Kalender Diklat 2014 Final

Hal - 1

KALENDER DIKLAT BADAN DIKLAT KEMENDAGRI TAHUN 2014 www.diklat.kemendagri.go.id

BBAADDAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN DDAANN PPEELLAATTIIHHAANN

KKEEMMEENNTTEERRIIAANN DDAALLAAMM NNEEGGEERRII

PPRROOGGRRAAMM DDIIKKLLAATT TTAAHHUUNN 22001144

DDII LLIINNGGKKUUNNGGAANN BBAADDAANN DDIIKKLLAATT KKEEMMEENNDDAAGGRRII

DDAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDAAEERRAAHH

MMMMMMMM EEEEEEEE MMMMMMMM BBBBBBBB AAAAAAAA NNNNNNNN GGGGGGGG UUUUUUUU NNNNNNNN PPPPPPPP RRRRRRRR OOOOOOOO FFFFFFFF EEEEEEEE SSSSSSSS IIIIIIII OOOOOOOO NNNNNNNN AAAAAAAA LLLLLLLL IIIIIIII SSSSSSSS MMMMMMMM EEEEEEEE AAAAAAAA PPPPPPPP AAAAAAAA RRRRRRRR AAAAAAAA TTTTTTTT UUUUUUUU RRRRRRRR

Hal - 2


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Alah

SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat,

berkah dan hidayah-Nya atas tersusunya Kalender Diklat Badan

Diklat Kemendagri tahun 2014.

Pengembangan program pendidikan dan pelatihan

(Diklat) Badan Diklat Kemendagri dari tahun ke tahun selalu

ditingkatkan dalam rangka penyempurnaan, dengan harapan

agar program kediklatan tersebut dapat memberikan kontribusi

yang signifikan dalam upaya pembinaan, pengembangan dan

peningkatan kapasitas SDM aparatur dilingkungan Kemendagri

dan Pemda.

Penerbitan Kalender Diklat Badan Diklat Kemendagri

Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum

tentang Program dan kegiatan kediklatan yang akan

dilaksanakan oleh Badan Diklat Kemendagri dan 4 (empat)

Pusdiklat Kemendagri Regional Tahun 2014. Semoga dengan

diterbitkannya Kalender Diklat tahun 2014 ini dapat dijadikan

pedoman bagi satuan kerja dilingkungan Kemendagri dan satker

Hal - 3


lain yang terkait dalam upaya peningkatan kapasitas SDM

Aparatur dilingkungan Kemendagri dan Pemda.

Demikian semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa meridhoi dan memberikan rahmat serta karunia-Nya

kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Desember 2013

Plt. KEPALA BADAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Drs. SANYOTO, M.AP

Hal - 4


VVVV iiii ssss i :i :i :i :

Visi Badan Pendidikan dan PVisi Badan Pendidikan dan PVisi Badan Pendidikan dan PVisi Badan Pendidikan dan Pelelelelatihan Kementerian Dalam Negeriatihan Kementerian Dalam Negeriatihan Kementerian Dalam Negeriatihan Kementerian Dalam Negeri::::

TERDEPAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TERDEPAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TERDEPAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN TERDEPAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN

PROFESIONALITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROFESIONALITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROFESIONALITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROFESIONALITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN PEMERINTAH DAERAHDAN PEMERINTAH DAERAHDAN PEMERINTAH DAERAHDAN PEMERINTAH DAERAH

MMMM iiii ssss i :i :i :i :

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Badan Pendidikan dan Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Badan Pendidikan dan Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Badan Pendidikan dan Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Badan Pendidikan dan

Pelatihan Kemendagri mengembangkan Pelatihan Kemendagri mengembangkan Pelatihan Kemendagri mengembangkan Pelatihan Kemendagri mengembangkan Misi sebagai berikut :Misi sebagai berikut :Misi sebagai berikut :Misi sebagai berikut :

