KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PENYUSUNAN KAJIAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN UNIT USAHA

DI DAERAH PERBATASAN PROVINSI KALIMATAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PENYUSUNAN KAJIAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN UNIT USAHA

DI DAERAH PERBATASAN PROVINSI KALIMATAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan saat ini memasuki paradigma baru pengembangan

wilayah. Sebagai wilayah yang muncul akibat globalisasi maupun desentralisasi

kebijakan, terjadi pergeseran paradigma keamanan menuju kesejahteraan.

Karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain (immobilitas faktor produksi,

biaya transaksi dan delay, sistem ekonomi yang berbeda, isu institusi,

penetapan perwilayahan dan peran sektor informal) mendorong fungsi ekonomi

wilayah tersebut pada sisi internal maupun eksternal. Perspektif ekonomi di

wilayah perbatasan cenderung meningkat seiring perubahan paradigma

tersebut.

Dengan latar belakang diatas, Daerah Perbatasan (Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat) merupakan wilayah

perbatasan dengan aktivitas ekonomi tertinggi di sepanjang perbatasan

darat perbatasan. Terbukanya akses formal kawasan ini dimulai beberapa

tahun lalu, dengan dinamika aktivitas ekonomi yang ditunjukkan dengan

meningkatnya arus pergerakan baik orang/barang. Tinjauan terhadap secara

teoritis mencontohkan adanya peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi dari

kesempatan ekonomi tersebut, namun sampai saat ini Daerah Perbatasan

belum menunjukkan adanya perkembangan dalam konteks pengembangan

sebuah kawasan perbatasan antarnegara dari perspektif ekonomi yang

mendukung fungsi Daerah Perbatasan sebagai pusat pertumbuhan.

Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur dengan Negara Malaysia meliputi

wilayah laut dan daratan, khusus untuk wilayah daratan mempunyai bentangan

perbatasan dengan Malaysia sepanjang 1.038 Km.

Kawasan perbatasan di Kaltim rata-rata kondisinya sangat jauh dari

sejahtera, keadaannya banyak berupa desa yang terpencil, terisolir, dan masih

berupa hutan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur transportasi

wilayah yang ada di perbatasan. Jika membandingkan antara perbatasan kita

dengan Negara tetangga, maka akan terasa bahwa desa-desa di perbatasan

sangat tertinggal jauh dalam hal jalan, sarana umum, dan fasilitas lainnya.

Secara sosial ekonomi, kawasan perbatasan masih tergantung pada negara

tetangga, hal ini dapat dilihat karena belum memadainya fasilitas sosial dan

ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurang memadainya

pelayanan kesehatan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

diantaranya kesulitan memenuhi kebutuhan BBM dan kebutuhan pokok dan lain-

lain. Khusus permasalahan di sektor perdagangan ini mengakibatkan tingginya

disparitas harga, sehingga kesulitan masyarakat perbatasan semakin berat dan

ditambah lagi sulitnya memasarkan hasil produksi mereka yang mengakibatkan

pendapatan mereka semakin tak menentu.

Untuk itu diperlukan kepedulian dan perhatian baik oleh Pemerintah Pusat

dan Provinsi serta Kabupaten untuk memberikan dorongan dan keberpihakan

ekonomi kepada masyarakat perbatasan melalui sinergi program dan kegiatan

pembangunan. Langkah awal yang diperlukan untuk melaksanakan

pembangunan yang sinergi adalah melakukan identifikasi keinginan, potensi,

peluang dan serta program yang telah dan akan dilaksanakan melalui Kajian

Peningkatan Unit Usaha di Wilayah Perbatasan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kajian ini adalah untuk Peningkatan Unit Usaha di Wilayah

Perbatasan yang membahas permasalahan untuk mencarikan suatu solusi

yang tepat serta dapat diterapkan di lapangan, antara lain adalah :

1. Untuk meningkatkan struktur daya saing unit usaha, dengan penciptaan iklim

usaha yang kondusif agar dapat mendorong penguatan struktur unit usaha.

