KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL … · Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara...
Transcript of KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL … · Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara...
Vol. 3 No. 2 Triwulanan
April - Jun 2017 (terbit Agustus 2017)
Triwulan II 2017 ISSN 2460-490257
e-ISSN 2460-598212
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL
PROVINSI PAPUA AGUSTUS 2017
Dasar Hukum Bank Indonesia
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,
dan independensinya diatur dengan undang-undang.
~UUD 1945 Pasal 23 D~
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1~
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah
dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-
undang ini.
~UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 2~
Visi Bank Indonesia
Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai
strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil
Misi Bank Indonesia
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu
bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber
pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian nasional
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi
terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan
memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola
(governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua
dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Papua pada bulan Februari, Mei, Agustus,
dan November. Sebelum dipublikasikan, materi Kajian dari
berbagai provinsi telah terlebih dahulu dikompilasi melalui
mekanisme kerja internal Bank Indonesia untuk dijadikan bahan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter, sistem
pembayaran, serta pengawasan perbankan dan sistem
keuangan secara makroprudensial. Publikasi ini berfungsi
sebagai media untuk menyampaikan penjelasan kepada para
pemangku kepentingan dan publik di daerah mengenai
perkembangan kondisi terkini, prospek perekonomian, serta isu
yang berkembang dan perlu dicermati.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua
Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 9
Jayapura 99111
T +62 967 534 581
F +62 967 535 201
Salinan elektronis publikasi ini dapat diunduh melalui situs
www.bi.go.id.
Untuk mendapatkan salinan elektronis publikasi ini pada
kesempatan pertama, silahkan mengirimkan surel ke
Dewan Redaksi
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua
Penanggung Jawab : Joko Supratikto
(Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua)
Pemimpin Redaksi : Fauzan
(Deputi Kepala Perwakilan/Kepala Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan)
Mitra Bestari : Evy Marya Deswita Siburian
(Peneliti Departemen Regional III Kantor Pusat BI)
Adela Putri Rizkia
(Analis / Departemen Regional III Kantor Pusat BI)
Andree Breitner Makahinda
(Analis / Departemen Regional III Kantor Pusat BI)
Penyunting : Arya Jodilistyo
(Analis / Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans)
Penulis : Arya Jodilistyo
(Analis / Manajer Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans)
Nadhil Auzan O.
(Analis Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans)
Kontributor : Yudi Prasetiyo
(Analis / Manajer Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan)
Yon Widiyono
(Analis / Manajer Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM)
Ferdinand Maluenseng
(Kepala Unit Operasional SP)
Jaffry Agust Waluyan
(Kasir Senior Unit Pengelolaan Uang Rupiah)
Sekretaris : Luki Riyaningrum
(Analis Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan)
Monika Randalinggi
(Pelaksana Yunior Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan)
i
KATA PENGANTAR
Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat dan berkat-Nya, Kajian
Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Periode Agustus 2017 ini dapat terbit tepat
waktu. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kajian yang meliputi analisis
makroekonomi daerah, perbankan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan keuangan daerah
menjadi penting terutama bagi pemerintah, dunia usaha, dan kalangan akademisi, maupun
masyarakat luas.
Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu melalui Kata
Pengantar ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terbitnya Kajian ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin baik tersebut tetap dapat terpelihara
di masa mendatang. Akhirnya, besar harapan kami agar Kajian pada triwulan ini bermanfaat bagi
semua pihak dalam memahami kondisi perekonomian Papua.
Jayapura, 22 Agustus 2017
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI PAPUA
Joko Supratikto
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua triwulan II 2017 tercatat mengalami peningkatan lebih
tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat kinerja perekonomian Provinsi Papua
mencapai 4,91% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan kinerja triwulan
sebelumnya yang sebesar 3,36% (yoy). Dari sisi permintaan, perbaikan performa ekspor luar
negeri dari Provinsi Papua menjadi penopang tingginya pertumbuhan pada triwulan laporan.
Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan penjualan konsentrat mineral hasil tambang
menjadi faktor dominan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan. Sepanjang
triwulan III 2017 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih rendah terutama dipengaruhi
oleh faktor baseline atas tingginya pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu. Melemahnya
kinerja ekspor luar negeri cenderung menjadi faktor dominan rendahnya pertumbuhan terutama
disebabkan oleh permasalahan ketengakerjaan dan operasional produksi lapangan usaha
pertambangan.
Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBN serta APBD di lingkup pemerintah Provinsi
Papua pada triwulan II 2017 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan triwulan yang
sama tahun sebelumnya. Dampak berlangsungnya Pilkada 2017 pada 11 Kabupaten dan Kota di
Provinsi Papua cenderung berpengaruh pada penyesuaian rencana realisasi anggaran sepanjang
tahun 2017. Selain itu, beberapa faktor seperti stagnansi pertumbuhan sektor ekonomi non
tambang, terdapatnya beberapa wilayah yang masih memerlukan untuk dilakukan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) dan keterlambatan pengesahan APBD di dua kabupaten turut menyebabkan
realisasi anggaran kurang optimal pada triwulan laporan.
Dari sisi inflasi secara umum di Provinsi Papua1 pada triwulan II 2017 mencapai 3,10% (yoy)
menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi sepanjang triwulan II 2017 cenderung
disebabkan oleh pergerakan harga kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (Administered
Prices). Sementara terjaganya kondisi pasokan komoditas pangan termasuk tanaman bahan
pangan dan hortikultura mampu menahan inflasi pada level yang relatif rendah ditengah
peningkatan permintaan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan asesemen Bank
Indonesia, sepanjang triwulan III 2017 diperkirakan inflasi mencapai sebesar 4,72% (yoy).
Kondisi stabilitas sistem keuangan di Papua masih relatif terjaga. Dari sisi korporasi, asesmen
menilai bahwa kinerja sektor korporasi di Papua pada triwulan II 2017 relatif terjaga. Hasil Survei
Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan liaison yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperkuat
kondisi tersebut. Kondisi yang sama juga terlihat pada sisi Rumah Tangga, dimana kinerja sektor
Rumah Tangga pada triwulan II 2017 masih terjaga dengan positif, tercermin dari kemampuan
sektor Rumah Tangga dalam menjaga kondisi keuangan.
Perkembangan transaksi Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) di Papua pada triwulan II 2017
menurun secara nominal dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi melalui Bank Indonesia
Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada triwulan laporan juga tercatat menurun dibandingkan
triwulan lalu. Sementara itu, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)
Provinsi Papua menunjukan posisi net outflow pada triwulan II 2017 sebesar Rp1,92 triliun. Pada
triwulan ini posisi net outflow disebabkan adanya kebutuhan perayaan puasa dan lebaran.
iii
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Papua pada triwulan II 2017 menunjukkan penurunan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini salah satunya diindikasikan dari Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Provinsi Papua yang menurun. Di sisi lain, perkembangan kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Papua menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data demografi Provinsi Papua
triwulan II 2017 ditunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus menurun dengan tingkat
kesenjangan yang juga mengindikasikan arah perbaikan.
Pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan IV 2017 berada dikisaran 4,3%-4,7% (yoy) dengan
kecenderungan bias bawah. Angka perkiraan tersebut terutama didorong oleh kinerja
pertambangan yang diperkirakan meningkat pasca pemberlakuan relaksasi izin ekspor minerba.
Meskipun demikian, kebijakan tersebut hanya berlaku hingga awal triwulan IV 2017 (Oktober
2017) sehingga ke depan, kondisi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan investasi
perusahaan tambang terbesar di Papua. Terkait kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Papua
pada 2017 diperkirakan berada pada kisaran 3,7%-4,1% (yoy) dengan kecenderungan bias atas.
Dari sisi tekanan harga, inflasi pada triwulan IV 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,3%-4,7%
(yoy) dengan kecenderungan bias atas. Tekanan inflasi volatile foods dan administered price
diperkirakan berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi di akhir tahun. Kondisi
tersebut menyebabkan tekanan inflasi 2017 berpotensi lebih tinggi dari 2016 dan berada pada
kisaran 4,3%-4,7% (yoy).
iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ......................................................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................. ii
Daftar Isi ................................................................................................................................ iv
Daftar Tabel ........................................................................................................................... vi
Daftar Grafik ......................................................................................................................... vii
Tabel Indikator Makroekonomi Daerah .................................................................................... ix
BAB 1 PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH .............................................................. 1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGGUNAAN.......................................................... 1
1.1.1 Konsumsi .......................................................................................................... 2
1.1.2 Investasi ............................................................................................................ 4
1.1.3 Ekspor Netto ..................................................................................................... 6
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI LAPANGAN USAHA .................................................. 8
1.2.1 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian ................................................. 9
1.2.2 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan .......................................10
1.2.3 Lapangan Usaha Konstruksi ..............................................................................11
1.2.4 Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor
........................................................................................................................12
1.2.5 Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
........................................................................................................................13
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH ...........................................................................................14
2.1 REALISASI APBN DI LINGKUP PROVINSI PAPUA .........................................................14
2.2 REALISASI APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA .......................................................16
2.2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua ................................................16
2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua .......................................................18
BAB 3 INFLASI .......................................................................................................................20
3.1 INFLASI UMUM ........................................................................................................20
3.2 KOMPONEN INFLASI ................................................................................................21
3.3 KELOMPOK KOMODITAS .........................................................................................22
v
3.4 PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI PAPUA ......................23
BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH ................................................................................25
4.1 KETAHANAN SEKTOR KORPORASI ...........................................................................25
4.1.1 Sumber Kerentanan Korporasi ..........................................................................25
4.1.2 Kinerja Korporasi ..............................................................................................26
4.1.3 Eksposure Perbankan dalam Korporasi ..............................................................28
4.2 KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA ..................................................................30
4.2.1 Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga .......................................................30
4.2.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga .....................................................................31
4.2.3 Eksposure Perbankan dalam Rumah Tangga ......................................................33
BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.........35
5.1 SISTEM PEMBAYARAN .............................................................................................35
5.2 PENGELOLAAN UANG RUPIAH .................................................................................36
BOKS PASAR MURAH NON TUNAI .........................................................................................38
BOKS WAMENA, KOTA KELIMA KAS TITIPAN DI PROVINSI PAPUA ..........................................39
BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN .................................................................40
6.1 KETENAGAKERJAAN................................................................................................40
6.2 KESEJAHTERAAN .....................................................................................................42
BAB 7 PROSPEK EKONOMI DAERAH.......................................................................................44
7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI ........................................................................44
7.2 PROSPEK INFLASI .....................................................................................................45
DAFTAR ISTILAH ....................................................................................................................47
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sisi Penggunaan Provinsi Papua (%yoy) ............ 2
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Komponen Penyusun Konsumsi RT Provinsi Papua (% yoy) ........... 2
Tabel 2.1 Perkembangan Sisi Pendapatan APBN di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua ............14
Tabel 2.2 Perkembangan Sisi Pendapatan APBD Provinsi Papua ...............................................16
Tabel 2.3 Perkembangan Sisi Belanja APBD Provinsi Papua ......................................................18
Tabel 3.1 Disagregasi Inflasi Papua 2015 - 2016 .....................................................................21
Tabel 3.2 Disagregasi Inflasi Papua Berdasarkan Kelompok Komoditas (% yoy) ........................22
Tabel 4.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumen Untuk Tabungan Tw II 2017 ........................32
Tabel 5.1 Frekuensi Pelaksanaan Kas Keliling Dalam dan Luar Kota .........................................37
Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama .....................................40
vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Papua & Nasional ............................................................... 1
Grafik 1.2 Pertumbuhan & Nominal PDRB ADHK .................................................................... 1
Grafik 1.3 Struktur Berdasarkan Penggunaan .......................................................................... 1
Grafik 1.4 Indeks Tendensi Konsumen di Provinsi Papua........................................................... 3
Grafik 1.5 Impor Konsumsi di Provinsi Papua ........................................................................... 3
Grafik 1.6 Perkembangan IKK dan Penghasilan Saat Ini ............................................................ 3
Grafik 1.7 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi ............................................................ 3
Grafik 1.8 Realisasi Belanja selain Belanja Modal ...................................................................... 3
Grafik 1.9 Penyaluran Kredit Investasi ...................................................................................... 4
Grafik 1.10 Impor Barang Modal ............................................................................................. 4
Grafik 1.11 Perkembangan PMTB Berdasarkan Jenisnya ........................................................... 5
Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor .......................................................................................... 5
Grafik 1.13 Pangsa Ekspor Triwulan I 2017 .............................................................................. 5
Grafik 1.14 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah ......................................................................... 7
Grafik 1.15 Perkembangan Impor ........................................................................................... 7
Grafik 1.16 Pangsa Impor Triwulan II 2017 .............................................................................. 7
Grafik 1.17 Struktur & Pertumbuhan Sisi Lapangan Usaha ....................................................... 8
Grafik 1.18 Produksi Konsentrat Tembaga dan Emas ............................................................... 9
Grafik 1.19 Penjualan Konsentrat Tembaga dan Emas ............................................................. 9
Grafik 1.20 Perkembangan SKDU KPw BI Prov. Papua .............................................................10
Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian ................................................................10
Grafik 1.22 Belanja Modal dan Pertumbuhan Konstruksi .........................................................11
Grafik 1.23 Penjualan Semen di Provinsi Papua .......................................................................11
Grafik 1.24 Perkembangan Kredit Sektor Konstruksi ...............................................................11
Grafik 1.25 Indeks Pembelian Durable Goods .........................................................................12
Grafik 1.26 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan ...........................................................12
Grafik 2.1 Struktur Realisasi Belanja APBN Papua ....................................................................15
Grafik 2.2 Realisasi APBN Menurut Pos Belanja .......................................................................15
Grafik 2.3 Struktur Realisasi Pendapatan APBD ......................................................................17
Grafik 2.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain ...............................................................17
Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan ...........................................................17
Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi PAD .................................................................................17
Grafik 2.7 Struktur Realisasi Belanja APBD .............................................................................19
Grafik 2.8 Realisasi per Pos Belanja APBD ..............................................................................19
Grafik 3.1 Inflasi Tahunan Provinsi Papua & Nasional ..............................................................20
Grafik 3.2 Disagregasi Inflasi Inti Pangan & Non Pangan..........................................................21
Grafik 3.3 Realisasi Pembelian Kendaraan Baru .......................................................................22
Grafik 3.4 Perkembangan Harga Komoditas VF Utama...........................................................23
Grafik 3.5 Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan YAD....................................................................23
Grafik 4.1 Penjualan Semen Papua .........................................................................................25
