KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA CLASS · PDF fileMenjadi trend litigasi ... Ada common...
Transcript of KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA CLASS · PDF fileMenjadi trend litigasi ... Ada common...
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 1
KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA
CLASS ACTION
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 2
PENEGAKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
simultan dan stimulus Non Litigasi
Alternative Dispute Resolution (ADR)
- mediasi - Negosiasi
- arbitrase
Litigasi
Permohonan (voluntair jurisdictie)
Gugatan (contentius jurisdictie)
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 3
GUGATAN
(Litigasi Perdata dalam Perkembangan Hukum Acara Perdata)
KONVENSIONAL (Peninggalan Hindia
Belanda/Eropa Kontinental)
CLASS ACTION (Hak Gugat Perwakilan Kelompok)
LEGAL STANDING (Individu/Organisasi/Kelompok masyakat bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik
“bukan korban/penderita langsung”)
Menjadi trend litigasi perkara-perkara menyangkut kepentingan orang banyak. Adopsi dari sistim Hukum
Anglosaxon
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 4
KEKHASAN GUGATAN
KONVENSIONAL CLASS ACTION LEGAL STANDING
Dasar Hukum
KUHPerdata (Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 dan 1234), KUHD, HIR/RBG, UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (Pasal 4 ayat (2))
UU No. 23/1997 (Pasal 37-39), UU No. 8/1999 (Pasal 46-48), UU No. 41/1999 (Pasal 71-73) KUHPerdata (Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 dan 1234), KUHD, PERMA RI No. 1/2002, HIR/RBG, UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (Pasal 4 ayat (2))
UU No. 23/1997 (Pasal 37-39), UU No. 8/1999 (Pasal 46-48), UU No. 41/1999 (Pasal 71-73) KUHPerdata (Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 dan 1234), KUHD, HIR/RBG, UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (Pasal 4 ayat (2))
Subjek Gugatan
Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum pada umumnya (materiil partij) dan/atau kuasanya (formal partij) untuk dan atas nama serta kepentingan sendiri
Penggugat adalah Individu wakil kelompok (class representative/ materiil partij) dan/atau kuasanya (formil partij) untuk dan atas nama serta kepentingan sendiri dan kelompok (class member) yang memiliki kesamaan akan fakta, peristiwa, dasar hukum dan tuntutan, sedangkan Tergugat adalah subjek hukum pada umumnya
Penggugat (standing party) adalah Individu/Organisasi/ Kelompok swadaya masyarakat yang bukan korban/penderita (aggrived party), sedangkan Tergugat adalah subjek hukum pada umumnya
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 5
KONVENSIONAL CLASS ACTION LEGAL STANDING
Objek Gugatan (entry point)
- Perbuatan melawan Hukum;
- Wanprestasi;
- Pelanggaran Hukum Lingkungan (Perbuatan melawan Hukum);
- Wanprestasi;
- Perbuatan melawan Hukum;
- Wanprestasi;
Tuntutan
Pemulihan suatu hak, ganti kerugian dan tindakan tertentu
Pemulihan suatu hak, ganti kerugian yang harus disertai penjelasan mekanisme distribusi dan tindakan tertentu
Pemulihan suatu hak, ganti kerugian tidak boleh untuk dan atas nama kepentingan penderita/korban, terbatas hanya pada biaya materiil yang dikeluarkan Penggugat dan tindakan tertentu
Aplikasi Hukum Acara dalam perkara dengan
Penggugat banyak
- Tidak ada kewajiban diwakilkan. Apabila diwakili, maka pemberian kuasa wajib dilakukan semua orang yang memiliki hak dan kepentingan langsung;
- Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah tidak terpenuhi, karena pembuktian harus dilakukan oleh setiap Penggugat;
- Tidak ada kewajiban diwakilkan. Apabila diwakili, maka pemberian kuasa cukup dilakukan oleh wakil kelompok;
- Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah akan terpenuhi, karena pembuktian cukup dilakukan oleh wakil kelas;
- tidak ada kewajiban diwakilkan. Apabila diwakilkan, maka pemberian kuasa hanya dilakukan oleh individu/organisasi/
kelompok swadaya masyarakat (Penggugat); - Peradilan sederhana, cepat
dan biaya murah akan terpenuhi, karena pembuktian hanya dilakukan oleh standing party;
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 6
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM PENGATURAN CLASS ACTIONS DI BERBAGAI NEGARA
Issues USA AUSTRALIA CANADA INDONESIA
Kriteria
Numerousity
Commonality
Typicality
Adequacy of Representation (kelayakan wakil kelas dan kuasa hukum)
Definisi Kelompok haruslah
CA haruslah superior
7 orang /lebih
Gugatan diajukan kepada pihak yang sama
Gugatan terkait serta ditimbulkan dari keadaan yang sama, serupa dan memiliki keterkaitan.
Terdapat isu atau fakta substansial yang sama
Dengan angka pasti 2 orang.
