KAJIAN FISKAL REGIONALTabel 2. 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran..- 17...
Transcript of KAJIAN FISKAL REGIONALTabel 2. 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran..- 17...
Provinsi Jambi
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL
Tahun 2019
Penyusun Penanggung Jawab Supendi I Ketua Tim Darmawan I Editor Deni Rusdijaman I Hendra Gunawan I Ahmad Yani I Desain Foto Ayu Tika Pravindias I Penyusun Ayu Tika Pravindias I Ahmad Yani I Bidang PPA II
KATA
PENGANTAR
Assalamursquoalaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat karunia dan izin-
Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahun 2019 pada
Kanwil DJPb Provinsi Jambi
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi aktif
dalam persiapan pelaksanaan dan penyelesaian kajian ini Kami berharap kajian ini
dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai bahan evaluasi dan masukan agar
dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang
Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan kajian
ini Segala bentuk kritik saran dan masukan yang bersifat konstruktif selalu siap kami
terima untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang
Wassalamursquoalaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Jambi 28 Februari 2020
Kepala Kantor
Supendi
DAFTAR ISI
BAB I - 1 - SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH - 1 - A SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH - 1 - B TANTANGAN DAERAH - 7 - BAB II - 15 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL - 15 - A INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL - 15 - B INDIKATOR KESEJAHTERAAN - 26 - C EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL - 32 - BAB III - 35 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL - 35 - A APBN Tingkat Provinsi - 35 - B PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL - 38 - C BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI - 42 - D TRANSFER KE DAERAH DAN DESA - 49 - E ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL - 55 - F PENGELOLAAN BLU PUSAT - 56 - G PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT - 59 - BAB IV - 64 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD - 64 - A APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA) - 64 - B PENDAPATAN DAERAH - 66 - C BELANJA DAERAH - 68 -
1 Rincian Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan - 68 - 2 Rincian Belanja Daerah menurut Jenis Belanja (sifat ekonomi) - 70 -
D PENGELOLAAN BLU DAERAH - 72 - 1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah - 72 - 2 Perkembangan pengelolaan aset PNBP dan RM BLU Daerah - 72 - 3 Analisis legal BLU Daerah - 73 -
E PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH - 73 - 1 Bentuk Investasi Daerah - 73 - 2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah - 74 -
F SILPA DAN PEMBIAYAAN - 74 - 1 Perkembangan surplusdefisit APBD - 74 - 2 Pembiayaan daerah - 77 -
G ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 78 - 1 Analisis Horizontal dan Vertikal - 78 - 2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah - 82 -
H PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH - 84 - BAB V - 87 - PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) - 88 - A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN - 88 - B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN - 88 - C BELANJA KONSOLIDASIAN - 92 - D SURPLUSDEFISIT KONSOLIDASIAN - 95 - E ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT - 96 - BAB VI - 100 - KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL - 100 - A KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL - 100 - B SEKTOR UNGGULAN PROVINSI JAMBI - 104 - C TANTANGAN FISKAL REGIONAL - 108 -
BAB VII - 112 - ANALISIS TEMATIK SINERGI KOORDINASI DAN KONVERGENSI PROGRAM PUSAT-DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH - 112 - A Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting - 114 - B Penanggulangan Stunting oleh Pemerintah - 117 - BAB VIII - 124 - PENUTUP - 124 - A KESIMPULAN - 124 - B REKOMENDASI - 126 - DAFTAR PUSTAKA - 127 -
DAFTAR TABEL
BAB I Tabel 1 1 Pertumbuhan Ekonomi 2015 ndash 2019 (dalam ) - 8 - Tabel 1 2 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut KabupatenKota Tahun 2016 - 9 - Tabel 1 3 Klasifikasi Ketinggian Wilayah di Provinsi Jambi - 12 - BAB II Tabel 2 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran - 17 - Tabel 2 2 Variabel Pembentuk Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Jambi 2018-2019 - 19 - Tabel 2 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi 2018-2019 - 23 - Tabel 2 4 PDRB Per Kapita Provinsi Jambi 2017-2019 - 23 - Tabel 2 5 Perkembangan BI Rate (7-Day Repo Rate) dan Suku Bunga (Pinjaman Investasi) menurut Kelompok Bank Tahun 2019 - 25 - Tabel 2 6 Perkembangan Kurs Tengah Mata Uang Asing terhadap Rupiah 2019 - 26 - Tabel 2 7 Perkembangan IPM per KabupatenKota di Provinsi Jambi - 27 - Tabel 2 8 Penduduk Miskin di Provinsi Jambi - 28 - Tabel 2 9 Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi - 29 - Tabel 2 10 Gini Rasio KabupatenKota se-Provinsi Jambi - 30 - Tabel 2 11 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja - 31 - Tabel 2 12 Target dan Capaian Provinsi Jambi terhadap 5 Indikator Ekonomi Makro - 32 - Tabel 2 13 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Jambi - 32 - Tabel 2 14 Tingkat Kemiskinan - 33 - BAB III Tabel 3 1 Perkembangan Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2018-2019) - 36 - Tabel 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2015 ndash 2019) - 38 - Tabel 3 3 Realisasi Penerimaan Perpajakan per-KPP dan per Jenis Belanja Provinsi Jambi Tahun 2019 - 40 - Tabel 3 4 Perkembangan Tax Ratio Provinsi Jambi - 41 - Tabel 3 5 Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi - 41 - Tabel 3 6 Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran (KL) di Provinsi Jambi - 44 - Tabel 3 7 Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi - 46 - Tabel 3 8 Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Jambi - 47 - Tabel 3 9 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jambi - 50 - Tabel 3 10 Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat - 56 - Tabel 3 11 profil BLU Pusat Provinsi Jambi - 57 - Tabel 3 12 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Pusat di Provinsi Jambi - 57 - Tabel 3 13 Perkembangan Pagu BLU Pusat di Provinsi Jambi (2016-2019) - 57 - Tabel 3 14 Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Pusat di Provinsi Jambi - 58 - Tabel 3 15 Profil 10 Satker Pengelola PNBP dengan Pagu PNBP Terbesar - 59 - Tabel 3 16 Penerusan PinjamanSLA di Provinsi Jambi per 30 Desember 2019 - 60 - Tabel 3 17 Profil Kredit Usaha Rakyat (KUR) - 61 - Tabel 3 18 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Bank - 61 - Tabel 3 19 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Sektor Usaha - 62 -
BAB IV Tabel 4 1 Profil APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi - 65 - Tabel 4 2 Pagu amp Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Jambi (2018-2019)(dalam jutaan rupiah) - 66 - Tabel 4 3 Profil Belanja APBD menurut Klasifikasi Urusan TA 2019 - 69 - Tabel 4 4 Profil Belanja APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Provinsi Jambi (Format Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ndash SAP dalam jutaan rupiah) - 71 - Tabel 4 5 Profil dan Layanan BLU Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah) - 72 - Tabel 4 6 Perkembangan Aset BLUD di Provinsi Jambi (dalam ribuan rupiah) - 72 - Tabel 4 7 Perkembangan Realisasi BLUD di Provinsi Jambi TA 2019 (dalam ribuan rupiah) - 72 - Tabel 4 8 Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLUD di Provinsi Jambi - 73 - Tabel 4 9 Bentuk Investasi Daerah di Provinsi Jambi - 74 - Tabel 4 10 Jenis dan Nilai Investasi pada BUMD di Provinsi Jambi - 74 - Tabel 4 11 Rasio PAD di wilayah Provinsi Jambi - 80 - Tabel 4 12 Alokasi Pagu Sektor Pendidikan di wilayah Provinsi Jambi - 85 - Tabel 4 13 Alokasi Pagu Sektor Kesehatan di wilayah Provinsi Jambi - 85 - Tabel 4 14 Alokasi Pagu Belanja Infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi - 86 - BAB V Tabel 5 1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi - 88 - Tabel 5 2 Tabel Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 - 91 - Tabel 5 3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda - 92 - Tabel 5 4 Tabel Rasio Belanja Operasi Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 - 94 - Tabel 5 5 Rasio SurplusDefisit Konsolidasian terhadap PDRB pada Provinsi Jambi - 95 - Tabel 5 6 Ringkasan Laporan Operasional - 97 - BAB VI Tabel 6 1 Jumlah DesaKelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan di Sumatera - 100 - Tabel 6 2 Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan - 101 - Tabel 6 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 10 Provinsi - Sumatera - 102 - Tabel 6 4 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Provinsi Jambi 2013-2017 - 105 - Tabel 6 5 Produksi Tanaman Karet Menurut KabupatenKota 2008-2017 - 105 - Tabel 6 6 Produksi Tanaman Sawit Menurut KabupatenKota 2008-2016 - 106 - Tabel 6 7 Perkembangan Komoditas Tambang Provinsi Jambi 2014-2017 - 108 - BAB VII Tabel 7 1 Persentase Balita Kurus dan Ibu Hamil Risiko KEK (Kekurangan Energi Kronik) mendapat Makanan Tambahan menurut Provinsi 2-12018 - 115 - Tabel 7 2 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Spesifik (dalam ribuan) - 117 - Tabel 7 3 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Sensitif (dalam ribuan) - 118 - Tabel 7 4 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Pendampingan Koordinasi dan Dukungan Teknis - 120 - Tabel 7 5 Belanja DAK Fisik untuk Mengatasi Stunting - 122 -
DAFTAR GRAFIK
BAB II Grafik 2 1 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi dan Sekitarnya - 16 - Grafik 2 2 Distribusi PDRB Provinsi Jambi - 18 - Grafik 2 3 Realisasi PMA menurut Lokasi Quarter IV 2019 - 19 - Grafik 2 4 Realisasi PMDN menurut Lokasi Quarter IV 2019 - 20 - Grafik 2 5 Realisasi Belanja APBN dan APBD 2018-2019 di Provinsi Jambi - 21 - Grafik 2 6 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Non Migas Jambi 2016-2019 - 22 - Grafik 2 7 Perbandingan Inflasi Kota Jambi Bungo dan Nasional (m-to-m) Tahun 2018-2019 - 24 - Grafik 2 8 IPM se-Sumatera - 27 - Grafik 2 9 Gini Ratio se-Sumatera - 29 - Grafik 2 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Jambi dan Nasional Tahun 2013 ndash 2019 - 31 - BAB III Grafik 3 1 Perkembangan Realisasi APBN Provinsi Jambi 2012-2019 - 37 - Grafik 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2015 -2019) (dalam jutaan rupiah) - 39 - Grafik 3 3 Komposisi Penerimaan PPh dan PPN per-KPP Wilayah Jambi - 40 - Grafik 3 4 Komposisi Realisasi PNBP Tahun 2019 di Provinsi Jambi - 42 - Grafik 3 5 Capaian Realisasi 10 KL dengan Pagu Terbesar Tahun 2019 - 45 - Grafik 3 6 Komposisi Realisasi Belanja KL berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi - 46 - Grafik 3 7 Realisasi Belanja APBN Provinsi Jambi Sepanjang 2019 - 47 - Grafik 3 8 Sebaran Capaian Penyerapan Belanja APBN 2019 per KabupatenKota - 48 - Grafik 3 9 Komposisi Realisasi Belanja APBN per Kabupaten Kota Tahun 2019 - 48 - Grafik 3 10 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jambi - 51 - Grafik 3 11 Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Jambi - 52 - Grafik 3 12 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi - 52 - Grafik 3 13 DAK Non Fisik DID dan Dana Desa di Provinsi Jambi - 53 - Grafik 3 14 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2014-2019 - 54 - Grafik 3 15 Perkembangan Transfer ke Daerah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi 2014-2019 - 55 - BAB IV Grafik 4 1Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (dalam miliar rupiah) - 67 - Grafik 4 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2018-2019 - 68 - Grafik 4 3 Komposisi Pagu Belanja APBD Tahun 2019 Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Urusan Wajib - 70 - Grafik 4 4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 - 71 - Grafik 4 5 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota - 75 - Grafik 4 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Dana Transfer (Semester I) - 75 - Grafik 4 7 Rasio SurplusDefisit terhadap PDRB per KabupatenKota - 76 - Grafik 4 8 Rasio SILPA terhadap alokasi belanja per KabupatenKota - 77 - Grafik 4 9 Keseimbangan Primer per KabupatenKota Provinsi Jambi - 78 - Grafik 4 10 Capaian Realisasi PAD per KabupatenKota (dalam miliar rupiah) - 79 - Grafik 4 11 Komposisi Realisasi PAD Per KabupatenKota Tahun 2019 - 79 - Grafik 4 12 Komposisi Pendapatan Daerah Per KabupatenKota 2019 - 81 - Grafik 4 13 Komposisi Realisasi Belanja Daerah per KabupatenKota Tahun 2019 - 82 - Grafik 4 14 Peta Kapasitas Fiskal Provinsi wilayah Sumatera 2015-2019 - 83 -
Grafik 4 15 Peta Kapasitas Fiskal KabupatenKota Wilayah Jambi 2015 ndash 2019 - 83 - BAB V Grafik 5 1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi - 89 - Grafik 5 2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019 - 90 - Grafik 5 3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019 - 90 - Grafik 5 4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi 2019 - 93 - Grafik 5 5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019 - 94 - Grafik 5 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota - 96 - BAB VI Grafik 6 1 Perkembangan Persentase Penduduk Buta Huruf Provinsi Jambi 2011-2018 - 103 - Grafik 6 2 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi 2019 - 104 - Grafik 6 3 Nilai Ekspor Non Migas Jambi Menurut Negara Tujuan Tahun 2019 (per November 2019) - 107 - Grafik 6 4 Nilai dan Volume Impor Non Migas Jambi 2013-2019 - 107 - BAB VII Grafik 7 1 Status Sebaran Stunting menurut Provinsi - 113 - Grafik 7 2 Prevalensi Pendek pada Balita di Provinsi Jambi - 114 -
DAFTAR GAMBAR
Gambar 7 1 Beban Permasalahan Gizi Provinsi Jambi - 112 - Gambar 7 2 TKDD untuk Mengatasi Stunting - 121 -
EXECUTIVE SUMMARY
Tantangan Ekonomi
Sosial
Kependudukan dan
Geografi Wilayah
Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak
terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti
Migas Batubara Crude Palm Oil (CPO) Karet dan Kelapa
Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang
sekitar 65 persen berada di sektor pertanian dan perkebunan
yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat
Perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok usia
sekolah hampir seimbang dengan kelompok usia produktif
dan usia lanjut yang semakin besar menjadi tantangan terkait
dengan penyediaan lapangan pekerjaan apabila tidak
diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi
akan terus meningkat Provinsi Jambi memiliki topografi yang
bervariasi mulai dari ketinggian 0 (nol) mdpl di bagian timur
sampai pada ketinggian di atas 1000 mdpl
Perekonomian Jambi
tumbuh 440 lebih
rendah dari growth
nasional sebesar
5021
Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tercermin dari PDRB
yang tumbuh sebesar 440 (yoy) menurun dibandingkan
tahun 2018 sebesar 471 (yoy) serta lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang
tumbuh sebesar 502 (yoy) Menurut PDRB atas dasar
harga berlaku ekonomi Provinsi Jambi menghasilkan output
sebesar Rp562819 miliar sedangkan PDRB per kapita
Jambi mencapai Rp6007 juta atau US$4246 ribu
Inflasi 2019 sebesar
081 (yoy) lebih
rendah dari tahun
sebelumnya 074
(yoy)
Inflasi secara keseluruhan tahun 2019 mencapai 081 (yoy)
untuk Kota Jambi dan Kota Muara Bungo sebesar 074
(yoy) Dengan perkembangan ini inflasi dalam tiga tahun
terakhir secara konsisten berhasil dikendalikan dalam
kisaran sasaran
TPT Jambi 419
lebih rendah dari
TPT Nasional 528
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019
sebesar 419 naik dibandingkan pada Agustus 2018
(386) dan masih rendah dibandingkan TPT nasional yang
mencapai 528 Meskipun jumlah TPT Provinsi Jambi turun
namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu
(1) penyumbang tertinggi tingkat pengangguran terdapat
pada golongan dengan tingkat pendidikan sekolah
menengah kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA) dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang
dihasilkan oleh jenjang SMK dan SMA belum mampu
memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang tersedia (2)
tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi
(3912) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat
pendidikan SD ke bawah sebanyak 6625 ribu orang
Realisasi Pajak
mencapai Rp461
triliun 1
Untuk Provinsi Jambi penerimaan pajak tahun 2019
terealisasi sebesar Rp461 triliun lebih tinggi dibandingkan
realisasi tahun 2018 sebesar Rp450 triliun Realisasi
penerimaan pajak tersebut menyumbang 8875 dari total
penerimaan APBN di Jambi
Belanja terealisasi
sebesar Rp916
triliun atau 940
dari alokasi
anggarannya
Alokasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini adalah
belanja KL pada APBNP 2019 di Provinsi Jambi adalah
Rp975 triliun naik tipis 1067 dibandingkan alokasi tahun
2018 Dari sisi kinerja penyerapan belanja KL tahun 2019
terealisasi sebesar Rp916 triliun atau 9400 dari alokasi
anggarannya Angka penyerapan tersebut lebih baik
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 937
Peta Kapasitas
Fiskal Provinsi untuk
wilayah Sumatra dan
peta Kapasitas Fiskal
KabupatenKota
untuk wilayah Jambi
Untuk wilayah Sumatera (grafik 414) Sumatera Utara Riau
tergolong dalam daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi
(0808 le IKFD lt 1564) Berikutnya Aceh Sumatera Barat
Sumatera Selatan dan Lampung daerah dengan kapasitas
fiskal sedang (0445 le IKFD lt 0808) sedangkan Jambi dan
Bengkulu merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah
(0304 le IKFD lt 0445)
Pendapatan
konsolidasian
didominasi oleh
pendapatan
perpajakan sebesar
73
Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian didominasi
pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 73 atau
Rp639 Triliun Begitu juga pada tahun 2019 pendapatan
perpajakan mendominasi sebesar Rp647 Triliun atau 771
dari total pendapatan Berdasarkan jenis belanja porsi
belanja operasi masih didominasi oleh belanja pegawai dan
belanja barang masing-masing 302 dan 24 dari total
belanja dan transfer konsolidasian
Sektor utama
penopang PDRB
Jambi 2019 terdiri
dari 4 (empat) sektor
Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jambi 2019 sebesar
440 (c-to-c) Sektor utama penopangnya 4 (empat) sektor
yaitu Pertanian Kehutanan dan Perikanan (272)
Pertambangan dan Penggalian (1794) Perdagangan
Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(1223) dan Industri Pengolahan (983)
Kabupaten Kerinci
dan Tanjung Jabung
Timur masuk dalam
prioritas prevalensi
stunting
Stunting prioritas pada Kabupaten Kerinci dengan prevalensi
stunting (persentase balita pendek dan sangat pendek)
5526 dan jumlah balita stunting sebanyak 9846 jiwa
Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam prioritas
dengan prevalensi stunting sebesar 4849 dengan jumlah
balita stunting sebanyak 10524 jiwa Untuk mengurangi
risiko tersebut pemerintah telah melaksanakan 2 program
yaitu berupa intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi
sensitif Selain itu untuk mengurangi dan mencegah
terjadinya risiko stunting tersebut pemerintah juga telah
mengalokasikan kegiatan khusus untuk memperbaiki sistem
air bersih dan sanitasi melalui DAK Fisik di bidang kesehatan
air minum dan sanitasi
BAB I SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoSalah satu tantangan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah gangguan asap yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakatrdquo
- 1 -
BAB I
SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH
A SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH
Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun
di daerah adalah untuk mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata Oleh sebab itu untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka harus disertai dengan
unsur pendanaan yang berasal dari penghimpunan pendapatan maupun dari
pengalokasian anggaran belanja baik pada APBN maupun APBD Sesuai dengan
Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 pemegang kekuasaan tertinggi
pengelolaan keuangan negara adalah Presiden sedangkan di daerah adalah
GubernurBupatiWalikota oleh karena itu dalam tataran implementasi kebijakan
fiskal di daerah maka diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan serta
pengelolaan keuangan pusat dan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan
dapat tercapai secara efektif dan efisien
Selanjutnya kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai
sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab
pusat dan daerah dalam memastikan efektivitasnya Dengan tiga fungsi utamanya
sebagai alat alokasi distribusi dan stabilisasi maka kebijakan fiskal yang efektif
diharapkan mampu meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator- indikator
ekonomi makro dan kesejahteraan di daerah Oleh karena itu kebijakan fiskal yang
efektif dapat terlihat dari perbaikan-perbaikan indikator makro ekonomi dan indikator-
indikator kesejahteraan
Tidak terlepas dari hal tersebut maka hal pertama yang harus menjadi dasar
bagi perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah daerah harus
memetakan terlebih dahulu tantangan-tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi
ekonomi sosial-kependudukan serta tantangan wilayahnya sehingga intervensi
kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab
tantangan daerah yang dihadapi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
- 2 -
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan
Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi
adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi
Tahun 2005 ndash 2025 di samping RPJMN RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021
ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Jambi Perubahan RPJMD
Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021 merupakan penjabaran visi misi dan program
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 12 Februari 2016
sebagaimana juga telah termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021
RPJMD merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis
setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) setiap tahunnya
1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jambi merupakan tahapan 5 (lima) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan
visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Tahun 2005 ndash 2025 RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program
Gubernur terpilih yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam
lima tahun pemerintahan Adapun Visi Pembangunan untuk tahun 2016 ndash
2021 adalah
ldquoTertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahterardquo
Tertib Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi
Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang bersih transparan akuntabel dan harmonis yang
tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi makin
banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai
bidang birokrasi pemerintahan yang profesional dan
berkinerja tinggi adanya jaminan kepastian hukum serta
terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari
pusat sampai desa
- 3 -
Unggul Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi
Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal
sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang
berdaya saing
Nyaman Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di
Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman tenteram
damai saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar
Suku Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum
sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha
yang kondusif
Tangguh Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang
mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan
mampu bersaing secara global berkembangnya Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta
pembangunan yang berwawasan lingkungan
Adil Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan
merata tanpa diskriminasi baik antar individu golongan
maupun antar wilayah sehingga hasil dari pembangunan
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
Sejahtera Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan
masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak
dasarnya baik dibidang sosial ekonomi politik dan
budaya Misi
Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2016 ndash 2021 dilakukan secara
terpadu menyeluruh dan komprehensif serta mengedepankan
partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung
aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya
Sedangkan Perubahan RPJMD dilakukan seperlunya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyesuaian
terhadap beberapa target capaian
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan enam misi
Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 ndash 2021 sebagai berikut
- 4 -
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih
transparan akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada
pelayanan public yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik meningkatkan kuantitas aparatur
pemerintahan yang profesional berkinerja tinggi dan berorientasi
melayani masyarakat
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat terdidik
berbudaya agamis dan berkesetaraan gender yaitu membangun
sumber daya manusia yang berdaya saing ditandai oleh penduduk
laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat
masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka
masyarakat yang berbudaya dan agamis
3 Menjaga situasi daerah yang kondusif toleransi antar umat beragama
dan kesadaran hukum masyarakat yaitu melakukan langkah-langkah
antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul
dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman
tenteram dan kondusif
4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan
ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan
daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan
5 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas
infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi
terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat
meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
6 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan
aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan
menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen RPJMN
Tahun 2015 ndash 2019 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 ndash 2025 maka
tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan adalah
- 5 -
1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih
transparan akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik
berkualitas
2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan kesehatan
3 Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya
dan agamis
Berdasarkan tujuan maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi
Tahun 2016 ndash 2021 adalah sebagai berikut
1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta
pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2 Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansilembaga pemerintah
daerah yang melayani public
3 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4 Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5 Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai
bidang kehidupan
6 Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam
pengembangan seni dan budaya
7 Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
8 Meningkatnya stabilitas ketertiban umum ketenteraman masyarakat
dan hukum
9 Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah
10 Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
11 Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
12 Meningkatnya ketahanan pangan
13 Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
14 Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transparansi yang
menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
15 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
16 Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan
jaringan irigasi
17 Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak
lingkungan yang minimal
- 6 -
18 Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan
tutupan lahan di Provinsi Jambi
19 Menurunnya angka kemiskinan
20 Menurunnya angka pengangguran
21 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2016 ndash 2021 pada setiap
tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah provinsi Jambi
yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana Kerja
Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan
utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang
mulai dari tingkat desakelurahan kecamatan kabupatenkota hingga
provinsi
Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan
pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program
daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara
berjenjang sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan
mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian
pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah
ditetapkan
Rencana Kerja tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun yang
disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis
pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi
dana yang merupakan kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar
dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin
terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait
dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada
aturan yang melandasinya baik Undang-Undang Peraturan Pemerintah
- 7 -
Keputusan Menteri Peraturan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun
2016 ndash 2021 dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana
Strategis setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Dalam
pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan
mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang
dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD
merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
B TANTANGAN DAERAH
1 Tantangan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan inflasi yang
cukup rendah dan terkendali merupakan indikator yang menggambarkan
adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan
bertambahnya pendapatan yang mereka peroleh Pertambahan pendapatan
yang diikuti dengan stabilitas pengeluaran konsumsi masyarakat akan
mendorong mereka untuk mengalokasikan kelebihan pendapatannya untuk
investasi Incremental Output Ratio (ICOR) merupakan suatu besaran yang
digunakan untuk mengukur besarnya tambahan investasi yang diperlukan
untuk memperoleh satu unit output yang diinginkan Dalam lima tahun terakhir
ICOR Provinsi Jambi berfluktuasi baik mengalami penurunan maupun
kenaikan Nilai ICOR pada tahun 2017 berada pada 521 yang berarti untuk
menaikkan satu unit atau setiap kenaikan PDRB 1 juta rupiah memerlukan
investasi sekitar 5 juta rupiah Nilai ICOR Provinsi Jambi terus menurun dalam
tiga tahun terakhir yaitu dari 552 pada tahun 2015 menjadi 521 pada tahun
2017 Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi semakin efisien
Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan
ekonomi keduanya bersinergi dan saling terkait Pertumbuhan ekonomi
Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2015 ndash 2019 berada pada kisaran
antara 421 - 474 persen dengan rata-rata sebesar 446 persen per tahun Laju
pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2015 ndash 2019 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini
- 8 -
Tabel 1 1 Pertumbuhan Ekonomi 2015 ndash 2019 (dalam )
2015 2016 2017 2018 2019
421 437 460 474 440
Sumber RPJMD
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada tahun 2019 tidak terlepas
dari pengaruh fenomena pada tahun 2019 antara lain
1 Kemarau panjang dan kekeringan berdampak pada produksi tanaman
pangan
2 Kebakaran hutanlahan dan kabut asap berdampak pada produksi
perkebunan kesehatan dan lain-lain
3 Harga komoditas perkebunan hanya sawit yang meningkat
4 Harga komoditas energi terutama batu bara turun signifikan
5 Harga tiket pesawat meningkat berdampak pada penurunan pengangkutan
udara
6 Penerimaan CPNS 2018 mulai aktif di tahun 2019 meningkatkan belanja
pegawai
7 Mulai beroperasinya Transmart Jambi semakin mendorong peningkatan
perdagangan
8 Penjualan mobil dan semen meningkat
9 Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Pilpres dengan euforianya yang
semakin mereda menjelang akhir tahun
Ekonomi Jambi tumbuh sebesar 359 persen (y-on-y) pada Triwulan IV-
2019 hal tersebut didasarkan
- Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan
usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai jasa kesehatan dan kegiatan
sosial yang tumbuh 943 persen
- Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen
pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 497 persen
- Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
triwulan IV-2019 mencapai Rp562819 miliar dan atas dasar harga konstan
2010 mencapai Rp384199 miliar
Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap
harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas Batubara Crude Palm Oil
- 9 -
(CPO) Karet dan kelapa Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat
yang sekitar 65 persen berada di sektor pertanian dan perkebunan yang pada
gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat
2 Tantangan Sosial Kependudukan
Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2016 adalah sebanyak
3458926 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 6896 jiwakm2
dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 284033 jiwakm2
dan Kota Sungai Penuh sebesar 2247 jiwakm2 Rincian jumlah penduduk per-
kabupaten dari tahun 2012 ndash 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 1 2 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut KabupatenKota Tahun 2016
No KabupatenKota Luas Daerah
(km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk
(jiwakm2)
1 Kerinci 335527 235800 7028
2 Merangin 767900 372200 4847
3 Sarolangun 618400 284200 4596
4 Batanghari 580400 263900 4547
5 Muaro Jambi 532600 410340 7704
6 Tanjab Timur 544500 215320 3954
7 Tanjab Barat 464985 316810 6813
8 Tebo 646100 337020 5216
9 Bungo 465900 351880 7553
10 Kota Jambi 20543 584490 284033
11 Sungai Penuh 391250 87970 2247
Jumlah 5016005 3458930 6896
Sumber Jambi Dalam Angka 2017
Pada tahun 2016 telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu
kelompok usia sekolah hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan
usia lanjut yang semakin besar Hal ini mengindikasikan adanya migrasi
penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif Terkait
dengan penyediaan lapangan pekerjaan apabila tidak diantisipasi maka
angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat Peningkatan
jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan
namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan
kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia
- 10 -
Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua usia sekolah di Provinsi Jambi
tahun 2012 ndash 2016 mengalami peningkatan dimana APS usia 7 ndash 12 tahun
memiliki persentase yang lebih besar daripada APS usia lainnya Pada tahun
2012 APS usia 7 ndash 12 tahun sebesar 987 persen meningkat menjadi 9957
persen di tahun 2016 Sementara untuk APS usia 19 ndash 24 tahun memiliki
persentase yang paling kecil dibanding APS usia lainnya dimana pada tahun
2012 sebesar 1522 persen meningkat menjadi 2386 persen di tahun 2016
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni
(APM) Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama lima tahun terakhir belum
menunjukkan kinerja bidang pendidikan yang baik masih terdapat banyak
catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan
ke depan Pertama program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi
sampai tahun 2015 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi
sekolah penduduk usia SD SMP dan SMA belum mencapaimendekati angka
100 persen Kedua tingkat partisipasi pendidikan yang pada jenjang
pendidikan menengah yang baru mencapai 712 persen masih menjadi
tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi
Ketiga masih terdapatnya disparitas tingkat pendidikan antar daerah
perkotaan dan perdesaan antara penduduk kaya dan miskin dan disparitas
gender Keempat masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya
saing lulusan dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi
pada keunggulan komparatif daerah
Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya
dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya Angka harapan
penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2012 ndash 2016 terus menunjukkan
peningkatan dimana angka harapan dari 7019 tahun 2012 meningkat menjadi
7071 tahun pada tahun 2016 Meningkatnya angka harapan hidup penduduk
mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup adalah banyaknya
kematian perempuan pada saat hamil bersalin atau dalam 42 hari pasca
persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan
karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab
lain Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi pada
periode 2010 ndash 2014 menurun Pada tahun 2010 jumlah kelahiran ibu
- 11 -
sebanyak 78 kasus jika dikonversikan menjadi angka kematian ibu adalah 118
per 100000 kelahiran hidup Pada tahun 2014 menurun menjadi jumlah
kematian ibu sebanyak 48 kasus dan dikonversikan menjadi angka kematian
ibu sebanyak 48 kasus dan dikonversikan menjadi kematian ibu adalah 99 per
100000 kelahiran hidup
Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
yang dilaksanakan 5 tahun sekali terjadi kecenderungan penurunan Angka
Kematian Bayi sejak tahun 1991 hingga tahun 2012 Berdasarkan profil
Kesehatan Provinsi Jambi yang dirilis pada triwulan II Tahun 2016 laporan
dari fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal di
Provinsi Jambi tahun 2015 adalah 222 bayi dengan jumlah kelahiran hidup
sebanyak 69109 kelahiran hidup Jika diproyeksikan maka angka kematian
bayi yang dilaporkan di Provinsi Jambi adalah 3 per 1000 kelahiran hidup
Angka proyeksi ini meningkat dibandingkan tahun 2014 dimana pada tahun
tersebut angka proyeksi kematian bayi adalah 1 per 1000 kelahiran hidup
Jumlah bayi yang meninggal paling banyak dilaporkan terdapat di Kabupaten
Merangin (37 orang) sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten
Sarolangun (0 orang)
Data-data di atas adalah data terakhir yang tim kumpulkan berdasarkan
data yang diperoleh dari Bappeda Jambi Data tersebut merupakan data
acuan yang digunakan dalam menentukan kebijakan dan target dalam RPJMD
Provinsi Jambi periode 2016 ndash 2021
3 Tantangan Geografi Wilayah
Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 00 74rsquo ndash 20 4616rsquo
Lintang Selatan dan 1010 12rsquo ndash 1040 44rsquo Bujur Timur yang berada pada bagian
tengah pulau Sumatera berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala
serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas
internasional Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana
pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis
karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT
(Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle)
Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN
dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel Sumbar Riau Kepulauan Riau
dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya
barang jasa dan orang dari dan ke Batam Malaysia dan Singapura serta dari
- 12 -
provinsi lain Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari
poros maritim dunia pemberlakuan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan Asean
China (ACFTA) serta pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Provinsi Jambi memiliki topografi yang bervariasi mulai dari ketinggian 0
(nol) mdpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1000 mdpl Morfologi
ke arah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan
kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi
Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat
Tabel 1 3 Klasifikasi Ketinggian Wilayah di Provinsi Jambi
Topografi Ketinggian
(mdpl)
Luas
WilayahKabupaten
Ha
Dataran Rendah (0 ndash 100)
3431165 691 Kota Jambi Kab Tanjung Jabung Barat Kab Tanjung Jabung Timur sebagian Kab Batanghari Kab Bungo Kab Tebo Kab Sarolangun dan Kab Merangin
Dataran sedang (100 ndash 500)
903180 17 Kab Bungo Kab Tebo Kab Sarolangun Kab Merangin dan sebagian Kab Batanghari
765655 16 Kab Kerinci Kota Sungai Penuh sebagian Kab Bungo Kab Tebo
Dataran Tinggi (gt 500) Kab Kerinci kota Sungai Penuh sebagian Kab Bungo Kab Tebo Kab Sarolangun dan Kab Merangin
Jumlah 5100000 100
Sumber RTRWP Jambi 2013 ndash 2033 tahun 2013
Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan
rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil
yang melewati wilayah ini Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus
rendah dari orgosol yang bergambut Daya dukung lahan terhadap
pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan masukan
teknologi tertentu dalam pengembangannya Di bagian tengah didominasi jenis
tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah Daya dukung
lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk
pengembangan tanaman keras dan perkebunan Pada bagian barat didominasi
dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit
- 13 -
- 14 -
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoBelanja Rumah Tangga sebagai salah satu komponen terbesar dalam PDRB Provinsi Jambirdquo
- 15 -
BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
A INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL
1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan
oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan
kabupatenkota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender)
Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar
440 (yoy) menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 471 (yoy) dan masih
lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh
sebesar 502 (yoy) Menurut PDRB atas dasar harga berlaku ekonomi Provinsi
Jambi menghasilkan output sebesar Rp562819 miliar sedangkan PDRB per
kapita Jambi mencapai Rp6007 juta atau sekitar US$4246 Struktur ekonomi
Provinsi Jambi tahun 2019 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh
sektor pertanian kehutanan dan perikanan (2754) pertambangan dan
penggalian (1876) perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan
sepeda motor (1229)Menurut pengeluaran struktur ekonomi Jambi didominasi
oleh komponen ekspor barang dan jasa (7272) konsumsi rumah tangga
(4431) dan Pembentukan modal tetap bruto (2107)
Tumbuhnya ekonomi Jambi tahun 2019 (359) yang sedikit lebih menurun
dibandingkan tahun 2018 (485) Penyebabnya dipengaruhi oleh beberapa
fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2019 Menurut data BPS jambi
fenomena tersebut yaitu antara lain (1) kemarau panjang dan kekeringan
berdampak pada produksi tanaman pangan (2) kebakaran hutanlahan dan
kabut asap berdampak pada produksi perkebunan kesehatan dan lain-lain (3)
harga komoditas perkebunan hanya sawit yang meningkat (4) harga komoditas
energi terutama batu bara turun signifikan (5) harga tiket pesawat meningkat
berdampak pada penurunan pengangkutan udara(6) penerimaan CPNS 2018
mulai aktif di tahun 2019 meningkat belanja pegawai (7) mulai beroperasinya
Transmart Jambi semakin mendorong peningkatan perdagangan (8) penjualan
mobil dan semen meningkat serta (9) pelaksanaan pesta demokrasi pemilu dan
pilpres dengan euforianya yang semakin mereda menjelang akhir tahun
Secara umum pergerakan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019 masih
disebabkan oleh faktor yang berproses secara alami (by natural) bukan yang
- 16 -
diakibatkan oleh peran faktor yang sifatnya direncanakan (by planing) Hal ini
terlihat jelas bahwa pergerakan ekonomi Provinsi Jambi masih sangat masih
rentan terhadap faktor eksternal terutama oleh pengaruh naik turunnya harga
komoditas pertambangan dan perkebunan Kebijakan yang sifatnya (by planing)
menciptakan nilai tambah (value added) masih belum tersusun dan disinergikan
dengan baik pada level satuan kerja dalam rangka meminimalkan dampak jika
terjadi guncangan (shock) pada ekonomi Jambi sehingga outcome dari
kebijakan tersebut belum mampu meminimalisir dampak perubahan harga
komoditas unggulan Provisi Jambi Sedangkan dari sektor belanja pemerintah
melalui realisasi APBN dan APBD di Provinsi Jambi yang diharapkan menjadi
pendorong ekonomi yang memicu multiplier effect perekonomian Jambi
diindikasikan hanya menyumbangkan porsi yang lebih rendah dibandingkan
komponen penyumbang PDRB Jambi lainnya Mencermati kondisi tersebut
sebenarnya perkembangan perekonomian Provinsi Jambi akan jauh lebih
optimal apabila benar-benar didorong oleh perencanaan yang disusun dan
dieksekusi dengan baik berdasarkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi
Jambi dalam membentuk ekonomi Jambi (khususnya sektor pertanian
kehutanan perikanan pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan
besar dan eceran) dan memastikan pengeluaran pemerintah digunakan pada
sektor-sektor produktif sehingga tercipta efektivitas penganggaran yang optimal
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
Grafik 2 1 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi dan Sekitarnya
529
271
464
551
499
516 237 471 604 499
505
284
44
571
496
502
0
1
2
3
4
5
6
7
Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu
Provinsi - 2017 Provinsi - 2018 Provinsi - 2019 Nasional - 2019
Sumber BPS 2019
- 17 -
Pada 2019 laju pertumbuhan ekonomi Jambi mampu tumbuh diatas Riau
(284) namun masih lebih rendah dibanding wilayah provinsi di sekitarnya
Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih lebih baik dibandingkan
dengan Riau namun nilai PDRB atas dasar harga berlaku Jambi Rp2177
triliun sangat kecil jika dibandingkan dengan PDRB Riau yang mencapai
Rp76520 triliun (PDRB Jambi hanya 2845 dari PDRB Riau) Share PDRB
Jambi (Rp2177 triliun) terhadap ekonomi nasional yang mencapai
Rp158339 triliun hanya sebesar 137 dari total PDB Nasional Hal ini tidak
terlepas dari struktur ekonomi Jambi yang masih berbasis pada sektor
pertanian (agro based) dengan nilai tambah komoditas yang rendah
Seyogyanya struktur ekonomi Jambi sudah harus ditransformasikan pada
sektor agroindustri dan industri hilir lainnya dalam rangka peningkatan nilai
tambah komoditas yang nilainya jauh lebih besar sehingga kontribusinya
menjadi lebih berarti dalam membentuk ekonomi Jambi dan pada level
nasional kontribusinya menjadi lebih baik
Nominal PDRB
Nilai nominal PDRB dapat dilihat dari sisi permintaan (pengeluaran) maupun
sisi penawaran (lapangan usaha) dapat diuraikan sebagai berikut
1) PDRB sisi permintaan
Tabel 2 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jambi 2018-2019 (dalam Miliar Rp)
Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Konsumsi Rumah Tangga 89274 23067 23900 24712 24783 96463 430 188
Konsumsi Lembaga Non Profit 1125 321 334 309 306 1271 761 004
Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah16886 2191 4824 4964 6702 18680 1069 080
Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB)43205 10431 11247 11927 12257 45862 362 078
Perubahan Inventori 74 1052 1186 -1133 581 1686 - 086
Ekspor Barang dan Jasa 154966 39177 37996 39352 41789 158314 306 233
Impor Barang dan Jasa 97163 23469 25153 25805 30136 104564 463 228
PDRB 208367 52770 54334 54326 56282 217712 440 440
KOMPONEN2018 2019 Growth
()
Andil
()
Sumber BPS 2019
Pembentuk PDRB dilihat dari sisi permintaan merupakan semua komponen
permintaan akhir yang terdiri dari (1) konsumsi (2) investasi (3)
pengeluaran pemerintah dan (4) ekspor neto (ekspor dikurangi impor)
Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Jambi seluruh komponen PDRB
tumbuh kecuali perubahan inventori yang mengalami kontraksi Komponen
- 18 -
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menyumbang pertumbuhan tertinggi
sebesar 1069 (c-to-c) diikuti Pengeluaran Konsumsi LNPRT 761
sedangkan Impor Barang dan Jasa tumbuh 463 dan Ekspor Barang dan
Jasa tumbuh 306 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 430 sedangkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 362 Pengeluaran
pemerintah menyumbang pertumbuhan tertinggi tidak terlepas dari
fenomena yang terjadi pada 2019 Penerimaan CPNS pada tahun 2018
mulai aktif sepanjang tahun 2019 Hal tersebut tentunya berdampak pula
pada besaran belanja pegawai
Grafik 2 2 Distribusi PDRB Provinsi Jambi
Konsumsi Rumah
Tangga 4403
Konsumsi Lembaga
Non Profit 054
Konsumsi Pemerintah
1191
Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) 2178
Perubahan Inventori
103
Net Ekspor (Impor) 2070
Sumber BPS Provinsi Jambi 2019
Distribusi PDRB Jambi
(Grafik 22) terdiri dari
konsumsi rumah tangga
(4403) lembaga non profit
(054) pengeluaran
konsumsi pemerintah
(1191) pembentukan
modal tetap bruto (PMTB)
(2178) perubahan
inventori (103) dan Net
Ekspor (2070)
a) Konsumsi
Konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen terbesar
pembentuk PDRB Jambi dalam beberapa tahun terakhir Pada 2019
konsumsi rumah tangga dan LNP membentuk PDRB Jambi sebesar
4457 atau setengah dari pergerakan ekonomi Jambi didominasi
oleh konsumsi Pertumbuhan dan pergerakan ekonomi yang
didominasi konsumsi cenderung menghasilkan struktur
perekonomian yang rentan terhadap gejolak ekonomi (shock) dan
bersifat temporer serta kontraproduktif
Berdasarkan hasil survei BPS Indeks Tendensi Konsumen (ITK)
menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 pergerakan ITK cukup
fluktuatif Pada triwulan I ITK sebesar 10154 naik pada triwulan II
sebesar 12456 Kemudian kembali turun pada angka 997 dan naik
kembali pada triwulan IV sebesar 10890
- 19 -
Tabel 2 2 Variabel Pembentuk Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Jambi 2018-2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Pendapatan rumah tangga kini 10870 12655 9698 11914 9615 12983 1011 10385
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi 10031 11665 9674 10817 10673 11134 9675 11318
Tingkat konsumsi beberapa komoditi makanan dan
bukan makanan 11325 12979 9091 11172 1078 12874 10136 11171
Indeks Tendensi Konsumen 10740 12388 9561 11456 10154 12456 9997 1089
Variabel Pembentuk2018 2019
Sumber BPS Provinsi Jambi
Tingkat pendapatan masyarakat Jambi cenderung meningkat dan
stabil dari triwulan I sd triwulan IV 2019 yang diakibatkan oleh
stabilnya harga komoditas yang menjadi unggulan Provinsi Jambi
seperti kelapa sawit dan karet Stabilnya harga komoditas juga
dibarengi dengan meningkatnya produksi sehingga sedikit membantu
mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat
b) Investasi
Investasi juga merupakan salah satu indikator penting untuk melihat
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Meningkatnya nilai
investasi akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian
Menurut data BKPM nilai investasi di Provinsi Jambi 2019 pada
triwulan IV mencapai USD115 juta (Penanaman Modal Asing-PMA)
dan Rp115816 miliar (Penanaman Modal Dalam Negeri-PMDN)
Grafik 2 3 Realisasi PMA menurut Lokasi Quarter IV 2019
58
397
113
160
111
164
24
3358
374
102
8016
1488
2639
115
17135
3701
811 102
39504
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Project Investment (Juta USD)
Sumber BKPM
- 20 -
Grafik 2 4 Realisasi PMDN menurut Lokasi Quarter IV 2019
177
686
238 248
400 372
6271
159196
105615
545948
87945
517463
115816
581909
320631
48872
100671
109447 -
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Project Investment (Rp Miliar)
Sumber BKPM (Investasi dalam miliar rupiah)
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jambi 2019 mencapai
USD115 juta dengan total proyek sebanyak 111 yang terealisasi
Selanjutnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) 2019 sebesar Rp115816 miliar dengan 400 proyek
terealisasi PMA Jambi hanya sekitar 115 dari total PMA yang
masuk wilayah Sumatera (USD100235 juta) sedangkan PMDN Jambi
hanya 457 dari PMDN yang masuk wilayah Sumatera (Rp2534317
miliar)
Rendahnya minat investor untuk menanamkan investasinya di Jambi
disebabkan oleh banyak faktor Salah satu diantaranya adalah masih
minimnya sarana infrastruktur dan akses pada sentra-sentra produksi
pertanian Jambi kaya dengan sumber daya alam (sawit karet dan
pinang) tetapi minimnya infrastruktur mengakibatkan biaya
transportasi komoditas unggulan tersebut cukup tinggi sehingga minat
investor pada sektor unggulan juga rendah Peran pemerintah daerah
dalam memberikan insentif berupa kebijakan terhadap komoditas
unggulan tersebut sehingga menarik minat investor juga tergolong
minim
- 21 -
c) Pengeluaran Pemerintah
Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD
maupun alokasi dana APBN di daerah (DIPA kewenangan kantor
pusat KL dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) merupakan
salah satu variabel pendorong pertumbuhan PDRB di samping
variabel pendorong lainnya seperti konsumsi dan investasi
Grafik 2 5 Realisasi Belanja APBN dan APBD 2018-2019 di Provinsi Jambi
Bel Pegawai Bel Barang Bel Modal BantuanSosial
22732557
1387
15
24512770
1586
19
APBN
2018 2019
BelPegawai
Bel Barang Bel Modal BantuanSosial
6019
42613675
36
6596
4429 4406
50
APBD
2018 2019
Sumber Data SPAN dan LRA Pemda (dalam miliar rupiah)
Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah mampu tumbuh sebesar
1069 (c-to-c) dengan andil terhadap total PDRB sebesar 080
lebih baik dibandingkan tahun 2018 (033) Konsumsi pemerintah
tersebut salah satunya berasal dari realisasi APBN 2019 di Provinsi
Jambi mencapai Rp916 triliun atau 9337 dari total pagu Rp981
triliun (termasuk DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan oleh 5
KPPN di Provinsi Jambi)
Masih lambatnya penyerapan belanja (pemda) dan menumpuknya
realisasi pada triwulan III dan IV masih menjadi masalah utama
realisasi belanja sehingga menyebabkan peran pengeluaran
pemerintah (government expenditure) dalam memberikan multiplier
efek terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi tidak optimal
Berdasarkan reviu pelaksanaan anggaran oleh Kanwil DJPB Provinsi
Jambi minimnya kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB
utamanya disebabkan masih rendahnya kinerja pemerintah daerah
dalam mengeksekusi belanja daerah meskipun Transfer ke Daerah
(DAK Fisik dan Dana Desa) telah disalurkan oleh KPPN
- 22 -
d) Ekspor dan Impor
Grafik 2 6 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Non Migas Jambi 2016-2019
-
50
100
150
200
250
300
350
400
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Q1 -2016
Q2 Q3 Q4 Q1 -2017
Q2 Q3 Q4 Q1 -2018
Q2 Q3 Q4 Q1 -2019
Q2 Q3 Q4
Ekspor Non Migas Impor Non Migas Net Ekspor
Sumber BPS dan SEKDA Bank Indonesia
Peningkatan kinerja ekspor Jambi terjadi pada triwulan III 2019 dengan
nilai sebesar USD3623 juta lebih baik dibanding triwulan sebelumnya
(USD3115 juta) Sepanjang triwulan I-IV 2019 impor non migas
tercatat USD64323 juta
2) PDRB sisi penawaran
Pembentuk PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah balas jasa yang
diterima oleh faktor-faktor produksi yang dipakaiterlibat dalam proses
produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu
tahun)
- 23 -
Tabel 2 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi 2018-2019
2018 Growth ()
Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total c-to-c
Pertanian Kehutanan dan
Perikanan 57801 14537 14876 15246 15306 59965 216
Pertambangan dan Penggalian 41781 10397 10597 9751 10098 40843 517
Industri Pengolahan 20669 5219 5238 5343 5594 21392 290
Pengadaan Listrik dan Gas 133 35 35 38 38 146 582
Pengadaan Air Pengelolaan
Sampah Limbah dan Daur
Ulang 283 74 75 77 78 304 400
Konstruksi 14733 3700 3918 4120 4391 16129 690
Perdagangan Besar dan Eceran
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor 24517 6330 6618 6644 7165 26757 731
Transportasi dan Pergudangan 6651 1727 1795 1767 1704 6992 369
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 2483 632 653 653 691 2629 500
Informasi dan Komunikasi 7890 2033 2091 2095 2253 8472 600
Jasa Keuangan dan Asuransi 4835 1229 1226 1259 1331 5046 192
Real Estate 3223 853 876 890 915 3534 691
Jasa Perusahaan 2490 634 659 669 707 2669 396
Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib 9550 2397 2650 2688 2815 10551 489
Jasa Pendidikan 7005 1831 1869 1916 2000 7615 575
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 2322 620 628 652 668 2568 712
Jasa lainnya 2002 523 529 520 527 2100 414
PDRB 208367 52770 54334 54326 56282 217712 440
Menurut Lapangan Usaha2019
Sumber BPS Provinsi Jambi (dalam Miliar Rp)
Berdasarkan PDRB sektoral pada tahun 2019 didominasi oleh sektor
Pertanian Kehutanan dan Perikanan dan juga Pertambangan dan
Penggalian yang distribusinya lebih dari 463 total PDRB Provinsi Jambi
tahun 2019 Walaupun distribusi kedua sektor tersebut masih cukup besar
namun pertumbuhannya pada 2018 masing-masing hanya 216 dan
517
PDRB per kapita
Tabel 2 4 PDRB Per Kapita Provinsi Jambi 2017-2019
PDRB per Kapita ADHB 2017 2018 2019
Nilai (Rupiah) 5399 5836 6007
Nilai (USD) 4 03414 4 09658 4 24600 Sumber BPS Provinsi Jambi
Pendapatan per kapita Provinsi Jambi 2019 mencapai Rp6007 juta Nilai
tersebut tergolong cukup tinggi untuk ukuran daerah yang hanya
menyumbang 137 terhadap PDB nasional Yang perlu perhatian adalah
- 24 -
bagaimana sebaran dari pendapatan tersebut mengingat gini ratio Jambi
tergolong sedang (0324) meskipun masih di bawah gini ratio nasional (0382)
Hal itu menunjukkan masih terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat
di suatu wilayah meskipun gap nya tidak terlalu besar
2 Inflasi
Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus
(kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar Inflasi dapat disebabkan oleh
berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat berlebihnya
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi termasuk
akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang Inflasi dapat dilihat melalui data
statistik harga-harga dan statistik harga konsumen terutama yang telah disusun
dalam bentuk indeks Inflasi dapat digunakan sebagai alat untuk melihat
seberapa besar tingkat kestabilan harga yang terjadi di suatu daerah
Grafik 2 7 Perbandingan Inflasi Kota Jambi Bungo dan Nasional (m-to-m) Tahun 2018-2019
-1
0
1
2
3
4
5
Jan
-18
Feb
Mar
Ap
r
Mei
Jun
Jul
Agu
st
Sep
t
Okt
Nov
Des
Jan
-19
Feb
Mar
Ap
r
Mei
Jun
Jul
Agu
st
Sep
t
Okt
Nov
Des
Inflasi Nasional Inflasi Jambi Inflasi Bungo
Sumber BPS
Inflasi 2019 terkendali pada level yang rendah dan berada pada sasaran inflasi
yang telah ditetapkan pada kisaran 4plusmn1 Inflasi secara keseluruhan tahun 2019
mencapai 081 (yoy) untuk Kota Jambi dan Kota Muara Bungo sebesar 074
(yoy) Dengan perkembangan ini inflasi dalam tiga tahun terakhir secara
konsisten berhasil dikendalikan dalam kisaran sasaran Terkendalinya inflasi
2019 didorong oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi volatile food serta
terkelolanya dampak kenaikan berbagai tarif dalam inflasi administered prices
Selain itu terkendalinya inflasi 2019 juga didukung oleh faktor positif permintaan
- 25 -
dan penawaran rendahnya tekanan dari eksternal serta koordinasi kebijakan
yang kuat antara BI dan Pemerintah di Pusat maupun Daerah
3 Suku bunga
Suku bunga merupakan persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai
imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu Kebijakan terkait suku bunga
memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan laju inflasi dan kondisi
perekonomian secara keseluruhan Suku bungatingkat bunga mempengaruhi
jumlah uang yang beredar yang tentunya juga akan menentukan tingkat inflasi
Tabel 2 5 Perkembangan BI Rate (7-Day Repo Rate) dan Suku Bunga (Pinjaman Investasi)
menurut Kelompok Bank Tahun 2019
Pinjaman Investasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
BI Rate 7-day Repo Rate 600 600 600 600 600 600 575 550 525 500 500 500
Bank Persero 1037 1035 1038 1039 1037 1036 1033 1032 1028 1052 1045 1044
Bank Pemerintah Daerah 1074 1073 1070 1068 1068 1067 1066 1060 1059 1025 1021 1022
Bank Swasta Nasional 1087 1077 1079 1074 1072 1070 1066 1063 1062 1054 1055 1039
Bank Asing dan Campuran 1069 1070 1070 1071 1071 1072 1035 1036 1037 1097 1106 1106
Bank Umum 1054 1049 1052 1051 1049 1047 1044 1042 1039 1034 1031 1028
Sumber Bank Indonesia
Transmisi pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia
melalui jalur suku bunga terus berlangsung tercermin dari berlanjutnya
penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit meski belum dalam
besaran yang diharapkan Dari tabel 27 di atas terlihat bahwa suku bunga BI
dari Januari 2019 sampai bulan April 2019 berada pada level 600 dan terus
bergerak akan tetapi mengalami menurun hingga akhir Desember 2019 berada
di level 500 Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day
Reverse Repo Rate sebesar 500 suku bunga Deposit Facility sebesar
1022 dan suku bunga Lending Facility sebesar 1044 Hal ini dilakukan
dengan keyakinan bahwa tingkat suku bunga kebijakan tersebut masih konsisten
dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman
dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik termasuk telah
mempertimbangkan tren pergerakan suku bunga global dalam beberapa bulan
ke depan
- 26 -
4 Nilai tukar
Tabel 2 6 Perkembangan Kurs Tengah Mata Uang Asing terhadap Rupiah 2019
Currency Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
AUD 10120 10020 10065 10053 9993 9864 9811 9644 9603 9593 9606 9640
CAD 10638 10623 10640 10571 10697 10730 10724 10733 10653 10699 10630 10636
CHF 14325 14014 14208 14038 14235 14411 14225 14547 14246 14209 14171 14249
EUR 16180 15927 16069 15888 16104 16086 15764 15849 15538 15597 15552 15576
GBP 18258 18252 18738 18423 18514 18030 17533 17303 17422 17818 18129 18386
HKD 1806 1789 1810 1803 1834 1819 1798 1817 1801 1800 1797 1796
JPY100 13009 12722 12787 12672 13080 13172 12980 13405 13134 13055 12926 12845
MYR 3440 3442 3484 3439 3452 3420 3405 3401 3371 3372 3382 3378
SGD 10441 10368 10496 10429 10501 10449 10321 10284 10222 10297 10332 10327
USD 14163 14035 14211 14143 14393 14227 14044 14242 14111 14118 14069 14017
Sumber Bank Indonesia
Dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018
rupiah secara merata keseluruhan tahun 2019 tercatat mengalami depresiasi
sebesar 1114 atau secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan
dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India Rand Afrika
Selatan Real Brasil dan Lira Turki Ke depan Otoritas Moneter harus terus
mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap
melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya
dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar dan mendukung upaya-
upaya pengembangan pasar keuangan
B INDIKATOR KESEJAHTERAAN
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Human Development Index (HDI)
Menurut UNDP IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi
penduduk (a process of enlarging the choice of people) IPM mengukur
pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerahwilayah dalam tiga dimensi
dasar pembangunan yaitu lamanya hidup pengetahuantingkat pendidikan dan
standar hidup layak IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar
a Umur panjang dan hidup sehat
b Pengetahuan
c Standar hidup layak
- 27 -
Grafik 2 8 IPM se-Sumatera
Sumber BPS
Kualitas pembangunan manusia berdasarkan IPM di Jambi masih dibawah
kualitas pembangunan manusia secara nasional dimana tahun 2019 IPM
Nasional sudah mencapai 7192 sedangkan Jambi masih 7126 Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jambi
masih tertinggal jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia Namun
masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumsel Bengkulu dan
Lampung
Tabel 2 7 Perkembangan IPM per KabupatenKota di Provinsi Jambi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
KERINCI 6749 6796 6889 6968 7003 7059
MERANGIN 6582 6621 6740 6786 6830 6881
SAROLANGUN 6713 6767 6810 6873 6903 6941
BATANGHARI 6724 6768 6805 6870 6892 6933
MUARO JAMBI 6514 6571 6666 6755 6786 6834
TANJUNG JABUNG TIMUR 5941 5988 6112 6188 6261 6332
TANJUNG JABUNG BARAT 6354 6404 6503 6591 6615 6713
TEBO 6591 6663 6729 6805 6816 6867
BUNGO 6754 6793 6834 6877 6904 6942
KOTA JAMBI 7421 7486 7558 7614 7674 7741
KOTA SUNGAI PENUH 7209 7248 7303 7335 7375 7467
PROVINSI JAMBI 6776 6824 6869 6962 6999 7065
WilayahIndeks Pembangunan Manusia
Sumber BPS
Pembangunan manusia di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir
terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM
namun masih di bawah rata-rata IPM nasional Pada periode 2017 hingga 2018
7190 7174 7239 7300 7126 7002 7121 6957 7130 7548
7192
66
68
70
72
74
76
Aceh SumateraUtara
SumateraBarat
Riau Jambi SumateraSelatan
Bengkulu Lampung KepBangkaBelitung
Kep Riau
IPM per Provinsi Nasional
- 28 -
tercatat tiga kabupatenkota dengan kemajuan IPM paling cepat yaitu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (148) Kota Sungai Penuh (125) dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (113) Sementara itu kemajuan IPM di
Kabupaten Batanghari (059) Kabupaten Sarolangun (055) dan Kabupaten
Bungo (055) tercatat paling lambat di Provinsi Jambi selama tahun 2017-
2018
2 Tingkat Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Perbaikan kesejahteraan
penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja
tetapi juga terjadi perbaikan kualitas hidup penduduk miskin
Tabel 2 8 Penduduk Miskin di Provinsi Jambi
Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19
Kota 1086 1073 1094 1053 1041 1008 981 975
Pedesaan 732 730 692 666 675 68 653 644
Kota + Pedesaan 841 837 819 790 792 785 76 751
Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19
Kota 11535 11633 12062 11849 11862 11650 11508 15924
Pedesaan 17446 17448 16593 16011 16307 16497 15924 1582
Kota + Pedesaan 28981 29081 28655 27861 28169 28147 27432 27337
Daerah
Daerah
Persentase Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)
Sumber BPS
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September 2019 sebesar
27337 ribu orang Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada
Maret 2019 sebesar 27432 maka selama enam bulan tersebut terjadi
penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 095 orang Berdasarkan daerah
tempat tinggal pada periode Maret ndash September 2019 jumlah penduduk miskin
di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 008 ribu orang dan daerah
pedesaan kenaikan sebesar 104 ribu orang Sementara itu persentase
penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari
981 menjadi 975 dibandingkan dengan Maret 2019 sedangkan pedesaan
juga mengalami penurunan dari 653 menjadi 644
- 29 -
Tabel 2 9 Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jambi
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Kota 175 043 132 025 168 037 196 057 174 044 168 039
Pedesaan 107 023 084 016 112 030 092 019 098 023 092 020
Kota + Pedesaan 128 029 092 019 130 032 126 031 123 023 117 026
Daerah Mar-19 Sep-19Mar-18 Sep-18Sep-17Mar-17
Sumber BPS
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase
penduduk miskin Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman
dan keparahan dari tingkat kemiskinan Pada September 2019 Nilai indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah
pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan ditunjukkan dari nilai P1 untuk
perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 1679 dan 0924 sedangkan
nilai P2 untuk perkotaan dan pedesaan masing-masing 0389 dan 0264 artinya
kemiskinan lebih banyak berada di daerah perkotaan
3 Ketimpangan (Gini Ratio)
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran
pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara Sebagai ukuran
pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan
masyarakat biasanya digunakan koefisien Gini (Gini Ratio) Nilai koefisien Gini
berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang)
Grafik 2 9 Gini Ratio se-Sumatera
Sumber BPS
Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jambi pada tahun 2019 yang di
ukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0324 yang berarti ketimpangan masih
berada di kategori sedang Angka ini lebih baik dibandingkan Gini Rasio
0321 0315 0307 0331 0324 0339 0329 0331
0262
0337
0380
0000
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung KepBabel
Kep Riau
Provinsi - 2018 Provinsi - 2019 Nasional - 2019
- 30 -
Nasional sebesar 0380 dan Provinsi Riau Sumsel Bengkulu serta Kepulauan
Riau untuk wilayah se-Sumatra Pada September 2019 provinsi yang
mempunyai Gini Rasio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
yaitu sebesar 0428 sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka
Belitung dengan Gini Rasio sebesar 0262
Tabel 2 10 Gini Rasio KabupatenKota se-Provinsi Jambi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kerinci 032 030 027 032 028 028 032 032
Merangin 031 033 033 036 033 030 035 029
Sarolangun 036 038 031 039 034 036 029 029
Batang Hari 030 029 029 026 030 025 030 031
Muaro Jambi 030 028 024 034 034 032 031 027
Tanjab Timur 028 028 036 029 026 028 029 029
Tanjab Barat 032 031 033 036 033 029 036 029
Tebo 030 030 029 037 032 027 031 028
Bungo 036 033 035 035 034 034 032 026
Kota Jambi 036 034 033 039 038 039 033 033
Sungai Penuh 032 032 034 033 033 032 030 034
Provinsi Jambi 0359 0327 0342 0344 0346 0334 0335 0324
Kabupaten
Kota
Sumber BPS Provinsi Jambi (2020)
Bila dilihat keseluruhan kabupatenkota yang ada di Provinsi Jambi maka dapat
dilihat bahwa tingkat ketimpangan kategori rendah ada di dua kabupatenkota
yaitu Kabupaten Bungo (026) dan Kabupaten Muaro Jambi (027) Sedangkan
Gini Ratio kabupatenkota lainnya semuanya masuk ke dalam kategori sedang
4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran
Pada Agustus 2019 sebanyak 176575 ribu penduduk Jambi adalah angkatan
kerja jumlahnya berkurang 2469 ribu orang dari Agustus 2018 Komponen
pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran
Pada Agustus 2019 sebanyak 169 juta penduduk bekerja dan sebanyak 7396
ribu orang menganggur
- 31 -
Tabel 2 11 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi
Ribu Orang Persen () Ribu Orang Persen () Ribu Orang Persen () Ribu Orang Persen ()
Pertanian Kehuatan dan Perikanan 80509 4856 81505 4735 76872 4544 -4633 -191
Pertambangan dan Penggalian 3454 208 4441 258 493 291 489 033
Industri Pengolahan Pengadaan Listrik Gas
Air dan Pengelolaan Daur ulang sampah8871 535 9353 543 10134 599 781 056
Konsultasi dan Real Estate 8526 514 9405 546 8799 52 -606 -026
Perdagangan Besar dan Eceran
ReparasiPerawatan Mobil dan Motor 24365 147 26558 154 26253 1552 -304 009
Transportasi dan Pergudangan 5588 337 5193 302 5494 325 301 023
Penyediaan Akomodasi Makan Minum 6495 392 6448 375 7738 457 129 082
Informasi dan Komunikasi 775 047 652 038 712 042 061 004
Jasa Keuangan 1387 084 1465 085 1137 0 -328 -018
Jasa Perusahaan 847 051 1531 089 1577 067 047 -022
Jasa Kemasyarakatan 20366 1228 20917 1215 2017 093 -747 1112
Jasa Lainnya 4599 277 4668 271 5361 1192 693 921
Jumlah 165782 100 172136 100 169178 100 -2958
2018 20192017 Perubahan Agt 2019-Agt 2018Lapangan Pekerjaan
Sumber BPS (dalam ribuan orang)
Grafik 2 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Jambi dan Nasional Tahun 2013 ndash 2019
Sumber BPS
Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi pada Agustus 2019 tercatat sebanyak
7404 ribu orang Jumlah ini lebih tinggi sebesar 50 ribu orang dibandingkan
periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 690 ribu orang Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 419 naik
dibandingkan pada Agustus 2018 (386) dan masih rendah dibandingkan TPT
nasional yang mencapai 528 Meskipun jumlah TPT Provinsi Jambi turun
namun terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) penyumbang
tertinggi tingkat pengangguran terdapat pada golongan dengan tingkat
pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA) dapat diindikasikan bahwa keterampilan yang dihasilkan oleh jenjang
SMK dan SMA belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang
tersedia (2) tenaga kerja yang terserap lapangan kerja masih didominasi
458 698 393 798 462 703 790 676 657 668 675 690 647 740
588617
570 594 581618
550 561533 550
513 534501
528
286
476
250
508
273
434466
400367 387 365 386 362
419
0
1
2
3
4
5
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Feb -2013
Agust Feb -2014
Agust Feb -2015
Agust Feb -2016
Agust Feb -2017
Agust Feb -2018
Agust Feb -2019
Agust
Penganggur (ribu org) TPT Indonesia () TPT Jambi ()
- 32 -
(3912) oleh golongan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah
sebanyak 6625 ribu orang
C EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
REGIONAL
Tabel 2 12 Target dan Capaian Provinsi Jambi terhadap 5 Indikator Ekonomi Makro
UraianTarget 2018
sesuai KUA
Capaian
2019
Capaian
Nasional
Pertumbuhan Ekonomi 5 44 502
Tingkat Kemiskinan 78 751 966
Tingkat Pengangguran 357 419 534
Inflasi 35 3 313
IPM (2017) 6821 699 7081
Sumber BAPEDDA Provinsi Jambi BPS (2020)
Target dan rencana pembangunan Provinsi Jambi tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 ndash 2025 Selanjutnya RPJPD
tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan setiap 5 tahun atau lebih dikenal
sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tiga target
pembangunan Jambi dalam RPJMD Tahap II (2011 ndash 2015) yaitu kualitas pelayanan
dasar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup Sedangkan RPJMD Tahap III (2016 ndash 2021) difokuskan
pada 3 hal yaitu (1) pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat (2)
terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan (3) perkembangan penerapan
IPTEK
Tabel 2 13 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Jambi
Sumber BAPPEDA Provinsi Jambi dan BPS Provinsi Jambi (2020)
735
854
744788 793
421 437 465
5559
62622649
623578
502 479
657
81
89735
854
703 707
776
421 437 464471
44
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Growth Jambi Growth Nasional dan Target RPJMN Realisasi
- 33 -
Kemiskinan
Tabel 2 14 Tingkat Kemiskinan
Sumber BAPPEDA Provinsi Jambi dan BPS (2020)
Berdasarkan data diatas jika dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang telah dirilis BPS proyeksi yang telah tertuang dalam RPJMD
Provinsi Jambi dibutuhkan penyesuaian memperhatikan target yang telah ditetapkan
terlihat terlalu optimis dan ambisius Penyesuaian tersebut dibutuhkan sebagai
bentuk evaluasi terhadap perencanaan daerah dan disesuaikan dengan kondisi
makroekonomi regional terkini
83479
842 807 79284 835 805 799 79
74 709
13331249
11961136
1417
1122
54 5 46 42
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat Kemiskinan Prov Jambi (Maret)
Tingkat Kemiskinan Nasional (Maret) danTarget RPJMN
Target RPJMD 2016-2021
- 34 -
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoPelayanan Umum salah satu penyumbang PNBP terbesar di Provinsi Jambirdquo
- 35 -
BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT
REGIONAL
A APBN Tingkat Provinsi
APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah Melalui APBN inilah pemerintah membiayai pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan mencapai pertumbuhan ekonomi
meningkatkan pendapatan nasional mencapai stabilitas ekonomi dan menentukan
arah serta prioritas pembangunan secara umum Kebijakan fiskal yang
diimplementasikan melalui APBN memiliki peran yang penting dan sangat strategis
di dalam mempengaruhi perekonomian terutama dalam upaya mencapai target-
target pembangunan nasional
Tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi fiskal baik di sisi pendapatan negara
belanja negara maupun sisi pembiayaan anggaran Di bidang pendapatan negara
dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis
perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional dari tahun 2018 Di bidang
belanja negara dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional namun
tetap fokus pada pembangunan infrastruktur pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan sosial serta penciptaan lapangan kerja Sementara itu di bidang
pembiayaan anggaran dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan
fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber
pembiayaan yang murah Dengan demikian APBN tahun 2019 dirancang lebih
realistis kredibel dan efisien
- 36 -
Tabel 3 1 Perkembangan Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2018-2019)
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 57909 50778 58355 65111
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 57909 50778 58355 65111
1 Penerimaan Pajak 54452 45066 54997 58993
2 PNBP 3457 5712 3358 6119
B BELANJA NEGARA 203586 201317 226909 218262
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 67107 62320 73842 68290
1 Belanja Pegawai 23487 22730 25221 24516
2 Belanja Barang 28049 25568 29963 27726
3 Belanja Modal 15379 13870 18468 15862
4 Belanja Bantuan Sosial 192 152 190 187
II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 136480 138997 153067 149971
1 Transfer ke Daerah 126068 128611 141221 138199
a Dana Perimbangan 123863 126497 138983 135961
1) Dana Alokasi Umum 79693 79693 83019 83019
2) Dana Bagi Hasil 14342 18961 23126 22279
3) Dana Alokasi Khusus 29828 27844 32837 30663
d Dana Transfer Lainnya 2205 2114 2239 2239
UraianTahun 2018 Tahun 2019
Sumber SPAN SIMTRADA (data diolah) (dalam miliar Rp)
Target penerimaan pajak Provinsi Jambi mengalami kenaikan sekitar 991 dari
tahun anggaran 2018 sebesar Rp544 triliun menjadi Rp549 triliun pada TA 2019
Selain itu Provinsi jambi juga mendapatkan alokasi belanja pemerintah pusat
sebesar Rp7384 triliun Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun
anggaran 2018 senilai Rp6710 triliun Berkebalikan dengan belanja dalam rangka
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengalami penurunan besaran alokasi
dari Rp1365 triliun pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp1531 triliun di tahun
anggaran 2019 atau naik sebesar 8916
Selanjutnya pengelolaan APBN Provinsi Jambi sejak kurun waktu tahun 2018 ndash 2019
menunjukkan perkembangan yang lebih baik Hal ini ditunjukkan dari kinerja realisasi
pendapatan dan belanja tahun 2019 masing-masing sebesar 11158 dan 9248
Dari sisi pendapatan meskipun dari persentase realisasi lebih tinggi yang
diindikasikan akibat kenaikan target pajak dari tahun sebelumnya namun secara
besaran rupiah mengalami tren peningkatan mencapai 10727 Peningkatan
penerimaan terjadi pada penerimaan yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea
Cukai sedangkan realisasi penerimaan PNBP yang dikelola KementerianLembaga
juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Porsi terbesar penerimaan PNBP
berasal dari pendapatan satker BLU Pusat yang terdapat di Kota Jambi
- 37 -
Grafik 3 1 Perkembangan Realisasi APBN Provinsi Jambi 2012-2019
Sumber OMSPAN KPP se-Provinsi Jambi (2019 data diolah)
Dari sisi pengeluaran Belanja Pemerintah Pusat (KL) terealisasi sebesar Rp683
triliun Realisasi belanja tersebut naik sebesar Rp597 miliar dibandingkan tahun
2018 Dari sisi penyerapan tahun 2019 penyerapan anggaran yang mencapai
10958 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 (925) Realisasi Belanja
KL masih jauh melebihi realisasi pendapatan sehingga terjadi defisit sebesar
Rp115 triliun (mengabaikan realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa)
Defisit tersebut menunjukkan komitmen belanja pemerintah pusat untuk Provinsi
Jambi yang bersifat ekspansif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi
Besarnya porsi Transfer ke Daerah dan dana Desa TA 2019 yang mencapai 677
dari total alokasi belanja negara merupakan bentuk kebijakan Belanja di tahun 2018
dari Pemerintah Pusat dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal yaitu
mendukung nawacita ke-3 ldquoMembangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuanrdquo
Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang hanya tumbuh
sebesar 421 sd 440 di kurun waktu tahun 2015 ndash 2019 (di bawah target
RPJMD tahun 2019 sebesar 5 dan pertumbuhan ekonomi nasional 502) hal ini
mengindikasikan bahwa dana transfer pusat (belanja KL dan TKDD) belum memiliki
efektivitas yang optimal dalam berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi regional
Setiap kegiatan dan proyek yang dibiayai dana APBN seharusnya memberi daya
tumbuh terhadap perekonomian daerah Inilah sebenarnya tujuan dari kebijakan
stimulus fiskal Analisis lebih detail akan dibahas pada sub bab-sub bab di bawah
43538 48772 49942
59418 53084
56348
66915 69946
2704 2859 3022 2434 2516 5579 5712 6118
24153 27851 28999
38498 37580
42194 45100 46340
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Belanja Pemerintah Pusat PNBP Pendapatan Perpajakan
- 38 -
B PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL
1 Penerimaan Perpajakan
Untuk Provinsi Jambi penerimaan pajak tahun 2019 terealisasi sebesar Rp450
triliun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp421 triliun
Realisasi penerimaan pajak tersebut menyumbang 8875 dari total
penerimaan APBN di Jambi
Tabel 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi (2015 ndash 2019)
Jenis Pendapatan Perpajakan 2015 2016 2017 2018 2019
I Pajak Dalam Negeri
PPh 1900554 1914152 1843626 2272227 2363775
PPN 1703034 1651102 2139192 1983651 1954599
PBB 126759 82089 102788 107089 111761
Pajak Lainnya 53233 48108 52761 52046 55105
II Pajak Perdagangan Internasional
Bea Masuk 50014 12612 6928 13268 11457
Bea Keluar 16239 49938 74128 72486 113917
Total Realisasi Perpajakan 3849833 3758001 4219424 4500766 4610615 Sumber OMSPAN KPP se-Provinsi Jambi (data diolah) (dalam jutaan Rp)
Penerimaan perpajakan di Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren
peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar kecuali tahun 2017 yang
sedikit mengalami penurunan Realisasi perpajakan tahun 2019 mampu
tumbuh sebesar 686 dengan capaian realisasinya 12082 dari target
namun lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar
12243 dari target penerimaan pajak
Grafik 3 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi
Jambi (2015 -2019) (dalam jutaan rupiah)
Sumber OMSPAN KPP se-Provinsi Jambi(2019 data diolah)
-
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
2015 2016 2017 2018 2019
PPh PPN PBB Pajak Lainnya
- 39 -
Beberapa strategi yang telah dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan
khususnya di wilayah Provinsi Jambi diantaranya yaitu (1) strategi
pemeriksaan (2) strategi ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang
Pribadi (3) strategi ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Badan serta (4)
strategi law enforcement Kemudian DJP juga mengupayakan (1) peningkatan
tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektor
unggulan terutama di sektor pertanian dan pertambangan dan (2) penguatan
dan perluasan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan
perpajakan dari sektor non migas sebagai antisipasi turunnya penerimaan pajak
dari sektor migas
- 40 -
Tabel 3 3 Realisasi Penerimaan Perpajakan per-KPP dan per Jenis Belanja Provinsi Jambi Tahun 2019
Sumber KPP se-Provinsi Jambi (data diolah) (dalam jutaan Rp)
Berdasarkan wilayahnya sebesar 561 penerimaan pajak berasal dari wilayah
KPP Jambi Diikuti KPP Kuala Tungkal KPPBungo KPP Bangko dan KPP
Kuala Tungkal berturut-turut 156 142 dan 141 Dari jenisnya
penerimaan pajak didominasi oleh PPh daN PPN (grafik 32) Dominasi PPh dan
PPN di seluruh KPP wilayah Jambi lebih disebabkan meningkatnya transaksi
perekonomian Jambi (sektor ekspor dan impor barang dan jasa)
Grafik 3 3 Komposisi Penerimaan PPh dan PPN per-KPP Wilayah Jambi
420
758
396
460
378
540
151
503
465
565
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
KPP Jambi Pelayangan
KPP Jambi Telanaipura
KPP KualaTungkal
KPP Bungo
KPP Bangko
PPh PPN PBB amp Pajak Lainnya
Sumber Data KPP se-Provinsi Jambi
Rasio Pajak (Tax Ratio)
Tax Ratio atau rasio pajak adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak
dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara Target tax
ratio dalam APBN 2019 ditargetkan sebesar 116 Tax ratio untuk wilayah
Provinsi Jambi 2019 sebesar 216 capaiannya lebih rendah dari tahun 2018
(222) Pada tahun ini penurunan capaian realisasi penerimaan pajak
KPP PPh PPN PBB Pajak Lainnya Porsi
KPP Jambi Telanaipura 927266 184146 77526 34556 262
KPP Jambi Pelayangan 587598 755114 54799 378 299
KPP KualaTungkal 288599 366219 73850 96 156
KPP Bungo 306295 309689 34617 15678 142
KPP Bangko 249456 372626 32848 4434 141
Jumlah 2359214 1987794 273640 55141 100
- 41 -
disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak dan
belum optimalnya kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan
pajak dari berbagai sektor ekonomi meskipun di tahun 2018 terjadi kenaikan
kinerja perekonomian khususnya sektor ekspor dan impor barang dan jasa
sebagai dampak semakin membaiknya harga komoditas unggulan Provinsi
Jambi serta permintaan dipasar global yang relatif meningkat
Tabel 3 4 Perkembangan Tax Ratio Provinsi Jambi
UraianTahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Penerimaan Pajak Pusat 2900 3850 3758 4219 4506 5899
Nominal PDRB (ADHB) 153857 155110 171711 189868 208379 56282
Tax ratio 188 248 219 222 216 1048
Sumber BPS dan SPAN (dalam miliar Rp)
Namun demikian bila dibandingkan dengan target tax ratio nasional sebesar
109 tax ratio di wilayah Provinsi Jambi tersebut masih sangat rendah
sehingga mengindikasikan masih besarnya potensi pajak yang belum tergali
Disamping itu juga capaian realisasi penerimaan pajak baru 8168 dari target
perpajakan 2019 sehingga masih dibutuhkan extra effort untuk mencapai
sisa1832 lagi untuk mencapai target tersebut Ke depan dibutuhkan usaha
ekstra agar realisasi penerimaan negara bisa mencapai target yang telah
dialokasikan melalui strategi tax gap mencakup unregister non filer
underpayment dan underreported sehingga sasaran yang pasti adalah yang
belum patuh atau di luar sistem Realisasi penerimaan dari sektor pajak harus
bisa dimaksimalkan untuk mencegah membengkaknya defisit anggaran
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi
Perkembangan PNBP menurut Jenis
Tabel 3 5 Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Jambi
Target Realisasi Target Realisasi
PNBP Lainnya 63547 302613 64910 263884
Pendapatan BLU 282547 268543 270918 347967
Jumlah 346094 571156 335828 611851
PENERIMAAN PNBP2018 2019
Sumber SPAN LKPP Kanwil (data diolah) (dalam jutaan Rp)
Realisasi penerimaan PNBP TA 2019 di Provinsi Jambi sebesar Rp6118
miliar meningkat 239 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5711
- 42 -