Grafik 4.2 Penjualan Domestik, Utilisasi dan Persepsi Ekonomi Saat Ini ....................................25
Grafik 4.3 Kinerja Korporasi Berdasarkan Liaison.....................................................................26
viii
Grafik 4.4 Perkembangan Akses Kredit, Likuiditas dan Rentabilitas ..........................................27
Grafik 4.5 % Korporasi Berdasar Likuiditas per Sektor .............................................................27
Grafik 4.6% Korporasi Berdasar Rentabilitas per Sektor ..........................................................27
Grafik 4.7 Perkembangan DPK, Kredit dan NPL .......................................................................28
Grafik 4.8 % Proporsi Kredit per Sektor ..................................................................................28
Grafik 4.9 Pertumbuhan Kredit Korporasi per Sektor ...............................................................28
Grafik 4.10 Perkembangan NPL per Sektor .............................................................................28
Grafik 4.11 % Kredit Berdasarkan Penggunaan per Sektor ......................................................29
Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Investasi ...................................................29
Grafik 4.13 Pertumbuhan DPK Korporasi ................................................................................29
Grafik 4.14 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen ........................................................30
Grafik 4.15 Perkembangan Indikator SK Lainnya .....................................................................30
Grafik 4.16 Pangsa Alokasi Pengeluaran Konsumen ................................................................31
Grafik 4.17 % Penggunaan Pengeluaran/bulan ......................................................................31
Grafik 4.18 Indeks Perubahan Harga per Sektor RT .................................................................31
Grafik 4.19 Pertumbuhan DPK, Kredit dan NPL .......................................................................33
Grafik 4.20 % Kredit Rumah Tangga ......................................................................................33
Grafik 4.21 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga .....................................................................33
Grafik 4.22 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga .......................................................................33
Grafik 4.23 NPL Kredit Rumah Tangga ...................................................................................34
Grafik 4.24 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga .......................................................................34
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi SKNBI..............................................................................36
Grafik 5.2 Aliran Uang Kartal Melalui KPw BI Papua ................................................................36
Grafik 6.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .................................40
Grafik 6.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (yoy) .40
Grafik 6.3 Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian berdasarkan SKDU ...........................................41
Grafik 6.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .......................................41
Grafik 6.5 Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja ................................................41
Grafik 6.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan ..................................41
Grafik 6.7 Jumlah Penduduk Miskin .......................................................................................42
Grafik 6.8 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Papua .................................................42
Grafik 6.9 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ................................42
Grafik 6.10 Perkembangan Index Gini Papua ..........................................................................42
Grafik 6.11 Perkembangan Nilai Tukar Petani .........................................................................43
Grafik 6.12 Perbandingan NTP Papua dengan NTP Nasional ....................................................43
Grafik 7.1 Produksi Tambang Papua .......................................................................................44
Grafik 7.2 Perkembangan Ekspektasi Ekonomi dan Perkiraan Pengeluaran..............................44
Grafik 7.3 Perkembangan Ekspektasi Inflasi dan Perkiraan Pengeluaran ..................................45
Grafik 7.4 Kuadran Inflasi Papua Juni 2017.............................................................................45
ix
TABEL
INDIKATOR MAKROEKONOMI DAERAH
A. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
2016
I II III IV Total I II III IV Total I IIPertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 1,82 13,27 1,76 13,19 7,47 (0,72) (5,17) 20,44 21,41 9,21 3,36 4,91
Menurut Penggunaan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 6,15 6,22 6,24 5,82 6,11 5,56 6,54 6,17 5,14 5,84 5,16 6,55
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3,19 3,08 6,52 10,62 5,89 8,24 5,56 5,39 6,93 6,52 7,07 9,17
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,35 4,23 4,31 5,63 5,14 2,61 5,31 0,92 0,05 2,08 0,13 1,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto 9,01 6,30 6,61 6,65 7,11 6,75 6,78 5,37 7,01 6,47 6,78 5,78
Perubahan Inventori (120,90) (650,35) (91,35) (138,51) (172,26) 89,81 5,11 84,62 448,18 23,51 (408,68) (643,38)
Ekspor Luar Negeri 91,86 1.531,64 (9,19) (15,86) 38,88 (2,27) (38,88) (3,05) 96,07 6,74 (8,78) 50,78
Impor Luar Negeri (34,85) (24,08) (17,97) (2,27) (20,50) (4,59) 35,79 (12,55) 3,16 4,64 (26,48) (41,30)
Net Ekspor Antar Daerah (86,66) (93,07) 65,46 (134,56) (115,99) (281,23) (16,02) (189,40) 167,61 (488,92) 78,35 (675,39)
Menurut Kategori Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,00 2,70 6,36 9,01 6,03 3,18 3,69 0,02 2,05 2,21 1,35 1,83
Pertambangan dan Penggalian (6,99) 24,07 (6,07) 19,20 6,79 (10,50) (20,80) 40,77 44,50 13,15 0,36 6,75
Industri Pengolahan 5,62 5,45 1,72 2,42 3,77 6,98 1,12 4,94 5,15 4,51 4,56 6,55
Pengadaan Listrik, Gas (8,51) (0,82) (2,09) 14,23 0,63 27,14 12,81 8,53 1,86 11,86 1,21 0,94
Pengadaan Air 3,47 3,83 5,08 3,56 3,99 3,70 3,77 2,59 3,45 3,37 4,96 5,13
Konstruksi 14,99 7,54 7,79 12,86 10,70 4,71 7,00 12,13 10,93 8,81 9,42 3,84
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,35 7,13 8,72 8,30 8,13 2,54 6,96 9,51 8,39 6,91 5,32 5,46
Transportasi dan Pergudangan 10,79 9,03 8,62 10,07 9,62 4,30 8,08 9,73 10,08 8,13 4,97 5,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,97 5,85 8,64 10,36 7,52 5,09 8,15 6,83 6,09 6,54 5,35 5,91
Informasi dan Komunikasi 0,82 0,69 9,62 9,73 5,19 6,28 2,95 4,18 0,64 3,42 6,59 5,32
Jasa Keuangan 10,63 (12,63) 9,66 3,83 2,63 3,60 16,39 (0,01) 6,03 6,08 2,79 5,00
Real Estate 4,96 5,99 5,32 7,08 5,86 5,42 5,86 8,30 8,35 7,02 3,83 4,41
Jasa Perusahaan 1,66 3,89 5,55 4,59 3,97 5,80 6,20 5,42 5,37 5,68 5,43 5,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9,74 12,14 7,63 13,88 10,89 13,91 10,86 9,88 4,98 9,64 4,42 1,86
Jasa Pendidikan 7,11 9,27 9,07 3,99 7,23 6,24 10,66 9,48 5,20 7,83 4,93 5,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,45 9,17 9,84 5,47 8,36 5,91 13,05 10,35 3,60 8,08 4,64 4,73
Jasa lainnya 7,56 7,71 8,73 4,56 7,04 6,06 9,19 7,03 3,83 6,43 4,30 5,22
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%, yoy) 4,82 4,74 4,77 5,17 4,88 4,92 5,18 5,01 4,94 5,02 5,01 5,01
Inflasi Papua (% yoy) 6,85 8,20 7,07 3,57 3,57 3,76 5,23 4,72 3,26 3,26 3,89 3,10
Kota
Jayapura 5,99 8,15 7,63 2,79 2,79 3,81 5,24 4,21 4,13 4,13 3,16 2,58
Merauke 9,25 8,35 5,49 5,76 5,76 3,62 5,19 6,14 0,83 0,83 5,93 4,58
Disagregasi Komponen
Inflasi Inti (Core Inflation ) 5,39 5,72 4,60 3,64 3,64 4,49 4,47 5,70 4,00 3,50 3,11 2,76
Harga Pangan Bergejolak (Volatile Food ) 5,95 10,45 12,02 3,26 3,26 0,66 3,58 11,60 8,13 1,86 5,92 (1,68)
Harga Yang Diatur Pemerintah (Administered Prices ) 12,82 14,49 9,78 3,27 3,27 6,81 10,99 11,60 5,76 6,24 3,69 10,46
Kelompok Komoditas
Bahan Makanan 6,27 10,48 11,67 4,34 4,34 4,78 8,36 6,84 2,68 2,68 6,58 (0,41)
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 8,63 8,74 6,30 5,26 5,26 4,62 4,35 6,74 7,10 7,10 6,47 6,17
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 7,06 7,59 5,12 3,16 3,16 2,53 1,67 2,80 2,26 2,26 3,18 4,35
Sandang 4,37 4,73 3,21 3,91 3,91 2,43 3,14 3,05 1,03 1,03 1,86 0,95
Kesehatan 6,73 7,67 7,46 5,93 5,93 4,19 3,29 3,06 2,29 2,29 1,41 1,32
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4,58 4,57 4,75 3,29 3,29 2,63 2,62 0,78 0,59 0,59 1,64 1,81
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 7,29 8,48 6,20 0,50 0,50 4,20 8,66 5,73 6,67 6,67 1,72 6,11
Indikator2015 2017
x
B. Indikator Perbankan
2017
I II III IV I II III IV I II
Total Asset (Rp miliar) 43.569 50.098 55.188 44.833 47.139 52.589 53.135 47.785 47.791 55.057
DPK (Rp miliar) 32.819 35.880 39.017 35.418 35.919 39.108 39.199 37.817 35.925 39.608
Giro (Rp miliar) 9.972 12.566 14.867 9.475 12.015 13.781 13.246 9.329 10.864 13.782
Tabungan (Rp miliar) 13.929 13.557 14.002 18.587 15.705 16.309 16.538 20.266 16.884 17.094
Deposito (Rp miliar) 8.918 9.758 10.148 7.356 8.200 9.018 9.415 8.223 8.177 8.732
Penyaluran Kredit oleh Kantor Bank di Papua (Rp miliar) 20.171 21.185 21.438 21.934 21.441 22.712 23.282 23.991 23.504 23.785
Lokasi Proyek di Prov. Papua 19.373 20.317 20.528 20.957 20.511 21.695 22.199 22.855 22.427 22.642
Lokasi Proyek Luar Prov. Papua 798 868 909 977 930 1.017 na na
Penyaluran Kredit di Provinsi Papua (Rp miliar) 20.860 22.021 22.364 22.891 22.432 23.705 23.935 24.617 24.366 24.883
Oleh Kantor Bank di Prov. Papua 19.373 20.317 20.528 20.957 20.511 21.695 22.199 22.855 22.427 22.642
Oleh Kantor Bank Luar Prov. Papua 1.487 1.704 1.836 1.934 1.921 2.010 1.737 1.762 1.939 2.242
Kredit Penggunaan (Rp miliar) 20.171 21.185 21.438 21.934 21.441 22.712 23.282 23.991 23.504 23.785
Modal Kerja 7.435 8.048 9.316 9.388 8.822 9.480 8.952 9.016 8.639 8.907
Investasi 3.285 3.472 2.172 2.389 2.352 2.535 3.344 3.348 3.299 3.134
Konsumsi 9.451 9.665 9.949 10.158 10.268 10.697 10.985 11.627 11.566 11.744
Kredit Sektoral (Rp miliar) 20.171 21.185 21.438 21.934 21.441 22.712 23.282 23.991 23.504 23.785
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 733 923 434 695 696 718 691 709 709 580
2. Pertambangan dan Penggalian 54 56 5 43 61 59 41 39 31 34
3. Industri Pengolahan 315 306 161 327 316 333 334 387 391 405
4. Pengadaan Listrik dan Gas 36 43 22 34 33 34 35 24 19 39
5. Pengadaan Air 3 6 2 6 5 5 8 5 6 4
6. Konstruksi 1.295 1.558 1.175 1.635 1.156 1.534 1.687 1.539 1.258 1.391
7. Perdagangan Besar dan Eceran 5.252 5.599 6.901 6.135 6.122 6.487 6.571 6.631 6.627 6.778
8. Transportasi dan Pergudangan 602 586 466 576 589 615 646 609 627 633
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 660 681 365 671 672 694 706 719 716 715
10. Informasi dan Komunikasi 18 18 7 9 9 9 9 2 2 14
11. Perantara Keuangan 128 124 60 105 94 84 77 76 65 94
12. Real Estate dan Usaha Persewaan 184 186 140 210 232 275 282 287 289 285
13. Jasa Perusahaan 217 224 220 212 172 171 183 189 186 170
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 37 2 1 66 17 1 38 82 62 41
15. Jasa Pendidikan 12 16 10 14 12 10 11 6 6 7
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 30 36 29 37 33 38 38 39 35 33
17. Sektor Lainnya dan Bukan Lapangan Usaha 10.594 10.821 11.438 11.159 11.221 11.645 11.926 12.648 12.474 12.561
Kredit UMKM 8.780 9.100 6.904 9.209 8.051 8.558 8.481 10.367 9.928 9.851
Kredit Rumah Tangga 8.828 8.907 6.413 9.200 9.496 9.984 10.297 8.172 11.566 11.744
KPR/KPA 1.346 1.410 1.529 1.578 1.641 1.817 1.922 2.098 2.181 2.300
Kredit Ruko/Rukan 349 369 374 394 391 383 382 360 361 366
KKB 51 50 56 58 56 58 59 60 62 61
Multiguna 6.363 6.364 3.729 6.406 6.641 6.939 7.081 4.757 4.998 5.362
Lainnya 718 714 725 764 767 787 853 898 3.964 3.655
NPL Ratio (%) 4,44 4,74 6,01 5,03 5,33 5,55 5,51 4,53 5,84 5,48
LDR 61,46 59,04 54,95 61,93 59,69 58,08 59,39 63,44 65,43 60,05
Suku Bunga Simpanan Tertimbang (% per tahun)
Kantor Bank di Provinsi Papua 3,37 3,30 3,84 3,25 3,31 3,16 3,30 2,67 2,88 2,89
Nasional 4,77 4,46 4,31 4,23 4,21 3,93 3,97 3,64 3,69 3,62
Suku Bunga Kredit Tertimbang (% per tahun)
Kantor Bank di Provinsi Papua 12,73 12,80 12,84 12,84 12,76 12,65 12,52 12,33 12,28 12,32
Nasional 11,53 11,54 11,44 11,54 11,48 11,24 11,11 10,9 10,84 10,71
Jumlah Kantor Bank
Jumlah Bank
Papua 23 23 26 26 26 26 26
Nasional 1.762 1.762 1.762 1.756 1.753 1.753 1.747
Jumlah Kantor Bank
Papua 287 287 292 294 329 329 329
Nasional 25.036 25.266 25.516 38.067 38.931 38.885 38.836
Jumlah Rekening (dalam ribu)
Rekening Dana Pihak Ketiga
Papua 1.653 1.671 1.707 1.795 1.835 1.898 2.008 2.071 2.189 2.326
Nasional 161.807 164.919 168.600 173.969 178.087 183.459 194.287 199.403 212.484 228.977
Rekening Kredit
Papua 195 197 197 202 204 206 204 205 210 209
Nasional 40.578 40.673 40.731 41.150 41.440 41.454 41.290 41.862 42.294 42.954
2015 2016Provinsi Papua
xi
C. Sistem Pembayaran
2017
I II III IV I II III IV I II
Pengelolaan Uang (Kartal) Rupiah
Inflow (Rp miliar) 2.646 3.556 5.053 5.368 2.417 813 1.566 918,21 2.394 1.297,95
Outflow (Rp miliar) 855 2.707 5.422 6.391 513 2.995 2.015 4.373,26 562 3.213,40
Pemusnahan UTLE (Rp miliar) 408 709 972 1.051 537 249 142 104,26 366 64,35
Kliring
Total
Nominal (Rp juta) 1.123.097 1.202.372 1.553.207 1.756.894 3.988.679 4.501.125 3.405.812 3.871.349 3.050 2.562
Volume (lembar) 40.587 44.596 47.682 49.393 72.319 83.853 78.073 86.988 79.942 75.560
1. Kliring Kredit
Nominal (Rp juta) 306.530 219.173 461.277 461.277 2.700.541 3.292.808 2.102.334 2.237.577 1.803 1.729
Volume (lembar) 19.445 14.488 23.576 23.576 47.396 59.053 53.400 61.479 55.447 54.769
2. Kliring Debit
Nominal (Rp juta) 816.567 983.198 1.091.930 1.295.617 1.288.139 1.208.317 1.303.478 1.633.772 1.246 833
Volume (lembar) 21.142 30.108 24.106 25.817 24.923 24.800 24.673 25.509 24.495 20.791
2.1 Kliring Debit Penyerahan
Nominal (Rp juta) 1.052.941 1.139.485 1.123.330 1.599.275 1.326.098 1.233.455 1.339.871 1.709.380 1.298 859
Volume (lembar) 24.708 32.500 24.720 26.276 25.336 25.288 25.069 25.783 24.865 21.388
2.2 Kliring Debit Pengembalian
Nominal (Rp juta) 236.375 156.287 31.400 303.658 37.959 25.139 36.393 75.608 52 26
Volume (lembar) 3.566 2.392 614 459 413 488 396 274 370 597
Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement
Outflow (from)
Nominal (Rp miliar) 7.835 9.650 10.207 10.207 1.094 1.121 1.141 2.152 1.278 1.251
Volume (lembar) 4.341 4.319 4.239 4.239 584 568 1.349 1.906 1.574 1.713
Inflow (to)
Nominal (Rp miliar) 9.160 9.007 9.583 9.583
Volume (lembar) 5.687 5.064 4.433 4.433
Intra-Papua
Nominal (Rp miliar) 900 1.906 2.637 2.637
Volume (lembar) 844 881 766 766
2015 2016Indikator Sistem Pembayaran
1
BAB 1
PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH
ertumbuhan ekonomi Provinsi Papua triwulan II 2017 terpantau mengalami peningkatan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat kinerja perekonomian Provinsi Papua
mencapai 4,91% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan kinerja triwulan
sebelumnya yang sebesar 3,36% (yoy). Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi
Papua tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional
yang mencapai 5,01% (yoy) pada triwulan II 2017.
Dari sisi permintaan, perbaikan performa ekspor luar negeri dari Provinsi Papua menjadi penopang
tingginya pertumbuhan pada triwulan laporan, dimana pertumbuhan ekspor luar negeri triwulan
II 2017 meningkat signifikan jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi cukup
dalam. Sementara dari sisi lapangan usaha, peningkatan penjualan konsentrat mineral hasil
tambang cenderung menjadi faktor dominan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan
laporan. Terpantau bahwa relaksasi izin ekspor konsentrat menjadi mendorong penjualan,
sehingga kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian membaik.
Sepanjang triwulan III 2017 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sedikit lebih rendah terutama
dipengaruhi oleh faktor baseline atas tingginya pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.
Melemahnya kinerja ekspor luar negeri cenderung menjadi faktor dominan rendahnya
pertumbuhan terutama disebabkan oleh permasalahan ketengakerjaan dan operasional produksi
lapangan usaha pertambangan.
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGGUNAAN
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada
triwulan II 2017 dari sisi penggunaan paling
besar bersumber dari komponen ekspor netto.
Sepanjang triwulan laporan komponen ekspor
netto menopang pertumbuhan hingga
sebesar 3,75% (yoy). Jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya, sumber
pertumbuhan dari komponen ini terkontraksi
P
Sumber : BPS, diolah
Grafik 0.1 Pertumbuhan Ekonomi Papua & Nasional
Sumber : BPS, diolah
Grafik 0.2 Pertumbuhan & Nominal PDRB ADHK
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
-20
-10
0
10
20
30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015 2016 2017
PDRB Papua PDB Indonesia - Sk. Kanan
%yoy %yoy
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015 2016 2017
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PDRB Nominal - Sk. Kanan Pertumbuhan PDRB
triliun Rp% yoy
46,08
18,64
26,22
9,05
-
10
20
30
40
50
KonsumsiSwasta
KonsumsiPemerintah
Investasi Ekspor Netto
%
sumber: BPS, diolah
Grafik 0.3 Struktur Berdasarkan Penggunaan
2
hingga -2,23% (yoy). Peningkatan signifikan
dari realisasi ekspor luar negeri diiringi dengan
rendahnya kebutuhan impor pada triwulan
laporan menjadi faktor tingginya sumber
pertumbuhan dari komponen ini. Selanjutnya,
komponen konsumsi swasta menyusul sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua
tertinggi kedua setelah komponen ekspor
netto atau sebesar 3,02% (yoy).
Di sisi lain, komponen investasi menjadi
sumber pertumbuhan negatif pada triwulan II
2017 hingga mencapai level -2,10% (yoy). Hal
ini berbanding terbalik jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang mampu
memberi sumbangan pertumbuhan hingga
sebesar 3,07% (yoy).
Struktur perekonomian Provinsi Papua dilihat
dari perspektif penggunaan cenderung masih
didominasi oleh konsumsi swasta. Tercatat
pangsa komponen konsumsi swasta terhadap
perekonomian Provinsi Papua sisi penggunaan
mencakup 46,08%. Sementara pangsa
terbesar kedua adalah komponen investasi
yang sebesar 26,22% serta disusul oleh
komponen konsumsi pemerintah dan ekspor
dengan pangsa masing masing sebesar
18,64% dan 9,05%.
Sepanjang triwulan III 2017, pertumbuhan
ekspor luar negeri yang terbatas diperkirakan
masih menyebabkan pertumbuhan ekonomi
yang rendah. Selain itu, pertumbuhan juga
tertahan dari peningkatan kebutuhan impor
bahan baku dan penolong yang diperkirakan
meningkat pada triwulan III 2017
1.1.1 Konsumsi
Konsumsi pada triwulan II 2017 tumbuh
5,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan triwulan I 2017 sebesar 3,72%
(yoy). Dilihat dari penyusunnya, konsumsi
rumah tangga, pemerintah dan Lembaga Non
Proit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)
sama-sama tumbuh meningkat.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada
triwulan II 2017 mencapai 6,55% (yoy),
meningkat cukup tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya tercatat sebesar 5,16%
(yoy).
Dilihat dari komponennya, kenaikan tercatat
di semua kelompok (Tabel 1.2). Kenaikan
kelompok Makanan dan Minuman selain
Tabel 0.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sisi Penggunaan Provinsi Papua (%yoy)
I II III IV I II III IV I II SoGKonsumsi 6,13 5,53 5,65 5,88 5,80 4,74 6,15 4,55 3,48 4,69 3,72 5,07 3,28
Konsumsi RT 6,15 6,22 6,24 5,82 6,11 5,56 6,54 6,17 5,14 5,84 5,16 6,55 2,86
Konsumsi LNPRT 3,19 3,08 6,52 10,62 5,89 8,24 5,56 5,39 6,93 6,52 7,07 9,17 0,16
Konsumsi Pemerintah 6,35 4,23 4,31 5,63 5,14 2,61 5,31 0,92 0,05 2,08 0,13 1,37 0,26
Investasi 5,94 8,93 10,12 7,41 8,10 6,36 6,75 5,14 7,83 6,54 10,23 -7,16 -2,12
PMTB 9,01 6,30 6,61 6,65 7,11 6,75 6,78 5,37 7,01 6,47 6,78 5,78 1,68
Perubahan Inventori -120,90 -650,35 -91,35 -138,51 -172,26 89,81 5,11 84,62 448,18 23,51 -408,68 -643,38 -3,80
Ekspor Netto -31,13 69,41 -31,45 202,37 16,45 -71,59 -65,84 176,11 182,73 42,46 -100,80 65,33 3,75
Ekspor 31,30 75,44 -37,60 42,03 13,41 16,53 -15,76 46,14 13,13 14,30 -22,67 78,62 26,99
Impor 69,78 79,94 -39,33 27,84 12,44 38,57 19,41 4,55 -22,38 4,90 -18,67 81,29 23,23
PDRB 1,82 13,27 1,76 13,19 7,47 (0,72) (5,17) 20,44 21,41 9,21 3,36 4,91 4,91
sumber: BPS, diolah Ket= SoG : Source of Growth / Sumber Pertumbuhan
2017KOMPONEN 2015 2016
2015 2016
Tabel 0.2 Laju Pertumbuhan Komponen Penyusun Konsumsi RT Provinsi Papua (% yoy)
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
I II III IV I II III IV I IIMakanan dan Minuman selain Restoran 6,95 6,96 6,98 6,40 6,82 6,18 7,21 7,10 5,75 6,55 5,86 7,20
Pakaian dan Alas Kaki 6,44 6,45 6,46 6,15 6,37 5,92 6,55 5,94 5,15 5,88 5,17 6,56
Perumahan dan Perlengkapan RT 6,25 6,25 6,26 6,27 6,26 6,01 6,91 5,75 4,73 5,83 4,79 6,93
Kesehatan dan Pendidikan 3,31 4,14 4,15 4,00 3,90 3,71 4,24 3,57 3,26 3,69 3,27 4,26
Transportasi dan Komunikasi 4,52 4,53 4,54 4,31 4,47 3,97 5,02 4,86 4,04 4,47 4,08 5,03
Restoran dan Hotel 5,69 6,02 6,03 5,82 5,89 5,46 6,12 4,74 3,95 5,04 4,02 6,14
Lainnya 7,27 7,28 7,29 6,02 6,95 5,78 7,38 7,60 7,66 7,12 6,58 7,39
Sumber: BPS, diolah
Komponen Konsumsi RT 2015 20162017
3
Restoran, Pakaian dan Akas Kaki, serta
Restoran dan Hotel, sejalan dengan perayaan
Idul Fitri 1438 H. Sementara kenaikan
kelompok kesehatan dan pendidikan terkait
masuknya tahun ajar baru untuk pendidikan
tingkat SD SMA.
