahanan negara matra darat.
Peran TNI AD dalam Pembinaan Teritorial adalah melakukan
penyiapan aspek Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial agar terwujud suatu
Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh sehingga dapat diberdayakan
untuk mendukung tugas-tugas TNI AD dalam melaksanakan OMP dan
OMSP. Selanjutnya TNI AD memberikan tugas pokok Pembinaan Teritorial
4
kepada Komando Kewilayahan TNI AD yaitu Kodam, Korem, Kodim sampai
dengan Koramil. Adapun metode yang digunakan oleh Komando
Kewilayahan TNI AD dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial yaitu
Bintahwil, Komsos dan Bhakti TNI.
Pada dasarnya hakekat pembinaan teritorial TNI adalah kegiatan
penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini
sesuai dengan sistim pertahanan semesta serta upaya untuk membangun,
memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI–Rakyat
melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan
sasaran terwujudnya :
a. Ruang Juang yang tangguh, berupa wilayah pertahanan yang
siap sebagai mandala perang atau mandala operasi dan mendukung
bagi kepentingan operasi satuan sendiri dalam memenangkan
pertempuran.
b. Alat Juang yang tangguh, berupa tersedianya komponen
cadangan dan pendukung yang sudah terorganisir secara nyata
dengan segenap perangkatnya yang siap digunakan sebagai kekuatan
pengganda untuk memenangkan pertempuran.
c. Kondisi Juang yang tangguh, berupa kondisi dinamis
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian
kepada bangsa dan negara.
d. Kemanunggalan TNI – Rakyat yang tangguh, berupa ikatan
yang kokoh kuat serta bersatu padunya TNI – Rakyat baik secara fisik
maupun non fisik.
5
Posisi TNI AD pada pelaksanaan Binter itu sendiri adalah membantu pemerintah dalam hal:
a. Menyiapkan semua potensi nasional yang ada menjadi kekuatan
pertahanan.
b. Menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi
warga negara sesuai dengan perundang-undangan.
c. Memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
d. Membantu tugas pemerintah untuk pemberian bantuan kemanusiaan,
menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi
infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik
komunal.
e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan
kemanunggalan TNI – Rakyat.
Pembinaan Teritorial (Binter) TNI tersebut dilakukan baik secara satuan
maupun perorangan. Adapun sasaran pembinaan kemampuannya sebagai
berikut:
I. Tingkat Satuan.
Terwujudnya kemampuan Binter Satkowil secara terukur dalam
menerapkan sistem perencanaan dan pengendalian Binter (Sisrendal Binter)
dan penerapan “Lima Kemampuan Teritorial tingkat Satuan“ untuk Kowil,
yang meliputi :
- Kemampuan temu cepat dan lapor cepat.
- Kemampuan manajemen Teritorial.
- Kemampuan penguasaan wilayah.
- Kemampuan pembinaan perlawanan rakyat.
6
- Kemampuan komunikasi sosial.
a. Terwujudnya kemampuan Satuan non Kowil dalam
melaksanakan Binter Terbatas.
b. Terwujudnya keterpaduan kegiatan Binter yang dilaksanakan
oleh Satkowil dan non Kowil dalam melaksanakan Binter Terbatas
II. Tingkat perorangan.
a. Terwujudnya profesionalisme prajurit Teritorial sesuai bidang
tugas dan jabatannya.
b. Terwujudnya kemampuan “Lima Kemampuan Teritorial tingkat
perorangan” bagi prajurit Satkowil, yang meliputi :
- Kemampuan mendapat-kan informasi dan melaporkan
dengan cepat.
- Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat
disekitarnya.
- Kemampuan mendata geografi, demografi dan Kondisi
sosial yang terkait dengan pertahanan negara.
- Kemampuan meningkatkan kesadaran bela negara
masyarakat disekitarnya.
- Kemampuan penguasaan medan disekitarnya.
c. Terwujudnya sikap Teritorial setiap prajurit dalam berinteraksi
dengan masyarakat.