miliar Peningkatan penerimaan PNBP tersebut utamanya disumbang oleh
Pendapatan BLU yang meningkat signifikan (Rp3479miliar) yang tumbuh
hingga 37 kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya ldquohanyardquo sebesar
Rp712miliar Hal ini disebabkan adanya tambahan dua satker BLU yang
beroperasi secara penuh di tahun 2018 yakni RS Bhayangkara dan
Universitas Jambi
Perkembangan PNBP Fungsional
Grafik 3 4 Komposisi Realisasi PNBP Tahun 2019 di Provinsi Jambi
Jasa60
BLU1
Kelola BMN1
Pendidikan3
Lainnya35
Sumber SPAN
Penerimaan PNBP tersebut didominasi oleh Pendapatan Jasa sebesar
Rp3665 miliar Berikutnya pendapatan pendidikan sebesar Rp195 miliar
Pendapatan BLU sebesar Rp65 miliar Pendapatan Lainnya Rp2109
miliar dan Pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp806 miliar
C BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI
Belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk
melakukan stimulus fiskal yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang
ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat yang selanjutnya diharapkan
akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek Pengeluaran
(Belanja) pemerintah (government expenditure) berkontribusi sekitar 10-20
- 43 -
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Belanja pemerintah pusat meliputi belanja
pemerintah pusat menurut organisasi belanja pemerintah pusat menurut fungsi dan
belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja
1 Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Lembaga
Alokasi belanja pemerintah pusat dalam hal ini adalah belanja KL pada APBNP
2019 di Provinsi Jambi adalah Rp975 triliun naik tipis 1067 dibandingkan
alokasi tahun 2018 Dari sisi kinerja penyerapan belanja KL tahun 2019
terealisasi sebesar Rp916 triliun atau 9400 dari alokasi anggarannya Angka
penyerapan tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 937
Pada tahun 2019 belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi dialokasikan pada
43 KementerianLembaga (KL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran terbesar yaitu Rp209 triliun atau
215 dari total pagu KL lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar Rp163
triliun Selanjutnya disusul oleh Kementerian Agama dengan pagu sebesar
Rp128 triliun (132) Kepolisian RI sebesar Rp86069 miliar (882)
Kementerian Pertahanan sebesar Rp4345 miliar (446) Kemenristek amp Dikti
sebesar Rp4024 miliar (41) Kementerian Pertanian sebesar Rp1688 miliar
(173) dan Kementerian Perhubungan Rp1688 miliar (173) Dengan
demikian total dari 7 (tujuh) KL tersebut secara agregat porsi anggarannya
sebesar 555 sehingga sisanya yaitu 455 terbagi ke-36 KL lainnya (belum
termasuk alokasi DAK Fisik dan Dana Desa)
- 44 -
Tabel 3 6 Pagu dan Realisasi berdasarkan Bagian Anggaran (KL) di Provinsi Jambi
PAGU REALISASI PAGU REALISASI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 18576 18273 21509 20901
MAHKAMAH AGUNG 126196 125475 130160 128551
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 106747 90985 107805 90703
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 984 923 194 187
KEMENTERIAN PERTAHANAN 385737 377015 434593 425120
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 123499 120571 131205 127591
KEMENTERIAN KEUANGAN 99636 93237 94508 90561
KEMENTERIAN PERTANIAN 205207 195137 168832 163711
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2074 1935 2170 2020
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 150045 132929 168891 164454
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 91258 81100 95424 87534
KEMENTERIAN KESEHATAN 81331 72304 86877 84314
KEMENTERIAN AGAMA 1209530 1120793 1288693 1141873
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4887 4849 8333 8022
KEMENTERIAN SOSIAL 27378 23101 25015 24193
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 179976 164291 186479 179109
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 48876 34959 46937 44919
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1673144 1555023 2092907 1904251
KEMENTERIAN PARIWISATA 2326 2268 1565 1439
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 363677 330059 402473 359574
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3498 3362 3998 3979
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1131 1110 1700 1659
BADAN PUSAT STATISTIK 79317 76356 77747 76154
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 931 647 931 911
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBPN 147496 116611 172921 133819
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 891 875 425 420
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7357 7271 7716 7442
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 864348 871212 860694 918013
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 29792 26227 33818 32073
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 607 456 462 438
BADAN NARKOTIKA NASIONAL 10838 9878 9683 9260
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI51403 49102 49133 48232
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 106252 77765 84840 76558
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 9356 8806 11239 11004
KOMISI PEMILIHAN UMUM 275939 248868 278432 257034
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 152 147 277 274
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 21260 21069 23561 23361
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 20082 7989 22264 17828
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 3355 3219 3190 3032
BADAN SAR NASIONAL 13716 13277 16658 16397
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 132099 117490 141726 119026
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 14269 12764 12433 11391
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 12566 12303 12873 12271
BENDAHARA UMUM NEGARA 2105749 2024225 2432381 2339217
8813488 8256260 9753672 9168821
Kementerian Lembaga2018 2019
Sumber MonevPA - DJPb (dalam jutaan Rp)
- 45 -
Dari sisi penyerapan anggaran (grafik 34) untuk 3 dari 10 KL dengan pagu
terbesar Kementerian PU mampu menyerap belanja sebesar 910
Kementerian Agama (886) Namun terdapat juga KL 10 besar tersebut yang
penyerapannya di bawah 80 yaitu Kementerian Agraria dan Tata RuangBPN
hanya terserap 774
Grafik 3 5 Capaian Realisasi 10 KL dengan Pagu Terbesar Tahun 2019
910 886
1067978
893 923 960
774
974 970
00
200
400
600
800
1000
1200
0
500
1000
1500
2000
2500
Pagu Realisasi Capaian
Sumber MonevPA ndash DJPb (dalam jutaan Rp)
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah setiap proyek yang didanai APBN harus
benar-benar diperhitungkan dan memberi dampak positif terhadap
perekonomian daerah Hal itu perlu dilakukan agar sejalan dengan kebijakan
pemerintah pada belanja infrastruktur yang fokus belanjanya dapat memberikan
efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi Sehingga laju pertumbuhan
ekonomi yang positif dapat memberikan dampak nyata terhadap penghasilan
masyarakat Dengan demikian tujuan pemerintah untuk mengurangi
kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud
2 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Fungsi
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
khususnya Pasal 11 ayat (5) serta Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
35PUU-XI2013 diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat dapat
dikelompokkan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi
- 46 -
Tabel 3 7 Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi
Change Capaian
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu
Pelayanan Umum 3096573 2951288 2761478 2626303 -108 951
Pertahanan 434593 425120 385737 377015 -112 977
Ketertiban Dan Keamanan 1239548 1274118 1231629 1218123 -06 989
Ekonomi 2216857 2021571 1777011 1623767 -198 914
Lingkungan Hidup 349079 303024 308745 263136 -116 852
Perumahan dan Fasilitas Umum 330597 322327 430625 407754 303 947
Kesehatan 184967 173425 204351 166255 105 814
Pariwisata dan Budaya 1715 1585 2476 2410 444 973
Agama 190005 180502 156623 151414 -176 967
Pendidikan 1683024 1490011 1526305 1395879 -93 915
Perlindungan Sosial 26715 25852 28508 24211 67 849
Jumlah 9753672 9168821 8813488 8256266 -96 937
FungsiTA 2018 TA 2019
Sumber MonevPA - DJPb (dalam jutaan Rp)
Dari sisi fungsi terjadi pergeseran alokasi anggaran terutama Fungsi Pelayanan
Umum dan Fungsi Ekonomi Pada tahun 2018 fungsi Ekonomi memiliki alokasi
terbesar dengan Rp221 triliun diikuti fungsi Pendidikan dan Ketertiban dan
Keamanan masing-masing sebesar Rp16 triliun dan Rp12 triliun Fungsi
pelayanan umum memiliki alokasi tahun 2018 sebesar Rp309 triliun namun
pada 2019 alokasi tersebut menurun menjadi Rp276 triliun
Grafik 3 6 Komposisi Realisasi Belanja KL berdasarkan Fungsi di Provinsi Jambi
Pel Umum318
Pertahanan46
Ketertiban amp Keamanan
148
Ekonomi197
Lingkungan Hidup
32
Perum amp Fas Umum49
Kesehatan20
Pariwisata dan Budaya
00
Agama18
Pendidikan169
Perlindungan Sosial
03
Sumber MonevPA ndash DJPb
- 47 -
3 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 3 8 Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Jambi
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Belanja Pegawai 2458 2451 2346 2273 9690
Belanja Barang 2997 2773 2805 2557 9115
Belanja Modal 1847 1586 1538 1387 9019
Belanja Bantuan Sosial 19 19 19 15 7940
DAK Fisik 1248 1162 1065 986 9259
Dana Desa 1185 1177 1041 1039 9975
Jumlah 9754 9169 8813 8256 550
Jenis BelanjaTA 2018 TA 2019
Sumber MonevPA - DJPb (dalam jutaan Rp)
Pada tahun anggaran 2019 penurunan alokasi belanja terjadi pada sebagian
semua jenis belanja Belanja pegawai dan belanja barang mengalami
penurunan masing-masing sebesar 457 dan 642 Pada belanja modal
sebesar Rp153 triliun atau turun 163 dibanding tahun 2018 (Rp184 triliun)
diikuti oleh alokasi Dana Desa dan DAK Fisik masing-masing sebesar 1211
dan 1468 Satu-satunya yang mengalami kenaikan adalah 123 Secara
prinsip kebijakan belanja pemerintah masih berfokus pada peningkatan
infrastruktur dan efisiensi pada belanja operasi (Belanja Pegawai dan Belanja
Modal) Belanja modal hanya difokuskan pada belanja yang memiliki efek
multiplier pada pertumbuhan ekonomi Dari sisi penyerapan Belanja Pegawai
memiliki capaian realisasi tertinggi sebesar 9690 (selain DAK Fisik dan Dana
Desa) Disusul Belanja Barang (9115) Belanja Modal (9019) dan Belanja
Bantuan Sosial (794)
Grafik 3 7 Realisasi Belanja APBN Provinsi Jambi Sepanjang 2019
-
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agust Sept Okt Nov Des
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Belanja Sosial DAK Fisik amp Dana Desa Total
Sumber MonevPA - DJPb (dlm jutaan rupiah)
- 48 -
Untuk tahun 2019 realisasi Belanja Barang yang direalisasikan pada semester II
sebesar 433 dari total realisasi Belanja Modal realisasi semester II sebesar
326 dari total realisasi
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (KL) per KabKota
Grafik 3 8 Sebaran Capaian Penyerapan Belanja APBN 2019 per KabupatenKota
Sumber MonevPA - DJPb (dlm Miliar Rp)
Grafik 3 9 Komposisi Realisasi Belanja APBN per Kabupaten Kota Tahun 2019
Sumber MonevPA - DJPb
Belanja APBN 2019 di Provinsi Jambi disalurkan melalui 5 KPPN dengan porsi
alokasi APBN didominasi oleh KPPN Jambi sebesar Rp586 triliun atau 640
dari total alokasi APBN 2019 Provinsi Jambi Alokasi tersebut dialokasikan
terutama pada satker-satker di wilayah Kota Jambi (porsi 340) dan satker
Provinsi Jambi (porsi 213) Penyerapan anggaran menurut KabKota berada
dalam kisaran angka capaian 897 (Kota Jambi) sampai dengan 981 (Bungo)
(grafik 37)
955 978 974 981 975 974 958 945 974 955897
963
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
ProvinsiJambi
Batanghari TanjabBarat
Bungo Sarolangun Kerinci Merangin TanjabTimur
Tebo MuaroJambi
Kota Jambi SungaiPenuh
Pagu Realisasi Capaian
178
292
244
293
238
312
251
235
267
298
318
259
376
205
211
184
172
170
177
195
206
249
403
120
354
243
89
204
208
231
292
127
233
273
207
159
34
319
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Prov Jambi
Batanghari
Tanjab Barat
Bungo
Sarolangun
Kerinci
Merangin
Tanjab Timur
Tebo
Muaro Jambi
Kota Jambi
Kota S Penuh
Pegawai Barang Modal Sosial DAK Fisik Dana Desa
- 49 -
Adapun dari sisi komposisi belanjanya per Kabkota (grafik 3 ) secara umum
masih didominasi oleh Belanja Pegawai kecuali Provinsi Jambi (376 Belanja
Modal) Kota Jambi memiliki komposisi belanja yang berimbang antara Belanja
Pegawai (318) Belanja Barang (403) dan Belanja Modal (243)
D TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
Sinergi kebijakan difokuskan pada Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) 2019 yang porsinya meningkat signifikan sejalan dengan program
pemerintah untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan implementasi nawacita ke-
3 Kebijakan dan tantangan dalam pelaksanaan TKDD 2019 antara lain
1 Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) tidak final atau bersifat dinamis Besaran
(pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti dinamika
perkembangan Pendapatan Negara neto
2 Efektivitas belanja daerah masih rendah SILPA APBD meningkat dan dalam
jumlah yang cukup besar
3 Kemandirian fiskal belum optimal Pajak daerah dan retribusi daerah rata-rata
1332 (2011-2015) sehingga APBD sangat tergantung dana transfer
4 Penyerapan APBD belum optimal Terlihat dari besarnya saldo pemerintah
daerah di perbankan sehingga kontraproduktif terhadap akselerasi
pembangunan ekonomi peningkatan kualitas layanan publik pengentasan
kemiskinan dan kesenjangan
APBN dan APBD sebagai insentif fiskal harus dijaga kredibilitasnya sehingga setiap
rupiah belanja negara dan daerah harus menghasilkan outputoutcome yang
maksimal Salah satu upayanya adalah penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
berbasis kinerja pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) melalui KPPN
agar lebih efisien dan efektif Untuk tahap pertama realisasi DAK Fisik dan Dana
Desa disalurkan oleh KPPN setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran dari
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Sedangkan untuk tahap selanjutnya
mekanisme penyaluran oleh KPPN akan dilaksanakan berdasarkan pada capaian
penyerapan belanja dan capaian output per bidang (yang dikelola oleh SKPD
Pemda) untuk DAK Fisik dan masing-masing Desa (Dana Desa) sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50PMK072017 tentang Pengelolaan Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (serta perubahannya PMK 112PMK072017)
- 50 -
Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Transfer
Belanja Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat
dibedakan menjadi Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian (Dana Insentif
Daerah) dan Dana Desa
Tabel 3 9 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jambi
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Dana Bagi Hasil 1434 1896 2313 2228 6125 9634
Dana Alokasi Umum 7969 7969 8302 8302 417 10000
DAK Fisik 1065 986 1248 1162 1721 9313
DAK Non Fisik 1914 1799 2036 1904 636 9353
Dana Insentif Daerah 221 211 224 224 153 10000
Dana Desa 1091 1039 1185 1276 858 10770
Jumlah 12382 12650 13898 13596 1224 9783
Transfer ke Daerah dan
Dana Desa
TA 2018 TA 2019 Change
Pagu ()
Capaian
()
Sumber SIMTRADA ndash DJPK (data diolah) (dalam miliar Rp)
Secara agregat terjadi peningkatan alokasi dana transfer untuk wilayah Provinsi
Jambi pada tahun 2019 sebesar 1224 menjadi Rp1359 triliun Peningkatan cukup
tinggi terdapat pada alokasi DBH dan DAK Fisik Naiknya porsi alokasi DBH
disebabkan adanya penambahan alokasi DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya
Alam (SDA) kurang bayar dari tahun sebelumnya Alokasi pagu DBH bersifat dinamis
menyesuaikan dengan penerimaan pendapatan neto APBN secara nasional yang
masih dibayangi melambatnya perekonomian nasional maupun global yang
berdampak pada rendahnya pencapaian target pajak maupun penerimaan SDA
1 Dana Transfer Umum
Dana Alokasi Umum
Alokasi kebutuhan DAU diperhitungkan menggunakan pendekatan celah
fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi
dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD)
berupa jumlah gaji PNS daerah DAU bersifat block grant yang berarti
penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah
- 51 -
Grafik 3 10 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jambi
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
DAU 2018 DAU 2019 REALISASI
Sumber SIMTRADA - DJPK (dalam jutaan Rp)
Secara agregat alokasi DAU di Provinsi Jambi hanya mengalami peningkatan
sebesar 42 menjadi Rp830 triliun Pemprov Jambi mendapatkan alokasi
terbesar yaitu Rp144 triliun meningkat 29 dari TA 2018 (Rp139 triliun)
Seluruh kabkota mengalami pengurangan alokasi DAU berkisar Rp3-5 miliar
sebagai dampak adanya peralihan administrasi pengelolaan SMASMK
(pengalihan gaji guru) kepada Provinsi
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA)
- 52 -
Grafik 3 11 Perkembangan Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Jambi
000
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
DBH 2018 DBH 2019 REALISASI
Sumber SIMTRADA - DJPK (dalam jutaan Rp)
Alokasi DBH di Provinsi Jambi pada 2019 secara agregat hanya sedikit
mengalami peningkatan sebesar 700 (bertambah Rp1004 miliar)
Peningkatan tersebut lebih dikarenakan adanya penambahan alokasi DBH
terkait pembayaran kurang bayar DBH tahun sebelumnya oleh pemerintah
pusat kepada daerah Belum pulihnya penerimaan perpajakan dan SDA
disebabkan masih adanya perlambatan ekonomi global dan harga komoditas
yang masih fluktuatif
2 Dana Transfer Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Grafik 3 12 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Jambi
Sumber SIMTRADA - DJPK (dalam jutaan Rp)
-
50
100
150
200
250
Prov Jambi Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi SungaiPenuh
DAK Fisik 2018 DAK Fisik 2019 Realisasi
- 53 -
Pada 2019 DAK Fisik disalurkan melalui KPPN dengan berbasis kinerja
pelaksanaan (penyerapan dan ketercapaian output) agar lebih efisien dan
efektif Secara agregat alokasi DAK Fisik TA 2019 di Provinsi Jambi sebesar
Rp105 triliun turun (263) dibandingkan tahun sebelumnya (Rp143 triliun)
Pengurangan alokasi tersebut disesuaikan dengan fokus prioritas nasional di
bidang infrastruktur khususnya infrastruktur yang merupakan urusan daerah
Realisasi DAK hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp97938 miliar atau
929 dari alokasi pagu DAK Fisik 2019
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Grafik 3 13 DAK Non Fisik DID dan Dana Desa di Provinsi Jambi
Sumber SIMTRADA - DJPK (dalam miliar Rp)
DAK Non Fisik dan Dana Desa sebesar Rp294 triliun terdiri dari Tunjangan
Profesi Guru PNSD (Rp9538 miliar) Tambahan Penghasilan Guru PNSD
(Rp260 miliar) Dana BOS (Rp6218 miliar) DID (Rp649 miliar) Dana BOK
amp BOKB (Rp1275 miliar) dan Dana Desa (Rp109 triliun)
DAK Non Fisik (sebelumnya Dana Penyesuaian) dan Dana Desa pada APBN
2019 Provinsi Jambi naik 105 (TA 2018 Rp266 triliun) menjadi Rp294
triliun Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya Dana Desa Rp109
triliun (tahun sebelumnya Rp85677 miliar) Sedangkan Dana Tunjangan
Profesi Guru PNSD turun menjadi Rp9538 miliar (sebelumnya Rp105
triliun) Realisasi agregat hingga akhir tahun 2019 sebesar Rp282 triliun atau
887 dari anggarannya
Tujuan analisis Dana Transfer ke Daerah adalah untuk mengetahui
kontribusi belanja negara terhadap komponen pendapatan daerah dalam
APBD
1055
19
612
15 11 58
-38
857
954
26
622
65 -
128
13 45
1091
Dana TPGPNSD
Dana TambPG-PNSD Dana BOS DID Dana P2D2
Dana BOK ampBOKB
Dana PK-Kopamp UKM
Dana BOPPAUD Dana Desa
2017 2018
- 54 -
1 Analisis ruang fiskal dan kemandirian daerah
a Ruang fiskal pendapatan dikurangi dana alokasi earmarked (DAK)
dan belanja wajib (belanja pegawai dan belanja barang yang
mengikat) Mencerminkan ketersediaan ruang yang cukup pada
anggaran pemda tanpa mengganggu solvabilitas fiskal (membiayai
belanja wajib)
Ruang Fiskal = (Total Pendapatan-DAK) - Belanja Pegawai tak
langsung
b Rasio kemandirian daerah Rasio PAD terhadap total pendapatan
dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan Apabila rasio
PAD lebih besar daripada rasio dana transfer berarti semakin
mandiri dan sebaliknya semakin besar rasio dana transfer berarti
tingkat ketergantungan semakin tinggi
Rasio PAD = PAD
Total Dana Transfer
Rasio Dana Transfer = Total Dana Transfer
Total Pendapatan APBD
2 Analisis komparatifperbandingan year on year (yoy) antara trend
alokasi dana transfer untuk daerah tersebut terhadap Pertumbuhan
ekonomi regional PDRB Tingkat pengangguran Tingkat kemiskinan
IPM (HDI) dan Indikator fiskal lainnya pada daerah tersebut
Grafik 3 14 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi 2014-2019
Sumber SIMTRADA - DJPK BPS (data diolah)
66146694
6776 6824 68696962
8121
10355
14086
64
65
66
67
68
69
70
-
5000
10000
15000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
IPM Dana Transfer (dlm Miliar Rp)
- 55 -
Grafik 3 15 Perkembangan Transfer ke Daerah Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi 2014-2019
Sumber SIMTRADA - DJPK BPS (data diolah)
Kebijakan fiskal (dana transfer) pemerintah pusat lingkup Provinsi
Jambi sejalan dengan kebijakan money follow program untuk dapat
memberi dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
tercermin dalam IPM Selanjutnya perbaikan kualitas SDM tersebut
harus mampu meningkatkan kinerja perekonomian sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi regional yang diharapkan
E ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL
1 Arus Kas Masuk (Belanja dan TKDD)
Analisis cash flow Pemerintah Pusat menjelaskan mengenai kondisi arus kas
masuk (cash in flow) dan arus kas keluar (cash out flow) yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat pada suatu provinsi tertentu dan periode tertentu Arus kas
masuk Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan yang diterima oleh
Pemerintah Pusat dari pemerintah daerah provinsi tertentu sedangkan arus kas
keluar adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
kepada pemerintah daerah provinsi tertentu Yang termasuk dalam arus kas
masuk bagi Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang diterima
oleh Pemerintah Pusat melalui pemerintah provinsi tertentu seperti penerimaan
pajak PNBP dan hibah Yang termasuk dalam arus kas keluar Pemerintah
Pusat adalah semua belanja Pemerintah Pusat dalam APBN yang terdiri dari
belanja KPKDDKTPUB dan dana transfer untuk provinsi berkenaan
8121 9187
10355 11188 11608
14086 15446
786703 707
736
420437 464
402350
476508
434 400387
865828 842 839
912
837790
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dana Transfer (dlm Miliar Rp) Growth () TPT () Kemiskinan ()
- 56 -
Cash flow = cash in flow ndash cash out flow
Tabel 3 10 Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA 49253 39468 49106 47773
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 49253 39468 49106 47773
1 Penerimaan Pajak 47176 36955 44987 42194
2 PNBP 2077 2513 4119 5578
II HIBAH - - - -
B BELANJA NEGARA 200029 184840 215091 194161
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 59116 53044 60628 57040
II TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 140913 131796 154463 137121
1 Transfer ke Daerah 132345 123369 143554 126220
a Dana Perimbangan 132195 123219 142904 125571
b Dana Otonomi Khusus - - - -
c Dana Keistimewaan Yogyakarta - - - -
d Dana Transfer Lainnya 150 150 650 650
2 Dana Desa 8568 8427 10909 10900
C SURPLUSDEFISIT (150776) (145372) (165985) (146388)
UraianTahun 2018 Tahun 2019
Sumber SPAN SIMTRADA (data diolah) (dalam miliar Rp)
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa cash flow
pemerintah pusat mengalami defisit atas pendapatan dan belanja pemerintah
pusat yang disalurkan di wilayah Provinsi Jambi Kondisi defisit tersebut
mengindikasikan bahwa alokasi pembiayaan APBN di daerah Jambi merupakan
hasil subsidi silang dari daerah lain di Indonesia
F PENGELOLAAN BLU PUSAT
Definisi Badan Layanan Umum adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang danatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU pusat
Dalam bagian ini dapat diberikan gambaran terkait profil dan jenis layanan BLU
Pusat yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Selanjutnya dapat dijabarkan jumlah BLU Pusat di Provinsi Jambi sampai
dengan tahun 2019 berjumlah 4 (empat) satker BLU yang berlokasi di Kota
Jambi antara lain UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi dan Universitas
Jambi di Bidang Pendidikan Sedangkan di bidang kesehatan terdapat Rumah
Sakit Bhayangkara Jambi dan Rumah Sakit Bratanata Pembagian
- 57 -
pengelompokannya berdasarkan sektor atau bidang usahanya akan diuraikan
tabel di bawah ini
Tabel 3 11 profil BLU Pusat Provinsi Jambi (dalam jutaan rupiah)
No Jenis Layanan
Satker BLU Nilai Aset
Pagu RM
Pagu PNBP
Pagu BLU
Pagu SBSN
Jumlah Pagu
1 Pendidikan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
590494 89931 - 58744 111823 260498
2 Pendidikan Universitas Jambi 1079339 8834 68604 24920 102358
3 Kesehatan RS Bhayangkara Jambi
104908 6040 - 44489 - 50529
4 Kesehatan RS Bratanata Jambi
36655 8834 68604 24920 - 102358
Sumber Data Kanwil DJPb Prov Jambi (2019 data diolah)
2 Perkembangan Aset PNBP dan RM BLU
UIN Sultan Thaha Saifuddin merupakan salah satu BLU yang mengalami
perkembangan paling signifikan Hal ini terlihat dari peningkatan pagu PNBP
dari Rp293 (TA 2018) menjadi Rp5874 milyar pada tahun 2019 (naik 10009)
Namun Pagu Rupiah Murni mengalami penurunan sebesar 283 (dibanding
tahun 2018 Rp12495 miliar) menjadi Rp8993 miliar Demikian juga untuk nilai
aset yang dikelola (Rp59049 miliar) mengalami penurunan dibanding tahun
sebelumnya Rp614 miliar disebabkan oleh peningkatan yang sangat signifikan
pada akumulasi penyusutanamortisasi aset lainnya yaitu sebesar Rp504 miliar
Tabel 3 12 Perkembangan Pengelolaan Aset BLU Pusat di Provinsi Jambi
No Nama BLU Aset 2017 Aset 2018 Aset 2019
1 UIN STS Jambi 559117 614000 590494
2 Universitas Jambi 357286 1033819 1079339
3 RS Bhayangkara Jambi 39950 100478 104908
4 RS Bratanata Jambi 32063 37773 36655
Sumber LK ndash UIN STS (dalam jutaan rupiah)
Tabel 3 13 Perkembangan Pagu BLU Pusat di Provinsi Jambi (2016-2019)
2018 2019 2018 2019
1 UIN STS Jambi 124952 89930 29359 58744
2 Universitas Jambi 148598 156302 215079 239205
3 RS Bhayangkara Jambi 48704 6040 44636 44489
4 Rs Bratanata Jambi 7031 8834 108992 68604
PAGU PNBPNo Nama BLU
PAGU RM
Sumber LK ndash UIN STS (dalam jutaan rupiah)
- 58 -
3 Analisis Tingkat Kemandirian BLU
Salah satu tujuan diberikannya status BLU kepada satuan kerja adalah untuk
mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) Oleh karena itu
satker BLU didorong untuk menciptakan kemandirian terhadap dirinya sendiri
Kemandirian tersebut dapat dilihat dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah
murni (RM)
Tabel 3 14 Tingkat Kemandirian BLU Pusat di Provinsi Pusat di Provinsi Jambi
Pagu PNBP Pagu PNBP Pagu PNBP Pagu PNBP
24223 217 57159 351 76076 378 170567 665
Pagu RM Pagu RM Pagu RM Pagu RM
87437 783 105869 649 124951 622 89931 345
Total Pagu 111660 100 163028 100 201027 100 260498 100
133650 477 158665 524 215079 591 239205 605
Pagu RM Pagu RM Pagu RM Pagu RM
146255 523 144389 476 148598 409 156302 395
Total Pagu 279905 100 303054 100 363677 100 395507 100
0 00 37635 852 44636 478 44489 880
Pagu RM Pagu RM Pagu RM Pagu RM
6993 1000 6538 148 48704 522 6040 120
Total Pagu 6993 100 44173 100 93340 100 50529 100
0 00 119065 953 108992 939 68604 670
Pagu RM Pagu RM Pagu RM Pagu RM
0 00 5908 47 7031 61 8834 86
Total Pagu 0 100 124973 100 116023 100 77438 100
UNJA
RS Bhayangkara
Jambi
RS Bratanata
Jambi
UIN STS Jambi
Tahun 2019Satker BLU
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Sumber LK ndash UIN STS (dlm jutaan Rp)
Berdasarkan data (tabel 313) tingkat kemandirian UIN STS mengalami
perkembangan yang cukup positif dengan meningkatnya porsi pagu PNBP dari
122 (tahun 2016) naik pada tahun 2017 (148) dan 2018 (155) dan
sedikit turun pada 2019 (136) Namun demikian porsi pagu PNBP tersebut
masih relatif kecil jika dibandingkan porsi RM Hal ini menggambarkan bahwa
UIN STS masih belum mampu sepenuhnya lepas dari peran APBN (RM) Agar
dapat menjadi BLU yang mandiri maka dibutuhkan ekstra effort dari sisi
penerimaan sehingga persentase PNBP lebih besar dibandingkan RM atau dari
total pagu dengan begitu BLU dapat disebut mandiri
- 59 -
4 Profil dan Jenis Layanan Satker PNBP
Di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi terdapat 84
satuan kerja instansi vertikal yang mengelola dana PNBP namun belum menjadi
Satker BLU Seluruh satker tersebut berasal dari 14 KL dengan total alokasi
pagu PNBP TA 2019 yang dikelola seluruh satker tersebut sebesar Rp42467
miliar dengan total capaian realisasi hingga periode 30 Desember 2019 sebesar
Rp3634 miliar
Tabel 3 15 Profil 10 Satker Pengelola PNBP dengan Pagu PNBP Terbesar
PNBP RM Jumlah
1 Pendidikan Universitas Jambi 158665 144389 303055 524
2 Kesehatan RS dr Bratanata 119065 5908 124973 953
3 Lingkungan Hidup BPHP Wil 4 Jambi 11188 10978 22166 505
