KAJIAN TEORI A. Kajian Pustaka Lapindo Brantas Inc. …digilib.uinsby.ac.id/9929/5/bab 2.pdf ·...
Transcript of KAJIAN TEORI A. Kajian Pustaka Lapindo Brantas Inc. …digilib.uinsby.ac.id/9929/5/bab 2.pdf ·...
25
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Pengertian Lapindo
Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk
melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi.
Saham Lapindo Brantas dimiliki 100% oleh PT. Energi
Mega Persada melalui anak perusahaannya yaitu PT Kalila Energy
Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Saat ini
Lapindo memiliki 50% participating interest di wilayah Blok
Brantas, Jawa Timur, Indonesia. Selain Lapindo, participating
interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT Medco E&P Brantas
(anak perusahaan dari MedcoEnergi) sebesar 32 persen
dan Santos sebesar 18 persen. Dikarenakan memiliki nilai saham
terbesar, maka Lapindo Brantas bertindak sebagai operator.
PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas
Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup
Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP,
Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan
26
publik 31,18%[1]. Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas
Inc. adalah Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari
pengusaha dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal
Bakrie.22
Lapindo adalah perusahaan pengeboran minyak yang
bertanggungjawab atas terjadinya kebocoran sumur pengeboran di
desa Kedung Bendo Tanggulangin yang mengakibatkan keluarnya
lumpur panas sejak 28 Desember 2006 yang lalu hingga saat ini.
2. Kronologis Lumpur Lapindo
Tragedi Lumpur Lapindo dimulai pada tanggal 27 Mei 2006.
Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai
menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan
industri. Hal ini wajar mengingat volume lumpur diperkirakan
sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari (setara dengan
muatan penuh 690 truk peti kemas berukuran besar). Akibatnya,
semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi
masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa
Timur:
1. Genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman
2. Total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa
22 http://id.wikipedia.org/wiki/Lapindo
27
3. Rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit
4. Areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200
ha
5. Lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas
produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang
6. Tidak berfungsinya sarana pendidikan
7. Kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi
8. Rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik
dan telepon)
9. Terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang
berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro
(Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah
satu kawasan industri utama di Jawa Timur.
Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter
Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini
menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4
Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah
(hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan
ginjal.
Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan,
dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah
28
lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik
menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan
sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan
psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka.
Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori
konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah
urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur
setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan
snubbing unit) dan 2 (pembuatan relief well) mengalami kegagalan.
Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.
Berbagai bantuan telah diberikan oleh pihak Lapindo untuk
mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi
karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta
melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan
apabila terjadi bencana
A. Bantuan Sosial
Bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial
pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan
maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga
sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana.
29
Kesiapsiagaan ini perlu terus dikembangkan dengan mengingat
bahwa hingga kini sumber bencana masih belum berhenti.
Berdasar Perpres 14/2007, kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh berkaitan dengan kegiatan Bantuan Sosial adalah
sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial
Pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh PT Minarak
Lapindo Jaya. Besaran bantuan sosial yang diberikan kepada warga
desa terdampak adalah (1) jaminan hidup per jiwa sebesar Rp.
300.000.00 selama 9 bulan (2) uang evakuasi per kepala keluarga
sebesar Rp. 500.000.00 dan (3) uang kontrak per kepala keluarga
sebesar Rp. 5.000.000.00 untuk 2 tahun.