5. Landasan Teori.
7
Fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) yang melekat pada fungsi utama
Angkatan Darat sesungguhnya lebih kompleks, lebih luas dan bernilai
strategis. Fungsi ini menyelenggarakan perencanaan, pengembangan,
pengerahan, dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap
aspeknya untuk menjadi kekuatan sebagai Ruang, Alat dan Kondisi Juang
yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di darat.
Binter sebagai fungsi utama Angkatan Darat harus dapat menjabarkan
tugas-tugas Binter dalam lima kondisi keadaan, yaitu: tertib sipil, darurat sipil,
darurat militer, perang dan paska perang, yang merupakan bagian integral
dari wujud usaha pertahanan negara yang dilaksanakan melalui Sistem
Pertahanan Semesta, sesuai hakekat Pasal 30, ayat (2), Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penetapan Binter sebagai fungsi utama Angkatan Darat saat ini masih
belum sepenuhnya terjabarkan dalam sistem dan manajemen serta kegiatan
operasional di lapangan, padahal setiap kegiatan Binter selalu berinteraksi
dengan pemerintah, masyarakat, dan unsur-unsur kekuatan pendukung
lainnya.
Untuk itu diperlukan intensifikasi dan apresiasi kegiatan Binter yang
dapat dipedomani oleh seluruh prajurit Angkatan Darat. Dengan demikian
kegiatan Binter dapat diukur dan dievaluasi adanya peningkatan kuantitas
dan kualitas hingga kemajuan perkembangannya yang berlaku di wilayah
maupun lingkup nasional, yang dapat diakses secara terbuka dan diuji
kapabilitas dan akuntabilitasnya oleh publik, pemerintah maupun berbagai
komponen bangsa lainnya.
BAB III
PERLUNYA PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT
8
MELALUI PEMBINAAN TERITORIAL (BINTER)
6. Upaya Menangkal Ancaman dengan Pembinaan Teritorial (Binter).
Ancaman yang terus mengintai wilayah pertahanan, baik ancaman
militer maupun nirmiliter, harus segera ditangkal oleh TNI melalui Binter
beserta komponen-komponen bangsa lainnya seperti komponen cadangan
maupun komponen pendukung. Ancaman militer muncul dalam bentuk
agresi, pelanggaran batas wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata,
pemberontakan bersenjata, perang saudara. Dan ancaman yang tak kalah
berbahayanya adalah ancama nir militer berupa penyelundupan, pencarian
kekayaan alam, konflik kepentingan, persoalan politik, narkotika, imigran
gelap, persoalan batas wilayah perbatasan. Dan menjadi tugas bagi TNI
khususnya TNI AD melalui Binternya sebagai komponen utama berserta
komponen cadangan dan komponen pendukung membantu pemerintah
menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat
secara dini sebagai implimentasi sistem pertahanan semesta. Sehingga
dapat mewujudkan pemberdayaan dan pertahanan daerah sekitar menjadi
daerah yang potensial dan aman baik sumber daya alamnya maupun
SDMnya.
Keberhasilan penyergapan dan melumpuhkan anggota teroris di aceh
oleh aparat kepolisian yang telah diakui oleh kapolri adalah berkat informasi
dan kerjasama dengan jajaran koramil yang ada di aceh.
Bentuk-bentuk ancaman yang mungkin dihadapi, antara lain:
a. Ancaman Militer, yakni ancaman berupa agresi militer,
pelanggaran wilayah, gerakan separatisme (ingin memisahkan diri dari
NKRI), pemberontakan bersenjata, pengamanan objek vital nasional
yang bersifat strategis, kegiatan spionase, ancaman terorisme dan
radikalisme, gangguan keamanan, dan konflik komunal.
9
b. Ancaman Nirmiliter. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi
ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi, dan teknologi serta
berdimensi keselamatan umum. Ancaman nirmiliter memiliki
karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, tidak bersifat fisik,
serta bentuknya tidak kelihatan seperti ancaman militer, namun dapat
berkembang atau berakumulasi menjadi ancaman terhadap kedaulatan
negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman
nirmiliter dapat pula terjadi secara bersamaan dengan ancaman militer,
sehingga memerlukan kecermatan baik dalam meng-identifikasi
maupun dalam penanganannya.
c. Kondisi Wilayah Kodim 0102/Pidie meliputi daerah pesisir pantai
dan pegunungan yang terdiri dari arah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Bireuen dan sebelah Barat dengan Aceh Besar arah Utara
dengan Selat Malaka serta arah Selatan dengan Kabupaten Aceh
Barat dan keadaan masyarakat sebagian besar merupakan suku
bangsa aceh yang bermata pencaharian nelayan dan petani. Tingkat
pendidikan penduduk Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya rata-rata masih
rendah sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik.