2. Terwujudnya Provinsi Kalimantan Timur khususnya Daerah Perbatasan

sebagai pusat pengembangan unit usaha yang berdaya saing kuat dan

berkelanjutan.

3. Untuk memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan, dari unit usaha kegiatan,

pendukung, terkait, penyedia infrastruktur, dan jasa penunjang lainnya.

Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangun jejaring usaha

dalam negeri dan global serta meningkatkan daya saing yang mendorong

inovasi;

4. Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun

kompetensi inti usaha daerah;

5. Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan

dalam unit usaha, dan menfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya

baru dan terbarukan;

6. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah melalui :

a. penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan

manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara

ekspansif dan andal bersaing di bidangnya;

b. penciptaan sinergi UKM dengan Pengusaha besar melalui pola kemitraan

(aliansi);

c. penciptaan lingkungan usaha UKM yang menunjang; dan

d. pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan.

Tujuan Kajian ini adalah :

1. Menggali informasi tentang permasalahan yang sedang dan mungkin

dihadapi oleh masyarakat perbatasan saat ini dan akan datang.

2. Mendesiminasikan hasil kajian/studi yang dilakukan oleh Kabupaten, Provinsi

dan Pusat terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan.

3. Mensinergikan kegiatan dan program pengembangan ekonomi perbatasan

agar berhasil guna dan berdaya guna.

C. Manfaat

Kegiatan ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi pengembangan

ekonomi di perbatasan melalui penyamaan pemahaman dan kebersamaan sikap

dalam menanggulangi masalah-masalah di perbatasan yang terprogram secara

sinergi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, salah satunya adalah melewati

unit usaha yang terbentuk.

D. Sasaran

Dengan adanya kegiatan Kajian Peningkatan Unit Usaha di Wilayah

Perbatasan ini diharapkan tercapainya sasaran bagi pengembangan Ekonomi di

daerah perbatasan sehingga mendorong para pelaku usaha meliputi :

1. Peningkatan daya saing unit usaha

2. Peningkatan produksi ekspor komoditi / produk daerah

3. Pemenuhan kebutuhan primer masyarakat di daerah perbatasan

4. Legalisasi konsep perdagangan antara 2 (dua) Negara yang bertetangga

(Indonesia - Malaysia)

5. Mendorong dan memberdayakan unit Koperasi sebagai Badan Penyangga

bagi pemasaran komoditi-komoditi dan produk secara legal serta memenuhi

kebutuhan pokok Masyarakat Miskin Perbatasan.

6. Badan Penyangga diberi modal membeli (impor) sembako untuk masyarakat

perbatasan serta menjadi hasil pertanian, perikanan dan lain-lain kenegara

tetangga

7. Legalitas perdagangan Indonesia - Malaysia.

Dari ke 7 (tujuh) sasaran tersebut, maka hal ini sesuai dengan harapan Daerah

Perbatasan (Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan

Kabupaten Kutai Barat) , dimana dalam pengembangan ke depan Daerah

Perbatasan, bukan hanya sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia ,

melainkan dapat menuju sebagai pusat industri dan perdagangan yang

mempunyai daya saing ekonomi terhadap negara tetangga khususnya Malaysia

dan Fillipina guna memberikan kesejahterakan bagi masyarakat .

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan :

a. Proses Lelang

b. Penetapan Pemenang oleh Panitia Lelang Dinas Perindagkop dan UMKM

Prov. Kaltim

c. Pelaksanaan Kegiatan

d. Pelaporan

- Laporan Pendahuluan

- laporan Antara

- Laporan Akhir

F. JADWAL PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 3 (tiga) bulan. Seperti dalam Tabel terlampir (tabel : 1).