Grafik 0.6 Perkembangan IKK dan Penghasilan Saat Ini
Meningkatnya konsumsi rumah tangga
terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen yang
menguat di triwulan II 2017. Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) meningkat ke rentang level
yang lebih optimis sejak April 2017. Kondisi ini
sejalan dengan peningkatan pada level
optimistis indeks penghasilan berada di
rentang yang lebih tinggi dibandingkan
triwulan I 2017.
ITK (Indeks Tendensi Konsumen) di triwulan II
2017 turut mengindikasikan kondisi yang
sejalan. Tercatat ITK Provinsi Papua triwulan II
2017 meningkat menjadi 108,83 dari
sebelumnya sebesar 92,84. Peningkatan juga
terjadi pada indeks pendapatan rumah tangga
menjadi. Masa pembagian Tunjangan Hari
Raya di bulan April - Mei menjadi salah satu
faktor pendorong penambahan penghasilan
rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan
triwulan I 2017 serta menjadi salah satu
stimulus pada peningkatan konsumsi di
triwulan laporan.
Sementara dari sisi realisasi kredit konsumsi
triwulan II 2017 menunjukkan pertumbuhan
yang cukup tinggi. Realisasi kredit konsumsi
tercatat Rp11,7 triliun atau tumbuh 15,81%
(yoy).
Konsumsi pemerintah tumbuh meningkat,
dari 0,13 % (yoy) pada triwulan I menjadi 1,37%
(yoy) pada triwulan II. Setelah mengalami
penurunan drastis pada triwulan sebelumnya,
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2015 2016 2017
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)
Penghasilan Saat Ini
Garis 100
Optimistis
Pesimistis
Grafik 0.4 Indeks Tendensi Konsumen di Provinsi Papua
Grafik 0.5 Impor Konsumsi di Provinsi Papua
Grafik 0.7 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi
Grafik 0.8 Realisasi Belanja selain Belanja Modal
0
20
40
60
80
100
120
140
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ITK
Pendapatan RT
Pengaruh Inflasi thdp. Konsumsi
Garis 100
sumber: BPS
-100
100
300
500
700
900
(01)
01
03
05
07
09
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Nilai Impor Konsumsi Pertumbuhan [sk. kanan]
juta USD % yoy
sumber: Ditjen Bea dan Cukai
0
5
10
15
20
25
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Kredit KonsumsiPertumbuhan [sk. kanan]
Rp miliar % yoy
sumber: Laporan Bank
-40
-20
0
20
40
60
80
(2.000)
(1.000)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Total Belanja Selain Belanja Modal Pertumbuhan [sk. kanan]
Rp miliar % yoy
sumber: DJPK dan BPKAD Prov. Papua
4
peningkatan pada triwulan laporan cenderung
lebih tinggi yang dipengaruhi diantaranya
adalah anggaran pemerintah yang mulai
direalisasikan. Terutama dari relisasi sisi
belanja APBN dalam bentuk penyaluran Dana
Desa dan Dana Tambahan Infrastruktur yang
sempat tertunda pada triwulan I 2017.
Kendati demikian, pertumbuhan konsumsi
pemerintah pada triwulan ini cenderung
terbatas apabila dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Salah satunya
ditunjukkan dari Realisasi belanja pemerintah
selain belanja modal pada triwulan II 2017
terkontraksi -4,1% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar
43,7% (yoy).
Sejalan dengan peningkatan keseluruhan
komponen konsumsi, konsumsi Lembaga Non
Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)
juga naik cukup tinggi. Pertumbuhan
konsumsi LNPRT sebesar 9,17% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan pertumbuhan pada
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar
7,07% (yoy). Konsumsi LNPRT sebagian besar
masih didominasi oleh kebutuhan perayaan
Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Ditambah lagi
pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
di dua kabupaten pada triwulan laporan turut
menambah pengeluaran dari sisi konsumsi
LNPRT.
Kenaikan konsumsi secara keseluruhan
diperkirakan meningkat pada triwulan III 2017.
Konsumsi Rumah Tangga meningkat yang
sejalan dengan optimisme ekspektasi
perekonomian Provinsi Papua dan jumlah
periode libur panjang akhir minggu yang
cukup banyak di triwulan III 2017. Selain itu
peringatan Hari Kemerdekaan RI dapat
meningkatkan konsumsi khususnya pada
komponen LNPRT. Meningkatnya realisasi
anggaran pemerintah guna mencapai target
akhir tahun juga diperkirakan mampu
mendorong konsumsi pemerintah pada
triwulan III 2017.
1.1.2 Investasi
Setelah terakselerasi signifikan pada triwulan I
2017, pertumbuhan komponen Investasi pada
triwulan II 2017 terkontraksi hingga level -7,16%
(yoy) dari sebelumnya tumbuh 10,23% (yoy).
Berdasarkan komponennya, Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar
5,78% (yoy) lebih rendah dibandingkan
triwulan sebelumnya yang sebesar 6,78%
(yoy). Sementara, pertumbuhan komponen
perubahan inventori mengalami penurunan
lebih dalam dibandingkan triwulan I 2017.
Melambatnya PMTB, tercatat baik pada PMTB
bangunan dan nonbangunan. PMTB
bangunan pada triwulan II 2017 tercatat
sebesar 5,80% (yoy) lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
sebesar 6,48% (yoy). Perlambatan ini
terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan
semen yang lebih rendah dibandingkan
triwulan sebelumnya. PMTB nonbangunan
juga terkoreksi cukup dalam dari triwulan
Grafik 0.9 Penyaluran Kredit Investasi
Grafik 0.10 Impor Barang Modal
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Kredit InvestasiPertumbuhan [sk. kanan]
Rp miliar % yoy
sumber: Laporan Bank
-100
0
100
200
300
400
-10
0
10
20
30
40
50
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Nilai Impor Barang Modal Pertumbuhan [sk. kanan]
USD juta % yoy
sumber: Ditjen Bea dan Cukai
5
sebelumnya sebesar 7,44% (yoy) menjadi 5,73%
(yoy) pada triwulan II 2017.
Dilihat dari jenisnya, PMTB bangunan masih
mendominasi investasi di Provinsi Papua
dengan pangsa sebesar 77,21% dari
keseluruhan investasi triwulan II 2017.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 0.11 Perkembangan PMTB Berdasarkan Jenisnya
Melambatnya investasi PMTB, bersumber
dari investasi pemerintah dan swasta.
Menurunnya investasi pemerintah
terkonfirmasi dari rendahnya realisasi belanja
realisasi belanja modal. Sementara itu,
melambatnya investasi swasta terindikasi dari
melambatnya pertumbuhan realisasi kredit
investasi dan impor barang modal.
Belanja modal melalui APBD Provinsi Papua
pada triwulan II 2017 terkontraksi -99,7%
(yoy). Beberapa faktor penahan rendahnya
pencapaian tersebut di antaranya berasal dari
penyesuaian kebijakan daerah atas dampak
pemilihan kepala daerah yang baru dari
Pilkada 2017, serta keterlambatan
pengesahan APBD di 2 kabupaten serta
terdapatnya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Perlambatan kredit investasi dan penurunan
impor barang modal pada triwulan II 2017
turut mengkonfirmasi penurunan kinerja
investasi di Provinsi Papua. Pertumbuhan
realisasi penyaluran kredit investasi melambat
dari 56,54% (yoy) pada triwulan I 2017
menjadi 24,37% (yoy). Nilai impor barang
modal sepanjang triwulan II 2017 mencapai
USD31 juta, atau turun 20,39% (yoy).
Pada triwulan III 2017, komponen investasi
diperkirakan tumbuh signifikan lebih tinggi
dibandingkan triwulan laporan. Faktor utama
yang menjadi penopang pertumbuhan
tersebut adalah realisasi belanja modal yang
jauh lebih tinggi seiring memasuki akhir tahun
anggaran pemerintah daerah. Penyelesaian
proyek skala besar seperti pembangunan jalan
trans papua, fasilitas PON 2020 dan
pembangkit listrik di beberapa kawasan turut
meningkatkan pertumbuhan investasi di
triwulan mendatang. Selain itu, dari sisi PMTB
non bangunan, peningkatan pertumbuhan
didorong oleh meningkatnya kebutuhan
penambahan bahan baku dan penolong
seperti mesin dan fasilitas konstruksi. Dari hasil
liaison juga ditunjukkan bahwa aktivitas
sebagian perusahaan dalam melakukan
investasi jangka panjang meningkat seiring
mempersiapkan kebutuhan operasional pada
triwulan III 2017.
0
2
4
6
8
10
12
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015 2016 2017
PMTB Bangunan PMTB Non BangunanPertumbuhan Bangunan (sk. Kanan) Pertumbuhan Non Bangunan (sk. Kanan)
Rp Miliar %yoy
Grafik 0.12 Perkembangan Ekspor
Grafik 0.13 Pangsa Ekspor Triwulan I 2017
-120
-70
-20
30
80
130
180
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2013 2014 2015 2016 2017
Nilai ekspor nonmigasNilai ekspor pertambanganPertumbuhan ekspor nonmigas [sk. Kanan]
USD juta % yoy
sumber: Ditjen Bea dan Cukai
14%
31%
19%
22%
13% 2%
Filipina
India
Jepang
Tiongkok
Korea Selatan
Lainnya
sumber: Ditjen Bea dan Cukai
6
1.1.3 Ekspor Netto
Kinerja net ekspor Provinsi Papua pada
triwulan II 2017 naik lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya. Pertumbuhan dari
triwulan sebelumnya yang terkontraksi
sebesar -100,80% (yoy) menjadi 65,33% (yoy)
pada triwulan laporan. Meningkatnya ekspor
luar negeri cenderung menjadi faktor dominan
pencapaian tersebut.
Dari sisi perdagangan antar daerah, tercatat
kembali netimpor antar daerah sebesar
Rp1,82 triliun pada triwulan II 2017. Pada
triwulan sebelumnya juga tercatat netimpor
hingga Rp1,9 triliun. Tingginya impor antar
daerah terkait program pemerintah daerah
dalam stabilisasi harga beberapa komoditas
strategis, terutama saat terjadi peningkatan
harga. Saat kenaikan harga bawang putih dan
cabai rawit terdapat kenaikan impor dari Kota
Makassar, untuk memenuhi pasokan di
Jayapura.
Pertumbuhan total ekspor meningkat sebesar
78,62% (yoy) lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya yang terkontraksi
22,67% (yoy). Sementara total impor
meningkat menjadi sebesar 81,29% (yoy)
pada triwulan laporan meningkat dari
sebelumnya yang terkontraksi sebesar -
18,67% (yoy). Namun demikian, kenaikan
ekspor tercatat lebih tinggi dibandingkan
dengan impor, sehingga net ekspor pada
triwulan II naik.
Kenaikan ekspor utamanya didukung oleh
perbaikan kondisi penjualan konsentrat
tembaga sebagai komoditas ekspor utama
Provinsi Papua. Izin ekspor konsentrat yang
mulai berlaku pada pertengahan triwulan lalu
menunjukkan pada triwulan ini menopang
kinerja ekspor luar negeri. Kenaikan ekspor ini
cukup tinggi hingga mampu mengkompensasi
kondisi net ekspor antar daerah yang
mengalami defisit.
Ekspor luar negeri pada triwulan II 2017 naik
dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor
luar negeri tumbuh sebesar 50,78% (yoy)
pada triwulan II atau naik dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi -
22,67% (yoy).
Peningkatan ekspor luar negeri didominasi
oleh perbaikan kinerja lapangan usaha
Pertambangan dan Penggalian yang pada
triwulan II 2017 tumbuh 65,20% (yoy), naik
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
terkontraksi hingga -4,98% (yoy). Perizinan
ekspor konsentrat mineral hasil pertambangan
yang telah kembali diberlakukan hingga
Oktober 2017 serta kembali aktifnya kegiatan
operasional perusahaan utama pertambangan
di Provinsi Papua menjadi faktor utama
peningkatan penjualan hasil tambang ke luar
negeri.
Sementara komoditas utama selain hasil
tambang yaitu Kayu Olahan tumbuh
melambat yaitu sebesar 2,46% (yoy) pada
triwulan laporan, dari sebelumnya yang
tumbuh sebesar 8,05% (yoy). Minimnya
produksi kayu dan frekuensi pengiriman kayu
melalui program ekspor pemerintah Provinsi
cenderung menahan pertumbuhan Kayu
Olahan secara keseluruhan.
Komoditas bijih tembaga dan kayu olahan
menjadi ekspor ungulan Papua pada triwulan
II 2017. Komoditas ini menjadi unggulan
setidaknya sepanjang 10 tahun terakhir.
Pangsa ekspor berdasarkan komoditas masih
didominasi oleh ekspor bijih tembaga yaitu
sebesar 94,64% dibandingkan kayu olahan
yang hanya 5,36%.
Berdasarkan tujuan ekspor, negara tujuan
terbesar untuk bijih tembaga adalah India
(31%). Diikuti ekspor ke Tiongkok (22%),
Jepang (19%), Korea Selatan (13%), Filipina
(14%) dan negara lain (2%).
7
Sementara itu tujuan ekspor komoditas kayu
olahan terbesar tercatat ke Arab Saudi,
sebesar 64%. Diikuti ekspor ke Korea Selatan
dan Tiongkok, masing-masing dengan pangsa
31% dan 5%.
Grafik 0.14 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah
Secara total, tujuan ekspor utama Papua
adalah India. Sepanjang lima tahun terakhir
pangsa ekspor Papua ke India tercatat sebesar
38%. Namun pada triwulan II 2017, pangsa
pasar ekspor luar negeri dari Provinsi Papua
cenderung mengalami perubahan. Pangsa
pasar negara India menurun dari triwulan
sebelumnya 47% menjadi 31%. Terjadi
peralihan ekspor dari Indai ke Filipina. Dari
semula tidak ada ekspor sama sekali ke
Filipina, menjadi 14% dari ekspor Papua. Hal
ini terkait relaksasi ekspor konsentrat tembaga
melalui perizinan yang diberikan oleh
pemerintah. Meningkatnya penjualan ekspor
konsentrat secara langsung akan mendorong
penjualan ke negara yang memiliki teknologi
smelter dan refinery dengan kapasitas yang
masih memadai, salah satunya adalah Filipina.
Peningkatan ini sejalan dengan mulai pulihnya
kondisi operasional beberapa perusahaan
smelting di Filipina setelah dilanda bencana
angin topan pada triwulan IV 2016.
Sepanjang triwulan III 2017 diperkirakan
ekspor luar negeri masih tumbuh positif
meskipun tidak setinggi triwulan laporan yang
lebih disebabkan oleh base effect. Penjualan
konsentrat tembaga diperkirakan masih
mendominasi pertumbuhan ekspor luar negeri
pada triwulan mendatang. Hal ini sejalan
dengan triwulan III 2017 merupakan triwulan
terakhir untuk penjualan hasil penambangan
tembaga dalam bentuk konsentrat, sesuai
dengan poin kesepakatan izin ekspor
konsentrat dengan pemerintah pusat yang
akan berakhir di Oktober 2017. Oleh karena
itu, penjualan konsentrat diperkirakan akan
dimaksimalkan ditengah kendala
ketenagakerjaan dan operasional produksi
yang selengkapnya diulas pada sub bab
lapangan usaha pertambangan penggalian.
Sejalan dengan peningkatan kondisi ekspor
luar negeri, pertumbuhan komponen impor
luar negeri dalam PDRB pada triwulan II 2017
Provinsi Papua juga meningkat. Impor luar
negeri naik dari -18,87% (yoy) pada triwulan I
2017 menjadi 81,29% (yoy). Berdasarkan
realisasi nilai impor (CIF) non migas Provinsi
Papua pada triwulan II 2017 mencapai senilai
USD88,08 juta lebih tinggi dibandingkan
triwulan lalu yang sebesar USD77,32 juta.
Impor dengan jenis bahan baku penolong
merupakan komponen yang memiliki proporsi
13,3
13,3
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,5
13,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
03-A
pr
10-A
pr
17-A
pr
24-A
pr
01-M
ei
08-M
ei
15-M
ei
22-M
ei
29-M
ei
05-Ju
n
12-Ju
n
19-Ju
n
26-Ju
n
Ribu RupiahRibu Rupiah
AUD/IDR USD/IDR [sk. Kanan]
Grafik 0.15 Perkembangan Impor
Grafik 0.16 Pangsa Impor Triwulan II 2017
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-25
25
75
125
175
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Impor NonmigasImpor Barang Modal dan AntaraPertumbuhan Nonmigas [sk. kanan]
USD juta % yoy
sumber: Ditjen Bea dan Cukai
42,2%
32,6%
11,1%
5,6%5,8%
Australia
Finlandia
Amerika Serikat
Singapura
Lainnya
sumber: Ditjen Bea dan Cukai
8
terbesar terhadap keseluruhan impor Provinsi
Papua atau mencapai 62,8%. Selanjutnya
diikuti oleh impor barang modal sebesar 35,4%
dan impor barang konsumsi sebesar 1,7%.
Sepanjang triwulan II 2017 impor bahan baku
penolong sebagian besar masih digunakan
untuk memenuhi kebutuhan operasional
produksi perusahaan utama pertambangan di
Kabupaten Mimika.
Kebutuhan impor pada triwulan II 2017
sebagian besar masih dipenuhi dari Australia
(42,20%) dengan jenis produk berupa logam
hasil industri.
Rencana penyelesaian beberapa pembangkit
listrik pada tahun 2017 oleh PLN
meningkatkan impor bahan baku penolong
lainnya. Tercatat impor alat listrik 22,87 juta
USD atau naik 18,72% (yoy). Pemenuhan ini
sebagian besar didatangkan dari Finlandia.
Sehingga meningkatkan pangsa impor
Finlandia, pada triwulan II 2017 pangsa
terhadap keseluruhan negara asal impor
adalah sebesar 32,6%. Dari sebelumnya tidak
ada impor dari Finlandia.
Ke depan, pertumbuhan impor diperkirakan
masih dalam rentang positif dan cenderung
lebih tinggi dibandingkan triwulan
sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan
optimisme kinerja perusahaan utama
lapangan usaha pertambangan dan
penyelesaian proyek pemerintah daerah pada
triwulan III 2017. Kebutuhan bahan baku dan
penolong diperkirakan meningkat sehingga
pemenuhan beberapa jenis komoditas
tertentu perlu didatangkan dari luar negeri.
Melihat kondisi nilai tukar rupiah terhadap
mata uang Australian Dollar dan US Dollar
cenderung cukup stabil sepanjang triwulan II
2017, sehingga menjadi salah satu pendorong
peningkatan baik dari sisi ekspor maupun
impor luar negeri. Selain itu, hal ini menjadi
dasar pelaku ekonomi lebih mendapatkan
kepastian usaha dari posisi kurs triwulan
laporan.
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI LAPANGAN USAHA
Grafik 0.17 Pangsa Lapangan Usaha
Secara umum akselerasi pertumbuhan pada
triwulan laporan dari sisi lapangan usaha
didominasi oleh perbaikan kinerja lapangan
usaha pertambangan dan penggalian. Peran
lapangan usaha ini dalam perekonomian
Provinsi Papua triwulan II 2017 mencakup
37,16%. Lapangan usaha pertambangan dan
penggalian juga menjadi lapangan usaha yang
menyumbangkan sumber pertumbuhan
ekonomi terbesar dibandingkan lapangan
usaha lainnya atau mencapai 2,46% (yoy).
Struktur perekonomian Provinsi Papua pada
triwulan II 2017 terpantau masih terpusat
pada lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian. Pangsa lapangan usaha ini pada
periode yang sama tahun sebelumnya tercatat
sebesar 36,52% atau cenderung meningkat
pada triwulan laporan menjadi 37,16%.