Hal - 5


1. Mengembangkan program diklat; 2. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga kediklatan; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kediklatan 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

diklat 5. Melakukan reformasi diklat untuk menigkatkan kualitas

pengelolaan dan penyelenggaraan diklat 6. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi 7. Melaksanakan diklat

I. PENDAHULUAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat (public services) oleh pemerintah, kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Dalam melaksanakan peran dan fungsi pelayanan kepada masyarakat tersebut, pemerintah tidak dapat terlepas dari aktivitas kebijakan publik, aktivitas administrasi, serta kepentingan dan urusan publik yang kesemuanya dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur penyelenggara

Hal - 6


pemerintahan. Karenanya, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur penyelenggara pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai bagian dari pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, hendaknya dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai negeri Sipil (lembaran negara republik Indonesia tahun 2000 Nomor

Hal - 7


198, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

5. Permendagri No. 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Depdagri dan Pemda.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintaha Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan penyelenggaraan Pemerintah daerah bagi Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota

Hal - 8


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan fungsional Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

III. KEBIJAKAN DIKLAT Penyelenggaraan Diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui: 1). Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif Pemerintahan

Daerah dan Diklat Fungsional Binaan Kementerian Dalam Negeri;

2). Pencapaian agenda reformasi birokrasi; 3). Koordinasi dan fasilitasi Diklat Teknis dan Diklat

Fungsional Binaan Kementerian lain/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);

Hal - 9


4). Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) diprioritaskan bagi PNS yang telah menduduki atau yang akan menduduki jabatan struktural;

5). Peningkatan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Badan/Kantor Diklat Kabupaten dan Kota;

6). Peningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan:

7). Mengoptimalkan pendayagunaan alumni diklat. 8). Mewujudkan: (1) nomenklatur lembaga diklat yang

seragam dan mandiri; (2) lembaga diklat sebagai center of excellence; (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menunjang pelaksanaan tugas; (4) penyelenggaraan diklat yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas; (5) tenaga fungsional kediklatan yang sesuai dengan kebutuhan; dan (6) sistem diklat berbasis kompetensi.

9). Koordinasi penyelenggaraan diklat antar susunan pemerintahan.

Hal - 10


MEMBANGUN PROFESIONALISME APARATUR

SDM BADAN DIKLAT KEMENDAGRI

Hal - 11


KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN

PEMERINTAH DAERAH

Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Diklat Teknis Substantif Binaan Kemendagri

Hal - 12


Program Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 Sumber Anggaran :

1. Badan Diklat Kemendagri sumber anggara : a. Dana APBN (Rupiah Murni/RM) terdiri dari 49 jenis

diklat b. Dana PNBP terdiri dari 46 jenis diklat

2. Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi sumber anggara : a. Dana APBN (Rupiah Murni/RM) terdiri dari 11 jenis

diklat diklat b. Dana PNBP terdiri dari 3 jenis diklat

3. Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung sumber anggara : a. Dana APBN (Rupiah Murni/RM) terdiri dari 17 jenis


4. Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta sumber anggara : a. Dana APBN (Rupiah Murni/RM) terdiri dari 16 jenis


5. Pusdiklat Kemendagri Regional Makassar sumber anggara : a. Dana APBN (Rupiah Murni/RM) terdiri dari 18 jenis


PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Hal - 13


DI LINGKUNGAN BADAN DIKLAT DAN KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG,YOGYAKARTA, BUKITTINGGI, MAKASSAR DAN

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

NO NAMA JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JML

ANGK PELAKSANA SUMBER

ANGGARAN

JADUAL TENTATIF

1 2 3 4 5 6

I PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Diklat Penanganan Konflik Pertanahan bagi Pejabat Pelaksana

