KAJIAN-YURIDIS-PRAKTEK-MONOPOLI-DAN-PERSAINGAN-USAHA-TIDAK-SEHAT.pdf

7/25/2019 KAJIAN-YURIDIS-PRAKTEK-MONOPOLI-DAN-PERSAINGAN-USAHA-TIDAK-SEHAT.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/kajian-yuridis-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehatpdf 1/21

JURNAL ILMIAH

KAJIAN YURIDIS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT

(Study Terhadap Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lisensi atas

Kekayaan Intelektual)

Oleh;

oleh :

AHDA BUDIANSYAH

D1A . 106 . 009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2013



Halaman Pengesahan Jurnal

KAJIAN YURIDIS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT

(Study Terhadap Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lisensi atas

Kekayaan Intelektual)

Oleh :

AHDA BUDIANSYAH

D1A.106.009

Menyetujui,

Pada Tanggal : ____________________

Pembimbing Utama,

Dr.H. Zaenal asikin, SH., SU

NIP. 19550815 198104 1001



KAJIAN YURIDIS PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT (Study Terhadap Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lisensiatas Kekayaan Intelektual)

ABSTRAK

AHDA BUDIANSYAH: DIA 106.009

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengecualian pada Pasal50 Huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat dan hubunganya dengan perjanjian lisensi atas Hak

kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan

pendekatan Perundang-undangan dan konseptual.Hasil penelitian ini menunjukan Perjanjian yang berkaitan dengan Hki tidak

termasuk monopoli, akan tetapi pengecualian ini tidak berlaku mutlak, ketentuantersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

dagang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, perjanjian lisensi yang terindikasi

persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu dapat direkomendasikan Pengecualian padaPasal 50 Huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu lebih dijelaskan agar

memperoleh kepastian hukum.

Kata Kunci : monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat

JURIDICAL STUDY OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR

BUSINESS COMPETITION

(study against article 50 of law no. 5 of 1999 of the intellectual property license)

ABSTRAC

AHDA BUDIANSYAH : DIA 106 009

The purpose of this study was to determine why the exception in Article 50

Clause (b) of Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of monopolistic and unfairbusiness competition and relation to the license agreement on intellectual propertyrights. This study uses the Normative research approaches and conceptual legislation.

These results indicate that the Agreement relating to Hki not include

monopoly, but this exception does not apply absolute, terms defined in the Act No.30 Year 2000 on trade secret. So it can be deduced, which indicated the license

agreement unfair competition may be subject to the provisions of Law No. 5 of 1999.



Therefore it can be recommended in Section 50 Clause Exemption (b) of Act No. 5 of

1999 needs to be explained in order to obtain legal certainty.

Keywords: Monopoly and unhealthy business competition



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sepintas mungkin terlihat bahwa keberadaan konsepsi HKI dengan

Hukum Persaingan sepertinya berposisi diametris atau seakan-akan saling

bertentangan (saling beroposisi) satu sama lain. Padahal meskipun kedua

domain hukum tersebut sekilas saling beririsan, namun sebenarnya keduanya

bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum

itu sendiri yakni untuk meningkatkan efisiensi dan memajukan sistem

perekonomian. Keharmonisan antara HKI dan hukum persaingan diakui dalam

sistem hukum Indonesia, hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan dalam

peraturan perundangan nasional terkait HKI yang mengutamakan perekonomian

nasional dan persaingan yang sehat sebagai batasan ekploitasi hak ekslusif yang

dimiliki oleh pemegang HKI .

Batasan eksploitasi Hak ekslusif tersebut ditentukan pada Pasal 9 ayat

(1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 1, Pasal 36 Undang – undang

Nomor 31 Tahun 20002, Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000

3

sebagai berikut :

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

1Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

2Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri

3Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu



atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha

tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Disisi lain dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

persaingan usaha pada pasal 50 menentukan :

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah :

Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual sepertilisensi, paten, merek dagang, hak cipta, disain produk industry,

rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang

berkaitan dengan waralaba4

Mengingat kesamaan tujuan dan asas antara Hak kekayaan intelektual

dengan Persaingan usaha yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi

nasional serta kesejahteraan rakyat,agar tidak menimbulkan kekeliruan

penafsiran,maka dipandang perlu adanya penjelasan yang lebih rinci terhadap

ketentuan- ketentuan tersebut.

4Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha secara tidak sehat



PEMBAHASAN

1. Alasan diadakanya Pengecualian pada Pasal 50 (b) Undang-undang No.5

Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha

Sebelum mengkaji alasan pengecualian Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 pada pasal 50 ( b ) tersebut, terlebih dahulu kita lihat konsep-konsep yang

terdapat pada Pasal 50 ( b ) , yaitu :

a. Perjanjian : Menurut Ketentuan umum Undang-undang Nomor 5 .Tahun 1999

pada Pasal 1 huruf (g) merumuskan pengertian Perjanjian adalah suatu

perbuatan satu atau lebih pelaku usaha lain mengikatkan diri terhadap satu

atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun tertulis maupun tidak

tertulis. Pengertian tersebut tidak jauh beda dengan pengertian yang diberikan



pada Buku III Kuh Perdata dan tentunya tunduk pada Pasal 1320 dan 1338

Kuh perdata, tentang syarat sahnya perjanjian dan kebesan berkontrak.

5

b. Perjanjian yang berkaitan dengan haki : Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002, Tentang Hak cipta, Pasal 66 dan 68 Undang-undang Nomor

14 Tahun 2001, Pasal 40 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 5

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, Tentang Merek dan Rahasia Dagang,

Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 23 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit

Terpadu, yang menyatakan sebagai berikut : hak cipta, Paten, Merek, Rahasia

Dagang, Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau

dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : 1) Pewarisan, 2) Hibah,

3) Wasiat, 4) Perjanjian tertulis, 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh

peraturan perundang-undangan.

Maksud dari ketentuan tersebut adalah Pengalihan hak pada hak atas

kekayaan intelektual melalui Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis, dan

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang, karena Hki adalah benda

bergerak, yang di dalamnya terdapat Hak milik yang Dapat Beralih atau

5Kitab Undang-undang Hukum Perdata



Dialihkan,ketentuan ini menjelaskan bahwa salah satu cara mengalihkan hak atas

kekayan intelektual dengan cara perjanjian

6

.

A. Prinsip umum atau Karakter dari Hak atas Kekayaan intelektual

Perlu diketahui HKI mempunyai beberapa ciri atau karakter khusus,

beberapa diantaranya adalah :

1. Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas.

Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan

tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa

perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

2. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut

dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang

HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak

dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa

persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun

menggunakannya. Hal tersebut yang dimaksud dengan monopoli pada

bidang hukum Hki, dan hak kekayaan intelektual tersebut mendapat

perlindungan hukum pada Undang-Undang atas pengakuan dan

6Ahda budiansyah, Kajian yuridis Terhadap Pengecualian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada lisensi hak kekayaan intelektual , Hasil Seminar skripsi, 23 Februari 2013



penghargaan yang diberikan oleh Negara kepada Pemegang hak atas

pikiran, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.karena alasan ini Undang-

Undang Persaingan usaha memberikan pengecualian pada perjanjian pada

bidang HKI.

2. Hubungan Pengecualian Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 50 (b)

Dengan Lisensi Pada Hak atas kekayaan intelektual.

lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, dalam arti kata

memberikan hak dan kewenagan untuk memanfaatkan paten maupun merek

dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis7 .

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak

langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 8, Pasal (36) Undang –

undang Nomor 31 Tahun 20009, Pasal (28) Undang-undang Nomor 32 Tahun

2000)10. Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat

7Gunawan widjadja Lisensi atau Waralaba; suatu panduan praktis, Jakarta ; PT Rajagravindo

persada, hlm 9.8

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang9

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri10

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu



ketentuan atau memuat hal yang demikian harus ditolak oleh Direktorat Jenderal

Hak Kekayaan Intelektual.

Akan tetapi dari beberapa Perundang-undangan yang mengatur ketentuan

Lisensi HKI tersebut tidak menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan yang

dapat menimbulkan persaingan usaha dan merugikan perekonomian Negara serta

pembatasan menghambat pengembangan tekhnologi tersebut. Oleh karena itu

untuk menjelaskan ketentuan tersebut mari kita lihat pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada bab III Tentang Perjanjian yang dilarang,

sebagai berikut :

a. Perjanjian Oligopoli

Dari rumusan Pasal 4 dari Undang-Undang Anti Monopoli tersebut

terlihat, bahwa suatu perjanjian yang menimbulkan Oligopoli dilarang jika

terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut : 1) Adanya suatu perjanjian, 2)

Perjanjian tersebut dibuat antar Pelaku Usaha, 3) Tujuan dibuatnya Perjanjian

tersebut adalah untuk secara bersama-sama melakukan produksi dan atau

pemasaran barang atau jasa, 4) Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan praktek

monopoli dan atau persaingan curang, 5) Praktek Monopoli atau persaingan

curang patut diduga telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok

pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen ) pangsa pasar

dari satu jenis barang.11

11Kurniawan, Hukum Persaingan usaha Dan Perlindungan Konsumen, Diktat Kuliah Fakultas