Di sisi lain, pertumbuhan perekonomian
Provinsi Papua tanpa lapangan usaha
pertambangan dan penggalian pada triwulan
II 2017 melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya. Perekonomian Provinsi Papua
tanpa pertambangan dan penggalian triwulan
II 2017 tumbuh sebesar 3,85% (yoy) dari
triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy)
Perlambatan terjadi akibat melemahnya
-10
-5
0
5
10
15
20
25
(8.000)
(3.000)
2.000
7.000
12.000
17.000
22.000
27.000
32.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Lainnya Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial
Transportasi dan Pergudangan Perdagangan dan Reparasi
Konstruksi Pertambangan dan Penggalian
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertumbuhan Ekonomi [sk. kanan]
Rp miliar % yoy
sumber: BPS
9
lapangan usaha konstruksi. Hal ini terkait
terbatasnya realisasi belanja modal
pemerintah daerah pada triwulan laporan.
Selain itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi
tanpa pertambangan disebabkan terbatasnya
pertumbuhan lapangan usaha pertanian. Hal
ini dikarenakan rendahnya ekspor kayu olahan
Minimnya produksi kayu dan frekuensi
pengiriman kayu melalui program ekspor
pemerintah Provinsi.
Di sisi lain, kinerja dari lapangan usaha lainnya
terpantau masih mampu menjaga
pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua
triwulan II 2017 pada level positif. Salah
satunya lapangan usaha jasa jasa yang
cenderung tumbuh lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya terutama lapangan
usaha jasa keuangan. Sejalan dengan
meningkatnya penyaluran kredit dan
pembiayaan pada triwulan laporan,
pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan
meningkat cukup tinggi.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi
Papua dari sisi lapangan usaha pada triwulan
III 2017 cenderung disebabkan oleh kendala
pada lapangan usaha pertambangan dan
penggalian. Permasalahan ketenagakerjaan
masih menjadi faktor utama. Dibutuhkan
waktu untuk penggantian tenaga kerja agar
dapat kembali ke kapasitas produksi normal
1.2.1 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
Lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian tumbuh lebih tinggi dibandingkan
triwulan I 2017. Pertumbuhan lapangan usaha
ini pada triwulan II 2017 meningkat signifikan
menjadi 6,75% (yoy) setelah sebelumnya
tumbuh terbatas sebesar 0,36% (yoy).
Peningkatan ini, sejalan dengan kondisi ekspor
luar negeri yang naik tajam pada triwulan
laporan.
Meningkatnya kinerja lapangan usaha
pertambangan dan penggalian terkonfirmasi
dari meningkatnya penjualan konsentrat
tembaga hasil tambang dari perusahaan
operator tambang utama di Provinsi Papua.
Penjualan konsentrat tembaga tercatat
tumbuh 26,02% (yoy), jauh lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
terkontraksi -28,16% (yoy).
Sejalan dengan kondisi penjualan konsentrat
tembaga, data penjualan konsentrat emas
triwulan II 2017 menunjukkan peningkatan
signifikan yaitu menjadi sebesar 182,78% (yoy)
dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -
9,23 (yoy).
Dari sisi produksi, kondisi pertumbuhan
produksi konsentrat tembaga dan emas
cenderung tidak searah. Produksi konsentrat
tembaga masih tumbuh negatif atau sebesar -
4,33% (yoy), tidak sedalam triwulan
sebelumnya yang kontraksi sebesar -6,06%
(yoy). Faktor base effect dan kendala
operasional, khususnya yang terkait gempa
Grafik 0.17 Produksi Konsentrat Tembaga dan Emas
Grafik 0.18 Penjualan Konsentrat Tembaga dan Emas
-100
-50
0
50
100
150
200
-240
-140
-40
60
160
260
360
460
560
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Produksi Konsentrat Tembaga (Cu)Produksi Konsentrat Emas (Au)Pertumbuhan Tembaga [sk. kanan]Pertumbuhan Emas [sk. kanan]
Cu: juta poundAu: ribu ounce
% yoy
sumber: FCX Quarterly Reports
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
-150
-50
50
150
250
350
450
550
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Penjualan Konsentrat Tembaga (Cu)Penjualan Konsentrat Emas (Au)Pertumbuhan Cu [sk. kanan]Pertumbuhan Au [sk. kanan]
Cu: juta poundAu: ribu ounce
% yoy
sumber: FCX Quarterly Reports
10
bumi dan aksi demonstrasi pekerja, menjadi
faktor yang mempengaruhi kinerja produksi
konsentrat komoditas tembaga pada triwulan
laporan.
Sementara produksi konsentrat emas justru
tumbuh signifikan dari 30,34% (yoy) pada
triwulan I 2017 menjadi 120,25% (yoy).
Peningkatan produksi konsentrat emas
didorong oleh optimalisasi fase penambangan
di area terbuka wilayah Grasberg yang telah
memasuki tahap akhir dan tingkat kualitas ore
yang lebih tinggi.
Memasuki triwulan III 2017, lapangan usaha
pertambangan dan penggalian diperkirakan
terkontraksi. Permasalahan ketenagakerjaan
masih menjadi faktor utama. Dibutuhkan
waktu untuk penggantian tenaga kerja agar
dapat kembali ke kapasitas produksi normal.
Di sisi lain, beberapa faktor yang dapat
menahan penurunan kinerja pertambangan
pada triwulan III 2017 diantaranya (i)
optimalisasi produksi dan ekspor sebelum
batas relaksasi berakhir pada Oktober 2017
serta (ii) kondisi cuaca (curah hujan) yang
masih relatif kondusif dalam mendukung
produksi.
1.2.2 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan pada triwulan II 2017, masih
tercatat rendah. Lapangan usaha pertanian
tumbuh sebesar 1,83% (yoy), sedikit naik
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
yang tumbuh sebesar 1,35% (yoy).
Terbatasnya kinerja lapangan usaha pertanian,
diantaranya disebabkan rendahnya produksi
sublapangan usaha kehutanan. Produksi dan
penjualan kayu pada triwulan II 2017 tercatat
rendah diindikasikan dari ekspor kayu olahan
triwulan II 2017 terkontraksi sebesar -30,68%
(yoy) dari 8,05% (yoy) pada triwulan I 2017
Berdasarkan hasil SKDU dan liaison
terbatasnya produksi kayu olahan disebabkan
oleh efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan
produsen di beberapa wilayah seperti di
Kabupaten Jayapura dan Merauke. Dari sisi
sublapangan usaha perikanan dan
perkebunan kondisi cuaca dan curah hujan di
Provinsi Papua yang tidak menentu sepanjang
triwulan II 2017 berpengaruh pada
terbatasnya produksi hortikultura dan ikan
tangkap.
Terbatasnya pertumbuhan lapangan usaha
pertanian, sejalan dengan pertumbuhan
penyaluran kredit ke lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan yang
terkontraksi. Penyaluran kredit terkontraksi
hingga 26,7% (yoy) atau lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh mencapai 76,4% (yoy). Perkebunan
kelapa sawit masih menjadi komoditas utama
dalam penyaluran kredit pada triwulan
laporan. Di sisi lain, pertumbuhan lapangan
usaha pertanian yang sedikit meningkat
terkonfirmasi oleh realisasi
Grafik 0.19 Perkembangan SKDU KPw BI Prov. Papua
Grafik 0.20 Perkembangan Kredit Pertanian
-10
-5
0
5
10
15
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Total Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
% qtq
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Kredit Sektor Pertanian
Pertumbuhan [sk. kanan]
Rp miliar % yoy
sumber: Laporan Bank
11
kegiatan dunia usaha hasil Survei Kegiatan
Dunia Usaha (SKDU) triwulan II 2017.
Perkembangan SKDU lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan
menunjukkan peningkatan sebesar 4,52%
(qtq) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar -3,68% (qtq).
Kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan pada triwulan III 2017
diperkirakan naik signifikan. Hal ini didukung
oleh rencana realisasi ekspor kayu olahan oleh
pemerintah Provinsi Papua serta memasuki
masa panen tanaman bahan pangan yang
diperkirakan mampu memberikan nilai
tambah yang cukup signifikan pada triwulan
mendatang.
1.2.3 Lapangan Usaha Konstruksi
Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi pada
triwulan II 2017 kembali melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Lapangan
usaha konstruksi melambat dari triwulan I
2017 sebesar 9,42% (yoy), menjadi sebesar
3,84% (yoy) pada triwulan laporan.
Perlambatan ini utamanya dari sisi pemerintah.
Terkonfirmasi dari rendahnya realisasi belanja
modal APBD Provinsi Papua. Hingga triwulan II
2017 realisasi belanja modal hanya mencapai
Rp1,6 miliar atau turun 99,69% (yoy). Hal ini
terkait banyaknya lelang paket pekerjaan
konstruksi yang baru diselesaikan pada awal
triwulan III 2017. Hampir 91%
penandatanganan kontrak proyek yang telah
dilelang dilakukan pada bulan Juli Agustus.
Menyebabkan pekerjaan konstruksi efektif
baru dikerjakan pada awal triwulan III 2017.
Grafik 0.23 Belanja Modal dan Pertumbuhan Konstruksi
Rendahnya pertumbuhan lapangan usaha
konstruksi dikonfirmasi dari perkembangan
penjualan semen ke Provinsi Papua. Tercatat
penjualan semen terkontraksi sebesar 25,00%
(yoy) jauh lebih rendah dibandingkan triwulan
I 2017 yang mampu tumbuh sebesar 24,07%.
Sebaliknya, pencapaian kredit lapangan usaha
konstruksi di Provinsi Papua justru mengalami
peningkatan dari triwulan sebelumnya. Kredit
lapangan usaha konstruksi pada triwulan II
2017 meningkat 34,53% (yoy) lebih tinggi
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Realisasi Belanja Modal Pertumbuhan Sektor Konstruksi - Sk. Kanan
triliun Rp % yoy
Grafik 0.21 Penjualan Semen di Provinsi Papua
Grafik 0.22 Perkembangan Kredit Konstruksi
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
(100)
(50)
-
50
100
150
200
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Penjualan Semen Pertumbuhan [sk. kanan]
sumber: Asosiasi Semen Indonesia
ribu ton %, yoy
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Kredit Konstruksi Pertumbuhan [sk. kanan]
sumber: Laporan Bank
Rp miliar % yoy
12
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh sebesar 21,54% (yoy). Penyaluran
kredit lapangan usaha konstruksi sebagian
besar diarahkan ke pembangunan jalan raya,
irigasi dan bangunan sipil lainnya.
Asesmen Bank Indonesia memperkirakan
lapangan usaha konstruksi tumbuh lebih
tinggi pada triwulan III 2017 diindikasikan dari
sejumlah proyek yang telah selesai lelang di
awal triwulan sehingga realisasi pelaksanaan
pembangunan dapat segera berlangsung.
Selain itu, telah terealisasinya Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik tahap pertama yang
sempat tertunda sebelumnya dinilai dapat
mendorong pembangunan infrastruktur. Di
sisi lain, faktor penahan kinerja lapangan
usaha konstruksi sebanyak 42% pekerjaan
konstruksi pemerintah yang belum selesai
lelang hingga awal triwulan III 2017.
1.2.4 Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor
Lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
pada triwulan laporan tumbuh meningkat,
Lapangan usaha perdagangan tumbuh
sebesar 5,46% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
tumbuh sebesar 5,32% (yoy). Peningkatan
pada lapangan usaha ini dipengaruhi oleh
beberapa event musiman diantaranya adalah
Hari Raya Idul Fitri, memasuki semester baru
untuk tingkat pendidikan SD - SMA, dan
banyaknya jumlah periode long weekend.
Naiknya kinerja lapangan usaha perdagangan
terkonfirmasi dari survei-survei Bank Indonesia.
Dari survei konsumen, menunjukkan daya beli
masyarakat yang relatif lebih tinggi
dibandingkan triwulan I 2017. Indeks
pembelian kebutuhan barang tahan lama
mencapai 114 sedikit meningkat dari triwulan
sebelumnya yang sebesar 112,6.
Perkembangan kinerja lapangan usaha
perdagangan juga tercatat menguatKe depan,
diperkirakan pertumbuhan lapangan usaha ini
tetap meningkat seiring dengan konsumsi
yang tumbuh positif. Realisasi belanja
pemerintah daerah yang lebih tinggi juga
dinilai mampu menjadi stimulus pertumbuhan
lapangan usaha Perdagangan Besar Dan
Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor.
Grafik 0.24 Indeks Pembelian Durable Goods
Grafik 0.25 Perkembangan SKDU Perdagangan
0
20
40
60
80
100
120
140
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2014 2015 2016 2017
Pembelian Durable Goods
Garis 100
Optimistis
Pesimistis
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
-10
-5
0
5
10
15
I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016 2017
Total Perdagangan - Sk. Kanan
% qtq
13
1.2.5 Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
menunjukkan perlambatan cukup dalam dari
triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar
4,42% (yoy) menjadi hanya 1,86% (yoy) pada
triwulan II 2017.
Berdasarkan data realisasi total belanja APBD
pemerintah Provinsi Papua secara tahunan
mengkonfirmasi hal yang sama yaitu realisasi
belanja yang cukup rendah hingga akhir
triwulan II 2017. Realisasi pos belanja APBD
Pemerintah Provinsi Papua hanya mencapai
sebesar 20,79% hingga triwulan II 2017 lebih
rendah dibandingkan penyerapan pada
periode yang sama tahun sebelumnya yang
menacapai 27,03%. Pengadaan lelang yang
terlambat atas dampak Pilkada tahun 2017 di
beberapa kabupaten, keterlambatan
pengesahan APBD di beberapa kabupaten dan
adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2
kabupaten cenderung menjadi faktor
penghambat realisasi pada triwulan laporan.
Melihat kondisi triwulan III 2017, diperkirakan
kinerja lapangan usaha ini akan tumbuh tinggi
seiring dengan akselerasi program pemerintah
guna mencapai target realisasi anggaran
Pemerintah Provinsi Papua.
14
BAB 2
KEUANGAN PEMERINTAH
erkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBN serta APBD di lingkup pemerintah
Provinsi Papua pada triwulan II 2017 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan
triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dampak berlangsungnya Pilkada 2017 pada 11
Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua cenderung berpengaruh pada penyesuaian rencana
realisasi anggaran sepanjang tahun 2017. Selain itu, beberapa faktor seperti stagnansi
pertumbuhan sektor ekonomi nontambang, terdapatnya beberapa wilayah yang masih
memerlukan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan keterlambatan pengesahan
APBD di dua kabupaten turut menyebabkan realisasi anggaran kurang optimal pada triwulan
laporan. Pada triwulan III 2017, diperkirakan kinerja realisasi fiskal untuk anggaran di lingkup
pemerintah Provinsi Papua mampu meningkat sejalan dengan rencana realisasi Dana Desa tahap
kedua dan sebagian besar pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur yang telah dimulai.
2.1 REALISASI APBN DI LINGKUP PROVINSI PAPUA
Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN
Provinsi Papua secara umum lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi
pendapatan, secara nominal realisasi triwulan
II 2017 turun 2,44% (yoy) lebih rendah
dibandingkan triwulan yang sama tahun 2016.
Berdasarkan struktur penyumbang realisasi
pendapatan APBN Provinsi Papua triwulan II
2017 masih didominasi oleh penapatan dari
Pajak Dalam Negeri dengan pangsa sebesar
70,67%. Selanjutnya Pajak Perdagangan
Nasional menyumbangkan 20,88% dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
menyumbangkan 8,44% terhadap seluruh
realisasi pendapatan APBN Provinsi Papua
triwulan II 2017. Tingginya kontribusi Pajak
Dalam Negeri menyebabkan fluktuasi pos
pendapatan ini dapat mempengaruhi realisasi
pendapatan APBN Provinsi Papua secara
keseluruhan. Tercatat salah satu penyebab
turunnya realisasi pendapatan APBN Provinsi
Papua hingga tengah tahun 2017 disebabkan
oleh realisasi Pajak Dalam Negeri yang turun -
10,31% (yoy) lebih rendah dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya.
Rendahnya realisasi pos ini cenderung sejalan
dengan rendahnya pertumbuhan sektor
perekonomian nonpertambangan dan
penggalian. Hal ini menyebabkan profit
perusahaan asli Provinsi Papua sebagian besar
mengalami penurunan sehingga berpengaruh
salah satunya pada realisasi Pendapatan Pajak
Penghasilan.
Selanjutnya dari sisi belanja APBN
menunjukkan pagu belanja APBN di lingkup
pemerintahan Provinsi Papua per triwulan II
P
Tabel 0.1 Perkembangan Sisi Pendapatan APBN di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua
Tw II - 2016 Tw II - 2017
Pajak Dalam Negeri 2.621,81 2.351,43 -10,31 70,67%
Pajak Perdagangan Internasional 650,14 694,84 6,87 20,88%
Penerimaan Negara Bukan Pajak 138,47 280,89 102,85 8,44%
Total 3.410,42 3.327,15 -2,44 100,00%
sumber: Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Realisasi (Rp Miliar)Detail Pendapatan APBN
Perubahan
(%yoy)
Struktur
Tw-II 2017
15
2017 mengalami penurunan 2,06%
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun 2016. Secara alokasi berdasarkan jenis
pos belanja, juga menunjukkan seluruh pos
mengalami penurunan kecuali pos Belanja
Pegawai yang justru meningkat 6,84% lebih
tinggi dibandingkan pagu triwulan yang sama
tahun sebelumnya.
Realisasi belanja APBN di lingkup pemerintah
Provinsi Papua triwulan II 2017 secara
keseluruhan lebih rendah dibandingkan
triwulan yang sama tahun sebelumnya.
Hingga pertengahan tahun 2017 realisasi
belanja APBN di lingkup pemerintah Provinsi
Papua turun dari triwulan II 2016 sebesar
32,01% menjadi hanya 28,73% pada triwulan
laporan.
Penurunan realisasi terdalam pada pos Belanja
Pegawai dan Belanja Modal. Realisasi Belanja
Pegawai triwulan II 2017 sebesar 43,60%
lebih rendah dibandingkan triwulan yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai
50,24%. Sementara realisasi Belanja Modal
pada triwulan laporan sebesar 21,43% lebih
rendah dibandingkan triwulan II 2016 yang
sebesar 26,13%.
Dampak penyesuaian organisasi atas
pelaksanaan Pilkada pada 11 Kabupaten di
Provinsi Papua nampak masih berlanjut. Hal ini
menyebabkan realisasi anggaran yang dikelola
pemerintah Provinsi Papua secara keseluruhan
belum optimal terutama ditunjukkan dari
Belanja Modal yang masih rendah.
Di sisi lain, penundaan realisasi Dana Desa dan
DAK Fisik tahap pertama terpantau telah
terealisasi pada triwulan II 2017. Penyaluran
Dana Desa hingga pertengahan tahun 2017
telah mencapai Rp1,82 triliun dan DAK Fisik
mencapai Rp1,18 triliun. Sehingga total
realisasi pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa
triwulan II 2017 mencapai 36,41% dari total
pagu 2017 yang ditetapkan sebesar Rp8,26
triliun.
Sepanjang triwulan III 2017 diperkirakan
realisasi pendapatan dan belanja APBN di
lingkup pemerintah Provinsi Papua meningkat
lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan.
Peningkatan realisasi pendapatan APBN di
lingkup pemerintah Provinsi Papua salah
satunya sejalan dengan berlanjutnya kegiatan
ekspor dari sektor pertambangan dan
penggalian. Selain itu, meningkatnya aktivitas
pembangunan infrastruktur berpengaruh
pada peningkatan kebutuhan impor bahan
baku dan penolong sehingga mampu
meningkatkan pendapatan dari sisi Bea Masuk
/ Keluar.
Dari sisi belanja, seiring rencana penyaluran
Dana Desa tahap kedua bulan Agustus 2017 ,
diperkirakan realisasi belanja mampu
terdongkrak lebih tinggi. Sementara
meningkatnya aktivitas konstruksi pada
triwulan III 2017 juga dinilai mampu
mendorong pos Belanja Modal untuk tumbuh
lebih tinggi dibandingkan triwulan laporan.
