Kalender pengawasan 2016 2017 - kampanye
-
Upload
iwank-shoeddienk -
Category
Presentations & Public Speaking
-
view
384 -
download
0
Transcript of Kalender pengawasan 2016 2017 - kampanye
KALENDER PENGAWASAN KAMPANYEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan
PengawasanKeteranganHulu/Ide/
PemikiranTengah/
Aktualisasi IdeHilir/
Pelaksanaan1. Kampanye dan
Debat PublikAlat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :a. KPU Prov membuat
APeKa dan Bahan Kampanye tidak sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon;
b. KPU Prov terlambat membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon;
c. KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon tidak sesuai jumlah dan ukuran yang diatur;
d. KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat-tempat yang dilarang;
e. Paslon mencetak dan menyebarkan APeKa;
f. Paslon mencetak dan
menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperkenankan;
g. Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit;
Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye :a. Memastikan KPU Prov
membuat APeKa dan Bahan Kampanye sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon;
b. Memastikan KPU Prov tepat waktu membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon;
c. Memastikan KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon sesuai jumlah dan ukuran yang diatur;
d. Memastikan KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat yang diperbolehkan;
e. Memastikan Paslon tidak mencetak dan menyebarkan APeKa;
f. Memastikan Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye yang diperkenankan;
g. Memastikan Paslon tidak mencetak dan meyebarkan Bahan Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit;
a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Kampanye;
b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Kampanye;
c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan.
a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terha-dap proses pelaksa-naan Kampanye;
b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Pasangan Kampanye dalam melaksanakan Kampanye;
c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada dokumen-dokumen terkait Kampanye yang antara lain :1. Daftar Tim
Kampanye dan Penghubung Paslon (Form Model BC1-KWK);
2. Daftar Petugas Kampanye (Form Model BC2-KWK);
3. Orang-Seorang atau Relawan Kampanye (Form Model BC3-KWK);
4. Akun Media Sosial Paslon (Form Model BC4-KWK);
a. Pasca Penetapan Pasangan Calon, Bawaslu Prov berkoordinasi dengan KPU Prov terkait penyusunan jadwal waktu dan lokasi kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum;
b. Bawaslu Prov berkoordinasi dengan masing-masing Pasangan Calon untuk mendapatkan desain APeKa dan Bahan Kampanye serta materi Iklan Kampanye;
c. Bawaslu Prov melakukan pencermatan dan penelusuran nama-nama Tim Kampanye Paslon terutama pada indikasi adanya keterlibatan TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa dalam Tim Kampanye;
d. Pengawas Pemilu melakukan upaya-upaya yang maksimal pencegahan terhadap praktek Politik Uang, keterlibatan ASN/PNS dan Kades/ Perangkat Desa dalam Kampanye,
1
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan
PengawasanKeteranganHulu/Ide/
PemikiranTengah/
Aktualisasi IdeHilir/
Pelaksanaanh. Paslon memasang
stiker pada tempat-tempat yang dilarang;
i. Materi kampanye bertentangan aturan yang ada.
Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum :a. Paslon tidak
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov;
b. Jumlah peserta kampanye lebih dari 2.000 orang;
c. Terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan;
d. Kampanye menggunakan faslitas negara/daerah;
e. Paslon melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/Perangkat Desa;
f. Terdapat kegiatan Politik Uang;
g. Berlangsung sebelum
h. Memastikan Paslon memasang stiker pada tempat-tempat yang dilarang;
i. Memastikan materi kampanye sesuai aturan.
Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum :a. Memastikan Paslon
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov;
b. Memastikan jumlah peserta kampanye tidak lebih dari 2.000 orang;
c. Memastikan tidak terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan;
d. Memastikan Kampanye tidak menggunakan faslitas negara/daerah;
e. Memastikan Paslon tidak melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa;
f. Memastikan tidak terdapat kegiatan Politik Uang;
g. Memastikan
5. Pemberitahuan Tertulis terkait Rencana Kampanye; dan
6. Jadwal Kampanye
serta kemungkinan penggunaan fasilitas negara/daerah dan pemberian uang/materi lainnya berkedok Bansos;
e. Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan KPU Prov/Kab, Pihak Kepolisian dan Pemerintah Darah (Satpol-PP) untuk melakukan penertiban APeKa dan Bahan Kampanye yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan
PengawasanKeteranganHulu/Ide/
PemikiranTengah/
Aktualisasi IdeHilir/
Pelaksanaanpukul 09.00 pagi dan berakhir setelah pukul 18.00 sore (Rapat Umum);
h. Kegiatan kampanye melanggar larangan-larangan lainnya.
Iklan Kampanye di Media Massa:a. KPU Prov
menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai materi yang disampaikan Paslon;
b. KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon;
c. KPU Prov tidak memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon;
d. Paslon membuat materi Iklan Kampanye tidak sesuai peraturan dan etika periklanan;
e. Paslon membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov.
f. Paslon memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di Media Massa.
Kampanye di Media Sosial :
berlangsung mulai pukul 09.00 pagi dan s.d pukul 18.00 sore (Rapat Umum);
h. Memastikan kegiatan kampanye tidak melanggar larangan.
Iklan Kampanye di Media Massa:a. Memastikan KPU Prov
menayangkan Iklan Kampanye sesuai materi yang disampaikan Paslon;
b. Memastikan KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon;
c. Memastikan KPU Prov memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon;
d. Memastikan Paslon membuat materi iklan sesuai peraturan dan etika periklanan;
e. Memastikan Paslon tidak menayangkan iklan selain yang difasilitasi KPU Prov.
f. Memastikan Paslon tidak memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di Media Massa.
Kampanye di Media Sosial :
3
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan
PengawasanKeteranganHulu/Ide/
PemikiranTengah/
Aktualisasi IdeHilir/
Pelaksanaana. Paslon tidak membuat
akun resmi di media sosial;
b. Paslon tidak mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan;
c. Akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK tidak disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian.
d. Materi kampanye dalam akun media sosial bernada Black Campaign.
Debat Publik :a. Tidak dipandu oleh
moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi;
b. KPU Prov tidak memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas;
c. Materi debat yang tidak berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon;
d. Moderator memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap materi debat;
e. KPU Prov tidak menetapkan mekanisme
a. Memastikan Paslon membuat akun resmi di media sosial;
b. Memastikan Paslon mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan;
c. Memastikan akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian.
d. Memastikan materi kampanye dalam akun media sosial tidak bernada Black Campaign.
Debat Publik :a. Memastikan dipandu
oleh moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi;
b. Memastikan KPU Prov memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas;
c. Memastikan materi debat berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon;
d. Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap materi debat;
e. Memastikan KPU Prov menetapkan mekanisme
4
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan FokusPengawasan
PengawasanKeteranganHulu/Ide/
PemikiranTengah/
Aktualisasi IdeHilir/
Pelaksanaanpenyelenggaraan debat melalui SK.
penyelenggaraan debat melalui SK.
5