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan evakuasi warga
korban luapan lumpur
Menurut data Timnas pelaksanaan evakuasi korban lumpur
ke Pasar Porong Baru dilaksanakan dalam tiga tahap. Pengungsi
tahap pertama, periode bulan Juni s/d Oktober 2006 yang berasal
dari Kelurahan Siring, Jatirejo, Desa Kedungbendo, dan
Renokenongo berjumlah 3080 KK/11.456 jiwa. Pengungsi tahap
kedua, periode November 2006 s/d April 2007 berasal dari Desa
30
Kedungbendo (Perumtas I, Perum Citra Pesona), Ketapangkeres,
Kalitengah, dan Glagaharum, berjumlah 4.350 KK/16.525. Dari
jumlah ini sebanyak 210 KK/1758 jiwa merupakan penduduk
musiman. Setelah mendapatkan bantuan sosial yang berupa uang
kontrak rumah, jaminan hidup dan biaya pindah, kecuali penduduk
musiman tidak diberikan jaminan hidup, mereka bersedia
meninggalkan Pasar Porong Baru. Namun pengungsi tahap ketiga,
periode April s/d 8 Juni 2008 yang berasal dari Desa Renokenongo,
berjumlah 867 KK/2924 Jiwa tidak bersedia menerima bantuan
sosial, mereka memilih untuk tetap tinggal di Pasar Porong Baru,
serta menolak skema penanganan masalah sosial kemasyarakatan
yang dituangkan dalam Perpres No. 14 tahun 2007.
Kewajiban untuk memberikan bantuan sosial sebenarnya
tidak tercantum dalam Perpres No. 14 Tahun 2007. Bantuan sosial
yang diberikan kepada warga di dalam peta area terdampak oleh PT.
Lapindo Brantas/ PT Minarak Lapindo Jaya merupakan bentuk dari
Corporate Social Responsibility (CSR) dari badan usaha tersebut.
3. Bantuan Sosial Berdasarkan Perpres 48 / 2008
Bantuan sosial yang diamanahkan oleh Perpres 48 / 2008
adalah bantuan sosial untuk warga di 3 Desa yaitu Desa Besuki,
Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Bantuan sosial untuk
31
warga di tiga desa di atas diberikan karena adanya rencana
pemerintah untuk memanfaatkan desa tersebut sebagai kolam
penampung lumpur sebelum dialirkan ke sungai Kali Porong.
Sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, proses pencairan dana
bantuan sosial telah dapat diselesaikan pada tanggal 28 September
2007 sehingga bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah
dan biaya pindah telah diberikan kepada 1.666 Kepala Keluarga di
tiga desa yaitu Kedungcangkring 151 KK, Besuki 1.066 KK dan
Pejarakan 449 KK dengan dana bantuan yang berjumlah Rp.
4.998.000.000,-. Sedangkan bantuan sosial yang berupa jaminan
hidup diberikan kepada semua warga desa yang namanya tercantum
dalam Kartu Keluarga sebanyak 6.094 Jiwa, dengan nilai uang
sebesar Rp. 1.828.200.000.
4. Bantuan Air Bersih
Bantuan air bersih diberikan kepada warga di 12
desa/kelurahan yang sumber airnya tercemar, yaitu Siring, Jatirejo,
Renokenongo, Kedungbendo, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari,
Glagaharum, Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan dan Mindi.
Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 14 April 2008. Bantuan air
32
bersih ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi
dengan jatah tiap jiwa 20 liter/hari.23
B. Perlindungan Sosial
Pokok kegiatan Perlindungan Sosial adalah mengupayakan
terlindunginya hak-hak warga atas harta benda miliknya yang
hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur. Perlindungan
ini diberikan dalam rangka pelaksanaan ganti rugi/jual beli tanah
dan bangunan, kompensasi atas hilangnya pendapatan baik yang
disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, sawah atau usaha yang tidak
dapat dilanjutkan lagi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
meliputi:
1. Pengawasan Dan Fasilitasi Ganti Rugi/Jual Beli Tanah Dan
Bangunan
Pemberian ganti rugi/jual beli tanah dan bangunan milik
warga di dalam peta area terdampak, dilaksanakan oleh PT. Lapindo
Brantas /PT. Minarak Lapindo Jaya. Dalam hal ini warga adalah
23 http://www.bpls.go.id/bantuan-sosial
33
pihak penjual dan PT. Lapindo Brantas/PT. Minarak Lapindo Jaya
sebagai pembeli.
Dalam rangka memfasilitasikan penyelesaian ganti rugi/jual
beli tanah dan bangunan Deputi bidang Sosial menyiapkan
sarana/prasarana perkantoran, membentuk Tim Verifikasi Tanah
dan Bangunan milik warga dalam wilayah peta area terdampak,
serta tenaga pendukung administrasi. Tim verifikasi ini merupakan
sebuah tim yang dibentuk berdasar hasil konsultasi dan koordinasi
dari berbagai pihak/instansi yang terkait dengan penyelesaian
masalah-masalah verifikasi yang sangat kompleks.