3

Bidang Kesbangpol RM

1.Tgl 21 April s/d 25 April 2014 2. 2 s.d 6 Juni 3. 7 s.d 11 Juli 2014

2. Diklat Penanganan Konfik Pertanahan bagi Pejabat Strategi

2 Bidang Kesbangpol RM 24 s.d 29 Maret dan 7 s.d 11 April

3. Diklat Kesatuan Bangsa bagi Pejabat Pelaksana 1 Bidang Kesbangpol RM

10 s.d 14 Maret

4. Diklat Kesatuan Bangsa bagi Pejabat Strategis 2 Bidang Kesbangpol RM

3 s.d 7 Maret dan 28 April s.d 22 Mei

5. Diklat Badan Permusyawaratan Desa 1 Bidang Kesbangpol RM

11 s.d 15 Agustus

6. Diklat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

3 Bidang Kesbangpol RM

10 s.d 14 Maret 24 s.d 28 Maret 21 s.d 25 April

7. Diklat Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 5 Bidang Kesbangpol RM

8. Diklat Penyusunan dan Penerapan SPM bagi Pejabat Strategis

1 Bidang Otda dan PUM

RM April

9. Diklat Pembinaaan Manajemen Pemerintahan Desa

1 Bidang Otda dan PUM

RM Mei

Hal - 14


10. Diklat Dasar Polisi Pamong Praja Pola 50 JP 2 Bidang Otda dan PUM RM April

11. Diklat Kepamongprajaan bagi Pejabat Strategis Pemda

2 Bidang Otda dan PUM RM 3 s.d 7 November

12. Diklat Kepamongprajaan bagi Pejabat Strategis Pemda lingkup Prov. Maluku

1 Bidang Otda dan PUM RM 24 s.d 28 Maret

13. Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Camat Selama 300 (Tiga Ratus) Jam Pelajaran

5 Bidang Otda dan PUM RM Oktober

14. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat 3 Bidang Otda dan PUM RM Mei

15. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2 Bidang Otda dan PUM RM Juni

16. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2 Bidang Otda dan PUM PNBP September

17. Diklat Calon Penyidik PNS Penegak Perda Pola 300 JP 1 Bidang Otda dan PUM PNBP

Agustus s.d September

18. Diklat Bidang Otda & Pum 8 Bidang Otda dan PUM PNBP

19. Diklat Penanganan Konflik Pertanahan bagi Pejabat Strategis

1 Bidang Bidang Kesbangpol RM 24 s.d 28 Maret

20.

Diklat Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SEPIMDAGRI) Tingkat Utama

1 Bidang Kader dan Kepemimpinan

RM 21 s.d 29 April

21.

Diklat Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SEPIMDAGRI) Tingkat Madya


RM 3 s.d 19 Maret

22. Diklat Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SEPIMDAGRI) Tingkat


RM 3 s.d 25 Februari

Hal - 15


Dasar

23. Diklat Kepamongprajaan Bagi Pejabat Strategis Pemda Prov. NTT

1 Bidang Kesbangpol RM 2 s.d 6 Juni

24. Diklat Kepamongprajaan Bagi Pejabat Strategis Pemda Provinsi Papua Barat

1 Bidang Kesbangpol RM 7 s.d 11 April

25. Diklat Kepamongprajaan Bagi Pejabat Strategis Pemda

2 Bidang Kesbangpol PNBP 19 s.d 23 Mei

26. Diklat Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah Bagi Anggota DPRD

1 Bidang Kesbangpol PNBP 8 s.d 12 September

27. Diklat Legislasi Bagi Anggota DPRD 1 Bidang Kesbangpol PNBP

11 s.d 15 Agustus

28. Diklat Peningkatan Kompetensi Badan Kehormatan DPRD

3 Bidang Kesbangpol PNBP

21 s.d 25 Juli 25 s.d 29 Agustus 1 s.d 5 September

29. Diklat Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD

1 Bidang Kesbangpol PNBP 2 s.d 6 Juni

30. Diklat Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Anggota DPRD

3 Bidang Kesbangpol PNBP

25 s.d 29 Agustus 1 s.d 5 September 8 s.d 12 September

II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN, KEPENDUDUKAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. Diklat PPTSP Bagi Pejabat Pelaksana

2 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

RM 11 s.d 16 Maret

17 s.d 21 Juli

Diklat PPTSP Bagi Pejabat Strategis

1 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

RM 25 s.d 29 Maret

Hal - 16


2. Diklat RPJMD 1

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

RM 26 s.d 30 Agustus

3. Diklat Renstra SKPD 2


RM 15 s.d 19 Juli 18 s.d 22 November

4. Diklat RKPD dan Renja SKPD 2 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

RM 4 s.d 8 November 25 s.d 29 November

5. PPTSP 1


PNBP 23 s.d 27 September

6.