. Kondisi Geografi.
a) Kodim 0102/Pidie di daerah Kabupaten Pidie dengan
koordinat4,300 s/d 4,600 Lintang Utara serta 95,750 s/d 96,200 Bujur
Timur.
b) Kodim 0102/Pidie di daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan
koordinat 4,910 s/d 5,300 Lintang Utara serta 96,020 s/d 96.360 Bujur
Timur.
c) Batas-batas Kodim 0102/Pidie sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
10
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kodim 0111/Bireuen.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kodim 0105/Aceh
Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kodim 0101/Aceh Besar.
- Sebelah Selatan terdiri dari pegunungan dan hutan yang
lebat merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan yang
memanjang dari Barat sampai ke Timur.
- Sebelah Timur merupakan dataran rendah pesisir pantai
Selat Malaka dan sebelah Barat merupakan pegungungan
Seulawah yang memisahkan Kodim 0102/Pidie dan Kodim
0101/Aceh Besar.
- Kondisi Sosial dan Budaya
Sektor Kebudayaan/Adat Istiadat pada umumnya masyarakat Kabupaten
Pidie dan Pidie Jaya masih berpegang pada Adat Istiadat. Pengaruh Ketua
Adat/Tokoh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sangat besar
pengaruhnya dan masih dirasakan positif, setiap permasalahan yang timbul
masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan
musyawarah yang dijembatani oleh Toga maupun Tomas.
7. Pelaksanaan Kemanunggalan TNI-Rakyat melalui Pembinaan Teritorial.
TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) merupakan program
terpadu lintas sektoral antara TNI, Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya dalam
rangka membantu Pemda bagi ekselerasi pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, meningkatkan ketahanan wilayah serta memantapkan
11
Kemanunggalan TNI-Rakyat. TMMD ke-1 dilaksanakan pada tahun 1980
dengan sebutan AMD. Selanjutnya , setelah pemisahan tugas Polri dari ABRI
sesuai Tap MPR nomor : VI/MPR/1999,istilah AMD dirubah menjadi TMMD.
Sebagai program lintas sektoral, kegiatan TMMD melibatkan 33 Departemen/
Lembaga Pemerintah Non Departemen secara terpadu dengan memasukan
acuan program Departemen terkait kedalam program kegiatan fisik dan
kegiatan Non fisik TMMD, dibawah koordinasi Departemen Dalam Negeri
untuk pencapaian sasaran kegiatan fisik dan Departemen Agama untuk
pencapaian sasaran kegiatan non fisik.
TMMD sebagai salah satu bentuk Operasi Bhakti TNI merupakan
kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi prajurit TNI. Karena, memang
sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menempatkan TNI untuk selalu
bersama-sama dan "Manunggal dengan Rakyat", baik di kala susah maupun
senang, di pedesaan ataupun di perkotaan. Hal ini terbukti bahwa secara
operasional, kegiatan TMMD senantiasa sejalan dengan perkembangan
dinamika, tuntutan kebutuhan dan permasalahan sosial kemasyarakatan.
Bentuk-bentuk kegiatan Operasi Bhakti yang pernah, telah dan sedang
dilaksanakan TNI diantaranya adalah :
a. TNI Manunggal Reboisasi, dilaksanakan mulai sejak tahun
1983, yang meliputi 13 Provinsi. Kegiatan tersebut diaktualisasikan dan
dipertegas kembali dengan Surat Telegram Kasad Nomor :
ST/1666/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Aksi Penanaman
Pohon Serentak dan Pekan Pemeliharaan Pohon oleh Jajaran TNI AD
di wilayah seluruh Indonesia, termasuk MOU kerja sama antara
Menhut RI dengan Kasad tentang Rehabilitasi Lahan milik TNI AD,
yang ditandatangani di Mabrigif Linud-3/17/1 Kostrad pada tanggal 28
April 2008.
