HUKUM PERBANKAN Sub Bhsan Aspek Hkm Ekop Oleh : Dr.Mufarrijul Ikhwan,SH.,MHum FH UNIJOYO 2011
Kajian Hukum Dalam Praktek Oleh Winanto Wiryomartani, SH, MHum
-
Upload
herman-adriansyah-al-tjakraningrat -
Category
Documents
-
view
1.375 -
download
10
description
Transcript of Kajian Hukum Dalam Praktek Oleh Winanto Wiryomartani, SH, MHum
t2KAJIAN HUKUM DALAM PRAKTEK
Oleh:
WINANTO WIRYOMARTANT S.H., M.Hum.
KONGRES XX INI
SURABAYA, 29 JANUARI 2OO9
III. PENOLAKAN WARIS
PENOLAKAN SEBAGAI AHLI WARIS DIATUR DALAM PASAL 57
KUHPER, YAITU HARUS DILAKU}<AN DI HADAPAN PANITERA
PENGADILAN NEGERI. DALAM PRAKTEKNYA, BEBERAPA
PENGADILAN NEGERI MEMAKAI 2 MACAM PEMAHAMAN.
A. NOTARIS MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS DAHULU
(SI(W), KEMUDIAN DENGAN S}(,\/V TERSEBUT,
DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI BARU
KEMUDIAN DIBUATKAN AKTA PENOLAKAN WARIS DARI
AHLI WARIS YANG MENOLAK. DALAM HAL DEMIKIAN
SETELAH TERJADI PENOLAKAN, NOTARIS MEMBUAT SI(VV
LAGI YANG MENUNJUK PENOLAKAN WARIS TERSEBUT,
YANG BERISII(AN NAMA.NAMA AHLI WARIS YANG TIDAK
MENOLAK.
B. AHLI WARIS YANG MENOLAK MELAKUKAN PENOLAKAN DI
DEPAN PANITERA PENGADILAN NEGERI, YAITU SEBELUM
DIBUAT SruV SEHINGGA NOTARIS MENGELUARKAN SKW
YANG BERISIKAN NAMANAMA AHLI WARIS YANG TIDAK
MENOLAK.
IV. PENGIKATAN JUAL tsELI
DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA A DAN
B, SETELAH TERJADI PELUNASAN HARGA JUAL BELI, SSB,
DAN SSP, HARUS DIIKUTI DENGAN AKTA JUAL BELI PPAT
DAN SERTIPIKAT HARUS DIBALIK NAMA DARI NAMA A(PENJUAL) KE NAMA B (PEMBELI) BARU B DAPAT MENJUAL
LAGI KEPADA PIHAK LAIN. SELAMA SERTIPIKAT BELUM
DIBALIK NAMA KE ATAS NAMA B, MASIH DALAM BENTUK
PENGIKATAN JUAL BELI A KEPADA B, MAKA B DILARANG
MEMBUAT PERJANJIAN JUAL BELI LAGI DENGAN C. JANGAN
DIBUAT KUASA TERSENDIRI DARI A KEPADA B ATAU KEPADA
PIHAK LAIN UNTUK MENJUAL BIDANG TANAH MILIK ATERSEBUT.
v.
NOTARIS DIMINTA JANGAN MEMBUAT AKTA YANG SALINGBERTENTANGAN, CONTOHNYA: DALAM PENGIKATAN JUAL
BELI ANTARA A (PEMILIK) DAN B (PEMBELI) DINYATAI(AN
PEMBAYARANNYA SUDAH LUNAS, KEMUDIAN AKTA
BERIKUTNYA MENYATAKAN PEMBAYARAN BARU LUNAS DAN
DIBAYAR DENGAN ANGSURAN. HAL INI AKAN MENIMBULKAN
MASALAH DI KEMUDIAN HARI.
DALAM PENGIKATAN JUAL BELI, HARUS DENGAN TEGAS
DISEBUTKAN SYARAT BATAL APABILA PEMBELI DALAM
WAKTU YANG DITENTUKAN TIDAK MELAKUKAN PELUNASAN
PEMBAYARAN.
KEDEWASAAN
US]A DEWASA D]ATUR DALAM BERBAGAI PASAL SBB :
A. PASAL338 KUHPER,21 TAHUN.
B. PASAL50 UU NO1 TAHUN 1974, 18TAHUN.
C. PASAL 39 AYAT 1 UU NO.3O TAHUN 2AO4,18 TAHUN.
D. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI 13 OKTOBER 1976
NA.477 tKtPdt., 1 I TAHUN.