NO. KEGIATAN BULAN

1 2 3

1. Persiapan X

Koordinasi Tim X

Pemahaman KAK X

Kajian Literatur X X

2. Pekerjaan Kajian dan Identifikasi dan Analisis

Pengumpulan Bahan/Literatur X X

Identifikasi dan Survey Lokasi Kegiatan X X

Konsultasi Teknis dengan Stakeholder X X

Tinjauan dan Analisis X X 3. Penyusunan Laporan Akhir

Penyusunan Rencana Detail X X X

Penyampaian X X 4. Pelaporan dan Diskusi Laporan

a. Laporan pendahuluan X

b. Laporan Kemajuan X

c. Laporan Akhir X

G. TENAGA AHLI Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah: a. Ketua Tim/Ahli Pengembangan Wilayah Perbatasan

Ketua Tim/Ahli Pengembangan Wilayah Perbatasan seorang ketua tim/tenaga ahli yang memiliki latar belakang Pendidikan Strata-1 Geografi dan Ilmu Lingkungan dengan pengalaman sekurang kurangnya 5 (lima) tahun serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidangnya .

b. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Perbatasan Ahli Perencanaan Wilayah Perbatasan yang memiliki latar belakang Pendidikan Strata-1 Ekonomi Manajemen dengan pengalaman sekurang kurangnya 5 (lima) tahun

c. Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan Ahli Ekonomi Pemabngunan seorang tenaga ahli yang memiliki latar belakang Pendidikan Strata-1 Ekonomi Studi Pembangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

d. Tenaga Ahli Perdagangan Internasional Ahli Perdagangan Internasional seorang tenaga ahli yang memiliki latar belakang Pendidikan Strata-1 Hubungan Internasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

e. Tenaga Ahli Wilayah Perbatasan

Ahli Wilayah Perbatasan seorang tenaga ahli yang memiliki latar belakang Pendidikan Strata-1 Pendidikan Strata-1 Pembangunan Wilayah dengan pengalaman sekurang kurangnya 5 (lima) tahun

Serta didukung oleh asisten tenaga ahli Teknik Arsitektur , Teknik Sipil, Ekonomi Studi Pembangunan, Ekonomi Manajemen & Ekonomi Akuntansi. dengan pengalaman sekurang kurangnya 3 (tiga) Tahun.

H. PELAPORAN Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: a. Laporan Pendahuluan, berisi:

1) Rencana kerja terinci sesuai KAK; 2) Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang

tersebut dalam lingkup pelaksanaan kegiatan, daftar kebutuhan data dan informasi.

3) Mengakomodir Masukan yang bersifat konstruktif dari narasumber dan/ atau peserta Seminar Perdahuluan.

Laporan harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.

b. Laporan Antara, berisi: 1) Hasil kajian literatur; 2) Hasil konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, daerah, dan swasta; 3) Data dan informasi terkait kegiatan; 4) Mengakomodir Masukan yang bersifat konstruktif dari narasumber dan/ atau

peserta Seminar Antara. Hasil sementara pelaksanaan pekerjaan harus dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.

c. Laporan Akhir, berisi:

1) Seluruh hasil pelaksanaan kegiatan yang diminta dalam Kerangka Acuan Kerja setelah melalui proses pembahasan baik dengan Tim Supervisi dari Balai Penyedia, Pengelola, Pembiayaan, maupun seminar/lokakarya yang melibatkan instansi terkait di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

2) Kesimpulan, rekomendasi dan Arahan desain.

3) Mengakomodir Masukan yang bersifat konstruktif dari narasumber dan/ atau peserta Seminar untuk kesempurnaan Penyusunan laporan Akhir dari Penyusunan Kajian Peningkatan Unit Usaha di Wilayah Perbatasan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 10 (Sepuluh) buku laporan dan 10 (Sepuluh) Soft Copy CD (Compact Disk).

I. Keluaran

Kegiatan ini akan menghasilkan sebuah Kajian dalam rangka meningkatkan unit

usaha di wilayah perbatasan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi

daerah perbatasan dengan melihat permasalahan, peluang dan tantangan

yang ada di daerah perbatasan tersebut.

J. Pembiayaan

Adapun pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan Kajian Peningkatan

Unit Usaha di Perbatasan ini dibebankan kepada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tahun Anggaran 2013, dengan total

biaya seluruhnya sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta

rupiah).

Samarinda, Juni 2013

Kuasa Pengguna Anggaran,

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Koperasi dan UMKM,

Ttd