4 Pendidikan IAIN Kerinci 7175 36272 43447 165
5 Pelayanan Umum Ditlantas Polda Jambi 6969 11799 18769 371
6 Pendidikan Politeknik Kesehatan Jambi 6755 31131 37886 178
7 Pelayanan Umum BPN Kota Jambi 5251 5146 10397 505
8 Pelayanan Umum Rosarpras Polda Jambi 5145 29627 34773 148
9 Lingkungan Hidup BPDAS Batanghari 5010 9104 14114 355
10 Pelayanan Umum BPN Muaro Jambi 4612 5604 10216 451
No Jenis Layanan Satker PNBPKomposisi Pagu Porsi
PNBP
Sumber MonevPA (dlm jutaan Rp)
Persyaratan teknis utama bagi satker untuk ditetapkan menjadi satker BLU
Penyedia BarangJasa yaitu mempunyai pendapatan PNBP paling sedikit
sebesar Rp15 miliar dan memenuhi threshold yang telah ditetapkan
G PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT
Selain pengelolaan Badan Layanan Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jambi juga menatausahakan investasi pemerintah khususnya penerusan pinjaman
(Subsidiary Loan Agreement) kredit program dan investasi lainya
1 Penerusan Pinjaman
Penerusan Pinjaman merupakan pinjaman yang sumber pembiayaannya
berasal dari Pinjaman Luar Negeri yang diteruskan kembali pemerintah kepada
pemerintah DaerahBUMNBUMD melalui Perjanjian Penerusan Pinjaman
(Subsidiary Loan AgreementSLA) dan Rekening Dana Investasi Berdasarkan
berita acara rekonsiliasi (BAR) outstanding Pinjaman PemdaPDAM per 30
Desember 2019 (dari total 7 debitur yang tercatat pada tahun 2018 dengan total
Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp14097 miliar) hanya tersisa 2 debitur yaitu
PDAM Kota Jambi dan Pemkot Jambi yang masih menunggu proses penutupan
perjanjian penerusan pinjaman
- 60 -
Tabel 3 16 Penerusan PinjamanSLA di Provinsi Jambi per 30 Desember 2019
1 PDAM Kota Jambi 2 - proses penutupan perjanjian
2 Pemkot Jambi 1 - telah dibayar amp proses penutupan SLA
Jumlah -
No Penerima SLA Keterangan Jumlah
Pinjaman
Hak Tagih
Pemerintah
Sumber Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Berdasarkan monev terhadap penyelesaian utang PDAM Kota Jambi dan
Pemkot Jambi untuk penerusan pinjaman PDAM telah dinyatakan lunas
dengan mekanisme Penerimaan Hibah non-kas ke dalam APBD-P dan
Penambahan Penyertaan Modal (non-kas) kepada PDAM Namun masih
menunggu proses penetapan Menteri Keuangan untuk penutupan penerusan
pinjamannya Sedangkan untuk Pemkot Jambi telah diselesaikan dengan
melunasi kekurangan perhitungan debt swap dan penutupan penerusan
pinjaman masih dalam proses penutupan pinjaman (induk) dari Bank Dunia
2 Kredit program
Kredit program adalah kredit yang disediakan pemerintah kepada pelaku usaha
dalam membiayai berbagai program sektor ekonomi dengan bunga yang
rendah Pemerintah pada tahun 2019 menargetkan penyaluran KUR sebesar
Rp110 triliun dengan suku bunga 9 Alokasi APBN untuk subsidi bunga
sebesar Rp11 triliun
KUR Skema Baru
Dana yang disalurkan dalam skema KUR baru (Rp100 ndash 120 triliun) adalah
100 dana Penyalur KUR bukan dana Pemerintah Berdasarkan temuan BPK
bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKMK belum
dapat dinilai tepat sasaran Rekomendasi BPK adalah membangun aplikasi
terintegrasi antara pemerintah perusahaan penjamin kredit dan bank pelaksana
yang antara lain digunakan untuk memantau ketepatan sasaran program
Penyaluran KUR tahun 2019 difokuskan pada sektor usaha produktif bukan lagi
pada sektor usaha perdagangan
- 61 -
Tabel 3 17 Profil Kredit Usaha Rakyat (KUR)
No Jenis Kredit Usaha Rakyat Subsidi Bunga Target Penyaluran
1 Mikro 10 persen 61 Persen
2 Retail 45 persen 35 persen
3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 12 persen 4 persen Sumber Dit Sistem Manajemen Investasi
Perkembangan Penyaluran KUR di Provinsi Jambi
Di Provinsi Jambi penyaluran KUR (Mikro Ritel dan TKI) dilaksanakan oleh 11
(sebelas) lembaga keuangan perbankan yaitu BRI Mandiri BNI Bank Artha
Graha BCA Maybank BPD Jambi BPD Sumatera Barat Bank Sinarmas Bank
Bukopin dan BRI AGRO dengan total nilai outstanding Rp108 triliun
Berdasarkan data SIKP nilai akad realisasi KUR 2019 mencapai Rp153 triliun
yang disalurkan perbankan dan lembaga keuangan non bank (PT Mega Central
Finance dan PNM-khusus kredit Ultra Mikro) di Provinsi Jambi
Tabel 3 18 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Bank
Akad
(dlm jutaan)
Outstanding
(dlm jutaan)Debitur
Rataan Kredit
(dlm jutaan)
Mikro - Bank Rakyat Indonesia 532994 296128 27944 191
Mikro - Bank Mandiri 37601 31388 1806 208
Mikro - Bank Negara Indonesia 50 - 2 250
Mikro - Bank Artha Graha 14890 13989 597 249
Mikro - BPD Sumatera Barat 20 19 1 200
Mikro - BRI Syariah 13122 10060 569 231
Mikro - PT Mega Central Finance 13 9 1 131
Jumlah - Mikro 598690 351594 30920 194
Ritel - Bank Rakyat Indonesia 109221 53113 511 2137
Ritel - Bank Mandiri 684012 622632 7438 920
Ritel - Bank Negara Indonesia 128700 53715 632 2036
Ritel - Bank Central Asia 250 197 3 833
Ritel - Bank Maybank 1550 1454 4 3875
Ritel - Bank Arta Graha 200 161 1 2000
Ritel - PT BPD Jambi 845 826 7 1207
Ritel - BPD Sumatera Barat 60 50 1 600
Ritel - Bank Sinarmas 764 694 5 1528
Ritel - Bank Bukopin 2345 585 7 3350
Ritel - PT BRI AGRO 500 483 1 5000
Jumlah - Ritel 928448 733910 8610 1078
TKI - Bank Rakyat Indonesia 32 25 3 108
Jumlah - TKI 32 25 3 108
UMI - 990 828 673 124 67
Jumlah - UMI 828 673 124 67
Jumlah Total 1527997 1085528 39533 387
Bank
Realisasi Penyaluran KUR 2019
Sumber SIKP ndash Direktorat Sistem Manajemen Investasi
- 62 -
Sektor usaha yang paling besar menerima program KUR didominasi oleh sektor
Pertanian dan Kehutanan dengan nilai oustanding Rp6900 miliar Diikuti oleh
sektor Perdagangan Besar amp Eceran dengan nilai outstanding Rp3038 miliar
dan sisanya (Rp924 miliar) terbagi ke 8 sektor lainnya
Penyaluran KUR Mikro didominasi oleh BRI dengan nilai outstanding Rp2961
miliar Bank Mandiri dominan menyalurkan KUR Ritel (Rp6226 miliar)
Tabel 3 19 Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Menurut Sektor Usaha
Akad
(dlm jutaan)
Outstanding
(dlm jutaan)Debitur
1 Pertanian dan Kehutanan 888728 690031 21021
2 Perikanan 21334 12607 461
3 Industri Pengolahan 36343 24375 1082
4 Perdagangan Besar amp Eceran 497906 303853 14606
5 Penyediaan Akomodasi amp Makanan 19880 14664 362
6 Transportasi Pergudangan amp Komunikasi 12304 8972 285
7 Real Estate Persewaan amp Jasa 3647 2129 57
8 Jasa Pendidikan 368 294 12
9 Jasa Kesehatan amp Kegiatan Sosial 525 19 2
10 Jasa Kemasyarakatan Sosbud amp Hiburan 46963 29257 1769
Total 1527997 1086201 39657
No Sektor Usaha
Realisasi KUR 2019
Sumber SIKP ndash Direktorat Sistem Manajemen Investasi
- 63 -
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoRetribusi Daerah salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambirdquo
- 64 -
BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur di dalam
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan APBD merupakan kerangka kebijakan publik
yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin
dalam pendapatan belanja dan pembiayaan Anggaran pendapatan belanja daerah
merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi Selain itu APBD juga
sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro
ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala permasalahan
pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang
sejahtera dan mandiri
APBD Provinsi Kabupaten Kota Madya disusun berdasarkan 3 klasifikasi yaitu
Ekonomi Fungsi dan Urusan Pada dasarnya APBD merupakan gambaran tentang
ekonomi dan kemajuan pembangunan dari suatu daerah terhadap penggunaan serta
pemanfaatan belanja daerah yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya
Keberhasilan APBD (perencanaan) yang tepat sasaran dibutuhkan penggunaan
anggaran sesuai kebutuhan yang digunakan dengan efektif dan efisien Dengan kata
lain untuk menuju sesuatu hasil yang maksimal dibutuhkan planning yang tepat dan
terukur sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan ekonomi suatu daerah dapat
dicapai dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat
A APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)
APBD juga sebagai alat pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan
sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala
dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda
masyarakat yang sejahtera dan mandiri APBD selain dapat menunjukkan kebijakan
fiskal suatu daerah juga sangat berguna untuk mengetahui komposisi anggaran dan
prioritas kegiatan suatu daerah Untuk wilayah Provinsi Jambi terdapat 12 (dua
belas) APBD pada pemerintah daerah ProvinsiKabupatenKota yaitu Pemerintah
Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Kerinci
Kabupaten Merangin Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo Kabupaten Sarolangun Kota
- 65 -
Jambi dan Kota Sungai Penuh Secara agregat (tabel 41) total APBD TA 2019 di
Provinsi Jambi nilainya cukup besar yang terdiri dari Pendapatan Belanja dan
Pembiayaan masing-masing sebesar Rp1849 triliun Rp2028 triliun dan Rp140
triliun Besarnya nilai APBD tersebut seharusnya mampu memberikan dampak
signifikan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi
Tabel 4 1 Profil APBD Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi
Uraian 2018 2019 Perubahan
()
Pendapatan 17583106 18496713 52
PAD 2737306 2890241 56
Pendapatan Transfer 14443524 15287103 58
Lain-lain Pend Daerah yang Sah 402275 319369 (206)
Belanja 18898818 20283636 73
Belanja Operasi 12216127 13279605 87
Belanja Modal 4154894 4432213 67
Belanja Tidak Terduga 42493 48383 139
Transfer 2485304 2523435 15
SurplusDefisit (1315713) (1786923) 358
Pembiayaan 1330710 1405920 57
Penerimaan Pembiayaan 1424508 1511473 61
Pengeluaran Pembiayaan 93799 105553 125 Sumber LRA Pemda amp DJPK (dalam jutaan Rp)
Secara agregat rencana pendapatan daerah naik sebesar 52 menjadi Rp1849
triliun lebih rendah dibanding kenaikan pagu belanja yang naik sebesar 73
menjadi Rp2028 triliun Dengan komposisi tersebut angka defisit membengkak
hingga 358 menjadi Rp178 triliun dibanding tahun sebelumnya (Rp131 triliun)
Dari profil APBD tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Jambi
masih tetap berusaha ekspansif dengan menjaga belanja daerah tetap lebih tinggi
dibanding pendapatan daerah Dari sisi pendapatan penerimaan dari Dana Transfer
naik 58 menjadi Rp1528 triliun Sedangkan target PAD secara agregat naik
hingga 56 (Rp289 triliun) Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing
Pemerintah ProvinsiKabupatenKota belum dapat mengurangi ketergantungan
sumber penerimaan daerah dari dana transfer
Dari sisi belanja alokasi belanja daerah naik sebesar 73 yang terdiri dari belanja
operasi naik 87 menjadi Rp1328 triliun (sebelumnya Rp1222 triliun) belanja
modal naik hingga 67 dibandingkan tahun 2018 (Rp415 triliun) menjadi Rp443
triliun Berikutnya belanja tak terduga naik 139 dan belanja transfer naik 15
menjadi Rp252 triliun (sebelumnya Rp248 triliun)
Dengan postur demikian (pagu belanja melebihi target pendapatannya) maka
secara agregat APBD di Provinsi Jambi menganut anggaran defisit dan harus ditutup
- 66 -
dengan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
tahun anggaran sebelumnya Anggaran yang bersifat ekspansif ini diharapkan
memberi efek daya tumbuh yang lebih besar dalam perekonomian Namun demikian
besarnya nilai SILPA tahun sebelumnya (2018) yang digunakan sebagai sumber
pembiayaan defisit tersebut secara implisit menunjukkan lemahnya kemampuan
pemerintah daerah dalam mengeksekusi belanja daerah yang menyebabkan
besarnya nilai SILPA tahun sebelumnya
B PENDAPATAN DAERAH
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pendapatan Daerah adalah
hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun bersangkutan Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah
yang dapat dirinci sebagai berikut
Tabel 4 2 Pagu amp Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Jambi (2018-2019)(dalam jutaan rupiah)
PAGU REALISASI PAGU REALISASI 2018 2019
PAD 2737306 2589886 2890241 2800033 946 969
Pajak daerah 1718133 1797614 1787785 1845434 1046 1032
Retribusi daerah 117692 97257 123242 102982 826 836
Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan118784 115796 120359 120487 975 1001
Lain-lain PAD yang sah 782697 579219 858854 731130 740 851
Pendapatan Transfer 14443524 13720939 15287103 15567177 950 1018
Transfer Pempus - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil 1251514 1266765 1905390 2172068 1012 1140
Dana Alokasi Umum 8289433 8166975 8151204 8274059 985 1015
Dana Alokasi Khusus 2995624 2588170 3194287 2985446 864 935
Transfer Pempus - Lainnya
Dana penyesuaian 1249177 1119316 1378049 1419314 896 1030
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 573150 501787 571014 564644 875 989
Bantuan Keuangan Lainnya 84627 77927 87160 151647 921 1740
Lain-lain Pendapatan yang sah 402275 237752 319369 298927 591 936
Pendapatan Hibah 384055 237597 225557 289911 619 1285
Pendapatan Dana Darurat - - - - -
Pendapatan Lainnya 18220 155 93812 9016 09 96
Total Pendapatan Daerah 17583106 16548577 18496713 18666136 941 1009
URAIANTA 2018 TA 2019 Capaian
Sumber LRA Pemda DJPK (2019)
- 67 -
Pendapatan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi
pemerintahan daerah adalah dari PAD karena hal ini berarti pemerintah daerah
didorong untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangannya Realisasi
pendapatan daerah tahun 2019 mencapai Rp1867 triliun dengan rincian PAD
sebesar Rp280 triliun Pendapatan Transfer sebesar Rp1557 triliun dan Lain-lain
Pendapatan yang Sah sebesar Rp2989miliyar
Pada pos PAD pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan realisasinya mencapai target penerimaan tahun 2019 Capaian realisasi
untuk pajak daerah mencapai 1032 dari target pajak daerah 2019 dan untuk hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 1001 dari target
Grafik 4 1Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (dalam miliar rupiah)
Sumber LRA Pemda amp DJPK (2019)
Menilik realisasi pendapatan daerah 2011 ndash 2019 dominasi pendapatan daerah
masih bersumber dari pendapatan transfer (dana perimbangan) Realisasi
pendapatan transfer tahun 2019 naik lebih dari 2x lipat dibanding tahun 2011 Namun
realisasi PAD meningkat jauh lebih tinggi lagi tahun 2011 sebesar Rp429 miliar
menjadi Rp28 triliun pada tahun 2019 atau naik lebih dari 6x lipat Fakta tersebut
menunjukkan upaya sungguh-sungguh pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam
belanja daerahnya Upaya tersebut patut diapresiasi tinggi sebagai upaya
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya
7558
10542
12826 13800 13856
14981
16982 16549
18666
429 1421 1643 2240 2090 2138 2700 2590 2800 7028
8961
11089 11523 11667 12663
14208 13721
15567
-
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total Pendapatan PAD Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yg Sah
- 68 -
Grafik 4 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2018-2019
Sumber LRA Pemda (2019)
Komposisi sumber pendapatan daerah di Provinsi Jambi tahun 2019 tidak begitu
mengalami perubahan dibandingkan komposisi pada tahun sebelumnya Secara
agregat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi masih tergantung pada
pendapatan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat Meskipun
pemerintah daerah di Provinsi Jambi berusaha mengimbanginya dengan
meningkatkan pendapatan dari PAD namun secara fiskal tingkat kemandirian
daerah di Provinsi Jambi sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya
C BELANJA DAERAH
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Belanja
Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Transfer dari Pusat
ke Daerah
1 Rincian Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan
Berdasarkan profil pagu belanja TA 2019 untuk urusan wajib (pelayanan dasar
dan non pelayanan dasar) porsinya mencapai 619 dari total pagu belanja
menurut urusan Untuk urusan pilihan porsinya hanya 35 dari total alokasi
sedangkan urusan penunjang dan lainnya sebesar 345 Berdasarkan porsi
anggaran terbesar menurut urusan berturut-turut yaitu pendidikan (243)
pekerjaan umum dan penataan ruang (159) dan urusan kesehatan (121)
Besarnya pagu anggaran urusan pendidikan dan urusan kesehatan telah
memenuhi batas minimal mandatory spending Besarnya anggaran untuk
administrasi pemerintahan terkait dengan fungsi pemerintah daerah dalam
pelayanan publik sedangkan besarnya alokasi untuk urusan pekerjaan umum
157829
PAD
Dana Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2018
150834
16
PAD
Dana Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2019
- 69 -
dan penataan ruang mengindikasikan perhatian yang cukup tinggi untuk belanja
infrastruktur dan sarana umum
Tabel 4 3 Profil Belanja APBD menurut Klasifikasi Urusan TA 2019
Belanja per Urusan TA 2019 Porsi ()
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 11299234489535 558
Pendidikan 4925049874295 243
Kesehatan 2452591084256 121
Pekerjaan Umum amp Penataan Ruang 3222274511343 159
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 323732664722 16
Ketentraman amp Ketertiban Umum Perlind Masyarakat 237922758039 12
Sosial 137663596880 07
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1239210302468 61
Tenaga Kerja 67501759962 03
Pemberdayaan Perempuan amp Perlindungan Anak 64341705455 03
Pangan 62779636428 03
Pertanahan - 00
Lingkungan Hidup 183098940474 09
Kependudukan dan Catatan Sipil 68869134316 03
Pemberdayaan Masyarakat Desa 85215408520 04
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 65810438468 03
Perhubungan 138243559133 07
Komunikasi dan Informatika 77602877970 04
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 111661111580 06
Penanaman Modal 72329394218 04
Pemuda dan Olah Raga 122433963641 06
Statistik - 00
Persandian - 00
Kebudayaan 47412913986 02
Perpustakaan 58345578942 03
Kearsipan 13563879375 01
Urusan Pilihan 712806881648 35
Kelautan dan Perikanan 100160543722 05
Pariwisata 47824312725 02
Pertanian 430704300306 21
Kehutanan 98734131370 05
Energi dan Sumberdaya Mineral 23148714256 01
Perindustrian 11563436649 01
Transmigrasi 671442620 00
Urusan Penunjang amp Lainnya 6983797726295 345 Sumber DJPK (2019)
- 70 -
Grafik 4 3 Komposisi Pagu Belanja APBD Tahun 2019 Provinsi Jambi Berdasarkan Klasifikasi Urusan Wajib
Sumber SIKD (2019 data diolah)
Berdasarkan komposisi urusan wajib (grafik 43) porsi Pendidikan merupakan
porsi terbesar yaitu 393 selanjutnya diikuti oleh PUPR 257 dan Kesehatan
196 Hal yang perlu dicermati lebih lanjut dari profil belanja diatas adalah
besarnya porsi anggaran untuk urusan pendidikan namun fakta lain menunjukkan
bahwa tingkat pengangguran terdidik justru cukup tinggi
2 Rincian Belanja Daerah menurut Jenis Belanja (sifat ekonomi)
Terdapat dua model klasifikasi ekonomi untuk belanja daerah yaitu diatur dengan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
daerah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 tahun 2011 dan model yang diatur dengan Permendagri Nomor 64
tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah
393
196
257
26
19
11
99
Pendidikan
Kesehatan
PUPR
Perumahan Rakyat
Kantib Umum amp Perlind Masyarakat
Sosial
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Urusan Wajib
- 71 -
Tabel 4 4 Profil Belanja APBD Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Provinsi Jambi (Format Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ndash SAP dalam jutaan rupiah)
PAGU REALISASI PAGU REALISASI 2018 2019
Belanja Operasi 10992133 10700630 13279605 11966812 9735 9011
Belanja Pegawai 7199487 6482895 7295350 6596482 9005 9042
Belanja Barang 4083775 3362769 4607685 4428813 8234 9612
Belanja Subsidi 18882 17488 40506 16147 9262 3986
Belanja Hibah 743148 702514 766933 780685 9453 10179
Belanja Bantuan Sosial 39769 36898 49757 50400 9278 10129
Belanja Bantuan Keuangan 131067 98067 519374 94285 7482 1815
Belanja Modal 4154894 3435449 4432213 4406387 8268 9942
Belanja Tidak Terduga 42493 11041 48383 26670 2598 5512
Transfer 2485304 2325680 2523435 2877670 9358 11404
Belanja Bagi hasil kpd
ProvKabKota dan Pemdes607314 593662 959000 729817 9775 7610
Belanja Bantuan keuangan kpd
ProvKabKota dan Pemdes1877990 1732017 1564436 2147853 9223 13729
Jumlah Belanja 18898818 16472799 20283636 19277539 8716 9504
URAIANTA 2018 TA 2019 Capaian ()
Sumber LRA Pemda amp DJPK (2019)
Grafik 4 4 Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019
Sumber LRA Pemda (2019)
Realisasi belanja daerah tahun 2019 (grafik 44) porsinya masih didominasi
Belanja Operasi sebesar 6208 Utamanya belanja pegawai sebesar 3422 (TA
2018 sebesar 394) dan belanja barang 2297 Adapun porsi belanja modal
meningkat (dibanding 2018) menjadi 2286 Kemudian porsi belanja transfer
meningkat menjadi 1493 dibanding tahun sebelumnya (141)
Dengan komposisi tersebut dapat diartikan bahwa 3422 dari realisasi belanja
daerah tahun 2019 digunakan untuk membayar belanja wajib yaitu belanja
pegawai Tingginya porsi belanja pegawai tersebut menyebabkan berkurangnya
fleksibilitas pemerintah daerah untuk mengalokasikan dananya pada belanja-
belanja (seperti infrastruktur) yang dapat membantu mendorong pertumbuhan
ekonomi
Belanja Pegawai
342
Belanja Barang230
Belanja Hibah40
Belanja Bantuan
Keuangan 05
Belanja Modal229
Transfer149
- 72 -
D PENGELOLAAN BLU DAERAH
1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah
Tabel 4 5 Profil dan Layanan BLU Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2019 (dalam ribuan rupiah)
Pemda Induk Nilai Aset Pagu PNBP Pagu RM
UPTD Akademik Farmasi Pemprov Jambi 1759024440 600000000 2563879456
UPTD Akademik Analis
Kesehatan
Pemprov Jambi 802767794 1533812500 3796856928
UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan
Pemprov Jambi 1576060664 1050000000 4452846716
Rumah Sakit Daerah Pemprov Jambi 393651511382 110000000000 371614274917
Jenis Layanan
Nama BLUD
Kesehatan
Sumber Pemda LK BLUD Jambi (2019)
Tata kelola BLUD di Provinsi Jambi masih dominan di sektor pelayanan
kesehatan Dengan adanya tata kelola BLUD menjadi salah satu sumber
pendapatan asli daerah
2 Perkembangan pengelolaan aset PNBP dan RM BLU Daerah
Tabel 4 6 Perkembangan Aset BLUD di Provinsi Jambi (dalam ribuan rupiah)
2018 2019
1 UPTD Akademik Farmasi 605559556 1759024440
2 UPTD Akademik Analis Kesehatan 53712453 802767794
3 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan 1763673116 1576060664
4 Rumah Sakit Daerah 319595501044 393651511382
No Nama BLUDNilai Aset
Sumber Neraca BLUD (2018)
Terlihat bahwa BLUD di Provinsi Jambi kebanyakan mengalami peningkatan
aset Aset pada UPTD Akademik Farmasi meningkat 29x dibanding tahun
sebelumnya UPTD Akademik Analis Kesehatan meningkat 15x dibanding
tahun sebelumnya UPTD Balai Laboratorium Kesehatan menurun 08x dan
Rumah Sakit Daerah meningkat 12x dibanding tahun sebelumnya
Tabel 4 7 Perkembangan Realisasi BLUD di Provinsi Jambi TA 2019 (dalam ribuan rupiah)
PNBP Sumber RM PNBP Sumber RM
1 UPTD Akademik Farmasi 1333808856 2075436729 1489269908 1484227133
2UPTD Akademik Analis
Kesehatan 1312578881 2629603204 1502724976 2533943624
3UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan 1029501208 5639235111 1409476647 3554434474
4 Rumah Sakit Daerah 109055393050 292404225331 122472080724 333361469236
No Nama BLUD2018 2019
Sumber LRA BLUD (2018)
- 73 -
Berdasarkan tabel 47 dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 PNBP di Provinsi
Jambi mengalami peningkatan sedangkan pada sumber RM mayoritas
menurun Hal ini menunjukkan bahwa BLUD di Provinsi Jambi dapat
menjalankan kegiatan operasionalnya dengan pendapatan layanannya
3 Analisis legal BLU Daerah
Peraturan induk pengelolaan BLU yaitu PP nomor 232005 jo PP nomor
742012 tentang Pengelolaan BLU dan Permendagri nomor 612007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Secara umum BLUD di
Provinsi Jambi telah memenuhi aspek legal sesuai peraturan dan ketentuan
terkait Namun yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya perbedaan
cara pandang dalam pengelolaan keuangan di beberapa pemerintah daerah
yang dapat menghambat kinerja dari BLUD dimaksud
Tabel 4 8 Analisis Legal Aspek Pengelolaan BLUD di Provinsi Jambi
No Aspek PP Nomor 232005
jo PP No742012
Permendagri
No 612007
Peraturan
Gubernur
Peraturan Bupati
Walikota
1 Kelembagaan Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
2 Tata Kerja Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
3 SDM Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
4 Pengendalian Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Sumber Pemda amp BLUD se-Provinsi Jambi (2019)
Berdasarkan tabel 48 dapat dijelaskan bahwa BLUD di Provinsi Jambi dalam
menjalankan pengelolaan BLUD telah memenuhi aspek legal sesuai dengan
ketentuan berlaku
E PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH
1 Bentuk Investasi Daerah
Sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelola
Investasi Pemerintah Daerah Investasi Pemerintah adalah penempatan
sejumlah dana danatau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam
jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi
langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat
ekonomi sosial danatau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu Bentuk
investasi daerah tersebut dapat berupa investasi surat berharga danatau
investasi langsung
- 74 -
Tabel 4 9 Bentuk Investasi Daerah di Provinsi Jambi
No Bentuk Investasi TA 2018 TA 2019
1 Investasi Langsung 1135038307807 1248180568699
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah
Daerah 1135038307807 1248180568699
Sumber LKPD Pemda Audited (2019)
2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah
Tabel 4 10 Jenis dan Nilai Investasi pada BUMD di Provinsi Jambi
No BUMD TA 2018 TA 2019
1 PDAM Tirta Sakti 79234214103 85393032912
2 PT BPD Jambi 638938580599 697609310232
3 PT Riau Airlines 6000000000 6000000000
4 Bank Uncang Sakti 4000000000
5 PDAM Tirta Muaro 114859299464 117035882038
6 THC 4679803619 3707826718
7 PD Muaro Jambi 4000000000 4000000000
8 PDAM Tirta Sako Batuah 31020478891 41658060890
9 PD Serumpun Pseko 71330182484 91967764483
10 PDAM Tirta Batang Hari 1825472498 5000000000
11 PT Jambi Indoguna Internasional 2179439141 1790206044
12 PT Asuransi ASKRIDA 1190000000 1190000000
13 PDAM Tirta Mayang 77829676380 79729300093
14 PD Jabung Barat Sakti 13599479105 6569268065
15 PD BPR Tanggo Rajo 28049559790 33932555012
16 PDAM Tirta Pengabuan 39466459856 47588854146
17 PDAM Tirta Merangin 20835661877 21008508065
Sumber LKPD Pemda Audited (2019)
Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dalam melakukan investasi pada BUMD
sebagian besar teralokasi pada sektor perbankan dan penyediaan air
F SILPA DAN PEMBIAYAAN
1 Perkembangan surplusdefisit APBD
a Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan
Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplusdefisit anggaran
terhadap pendapatan yang menunjukkan performa fiskal pemerintah daerah
dalam menghimpun pendapatan untuk meng-cover belanja atau
penghematan belanja dengan kondisi pendapatan tertentu
Rasio surplusdefisit terhadap pendapatan = Surplus atau Defisit
Total Pendapatan APBD
- 75 -
Grafik 4 5 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota
Sumber LRA Pemda unaudited (2019)
Pada tahun 2018 terlihat bahwa pemerintah daerah pada Provinsi Jambi
dominan yang memiliki rasio positif artinya terjadi surplus dan realisasi
pendapatan lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah Pada tahun
2019 masih terjadi hal serupa Belanja sebagai stimulus fiskal dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi tidak berjalan optimal memperhatikan
rendahnya capaian penyerapan belanja daerah mayoritas daerah
penyerapannya di bawah 90 Terlebih lagi fakta menunjukkan bahwa
penyerapan anggaran hanya menumpuk di triwulan III-IV tahun 2019
b Rasio Surplus Terhadap Realisasi Dana Transfer (Semester I)
Rasio ini untuk mengetahui proporsi adanya surplusdefisit anggaran
terhadap salah satu sumber pendapatan APBD yaitu realisasi pencairan
dana transfer Hal ini dapat menunjukkan ekses likuiditas pemerintah daerah
pada semester I akibat front loading pencairan dana transfer
Rasio surplus defisit thdp Dana Transfer = Surplus defisit Semester I
Total realisasi dana transfer
Grafik 4 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Dana Transfer (Semester I)
Sumber LRA Pemda unaudited (2019)
(23)
30
(84)
42 14
99
(67)
54
(39)
39 33
(19)
-30
-20
-10
0
10
20
ProvJambi
Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi S Penuh
2018 2019
022 019054 037
0000
1
2
3
4
5
Prov Jambi Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi S Penuh
2018 (Semester 1) 2019 (Semester 1)
- 76 -
Hal ini dapat menjadi sinyal bagi Kementerian Keuangan untuk
mengevaluasi timing pencairan dana transfer terutama pada daerah yang
sangat bergantung pada dana transfer namun mengalami ekses likuiditas
c Rasio SurplusDefisit terhadap PDRB
Indikator ini menggambarkan kesehatan ekonomi regional semakin kecil
rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang
cukup baik untuk membiayai hutang akibat defisit anggaran pemerintah
daerah
Rasio surplus defisit thd PDRB = Surplus atau defisit APBD
PDRB