VI. KUASA MUTLAK
DIATUR DALAM INSTRUKSI MENDAGRI NO.14 TAHUN 1982
TANGGAL 6 MARET 1982. YAITU LARANGAN KUASA UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERTALIAN DENGAN HAK
ATAS TANAH YANG BERUNSURI(AN :
A, BERBAGAI MACAM TINDAKAN HUKUM
B. ADA KATA-KATA KUASA INI TIDAK BISA DICABUT ATAU
BERKAHIR KARENA PASAL 1S13 KUHPER.
C. ADA KATA-KATA SUBSITUSI.
DIKECUALIKAN DARI LARANGAN TERSEBUT APABILA KUASA
MUTLAK ITU MERUPAKAN BAGIAN DARI AKTA PENGIKATAN
JUAL BELI.
VII. LARANGAN MENJUAL AGUNAN SECARA DIBAWAH HNGANDIATUR DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI
TANGGAL 27 FEBUARI 1989 NO.266O/}</Pdt. YANG ISINYA,SETIAP AGUNAN YANG DIBERIKAN DALAM PERJANJIANKREDIT (UTANG PIUTANG), PELAKSANAAN EKSEKUSINYAHARUS MELALUI PENJUALAN UMUM (LELANG)
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.
VIII. PTnIBATASAN KEG|ATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHASWASTA
DIATUR DALAM PP NO.6 TAHUN 1974 TANGGAL 5 MARET 1974JO. PP NO.3O TAHUN 1980 TANGGAL 30 AGUSTUS 1980TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PNS YANG DIMAKSUD DI SINI ADALAH PEGAWAI NEGERISIPIL DAN MILITER, HARUS MENDAPAT IJIN DARI ATASAN.
IX, JABATAN DIREKSI UNTUK PT TERTUTUP YAIiiG BERGERAnDALAN' tslDANG PRODUKSI DAN JASA DIMUNGKINKAN
DIJABAT OLEH WARGA NEGARA AS|NG
DIATUR DALAM KEPPRES NO.75 TAHUN 1995 TANGGAL 9NOVEMBER 1975. JABATAN DIREKSI YANG DIMAKSUD UNTUKUIREKTIJR KEUANGAN DAN MARKETING SEDANGKAN UNTUKDIREKTUR PERSONALIA HARUS DIJABAT OLEH WNJ.
X. STB YANG MENGATUR BAGI WNI :
NOTARIS DIM]NTA UNTUK MENCERMATI
STMTSBLAAD YANG BERLAKU BAGI WARGA NEGARAINDONESIA DALAM KAITANNYA UNTUK MEMBUAT SURATKETERANGAN HAK MEWARIS, SEBAGAIMANA DIATUR DI
DALAM SURAT DIRJEN AGRARIA DIREKTORATPENDAFTARAN TANAH TANGGAL 20 DESEMBER 1969 NO.12163NA69 JO. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KA-BPN NO. 3 TAHUN 1997 PASALlll AYAT 1 HURUF C BUTIR 4.
OLEH KARENA ITU, STMTSBLAAD YANG MENGATURPENGGOLONGAN WARGA NEGARA INDONESIA ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
TIONGHOA DIATUR DALAM STB 1917 NO.13q JO. 1919 NO.81
BUMIPUTRA BERAGAMA ISLAM DIATUR DALAM STB 1g2O
NO.751 JA.1927 NO.564
BUMIPUTRA BERAGAMA KRISTEN DIATUR DALAM STB 1933
NO.75 JO 1936 NO.607.
XI. ADOPSI
ADOPSI UNTUK GOLONGAN TIONGHOA SEMULA DIATUR
DALAM STB. 1917 NO. 129, KEMUDIAN SESUAI DENGAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1983 TERTANGGAL 30 SEPTEMctr,x 'ig83.YANG
MERUPAKAN PENYEMPURNAAN DARI SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
1979, PASAL 47 UNNDANG.UNDANG NO. 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, MAKA DALAM
PRAKTEK SEKARANG DIBUAT BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DAN MAKSIMAL USIA ANAK YANG
DtADOpSt 5 (L|MA) TAHUN yAtTU KHUSUS UNTUKPENGANGKATAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 5 TAHUN,
MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN ASING, YANG
DIANGKAT ANAK OLEH WNI ATAUPUN ANAK-ANAK
|NDONESIA YANG DIANGKAT OLEH WNA, HAL TERSEBUT
MERUPAKAN PENGANG}<ATAN ANAK ANTAR NEGARA
ON ERSTATE/ INTERCOUNTRY) YANG MENENTUKAN HARUS
D]MINTAKAN PENGESAHAN OLEH PENGADILAN NEGERI
SESUAI DENGAN EUROPEAN CONVENTION ON THEADOPTION OF CHILDREN (KONVENSI ADOPTIE DEN HAAG
TAHUN 1965). JAD| SEPANJANG ADOpSt UNTUK WNtTIONGHOA YANG MENYANGKUT ANAK ANTAR WNI, MASIH
DIMUNGKINIGN DIBUAT SECARA NOTARIIL, DI SAMPiNGMELALUI PENGANGKATAN ANAK OLEH PENGADILAN NEGERI.