12
b. TNI Manunggal Transmigrasi. Program ini terselenggara atas
kerja sama TNI dengan Departemen Transmigrasi, yang tertuang
dalam Surat Keputusan Bersama Nomor : SKB/77/MEN/1985 dan
Kep/16/X/1985 tanggal 28 Oktober 1985 tentang Bhakti TNI dalam
rangka menunjang Program Transmigrasi bagi pemerataan penduduk
agar terwujud keseimbangan antara daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan.
c. Operasi Bhakti Manunggal Aksara, adalah program yang tidak
kalah pentingnya guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai
amanat UUD 1945. Program ini dilaksanakan melalui Surat Keputusan
Bersama Mendikbud, Mendagri, Menag dan Panglima ABRI kala itu,
yakni dengan Skep Nomor : 0319/U/1994, Skep Nomor : 137/A/1994,
Skep Nomor : 516/1994 dan Keputusan Nomor : Kep/14/XII/1994
tentangn Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara.
d. TNI Manunggal Pertanian. Krisis ekonomi yang melanda
Indonesia pada medio 1997 sangat memprihatinkan. Perekonomian
Nasional lesu dan angka pengangguran meningkat akibat PHK.
Kondisi ini mendorong TNI untuk mengambil sikap dan langkah
strategis melalui Juklak Panglima ABRI tanggal 12 Maret 1998 guna
mengatasi kerawanan pangan dan tindak kejahatan. Target program
ini adalah memanfaatkan lahan tidur, non produktif, lahan rakyat yang
belum digarap dengan melibatkan Departemen terkait/Perguruan
Tinggi, pihak swasta dan masyarakat.
e. TNI Manunggal KB dan Kesehatan. Berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menhankam/Panglima TNI dan Menkes RI Nomor
: NKB/01/P/IX/1999 dan Nomor : 1122/Menkes/SKB/IX/1999 tanggal
27 September 1999 tentang Kerja sama Pembinaan Kesehatan, TNI
telah ikut pula berperan dalam menyukseskan program Keluarga
13
Berencana. Awalnya, program TMKK terbatas pada pelayanan KB dan
Kesehatan. Namun, dalam perkembangannya mencakup semua aspek
yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat,
revitalisasi Posyandu, pemanfaatan lahan pekarangan serta pos
informasi Narkoba dan bahaya HIV/AIDS.
f. Operasi Bhakti Penanggulangan Akibat Bencana Alam.
Kegiatan yang satu ini sepertinya tidak mengenal program, bahkan
tidak kita kehendaki, tetapi harus dilaksanakan demi keselamatan
rakyat,sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/1040/XI/1985
tanggal 18 Nopember 1985 tentang Pedoman Pedoman
Penyelenggaraan Binter oleh satuan TNI AD guna mengatasi dampak
bencana alam di wilayahnya. Keadaan geografis Indonesia yang rawan
bencana alam, banjir, gempa bumi,tanah longsor dan
sebagainya,sehingga operasi Bhakti penanggulangan akibat bencana
alam seakan menjadi aktifitas rutin, tanpa skedul dan tidak bias di
prediksi, justru intensitasnya jauh lebih tinggi dari kegiatan TMMD yang
menjadi program tahunan TNI.
BAB IV
PERMASALAHAN BANGSA DAPAT DIATASI DENGAN
PEMAHAMAN YANG SAMA TERHADAP PEMBINAAAN TERITORIAL
8. Harus Ada Pemahaman Yang Sama Terhadap Binter.
Bila Komponen bangsa lainnya memiliki pemahaman yang sama
tentang Binter TNI, maka niscaya kita dapat mengatasi berbagai
permasalahan bangsa yang saat ini tengah berada pada era konsolidasi
demokrasi yang syarat dengan berbagai perubahan.
9. TNI AD membantu Pemerintah Untuk Menyiapkan Potensi Nasional.
14
Sesuai dengan UU RI No. 34 Tahun 2004 pada Pasal 8d disebutkan
bahwa Angkatan Darat bertugas melaksanakan pemberdayaan Wilayah
pertahanan di darat, hal ini berarti bahwa Angkatan Darat membantu
Pemerintah untuk menyiapkan Potensi Nasional dan kekuatan pertahanan
secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya,
sehingga diharapkan antara aparat wilayah dan aparatur pemerintahan
daerah terjalin kerjasama yang baik dan terkoordinasi.