Sesuai dengan arahan Presiden, target yang harus dicapai
dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang terkait
dengan ganti rugi adalah terselesaikannya pemberian ganti
rugi/pembayaran uang muka sebesar 20% terhadap 10.000 KK
terdampak pemilik tanah dan bangunan dalam waktu 10 minggu,
terhitung mulai Bulan Juni 2007.
Proses jual beli tanah dan bangunan yang diperkirakan
sebanyak 14.000 bidang, pemberian kompensasi gagal panen,
pabrik dan buruh, serta pemberian bantuan sosial kepada 34.000
jiwa di 12 desa di dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas/
34
Minarak Lapindo Jaya. Setelah dilakukan pendataan dan verifikasi
secara seksama oleh Tim, jumlah bidang/berkas jual beli tanah dan
bangunan yang harus diproses seluruhnya adalah 13.237
bidang/berkas, yang semula diperkirakan berjumlah 14.000
bidang/berkas.
Perkembangan pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan
oleh PT. Lapindo Brantas/ PT. Minarak Lapindo Jaya.
2. Penanganan Kompensasi Gagal Panen
Dalam rangka mengupayakan terwujudnya kompensasi yang
adil, Bapel BPLS telah melaksanakan langkah-langkah mediasi dan
konsultasi sehingga terbentuknya Tim Survey Kondisi Sawah yang
dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur yang beranggotakan Dinas
Pertanian Propinsi Jawa Timur/Kabupaten Sidoarjo, Dinas
Pengairan Propinsi Jawa Timur/Kabupaten Sidoarjo, Balitbang
Propinsi Jawa Timur, Camat Tanggulangin, Porong, dan Jabon, PT
Minarak Lapindo Jaya dan BPLS.
3.Kompensasi Perusahaan yang Berhenti Beroperasi
Kompensasi terhadap perusahaan yang tidak dapat
melanjutkan beroperasi dilaksanakan melalui proses Business to
Business (B to B). Jumlah perusahaan yang terdampak sebanyak 25
35
unit. Dari 25 ini 14 diantaranya sudah menerima ganti rugi, sisanya
11 unit masih dilakukan negoisasi antara PT.MLJ dengan pihak
pengusaha. Hingga kini belum terdapat perkembangan dalam
penyelesaiannya.
4. Kompensasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Kelompok ini terdiri atas pemilik stan, pedagang-pedagang
mikro yang menggelar dagangannya di depan rumah masing.
Pemilik stan berjumlah 393 orang dan pedagang mikro sebesar 347
orang. Para Pemilik stan menuntut kompensasi sesuai dengan harga
beli stan yang menurut keterangan dari wakil mereka rata-rata sudah
di atas Rp. 4.500.000,-/m2. Jadi jauh di atas harga ganti rugi yang
ditetapkan PT. Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya.
Pedagang-pedagang mikro hanya menuntut penggantian modalnya
yang telah habis. Pedagang buah di Pasar Buah Jatirejo menuntut
ganti rugi atas tanah dan bangunannya.
Bapel BPLS mengadakan sarasehan, sosialisasi dan
penyebaran informasi tentang BPLS dan Perpres 14 tahun 2007
sebagai dasar pemecahan masalah. Pendekatan individual kepada
tokoh atau perwakilan mereka, serta mempertemukan kepada
pejabat PT. Lapindo Brantas/PT. Minarak Lapindo Jaya yang
36
berwenang, serta menyampaikan aspirasi mereka kepada
pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Para pedagang di Pasar Kedungbendo pada akhirnya dapat
mencapai kesepakatan dengan PT Minarak Lapindo Jaya.
Disamping itu mereka juga menerima bantuan Presiden yang
alokasi pembagiannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo.