Ada common issue, class actions preferable terhadap common issue
Dalil bahwa tuntunan wakil kelas memiliki tipe yang sama dengan tuntutan anggota kelas
Jumlahnya sangat banyak
Terdapat kesamaam fakta, dasar hukum yang bersifat substansial, serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok.
Wakil kelompok jujur, dan melindungi kepentingan anggota kelompok.
Hakim dapat menganjurkan ttg pengacara
Persyaratan Surat Gugatan
Pasal 23 Federal tidak mengatur
CA negar abagian mengatur terutama negara bagian Florida yang mengaturnya secara detil
Diatur di tingkat Federal (Part IV A Federal Court Act) walaupun tidak rinci (deskripsi/identifikasi anggota kelas tidak hartus menyebutkan secara spesifik nama-nama; karakteristik posita dan tuntutannya; penjelasan spesifik posita dan tuntutannya; penjelasan spesifik ttg masalah hukum atau fakta yang sama yang bersifat substansial)
Paling tidak diatur dlm 3 negara bagian : Quebec, Ontario, dan British Columbia. Berdasarkan Sec. 5(1) (b) The Ontariao Class actin Proceeding Act, sangat terperinci untuk Persona standi, posita, petitum, dan usulan mekanisme distribusi ganti rugi.
Sesuai hukum acara perdata yang berlaku dengan mamperhatikan persyaratan formal surat gugatan Sesuai Perma RI No. 1 Tahun 2002.
Identitas para pihak, posita, petitum, pengelompokan anggota kelas berdasarkan tuntutan, tata cara pendistibusian gabti rugi
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 7
Issues USA AUSTRALIA CANADA INDONESIA
Timing Pemeriksaan
Pada awal proses persidangan setelah diajukan permohonan khusus CA- motion- (setelah surat gugatan didaftarkan)
Pada awal proses persidangan berdasarkan statement of claim (surat gugatan)
Dikasifikasikan sebagai “interlocutary”, jadi banding dengan putusan final.
Pada awal proses persidangan setelah gugatan diajukan, sebelum jawaban.
Pemberitahuan
(notification)
The best notice practicable
Pemberitahuan wajib diberikan untuk opt out.
Pemberitahuan kepada anggota kelas yang tidak menyatakan keluar bahwa keputusan akan mengikat mereka
Semua anggota kelas yang tidak menyatakan opt out berhak hadir ke persidangan.
Untuk CA yang terkait dengan tuntutan ganti rugi, kewajiban pemberitahuan ditujukan dalam hal:
Pada awal proses dengan hak opt out
Permohonan menghentikan CA untuk melakukan tuntutan pidana
Permohonan mundur untuk wakil kelas
Pendistribusian ganti kerugian uang
Pemberitahuan dialakukan pada saat:
Pada awal proses CA setelah sertifikasi diberikan.
Setelah para pihak yang mengajukan “tentative settlement”
Pemberitahuan yang practicable, ada hak opt out
Wajib diberikan: Segera setelah hakim
memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah
Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
Beban biaya
pemberitahuan
Penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim
Pihak penggugat kecuali hakim memerintahkan lain, nanti akan diperhitungkan dalam “looser’s pays principles”
Pihak penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim
Pihak penggugat kecuali hakim memerintahkan lain, nanti akan diperhitungkan dalam “looser’s pays principles”
Bentuk Keputusan
(Diterima/Tidak)
Court Order Court Order Court Order Penetapan sela
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 8
Issues USA AUSTRALIA CANADA INDONESIA
Sisa Ganti Kerugian
Cypres, diatur secara eksplisit dlm hkm perdata Negara Bagian California
Pihak penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim
Dikembalikan kepada pihak tergugat tanpa perlu ada putusan dari pengadilan
Tidak diatur
Administrasi Pelaksanaan
Ganti Kerugian
Menunjuk Master (akuntan) Panel terdiri dari perwakilan para pihak dan pihak independen Seluruh Proses atas pengawasan hakim yang memeriksa
Pengadilan dapat menetapkan mekanisme atau cara praktis untuk mengadminstrasikan dan mendistribusikan uang ganti kerugian termasuk bunga-bunga yang didapat dari uang ganti kerugian tersebut. (biasanya diterapkan mekanisme melalui panel atas pengawasan hakim)
Melalui ADR para pihak mengajukan tentative settlement.
Ditetapkan oleh hakim dalam putusn pengadilan.
Permohonan khusus
Melalui Motion (permohonan khusus sertifikasi)
Tidak perlu motion (karena tidak melalui proses sertifikasi)
Perlu Motion (permohonan khusus sertifikasi)
Cantumkan saja dalam gugatan.