Grafik 0.1 Struktur Realisasi Belanja APBN Papua
Grafik 0.2 Realisasi APBN Menurut Pos Belanja
38,67%
26,61%34,64%
0,08%
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalBelanja Bansos Belanja Lainnya
32,01%
50,24%
27,85%
26,13%
1,87%
0,00%
28,73%
43,60%
27,98%
21,43%
9,87%
Total Belanja
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bansos
Belanja Lainnya
Tw-II 2016 Tw-II 2017
16
2.2 REALISASI APBD PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
Hingga triwulan II 2017 kinerja realisasi
pendapatan dan belanja APBD Pemerintah
Provinsi Papua mengalami penurunan
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Selisih realisasi pendapatan
Pemerintah Provinsi Papua triwulan laporan
dibandingkan triwulan II 2016 hingga -2,59%
lebih rendah, sedangkan realisasi belanja
terpantau lebih dalam yaitu sebesar -6,23%.
Berdasarkan komponen penyusun pos
pendapatan, terpantau penurunan terdalam
pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara dari sisi realisasi belanja, tercatat
rendahnya realisasi Belanja Modal justru
menjadi faktor penahan pertumbuhan realisasi
belanja APBD Pemerintah Provinsi Papua pada
triwulan laporan.
Dampak berlangsungnya Pilkada 2017 pada
11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua yang
diselenggarakan di triwulan I 2017 cenderung
mendorong perubahan sebagian susunan
perangkat daerah sehingga berpengaruh pada
penyesuaian rencana realisasi belanja
sepanjang tahun 2017. Selain itu, terdapatnya
beberapa wilayah yang masih memerlukan
untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) dan keterlambatan pengesahan APBD di
dua kabupaten juga menyebabkan realisasi
belanja kurang optimal pada triwulan laporan.
2.2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua
Pagu pendapatan APBD Pemerintah Provinsi
Papua 2017 mencapai Rp 13,96 Triliun. Secara
keseluruhan pagu pendapatan ini meningkat
sebesar 12,34% dibandingkan pagu pada
periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan komponennya peningkatan pagu
terbesar pada pos DAK yang meningkat
148,58% lebih tinggi dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini
sejalan dengan rencana pemerintah Provinsi
Papua sepanjang Tahun Anggaran 2017 yang
semakin memfokuskan program kerja ke
bidang kedaulatan pangan dan bidang
transportasi. Meningkatnya jumlah rencana
proyek pembangunan UPTD Bidang Pertanian
dan pengembangan saluran irigasi menjadi
dasar kebutuhan peningkatan alokasi DAK
pada triwulan berjalan untuk mendukung
program kedaulatan pangan. Selain itu, guna
mendukung program nasional yaitu
penyelesaian jalan trans papua, jumlah proyek
khususnya infrastruktur jalan pendukung
semakin meningkat pada triwulan laporan.
Tercatat terdapat 86 proyek infrastruktur
Tabel 0.2 Perkembangan Sisi Pendapatan APBD Provinsi Papua
Tw-II 2016 Tw-II 2017 Tw-II 2016 Tw-II 2017
PENDAPATAN 4.832,06 5.066,34 12.434,73 13.968,88 12,34
Pendapatan Asli Daerah 443,95 424,27 1.097,66 1.308,28 19,19
Pajak daerah 224,06 232,22 789,79 1.030,42 30,47
Retribusi daerah 25,56 32,60 101,16 82,93 -18,02
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 52,56 0,01 30,25 52,81 74,58
Lain-lain PAD yang sah 141,77 159,43 176,47 142,12 -19,47
Dana Perimbangan 2.122,67 2.168,37 4.301,95 4.419,28 2,73
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 538,98 339,62 1.299,47 606,16 -53,35
Dana Alokasi Umum 1.428,48 1.456,40 2.502,45 2.570,12 2,70
Dana Alokasi Khusus 155,21 372,35 500,04 1.243,00 148,58
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2.265,43 2.473,70 7.035,12 8.241,32 17,15
Pendapatan Hibah 0,09 0,18 7,50 0,50 -93,33
Dana Otonomi Khusus 1.618,52 1.684,75 5.395,05 5.615,82 4,09
Dana Tambahan Infrastruktur 360,00 787,50 1.200,00 2.625,00 118,75
Lain - Lain Pendapatan Daerah Lainnya 286,83 1,28 432,57 - -100,00
sumber: Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD)
Realisasi (Rp Miliar)KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH
Perubahan
Pagu (%yoy)
Pagu (Rp Miliar)
17
penghubung yang telah direncanakan hingga
triwulan II 2017
Realisasi pendapatan Pemdaprov Papua pada
triwulan II 2017 mencapai 36,27% dari target,
lebih rendah dibandingkan periode yang sama
tahun lalu yang mencapai 38,86%. Dilihat dari
struktur realisasi pendapatan APBD triwulan II
2017 terpantau pos Lain Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah mendominasi dengan
pencapaian sebesar 49%. Sementara Dana
Perimbangan menjadi pos dengan realisasi
terbesar kedua dengan pencapaian sebesar 43%
disusul oleh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang mencapai sebesar 8% dari keseluruhan
realisasi pendapatan.
Realisasi pos Lain Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah pada triwulan II 2017 mencapai
sebesar 30,02% lebih rendah dibandingkan
triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan
realisasi sebesar 32,20%. Penurunan ini salah
satunya disebabkan oleh kinerja sektor
Pertambangan dan Penggalian yang
cenderung moderat dibandingkan dengan
triwulan II 2016. Secara nominal realisasi telah
mencapai Rp424,27 miliar di triwulan laporan.
Pergerakan yang sama juga terjadi pada
realisasi pos Dana Perimbangan dan PAD.
Realisasi pada pos Dana Perimbangan
mencapai 49,07% lebih rendah dibandingkan
realisasi triwulan II 2016 yang mencapai
49,34%. Selanjutnya realisasi PAD menurun
dari 40,45% pada triwulan yang sama tahun
lalu menjadi 32,43% di triwulan II 2017.
Memasuki triwulan pertama setelah 11
kabupaten/kota mengalami pergantian
pemimpin daerah, terpantau sebagian besar
daerah dimaksud masih melakukan
penyesuaian organisasi. Dampaknya, realisasi
pendapatan masih tertahan. Selain itu,
realisasi Dana Desa dan DAK tahap pertama
yang tertunda juga berdampak pada realisasi
Dana Perimbangan pada triwulan II 2017.
Ke depan, diperkirakan dengan mulai
dijalankan kebijakan daerah yang lebih stabil,
realisasi pendapatan APBD mampu tumbuh
lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II
2017.
Grafik 0.3 Struktur Realisasi Pendapatan APBD
Grafik 0.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain
Grafik 0.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan
Grafik 0.6 Perkembangan Realisasi PAD
8%43%49%
PAD Dana Perimbangan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Sumber : Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua
32,20%
1,18%
30,00%
30,00%
66,31%
30,02%
35,00%
30,00%
30,00%
0,00%
Lain - Lain PendapatanDaerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
Dana Otonomi Khusus
Dana TambahanInfrastruktur
Lain - Lain PendapatanDaerah Lainnya
Tw-II 2016 Tw-II 2017
Sumber : Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua
49,34%
41,48%
57,08%
31,04%
49,07%
56,03%
56,67%
29,96%
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Tw-II 2016 Tw-II 2017
Sumber : Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua
40,45%
28,37%
25,27%
173,75%
80,34%
32,43%
22,54%
39,31%
0,02%
112,18%
TOTAL PAD
Pajak daerah
Retribusi daerah
Hasil pengelolaankekayaan daerah yang
dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Tw-II 2016 Tw-II 2017
Sumber : Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua
18
2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua
Pagu belanja APBD Pemerintah Provinsi Papua
sepanjang tahun 2017 mencapai total sebesar
Rp15,08 triliun atau meningkat 16,52% (yoy)
dibandingkan dengan tahun 2017. Proporsi
komponen penyusun pagu belanja APBD
relatif berimbang antara pos Belanja Tidak
Langsung yaitu sebesar 54% dan pos Belanja
Langsung yang sebesar 46%.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2016,
proporsi pagu belanja langsung cenderung
meningkat di triwulan laporan. Peningkatan
ini terutama didorong oleh meningkatnya
nominal pos Belanja Barang dan Jasa serta pos
Belanja Modal. Peningkatan pagu pada kedua
pos ini sejalan dengan meningkatnya pagu
anggaran pendapatan pada pos Dana
Tambahan Infrastruktur. Berdasarkan
Informasi APBN dari Kementerian Keuangan,
peningkatan pagu pendapatan pos Dana
Tambahan Infrastruktur dapat direalisasikan
salah satunya melalui Belanja Barang dan Jasa
serta Belanja Modal. Peningkatan pagu
pendapatan pos Dana Tambahan Infrastruktur
juga ditujukan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur, seperti jalan,
jembatan, dermaga, sarana transportasi darat,
sungai maupun laut.
Realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi
Papua triwulan II 2017 berada dalam level
yang relatif rendah. Meningkatnya pagu
belanja pada tahun 2017 justru tidak diikuti
dengan peningkatan realisasi belanja yang
seimbang. Hal ini terlihat dari realisasi belanja
APBD Provinsi Papua hingga tengah tahun
2017 hanya mencapai 20,79% terpaut cukup
rendah jika dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2016 yang mencapai
27,03%.
Berdasarkan struktur penyusun realisasi
belanja APBD triwulan II 2017, pos Belanja
Tidak Langsung menjadi komponen dengan
realisasi tertinggi yaitu sebesar 78% dari
keseluruhan realisasi belanja. Kondisi ini
menunjukkan bahwa hingga paruh tahun
2017 realisasi belanja APBD Provinsi Papua
masih didominasi dengan pengeluaran rutin.
Dilihat dari perubahan nominal yang relatif
lebih besar dari triwulan yang sama tahun
sebelumnya, menunjukkan salah satunya
pengeluaran rutin masih dipengaruhi oleh
event Hari Raya Idul Fitri terutama dari sisi
belanja pegawai dalam bentuk penyaluran
Tunjangan Hari Raya (THR).
Tabel 0.3 Perkembangan Sisi Belanja APBD Provinsi Papua
Tw-II 2016 Tw-II 2017 Tw-II 2016 Tw-II 2017
Belanja 3.498,70 3.136,42 12.945,48 15.083,88 16,52
Belanja Tidak Langsung 2.314,50 2.457,52 7.260,83 8.072,07 11,17
Belanja Pegawai 381,29 415,52 1.134,37 1.358,39 19,75
Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial 42,06 68,84 188,95 131,51 -30,40
Belanja Hibah 466,07 422,38 994,14 1.089,14 9,56
Belanja Bagi Hasil Pajak daerah kepada kabupaten/Kota 46,30 108,16 367,47 383,67 4,41
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota/Pemerintah Kampung dan Partai Politik
1.378,78 1.442,62 4.555,91 5.094,36 11,82
Belanja Tidak Terduga - - 20,00 15,00 -25,00
Belanja Langsung 1.184,20 678,90 5.684,65 7.011,81 23,35
Belanja Pegawai 54,29 54,27 266,51 278,96 4,67
Belanja Barang dan Jasa 602,16 622,98 2.667,33 3.202,63 20,07
Belanja Modal 527,75 1,65 2.750,81 3.530,22 28,33
Aset lainnya - - - - 0,00
sumber: Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD)
KOMPONEN PENDAPATAN DAERAHPagu (Rp Miliar)Realisasi (Rp Miliar) Perubahan
Pagu (%yoy)
19
Realisasi belanja APBD Provinsi Papua
berdasarkan realisasi per pos menunjukkan
penurunan pada seluruh pos belanja.
Penurunan realisasi anggaran terdalam pada
pos Belanja Modal, dari triwulan II 2016
mampu terserap hingga 19,19% menjadi
hanya 0,05% pada triwulan laporan.
Rendahnya penyerapan ini terutama didorong
oleh periode realisasi yang tertunda atas
dampak Pilkada 2017 dan keterlambatan
pengesahan APBD di dua kabupaten.
Rendahnya penyerapan pos Belanja Modal
juga ditunjukkan dari data pengadaan
pekerjaan konstruksi di Provinsi Papua. Hingga
periode laporan, ditunjukkan bahwa total
senilai Rp2,6 triliun pekerjaan konstruksi telah
dibuka proses pengadaannya atau jika
dibandingkan dengan pagu Belanja Modal
triwulan II 2017 mencapai 82,70%. Namun
sebagian besar proyek baru selesai dilakukan
penandatanganan kontrak di rentang bulan
Juli Agustus. Hal ini berdampak pada realisasi
pos Belanja Modal pada triwulan hanya
sebesar Rp1,65 miliar.
Hingga pertengahan tahun 2017, realisasi pos
Belanja Barang dan Jasa juga menunjukkan
penurunan dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya. Tercatat realisasi pos
Belanja Barang dan Jasa triwulan II 2017
sebesar 19,45% relatif lebih rendah
dibandingkan triwulan II 2016 yang sebesar
22,58%. Penurunan ini juga dikonfirmasi dari
rendahnya jumlah proses pengadaan barang
dan jasa yang telah dimulai hingga triwulan
laporan. Jumlah proyek pengadaan barang
dan jasa sampai akhir semester I 2017
sebanyak 284 proyek yang bersumber dari
APBD. Dari jumlah tersebut terdapat 220
proyek atau 77,46% proyek yang baru selesai
proses lelang pada awal triwulan III 2017.
Sementara sisanya bahkan masih memasuki
proses awal lelang. Proses yang cenderung
dibelakang jadwal ini mendorong realisasi pos
Belanja Barang dan Jasa yang hanya sebesar
Rp622,98 miliar hingga triwulan laporan.
Melihat kondisi ini, realisasi belanja APBD
diperkirakan meningkat lebih tinggi pada
triwulan III 2017. Hal ini di antaranya didorong
oleh jumlah proyek pengadaan barang dan
jasa maupun pekerjaan konstruksi yang telah
selesai dilakukan penandatanganan kontrak di
awal triwulan depan, sehingga pekerjaan bisa
segera dimulai. Selain itu, dalam rangka
mengejar target akhir periode realisasi
anggaran Tahun Anggaran 2017 dinilai kinerja
Pemerintah Daerah Provinsi Papua akan lebih
optimal.
Grafik 0.7 Struktur Realisasi Belanja APBD
Grafik 0.8 Realisasi per Pos Belanja APBD
78%22%
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Sumber : Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua
27,03%
31,88%
20,83%
20,37%
22,58%
19,19%
20,79%
30,44%
9,68%
19,45%
19,45%
0,05%
Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Pegawai
Barang dan Jasa
Modal
TOTA
LB
elan
ja L
ang
sun
g
Tw-II 2016 Tw-II 2017Sumber : Dispenda dan BPKAD Provinsi Papua
20
BAB 3
INFLASI
nflasi secara umum di Provinsi Papua1 pada triwulan II 2017 mencapai 3,10% (yoy) menurun
jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi sepanjang triwulan II 2017 cenderung
disebabkan oleh pergerakan harga kelompok harga yang diatur oleh pemerintah
(Administered Prices). Sementara terjaganya kondisi pasokan komoditas pangan termasuk
tanaman bahan pangan dan hortikultura mampu menahan inflasi pada level yang relatif rendah
ditengah peningkatan permintaan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan asesemen
Bank Indonesia, sepanjang triwulan III 2017 diperkirakan inflasi mencapai 2,90%-3,30% (yoy).
3.1 INFLASI UMUM
Tekanan harga agregat (inflasi) di Provinsi
Papua triwulan II 2017 turun lebih rendah
dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat
inflasi di Papua pada triwulan II 2017 sebesar
3,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan
triwulan I 2017 sebesar 3,89% (yoy), bahkan
lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 4,37%
(yoy). Inflasi pada triwulan ini masih dalam
rentang target inflasi nasional tahun 2017
yaitu sebesar 4%±1%.
Sepanjang triwulan II 2017, pergerakan
tingkat harga cenderung menurun, setelah
meningkat signifikan ke level 4,75% (yoy)
pada bulan April, inflasi mengalami
penurunan bertahap sejak bulan Mei menjadi
3,95% (yoy) hingga level 3,10% (yoy) pada
bulan Juni 2017.
Inflasi Kota Jayapura dan Merauke, sebagai
kota penghitung inflasi di Provinsi Papua,
menunjukkan pergerakan inflasi yang sama
sama menurun. Tercatat inflasi Kota Jayapura
pada triwulan II 2017 sebesar 2,57% (yoy)
sedangkan Kabupaten Merauke jauh lebih
tinggi atau sebesar 4,58% (yoy).
Apabila dibandingkan dengan Kota Kota
sekitar di SulaMPua (Sulawesi, Maluku, Papua),
Kota Jayapura adalah kota dengan inflasi
terendah pada triwulan II 2017. Sedikit lebih
rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bau
- Bau yang menempati urutan kedua dengan
inflasi sebesar 2,67% (yoy). Sementara
Merauke menempati posisi kesebelas inflasi
terendah di SulaMPua meskipun tidak lebih
tinggi dari Kota Tual yang menjadi daerah
dengan inflasi tertinggi di SulaMPua
sepanjang triwulan II 2017 yaitu sebesar 9,67%
(yoy).
Berdasarkan asesemen Bank Indonesia,
Sepanjang triwulan III 2017 diperkirakan inflasi
umum mencapai sebesar 2,90%-3,30% (yoy).
Inflasi yang cukup tinggi dimaksud sebagian
besar dipengaruhi oleh meningkatnya
frekuensi penerbangan menghadapi sejumlah
periode liburan panjang serta ketidakpastian
cuaca di Provinsi Papua.
I
1Inflasi Papua dihitung dengan menggunakan metode rerata tertimbang berdasarkan bobot kota dari inflasi
Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Jayapura (0,45) dan Kabupaten Merauke (0,16).
Grafik 0.1 Inflasi Tahunan Provinsi Papua & Nasional
0
2
4
6
8
10
12
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Papua
Nasional
sumber: BPS, diolah
%yoy
21
3.2 KOMPONEN INFLASI
Tekanan inflasi di Provinsi Papua pada triwulan
laporan terutama bersumber dari kelompok
Administered Price, terlihat adanya kenaikan
signifikan pada kelompok harga ini dari
triwulan I 2017 sebesar 3,69% (yoy)
sedangkan pada triwulan II mencapai 10,46%.
(yoy). Kebijakan penyesuaian harga yang
diatur oleh pemerintah pada triwulan
sebelumnya seperti pencabutan subsidi listrik
untuk pelanggan 900 VA dan tarif pemuatan
SIM, STNK, dan BPKB menunjukkan pengaruh
pada inflasi kelompok Administered Price yang
berbeda. Peningkatan inflasi tarif listrik telah
menunjukkan tren meningkat sejak bulan
Januari 2017 dan dampaknya masih terus
dirasakan hingga triwulan II 2017 meskipun
tidak sebesar seperti di triwulan I 2017.
Sebaliknya penyesuaian tarif perpanjangan
SIM, STNK dan BPKB bersifat one shot dan
terpantau tidak lagi berpengaruh terhadap
inflasi pada triwulan laporan.
Grafik 0.2 Disagregasi Inflasi Inti Pangan & Non Pangan
Dampak kenaikan kelompok Administered
Price pada triwulan laporan cenderung dapat
terkompensasi oleh penurunan tingkat harga
pada kelompok Volatile Food. Terpantau
Volatile Food mengalami penurunan yang
cukup signifikan dari triwulan sebelumnya
yang mencapai 5,92% (yoy) dan pada triwulan
II 2017 mengalami deflasi sebesar 1,68 (yoy).
Hal ini didukung terjaganya pasokan
komoditas seperti bawang merah sehingga
tidak terjadi lonjakan harga meskipun
bersamaan dengan perayaan lebaran.