RPJMD 2


PNBP 6 s.d 10 Mei 23 s.d 27 September

7. Renstra SKPD 3


PNBP

8 s.d 12 April 8 s.d 12 September 21 s.d Oktober

8. RKPD dan Renja SKPD 3 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

PNBP

3 s.d 7 Juni 7 s.d 11 Oktober 28 Okt s.d 1 November

9. Pasar Tradisional 1


PNBP 26 s.d 30 Agustus

10. PDAM 1


PNBP 22 s.d 26 April

11. Pembangunan Perkotaan Berbasis Tata Ruang dan Ekosistem

1


PNBP 11 s.d 16 Agustus

Hal - 17


12. Diklat Pendaftaran Penduduk bagi Pelaksana

2 Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RM Juli dan Agustus

13. Diklat Pendaftaran Penduduk bagi Pejabat Strategis


RM Maret

14 Diklat Pencatatan Sipil bagi Pelaksana


RM Juni dan September

15. Diklat Pencatatan Sipil bagi Pejabat Strategis


RM April

16. Diklat Administrasi Kependudukan bagi Petugas Registrasi


RM Mei dan Juli

17. Diklat Penyusunan APBD Bagi Pejabat Strategis

2 Bidang Keuangan Daerah

RM Mei

18. Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


RM Februri dan Maret

19. Diklat Penilaian Aset bagi Pelaksana


RM Juni

20. Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah bagi Pelaksana Teknis


RM Juni

21. Diklat Pengelolaan Aset Daerah bagi Aparatur lingkup Provinsi Maluku


RM April

22. Diklat Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat


PNBP

23. Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Bagi Pejabat Strategis (NTT)