Opt in/opt out Opt out Opt out Opt out Opt out
Duplikasi
Hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan konsolidasi atau penggabungan gugatan Penelitian kemampuan pengacara
Federal court tidak mengatur namun dalam praktek hakim menerapkan diskresi (Penggabungan, konsolidasi, seleksi kapabilitas dan kredibilitas kuasa hukum)
Tidak diatur Tidak diatur, terserah pertimbangan hakim
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 9
PELAKSANAAN HAK GUGAT PERWAKILAN (CLASS ACTION)
DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA
KHUSUSNYA JAKARTA
Persyaratan ?
Pasal 2 Perma No. 1/2002
1. Jumlahnya “sangat” banyak; 2. Kesamaan fakta dan dasar
hukum; 3. Jenis tuntutannya serupa; 4. Wakil kelas yang jujur, layak,
dan melindungi anggota kelas.
Keuntungan ?
1. Proses berperkara bersifat
ekonomis; 2. Akses pada keadilan; 3. Perubahan sikap pelaku
pelanggaran; 4. Menghindari putusan yang
bertentangan.
Class Action: “Tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.” (Pasal 1 huruf a Perma No. 1/2002)
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 10
Mekanisme Putusan Ganti rugi & Pembentukan Komisi Pendistribusian Ganti Rugi
PROSEDUR GUGATAN CLASS ACTION DI PENGADILAN NEGERI
Pendaftaran Gugatan
Panggilan Sidang I
Sertifikasi !!!
Notifikasi !!!
Sidang Hari I (Pembacaan Gugatan)
Jawab Menjawab dan Pembuktian
Putusan
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 11
WELCOME TO MY PRESENTATION…….
GOOD BYE….., SEE YOU LATER !!!
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 12
DEFINISI WAKIL KELOMPOK Satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.(Ps. 1 huruf b)
ANGGOTA KELOMPOK Sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.(Ps. 1 huruf c)
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 13
SUB KELOMPOK Pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedan tingkat penderitaan dan atau jenis kerugian.(Ps. 1 huruf d)
PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI)
Pemberitahuan yang dilakukan oleh panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan.(Ps. 1 huruf e)
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 14
Notifikasi (pemberitahuan) perlu diadakan: 1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata
cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah 2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi
ketika gugatan dikabulkan. 3. Untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas yang ingin
menyatakan keluar (opt-out) dari kelompok tersebut. 4. Cara pemberitahuan dibuat seefektif atas persetujuan hakim
dengan tujuan agar anggota kelas mengetahui adanya prosedur class action.
MACAM PEMBERITAHUAN
a. Opt out, prosedur dimana anggota kelas/kelompok yang
didefinisikan secara umum dalam anggota class actions
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 15
diberitahukan di media massa (cetak/elektronik)-public notice. Pihak-pihak yang termasuk dalam definisi umum, diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan keluar dari kasus gugatan class actions apabila tidak ingin dilibatkan dalam gugatan class action, sehingga putusan pengadilan tidak memihak dirinya.
b. Opt In adalah prosedur yang mensyaratkan penggugat (wakil kelas) untuk memperlihatkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kelas. Apabila diberlakukan prosedur ini, prosedurnya sama dengan gugatan perdata biasa yang bersifat massal, dimana masing-masing anggota kelas memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum
SURAT KUASA
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 16
Untuk kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.
Verifikasi Pada awal proses pemeriksaan persidangan hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 17
PROSES PENGAJUAN CLASS ACTION (PERMA RI NO. 1/2002)
Pemberian Kuasa, tidak semua anggota kelas (class members)
harus memberikan persetujuan secara tertulis. Pemberian kuasa cukup diwakilkan oleh wakil kelas (class representative) yang jumlahnya relatif lebih sedikit.
Bagian-bagian dalam gugatan harus lebih diperjelas secara
formal tentang identitas pihak-pihak (persamaan fakta, hukum, dan tuntutan). Pada bagian posita dan Petitum dijelaskan tentang mekanisme pendistribusian ganti rugi.
Akan ada penetapan terlebih dahulu untuk memutuskan
apakah suatu gugatan dapat diajukan dengan cara class action atau tidak.
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 18
Pemberitahuan (Notifikasi) dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sifatnya lebih efektif agar semua anggota kelas (class members) mengetahui akan adanya gugatan class action tersebut.
Bunyi putusan lebih terperinci dan dapat dilaksanakan.
Mekanisme yang digunakan dalam notifikasi adalah mekanisme Opt-Out yaitu bagi anggota kelas (class Members) yang tidak setuju atau tidak ingin diikutkan dalam perkara tersebut dapat menyatakan keluar dari gugatan tersebut secara tertulis.
Penggunaan mekanisme Opt-out dirasakan lebih sesuai
dengan tujuan digunakannya class action sebab apabila yang digunakan adalah mekanisme Opt-In (semua anggota kelas memberikan kuasa secara tertulis, hal ini sesuai Pasal 123 HIR)
SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 19
maka gugatan class actions tersebut tidak akan ada bedanya dengan gugatan biasa dengan jumlah penggugat yang banyak.