BUKTI KEWARGANEGARAA}i Ri BnGr wnr i iOhrinvACUKUP DIBUKTIKAN DENGAN KTP/ KARTU KELUARG^I AKTALAHIR DIATUR DALAM KEPPRES RI NO.56 TAHUN 1996
TANGGAL 8 JULI 1996 TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA. JO. SURAT KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI TANGGAL 18 JUNI TAHUN 2OO2 NO 471.211265
JO. SK KEPALA BADAN PERTAHANAN NAS]ONAL 23 APRIL
2004 NO. 500-1020.
DALAM KEPPRES RI NO.56 TAHUN 1996 PASAL 4 BUTIR 2
BERBUNYI, "BAGI WARGA NEGARA REPIJBLIK INDONESIA
YANG TELAH MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),
ATAU KARTU KELUARGA (KK), ATAU AKTE KELAHIRAN,
PEMENUHAN KEBUTUHAN PERSYARATAN IJNTUK
KEPENTINGAN TERTENTTJ TERSEBUT CUKUP
MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDIJDTJK, ATAU KARTIJ
KELUARGA (KK), ATAU AKTE KELAHIRAN TERSEBIJT."
SEDANGKAN PASAL 5 BERBUNY], "DENGAN BERLAKTJNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN INI, MAKA SEGALA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG IJNTTJK KEPENTINGAN
TERTENTU MEMPERSYARATMN SB'(RI DINYATAKAN TIDAK
BERLAKU LAGI."
KEMUDIAN DIKELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO 4/1999
TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 56/1996
YANG MENGINSTRUKSIKAN TIDAK BERLAKUNYA SBKRI BAGI
ETNIS TIONGHOA YANG SUDAH MENJADI WNI.
JO. SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERi _iANGGAL
18 JUNI TAHUN 2OO2 NO 471.211265 JO. SK KEPALA BADAN
PERTAHANAN NASIONAL 23 APRIL 2OO4 NO. 5OO-1020.
Xiii, FENiGGUNAAN LAMBANG NEGARA
DIATUR DALAM PP NO.43 TAHUN 1958 TANGGAL 10 JULI 1958
YANG UTAMA LAMBANG NEGARA TIDAK BOLEH
DIPERGUNAKAN DI KARTU NAMA.
XiV. 'iAxnnGni.i FEhiGGiitiAAtr i{OidiNEE (ptNJAM NAMA}
DiATUR DAi-AM UU NO. 25 TAHUN 2OO7 PA$AL 33 AYAT 1 DAN
2 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.
-rnnnSinriAl nARTA KEKAYAAN YANG BOLEH DTHIBAHKAN
OLEH WNI BERAGAfrfiA iSLAilii
YAITU MAKSIMAL 1/3 BAGIAN DIATUR DALAM PASAL 209 DnxrKOMPILASI HUKUM ISLAM. KARENANYA NOTARIS DIMINTA
HATLHATI DALAM HAL PEMBUATAN SURAT WASIAT DI MANA
SUBYEK HUKUMNYA ITU ADALAH WARGA NEGARA
INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM
XVI, LARANGAN KEPALA DAERAH.WAKiL KEPALA DAERAH
AKTiF DALAilfi KEG|ATAN YA'fASAN, DALAM BENTUK
APAPUN DIATUR DALAM UU NO.32 TAHUN 2OO4 TENTANG
OTONOMI DAERAH DALAM PASAL 28 AYAT B.
XVII. DASAR HUKUM PEMtsUATAil SURAT HAK MEwAFiiS :
A. SURAT DEPDAGRi, DiRJEN AGRARiA, DiREKTORNT
PENDAFTARAN TANAH TANGGAL 20 DESEMBER 1969
NO.12163/12t69.
B. PERATURAN MENTER] NEGARA AGRARIAI KEPALA BADAN
PERTAHANAN NASIONAL NO.3 TAHUN 1997 PASAL 111
AYAT 1C BUTIR 4.
XVTI|. DASAR iiijKiiflfr PEND|RIAN PERKUMPULAN :
STB 1870 NO.64 JO PASAL 1653 KUHPER.
JENIS PERKUMPULAN DAPAT :
A. BERBADAN HUKUM YAITU MINTA PENGESAHAN DARI
MENTERI HUKUM DAN HAM.