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RM

24. Diklat Penatausahaan Dokumen Admistrasi Kependudukan


PNBP April

Hal - 18


25. Diklat Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan


PNBP Maret dan September

26. Diklat Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)


PNBP Juni dan Oktober

27. Diklat Pencatatan Sipil 2 Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PNBP Maret dan Agustus

28. Diklat Bidang Keuangan Daerah I


PNBP Maret April Mei Juni

29. Diklat Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Papua Barat


RM Maret

30. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah


RM September

III PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DAN TEKNIS

1 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

1 Bid. Prajabatan dan Struktural

RM 3 Maret s.d

11 April 2014

2 Diklat Prajabatan Golongan II Bagi Wasana Praja IPDN Angkatan ke-22 Kampus Jatinangor Sebanyak 2000 orang (40 Kelas)


RM 6 s.d 24

Oktober 2014

3 Diklat Kepemimpinan Tingkat III


PNBP 1. 7 April s.d 28 Mei

2. 14 Mei s.d

4 Juni 2014

4 TOT Manajemen Aset di Lingkungan

1 Bidang Profesionalisme Kediklatan

PNBP 13 s.d 18 Oktober

5 TOT Penilaian Aset di Lingkungan Pemda


PNBP 4 s.d 9 Agustus 11 s.d 16 Agustus

6 Diklat AKD bagi Aparatur di Lingkungan Pemda


PNBP 6 s.d 11 Oktober

27 Oktober s.d 1 Nov

Hal - 19


7 Diklat Pengembangan Pembelajaran melalui Metode Out Bound di Lingkungan Pemda


PNBP 10 s.d 15 November 17 s.d 22 November

8 Diklat Dasar-Dasar mengajar bagi Aparatur di Lingkungan Pemda


PNBP 17 s.d 27 Maret

9 TOT Penyusunan APBD di Lingkungan Pemda


PNBP 18 s.d 23 Agustus 25 s.d 30 Agustus

10 Diklat TOT Bidang Profesionalisme Diklat


PNBP

11 Diklat MOT bagi Aparatur di Lingkungan Pemda


PNBP 8 s.d 20 September

9 s.d 21 September

12 Training Officer Course (TOC) bagi Aparatur lingkup Provinsi Maluku


RM 6 s.d 22 Februari

13 TOT Pendaftaran Penduduk di Lingkungan Kemendagri dan Pemda


RM 3 s.d 7 Maret

14 TOT Penyusunan APBD di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur


RM 5 s.d 10 Mei

15 Diklat Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Diklat Bidang Teknis

RM 18 s.d 22 Maret

16 Diklat Pelayanan Publik di LIngkungan Pemerintah Provinsi Papua

Diklat Bidang Teknis

RM 22 s.d 26 April

17 Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

3 Diklat Bidang Teknis

PNBP 1. 4 s.d 8 Feb

2. 20 s.d 24 Mei

3. 23 s.d 27 Sept

18 Diklat Keprotokolan 2 Diklat Bidang Teknis

PNBP 1. 4 s.d 8 Maret

2. 9 s.d 13 Sept

19 Diklat Analisis Jabatan 2 Diklat Bidang Teknis

PNBP 1. 24 s.d 29 Maret

2. 14 s.d 18 Mei

Hal - 20


20 Diklat Pelayanan Publik


PNBP 1.1 s.d 5 April

2. 7 s.d 11 Okt

21 Diklat Pubic Speaking 1 Diklat Bidang Teknis

PNBP 06 s.d 10 Mei

22 Diklat Manajemen Kepegawaian


PNBP 1 s.d 5 Juli

23 Diklat Kehumasan 1 Diklat Bidang Teknis

PNBP 5 s.d 9 Agst

24 Diklat Penyusunan LAKIP 2 Diklat Bidang Teknis

PNBP 1. 19 s.d 23 Agst

2. 11 s.d 15 Nov

25 Diklat Manajemen Kearsipan 2 Diklat Bidang Teknis

PNBP 1. 2 s.d 8 Sept

2. 18 s.d 22 Nov

26

Diklat Tata Naskah Dinas 1 Diklat Bidang Teknis

PNBP 2 s.d 6 Sept

27 Orientasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


PNBP 28 Okt s.d 1 Nov

IV PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN STANDARDISASI DIKLAT

1 Diklat Assesor Kompetensi

Bidang Standarisasi dan Kerjasama LN

RM

2 Diklat Assesor Angkatan (5 Angkatan)


PNBP

3 Diklat Perumus Standar Kompetesi


RM

4 Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaikan/Inpassing di Lingkungan Inspektorat Papua Barat

1 Bidang Diklat Jabfung

RM 14 s.d 26 April

Hal - 21


5 Diklat Penilaian Angka Kredit Pengawas Pemerintahan


PNBP 10 s.d 22 Februari (3

Akt) 3 s.d 15 Maret

(2 Akt) 6 Diklat Penilaian Angka

Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Angkatan


PNBP 29 April s.d 2 Mei (2 Akt)

20 s.d 23 Mei (2 Akt)

15 s.d 18 Juli (2 Akt)

7 Training of Trainers Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan


RM 27 Januari s.d 4 Februari

(2 Akt) 8 Diklat Pembentukan

Pengawas Pemerintahan Bagi PNS yang Disesuaikan/Inpassing


PNBP 5 s.d 17 Mei (2 Akt)

2 s.d 14 Juni (2 Akt)

16 s.d 28 Juni (2 Akt)

30 Juni s.d 17 Juli (2 Akt) 11 s.d 23

Agustus (2 Akt)

PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Bidang Struktural

RM Februari M-III s.d Maret M-IV

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (angkatan 1)