Batas maksimal defisit APBN adalah 3 dari PDB dan defisit APBD dibatasi
maksimal 3 dari PDRB Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang
prudent defisit anggaran sebesar 3 merupakan kondisi ldquoamanrdquo dalam
menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)
Grafik 4 7 Rasio SurplusDefisit terhadap PDRB per KabupatenKota
Sumber BPS dan LRA Pemda unaudited (2019 data diolah)
Rasio surplusdefisit terhadap PDRB Jambi berada pada kisaran normal
bahkan beberapa daerah masih surplus Hal ini menggambarkan bahwa
seluruh pemerintah daerah masih ldquoamanrdquo menjaga fiskalnya (fiscal
sustainability)
d Rasio SILPA terhadap Alokasi Belanja
Rasio ini mencerminkan proporsi belanja atau kegiatan yang tidak digunakan
dengan efektif oleh pemerintah daerah
Rasio SILPA = Jumlah SILPA
Total Belanja APBD
034
-083
083021
085
-062
023
-024
043 046
-034
-11
-6
-1
5
Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun Tanjab Barat TanjabTimur
Tebo Kota Jambi Kota SPenuh
2018
2019
- 77 -
Grafik 4 8 Rasio SILPA terhadap alokasi belanja per KabupatenKota
Sumber LRA Pemda unaudited (2019)
Rasio SILPA terhadap alokasi belanja pada tahun 2019 semakin meningkat
hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah pada Provinsi Jambi belum
efektif dalam melakukan kegiatannya dengan rasio terkecil 48
(Kabupaten Batanghari) dan rasio terbesar 355 (Kabupaten Tanjung
Jabung Barat)
2 Pembiayaan daerah
a Rasio pinjaman daerah atau obligasi daerah terhadap total
pembiayaan rasio ini untuk mengetahui proporsi pencairan pinjaman yang
dilakukan daerah ataupun penerbitan obligasi daerah untuk membiayai
defisit APBD
Rasio Pinjaman Daerah = Realisasi Pinjaman Daerah Obligasi Daerah
Total Realisasi Pembiayaan
Untuk wilayah Provinsi Jambi belum terdapat pemerintah daerah yang
melaksanakan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai defisit APBD-
nya
b Keseimbangan primer rasio ini mencerminkan indikasi likuiditas Semakin
besar surplus keseimbangan primer maka semakin baik kemampuan untuk
membiayai defisit
Keseimbangan primer = Total Pendapatan APBD ndash Total Belanja APBD ndash
Belanja Bunga
221
48
167
140
74
235
178
355
201
156
106
197
-5
5
15
25
35
ProvJambi
Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi S Penuh
2018 2019
- 78 -
Grafik 4 9 Keseimbangan Primer per KabupatenKota Provinsi Jambi
Sumber LRA Pemda unaudited (2019)
Dikarenakan tidak terdapat belanja bunga maka angka keseimbangan
primer sama dengan angka keseimbangan umum atau surplusdefisit
Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa dari penganggarannya
pemerintah daerah di provinsi Jambi menganut anggaran defisit dengan
sumber utama pembiayaan dari SILPA tahun anggaran sebelumnya
Selama tahun 2019 tidak ada penerimaan pembiayaan selain dari SILPA
tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
Lainnya
G ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Analisis Horizontal dan Vertikal
Analisis horizontal dan vertikal digunakan untuk menginformasikan dan menilai
kinerja pelaksanaan APBD di suatu wilayah
a Analisis Horizontal
Capaian realisasi PAD se-Provinsi Jambi (agregat) mencapai 946 dari
target terutama disumbang oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang
mendominasi dengan porsi hampir 592 dari total PAD di Provinsi Jambi
Terdapat 3 daerah yang melampaui target PAD-nya yaitu Provinsi Jambi
Muaro Jambi dan Kota Jambi Selain itu capaian PAD berkisar antara
391 (Kabupaten Kerinci) sampai dengan 1047 (Kabupaten Muaro
Jambi)
(50)
(25)
-
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Prov Jambi Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi Kota SPenuh
2018 2019
- 79 -
Grafik 4 10 Capaian Realisasi PAD per KabupatenKota (dalam miliar rupiah)
Sumber LRA Pemda unaudited (2019)
Masih rendahnya capaian target PAD pada beberapa pemerintah daerah
menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah tersebut dalam
meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya Salah satu upaya pemerintah
pusat untuk membantu rendahnya kemandirian fiskal daerah yaitu
pemberian insentif tambahan dana transfer bagi daerah yang memiliki
kemandirian fiskal yang rendah namun berhasil meningkatkan angka
capaian indikator makro daerah
Grafik 4 11 Komposisi Realisasi PAD Per KabupatenKota Tahun 2019
Sumber LRA Pemda unaudited amp DJPK (2019 data diolah)
Komposisi PAD dari masing-masing daerah di Provinsi Jambi beragam
tergantung karakteristik dan potensi daerahnya Pemerintah Provinsi Jambi
dan Pemerintah Kota Jambi mengandalkan sumber PAD dari pajak daerah
berturut-turut dengan porsi 851 dan 636 Sedangkan beberapa daerah
1029
840 821
391
907
1047999
715800
584
1009
769
0
20
40
60
80
100
120
-
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Prov Jambi Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi Kota SPenuh
Pagu Realisasi Capaian ()
851
370
281
361
251
611
509
320
435
500
636
256 325
116
479
648
335
634
195
396
539
349
292
219
335
0 20 40 60 80 100
Prov Jambi
Batanghari
Bungo
Kerinci
Merangin
Muaro Jambi
Sarolangun
Tanjab Barat
Tanjab Timur
Tebo
Kota Jambi
Kota S Penuh
Pajak daerah Retribusi daerah
Hsl penglln kkyaan daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
- 80 -
sumber Lain-lain PAD yang sah lebih dominan dibanding Pajak ataupun
Retribusi Daerah
b Analisis Vertikal
Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Tabel 4 11 Rasio PAD di wilayah Provinsi Jambi
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PAD 1643 2240 2090 2138 2700 2590
Pendapatan Transfer 11089 11523 11667 12663 14208 13721
Pendapatan Daerah 12826 13800 13833 14981 14981 16311
Rasio PAD 1281 1623 1511 1427 1802 1588
Rasio Dana Transfer 8646 8350 8434 8452 9484 8412
PDRB (ADHB) 132020 153857 155110 171711 189868 208378
Rasio PAD thd PDRB 124 146 135 125 142 124
Sumber LRA Pemda unaudited BPS (2019 data diolah)
Rasio PAD tahun 2019 meningkat seiring dengan tercapainya sebagian
besar target PAD pemerintah daerah tahun 2019 Rasio PAD naik hingga
1802 dari 1427 rasio Dana Transfer juga naik menjadi 9484
dibandingkan tahun 2018 sebesar 8452 Meskipun rasio Dana
Perimbangan meningkat namun pemerintah daerah di Provinsi Jambi
berusaha mengimbanginya dengan meningkatkan pendapatan dari PAD
sehingga secara rata-rata fiskal tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jambi
juga naik Tren rasio PAD terhadap PDRB di atas mencerminkan masih
terdapat potensi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jambi yang belum
digali optimal
- 81 -
Grafik 4 12 Komposisi Pendapatan Daerah Per KabupatenKota 2019
Sumber LRA Pemda unaudited (2019 data diolah)
Berdasarkan komposisinya masih terlihat bahwa tingkat ketergantungan
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi terhadap pemerintah pusat
masih sangat tinggi Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi mayoritas
pendapatannya masih berasal dari transfer dari pemerintah pusat namun
dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain rasio kemandiriannya
jauh lebih tinggi yaitu sebesar 381 Diikuti Pemerintah Kota Jambi dengan
rasio PAD sebesar 212 Selain itu rasio PAD terendah tercatat 33
(Kabupaten Kerinci) hingga 110 (Kabupaten Sarolangun)
Hal yang perlu dipahami dari tingginya ketergantungan anggaran terhadap
pemerintah pusat akan sangat membatasi ruang gerak pemerintah daerah
di dalam menyusun program dan kegiatan Secara akumulasi hal ini semakin
memperlebar ketimpangan pembangunan antar masyarakat dan antar
daerah
Kontribusi Belanja Modal terhadap Total Belanja
381
82
97
33
67
62
110
77
35
43
212
47
619
911
901
962
897
937
890
923
965
835
766
937
0 20 40 60 80 100
Prov Jambi
Batanghari
Bungo
Kerinci
Merangin
Muaro Jambi
Sarolangun
Tanjab Barat
Tanjab Timur
Tebo
Kota Jambi
Kota S Penuh
PAD Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah
- 82 -
Grafik 4 13 Komposisi Realisasi Belanja Daerah per KabupatenKota Tahun 2019
Sumber LRA Pemda unaudited (2019 data diolah)
Kota Sungai Penuh memiliki rasio belanja pegawainya paling rendah yaitu 394
Sedangkan pemerintah daerah lainnya memiliki rasio belanja pegawai tercatat
antara 338 (Provinsi Jambi) hingga 462 (Kabupaten Muaro Jambi) Untuk
Belanja Modal KabupatenKota yang memiliki rasio belanja modal cukup besar
adalah Kota Jambi sebesar 284 dan rasio terkecil terdapat pada Kabupaten
Batanghari sebesar 127
2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah
Analisis kapasitas fiskal daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengukur
kemampuan Keuangan Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum
APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus Dana Darurat Dana Pinjaman
lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai
pengeluaran tertentu) yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan
daerah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah
penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Formula peta kapasitas fiskal
KF = (PAD + DBH + DAU + LP) - BP
Jumlah penduduk miskin
KF = Kapasitas Fiskal PAD = Pendapatan Asli Daerah
DBH = Dana Bagi Hasil DAU = Dana Alokasi Umum
LP = Lain-lain Pend daerah yang sah BP = Belanja Pegawai
3385
3764
4194
4095
4341
4622
4500
3966
3783
4288
4314
3022
1897
2782
2354
1525
1931
1492
2044
2022
1903
1357
2576
2978
1884
1274
1546
1681
1576
2422
2069
2433
2831
2517
2836
2631
2834
2179
1906
2699
2152
1464
1387
1579
1483
1839
274
1369
0 20 40 60 80 100
Prov Jambi
Batanghari
Bungo
Kerinci
Merangin
Muaro Jambi
Sarolangun
Tanjab Barat
Tanjab Timur
Tebo
Kota Jambi
Kota S Penuh
Pegawai Barang Modal Lainnya
- 83 -
Grafik 4 14 Peta Kapasitas Fiskal Provinsi wilayah Sumatera 2015-2019
Sumber PMK Nomor 33PMK072015 37PMK072016 119PMK072017 107PMK072018 126PMK072019
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126PMK072019 tentang
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Menteri Keuangan telah menetapkan indeks
Kapasitas Fiskal untuk masing-masing daerah di Indonesia Berikut Peta
Kapasitas Fiskal Provinsi untuk wilayah Sumatra dan peta Kapasitas Fiskal
KabupatenKota untuk wilayah Jambi
Untuk wilayah Sumatera (grafik 414) Sumatera Utara Riau tergolong dalam
daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (0808 le IKFD lt 1564) Berikutnya
Aceh Sumatera Barat Sumatera Selatan dan Lampung daerah dengan
kapasitas fiskal sedang (0445 le IKFD lt 0808) sedangkan Jambi dan Bengkulu
merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah (0304 le IKFD lt 0445)
Grafik 4 15 Peta Kapasitas Fiskal KabupatenKota Wilayah Jambi 2015 ndash 2019
Sumber PMK Nomor 33PMK072015 37PMK072016 119PMK072017 107PMK072018 dan 126PMK072019
Untuk peta kapasitas fiskal kabkota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota
Jambi termasuk daerah dengan kemampuan kapasitas tinggi (1089 le IKFD lt
0529
0945
0450
0956
0350
0794
0319
0590
0
02
04
06
08
1
12
14
16
18
Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung
0827071
06290682 072
0629
113
065 0675
1155
0427
0
02
04
06
08
1
12
14
Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi SungaiPenuh
- 84 -
1959) Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi termasuk daerah dengan
kemampuan kapasitas fiskal sedang (0720 le IKFD lt 1089) Untuk Kabupaten
Bungo Kerinci Merangin Sarolangun Tanjung Jabung Timur dan Tebo
merupakan daerah dengan kategori kapasitas fiskal rendah (0509 le IKFD lt
0720) Sedangkan Kota Sungai Penuh satu-satunya kabupaten yang termasuk
kategori daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah (IKFD lt 0509)
H PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH
Belanja Wajib (mandatory spending) adalah alokasi belanja wajib yang diatur
undang-undang Tujuan mandatory spending adalah mengurangi masalah
ketimpangan sosial dan ekonomi daerah Mandatory spending dalam tata kelola
keuangan pemerintah daerah meliputi alokasi pendidikan alokasi kesehatan
penggunaan dana transfer umum dan alokasi dana desa
1 Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Secara agregat besarnya pagu anggaran sektor pendidikan (243 tabel 43)
telah memenuhi batas minimal mandatory spending (20 sesuai amanat UUD
1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 49 ayat (1))
Untuk rincian per pemerintah daerah adalah sebagai berikut
- 85 -
Tabel 4 12 Alokasi Pagu Sektor Pendidikan di wilayah Provinsi Jambi
Pemerintah Daerah
Pagu 2019 Alokasi Porsi ()
Prov Jambi 5222752844682 1142319876252 2187 Batanghari 1544051353835 301860533773 1955 Bungo 1611706122419 36579128200500 2270 Kerinci 1452201718804 339595275532 2338 Merangin 1557064804547 392884614603 2523 Muaro Jambi 1640718600002 399783911315 2437 Sarolangun 1249253251542 396309115700 3172 Tanjab Barat 1334705440043 300933253264 2255 Tanjab Timur 1153424811360 311612067000 2702 Tebo 1050075718735 309885304200 2951 Kota Jambi 1671628127491 505402514211 3023 S Penuh 796052835926 158672126440 1993
20283635629386 4925049874295 2428
2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan
Secara agregat besarnya pagu anggaran sektor kesehatan (121 tabel 43)
telah memenuhi batas minimal mandatory spending (10 dari APBD di luar
gaji sesuai amanat UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)
Untuk rincian per pemerintah daerah adalah sebagai berikut
Tabel 4 13 Alokasi Pagu Sektor Kesehatan di wilayah Provinsi Jambi
Pemerintah Daerah
Pagu 2019 Alokasi Porsi ()
Prov Jambi 5222752844682 445864721296 854
Batanghari 1544051353835 164410873472 1065
Bungo 1611706122419 292478892362 1815
Kerinci 1452201718804 204282051196 1407
Merangin 1557064804547 226949786221 1458
Muaro Jambi 1640718600002 155859541062 950
Sarolangun 1249253251542 183444792212 1468
Tanjab Barat 1334705440043 162698382188 1219
Tanjab Timur 1153424811360 107409151000 931
Tebo 1050075718735 139818527639 1332
Kota Jambi 1671628127491 292120510300 1748
S Penuh 796052835926 77253855308 970
20283635629386 2452591084257 1209
3 Belanja Infrastruktur Daerah
Sub bab ini sebagai gambaran dan informasi alokasi belanja infrastruktur
daerah telah dialokasikan paling sedikit 25 persen dari DTU Alokasi ini
digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan
percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam
rangka meningkatkan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan dan
- 86 -
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah lokasi ini
digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan
percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam
rangka meningkatkan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah
Tabel 4 14 Alokasi Pagu Belanja Infrastruktur di wilayah Provinsi Jambi
Pemerintah Daerah DTU 2019 Alokasi Porsi ()
Prov Jambi 1894166660005 850985961989 4493
Batanghari 821786812681 249746517199 3039
Bungo 774500909166 329820374556 4258
Kerinci 677244557616 213218921075 3148
Merangin 812511238378 226949786221 2793
Muaro Jambi 880695522497 270224919384 3068
Sarolangun 774879388503 296620899727 3828
Tanjab Barat 1198286190252 495610144918 4136
Tanjab Timur 791232390133 287954580950 3639
Tebo 698664145481 247550227341 3543
Kota Jambi 901776231524 299920047720 3326
S Penuh 514253704892 165782987355 3224
10739997751128 3934385368435 3663
- 87 -
BAB V PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoTransaksi barang-barang branded sebagai salah satu penyumbang PPNrdquo
- 88 -
BAB V
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada
tingkat wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah
yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil
Ditjen Perbendaharaan
Tabel 5 1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jambi
Tahun 2018 dan 2019
(dalam Miliar Rp)
2018
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 524580 1794985 822782 -19 838643
Pendapatan Perpajakan 463398 184543 647941 14 639258
Pendapatan Bukan Pajak 61183 1610441 174841 -123 199384
Hibah - 28991 17297 - 34103
Transfer - 1485089 - - 33
Belanja Negara 2179363 1856125 2538705 109 2288370
Belanja Pemerintah 682580 1630558 2313139 101 2101144
Transfer 1496783 225566 225566 205 187226
Surplus(Defisit) (16548) (611) (17159) 184 (14497)
Pembiayaan - 185932 185932 345 138287
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 193612 193612 314 147304
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 7680 7680 -148 9016
Sisa Lebih (Kurang)
Pembiayaan Anggaran (16548) 1248 (15300) 167 (13114)
Uraian2019
Catatan ) Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah
B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
Pendapatan Pemerintahan Umum (General Government Revenue) atau
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu
periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun
resiprokal (berelasi)
- 89 -
Analisis terhadap Pendapatan Pemerintahan Umum (General Government
Revenue) atau pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas
1) Proporsi realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian dan PNBP
Konsolidasian terhadap total Pendapatan konsolidasian Perbandingan
komposisi pendapatan yaitu antara Pendapatan Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah antara Pendapatan Perpajakan dan PNBP dan lain-lain
2) Perubahan total Pendapatan Konsolidasian dibandingkan tahun sebelumnya
dan elaborasi penyebab kenaikan atau penurunan tersebut serta kemungkinan
rekomendasi yang diajukan dalam kaitan hubungan keuangan Pusat dan
Daerah
3) Perhitungan rasio seperti tax ratio berdasarkan perhitungan Pendapatan
Perpajakan konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Analisis
dapat dilakukan dengan membandingkan tax ratio antar pemkabkota dalam
wilayah Provinsi Tax ratio dihitung dengan formula
Tax Ratio = Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tingkat Wilayah
PDRB Provinsi
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Pendapatan pemerintah konsolidasian terdiri dari penerimaan perpajakan
PNBP hibah dan transfer dana bantuan ke desa
Grafik 5 1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jambi TA 2018 dan 2019
Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah)
Pada tahun 2018 pendapatan konsolidasian didominasi pendapatan perpajakan
konsolidasian sebesar 73 atau Rp639 Triliun Begitu juga pada tahun 2019
pendapatan perpajakan mendominasi sebesar Rp647 Triliun atau 771 dari
total pendapatan
2018 2019
Pendapatan Perpajakan 6393 6479
Pendapatan Bukan Pajak 1994 1748
Pendapatan Hibah 341 173
Pendapatan Transfer 33 -
1994 1748
6393 6479
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
10000
MIL
IAR
RP
- 90 -
Grafik 5 2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019
Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah) (dalam Miliar Rp)
Pendapatan perpajakan konsolidasian sebesar 715 merupakan penerimaan
perpajakan pemerintah pusat dan sisanya sebesar 285 merupakan
penerimaan perpajakan pemerintah daerah
2 Analisis Perubahan
Grafik 5 3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2019
Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah) (dalam Miliar Rp)
Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar Rp647 triliun Proporsi
pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp450 triliun) dan pemerintah daerah
(Rp184 triliun) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian masing-masing
mencapai 696 dan 285 sedangkan sisanya disumbang pajak perdagangan
internasional Dari total penerimaan perpajakan konsolidasian tersebut nilai
pajak dalam negeri (pusat dan daerah) masih sangat kecil jika dibandingkan
dengan total output ekonomi Jambi (atas dasar harga berlaku) sebesar Rp568
triliun Jika realisasi pajak tersebut dijadikan acuan tax ratio di Provinsi Jambi
maka nilai tax ratio-nya hanya sebesar 114
5246 4634 612 - -
33091
1845 16104
290 14851
P E N D A P A T A N P E N D P E R P A J A K A NP E N D B U K A N P A J A K H I B A H T R A N S F E R
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
4507
127
1845
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
- 91 -
3 Rasio Pajak (Tax Ratio)
Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak suatu
daerah terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Terkait dengan rasio pajak PDRB menggambarkan
jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak PDRB juga
menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan
baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut
Perkembangan rasio pajak terhadap PDRB di wilayah Provinsi Jambi pada tahun
2019 mencapai 298 jauh lebih rendah dibanding target rasio pajak nasional
sebesar 109 Rasio pajak di wilayah Provinsi Jambi tersebut sedikit turun
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 307
Tabel 5 2 Tabel Rasio Pajak terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019
Tahun 2018 Tahun 2019
Penerimaan Perpajakan
Konsolidasian (milyar) 6393 6479
PDRB Provinsi Jambi (milyar) 208367 217712
Rasio Pajak 307 298 Sumber LKPK BPS (diolah)
Penurunan rasio pajak ini menunjukkan bahwa walaupun penerimaan pajak di
wilayah Jambi mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut lebih rendah dari
kenaikan potensi perpajakan yang dapat diterima oleh pemerintah Dengan
kondisi tersebut Pemerintah hendaknya dapat lebih mengoptimalkan usaha
intensifikasi penerimaan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan
perpajakan
4 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian
Dengan tersedianya data realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat
dan daerah maka pendapatan di suatu daerah dapat diperluas tidak hanya pada
PAD yang diterima Pemerintah Daerah namun mencakup seluruh penerimaan
pemerintah pusat dan daerah di wilayah tersebut yang terdiri
1 Pendapatan pajak daerah
2 Retribusi daerah
3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4 Lain-lain PAD yang sah
- 92 -
5 Penerimaan Perpajakan PNBP dan Pendapatan BLU Pemerintah Pusat
Tabel 5 3 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019
2018
Realisasi Realisasi Kenaikan
Penerimaan
Perpajakan6392581019502 6479410604658 136
PNBP 1993844643124 1748410577778 -1231
Total 8386425662626 8227821182436 -189
PDRBPert Ekonomi 3708 T 3842 T 359
Uraian2019
Sumber LKPK Kanwil DJPB BPS (diolah)
Pada triwulan IV tahun 2019 output ekonomi Jambi (atas dasar harga konstan)
mencapai Rp3842 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 359 (yoy)
Sedangkan pada periode yang sama pendapatan yang diterima pemerintah
daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp822 triliun atau turun
sebesar 189
C BELANJA KONSOLIDASIAN
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
(berelasi)
Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending)
atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan atas
1) Proporsi dan komposisi realisasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja)
atau perbandingan antara realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap
total Belanja konsolidasian
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Belanja operasi
antara lain meliputi belanja pegawai belanja barang bunga subsidi hibah
bantuan sosial
Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah gedung
dan bangunan peralatan aset tak berwujud
- 93 -
2) Perubahan realisasi Belanja Konsolidasian tahun pelaporan dibandingkan tahun
sebelumnya dilengkapi dengan elaborasi penyebab kenaikan atau penurunan
tersebut serta kemungkinan rekomendasi yang diajukan
3) Perhitungan rasio seperti rasio Belanja per kapita (spending per citizen) Rasio
ini merupakan perbandingan antara realisasi Belanja dibagi jumlah penduduk
Analisis Belanja per kapita dapat digunakan sebagai analisis perbandingan
belanja antar pemkabkota Analisis dapat diperdalam hingga rasio belanja per
kapita berdasarkan fungsi dan dibandingkan dengan statistik terkait misalnya
perbandingan antara Rasio Belanja Pendidikan per kapita dengan Indeks
Pembangunan Manusia antar pemkabkota
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Grafik 5 4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jambi 2019
Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah) (dalam Miliar Rp)
Berdasarkan jenis belanja porsi belanja operasi masih didominasi oleh belanja
pegawai dan belanja barang masing-masing 302 dan 24 dari total belanja
dan transfer konsolidasian Sedangkan porsi belanja modal hanya sebesar
200 dari total belanja dan transfer konsolidasian Masih kecilnya porsi belanja
modal dibanding belanja barang maka belanjapengeluaran yang dilakukan
harus difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan
dampak langsung terhadap perekonomian (stimulus ekonomi) sehingga
pertumbuhan ekonomi Jambi menjadi lebih optimal
2451 2770 1586
- - - 19 -
Pem Pusat 14968
6596
4429 4406
- 16 781
50 -
Pem Daerahellip
-
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
PembayaranBunga Utang
Subsidi Hibah BelanjaBantuan
Sosial
Belanja Lain-lain
Transfer
- 94 -
363
298
221
3382
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
PembayaranUtangSubsidi
Hibah
Belanja BantuanSosialBelanja Lain-lain
2018
2 Analisis Perubahan
Grafik 5 5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019
Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah)
Secara umum komposisi belanja konsolidasian 2019 tidak terlalu berbeda jauh
jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Terbesar
masih belanja pegawai 363 dari total belanja konsolidasian Diikuti belanja
barang belanja modal transfer dan belanja hibah masing-masing sebesar
298 221 82 dan 33
3 Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian terhadap Total Belanja
Konsolidasian
Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai konsolidasian dengan belanja
barang konsolidasian Rasio belanja operasi terhadap total belanja konsolidasian
mengindikasikan porsi belanja pemerintah untuk mendukung operasional
pemerintahan Pada tahun 2019 rasio belanja operasi terhadap total belanja
konsolidasian di Provinsi Jambi sebesar 6741 Sedangkan tahun 2018
sebesar 6965 Jumlah Belanja Operasi memang meningkat dari 1593 triliun
menjadi 1711 triliun namun secara rasio menunjukkan bahwa alokasi anggaran
pemerintah untuk kegiatan operasi menurun pada tahun 2019
Tabel 5 4 Tabel Rasio Belanja Operasi Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019
Konsolidasian Rasio Konsolidasian Rasio
Belanja Operasi 15937824563237 6965 17112141882735 6741
Total Belanja dan Transfer 22883698587056 25387050343991
Uraian2018 2019
Sumber LKPK (data diolah)
357
284
236
31
89
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Pembayaran Utang
Subsidi
Hibah
Belanja BantuanSosialBelanja Lain-lain
2019
- 95 -
D SURPLUSDEFISIT KONSOLIDASIAN
Keseimbangan umum atau SurplusDefisit adalah selisih lebihkurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama
Surplusdefisit dalam LKPK-TW merupakan gabungan surplus defisit APBD
ditambah dengan surplusdefisit LKPP Tingkat Wilayah
Analisis terhadap SurplusDefisit Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat dilakukan
atas
1) Proporsikomposisi realisasi surplusdefisit Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah terhadap surplusdefisit konsolidasian Analisis ini membandingkan nilai
surplusdefisit gabungan seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat
dengan surplusdefisit konsolidasian
2) Perbandingan rasio SurplusDefisit terhadap PDRB antar KabupatenKota Rasio
ini menghitung perbandingan nilai surplusdefisit KabKota dengan nilai PDRB
KabKota
Rasio Surplus Defisit = Nilai Surplus Defisit Konsolidasian KabKota
Nilai PDRB KabKota
1 Komposisi SurplusDefisit Konsolidasian dan Rasio
Pada tahun 2019 SurplusDefisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Jambi
mencapai minus Rp1716 Triliun Sebagian besar (9644) defisit tersebut dari
Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Jambi dan sisanya (356) dari Gabungan
Pemerintah Daerah Jambi Pemerintah Pusat di wilayah Jambi menyumbang
minus Rp1654 Triliun dan gabungan Pemda Jambi menyumbang defisit sebesar
minus Rp061 Triliun Sedangkan rasio surplusdefisit konsolidasian Provinsi
Jambi terhadap PDRB mencapai 1090 yang terdiri dari gabungan pemda
Jambi sebesar 020 dan Pemerintah Pusat sebesar 1070
Tabel 5 5 Rasio SurplusDefisit Konsolidasian terhadap PDRB pada Provinsi Jambi
Realisasi Komposisi
Gabungan Pemda Jambi -611402945632 356 041
Pempus di Wilayah Jambi -16547826215923 9644 1109
Konsolidasian -17159229161555 100 11
SurplusDefisit Rasio terhadap
PDRB (ADHK)
Sumber LKPK BPS (data diolah)
- 96 -
2 Perbandingan Rasio SurplusDefisit antar KabupatenKota
Grafik 5 6 Rasio SurplusDefisit terhadap Agregat Pendapatan per KabupatenKota
Sumber LRA Pemda
Tahun 2019 lebih banyak pemda dominan yang rasionya negatif artinya terjadi
defisit dimana realisasi belanja lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan
daerah Hanya Kabupaten Merangin Kabupaten Tebo Kota Sungai Penuh dan
Kota Jambi yang mengalami surplus Hal tersebut berbanding terbalik dengan
kondisi tahun 2018 dimana lebih banyak terjadi surplus
E ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota)
dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah
dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor dan M = Impor
Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada PDRB