5. Penanganan Unjuk Rasa
Warga sangat sering melakukan demo untuk
memperjuangkan hak-hak mereka. Demo adalah setiap warga
negara, akan tetapi warga terasa memaksakan kehendak. Misalnya
dalam masalah ganti rugi slogan “cash and carry” harga mati.
Dalam menghadapi para pengunjuk rasa Bapel-BPLS membentuk
jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang dimaksudkan
untuk mengkoordinasikan, memantau, maupun mediasi, yaitu:
1. Polresta Sidoarjo dalam rangka mengantisipasi unjuk rasa agar
tidak terjadi perbuatan yang anarkis serta meminta jaminan
keamanan dalam melakukan pekerjaannya
2. Instansi Pemerintah setempat terutama Pemkab Sidoarjo,
Propinsi dan DPRD Kab. Sidoarjo khususnya Pansus Lumpur
Sidoarjo dalam rangka pemecahan masalah atau hambatan-
37
hambatan yang timbul dalam permasalahan ganti rugi tanah dan
bangunan
3. PT. Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya untuk
kelancaran dan ketepatan waktu proses pembayaran
4. Memfasilitasikan warga untuk dapat melakukan dialog dengan
PT. Lapindo Brantas/Minarak Lapindo Jaya dalam rangka
menyampaikan tuntutannya
5. Bapel-BPLS menampung semua permasalahan yang terjadi
untuk disampaikan/dilaporkan ke Dewan Pengarah BPLS
karena Bapel BPLS hanya sebagai badan pelaksana dari Badan
Pengarah BPLS.
Selain langkah-langkah di atas BPLS juga melaksanakan
kegiatan-kegiatan atau pendekatan informal kepada para
tokoh/ketua kelompok-kelompok warga untuk memberikan
berbagai penjelasan atau klarifikasi atas maksud dan tujuan mereka
berunjukrasa sehingga unjuk rasa dapat dibatalkan apabila dapat
dicapai kesepakatan untuk berunding dengan para pihak yang
terkait, dan atau untuk berlangsungnya sebuah musyawarah dalam
suasana kekeluargaan. Apabila komunikasi dengan tokoh-tokoh
tidak mencapai suatu hasil maka BPLS menghimbau dan memantau
sehingga unjuk rasa dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan tidak
38
ada perilaku anarkis; serta mengarahkan pengunjuk rasa pada
instansi atau sasaran unjuk rasa yang tepat.
6. Penanganan Pengungsi di Pasar Porong Baru
Setelah dilakukannya pendekatan persuasif dan memberikan
pemahaman kepada warga pengungsi untuk segera menyerahkan
berkas permohonan ganti rugi kepada tim verifikasi agar dapat
segera diproses sesuai dengan ketentuan di dalam Perpres No. 14
tahun 2007, maka warga pengungsi di PPB mulai lebih kooperatif,
dan bersedia mengikuti penanganan masalah sosial melalui jual beli
dengan skema uang muka 20% dan tahap akhir 80%, dan mulai
tanggal 14 Juli 2008 mereka mulai menyerahkan berkasnya kepada
Tim Verifikasi Bapel BPLS. Namun di sisi lain, mereka masih
menentukan persyaratan yang sepihak yaitu: keinginan untuk
cepatnya lolos verifikasi, dan baru akan pindah bila sudah
menerima pembayaran uang muka 20%.24
C. Pemulihan Sosial
Tantangan kegiatan Pemulihan Sosial adalah warga yang
mengalami kepanikan karena kehilangan tempat tinggal, warga
24 http://www.bpls.go.id/bantuan-sosial
39
yang kehilangan mata pencaharian, anak-anak warga yang
mengalami gangguan proses belajarnya, lingkungan yang tidak lagi
kondusif karena udara yang tercemar, serta trauma akibat bencana
yang hingga kini sumber bencananya masih terus aktif
menyemburkan lumpur.