Bidang Struktural

RM Februari M-IV s.d Maret M-III

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PNBP Angk 1)

Bidang Struktural

PNBP Mei M-II s.d Juni M-III

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PNBP Angk 2)

Bidang Struktural

PNBP Mei M-IV s.d. Juni M-IV

5. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PNBP angk 1)

Bidang Struktural

PNBP Mei M-I s.d. Mei M-IV

6. Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bidang Teknis dan Fungsional

RM Feb M-I

Hal - 22


7. Diklat Pengelolaan Aset Daerah


RM Feb M-III

8. Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah


RM Maret M-I

9. Diklat Barang dan Jasa Pemerintah


RM Maret M-III

10. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat


RM April M-I

11. Diklat TOT Outbound Bidang Teknis dan Fungsional

RM April M-III

12. Diklat Peningkatan Kapasitas Camat


RM Juni M-I

13. Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah


RM Juli M-III

14. Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Keluarga dan Bangsa


RM

15. Diklat Manajemen Kepala Sekolah


RM Mei M-I

16. Diklat Peningkatan Kapasitas Sekdes


RM Mei M-IV

17. Diklat Manajemen Of Training


RM Okt M-I

18. Diklat Training Officer Course


RM Okt M-I

19. Standar Pelayanan Minimal


RM Mei M-II

20. Standar Pelayanan Minimal


RM Sept M-II

Hal - 23


21. Diklat Analisis Jabatan Angk. 1


PNBP Juni M-II

22. Diklat Analisis Jabatan Angk. 2


PNBP Juni M-II

23. Diklat Peningkatan Kapasitas Sekdes Angk.1


PNBP Sept M-I

24. Diklat Peningkatan Kapasitas Sekdes Angk.2


PNBP Nov M-I

PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA

1. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural RM 3 Feb - 21 Mrt 2014

2. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural RM 10 Feb - 28 Mrt 2014

3. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 5 Mei 20 Juni 2014

4. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 7 Juli 22 Agst 2014

5. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 4 Agst 19 Sept 2014

6. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 6 Okt 21 Nop 2014

7. Diklat PIM III 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 3 Nop 19 Des 2014

8. Diklat PIM IV 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 7 April 16 Mei 2014

9. Diklat PIM IV 1 Bidang Diklat Struktural PNBP 5 Mei 13 Juni 2014

Hal - 24


10. Diklat PIM IV 1 Bidang Diklat Struktural

PNBP 11 Agst 19 Sep 2014

11. Diklat PIM IV 1 Bidang Diklat Struktural

PNBP 10 Nov 19 Des 2014

12. Orientasi Peranan Wanita Berwawasan Kebangsaan

1 Bidang Diklat Teknis & Fungsional

RM 17 Mrt 21 Mrt 2014

13. Diklat Aplikasi TI utk Adm. Pem Desa


RM 10 Mrt 14 Mrt 2014

14. Diklat Peningkatan Kompetensi Sekdes


RM 21 April 25 April 2014



RM 2 Juni 6 Juni 2014



RM 18 Agst 22 Agst 2014

17. P2UPD 1 Bidang Diklat Teknis & Fungsional

RM 12 Mei 26 Mei 2014

18. MOT 1 Bidang Diklat Teknis & Fungsional


19. TOC 1 Bidang Diklat Teknis & Fungsional


20. Diklat Pengembangan NTT


RM 3 Mrt 7 Mrt 2014



RM 19 Mei 23 Mei 2014



RM 14 Juli 18 Juli 2014

23. Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai


PNBP 7 Juli 9 Juli 2014

Hal - 25


24. Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja


PNBP 14 April 17 April 2014 25. Diklat Penyusunan

Renstra dan Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2 Bidang Diklat Teknis & Fungsional PNBP