10. Dampak Positip Kegiatan TMMD.
Prajurit harus benar-benar memahami permasalahan aktual yang
tengah berkembang di masyarakat, sehingga akan diperoleh kesamaan sikap
dan tindakan yang selaras dengan karakteristik daerah tugasnya.
Pengetahuan dan wawasan seperti itu wajib dimiliki oleh pejabat Komando
Wilayah, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang begitu
cepat dan dinamis, yang secara langsung maupun tidak langsung akan
bersentuhan dengan kepentingan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai
aparat teritorial. Secara signifikan, TMMD telah berhasil membangun sarana
dan prasarana dibidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
yang memberikan manfaat secara langsung bagi kehidupan masyarakat.
BAB V
UPAYA PEMBINAAN TERITORIAL (BINTER)
DENGAN PEMAHAMAN RUANG, ALAT DAN KONDISI JUANG
11. Pemahaman Tentang Ruang Juang
Pemahaman tentang Ruang Juang bagi komponen bangsa lainnya
dapat diartikan suatu tempat/wilayah yang dapat digunakan sewaktu-waktu
untuk mendukung pertahanan negara bila negara menghadapi ancaman atau
peperangan. Penataan tempat/wilayah sebagai ruang juang dapat
dilaksanakan sejak dini, misalnya: PU merancang pembangunan jalan,
15
seyogyanya rancangan tersebut disentuh dengan aspek Binter sehingga bila
terwujud maka pada kondisi darurat/perang dapat difungsikan sebagai
landasan pesawat udara. Atau contoh lain misalnya: pembangunan gedung
bertingkat, seyogyanya mengandung aspek Binter dengan membangun
tempat parkir basement secara bertingkat ke bawah sehingga memberikan
keuntungan disamping penghematan tempat juga dapat juga dapat
difungsikan sebagai bunker tempat perlindungan pengungsi bila pada kondisi
darurat.
12. Pemahaman Tentang Alat Juang.
Pemahaman tentang Alat Juang bagi komponen bangsa lainnya dapat
diartikan terwujudnya suatu potensi kekuatan yang terorganisir dan dibina
dengan baik serta mempunyai kemampuan pertahanan negara, misalnya:
organisasi beladiri yang aktif melaksanakan latihan, bila pada kondisi darurat
perang, maka potensi kekuatan tersebut dapat didayagunakan untuk
membantu mempertahankan wilayah NKRI.
13. Pemahaman Tentang Kondisi Juang.
Pemahaman tentang Kondisi Juang dapat diartikan suatu kondisi
masyarakat yang memiliki rasa kesadaran bela negara, cinta tanah air dan
wawasan kebangsaan yang tinggi, sehingga masyarakat memiliki ketahanan
nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, gangguan
dan hambatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh wujud
kondisi juang antara lain: rasa nasionalisme yang tinggi yang
diimplementasikan pada sikap etos kinerja yang tinggi, memiliki kepedulian
terhadap sesama dan lingkungan serta patuh terhadap hukum yang berlaku.
Melalui pembinaan teritorial, TNI AD berperan dalam pemberdayaan
wilayah pertahanan di darat dengan cara melakukan pembinaan dan
sosialisasi kepada masyarakat daerah setempat baik melalui Tentara
Manunggal Membangun Desa (TMMD) bersama rakyat membangun jalan
16
dan jembatan atau aktif turut dalam program reboisasi, bakti sosial berupa
bantuan kesehatan, turut mengamankan obyek vital yang strategis, bantuan
pada saat bencana alam, mengamankan wilayah perbatasan, sosialisasi
tentang netralitas TNI dalam pemilu dan lain-lain.
Disamping itu pula, TNI AD melalui Binter masih harus pula melakukan
sinkronisasi komponen-komponen pendukung lain dalam melaksanakan
pemberdayaan wilayah dengan menambah jumlah personel TNI AD terutama
wilayah perbatasan, kesemuanya dalam upaya terwujudnya pertahanan yang
tangguh serta terciptanya kemanunggalan TNI Rakyat untuk kepentingan
pertahanan negara.