Beberapa faktor lain yang turut memberikan
kontribusi terhadap penurunan volatile food
adalah membaiknya kondisi cuaca di wilayah
Provinsi Papua, ditandai dengan curah hujan
yang berada pada kisaran <50 mm dan tinggi
gelombang laut disekitar laut arafuru dan laut
utara papua mencapai 0,5 - 1,25 m. Kondisi
ini dapat dikatakan ideal untuk melakukan
kegiatan penangkapan ikan serta membantu
produksi komoditas volatile food yang
diproduksi di wilayah Provinsi Papua harganya
tetap stabil. Serta terjaganya pasokan
komoditas volatile food dari luar wilayah
Papua.
Sementara itu inflasi inti juga turun, dari 3,11%
(yoy) pada triwulan I menjadi sebesar 2,76%
(yoy). Inflasi inti pangan dan nonpangan sama-
sama turun pada triwulan II 2017. Inflasi inti
pangan turun dari 7,54% (yoy) pada triwulan
I 2017 menjadi 6,18% (yoy). Hal ini sejalan
dengan penurunan inflasi komoditas pangan,
yang didukung antisipasi yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap lonjakan permintaan
menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri serta
meredanya curah hujan. Lebih lanjut lagi,
inflasi inti komoditas nonpangan juga
mengalami penurunan dibandingkan triwulan
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2015 2016 2017
Core
Core PanganCore Nonpangan
sumber: BPS, diolah
% yoy
Tabel 0.1 Disagregasi Inflasi Papua 2015 - 2016
I II III IV I II III IV I II
Core Inflation 5,39 5,72 4,60 3,64 3,24 3,24 4,00 3,50 3,11 2,76
Volatile Food 5,95 10,45 12,02 3,26 4,98 8,49 8,13 1,86 5,92 (1,68)
Administered Prices 12,82 14,49 9,78 3,27 4,59 8,07 5,76 6,24 3,69 10,46
Headline Inflation 6,85 8,20 7,07 3,57 3,76 5,23 4,72 3,26 3,89 3,10
sumber: BPS, diolah
201720162015Disagregasi Komponen
22
I tahun 2017 yaitu dari 1,65% (yoy) menjadi
1,62% (yoy) pada triwulan II 2017.
Mengawali triwulan III 2017, inflasi bulan Juli
menunjukkan penurunan menjadi sebesar
2,69% (yoy) yang didorong oleh penyesuaian
harga tiket angkutan udara usai perayaan
lebaran. Sepanjang triwulan III 2017
diperkirakan inflasi akan berada di tingkat
yang lebih tinggi.
Tingkat harga kelompok volatile food
diperkirakan meningkat seiring ketidakpastian
pasokan tanaman bahan pangan di tengah
cuaca yang tidak menentu. Memasuki bulan
kedua dalam triwulan III 2017, cuaca yang
seharusnya telah memasuki musim kemarau,
tetapi terpantau curah hujan masih relatif
tinggi di sebagian besar wilayah Papua.
Sebaliknya pasokan komoditas perikanan
tangkap diperkirakan masih stabil seiring
perkiraan tinggi gelombang hingga bulan
kedua triwulan III 2017 cenderung ideal.
Dari sisi kelompok komoditas yang diatur oleh
pemerintah, diperkirakan mengalami
penurunan harga yang terutama disebabkan
oleh penyesuaian permintaan usai perayaan
Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, tingkat harga
kelompok ini cukup teredam oleh kepastian
tahapan pencabutan subsidi pelanggan listrik
900 VA.
Grafik 0.3 Realisasi Pembelian Kendaraan Baru
Rendahnya risiko kenaikan harga pada
komoditas listrik dan energi lain seperti BBM
cenderung dipengaruhi oleh kondisi harga
minyak dunia yang saat ini cenderung
mengalami penurunan harga. Sejalan dengan
hal tersebut, tekanan permintaan BBM untuk
kegiatan rumah tangga diperkirakan menurun
sejalan dengan realisasi pembelian kendaraan
baru yang menurun sepanjang tahun 2017.
Sementara komponen inflasi inti diperkirakan
sedikit mengalami peningkatan yang didorong
terutama oleh meningkatnya permintaan
barang dan jasa yang berhubungan dengan
penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah.
3.3 KELOMPOK KOMODITAS
Dekomposisi atas kelompok komoditas
penyusunnya menunjukkan bahwa
pergerakan inflasi Papua pada triwulan
laporan disumbangan paling tinggi oleh
kelompok komoditas Makanan Jadi, Minuman,
Rokok, dan Tembakau, dan kelompok
komoditas Transpor, Komunikasi, & Jasa
Keuangan. Meningkatnya inflasi kelompok
(0,45)
(0,40)
(0,35)
(0,30)
(0,25)
(0,20)
(0,15)
(0,10)
(0,05)
-
0,05
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
2017Pembelian Kendaraan BermotorPertumbuhan Jumlah Kendaraan Baru
Tabel 0.2 Disagregasi Inflasi Papua Berdasarkan Kelompok Komoditas (% yoy)
I II III IV I II III IV I II
Bahan Makanan 6,27 10,48 11,67 4,34 4,78 8,36 6,84 2,68 6,58 (0,41)
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 8,63 8,74 6,30 5,26 4,62 4,35 6,74 7,10 6,47 6,17
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 7,06 7,59 5,12 3,16 2,53 1,67 2,80 2,26 3,18 4,35
Sandang 4,37 4,73 3,21 3,91 2,43 3,14 3,05 1,03 1,86 0,95
Kesehatan 6,73 7,67 7,46 5,93 4,19 3,29 3,06 2,29 1,41 1,32
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4,58 4,57 4,75 3,29 2,63 2,62 0,78 0,59 1,64 1,81
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 7,29 8,48 6,20 0,50 4,20 8,66 5,73 6,67 1,72 6,11
UMUM 6,85 8,20 7,07 3,57 3,76 5,23 4,72 3,26 3,89 3,10
sumber: BPS, diolah
20172016Kelompok Komoditas
2015
23
komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok,
dan Tembakau merupakan yang tertinggi
dibandingkan kelompok lain pada triwulan
laporan atau sebesar 6,17% (yoy) namun bila
dibandingkan triwulan sebelumnya
mengalami penurunan yang sebelumnya
sebesar 6,47% (yoy). Sebaliknya komoditas
bahan makanan merupakan komoditas yang
mengalami penurunan tekanan inflasi secara
signifikan dibandingkan triwulan I 2017
bahkan hingga mengalami deflasi sebesar
0,41% (yoy).
Kelompok komoditas Transpor, Komunikasi,
dan Jasa Keuangan yang mengalami
peningkatan inflasi signifikan dibanding
triwulan sebelumnya, dimana pada triwulan I
2017 tingkat inflasi sebesar 1,72% (yoy) dan
pada triwulan laporan mencapai 6,11% (yoy).
Salah satu faktor adalah peningkatan
kebutuhan seiring momen perayaan idul fitri
dan libur anak sekolah yang jatuh pada
tanggal bersamaan.
Inflasi Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan
Bakar pada triwulan II 2017 mengalami
peningkatan dibandingkan triwulan
sebelumnya dari 3,18% (yoy) menjadi 4,35%
(yoy). Peningkatan inflasi pada kelompok
komoditas ini secara umum masih disebabkan
oleh penyesuaian subsidi listrik yang terjadi
dua kali untuk kelompok pengguna 900 VA di
bulan Januari dan Maret. Tercatat
peningkatan inflasi komoditas tarif listrik sejak
Maret sebesar 18,89% (yoy) dan pada bulan
Juni sebesar 26,89% (yoy).
Dari sisi inflasi kelompok komoditas sandang
dan Kesehatan, secara umum mengalami
penurunan meskipun tidak signifikan menjadi
sebesar berturut turut 0,95% (yoy) dan 1,32%
(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan
triwulan I 2017 yang sebesar 1,86% (yoy) dan
1,41% (yoy).
3.4 PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) PROVINSI PAPUA
A. Mengawali tahun 2017 telah dilakukan
percepatan pada beberapa Kabupaten
yang belum memiliki Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID). Bekerjasama dengan
Biro Perekonomian Provinsi Papua dan
memanfaatkan forum koordinasi berkala
yang dilakukan setiap bulan, hingga akhir
triwulan II 2017 telah terbentuk 24 TPID
yaitu di Prov Papua, Kota Jayapura, Kab.
Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Nabire,
Kab. Jayapura, Kab. Dogiyai, Kab. Biak
Numfor, Kab. Supiori, Kab. Intan Jaya, Kab.
Boven Digoel, Kab. Keerom, Kab. Mimika,
Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Mamberamo
Tengah, Kab. Mamberamo Raya, Kab.
Asmat, Kab. Sarmi, Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Waropen,
Kab. Pegunungan Bintang, dan Kab.
Puncak Jaya.
B. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Papua bekerja sama dengan Pemerintah
Provinsi Papua dan Kota Jayapura
melaksanakan rapat koordinasi rencana
Sumber : PIHPS, diolah
Grafik 0.4 Perkembangan Harga Komoditas VF Utama
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.5 Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan YAD
-
20
40
60
80
100
120
140
Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun
2016 2017
Beras Daging Ayam
Bawang Merah Cabai Rawit
ribu Rp/Kg
90
110
130
150
170
190
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6
2015 2016 2017
Ekspektasi Inflasi 3 Bulan YAD
24
program kerja TPID tahun 2017. Pada
tanggal 8 Februari 2017 telah dilaksanakan
kegiatan rapat TPID Provinsi Papua dan
dihadiri oleh anggota Tim Teknis TPID
Provinsi Papua yang terdiri dari SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,
Pertamina, Bulog, PLN, PT Pelindo IV,
Reskrimsus Polda dan Kadin. Hasil
koordinasi program kerja anggota TPID
dalam mengendalikan inflasi di Papua pada
tahun 2017 antara lain
i. program pasar murah,
ii. bantuan pangan non tunai,
iii. program Rumah Pangan Kita,
iv. pembangunan konektivitas intra-
Papua melalui pembangunan jalan, tol
laut, serta tol udara,
v. serta program pengembangan
tanaman pangan penyumbang inflasi
seperti cabai, bawang merah, dan
ikan.
25
BAB 4
STABILITAS KEUANGAN DAERAH
ecara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi Papua masih relatif terjaga. Dari sisi
korporasi, asesmen menilai bahwa kinerja sektor korporasi di Papua pada triwulan II 2017
relatif terjaga. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan liaison yang dilakukan oleh
Bank Indonesia memperkuat kondisi tersebut. Kondisi yang sama juga terlihat pada sisi Rumah
Tangga, dimana kinerja sektor Rumah Tangga pada triwulan II 2017 masih terjaga dengan positif,
tercermin dari kemampuan sektor Rumah Tangga dalam menjaga kondisi keuangan.
4.1 KETAHANAN SEKTOR KORPORASI
4.1.1 Sumber Kerentanan Korporasi
Melihat perkembangan dan kondisi
perekonomian terkini, terdapat dua faktor
yang mempengaruhi kerentanan korporasi
Papua pada triwulan II 2017, yaitu (i) belum
optimalnya kinerja sektor tambang meskipun
telah diberlakukan relaksasi izin ekspor
konsentrat minerba sejak April 2017 dan (ii)
rendahnya realisasi belanja pemerintah.
Terkait dengan kinerja sektor tambang, pada
triwulan II 2017 kinerja salah satu perusahaan
tambang terbesar di Papua terkendala oleh
demo ribuan karyawan yang terjadi sejak Mei
2017. Hal ini menahan kinerja produksi
tambang dan berdampak pada kinerja ekspor
yang kurang optimal ditengah kebijakan
relaksasi ekspor minerba yang telah berlaku
sejak April 2017. Lebih jauh, kondisi tersebut
juga akan mempengaruhi investasi eksplorasi
tambang sebagaimana yang tercantum dalam
rilis resmi perusahaan.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah
pada triwulan II 2017 yang baru mencapai
20,79% terhadap pagu anggaran 2017.
Berdasarkan informasi yang diperoleh,
setidaknya terdapat dua penyebab rendahnya
realisasi belanja pemerintah yaitu (1) kegiatan
operasional pemerintah dan swasta yang
kurang optimal karena libur puasa-lebaran
yang relatif panjang, dan (2) konflik internal
antara pemangku kebijakan di daerah yang
membuat proses administrasi anggaran relatif
sulit dilakukan, termasuk juga pelaksanaan
Pemilihan Suara Ulang (PSU) pilkada di
beberapa daerah yang sempat diwarnai oleh
S
Sumber : AsosiasiSemen Indonesia, diolah
Grafik 0.1 Penjualan Semen Papua
Sumber : Liaison dan Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.2 Penjualan Domestik, Utilisasi dan Persepsi Ekonomi Saat Ini
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
(100)
(50)
-
50
100
150
200
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
Penjualan Semen Pertumbuhan [sk. kanan]
sumber: Asosiasi Semen Indonesia
ribu ton %, yoy
100
105
110
115
120
125
130
135
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
LS
Penjualan Domestik Rata - rata utilisasi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (sb. kanan)
26
tindakan kekerasan. Kondisi tersebut perlu
mendapat perhatian, mengingat rendahnya
realisasi anggaran berpotensi menjadi kendala
pembayaran proyek pembangunan yang
selanjutnya dapat berdampak pada kinerja
finansial korporasi yang terafiliasi. Hal tersebut
diperkuat oleh data penjualan semen yang
tercatat mengalami kotraksi sebesar -25%
(yoy) pada triwulan II 2017.
Sementara itu, berdasarkan hasil liaison yang
dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Papua dapat diketahui
bahwa tingkat penjualan domestik di Papua
masih belum optimal meski mengalami
pembalikan arah (rebound). Rata-rata utilisasi
mesin produksi juga tidak terlihat mengalami
kenaikan yang signifikan dan cenderung
konstan. Sementara di sisi lain, hasil Survei
Konsumen menunjukkan bahwa optimisme
masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini
masih terjaga.
4.1.2 Kinerja Korporasi
Meskipun pertumbuhan ekonomi Papua pada
triwulan II 2017 secara umum mengalami
peningkatan, namun kinerja sektor korporasi
di Papua belum menunjukkan kenaikan yang
optimal. Hal tersebut tercermin dari hasil
liaison yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Papua, dimana
beberapa indikator kinerja perusahaan
menunjukkan kondisi yang menahan
optimalisasi kinerja perusahaan.
Penjualan Domestik dan Investasi
Penjualan domestik pada triwulan II 2017
mengalami perbaikan dari triwulan I 2017.
Meskipun demikian, perbaikan kondisi
penjualan domestik pada triwulan II 2017
masih relatif terbatas, tercermin dari nilai likert
scale yang naik 1 poin dari triwulan
sebelumnya yang berada di level negatif.
Kondisi tersebut sejalan dengan
berlangsungnya even perayaan hari besar
keagamaan Puasa dan Lebaran pada triwulan
II 2017.
Sementara itu, hasil likert scale komponen
investasi pada triwulan II 2017 berada di level
positif sebesar 0,29, lebih rendah dari triwulan
I 2017 yang mencapai 1,00. Hal tersebut salah
satunya disebabkan investasi yang dilakukan
oleh mayoritas contact liaison lebih berupa
perluasan lahan yang beberapa diantaranya
yang telah berjalan dari triwulan sebelumnya.
Biaya dan Harga Jual
Dari sisi biaya, hasil liaison menunjukkan
bahwa komponen biaya energi dan biaya
bahan baku mengalami penurunan pada
triwulan II 2017. Sementara tingkat upah
relatif stabil. Untuk mengurangi beban biaya,
mayoritas contact liaison merespon dengan
melakukan efisiensi penyerapan tenaga kerja.
Hal tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan juga tingginya kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik 9,39%
pada 2017.
Meskipun mayoritas komponen biaya produksi
mengalami penurunan, namun harga jual
pada triwulan II 2017 masih relatif stabil
dibanding triwulan sebelumnya, tercermin dari
likert scale dengan nilai 0.
Sumber : Liaison, diolah
Grafik 0.3 Kinerja Korporasi Berdasarkan Liaison
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
PenjualanDomestik
utilisasi Investasi Harga Jual TenagaKerja
Upah BiayaBahan Baku
BiayaEnergi
QI 2016 s.d. QII 2017Likert Scale
27
Sumber : SKDU, diolah
Grafik 0.4 Perkembangan Akses Kredit, Likuiditas dan
Rentabilitas
Kondisi keuangan
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)
yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Papua menunjukkan bahwa
kondisi keuangan korporasi pada triwulan II
2017 secara umum masih relatif terjaga.
Aspek likuiditas dan rentabilitas pada triwulan
laporan masih dalam kondisi positif, lebih
tinggi dari triwulan sebelumnya. Sementara di
sisi lain, komponen akses kredit masih
mengalami penurunan meski tidak sedalam
triwulan I 2017. Tercatat nilai Saldo Bersih
Tertimbang (SBT) pada masing-masing
komponen di triwulan laporan mencapai
32,76; 37,93; dan -9,38.
Dari sisi likuiditas, 67% korporasi menyatakan
bahwa kondisi likuiditas perusahaan masih
stabil. Sementara itu, kenaikan tingkat
likuiditas terutama terjadi pada pelaku usaha
di sektor Jasa, dimana 46% pelaku usaha
menyatakan bahwa likuiditas perusahaan
mengalami kenaikan. Di sisi lain, penurunan
likuiditas terutama terjadi di sektor Hotel.
Siklus musiman perayaan hari besar
keagamaan Puasa dan Lebaran menjadi salah
satu faktor yang mempengaruhi kondisi
tersebut, dimana permintaan terhadap sektor
jasa cenderung mengalami kenaikan.
Sementara berdasarkan anekdotal informasi,
pada periode lebaran masyarakat cenderung
keluar Papua sehingga okupansi hotel pada
periode tersebut relatif kurang optimal.
Dari sisi rentabilitas, 66% korporasi
menyatakan bahwa laba yang dihasilkan
melalui pemanfaatan aset/modal pada
triwulan II 2017 relatif stabil. Kenaikan tingkat
rentabilitas terutama terjadi pada korporasi di
sektor Jasa yang dinyatakan oleh 54%
responden. Berdasarkan hasil konfirmasi
dengan responden, kondisi tersebut salah
satunya disebabkan perluasan jaringan usaha.
Di sisi lain, terdapat 10% dari pelaku usaha di
sektor hotel yang mengalami penurunan
rentabilitas.
18
.18
0
11
.76
-2.6
7
-15
.38 -9
.38
35
.85
28
.13
42
.86
46
.38
22
.73
32
.76
37
.74
29
.69
40
.00
49
.28
32
.73
37
.93
-20
-10
0
10
20
30
40
50
I II III IV I II
2016 2017
Akses Kredit Likuiditas korporasi Rentabilitas korporasi
% SBT
Sumber : SKDU, diolah
Grafik 0.5 % Korporasi Berdasar Likuiditas per Sektor
Sumber : SKDU, diolah
Grafik 0.6% Korporasi Berdasar Rentabilitas per Sektor
14%
30%
20%
30%
33%
46%
86%
70%
73%
60%
67%
46%
7%
10%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
LGA
Bangunan
Perdagangan
Hotel
Angkutan
Jasa
Naik Stabil Turun
29%
30%
23%
20%
17%
54%
71%
70%
70%
70%
83%
38%
7%
10%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
LGA
Bangunan
Perdagangan
Hotel
Angkutan
Jasa
Naik Stabil
28
4.1.3 Eksposure Perbankan dalam Korporasi
Kinerja perbankan di sektor Korporasi Papua
pada triwulan II 2017 masih relatif terjaga.
Kondisi tersebut tercermin dari beberapa
indikator kinerja utama perbankan di sektor
korporasi, dimana Dana Pihak Ketiga (DPK)
korporasi secara signifikan mengalami
kenaikan. Sementara kredit masih tumbuh
meski lebih lambat dari triwulan sebelumnya.
Kualitas kredit, yang tercermin dari tingkat
Non Performing Loans (NPL), mengalami
perbaikan meski masih berada diatas
ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%.