16 Juni 19 Juni 2014 14 Juli 17 Juli 2014

26. Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah


PNBP 25 Agst 28 Agst 2014 8 Sep 11 Sep 2014

27. Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur


PNBP 19 Mei 23 Mei 2014

28. Diklat Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan


PNBP 4 Agst 8 Agst 2014

29. Diklat Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan


PNBP 21 April 26 April 2014

30. Diklat Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan


PNBP 14 Juli 19 Juli 2014

31. Diklat Management of Training


PNBP 5 Mei 19 Mei 2014

32. Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja


PNBP 4 Agst 27 Agst 2014

33. Sosialisasi Penerapan SPM


RM 5 Maret 2014

34. Diklat SPM 1 Bidang Diklat Teknis & Fungsional


35. Diklat SPM 1 Bidang Diklat Teknis & Fungsional


PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI

1. Diklat Kepemimpinan Tk. III

1

Bidang Diklat Struktural

RM 10 Maret - 26 April 2014

Hal - 26


2. Diklat Kepemimpinan Tk. III

3 Bidang Diklat Struktural

RM 1). 28 April - 14 Juni 2014; 2).12 Mei - 28

Juni 2014; 3). 11 Agust.- 27 Sept. 2014

3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV


RM 27 Jan - 8 Maret 2014

4. Orientasi Tugas dan Peranan Wanita dalam pembangunan Bangsa & negara bagi Istri peserta Diklatpim Tk. III

1

Bidang Diklat Struktural

RM 21 - 26 April 2014

5. Orientasi Tugas dan Peranan Wanita dalam pembangunan Bangsa & Negara bagi Istri peserta Diklatpim Tk. III


PNBP 1). 09 - 14 Juni 2014; 2). 23 - 28 Juni 2014; 3). 22 - 27 Sept. 2014

6. Diklat Teknis Masa Persiapan Pensiun


RM 1). 3 - 8 Feb. 2014

2). 2 - 7 Juni 2014

7. Diklat Teknis Masa Persiapan Pensiun


RM 1). 10 - 15 Feb. 2014

2). 9 - 14 Juni 2014

8. Diklat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang


RM 1). 10 - 22 Feb. 2014

2). 9 - 21 Juni 2014

9

Diklat Teknis Penyusunan SOP Bagi Aparatur Pemerintah Derah


PNBP 7 - 11 April 2014

10 Diklat Teknis Masa Persiapan Pensiun

1

Bidang Diklat Teknis & Fungsional

PNBP 21 - 26 April 2014

11 Diklat Teknis Training Of Course (TOC)


RM 1). 12 - 24 Mei 2014

2). 8 - 20 Sept. 2014

12 Diklat Teknis Pelayanan Prima Bagi Aparatur


RM 1). 3 - 13 Maret 2013

2). 6 - 15 Okt.

Hal - 27


Kecamatan 2014

13 Diklat Teknis Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan


RM 1). 7 - 11 April 2014,

2). 28 April - 2 Mei 2014 3). 23 - 27 Juni 2014

14 Diklat Teknis Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Sekretaris Desa


RM 20 - 29 Oktober 2013

PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL MAKASSAR

1. Diklatpim Tk. III 1 Bidang Bidang Struktural RM

24 Februari s.d 12 April 2014

2. Diklatpim Tk.IV 1 Bidang Bidang Struktural RM

3 Februari s.d 14 Maret 2014

3. Diklatpim Tk. III 1 Bidang Bidang Struktural PNBP

19 Mei s.d 5 Juli 2014


18 Agustus s.d 3 Oktober 2014


13 Oktober s.d 29 November 2014

6. Diklat MOT 1

Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

RM 10 s.d 23 Februari 2014 7.

Diklat Perencanaan Tingkat Dasar 1


RM 3 s.d 12 Maret 2014

8. Diklat Satuan Polisi Pamong Praja 1


RM 24 s.d 29 Maret 2014

9. Diklat Penyusunan Perundangan-Undangan Tingkat Desa

1 Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

RM 21 s.d 26 April 2014

10. Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa


RM 12 s.d 17 Mei 2014

Hal - 28


11.