Sasaran yang ingin diwujudkan dalam kegiatan Pemulihan
Sosial adalah pulihnya kemampuan individu/ kelompok dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya baik sebagai individu,
anggota keluarga maupun masyarakat, melalaui penyebaran
informasi, penyuluhan sosial, dan pendidikan. Selain itu juga
dilaksanakan konseling bagi individu yang mengalami kegoncangan
psiko-sosial, dan ventilasi yaitu kesempatan untuk melepaskan
segala bentuk tekanan psikologis. Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan antara lain:
1. Sosialisasi dan Sarasehan
Kegiatan sosialisasi dan sarasehan lebih diarahkan pada
penyebaran informasi yang berkaitan dengan pada penyelesaian jual
beli tanah dan bangunan milik warga Desa Pejarakan,
Kedungcangkring, dan Besuki, sehingga informasi banyak
diarahkan ke tiga desa ini. Selain itu juga ada yang mengenai
pemberian bantuan air bersih serta pemberdayaan pelatihan.
40
2. Observasi dan Pengumpulan Informasi
BPLS melaksanakan observasi secara periodik terhadap
situasi dan kondisi sosial masyarakat di 12 desa, yaitu (1) Desa
Kedungbendo (2) Desa Glagaharum (3) Desa Renokenongo (4)
Desa Besuki (5) Desa Pejarakan (6) Desa Kedungcangkring (7)
Desa Gempolsari (8) Kelurahan Mindi (9) Kelurahan Jatirejo (10)
Kelurahan Siring (11) Kelurahan Ketapang (12) Kelurahan
Kalitengah.
Observasi ini juga dimaksudkan untuk memantau dinamika
perubahan lingkungan, gerak individu dan masyarakat, dan
fenomena-fenomena baik alam maupun sosial yang berkembang di
luar peta area terdampak.
3. Penanganan Masalah Pendidikan
Anak-anak sekolah dari keluarga yang mengungsi di Pasar
Porong Baru disediakan alat pengangkutan berupa kendaraan roda 4
untuk antar jemput mereka ke sekolah oleh Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo, TNI AD dengan dukungan biaya dari PT. Lapindo
Brantas/ PT. Minarak Lapindo Jaya.
Dalam penanganan masalah pendidikan ini, BPLS telah
menjalankan peran-peran sebagai penerima dan penerus pengaduan
41
masyarakat, konsultan dalam usulan permohonan ganti rugi, dan
memfasilitasi pertemuan wakil yayasan pendidikan/pondok
pesantren dengan PT. Lapindo Brantas/ PT. Minarak Lapindo Jaya.
4. Penanganan Masalah Kesehatan
Penanganan masalah-masalah kesehatan dilaksanakan
dengan terus berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Sidoarjo yang
membuka Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Porong selama 24
jam.
5. Penanganan Masalah Mental Spiritual
Penanganan masalah mental spiritual bertujuan sebagai
langkah mendeteksi adanya penderita gangguan ketidakstabilan
emosional pada warga korban. Kelompok-kelompok relawan baik
psikiater maupun psikolog dan konselor telah menyumbangkan
keahliannya untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut.
Disamping itu, BPLS juga telah melaksanakan pendekatan-
pendekatan penyembuhan sosial secara individual dan kelompok
kecil warga yang diindikasikan mengalami gangguan emosional.
Kontribusi para relawan tersebut serta semakin jelasnya arah
penanganan masalah sosial kemasyarakatan telah membawa pada
perbaikan kondisi emosional para warga. Hal ini tampak dari
42
adanya warga yang semakin kooperatif dalam pelaksanaan program
BPLS.
6. Pemberdayaan
Pemberdayaan dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan
yang siap pakai atau mampu bekerja mandiri. Adapun beberapa
jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain: persepatuan, pangan
olahan, dan pertukangan. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan
bekerjasama dengan Indonesian Footwear Service Centre (IFSC),
dan Industri Kerajinan Emas “PT Untung Bersama Sejahtera” di
Surabaya.25 IFSC sendiri berpusat di desa Kedensari tepatnya di
kawasan Pasar Wisata. Anggota pelatihan yang di rekrut di IFSC
adalah korban lumpur Lapindo yang tersebar di seluruh wilayah di
Sidoarjo, mereka diberikan keterampilan menjahit sepatu kemudian
diberikan sertifikat yang mempermudah mereka untuk melamar
kerja di pabrik-pabrik sepatu yang ada di Sidoarjo tanpa harus
mencantumkan ijazah SMA, karena lulusan SD yang mengikuti
program ini bisa langsung di terima pabrik sepatu tanpa tes.