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data pada Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah Data yang digunakan untuk analisis tersebut dapat
diambil dari Laporan Operasional (Statement of Government Operations) Laporan
Operasional adalah ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati
bersama antara unit institusi pada suatu periode akuntansi yang mengakibatkan
perubahan posisi keuangan
(83)
(22) (31) (31)
58
(21)
(164)
(42)
(01)
33 11
16
-30
-20
-10
0
10
20
Prov Jambi Batanghari Bungo Kerinci Merangin MuaroJambi
Sarolangun TanjabBarat
TanjabTimur
Tebo Kota Jambi S Penuh
2018 2019
- 97 -
Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi Tahun
2019
Tabel 5 6 Ringkasan Laporan Operasional
A1 Pendapatan 30723195946370
a Pajak 6479024735638
b Kontribusi Sosial
c Hibah 873507727431
d Pendapatan Lainnya 23370663483301
A2 Beban 20096221874820
a Kompensasi Pegawai 9126002069541
b Penggunaan Barang dan Jasa 6627997019152
c Konsumsi Aset Tetap 0
d Bunga 0
e Subsidi 16147107551
f Hibah 3412445871231
g Manfaat Sosial 69063861537
h Beban Lainnya 844565945808
GOB Keseimbangan Operasi BrutoNeto (1-2+23+NOBz) 10626974071550
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN
A31 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto 5992573342514
a Aset Tetap 5912359011281
b Perubahan Persediaan 0
c Barang Berharga 0
d Aset Non Produksi 80214331233
NLB Saldo PeminjamanPinjaman Neto (1-2+NOBz-31) 4634400729036
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN
(PEMBIAYAAN) (4634400729036)
A32 Akuisisi Neto Aset Keuangan 4611093272183
a Dalam Negeri 4611093272183
b Luar Negeri 0
A33 Keterjadian Kewajiban Neto (23307456853)
a Dalam Negeri (23307456853)
b Luar Negeri 0
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH
Sumber LKPK Kanwil DJPB (diolah)
Dalam Laporan Operasional kita dapat menghitung kontribusi pemerintah terhadap
PDRB terutama dari belanja pemerintah (G) dan investasi (I) Nilai belanja
pemerintah (G) dicerminkandiproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah
yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa
konsumsi aset tetap dan pembelian barangjasa untuk transfer langsung ke rumah
tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barangjasa) dikurangi penjualan
barang dan jasa Sedangkan nilai investasi pemerintah dicerminkandiproxikan dari
nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset
- 98 -
tetap dikurangi penghentian aset tetap dalam Laporan Operasional sama dengan
nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto
Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan
cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB
Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari
perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB
Perhitungan
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah = Rp2009 triliun PMTB = Rp599 triliun dan
PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi = Rp5628 triliun maka didapatkan
1 Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB adalah 20095628 = 357
2 Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah 5995628= 106
Berdasarkan data diatas kontribusi belanja pemerintah terhadap output ekonomi
Jambi mencapai 357 Namun dari jumlah tersebut sebagian akan terdistribusi ke
dalam konsumsi rumah tangga jika dilihat dari struktur PDRB yang dirilis BPS
Melihat kontribusinya menunjukkan belanja pemerintah memiliki peran cukup
signifikan terhadap perekonomian Jambi Belanja pemerintah (belanja pegawai dan
belanja barang) cenderung bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi
perekonomian sehingga peran belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi akan
kurang optimal ketika realisasi belanja tidak terserap secara teratur dan hanya
menumpuk di akhir tahun Lain halnya dengan investasi pemerintah meskipun
nilainya tidak terlalu signifikan namun efeknya akan dirasakan dan mempengaruhi
perekonomian pada masa yang akan datang
Untuk saat ini realisasi belanja pemerintah perlu segera diakselerasi penyerapannya
(khususnya belanja daerah) untuk menghindari penumpukan realisasi belanja pada
akhir tahun anggaran Realisasi belanja yang ter-konsentrasi hanya pada triwulan IV
akan berdampak pada tidak otimalnya kontribusi belanja pemerintah sebagai
stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Ekonomi Jambi sangat
bergantung terhadap sektor primer sehingga ketika terjadi shock pada harga dan
permintaan komoditas unggulan (batubara karet dan CPO) akan berdampak
langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi Jambi Mempertimbangkan harga
komoditas (sawit dan karet) yang masih fluktuatif hingga akhir tahun 2019 peran
government spending sangat dibutuhkan sebagai stimulus perekonomian sehingga
laju pertumbuhan ekonomi Jambi masih mampu tumbuh meskipun ada resiko
eksternal
- 99 -
BAB VI KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoKaret sebagai salah satu sektor unggulan bidang Pertanian di Provinsi Jambirdquo
- 100 -
BAB VI
KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL
REGIONAL
A KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI REGIONAL
Bab ini menggambarkan kekhususan daerah terkait keunggulan potensi dan
tantangan fiskal regional Mengingat beragamnya karakteristik masing-masing
daerah baik dari segi demografis kondisi dan potensi ekonomi maupun event-event
tertentu yang berdampak ekonomi
1 Kesehatan
Berdasarkan data BPS jumlah desakelurahan di Provinsi Jambi yang memiliki
sarana kesehatan pada 2018 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun
2014 Pada tahun 2018 jumlah desa yang memiliki sarana Rumah Sakit Rumah
Sakit Bersalin Poliklinik Puskesmas Puskesmas Pembantu dan Apotek
masing-masing bertambah menjadi 36 151 103 231 654 dan 211
desakelurahan dibandingkan tahun 2014 (sebanyak 35 32 62 196 635 dan
130 desakelurahan) Bertambahnya jumlah desa yang memiliki puskesmas
ataupun puskesmas pembantu memudahkan masyarakat hingga tatanan
terbawah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
Tabel 6 1 Jumlah DesaKelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan di Sumatera
2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018 2011 2014 2018
ACEH 53 64 64 60 50 225 155 210 258 322 353 395 863 981 971 212 239 346
SUMATERA
UTARA 171 178 199 258 192 441 735 872 800 535 585 661 1757 1858 1887 439 573 740
SUMATERA
BARAT 45 48 54 111 63 139 85 98 127 250 274 294 623 691 721 150 201 257
RIAU 45 59 55 99 76 207 215 265 329 201 229 272 798 913 1033 156 261 351
JAMBI 28 35 36 46 32 151 30 62 103 173 196 231 551 635 654 82 130 211
SUMATERA
SELATAN 48 59 65 79 57 248 109 134 195 296 350 403 797 911 935 146 171 244
BENGKULU 16 18 20 11 8 5 25 30 49 180 177 190 403 444 456 70 97 141
LAMPUNG 37 46 53 159 100 238 265 312 307 273 320 350 757 833 936 164 226 356
KEP BANGKA
BELITUNG 13 16 21 21 60 25 24 33 25 58 62 63 154 163 148 42 55 73
KEP RIAU 22 25 23 36 21 35 38 64 76 68 77 88 187 224 243 63 77 90
ApotekProvinsi
Rumah SakitRumah Sakit
BersalinPoliklinik Puskesmas
Puskesmas
Pembantu
Sumber BPS (data diolah)
- 101 -
Meningkatnya jumlah desakelurahan yang memiliki sarana kesehatan harus
dibarengi dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai Sarana
pelayanan kesehatan yang bertambah tanpa didukung oleh tenaga medis yang
tersedia bersifat kontraproduktif terhadap outcome dari pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Minimnya jumlah tenaga medis di desakelurahan dengan
akses transportasi yang cukup berat berakibat pada rendahnya mutu dan kualitas
tingkat kesehatan yang diterima oleh masyarakat Disini diperlukan kebijakan
pemerintah di bidang kesehatan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran
sehingga minimnya alokasi anggaran untuk kesehatan dapat dimanfaatkan
secara lebih optimal
Tabel 6 2 Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
ACEH 31 30 6 6 168 234 124 233 23 24 63 37
SUMATERA UTARA 24 21 7 6 72 109 63 113 11 12 21 11
SUMATERA BARAT 20 20 8 7 114 145 83 108 18 23 15 9
RIAU 17 20 5 5 88 120 68 92 15 16 8 8
JAMBI 19 19 5 6 110 184 73 129 17 20 34 10
SUMATERA SELATAN 15 14 3 3 113 137 87 111 13 17 22 16
BENGKULU 20 22 5 6 144 190 133 163 14 22 34 46
LAMPUNG 14 13 3 2 51 91 31 77 6 8 15 9
KEP BANGKA BELITUNG 25 26 6 6 180 186 68 81 20 21 23 12
KEP RIAU 28 17 7 4 125 135 52 61 12 14 16 5
ProvinsiDokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Farmasi
Kesehatan
Masyarakat
Sumber BPS (data diolah)
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danatau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan Tenaga kesehatan merupakan
sumber daya manusia yang diperlukan bagi pembangunan kesehatan Pada
survey yang dilakukan tahun 2017 tenaga kesehatan di Jambi secara total
jumlah meningkat Namun untuk Dokter Umum tetap sebanyak 19 tenaga
kesehatan Untuk Kesehatan Masyarakat turun dari 34 menjadi 10 tenaga
kesehatan Apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya misalnya untuk
Dokter Umum tahun 2017 di Provinsi Jambi sebanyak 19 di bawah Aceh
sebanyak 30 dimana merupakan daerah di Sumatera dengan jumlah dokter
umum tertinggi
- 102 -
2 Pendidikan
Pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh
aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan Kemudahan akses dan
ketersediaan sarana prasarana pendidikan akan meningkat tingkat partisipasi
sekolah menjadi lebih baik Akses terhadap fasilitas pendidikan tersebut dapat
dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan persentase
penduduk buta huruf di daerah tersebut
Tabel 6 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 10 Provinsi - Sumatera
7-12 13-15 16-18 19-24 7-12 13-15 16-18 19-24 7-12 13-15 16-18 19-24
ACEH 9985 9809 8215 3428 9986 9849 8292 3761 9975 9852 8326 3254
SUMATERA
UTARA 9949 9660 7676 2680 9950 9675 7741 2997 9941 9689 7767 2575
SUMATERA
BARAT 9950 9629 8286 3545 9951 9637 8308 3823 9952 9623 8363 3566
RIAU 9898 9473 7652 2728 9907 9495 7727 3168 9936 9537 7729 2816
JAMBI 9959 9589 7154 2412 9967 9614 7194 2616 9970 9642 7197 2332
SUMATERA
SELATAN 9963 9401 6905 1917 9971 9441 6965 1898 9971 9451 7029 1807
BENGKULU 9980 9720 7907 2990 9987 9736 7933 3234 9977 9718 7939 3071
LAMPUNG 9978 9476 7003 2096 9986 9500 7083 2406 9980 9489 7105 2069
KEP BANGKA
BELITUNG 9964 9241 6699 1499 9985 9270 6711 1866 9976 9287 6779 1701
KEP RIAU 9932 9908 8280 1913 9952 9920 8378 1973 9948 9850 8404 1898
Provinsi Angka Partisipasi Sekolah ( A P S ) Angka Partisipasi Sekolah ( A P S ) Angka Partisipasi Sekolah ( A P S )
2017 2018 2019
Sumber BPS (data diolah)
Menurut data yang dirilis BPS angka partisipasi sekolah Provinsi Jambi pada
2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 63) Pada
2019 APS menurut kelompok umur 7-12 dan 19-24 menurun sebesar 9975
dan 3254 dari tahun 2018 sebesar 9986 dan 3761 Sedangkan pada
kelompok umur 13-15 dan 16-18 mengalami peningkatan sebesar 9852 dan
8326 Nilai APS kelompok umur 7-12 tahun Jambi sedikit lebih baik dari
Sumatera Barat (9952) Tetapi apabila dilihat pada kelompok umur 19-24
Jambi jauh di bawah Sumatera Barat (3566) yaitu sebesar 2332 APS
merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan
tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan tertentu Sehingga meskipun APS Jambi kelompok umur 7-
12 tahun tinggi namun pada kelompok 19-24 terhitung rendah Dimana
kelompok umur tersebut adalah kelompok yang bersekolah di perguruan tinggi
- 103 -
Grafik 6 1 Perkembangan Persentase Penduduk Buta Huruf Provinsi Jambi 2011-2018
463421
328
223 216 199 191 185143 133
089 057 049 035 029 029
1261
1132
929
634 606566 549 518
000
200
400
600
800
1000
1200
1400
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
Umur 15+ Umur 15-44 Umur 45+
Sumber BPS (data diolah)
Angka buta huruf di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang signifikan
pada empat (4) tahun pertama yaitu tahun 2011 sampai dengan 2014 Tahun-
tahun selanjutnya penurunan persentase buta huruf tidak terlalu signifikan Pada
tahun 2015 umur 45+ 15 ndash 44 dan 15+ persentasenya masing-masing sebesar
606 216 049 dan menurun sampai dengan 2018 sebesar 518
185 029 Meski penurunan tak setajam pada empat (4) tahun pertama
penurunan persentase buta huruf di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan
Usaha pemerintah melalui dinas-dinas terkait membuahkan hasil dari tahun ke
tahun meskipun lambat Dengan begitu dapat diberikan rekomendasi untuk
memberikan upaya-upaya mengentaskan buta huruf tak hanya di daerah-daerah
terpencil namun juga di kota-kota di Provinsi Jambi agar persentase penduduk
buta huruf dapat ditekan
3 Pertanian
Kesejahteraan petani dapat dilihat melalui Nilai Tukar Petani (NTP) NTP adalah
indikator proxy kesejahteraan petani Penentuan NTP dilakukan dengan
membandingkan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga
yg dibayar petani (Ib) (BPS 2015) NTP Provinsi Jambi selama periode Januari
ndash Desember 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif namun positif (Grafik 62)
NTP pada Januari (981) turun pada Juli-Agustus hingga menyentuh angka
9618 NTP September (9836) menjadi titik balik melanjutkan tren positif NTP
- 104 -
sepanjang 2019 hingga pada Desember mencapai titik tertinggi dengan nilai NTP
sebesar 10085
Grafik 6 2 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi 2019
9801
9938
10021
98859918
9751 9767
9618
98369785
9896
10085
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
10100
10200
12600
12800
13000
13200
13400
13600
13800
14000
IB IT NTP
Sumber BPS Provinsi Jambi (data diolah) Fluktuatifnya NTP di Provinsi Jambi harus dijadikan sebagai peringatan dini
(early warning) bagi pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan (decision
maker) dalam menentukan arah kebijakan bahwa sektor perkebunan sangat
rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global selain itu sub sektor perikanan
juga harus mendapat perhatian serius karena terbukti lebih memberikan dampak
positif terhadap petani Jika dikaitkan dengan besarnya kontribusi sektor
pertanian dalam membentuk struktur perekonomian Provinsi Jambi
permasalahan utamanya terdapat pada tataniaga dan distribusi sehingga perlu
segera diselesaikan agar tidak memberikan dampak negatif terhadap para
petani sehingga tidak bermuara pada rendahnya nilai tukar yang diterima petani
B SEKTOR UNGGULAN PROVINSI JAMBI
Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jambi 2019 sebesar 440 (c-to-c) Sektor
utama penopangnya 4 (empat) sektor yaitu Pertanian Kehutanan dan Perikanan
(272) Pertambangan dan Penggalian (1794) Perdagangan Besar dan Eceran
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1223) dan Industri Pengolahan (983)
Dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sektor unggulan tersebut berikut
adalah informasi indikator sektor-sektor unggulan di Provinsi Jambi
- 105 -
1 Pertanian
Tabel 6 4 Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Provinsi Jambi 2013-2017
Jenis Tanaman
perkebunan2013 2014 2015 2016 2017
Karet 323271 326137 328581 337544 1123329
Kelapa Sawit 1555697 977799 1013811 1552543 108080
Kelapa Dalam 106869 107566 108471 104528 141
Kelapa Hybrida 271 229 198 171 56681
Kulit Kayu Manis 56594 56909 56276 56253 14082
Kopi Robusta 13209 13210 13239 12010 241
Kopi Arabica 117 107 208 214 14305
Kopi - - - 1171 27
Lada 51 53 63 25 -
Pala - - - - -
Kina - - - - 29
Cengkeh 31 31 29 29 802
Coklat 674 670 718 703 13395
Pinang 16297 16544 13482 12594 -
Jahe - - - - 224
Kemiri 238 233 215 212 15
Kapuk 32 44 27 18 -
Kapulaga - - - - -
Jarak pagar - - - - 107
Aren 132 131 126 126 -
Jambu Mete - - - - 4
Vanili 2 2 2 3 2300
Teh 5269 3555 - 3555 9655
Tebu 12873 12842 7374 15283 317
Tembakau 706 212 285 302 283
Nilam 1129 208 197 248 - Sumber BPS Provinsi Jambi
Tabel 6 5 Produksi Tanaman Karet Menurut KabupatenKota 2008-2017
Wilayah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PROVINSI JAMBI 271751 282886 280928 298786 322044 323271 326167 328581 334463 359
KERINCI 236 242 242 270 270 281 281 345 345 70431
MERANGIN 48395 49598 50529 56514 59956 60962 61360 61758 62233 60814
SAROLANGUN 49979 51169 53290 54305 57191 56558 56588 58394 60797 74230
BATANGHARI 54707 61989 62297 66700 69037 71801 72780 73386 73810 29918
MUARO JAMBI 32585 33796 29207 29690 29464 31603 29786 29625 29731 4597
TANJUNG JABUNG
TIMUR 6971 7385 6648 7793 7068 2673 7639 6570 6435 3647
TANJUNG JABUNG
BARAT 1979 1992 2000 2384 2627 7639 2916 2852 3097 50769
TEBO 48779 48915 48915 49122 49205 49452 49780 50314 51465 46548
BUNGO 28120 27800 27800 32008 47226 42302 45037 45337 46550 -
Karet
Sumber BPS Provinsi Jambi
- 106 -
Berdasarkan data BPS (2016) produksi tanaman perkebunan Provinsi Jambi
didominasi oleh komoditas unggulan ekonomi Jambi yaitu Kelapa Sawit (tersebar
di 8 kabupaten) Karet (8 kabupaten) Kelapa dan Pinang (Tanjab Barat dan
Tanjab Timur) serta Kulit Kayu Manis (Kerinci) Produksi kelapa sawit Jambi
berfluktuasi karena sangat terpengaruh oleh perubahan cuaca dan dampak
kebakaran hutan (2014 ndash 2015) Untuk komoditas karet (tabel 65) produksi tahun
2017 mencapai 359 ton lebih baik dibanding tahun sebelumnya Meskipun begitu
harga kedua komoditas tersebut masih sangat tergantung dari faktor cuaca harga
dan permintaan global sehingga masih rentan terhadap faktor eksternal yang
dapat merugikan petani dari sisi produksi dan penghasilan
Tabel 6 6 Produksi Tanaman Sawit Menurut KabupatenKota 2008-2016
Wilayah 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROVINSI JAMBI 1203545 1237924 1266225 1426081 753859 1555697 - 1013811 1031215
KERINCI - - 10 11 12 12 - 10 10
MERANGIN 153675 157269 157269 172756 66681 174719 - 173414 175076
SAROLANGUN 100528 100528 102122 123598 108459 128298 - 59776 59874
BATANGHARI 160882 161461 177348 186414 108404 254584 - 121809 123085
MUARO JAMBI 297225 297225 300163 334020 132852 338781 - 188534 188613
TANJUNG JABUNG TIMUR 229285 256746 253258 285287 179926 43185 - 228376 241786
TANJUNG JABUNG BARAT 30705 33385 33706 38867 37771 312760 - 44879 46366
TEBO 85881 86089 97061 121895 37915 140028 - 93631 83679
BUNGO 145364 145221 145288 163233 81839 163330 - 103382 112726 Sumber BPS Provinsi Jambi
Sektor pertanian kehutanan dan perikanan membentuk PDRB Jambi sebesar
2806 namun jika ditelisik dengan menggunakan indikator indeks NTP
menunjukkan bahwa besarnya sumbangan sektor tersebut terhadap
pertumbuhan ekonomi Jambi ternyata belum mampu menopang atau
meningkatkan kualitas tingkat kesejahteraan petani Hal itu disebabkan oleh hasil
produksi dari sektor pertanian masih cukup rentan terhadap faktor eksternal
seperti permintaan dan harga komoditas internasional cuaca serta tataniaga
sektor pertanian yang masih belum tertata dengan baik
2 Perdagangan
Merujuk pada Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Bank
Indonesia kinerja ekspor non-migas Jambi tahun 2019 mencapai USD9285503
juta Sedangkan impor non migas tercatat sebesar USD358829 juta sehingga
kinerja ekspor impor non migas Jambi mencatat net ekspor senilai
USD8926673 juta Net ekspor membentuk PDRB Jambi sebesar 207
- 107 -
Grafik 6 3 Nilai Ekspor Non Migas Jambi Menurut Negara Tujuan Tahun 2019 (per November 2019)
Sumber SEKDA Bank Indonesia (data diolah)
Grafik 6 4 Nilai dan Volume Impor Non Migas Jambi 2013-2019
Sumber SEKDA Bank Indonesia (data diolah) Per November 2019 Kemudian ekspor non migas Jambi menurut negara tujuan (Grafik 63) tahun
2019 menunjukkan negara tujuan ekspor komoditas non migas Jambi terbesar
adalah Amerika dengan nilai USD1649 juta atau 146 dari total ekspor non
migas (USD11275 juta) Diikuti Thailand dan Jepang masing-masing sebesar
USD1602 juta dan USD1462 juta
3 Pertambangan
Selain sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sektor Pertambangan dan
Penggalian merupakan salah satu kontributor utama ekonomi Jambi sebesar
1794 Komoditas utamanya adalah minyak bumi dan gas bumi (dikelola oleh
Amerika Serikat146
Malaysia117
Jepang130
Thailand142
RRC97
Eropa65
Lainnya302
-1000
-500
00
500
1000
1500
2000
0
20
40
60
80
100
120
140
Q1
-hellip
Q2
Q3
Q4
Q1
-hellip
Q2
Q3
Q4
Q1
-hellip
Q2
Q3
Q4
Q1
-hellip
Q2
Q3
Q4
Q1
-hellip
Q2
Q3
Q4
Q1
-hellip
Q2
Q3
Q4
Q1
-hellip
Q2
Q3
Nilai Impor (dalam juta U$D) Volume Impor (dalam ribu ton) Growth (q to q)
- 108 -
Petrochina di Kab Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur) serta batu
bara yang tersebar di wilayah Kab Sarolangun Merangin dan Bungo Adapun
tren sektor pertambangan di Jambi adalah sebagai berikut
Tabel 6 7 Perkembangan Komoditas Tambang Provinsi Jambi 2014-2017
2014 2015 2016 2017Minyak Bumi (000 barel) 857395 762207 750976300 729777835 Gas Bumi (MMBTU) 8699727800 8474530000 1513799900 1512839800 Batubara (ton) - 460496715 566166300 838851400 Bijih Besi (ton) - - - -
Jenis Barang PertambanganProduksi Pertambangan
Sumber BPS Provinsi Jambi
C TANTANGAN FISKAL REGIONAL
1 Tingkat Kemandirian Daerah Masih Rendah
Realisasi pendapatan daerah 2019 masih di dominasi oleh pendapatan transfer
(dana perimbangan) Secara agregat terjadi peningkatan alokasi dana transfer
untuk wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 52 menjadi Rp1529
triliun Peningkatan cukup tinggi terdapat pada alokasi DBH dan Dana Desa
Naiknya porsi alokasi DBH disebabkan adanya penambahan alokasi DBH Pajak
maupun DBH Sumber Daya Alam (SDA) kurang bayar dari tahun sebelumnya
Alokasi pagu DBH bersifat dinamis menyesuaikan dengan penerimaan
pendapatan neto APBN secara nasional yang masih dibayangi melambatnya
perekonomian nasional maupun global yang berdampak pada rendahnya
pencapaian target pajak maupun penerimaan SDA
2 Alokasi Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Operasi
Berdasarkan komposisinya besarnya pagu anggaran untuk urusan pendidikan
dan urusan kesehatan telah memenuhi mandatory spending minimum untuk
alokasi anggaran Realisasi belanja daerah tahun 2019 porsinya masih
didominasi Belanja Operasi sebesar 621 Utamanya belanja pegawai sebesar
551 (TA 2018 sebesar 606) dan belanja barang (314) Adapun porsi
belanja modal naik tipis (dibanding 2018) menjadi Rp443 Miliar Kemudian porsi
belanja transfer meningkat tipis 15 dibanding tahun sebelumnya
Tingginya porsi belanja mandatory yang harus dipenuhi dalam APBD
menyebabkan berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam
mengalokasikan dananya untuk programkegiatan lainnya Tantangan bagi
pemerintah daerah adalah bagaimana mengalokasikan anggarannya dengan
- 109 -
fokus pada belanja-belanja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat
3 Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Yang Belum Optimal
Realisasi belanja agregat di wilayah Provinsi Jambi hanya sebesar 9011 dari
total pagu Pada 2018 banyak pemda dominan yang rasio surplusdefisit positif
artinya terjadi surplus dimana realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan
realisasi belanja daerah Tahun 2019 masih terjadi hal serupa beberapa pemda
rasionya positif Belanja sebagai stimulus fiskal dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi tidak berjalan optimal memperhatikan rendahnya capaian penyerapan
belanja daerah mayoritas daerah penyerapannya di bawah 90 Terlebih lagi
fakta menunjukkan bahwa penyerapan anggaran hanya menumpuk di triwulan
III-IV tahun 2019
Dengan begitu realisasi belanja daerah tidak seimbang dengan kucuran dana
transfer dari pusat yang secara tunai ditransfer dari Kas pemerintah pusat ke Kas
Daerah sesuai jadwal yang teratur sehingga mengakibatkan adanya idle money
yang terlihat dari simpanan dana Pemda di perbankan Seharusnya dana transfer
yang diterima di Kas Daerah dapat segera dieksekusi sehingga belanja
pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dapat berfungsi
efektif sebagai multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi Kondisi tersebut
di atas memunculkan tantangan besar bagaimana mendorong pengelolaan
APBD yang sehat dengan penyerapan yang optimal dan tepat waktu sehingga
benar-benar dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi
di daerah
4 Capaian Tax Ratio Yang Masih Rendah
Untuk Provinsi Jambi penerimaan pajak tahun 2019 terealisasi sebesar Rp184
triliun lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp179 triliun
Realisasi penerimaan pajak tersebut menyumbang 659 dari total penerimaan
APBN di Jambi Target tax ratio dalam APBN-P 2019 ditargetkan sebesar 116
(arti sempit perpajakanPDB) Tax ratio untuk wilayah Provinsi Jambi 2019
sebesar 221 capaiannya lebih baik dari tahun 2018 (219)
Tercapainya realisasi penerimaan pajak ditopang oleh membaiknya kinerja
perekonomian khususnya sektor ekspor dan impor barang dan jasa sebagai
dampak stabilnya harga komoditas unggulan Provinsi Jambi serta meningkatnya
permintaan dipasar global
- 110 -
Apabila dibandingkan target nasional tax ratio di wilayah Provinsi Jambi tersebut
masih sangat rendah sehingga menunjukkan masih besarnya potensi pajak
yang belum tergali Meskipun realisasi penerimaan pajak sudah mencapai
1032 dari target perpajakan 2019 Namun masih dibutuhkan usaha ekstra agar
realisasi penerimaan negara bisa mencapai target yang telah dialokasikan
Realisasi penerimaan dari sektor pajak harus bisa dimaksimalkan untuk
mencegah membengkaknya defisit anggaran
- 111 -
BAB VII
ANALISIS TEMATIK
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoIntervensi Gizi Spesifik sebagai bentuk pencegahan Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupanrdquo
- 112 -
BAB VII
ANALISIS TEMATIK SINERGI KOORDINASI DAN KONVERGENSI PROGRAM
PUSAT-DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH
Pencegahan dan penurunan stunting merupakan prioritas nasional sebagaimana
tercantum dalam pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional Oleh sebab itu prioritas nasional masuk ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)1 Stunting
merupakan kondisi dimana tinggi badan anak jauh lebih pendek daripada tinggi badan
anak seusianya Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi dalam waktu lama
(kronik) Hal ini dapat dicegah dengan asupan gizi yang cukup terutama pada 1000 Hari
Pertama Kehidupan (HPK)
Gambar 7 1 Beban Permasalahan Gizi Provinsi Jambi
Sumber Riskesdas 2018
Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang mengalami beban ganda
permasalahan gizi (Gambar 61) Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti
kemiskinan pendidikan dan kondisi lingkungan Pada Riskesdas sebelumnya yakni
tahun 2013 Jambi menduduki posisi ke 20 dalam 20 Provinsi dengan prevalensi stunting
di atas prevalensi nasional Pun balita kurus dan kegemukan Jambi masih berada diatas
prevalensi nasional Berikut status proporsi penyebaran stunting di Indonesia
berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
1 Kemendagri ldquoFAQ Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stuntingrdquo httpaksibangdakemendagrigoidfaq diakses pada 29 Januari 2020
301 Balita Pendek (Stunting)
102 Balita Kurus (Wasting)
8 Kegemukan pada Balita
489 Anemia pada Ibu Hamil
- 113 -
Grafik 7 1 Status Sebaran Stunting menurut Provinsi
Sumber Riskesdas 2013 dan 2018 BAPPEDA Provinsi Jambi
Jambi berada pada angka 379 (Riskesdas 2013) yang diwakili dengan warna
merah lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 372 Pada Riskesdas 2018
Jambi berada pada angka 301 (ungu) lebih rendah daripada angka nasional 308
Pada prioritas tahap I pelaksanaan Kegiatan Padat Karya dan Penanggulangan
Stunting tahun 2018 Kabupaten Kerinci masuk sebagai salah satu KabupatenKota
prioritas dengan prevalensi stunting (persentase balita pendek dan sangat pendek)
5526 dan jumlah balita stunting sebanyak 9846 jiwa2 Sedangkan pada tahap II tahun
2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam prioritas dengan prevalensi
stunting sebesar 4849 dengan jumlah balita stunting sebanyak 10524 jiwa
Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi diantaranya adalah praktik
pengasuhan yang tidak baik terbatasnya layanan kesehatan kurangnya akses pada
makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi
2 Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 cegahstuntingid ldquo160 KotaKabupaten Prioritas dan Desa 2019rdquo cegahstuntingiddata-publikasipublikasi diakses pada 30 Januari 2020
- 114 -
Grafik 7 2 Prevalensi Pendek pada Balita di Provinsi Jambi
Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jambi berdasarkan Riskesdas 2013 dan 2018
Pada grafik 72 dapat dilihat prevalensi balita pendek Kerinci turun dari 553 menjadi
424 Tanjung Jabung Timur turun menjadi 409 dari semula 485 sedangkan Tanjung
Jabung Barat meningkat dari 296 menjadi 440 Ketiga kabupaten tersebut masuk ke
dalam masalah berat dengan prevalensi lebih dari 40 Kabupaten Merangin Tebo
Batanghari dan Kota Sungai Penuh masuk dalam masalah sedang dengan prevalensi
201 - 40 Masalah ringan 20 - 30 adalah Kabupaten Sarolangun Muaro Jambi
Bungo dan Kota Jambi
Tahun 2010 gerakan global Scaling-Up Nutrition (SUN) diluncurkan dengan prinsip
bahwa penduduk berhak atas akses makanan cukup dan bergizi Pemerintah Indonesia
bergabung pada 2012 dengan mencanangkan dua kerangka besar Intervensi Stunting
yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif
A Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting
1 Intervensi Gizi Spesifik
Intervensi Gizi ini dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan
berkontribusi dalam 30 penurunan Stunting Intervensi ini pada umumnya
dilakukan di sektor kesehatan dan sifatnya jangka pendek Sehingga hasil
intervensi dapat dilihat dalam waktu yang cukup singkat Intervensi ini dilakukan
mulai dari masa kehamilan ibu sampai kelahiran balita
- 115 -
Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil
Meliputi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil
untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK) mengatasi
kekurangan zat besi dan asam folat mengatasi kekurangan iodium
menanggulangi cacingan pada ibu hamil serta melindungi dari Malaria KEK
berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu dalam proses persalinan
sehingga dapat menyebabkan partus lama dan pendarahan pasca salin
hingga kematian ibu Pun pada bayi berisiko terjadi kematian janin prematur
lahir cacat berat badan lahir rendah dan kematian bayi
Tabel 7 1 Persentase Balita Kurus dan Ibu Hamil Risiko KEK (Kekurangan Energi Kronik) mendapat Makanan Tambahan menurut Provinsi 2-12018
2016 2017 2018
ACEH 845 995 8288
SUMATERA UTARA 571 8659 8458
SUMATERA BARAT 772 8436 9522
RIAU 812 8901 9753
JAMBI 767 9172 943
SUMATERA SELATAN 319 9046 9944
BENGKULU 76 986 986
LAMPUNG 819 7345 9265
KEP BANGKA BELITUNG 81 9369 959
KEP RIAU 783 8462 9241
Persentase Ibu Hamil Resiko KEK yang mendapat Makanan TambahanProvinsi
Sumber Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan RI
KEK dapat ditanggulangi dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
pada ibu hamil yang terdeteksi KEK selama 90 hari makan ibu Pada tahun
2018 sebesar 943 ibu hamil dengan risiko KEK di Jambi telah
mendapatkan makanan tambahan Persentase tersebut lebih tinggi
dibandingkan tahun 2017 (9172) Pada 2016-2017 persentase naik tajam
dari 767 menjadi 9172 Apabila dibandingkan dengan provinsi lain Jambi
berada di bawah Riau (9753) diatas Lampung (9265)
Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6
Bulan
Meliputi kegiatan yang mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD) terutama
melalui pemberian ASI jolongkolostrum serta mendorong pemberian ASI
Eksklusif
- 116 -
Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-
23 Bulan
Meliputi kegiatan mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan anak
berusia 23 bulan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
menyediakan obat cacing menyediakan suplementasi zink melakukan
fortifikasi zat besi ke dalam makanan memberikan perlindungan terhadap
malaria memberikan imunisasi lengkap serta melakukan pencegahan dan
pengobatan diare
2 Intervensi Gizi Sensitif
Intervensi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor
kesehatan dan berkontribusi pada 70 Intervensi Stunting Sasaran intervensi
ini adalah masyarakat secara umum Kegiatan ini dilakukan secara makro dan
dilakukan lintas Kementerian Lembaga Ada 12 kegiatan yang berkontribusi
dalam penurunan stunting yaitu
bull Menyediakan dan memastikan akses air bersih
bull Menyediakan dan memastikan akses sanitasi
bull Melakukan fortifikasi bahan pangan
bull Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana
(KB)
bull Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
bull Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
bull Memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua
bull Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal
bull Memberikan pendidikan gizi masyarakat
bull Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada
remaja
bull Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin
bull Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi
- 117 -
B Penanggulangan Stunting oleh Pemerintah
1 Belanja KL dalam APBN
Kelompok Penanganan Stunting Intervensi Gizi Spesifik
Tabel 7 2 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Spesifik (dalam ribuan)
KODE ProgramKegiatanOutput DIPA Output
Pagu Real Volume Capaian
KEMENTERIAN KESEHATAN
0240306 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
2080 Pembinaan Gizi Masyarakat
003
Penguatan Intervensi Suplementasi Gizi pada Ibu
Hamil dan Balita 100000 99500 9950 11 11 100
007
Pembinaan dalam Peningkatan Pengetahuan Gizi
Masyarakat 352590 351660 9974 11 11 100
504 Peningkatan Surveilans Gizi 1300588 1299545 9992 11 11 100
5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga
001
Pembinaan Dalam Persalinan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan 457458 457272 9996 1 1 100
002
Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan
Kunjungan Neonatal Pertama 89170 87670 9832 1 1 100
004
Pembinaan dalam Pelaksanaan Usaha Kesehatan
Sekolah 295717 295709 10000 1 1 100
005 Pembinaan Pencegahan stunting 188645 188640 10000 1 1 100
015
Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia 116320 115850 9960 1 1 100
018
Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan
Antenatal 126190 123985 9825 5 5 100
0240508
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
2058 Surveilans dan Karantina Kesehatan
006 Layanan Imunisasi 526930 509481 9669 11 11 100
2059
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik
005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 461250 454007 9843 506 504 100
008
Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan
Kecacingan 458000 457349 9986 2 2 100
2060
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
500
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
HIV AIDS 319691 315403 9866 15 11 100
502 Layanan Pengendalian Penyakit TBC 424050 380857 8981 22 11 100
507
Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
ISPA 102000 94154 9231 1 1 100
0240709 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2065
Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
506
Dinas Kesehatan Provinsi dan KabKota yang
Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan 409265 406759 9939 1 1 100 Sumber MEBE (data diolah)
Pada belanja penanganan stunting Intervensi Gizi Spesifik yang dilakukan
Kementerian Kesehatan dapat dilihat bahwa sebagian besar realisasi diatas 90
dengan capaian output secara keseluruhan 100
- 118 -
Kelompok Penanganan Stunting pada APBD Intervensi Gizi Sensitif
Tabel 7 3 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Intervensi Gizi Sensitif (dalam ribuan)
KODE ProgramKegiatanOutput DIPA Output
Pagu Real Volume Capaian
KEMENTERIAN PERTANIAN
14
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
1814
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas
Harga Pangan
102 Lumbung Pangan Masyarakat 311500 311183 9990 4 4 100
1815
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan
Rawan Pangan
106 Kawasan Mandiri Pangan 530000 521310 9836 1 1 100
1816
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan
101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 4610500 4857510 10536 97 91 100
106
Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan
Segar 450000 445962 9910 1 1 100
KEMENTERIAN KESEHATAN
11
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional
5610
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan
JKNKIS
601
Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan
Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)Kartu Indonesia Sehat (KIS) 670400 643777 9603 1 1 100
06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
5833
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
002 Kampanye Hidup Sehat melalui Berbagai Media 1328350 1326000 9982 2 2 100
004
Pelaksanaan Strategi Promosi Kesehatan dalam
mendukung Program Kesehatan 400710 399231 9963 1 1 100
501
Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
yang memenuhi Syarat 128160 128060 9992
504 Pengawasan terhadap Sarana Air Minum 63310 63310 10000
505
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) 253280 253210 9997
KEMENTERIAN AGAMA
08 Program Bimbingan Masyarakat Islam
2104
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga
Sakinah
008 Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 919499 747680 8131 2817 149 98
12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha
2145
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama
Budha
014 Pembinaan Keluarga Hittasukhaya 22378 22345 9985 1 1 100
- 119 -
KEMENTERIAN SOSIAL
07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2251 Jaminan Sosial Keluarga
001
Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai
Bersyarat 2275543 2274351 9995 1 1 100
KEMENTERIAN PUPR
07
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
2414
Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman
004 Sistem Pengelolaan Air Limbah 10370000 9362000 9028 1066 660 100
2415
Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
007 Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan 12827447 12350792 9628 10 10 96
008 SPAM Berbasis Masyarakat 39396620 39343870 9987 0 100 100
BKKBN
06
Program Kependudukan KB dan Pembangunan
Keluarga
3331
Pengelolaan Program Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi
081 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK 660000 639723 9693 15869 15869 100
085
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam
edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai
calon ibu 1464666 1437891 9817 810 810 100 Sumber MEBE (data diolah)
Intervensi Gizi Sensitif berperan sebanyak 70 penurunan stunting
Intervensi ini dilakukan oleh kementerianlembaga terkait yang saling bekerja
sama melakukan program-program dalam rangka penurunan stunting Pada
data yang diambil dari MEBE realisasi kementerian lembaga berada diatas
80 dengan capaian output lebih dari 90
Kelompok Penanganan Stunting Pendampingan Koordinasi dan
Dukungan Teknis
Pendampingan koordinasi dan dukungan teknis dalam rangka
penurunan stunting di Jambi dilakukan oleh Kementerian Pertanian
Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dan Badan Pusat Statistik Realisasi pada semua program berada
diatas 90 dengan capaian output hampir seluruhnya 100 kecuali pada
output Pembinaan KabupatenKota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
- 120 -
Tabel 7 4 Belanja Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2019 Pendampingan Koordinasi dan Dukungan Teknis
KODE ProgramKegiatanOutput DIPA Output
Pagu Real Volume Nilai Capaian
KEMENTERIAN PERTANIAN
14
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
1815
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan
Rawan Pangan
115 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah 220000 212828 9674 3 3 100
KEMENTERIAN KESEHATAN
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
963 Layanan Data dan Informasi 306020 301664 9858 1 1 100
06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
5833
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
001
Pembinaan KabupatenKota dalam Pelaksanaan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 868381 861245 9918 2 2 99
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
509
Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga 96752 96688 9993 49 49 100
10
Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
501 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 103224 93698 9077 240 240 100
505
Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia
Kesehatan 1191881 1084377 9098 397 397 100
KEMENTERIAN PUPR
07
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
2414
Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman
003
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman 579004 551734 9529 3 100 100
2415
Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
003
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan
SPAM 1548813 1520715 9819 8 100 100
BPS
06
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi
Statistik
2895
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS
Provinsi
009
PUBLIKASILAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN
RAKYAT 3668599 3615122 9854 24 2 100 Sumber MEBE (data diolah)
- 121 -
2 Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Data yang ditampilkan adalah data penanganan stunting pada Kabupaten
Kerinci saja Alasan dari pemilihan tersebut adalah Kabupaten Kerinci masuk
sebagai 100 KabupatenKota Prioritas sejak 2017 dan 2018 sehingga dapat
dilihat arah perkembangannya
Gambar 7 2 TKDD untuk Mengatasi Stunting
Sumber DJPK Arah Kebijakan TKDD Tahun Anggaran 2019
Berikut merupakan arah kebijakan untuk mengatasi stunting pada bidang
Kesehatan Sanitasi Air Minum dan Pendidikan Sebab stunting bukanlah
permasalahan yang dapat diatasi dengan alokasi pada bidang Kesehatan saja
Stunting memiliki dimensi yang kompleks Penyebabnya tidak hanya kekurangan
gizi maupun pengetahuan mengenai gizi dan keluarga berencana Pun akses
pada air minum yang bersih dan sehat serta pengelolaan limbah yang baik juga
berpengaruh signifikan pada prevalensi stunting Tak tertinggal pula pada bidang
pendidikan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penting dalam
memberikan pengetahuan dasar kepada anak usia dini
- 122 -
Tabel 7 5 Belanja DAK Fisik untuk Mengatasi Stunting
Kesehatan DAK Penugasan
Penyediaan Alat Antropometri 683999000
Kit Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit) 1700000000
Air Minum DAK Reguler
Peningkatan kapasitas SPAMUprating IPA
SPAM 715852000
Air Minum DAK Penugasan
Pengembangan jaringan perpipaan SPAM 2279306000
Peningkatan kapasitas SPAMUprating IPA
SPAM 375000000
Sanitasi DAK Reguler
Pembangunan tangki septik skala individual
perdesaan minimal 50 KK 150000000
Nilai KegiatanBidang Jenis Dana Rincian Kegiatan
Sumber OMSPAN (diolah)
Alokasi DAK Fisik untuk penurunan stunting di Jambi hanya pada bidang
Kesehatan Air Minum dan Sanitasi Pada DAK Fisik Kesehatan kegiatan yang dilakukan
hanya penyediaan alat antropometer dan pemberian sanitarian kit Pada DAK Fisik Air
Minum kegiatan difokuskan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 123 -
BAB VIII PENUTUP
Foto Ayu Tika Pravindias | pravindias
ldquoKanwil DJPb Provinsi Jambi siap mengawal APBN untuk Indonesia Majurdquo
- 124 -
BAB VIII
PENUTUP
A KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka dapat
disimpulkan sebagai berikut
1 Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga
komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas Batubara Crude Palm Oil
(CPO) Karet dan kelapa Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat
yang sekitar 65 persen berada di sektor pertanian dan perkebunan yang pada
gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat Perubahan struktur
penduduk pada 2016 dimana kelompok usia sekolah hampir seimbang dengan
kelompok usia produktif dan usia lanjut semakin besar hal ini memberikan
indikasi migrasi penduduk usia produktif ke Provinsi Jambi Letak Jambi secara
geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera
(Provinsi Sumsel Sumbar Riau Kepulauan Riau dan Bengkulu) karena dapat
menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang jasa dan orang dari dan
ke Batam Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain Peran Jambi ke
depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia
pemberlakuan pasar bebas ASEAN (AFTA) dan Asean China (ACFTA) serta
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
2 Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tercermin dari PDRB yang tumbuh sebesar
359 (yoy) menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 485 (yoy) serta
masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang
tumbuh sebesar 502 (yoy) Struktur ekonomi Provinsi Jambi tahun 2019
menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan
dan perikanan pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan besar
dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor Pergerakan ekonomi Provinsi
Jambi masih sangat masih rentan terhadap faktor eksternal
3 Penerimaan pajak tahun 2019 terealisasi sebesar Rp461 triliun lebih tinggi
dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp450 triliun Realisasi penerimaan
pajak tersebut menyumbang 8875 dari total penerimaan APBN di Jambi
Penerimaan perpajakan di Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren
peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 554 (rata-rata naik 102
per tahun) kecuali tahun 2016 yang sedikit mengalami penurunan Realisasi
perpajakan tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 686 dengan capaian
- 125 -
realisasinya 10727 dari target namun lebih rendah dibandingkan capaian
tahun sebelumnya sebesar 817 dari target penerimaan pajak
4 Belanja daerah di Provinsi Jambi tahun 2019 porsinya masih didominasi
Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang) Penyerapan dari
masing-masing daerah di wilayah Provinsi Jambi belum maksimal (rata-rata
dibawah 90) Realisasi belanja daerah tidak seimbang dengan kucuran dana
transfer dari pusat yang secara tunai ditransfer dari Kas pemerintah pusat ke
Kas Daerah sesuai jadwal yang teratur sehingga mengakibatkan adanya idle
money yang terlihat dari simpanan dana Pemda di perbankan
5 Realisasi penerimaan perpajakan konsolidasian sebesar Rp647 triliun
Proporsi pajak dalam negeri pemerintah pusat (Rp450 triliun) dan pemerintah
daerah (Rp184 triliun) terhadap penerimaan perpajakan konsolidasian
masing-masing mencapai 696 dan 285 sedangkan sisanya disumbang
pajak perdagangan internasional Porsi belanja operasi pada belanja
pemerintah masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang
masing-masing 302 dan 24 dari total belanja dan transfer konsolidasian
Pada tahun 2019 SurplusDefisit Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Jambi
mencapai minus Rp1716 Triliun Sebagian besar (9644) defisit tersebut dari
Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Jambi dan sisanya (356) dari
Gabungan Pemerintah Daerah Jambi
6 Meningkatnya jumlah desakelurahan yang memiliki sarana kesehatan harus
dibarengi dengan tersedianya jumlah tenaga kesehatan yang memadai namun
sampai dengan survey tahun 2017 dokter umum di Jambi hanya berjumlah 19
(BPS) Untuk angka buta huruf di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan
yang signifikan pada empat (4) tahun pertama yaitu tahun 2011 sampai dengan
2014 NTP Provinsi Jambi yang mencerminkan kesejahteraan petani selama
periode Januari-Desember 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif namun positif
Produksi tanaman perkebunan Provinsi Jambi didominasi oleh komoditas
unggulan ekonomi Jambi yaitu Kelapa Sawit (tersebar di 8 kabupaten) Karet (8
kabupaten) Kelapa dan Pinang (Tanjab Barat dan Tanjab Timur) serta Kulit
Kayu Manis (Kerinci)
7 Sebaran stunting Jambi berada pada angka 379 (Riskesdas 2013) lebih tinggi
dibandingkan angka nasional yaitu 372 Pada prioritas tahap I pelaksanaan
Kegiatan Padat Karya dan Penanggulangan Stunting tahun 2018 Kabupaten
Kerinci masuk sebagai salah satu KabupatenKota prioritas dengan prevalensi
- 126 -
stunting (persentase balita pendek dan sangat pendek) 5526 tahap II tahun
2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam prioritas dengan
prevalensi stunting sebesar 4849
B REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan dan hasil kajian yang telah dipaparkan sebelumnya maka
dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut
1 Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi akan jauh lebih optimal apabila
benar-benar didorong oleh perencanaan yang disusun dan dieksekusi dengan
baik berdasarkan potensi sumber daya yang ada di Provinsi Jambi dalam
membentuk ekonomi Jambi (khususnya sektor pertanian kehutanan dan
perikanan pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan besar dan
eceran) Kebijakan (by planing) dalam menciptakan nilai tambah (value added)
perlu disusun dan disinergikan dengan baik pada level satuan kerja dalam
rangka meminimalkan dampak jika terjadi guncangan (shock) pada ekonomi
Jambi sehingga outcome dari kebijakan tersebut mampu meminimalisir
dampak perubahan harga komoditas unggulan Provisi Jambi
2 Postur belanja dalam APBD di wilayah Provinsi Jambi agar lebih diarahkan pada
sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian Dengan tetap
memperhatikan ruang fiskal untuk discretionary spending dan memberikan porsi
yang cukup untuk alokasi belanja (infrastruktur) sehingga dapat berperan
sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Jambi
3 Pemerintah Daerah Provinsi Jambi agar terus meningkatkan kemandirian fiskal
daerahnya Porsi PAD sebagian besar KabKota masih berasal dari Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (pendapatan BLUD dan imbal jasa bunga)
Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari masing-masing pemerintah daerah
agar terus melakukan langkah-langkah extraordinary dan inovatif untuk
menggali sumber pendapatan dari PAD tanpa mengganggu iklim investasi
daerah Selain itu pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi pada belanja
tidak langsung dan melakukan realokasi belanjanya pada program atau
kegiatan yang difokuskan pada sektor unggulan daerah dan dapat memberi
dampak yang terukur terhadap perekonomian daerah
- 127 -
DAFTAR PUSTAKA
Blanchard O Johnson D Macroeconomics Pearson
Bloumlndal J R 2001 Budgeting in Sweden OECD Journal on Budgeting vol 1 no 1
pp 27-57
Dong Fu Lori L Taylor Mine K Yucel (2003) Fiscal Policy and Growth Research
Departement Working Paper 0301
Irawan M Suparmoko 2002 Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6BFE-Yogyakarta
Yogyakarta
N Gregory Mankiw (2009) ldquoMacroeconomicsrdquo Seventh Edition Harvard University
Olivier Blanchard David R Johnson (2013) ldquoMacroeconomicsrdquo Sixth Edition Pearson
Education Inc 2013
Robert J Barro and Xavier Sala-i-martin (2004) ldquoEconomic Growthrdquo Second Edition The
MIT Press Cambridge Massachusett
Rudiger Dornbusch Stanley Fischer Richard (2011) ldquoMacroeconomicsrdquo Eleventh
Edition McGraw-Hill International Editions
Schick A 1996 The Spirit of Reform managing the New Zealand state sector in a time
of change Report prepared for the State Services Commission and the Treasury
Wellington New Zealand
Schick A 1998 Why most developing countries should not try New Zealands reforms
The World Bank Research Observer vol 13 no 1 pp 123-131
Todaro MP 1977 Economics for a developing world an introduction to principles
problems and policies for development Longman London
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman
Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36PB2012 Tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
JALAN MAYJEN M Y SINGADIKANE NO 45 JAMBI 36122 TELEPON (0741) 668802 FAKSIMILI (0741) 668801 SUREL KANWILJAMBIGMAILCOM SITUS WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILJAMBI
NOTA DINASNOMOR ND-131WPB062020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Plh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
JambiSifat SegeraLampiran 1 BerkasHal Kajian Fiskal Regional Tahunan (Yearly Fiscal Report) Tahun 2019Tanggal 28 Februari 2020
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 61PB2017tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Kajian Fiskal Regional dan Nota Dinas DirekturPelaksanaan Anggaran Nomor ND-54PB22020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penyusunandan Tema Analisis Tematik Kajian Fiskal Regional Tahunan 2019 kami sampaikan hal-halsebagai berikut
1 Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah membuat Kajian Fiskal Regional Tahunan untuk tahun 2019dengan tema Sinergi dan Konvergensi Program Penanganan Stunting di Daerahsebagaimana yang telah ditetapkan dalam ND-54PB22020
2 Hasil kajian fiskal untuk regional Provinsi Jambi secara umum adalah sebagai berikut
a Ekonomi Provinsi Jambi pada 2019 tumbuh sebesar 440 (yoy) turun dibandingkantahun 2018 (471) dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional
b Inflasi secara keseluruhan tahun 2019 mencapai 081 (yoy) untuk Kota Jambi dan KotaMuara Bungo sebesar 074 (yoy)
c Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 419 naikdibandingkan pada tahun sebelumnya namun masih di bawah TPT nasional
d Provinsi jambi mendapatkan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp168554 triliunAngka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 senilai Rp145678triliun dengan jumlah realisasi 15315 Triliun atau sebesar 9086
e Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jambi 2019 ditopang dari 4 sektor utama yaituPertanian Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian PerdaganganBesar dan Eceran
f Terdapat 2 Kabupaten yang menjadi prioritas penanganan stunting di Provinsi Jambi yaituKabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah prevalensi stunting sebesar 4849atau sebanyak 10524 jiwa dan Kabupaten Kerinci dengan jumlah prevalensi stunting5526 atau sebanyak 9846 jiwa Untuk menanggulangi hal tersebut Pemerintah Pusatdan Daerah telah mempersiapkan kegiatan untuk menanggulangi stunting tersebut yaitudengan Program Intervensi Gizi Spesifik melalui APBN dan Intervensi Gizi Sensitif melaluiAPBD
3 Rincian hasil kajian tersebut adalah sebagaimana terlampir
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronikJudika Sirait
- KFR Tahunan 2019pdf (p1-140)
-
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GRAFIK
- EXECUTIVE SUMMARY
- BAB I
- SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH
-
- A SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH
-
- 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
-
- a Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- b Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
-
- B TANTANGAN DAERAH
-
- 1 Tantangan Ekonomi Daerah
- 2 Tantangan Sosial Kependudukan
- 3 Tantangan Geografi Wilayah
-
- BAB II
- PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
-
- A INDIKATOR MAKROEKONOMI FUNDAMENTAL
-
- 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
-
- a Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
- b Nominal PDRB
-
- 1) PDRB sisi permintaan
- 2) PDRB sisi penawaran
-
- c PDRB per kapita
-
- 2 Inflasi
- 3 Suku bunga
- 4 Nilai tukar
-
- B INDIKATOR KESEJAHTERAAN
-
- 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Human Development Index (HDI)
- 2 Tingkat Kemiskinan
- 3 Ketimpangan (Gini Ratio)
- 4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran
-
- C EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL
-
- BAB III
- PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN DI TINGKAT REGIONAL
-
- A APBN Tingkat Provinsi
- B PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL
-
- 1 Penerimaan Perpajakan
- 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi
-
- a Perkembangan PNBP menurut Jenis
- b Perkembangan PNBP Fungsional
-
- C BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI
-
- 1 Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Lembaga
- 2 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Fungsi
- 3 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja
-
- D TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
-
- 1 Dana Transfer Umum
-
- a Dana Alokasi Umum
- b Dana Bagi Hasil
-
- 2 Dana Transfer Khusus
-
- a Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- b Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
-
- E ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL
-
- 1 Arus Kas Masuk (Belanja dan TKDD)
-
- F PENGELOLAAN BLU PUSAT
-
- 1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU pusat
- 2 Perkembangan Aset PNBP dan RM BLU
- 3 Analisis Tingkat Kemandirian BLU
- 4 Profil dan Jenis Layanan Satker PNBP
-
- G PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
- 1 Penerusan Pinjaman
- 2 Kredit program
-
- BAB IV
- PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
-
- A APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)
- B PENDAPATAN DAERAH
- C BELANJA DAERAH
-
- 1 Rincian Belanja Daerah berdasarkan Klasifikasi Urusan
- 2 Rincian Belanja Daerah menurut Jenis Belanja (sifat ekonomi)
-
- D PENGELOLAAN BLU DAERAH
-
- 1 Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Daerah
- 2 Perkembangan pengelolaan aset PNBP dan RM BLU Daerah
- 3 Analisis legal BLU Daerah
-
- E PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH
-
- 1 Bentuk Investasi Daerah
- 2 Profil dan Jenis Badan Usaha Milik Daerah
-
- F SILPA DAN PEMBIAYAAN
-
- 1 Perkembangan surplusdefisit APBD
- 2 Pembiayaan daerah
-
- G ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 1 Analisis Horizontal dan Vertikal
- 2 Analisis Kapasitas Fiskal Daerah
-
- H PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH
-
- BAB V
- PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
-
- A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
- B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
-
- 1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
- 2 Analisis Perubahan
- 3 Rasio Pajak (Tax Ratio)
- 4 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
-
- C BELANJA KONSOLIDASIAN
-
- 1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
- 2 Analisis Perubahan
- 3 Analisis Rasio Belanja Operasi Konsolidasian terhadap Total Belanja Konsolidasian