Dari sisi kredit, tidak terdapat perubahan
struktur penyaluran kredit, dimana mayoritas
kredit korporasi masih disalurkan ke sektor
Perdagangan, sektor Konstruksi dan sektor
Pertanian, masing-masing mencapai 34,56%,
18,70% dan 12,61% dengan tingkat
pertumbuhan masing-masing mencapai
80,08%, 6,52% dan 16,51% (yoy). Angka
pertumbuhan kredit ketiga sektor tersebut
pada triwulan II 2017 relatif mengalami
perlambatan dibanding triwulan sebelumnya.
Asesmen menilai perlambatan penyaluran
kredit korporasi pada triwulan II 2017 salah
satunya disebabkan penurunan kegiatan dan
output produksi seiring berlangsungnya even
puasa dan lebaran.
Kualitas penyaluran kredit korporasi pada
triwulan II 2017 mengalami perbaikan,
tercermin dari penurunan tingkat Non
Performing Loans (NPL) dari triwulan I 2017
yang terutama terjadi pada sektor Konstruksi,
sektor Perdagangan dan sektor Tansportasi,
Komunikasi dan Pergudangan, meskipun
tingkat NPL di ketiga sektor tersebut masih
berada diatas ketentuan batas NPL Bank
Indonesia (5%). Di sisi lain, NPL pada sektor
Akomodasi dan sektor Jasa Masyarakat
mengalami kenaikan yang signifikan, masing-
masing mencapai level 35,53% dan 36,26%.
Dari sisi penggunaan, tidak terdapat
perubahan struktur penyaluran kredit, dimana
lebih dari 60% kredit korporasi yang
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.7 Perkembangan DPK, Kredit dan NPL
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.8 % Proporsi Kredit per Sektor
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.9 Pertumbuhan Kredit Korporasi per Sektor
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.10 Perkembangan NPL per Sektor
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
DPK (yoy) Kredit (yoy) NPL (sb.kanan)
yoy NPL
16.12% 15.04% 14.24% 11.12%14.98% 12.61%
21.33% 24.39% 26.83%19.96% 14.35% 18.70%
26.87%26.66% 25.87%
31.97% 32.50% 34.56%
6.87% 5.89% 5.98% 4.68% 5.17% 5.00%11.95% 10.28% 8.92% 8.22% 7.91% 7.20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017
Pertanian Konstruksi Perdagangan TransKomGud Jasa Masy
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
Pertanian Konstruksi Perdagangan TransKomGud Jasa Masy
yoy
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Konstruksi Perdagangan Akomodasi &Mamin
TransKomGud Jasa Masy
I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017
29
disalurkan digunakan untuk modal kerja dan
lebih dari 30% untuk kredit investasi. Dalam
perkembangannya, penyaluran kredit
korporasi untuk modal kerja pada triwulan II
2017 mencapai 22,01% (yoy), mengalami
perlambatan dibanding triwulan I 2017 yang
tumbuh sebesar 33,69% (yoy).
Sementara itu, kualitas kredit modal kerja
korporasi pada triwulan laporan relatif
mengalami perbaikan, tercermin dari tingkat
NPL modal kerja yang mencapai 13,57% lebih
rendah dari periode sebelumnya yang
mencapai 19,21%.
Meskipun melambat, kredit investasi sektor
korporasi pada triwulan II 2017 masih tumbuh
tinggi mencapai 111,44% (yoy), lebih rendah
dari triwulan I 2017 yang tumbuh sebesar
146,61% (yoy). Namun di sisi lain, kualitas
kredit investasi pada triwulan II 2017
mengalami penurunan yang tercermin dari
kenaikan tingkat NPL investasi dari 8,06%
pada triwulan I 2017 menjadi 13,69%.
Dari sisi DPK, komposisi giro masih menjadi
yang paling dominan pada triwulan II 2017
dengan persentase penempatan lebih dari
60%. Sementara penempatan dana pada
komponen tabungan dan deposito di triwulan
II 2017 masing-masing sebesar 22% dan
13,5%. Dalam perkembangannya, hanya
deposito yang mengalami perlambatan,
sementara giro dan tabungan mengalami
kenaikan. Tercatat pertumbuhan masing-
masing komponen DPK tersebut pada triwulan
II 2017 mencapai 80,25%, 133,51%, dan
167,28% (yoy). Kondisi tersebut membuat
DPK korporasi secara total mengalami
kenaikan sebesar 130,79% (yoy).
Asesmen menilai bahwa tingginya
pertumbuhan DPK pada triwulan II 2017 salah
satunya disebabkan oleh penempatan
pendapatan perusahaan pada instrument
perbankan yang relatif aman seiring masih
rendahnya realisasi investasi.
Sumber: Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.13 Pertumbuhan DPK Korporasi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
Giro (sb.kanan) Tabungan (sb.kanan) Deposito (sb.kanan)
g Giro g Tabungan g Deposito
yoy Pangsa
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.11 % Kredit Berdasarkan Penggunaan per Sektor
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.12 Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Investasi
74.79% 74.47%66.44% 65.22% 61.54% 65.41%
23.22% 22.35%29.44% 30.43% 35.24%
34.02%
1.99% 3.18% 4.12% 4.36% 3.22% 0.57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017
Modal Kerja Investasi Konsumsi
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
g Modal Kerja (sb.kanan) g Investasi (sb.kanan) NPL Modal Kerja NPL Investasi
yoy
30
4.2 KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA
4.2.1 Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga
Terdapat empat faktor yang mempengaruhi
kerentanan sektor Rumah Tangga, yaitu
persepsi masyarakat terhadap perekonomian,
tingkat pendapatan, tingkat konsumsi dan
persepsi terhadap harga.
Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) pada
triwulan II 2017 yang dilakukan oleh KPwBI
Provinsi Papua, dapat diketahui bahwa tingkat
keyakinan masyarakat terhadap kondisi
perekonomian cenderung mengalami
kenaikan. Tercatat bahwa indeks keyakinan
masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini
(IKE) mencapai level 130,44. Kondisi tersebut
terutama didorong oleh kenaikan indeks
Penghasilan Konsumen yang mencapai 151,3.
Selain itu, indeks Konsumsi Barang Tahan
Lama dan indeks Ketersediaan Lapangan Kerja
juga berada dilevel yang sangat optimis,
masing-masing mencapai 119,3 dan 126.
Kondisi tersebut relatif sejalan dengan
pelaksanaan even puasa dan lebaran, dimana
pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan
menjamurnya usaha makanan jadi membuat
persepsi masyarakat terhadap kedua indeks
tersebut mengalami kenaikan.
Sementara itu, ekspektasi masyarakat
terhadap kondisi ekonomi ke depan (IEK)
semakin optimis dibanding triwulan I 2017,
dimana angka indeks pada triwulan II 2017
mencapai 136,44 lebih tinggi dibanding
triwulan I 2017 yang mencapai 127,6. Kondisi
tersebut salah satunya didorong oleh kenaikan
persepsi masyarakat terhadap penghasilan
dan kegiatan usaha yang ketersediaan
lapangan kerja yang juga mengalami kenaikan.
Dari sisi pengeluaran, dapat diketahui bahwa
hingga triwulan II 2017 tidak terdapat
perubahan struktur alokasi pengeluaran,
dimana komponen konsumsi masih
mendominasi dengan pangsa berkisar 60%.
Sementara, pangsa pengeluaran yang
digunakan untuk tabungan dan pembayaran
cicilan masing-masing, mencapai kisaran 29%
dan 13%.
Secara lebih mendalam berdasarkan tingkat
pengeluaran per bulan dapat diketahui bahwa
alokasi pengeluaran konsumsi terbesar
dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat
pengeluaran di atas Rp4 juta, mencapai 63%
dari total pengeluaran. Sementara, alokasi
pembayaran cicilan terbesar dilakukan oleh
masyarakat dengan tingkat pengeluaran
hingga Rp4 juta yang mencapai 10% dari total
pengeluaran. Untuk tabungan, alokasi
terbesar dilakukan oleh masyarakat dengan
tingkat pengeluaran diatas Rp5 juta, yang
mencapai 50% dari total pengeluaran.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa daya
beli masyarakat relatif terjaga. Selain itu,
masyarakat juga dinilai mampu untuk
memenuhi berbagai kewajibannya.
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.14 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.15 Perkembangan Indikator SK Lainnya
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN ( IKK )
INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI ( IKE )
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN ( IEK )
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
I II III IV I II III IV I II I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Ekspektasi EkonomiKondisi Ekonomi Saat Ini
Pesi
mis
Op
tim
is
Indeks
Indeks Penghasilan Konsumen
Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama
Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja
Indeks Penghasilan Konsumen (Ekspektasi)
Indeks Kegiatan Usaha
Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (Ekspektasi)
31
Sumber kerentanan pada sektor Rumah
Tangga juga berpotensi berasal dari tekanan
harga, dimana indeks perubahan harga
komoditas pada triwulan II 2017 berada di
level yang relatif tinggi mencapai 164.
Komoditas bahan makanan dan komoditas
energi dipersepsikan masyarakat memiliki
kenaikan harga tertinggi dibanding kelompok
komoditas lainnya. Asesmen menilai bahwa
berlangsungnya even puasa-lebaran dan
kebijakan penyesuaian tarif, seperti listrik,
menjadi faktor tingginya persepsi masyarakat
terhadap kenaikan harga terutama dalam
jangka pendek.
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.18 Indeks Perubahan Harga per Sektor RT
4.2.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga
Pada triwulan II 2017, pengelolaan keuangan
rumah tangga relatif stabil jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya. Tercatat bahwa
persentase alokasi tabungan di atas 10% dari
pengeluaran masih berada pada kisaran
kisaran 26% hingga 33%. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa masyarakat masih
menjaga prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaan keuangan.
Dilihat dari perilaku berutang, tercatat 72,2%
dari responden memiliki debt to service ratio
(DSR) di bawah 10%. Persentase tersebut
lebih tinggi dari triwulan I 2017 yang
mencapai 67,3% responden. Sementara di sisi
lain, persentase masyarakat dengan rasio DSR
diatas 30% mengalami penurunan signifikan
pada triwulan ini. Tercatat sebanyak 6,7%
masyarakat memiliki DSR diatas 30%, lebih
rendah dari triwulan I 2017 yang mencapai 9,8%
dari masyarakat. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa dalam menghadapi
even lebaran pada triwulan II 2017, jumlah
masyarakat yang memiliki hutang cenderung
meningkat namun dengan nilai yang relatif
terkendali.
Berdasarkan tingkat pengeluarannya, tekanan
risiko berpotensi berasal dari masyarakat
dengan tingkat pengeluaran rendah (Rp1-3
juta), dimana persentase masyarakat dengan
DSR berkisar 10% hingga 30% mayoritas
berasal dari kelompok ini. Sementara itu, rasio
DSR pada kelompok masyarakat dengan
tingkat pengeluaran menengah (Rp3,1-5 juta)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1 2 3 4 5 6
2017
Makanan Non makanan Peralatan rumah tangga
Energi Perumahan Jasa
Perubahan harga 3 bln ke depan
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.16 Pangsa Alokasi Pengeluaran Konsumen
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 0.17 % Penggunaan Pengeluaran/bulan
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Konsumsi
Cicilan/Pinjaman
Tabungan
Konsumsi
Cicilan/Pinjaman
Tabungan
I 2
01
7II
20
17
Rp1 - 2 jt Rp2,1 - 3 jt Rp3,1 - 4 jt Rp4,1 - 5 jt
Rp5,1-6 jt Rp6,1-7 jt Rp7,1-8 jt >Rp8 jt
32
dan pengeluaran tinggi (di atas Rp5 juta)
terlihat cukup terkendali, dimana secara total
terdapat 2,9% dari responden yang memiliki
DSR yang berkisar 10% hingga 30%.
Persentase responden tersebut lebih rendah
dari triwulan I 2017 yang mencapai 6,0%.
Selain itu, juga terdapat 6,7% responden yang
memiliki DSR diatas 30%, turun dari triwulan I
2017 dengan persentase responden mencapai
9,8%.
Tabel 0.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumen Untuk Tabungan Tw II 2017
Sumber : SK, diolah
0-1
0%
10%
-20%
20%
-30%
>30%
0-1
0%
10%
-20%
20%
-30%
>30%
Rp1 - 2 jt 28.2% 5.1% 4.4% 2.7% 5.3% 7.6% 12.4% 15.1%
Rp2,1 - 3 jt 27.8% 3.1% 4.2% 3.3% 5.6% 8.0% 10.9% 14.0%
Rp3,1 - 4 jt 7.8% 2.0% 1.6% 1.6% 1.6% 3.3% 5.1% 2.9%
Rp4,1 - 5 jt 1.6% 0.4% 0.9% 1.1% 1.3% 1.1% 0.7% 0.9%
Rp5,1-6 jt 1.8% 0.0% 0.4% 0.4% 0.2% 0.9% 0.9% 0.7%
Rp6,1-7 jt 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0%
Rp7,1-8 jt 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%
>Rp8 jt 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
Total 67.3% 10.9% 12.0% 9.8% 14.4% 21.6% 30.4% 33.6%
Rp1 - 2 jt 38.9% 2.9% 6.7% 2.7% 5.3% 15.6% 15.1% 15.1%
Rp2,1 - 3 jt 22.4% 4.2% 4.4% 2.2% 6.2% 8.0% 8.0% 11.1%
Rp3,1 - 4 jt 8.2% 1.1% 1.8% 1.3% 2.0% 1.8% 3.6% 5.1%
Rp4,1 - 5 jt 2.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.9% 0.9% 0.9%
Rp5,1-6 jt 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
Rp6,1-7 jt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rp7,1-8 jt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
>Rp8 jt 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 72.2% 8.2% 12.9% 6.7% 13.6% 26.2% 27.6% 32.7%
II 2017
Tabungan
PeriodePengeluaran/
bln
Debt Service Ratio (DSR)
I 2017
33
4.2.3 Eksposure Perbankan dalam Rumah Tangga
Perkembangan indikator perbankan untuk
Rumah Tangga pada triwulan II 2017
menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan
kredit tercatat mencapai 2,07% (yoy) pada
triwulan II 2017, lebih rendah dari triwulan I
2016 yang mencapai 3,85% (yoy). Dengan
kualitas kredit yang disalurkan masih berada
dibawah batas ketentuan Bank Indonesia (5%),
yaitu sebesar 1,96%. DPK juga tumbuh
melambat, dimana pada triwulan II 2017
tumbuh sebesar 0,15% (yoy) lebih rendah dari
triwulan I 2017 yang tumbuh sebesar 3,65%
(yoy).
Secara lebih mendalam terlihat bahwa
pertumbuhan kredit multiguna pada triwulan
laporan mengalami kontraksi sebesar -98,77%
(yoy). Di sisi lain, kredit KPR pada posisi yang
sama tumbuh sebesar 26,07% (yoy), sedikit
melambat dari triwulan sebelumnya yang
tumbuh sebesar 28,06% (yoy). Sementara itu,
pertumbuhan penyaluran yang signifikan pada
triwualn II 2017 terjadi pada kredit
perlengkapan yang tumbuh sebesar 663,95%
(yoy).
Kontraksi kredit multiguna salah satunya
disebabkan oleh peningkatan prinsip kehati-
hatian, dimana perbankan mengurangi alokasi
penyaluran kredit multiguna tanpa
menggunakan agunan. Sementara tingginya
penyaluran kredit perlengkapan sejalan
dengan persiapan masyarakat dalam
menghadapi perayaan puasa-lebaran, dimana
mayoritas komponen kredit perlengkapan
berupa peralatan rumah tangga.
Perkembangan penyaluran kredit tersebut
menyebabkan perubahan struktur penyaluran
kredit rumah tangga. Pangsa kredit multiguna
mengalami penurunan signifikan dan
sebaliknya, kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta
kredit lainnya mengalami kenaikan pangsa
yang sangat tinggi. Tercatat pada triwulan II
2017, pangsa kredit KPR dan kredit lainnya
masing-masing mencapai 20,28% dan
33,69%.
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.19 Pertumbuhan DPK, Kredit dan NPL
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.20 % Kredit Rumah Tangga
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.21 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.22 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
DPK Kredit NPL (sb.kanan)
yoy NPL
18.06% 18.82% 19.22% 19.24%
20.33% 20.28%
65.14% 64.83% 63.98%
41.18%
14.94% 14.44% 14.84%
37.79%
34.93% 33.69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017
KPR KKB Perlengkapan RT. Multiguna Lainnya
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
KPR KKB Perlengkapan RT. Multiguna Lainnya
yoy
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
Giro Tabungan Deposito
% yoy
34
Kualitas penyaluran kredit di sektor Rumah
Tangga secara umum terjaga dengan baik,
tercermin dari tingkat NPL mayoritas
komponen kredit rumah tangga yang berada
dibawah batas ketentuan Bank Indonesia (5%).
Hanya komponen kredit multiguna yang
mengalami kenaikan signifikan dan berada di
atas batas ketentuan Bank Indonesia. Tercatat
NPL kredit multiguna pada triwulan laporan
mencapai 6,23%. Selain itu, tingkat NPL di
sektor KPR juga perlu mendapat perhatian
karena berada jauh lebih tinggi dibanding
komponen lainnya, dimana hingga triwulan II
2017 NPL KPR masih stabil pada kisaran 3%.
Di sisi penghimpunan dana, DPK rumah
tangga di Papua pada triwulan II 2017 secara
umum mengalami penurunan. Berdasarkan
komponennya, tabungan yang merupakan
komponen dengan pangsa dominan dalam
DPK rumah tangga pada triwulan II 2017
tumbuh sebesar 2,92% (yoy), melambat
dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2017
yang mencapai 7,45% (yoy). Sementara,
komponen deposito dan giro pada periode
laporan mengalami kontraksi sebesar -2,90%
dan -9,62% (yoy). Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa masyarakat
cenderung membutuhkan instrumen
perbankan yang lebih mudah dicairkan
terutama dalam menghadapi perayaan
lebaran.
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.23 NPL Kredit Rumah Tangga
Sumber : Laporan Perbankan, diolah
Grafik 0.24 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
KPR KKB Perlengkapan RT. Multiguna Lainnya
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
I II III IV I II III IV I II
2015 2016 2017
Giro Tabungan Deposito
% yoy
35
BAB 5
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN
PENGELOLAAN UANG RUPIAH
erkembangan transaksi Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) di Papua pada triwulan I
2017 menurun secara nominal dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi melalui Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada triwulan laporan juga tercatat
menurun dibandingkan triwulan lalu. Sementara itu, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan
Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua menunjukan posisi net outflow pada triwulan II 2017
sebesar Rp1,92 triliun. Pada triwulan ini posisi net outflow disebabkan adanya kebutuhan
perayaan puasa dan lebaran, masyarakat cenderung menarik uang kartal dalam jumlah besar
untuk memenuhi kebutuhan hari raya tersebut
5.1 SISTEM PEMBAYARAN
Perkembangan transaksi nontunai di Papua
cenderung mengalami penurunan, sejalan
dengan kondisi pertumbuhan perekonomian
Papua. Pada Triwulan II 2017, terjadi
penurunan baik secara volume maupun nilai
transaksi yang dilakukan melalui SKNBI
dengan nilai yang mencapai Rp2,56 triliun dan
volume 75.560 lembar warkat. Jumlah
tersebut turun dibanding triwulan sebelumnya
yang mencatatkan nilai sebesar Rp3,05 triliun
dengan volume 79.942 lembar warkat. Bila
dibandingkan dengan periode yang sama
tahun lalu, volume transaksi SKNBI mengalami
penurunan 10,41% (yoy) sejalan dengan nilai
transaksi yang juga mengalami penurunan
sebesar 43,40% (yoy). Penurunan ini sejalan
dengan rendahnya realisasi anggaran
pemerintah Provinsi Papua sehingga
menyebabkan aktivitas pembayaran proyek
belum terealisasi dengan optimal.
Dari sisi kepatuhan pengguna SKNBI, pada
triwulan II 2017 turut mengalami penurunan.