Binter sebagai bagian dari Fungsi TNI AD memegang peranan penting
dalam upaya pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Binter juga sebagai
menajemen dalam rangka penyelenggaraan pendataan territorial,
pengembangan pembangunan serta pengendalian wilayah pertahanan untuk
kepentingan pertahanan negara di darat sesuai Sistem Pertahanan Semesta.
Kegiatan Binter dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, saling terkait
dan lintas sektoral serta dilakukan oleh Komando Kewilayahan, satuan non-
kewilayahan juta para prajurit TNI AD bersama rakyat bahu membahu untuk
wewujudkan TNI AD manunggal bersama rakyat.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
14. Kesimpulan.
TNI AD mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan teritorial, yakni
menjalankan tugas di tengah masyarakat seraya memelihara kedekatan dan
kemanunggalan prajurit TNI dengan rakyat. Konsep pembinaan teritorial
(Binter) ini merupakan tugas TNI yang masih relevan untuk dilanjutkan.
17
a. Pembinaan teritorial (Binter) bukan hanya milik TNI AD, namun
secara luas pembinaan teritorial (Binter) adalah milik segenap bangsa
Indonesia yang dilaksanakan secara terpadu sebagai wujud dari
kesadaran bela negara, rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Kenyataan yang dapat dirasakan secara langsung serta
manfaat adanya pemberdayan wilayah pertahanan darat melalui
pembinaan teritorial (Binter) antara lain adalah di dalam kepedulian
TNI AD yang ikut serta pada setiap penanggulangan bencana.
c. Kenyataan manfaat dan keberhasilan tersebut dimungkinkan
karena kedudukan komando kewilayahan yang menyebar di seluruh
kecamatan sampai pada pelosok desa, menjadi harapan aparat terkait
maupun masyarakat dalam memberikan informasi dan upaya pertama
pertolongan setiap ancaman keselamatan masyarakat, baik itu
ancaman terorisme maupun ancaman bencana alam. Dalam hal ini,
apabila pembinaan Komando Kewilayahan ini dirancang dengan baik,
akan berdampak pada peningkatan daya dukung ketahanan
lingkungan masyarakat dan ketahanan bangsa, dan terbangunnya
keterpaduan antara TNI AD dan Rakyat.
d. Pembinaan Territorial (Binter) bila dirancang melalui pendekatan
budaya dan peningkatan keterampilan dapat berbuah ekonomi
kesejahteraan yang berkedaulatan rakyat sehingga kedudukan TNI
dimaknai sebagai penguat bina ketahanan rakyat dan perekat bangsa,
terutama dalam menghadapi arus globalisasi. Kalau Internasional
sudah mengakui keunggulan konsep teritorial tentu kita tidak perlu
meragukan lagi bahwa konsep gagasan TNI memberdayakan wilayah
pertahanan darat melalui pembinaan teritorial itu memang memiliki
makna ynag besar bagi bangsa dan negara.
18
e. Bahwa fungsi dan peran TNI saat ini dalam tugas pembinaan
teritorial kini juga bukan hanya dilakukan oleh TNI saja, namun juga
oleh seluruh elemen masyarakat yang juga memiliki hak untuk ikut
berpartisipasi dalam pembinaan teritorial sesuai mekanisme dan
aturan yang ada.
15. Saran.
a. TNI AD harus tetap berpandangan bahwa konsep teritorial TNI
itu menjadi mata dan telinga TNI dalam ikut mengamankan wilayah
dari ancaman terorisme dan semacamnya.
b. Seluruh prajurit harus bersungguh-sungguh meningkatkan dan
menerapkan pembinaan teritorial (Binter) secara benar. Menjalin
kerjasama antar sesama aparat, pemuka agama, tokoh masyarakat
dan seluruh komponen masyarakat adalah hal yang sangat penting
dalam mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah, dalam rangka
membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
19
Sigil, April 2010
Penulis
Teguh Wiyono
Letnan KOlonel Inf NRP 1900012550368