Hukum Universitas Mataram, 2008



b. Penetapan Harga

Dengan demikian, perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh Undang-

Undang Persaingan Usaha adalah sebagai berikut12

:

1. Penetapan Harga AntarPelaku Usaha : Penetapan Harga ( price fixing )

antar Pelaku Usaha dilarang oleh Pasal 5 dari Undang-Undang Anti

Monopoli. Sebab, penetapan harga secara bersama-sama di kalangan

pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang

harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Akan tetapi

undang-undang memberikan pengecualian terhadap larangan membuat

perjanjian tentang penetapan harga antarpelaku usaha ini, yaitu jika

perjanjian tentang penetapan harga tersebut dibuat dalam hal : a) Dalam

suatu usaha patungan, b) Didasarkan pada undang-undang yang berlaku

2. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama :

Dalam hal ini yang dilarang adalah membuat perjanjian yang

memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu

dengan konsumen yang lainnya dengan jalan memberikan harga yang

berbeda-beda . Dalam melarang suatu diskriminasi harga, hukum anti

monopoli harus secara bijak mempertimbangkan faktor-faktor sebagai

berikut : a) Kesamaan Marginal cost , b) Kesamaan kualitas dan kuantitas

barang yang dijual, c) Kesamaan ost untuk memproduksi, menjual dan

12Ibid, hal 60



delivery, d) Tidak ada perubahan harga karena perubahan atau perbedaan

waktu, e) Marketability dari barang tersebut harus sama, f ) Komponen

harga yang berbeda, termasuk juga jika ada allowance, bonus, atau

kemudahan/jasa dari penjual yang diberikan berbeda-beda kepada satu

pembeli dengan pembeli lain.

3. Penetapan Harga Di Bawah Harga Pasar dengan Pelaku Usaha lain :

Penetapan Harga ini dilarang oleh Pasal 7 dari Undang-Undang anti

monopoli. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah

harga pasar tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Larangan pembuatan yang berisikan penetapan harga barang dan atau jasa

atau yang dikenal dengan istilah “ anti dumping” ini dimaksudkan agar

pihak pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasanya tidak laku,

padahal harga barang/jasanya sesuai dengan harga pasar.

4. Penetapan harga jual kembali adalah bahwa seorang pelaku usaha dilarang

untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya bahwa pihak

pembeli barang/jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan

bersama.

c. Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau

alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat



mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat.13

Agar diterapkan larangan terhadap pelaku usaha yang melakukan

perjanjian pembagian wilayah, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Dibuatnya suatu perjanjian, 2) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha

pesaing, 3) Tujuanya adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi

pasar, 4) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktek monpoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.

Seperti dijelaskan dalam penjelasan atas Pasal 9 Undang-Undang anti

monopoli, maka yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau

alokasi pasar disini adalah : a) Membagi wilayah untuk memperoleh atau

memasok barang dan atau jasa b) Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh

atau memasok barang dan atau jasa

d. Pemboikotan

Pasal 10

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha

pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negerimaupun pasar luar negeri.

13Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

usaha tidak sehat



2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari

pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;

atau

b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap

barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk

mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah

pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang

sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan

pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.

Dengan terusirnya pelaku usaha pesaing dan tidak bisa masuknya pelaku

usaha yang berpotensial menjadi pesaing ke dalam pasar yang sama, berakibat

terhadap semakin menurunnya tingkat persaingan, Agar praktek pemboikotan

yang dilakukan para pelaku usaha yang berada di pasar dapat berjalan sukses,

diperlukan partisipasi yang seluas mungkin dari pelakuusaha yang ada di dalam

pasar yang bersangkutan, karena apabila tidak adanya dukungan atau keterlibatan

secara luas para pelaku usaha yang ada di dalam pasar biasanya pemboikotan

akan sulit untuk berhasil.

e. Kartel



Yang dimaksud dengan “kartel” ( dalam bahasa inggris disebut dengan

“cartel”) adalah suatu kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang

bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan

monopoli terhadap komoditas atau industry tertentu.

f. Trust

Trust merupakan wadah antar perusahaan yang didisain untuk membatasi

persaingan dalambidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa

perusahaan dalam bentuk trust dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan

pasokan, dengan melibatkan trustee sebagai koordinator penentu harga.

g. Oligopsoni

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian oligopsoni

adalah keadaan pasar dimana hanya ada dua atau tiga perusahaan saja yang

menjadi pembeli yang membeli produk tertentu.