Diklat Penyusunan Renstra SKPD 1


RM 9 s.d 16 Juni 2014

12 Diklat Penyusunan dan Penerapan SPM 1 Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

RM 21 s.d 26 Juli 2014

13 Diklat Orientasi Tugas dan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Keluarga dan Bangsa


PNBP 30 s.d 5 Juli 2014

14. Diklat Pelayanan Perizinan Satu Pintu 3 Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

RM

8 s.d 11 September 2014 22 s.d 26 September 2014 6 s.d 11 Oktober 2014

Hal - 29


FASILITAS PESERTA DIKLAT BADAN DIKLAT KEMENDAGRI

Hal - 30


GEDUNG ASRAMA BADAN DIKLAT KEMENDAGRI

Jl. T.M. Pahlawan No. 8 Kalibata Jakarta Selatan

ASRAMA PESERTA DIKLAT

Hal - 31


DAFTAR NO. TELP/FAX. PUSAT DIKLAT/BIDANG/BAGIAN BADAN DIKLAT KEMENDAGRI DAN 4 (EMPAT) PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL,

BUKITTINGGI, BANDUNG, YOGYAKARTA DAN MAKASSAR

NO PUSAT/BIDANG/BAGIAN NO.TELP/FAX

I Kepala Badan 021-7982670

II SEKRETARIAT

1 Sekretaris Badan 021-7981412 7982665 7982664

2 Bagian Perencanaan dan Anggaran 021-79195075

3 Bagian Keuangan 021-7981402

4 Bagian Umum 021-7996521

5 Bagian Sarana dan Prasarana 021-7990531

III PUSAT DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

DAERAH Telp/Fax (021-7943422)

1 Bidang Otda dan Pum 021-7943421

2 Bidang Kesbangpol 021-7943422

3 Bidang Kader 021-7998653

IV PUSAT DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

DAERAH Telp/Fax (021-7943422)

1 Bidang Pemb. Daerah & Pemberd. Masy. 021-7946626

2 Bidang Kependudukan & Pencatatan Sipil 021-7991958

3 Bidang Keuangan Daerah 021-79743420

V PUSAT DIKLAT STRUKTURAL DAN TEKNIS Telp/Fax (021-7996518)

1 Bidang Prajabatan Struktural 021-98180204

2 Bidang Profesionalisme Kediklatan 021-7991770

3 Bidang Teknis 021-7981403

VI PUSAT DIKLAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN

STANDARDISASI DIKLAT Telp/Fax (021-7943419)

1 Bidang Pengemb. & Adm Jabfung 021-79170148

2 Bidang Diklat Jabatan Fungsional 021-7982659

3 Bidang Standardisasi & KLN 021-7943419

VII Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi 0752-28241, 28240

VIII Pusdiklat Kemendagri Regional Bandung 022-2039634,2031435

IX Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta 0274-513632,

564249, 63038

X Pusdiklat Kemendagri Regional Makassar 0411-513722

Hal - 32


P E N U T U P

Demikian Kalender Diklat Badan Pendidikan Dan Pelatihan

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014, disusun dengan harapan

dapat memberikan gambaran umum program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan ditahun anggaran 2014. Kami menyadari bahwa

Kalender Informasi Kediklatan ini belum sempurna oleh karena itu

kami mengharapakan masukan, saran dan kritik membangun dari

semua pihak yang terkait untuk bahan penyempurnaan penyusunan

kalender diklat di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada

para Kepala Pusat Diklat Kemendagri dan ke-4 (empat) Kepala

Pusat Diklat Kemendagri Regional serta tim penyusun atas

partisipasinya sehingga Kalender Diklat ini dapat tersusun dengan

baik.

Semoga Kalender Informasi Kediklatan ini bermanfaat bagi

para pengguna dan pengelola kediklatan di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas

penyelenggaraan Diklat di lingkungan kerja masing-masing.

Plt. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Drs. SANYOTO, M.AP

Kalender Diklat 2014 Final

Documents

Transcript of Kalender Diklat 2014 Final