25 http://www.bpls.go.id/pemulihan-sosial.
43
B. Kerangka Teoritik
1. Teori Fungsionalisme Struktural
Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan
mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
Menurut teori ini mayarakat merupakan suatu sistem sosial yang
terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan
saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada
suatu bagian akan membawa perubahan pola terhadap bagan lain.
Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial,
fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional
maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.26
Bahasan tentang fungsionalisme struktural Parsons dimulai
dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan.
Terkenal dengan skema AGIL. Suatu fungsi adalah kumpulan
kegiatan yang diajukan kea rah pemenuhan kebutuhan tertentu atau
kebutuhan sistem. Agar tetap bertahan (survive) suatu sistem harus
memiliki empat fungsi ini:
a. Adaptation (Adaptasi) : sebuah sistem harus
menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem
26 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009) Hal 21
44
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan
menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
b. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan) : sebuah sistem
harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
c. Integration (Integrasi) : sebuah sistem harus mengatur
antar hubungan bagian-bagian yang menjadi
komponennya. Sistem ini juga harus mengelola
antarhubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,L).
d. Latency (Latenci atau pemeliharaan pola) : sebuah
sistem harus memperlengkapi, memelihara dan
memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-
pola kultural yang menciptakan dan menopang
motivasi.27
Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang
melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan
dan mengubah lingkungan ekternal. Sistem kepribadian
melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan
sistem dan mobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan
mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola
27 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media, 2004) Hal 121
45
dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang
memotivasi mereka untuk bertindak.
Parsons menemukan jawaban problem di dalam
fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:
1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang
saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak kearah mempertahankan keteraturan
diri atau keseimbangan.
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan
yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk
bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang
diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju kearah pemeliharaan keseimbangan
diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan
hubungan angtara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem,
mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan
46
mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari
dalam.
Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempatkan
analisis struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama.
Dengan demikian ia sedikit sekali memperhatikan masalah
perubahan sosial.28
Jackson Toby (1977:4) membahas persyaratan fungsional
Parsons dalam hubungannya dengan sistem bertindak sebagaimana
terlihat diawah ini.
Apa yang disebut parsons dengan tingkat “teori bertindak
yang umum”, ialah bahwa perilaku cenderung memiliki empat
tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis :
a. Pencarian pemuasan psikis
b. Kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian
simbolis
c. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-
fisis
28 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media, 2004) Hal 123
47
d. Usaha untuk berhubungan dengan anggota makhluk
manusia lainnya.29
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Peneliti menggunakan rujukan hasil penelitian tentang
korban lumpur Lapindo. Hal ini dilakukan sebagai bahan
pertimbangan dan referensi dalam penulisan laporan penelitian.
Adapun rujukan hasil penelitian yang dimaksud adalah:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Masykuriyah
NIM B07303008 IAIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Psikologi
2007 dengan judul Hubungan antara harga diri dengan tingkat
harga diri dengan tingkat depresi pada pengungsi korban lumpur
Lapindo Porong Sidoarjo. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti
membahas tentang hubungan antara harga dengan tingkat depresi
para pengungsi korban lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo. Dengan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah ada hubungan antara harga diri dengan tingkat depresi
pada pengungsi korban lumpur Lapindo di Porong?
Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya
korelasi antara harga diri dengan tinkat depresi pada pengungsi
korban lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.
29 Poloma. Sosiologi Kontemporer.(Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada,2010) Hal. 183
48
Penelitian di atas mengkaji tentang kondisi psikologis yaitu
korelasi antara harga diri dengan tingkat depresi korban lumpur
Lapindo yang masih dalam tahap pengungsian di pasar baru Porong.
Sementara penelitian kali ini membahas tentang kehidupan
masyarakat korban lumpur Lapindo yang telah mendapatkan dana
kompensasi.