B. TIDAK BERBADAN HUKUM.
XiX. PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 74 UU No.16 TAHL,N
2OO1 JO UI.J NO.28 TAHUN 2OO4 INTINYA ANGGARAN DASAR
YAYASAN YANG LAMA DIBAGI DALAM 2 KELOMPOK :
A. BERBADAN HUKUM APABILA TELAH MEMPUNYAI IJIN
OPERASIONAL DAN TELAH DIDAFTARKAN DI PENGADILAN
NEGERI ATAU TELAH DIUMUMKAN DALAM BERITA
NEGARA RI, PENDAFTARAN DAN IJIN OPERASIONAL
MAUPUN PEMUATAN DALAM BERITA NEGARA RI HARUS
DILAKUKAN SEBELUM 6 AGUSTUS 2OA2 DAN BATAS
WAKTU PENYESUAIAN YAITU TANGGAL 6 OKTOBER 2008.
BENTUK AKTANYA BERUPA BERITA ACARA DAN AKAN
MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN DARI DEPKUMHAM
RI YANG ISINYA TELAH DICATATKAN
B. BUKAN BERBADAN HUKUM YAITU APABILA TIDAK
MEMPUNYAI IJIN OPERASIONAL, BELUM DIDAFTARKAN
DALAM PENGADILAN NEGERI, BELUM DIMUAT DALAM
BERITA NEGARA RI. WAKTU PENYESUAIAN TELAH
BERAKHIR 6 OKTOBER 2006.
C. DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO. 63 TAHUN 2OO8 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008,
DIATUR DALAM PASAL 39 ANGGARAN DASAR YAYASAN
YANG LAMA YANG SAMPAI DENGAN 6 OKTOBER 2OO8
BELUM DISESUAIKAN, OTOMATIS BUBAR DAN SISA HARTA
KEMYAANNYA DIBAGIKAN KEPADA YAYASAN/ BADAN
YANG KEGIATANNYA SAMA DENGAN YAYASAN TERSEBTJ-T
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 68 UNDANG-
UNDANG YAYASAN, DAN APABILA TIDAK ADA YANG
MENAMPUNG AKAN DISERAHKAN KEPADA NEGARA.
SOLUSI YAYASAN TERSEBUT MEMPUNYAI ASET
BARANG TIDAK BERGERAI</ BARANG BERGERAK, MAI(A
PENDIRI YAYASAN YANG LAMA BERSAMA DENGAN
PENGURUS MENDIRIKAN YAYASAN YANG BARU YANG
KEGIATANNYA SAMA DENGAN YAYASAN YANG LAMA,
SETELAH TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PENGECEKAN
NAMA DI UTPKUMHAM, DAN SETELAH ANGGARAN DASAR
TERSEBUT DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM, MAKA
LIKUIDATOR YAYASAN LAMA YANG BUBAR MENGAL|HKAN
ASET KE YAYASAN YANG BARU.
XX. t-nRHrrGnN ASET YAYASrtii D|JADIKAN AGUNAN UNTUK
KEPENT|NGAN PI}iAK KE 3
LARANGAN INI BERSIFAT MUTLAK DIATUR DALAM PASAL 37
AYAT 1 BUTIR C UU NO.16 TAHUN 2OO1 JO UU NO.28 TAHUN
2044"
XXI. YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH WNA DIPERBOI.EI{KAN
DENGAN SYARAT UNTUK ORGAN PENGURUS YAYASAN
HARUS MEMPUNYAI KARTU IJIN MENETAP SEMENTARA ATAU
KARTU IJIN MENETAP TETAP.
XXII. YAYASAN KARENA BERS|FAT BAFAN SOSiAt TiDAK BiSA CIi
urnr{triiiG KE DALAi'vi BADAN HUKUffl FT.
ALASAi\ii.iYA IrllREI'{A 't'AYASAl.i BERSIFAT NIRLABA DAN
PERSEROAN'IERBATAS BERSIFAT MENCARI KEUNTUNGAN,
DEMIKIAN PULA YAYASAN TIDAK DAPAT DILEBUR MENJADI
PERKUMPULAN MENGINGA.T PERANGKAT KETENTUANNYA
BELUM MENGATUR MENGENAI HAL TERSEBUT,
JUTiir. EiAi A5 YurIKr-u PEiiYESiJAiAf.I FT DENGAN UU NO. 40 TAHUN
zuu{
PA.LING LAMBAT TANGGAL 16 AGUSTUS 2OO8 DIATUR DALAM
PASAL 157, SA.NKSINYA APABILA TIDAK DISESUAIKAN BISA
UIBUBARKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI ATAS PERMINTAAN PIHAK KEJAKSAAN ATAU PIHAK
YANG BERKEPENTINGAi\.
XXIV. YANG TIDAK BISA DIJADIKA?'I AGUNAN DENGAif iAiiniiiAniF:AE
'A-rluuJrA tAttu.A. HAK PERORANGAN, ANTARA LAIN HAK SEWA
B. ASURANSI JIWA
C. SURAT PERINTAH KERJA
-oOo-