Oligopsoni adalah struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah

konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian Struktur pasar ini memiliki

kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di

pasar input. Dengan adanya praktek oligopsoni produsen atau penjual tidak

memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku

usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni Mengakibatkan produsen atau



penjual hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku

usaha yang melakukan praktek oligopsoni.

h. Integrasi Vertikal

pengertian Integrasi vertical adalah suatu penguasaan serangkaian proses

produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang

berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

Ketika suatu pelaku usaha ingin agar pangsa pasar yang dimilikinya

menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin

meningkat, tingkat efesiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi

ketidak pastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan

pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan menempuh jalan untuk

melakukan penggabungan dengan pelaku-pelaku usaha lain yang mempunyai

kelanjutan proses produksi (integrasi vertikal).

Integrasi antar pelaku usaha juga dengan sendirinya dapat juga dikaitkan

dengan pengurangan resiko dalam bisnis mengakibatkan meningkatnya hambatan

masuk(entry barriers) bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar

Integrasi vertikal ke arah hulu (downstream integration) dapat memfasilitasi

diskriminasi harga, dimana integrasi sampai di tingkat retailer dapat

memungkinkan perusahaan manufaktur mempraktekan diskriminasi

i. Perjanjian Tertutup



Dapat kita simpulkan Perjanjian Tertutup adalah Perjanjian yang

dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri

pembeli, penjual atau pemasok.

Perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli dan

Persaingan Usaha tersebut ( vide Pasal 15 ) adalah sebagai berikut : 1) Penerima

produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja,

2) Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak

tertentu saja, 3) Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut

pada tempat tertentu saja, 4) Penerima produk tidak akan memasok kembali

produk tersebut pada tempat tertentu, 5) Penerima produk harus bersedia

membeli produk dari pelaku pemasok tersebut. Inilah yang disebut dengan Tie-in

Arrangement atau Tying Arrangement, 6) Penerima produk diberi potongan harga

jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok, 7) Penerima produk

diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari

pelaku pemasok.

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Yang termasuk ke dalam perjanjian tersebut adalah contoh-contoh

perjanjian yang disebutkan dalam pasal-pasal sebelum Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Perjanjian dengan pihak luar negri yang

menyebabkan sebagai berikut :1) Perjanjian oligopoly, 2) Perjanjian penetapan



harga, 3) Perjanjian pembagian wilayah, 4) Perjanjian kartel, 5) Perjanjian trust,

6) Perjanjian oligopsoni, 7) Perjanjian integrasi vertical, 8) Perjanjian tertutup

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Monopoli dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual adalah Hak dari

Pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual untuk memberikan ijin atau

melarang penggunaan dari Hak atas Kekayaan Intelektual sedangkan

Monopoli dalam bidang Persaingan Usaha adalah penguasaan atas produksi

dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu



pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha dengan cara melawan hukum

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dengan alasan ini

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pengecualian pada perjanjian

yang berkaitan dengan HKI. 2). Lisensi atas kekayaan intelektual yang

memuat ketentuan-ketentuan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

dapat dikenai ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

serta sanksi-sanksi yang berlaku pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

1) Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan Tentang Pengecualian

terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka makna

Pengecualian perlu dijelaskan agar memperoleh kepastian hukum, khususnya

pada Pasal 50 ( b ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 2.) KPPU sebagai

lembaga yang berwenang dalam mengawasi Persaingan Usaha dan Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual saling berkoordinasi menilai dan mengkaji

ketentuan-ketentuan Lisensi yang menimbulkan Persaingan Usaha tidak sehat,

dan buat para pelaku usaha agar memperhatikan aspek hukuk persaingan

usaha dalam membuat ketentuan pada lisensi atas kekayaan intelektual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

Budiansyah, Ahda. Kajian Yuridis terhadap Pengecualian Hukum Persaingan Usaha

pada Lisensi atas Hak kekayaan intelektual. Hasil Seminar Skripsi 23

February 2013.

Kurniawan, Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen. Diktat kuliah

Fakultas Hukum Universitas Mataram 2008.

Widjadja, Gunawan. Lisensi atau Waralaba; suatu panduan praktis, Jakarta PT Rajagravindo persada.

Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 dan 32 Tahun 2000 Tentang DesainIndustri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Indonesia,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

KAJIAN-YURIDIS-PRAKTEK-MONOPOLI-DAN-PERSAINGAN-USAHA-TIDAK-SEHAT.pdf

Documents

Transcript of KAJIAN-YURIDIS-PRAKTEK-MONOPOLI-DAN-PERSAINGAN-USAHA-TIDAK-SEHAT.pdf