Jumlah penarikan Cek dan Bilyet Giro (BG)
kosong sepanjang triwulan II 2017 tercatat
sebanyak 370 lembar warkat atau mengalami
peningkatan dari triwulan sebelumnya yang
tercatat sebanyak 274 lembar warkat.
Secara spasial, penatausahaan transaksi kliring
di Provinsi Papua masih diakomodasi dari dua
wilayah yaitu di Kota Jayapura dan Kabupaten
Biak. Proporsi transaksi kliring masih
didominasi oleh pemenuhan dari Kota
Jayapura sebesar 90,52% terhadap
keseluruhan transaksi kliring, sementara dari
Kabupaten Biak hanya mengakomodasi
sebesar 9,48%. Berdasarkan nominalnya,
transaksi kliring di Kota Jayapura mencapai
Rp2,32 triliun sedangkan di Kabupaten Biak
hanya sebesar Rp243 miliar. Bila dibandingkan
dengan triwulan II 2016 terjadi penurunan
sebesar 45,09% (yoy) untuk Kota Jayapura
dan untuk Kabupaten Biak juga terjadi
penurunan sebesar 12,90% (yoy). Sementara
apabila dilihat dari fisik penukaran warkat, di
Kabupaten Biak sepanjang triwulan II 2017
sebanyak 2.638 lembar warkat yang
ditukarkan atau jauh lebih rendah
dibandingkan Kota Jayapura yang mencapai
52.779 lembar warkat.
Sementara untuk transaksi yang dilakukan
melalui Bank Indonesia Real Time Gross
Settlemen (BI-RTGS) Generasi II di Papua pada
triwulan II 2017 juga mengalami penurunan
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Dibandingkan dengan Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia (SKNBI), jumlah transaksi RTGS
P
36
lebih sedikit namun dengan nominal transaksi
rata rata yang jauh lebih tinggi dan
kebutuhan warkat yang jauh lebih banyak.
Jumlah nilai yang ditransaksikan melalui BI-
RTGS selama triwulan II 2017 sebesar Rp1,25
triliun, naik 11,61% lebih tinggi dari triwulan
yang sama pada tahun sebelumnya. Namun
jumlah ini turun bila dibandingkan dengan
transaksi triwulan I 2017 sebesar Rp1,28 triliun.
Volume transaksi yang terjadi pada di triwulan
II 2017 sebanyak 1.713 transaksi, meningkat
201,58% lebih tinggi dari triwulan yang sama
pada tahun sebelumnya. Penurunan transaksi
secara nominal yang dilakukan melalui BI-
RTGS sejalan dengan rendahnya pertumbuhan
perekonomian Provinsi Papua, realisasi
pembayaran proyek pemerintah yang masih
rendah, dan pembayaran aktivitas konsumsi
lebaran yang masih didominasi oleh uang
tunai.
5.2 PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan
Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua
menunjukan posisi net outflow pada triwulan
II 2017 sebesar Rp1,92 triliun. Pada triwulan
ini posisi net outflow disebabkan adanya
kebutuhan perayaan puasa dan lebaran,
masyarakat cenderung menarik uang kartal
dalam jumlah besar untuk memenuhi
kebutuhan hari raya tersebut.
Bila dilihat lebih lanjut, net outflow uang dari
KPw BI Provinsi Papua pada triwulan II 2017
bersumber dari uang keluar sebesar Rp 3,2
triliun, lebih banyak dibandingkan uang
masuk yang tercatat sebesar Rp 1,3 triliun.
Dibandingkan dengan kondisi net outflow
sepanjang triwulan II 2016 yang sebesar Rp
2,2 triliun, kondisi pada triwulan II 2017 relatif
sedikit lebih rendah.
Sementara itu, jumlah Uang Tidak Layak Edar
(UTLE) yang dimusnahkan di KPw BI Provinsi
Papua pada triwulan laporan sebesar Rp64,35
miliar, menurun 74,20% dibandingkan
triwulan yang sama pada tahun lalu yang
mencapai Rp249,40 miliar. Hal ini
mengindikasikan bahwa UTLE yang beredar di
Provinsi Papua relatif menurun. Pemusnahan
UTLE tersebut merupakan bagian dari
kebijakan Clean Money Policy, yaitu upaya
Bank Indonesia untuk menjaga kualitas uang
yang beredar di tengah masyarakat. Untuk itu
secara rutin KPw BI Provinsi Papua melakukan
pemusnahan terhadap UTLE yang dilakukan
berdasarkan prinsip good governance. Selain
melakukan pemusnahan UTLE, dalam
melaksanakan kebijakan kas keliling yang
terdiri dari kas keliling dalam kota yang rutin
diadakan 2 kali seminggu di 4 tempat di Kota
Jayapura, serta kas keliling luar kota yang
dilakukan diseluruh kabupaten Provinsi Papua.
Selama triwulan II 2017, kegiatan kas keliling
yang dilaksanakan oleh KPw BI Provinsi Papua
mengalami sedikit peningkatan. Bila selama
Grafik 0.1 Perkembangan Transaksi SKNBI
Grafik 0.2 Aliran Uang Kartal Melalui KPw BI Papua
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Nominal
Volume (sisi kanan)
Rp miliar lembar warkat
(8.000)
(6.000)
(4.000)
(2.000)
-
2.000
4.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2014 2015 2016 2017
Outflow
Inflow
Netflow
Rp miliar
37
triwulan II 2016 kas keliling yang dilakukan
sebanyak 42 kali, pada triwulan II 2017 total
kas keliling yang dilaksanakan tercatat
sebanyak 45 kali. Dengan rincian 35 kali kas
keliling dalam kota dan 10 kali kas keliling luar
kota.
Selain dalam bentuk kas keliling, distribusi
uang di luar kantor perwakilan Bank Indonesia
juga dilakukan dalam bentuk kas titipan.
Hingga triwulan II 2017, KPw BI Provinsi Papua
telah membuka 5 (lima) lokasi kas titipan,
yakni di wilayah Sorong, Merauke, Timika,
Biak dan Wamena. Pada akhir tahun 2017
akan dibuka pelayanan di dua wilayah baru
yaitu di Kabupaten Nabire dan Kepulauan
Yapen dengan tujuan untuk melayani
tingginya kebutuhan uang layak edar di
wilayah bagian barat Provinsi Papua.
KPw Bank Indonesia Provinsi Papua saat ini
tengah gencar melakukan sosialisasi kepada
pelaku usaha KUPVA, dan masyarakat di
perbatasan Papua mengenai Peraturan Bank
Indonesia terbaru nomor 19/7/PBI/2017
tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke
Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.
PBI ini mengatur jumlah maksimal
pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) oleh
perorangan ke dalam maupun keluar wilayah
Indonesia yang jumlahnya lebih besar atau
sama dengan satu milyar rupiah harus
menggunakan bank atau melalui KUPVA yang
telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia.
Selama ini pelaku usaha KUPVA di Papua
masih bersifat tradisional, mereka kebanyakan
membeli Kina di Papua Nugini kemudian
membawa sendiri ke Papua untuk kemudian
diperjual belikan. Cara seperti ini memiliki
resiko yang cukup besar karena Bank
Indonesia kesulitan untuk melacak dan
mengetahui secara pasti jumlah UKA yang
beredar di Indonesia, ditambah resiko adanya
peredaran uang asing palsu. Oleh karena itu
PBI ini diberlakukan untuk meminimalisir
resiko tersebut dan mulai berlaku 8 Maret
2018.
Tabel 0.1 Frekuensi Pelaksanaan Kas Keliling Dalam dan Luar Kota
Sumber: Bank Indonesia
I II III IV I II
Dalam Kota 27 27 38 39 49 35
Luar Kota 12 15 18 21 7 10
TOTAL 39 42 56 60 56 45
Kas Keliling2016 2017
38
BOKS
PASAR MURAH NON TUNAI
Dalam upaya mengantisipasi kenaikan harga
menghadapi lebaran, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Papua bersama-sama dengan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
Papua dan TPID Kota Jayapura melaksanakan
kegiatan Pasar Murah Pengendalian Inflasi
Nontunai Menjelang Lebaran di Papua pada
tanggal 14-16 Juni 2017 bertempat di Taman
Imbi Kota Jayapura. Beberapa instansi/organisasi
perangkat daerah nampak bersinergi dalam
pasar murah tersebut, diantaranya yaitu Bulog,
Dinas Perindagkop, Dinas Kelautan dan
Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan
Pangan, Toko Tani Indonesia, Dinas Peternakan,
Generasi Baru Indonesia (GenBI) Universitas
Cenderawasih dan Kelompok Tani Bawang
Merah binaan Bank Indonesia.
Satu hal yang unik dalam pasar murah kali ini
adalah penggunaan nontunai dalam
pembayaran transaksi jual beli. Cara ini
dimaksudkan untuk mengenalkan alat
pembayaran nontunai khususnya uang
elektronik dan memperluas Gerakan Nasional
Nontunai (GNNT) kepada masyarakat.
Masyarakat diperkenalkan beberapa manfaat
penggunaan alat pembayaran nontunai antara
lain menghemat biaya pencetakan dan
pengelolaan uang; mempermudah dan
mempersingkat waktu bertransaksi; cepat,
praktis dan aman; serta meminimalkan risiko
pemalsuan uang. Penggunaan metode
pembayaran nontunai menjadi tantangan
tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,
seiring mayoritas masyarakat yang belum
mengenal dan terbiasa menggunakan uang
elektronik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, di
lokasi pasar murah turut serta pula para penerbit
uang elektronik yang melayani pembelian dan
pengisian saldo uang elektronik oleh masyarakat
serta penyediaan beberapa mesin Electronic
Data Capture (EDC) untuk sarana pembayaran.
Antusiasme masyarakat dalam pasar murah
selama tiga hari tersebut sangat tinggi. Hal
tersebut tercermin dari beberapa indikator
seperti jumlah aktivasi baru uang elektronik yang
mencapai kisaran 2.000 unit dan total transaksi
yang mencapai kisaran 7.000 transaksi dengan
nilai berkisar Rp420 juta.
Jajaran Pimpinan Melakukan Aktivasi Uang Elektronik
Suasana Pasar Murah
39
BOKS
WAMENA, KOTA KELIMA KAS TITIPAN DI PROVINSI PAPUA
Dalam rangka mendukung kebijakan clean money
policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI)
Provinsi Papua melakukan upaya perluasan
jaringan kas titipan di Papua. Hingga triwulan II
2017, terdapat lima daerah yang menjadi lokasi
layanan kas titipan di Papua yaitu Merauke, Sorong,
Timika, Biak dan yang terakhir adalah Wamena.
Dalam pelaksanaan kas titipan, KPwBI Provinsi
Papua bekerja sama dengan perbankan di daerah
yang memiliki infrastruktur memadai untuk
pengelolaan uang milik Bank Indonesia. Tujuan
utama pelaksanaan kas titipan adalah untuk
mencukupi ketersediaan uang rupiah seluruh bank
di suatu daerah dan memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap uang rupiah.
Pembukaan layanan kas titipan di Wamena secara
resmi dilakukan pada 20 Desember 2016, yang
menjadi salah satu upaya strategis KPwBI Provinsi
Papua untuk melayani masyarakat yang tinggal di
daerah pegunungan tengah Papua. Kas titipan di
Wamena melayani kebutuhan uang kartal
masyarakat di Kabupaten Yalimo, Mamberamo
Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Lanny Jaya,
Nduga, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
Selain itu, tingginya perputaran uang di Kabupaten
Jayawijaya menyebabkan biaya pengelolaan uang
menjadi kurang efisien. Tercatat pada tahun 2016,
posisi inflow di Kabupaten Jayawijaya mencapai
kisaran Rp150 miliar per bulan. Hal ini
menyebabkan perbankan di Kabupaten Jayawijaya
harus mengirimkan kelebihan uang ke kantor
pusat yang berada di Jayapura. Konsekuensinya
adalah tingginya biaya pengiriman uang (remise).
Terkait kondisi tersebut,maka kas titipan menjadi
salah satu solusi efisensi yang optimal bagi
perbankan di Kabupaten Jayawijaya.
Selanjutnya, Bank Indonesia akan mengawal dan
melakukan pemantauan secara berkala sehingga
penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan
pengiriman Uang Layak Edar (ULE) dapat dilakukan
lebih maksimal.
Peresmian Kas Titipan
Penjelasan Kas Titipan
40
BAB 6
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
ondisi ketenagakerjaan Provinsi Papua pada triwulan II 2017 menunjukkan penurunan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini salah satunya diindikasikan dari Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua yang menurun. Di sisi lain, perkembangan
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data demografi
Provinsi Papua triwulan II 2017 ditunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus menurun
dengan tingkat kesenjangan yang juga mengindikasikan arah perbaikan.
6.1 KETENAGAKERJAAN
Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi
Papua pada triwulan II 2017 cenderung
menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.
Ditunjukkan dari tingkat pengangguran di
Provinsi Papua, mengalami peningkatan
dibandingkan periode sebelumnya yang hanya
3,35% menjadi 3,96% pada triwulan laporan.
Tingkat pengangguran terbuka di Papua
tersebut masih relatif lebih rendah
dibandingkan dengan nasional yang mencapai
5,33%.
Berdasarkan bidang pekerjaannya 80%
penduduk yang bekerja hanya bekerja di
sektor informal dan 33,7% diantaranya
merupakan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar.
Sementara itu jika dilihat dari lama waktu
bekerjanya yang bekerja penuh waktu 58%
berbanding 42% tidak penuh waktu.
Perkembangan yang perlu dicermati adalah
bahwa tingkat pengangguran angkatan kerja
yang berpendidikan Diploma I/II/III turun relatif
dalam pada periode ini dari 7,04% pada
Agustus 2016 menjadi 3,41% pada februari
2017 dan pada tingkat pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan yang turun dari 16,42%
K
Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Sumber : BPS, diolah
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.1 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.2 Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (yoy)
2017
Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb
Penduduk Usia 15+ (ribu orang) 2.057 2.073 2.097 2.129 2.157 2.189 2.213 2.245 2.269
Angkatan Kerja (ribu orang) 1.645 1.610 1.689 1.675 1.710 1.742 1.743 1.722 1.754
Bekerja (ribu orang) 1.598 1.560 1.630 1.617 1.646 1.672 1.691 1.664 1.684
Penganggur (ribu orang) 47 51 59 58 64 69 52 58 69
Bukan Angkatan Kerja (ribu Orang) 412 462 408 454 447 447 470 523 515
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,98 77,70 80,54 78,67 79,26 79,57 78,77 74,13 77,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,86 3,15 3,48 3,44 3,72 3,99 2,97 3,35 3,96
201620152013 2014Uraian
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb
2014 2015 2016 2017
LainnyaJasa kemasyarakatan, sosial dan peroranganPerdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasiIndustriPertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan
ribu orang
-100
-50
0
50
100
150
200
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb
2014 2015 2016 2017
Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikananPerdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasiJasa kemasyarakatan, sosial dan peroranganLainnyaIndustri [skala kanan]
% %
41
pada Agustus 2016 menjadi 10,63% pada
Februari 2017.
Hal tersebut sejalan dengan program
pemerintah dalam prioritas pendidikan
sekolah vokasi yang lulusannya siap bekerja
sehingga penyerapan tenaga kerja dari tingkat
pendidikan ini terus bertambah.
Perkembangan lain yang perlu diperhatikan
juga adalah kenaikan tingkat pengangguran
angkatan kerja yang berpendidikan universitas,
dari sebelumnya 5,74% menjadi 6,13% pada
triwulan II 2017.
Secara komposisi penyerapan tenaga kerja
berdasarkan lapangan usaha tidak terdapat
perubahan signifikan. Pada triwulan II 20171
mayoritas penduduk Papua bekerja di
lapangan usaha Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (69,2%).
Kemudian, sebagian besar lainnya bekerja di
lapangan usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial,
dan Perorangan (12,5%), khususnya di bidang
pemerintahan.
Dalam satu tahun terakhir, Penyerapan tenaga
kerja di lapangan usaha Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan
Perikanan meningkat. Sementara penyerapan
tenaga kerja di sektor Industri, sektor
Perdagangan, rumah makan, dan jasa
akomodasi, sektor Jasa kemasyarakatan, sosial,
dan perorangan, serta sektor Lainnya
mengalami penurunan dibandingkan periode
sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadinya
peralihan pekerjaan dari sektor lain ke sektor
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan,
dan Perikanan. Hal tersebut sejalan dengan
pertumbuhan PDRB sektor pertanian dari 1,35%
pada triwulan I menjadi 1,83% pada triwulan
II dan juga pelaksanaan proyek pemerintah
pada bidang pertanian dan perkebunan
sepanjang tahun 2017.
Sejalan dengan rilis BPS, hasil Survei Kegiatan
Dunia Usaha mengkonfirmasi peningkatan
penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha
pertanian dari 4,52% menjadi 8,19% pada
triwulan II. Hal tersebut menunjukan adanya
optimisme kegiatan usaha pertanian pada
triwulan berjalan.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.3 Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian berdasarkan SKDU
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.5 Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Status
Pekerjaan Utama
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb
2014 2015 2016 2017
Penuh Waktu
Tidak Penuh Waktu
ribu orang
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb
2014 2015 2016 2017
Informal
Formal
ribu orang
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb
2014 2015 2016 2017
SD ke Bawah Sekolah Menengah PertamaSekolah Menengah Atas Sekolah Menengah KejuruanDiploma I/II/III UniversitasTPT Papua
%
1Data triwulan II 2017 merupakan data ketenagakerjaan bulan Februari 2017 dan data kesejahteraan bulan
Maret 2017
42
6.2 KESEJAHTERAAN
Secara umum kesejahteraan masyarakat
Papua cenderung membaik dan jumlah
penduduk miskin terus menurun. Tingkat
kesenjangan menunjukan kecenderung
menurun walaupun masih berada di atas nilai
rata-rata nasional. Kemudian dilihat dari garis
kemiskinan juga mengalami peningkatan
walaupun tidak signifikan. Di sisi lain,
penurunan terjadi pada nilai tukar petani yang
menandakan terjadinya penurunan
kesejahteraan petani di Papua.
Terkait dengan tingkat kemiskinan, rilis BPS
dalam dua tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan adanya penurunan penduduk
miskin. Angka kemiskinan pada rilis BPS bulan
Maret 2017 menunjukkan 27,62% penduduk
Papua masih dibawah garis kemiskinan, jauh
diatas angka kemiskinan nasional yang
sebesar 10,64%. Angka tersebut sedikit
menurun dibandingkan rilis BPS bulan
September 2016 yang sebesar 28,4.
Kemudian dari tingkat kesenjangan
pendapatan yang dilihat dari indeks Gini
menunjukan terjadinya penurunan dilihat dari
nilai Gini 0,399 pada rilis September 2016
menjadi 0,397 pada rilis Maret 2017. Namun
secara berturut-turut nilai Gini Provinsi Papua
masih berada di atas rata-rata Nasional.
Selain itu, kesenjangan antara pengeluaran
rata-rata penduduk miskin dengan Garis
Kemiskinan (GK) yang ditunjukkan oleh Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) naik
dibandingkan dengan rilis sebelumnya.
Kemudian, ketimpangan kesejahteraan di
antara kelompok penduduk miskin (P2) juga
mengalami kenaikan, tercermin dari Indek
Keparahan Kemiskinan yang dirilis oleh BPS
pada bulan Maret 2017 naik menjadi 2,82 dari
sebelumnya September 2016 sebesar 2.65.
Sementara itu, garis kemiskinan Papua
mengalami kenaikan dari periode sebelumnya
(September 2016) sebesar Rp440.021,00
menjadi Rp457.541,00 pada Maret 2017.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.7 Jumlah Penduduk Miskin
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.9 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.8 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi
Papua
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.10 Perkembangan Index Gini Papua
43
Peranan komoditi makanan terhadap Garis
Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan
peranan komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan) dimana komoditi makanan
menyumbang 72,57% terhadap garis
kemiskinan.
Kemudian Rilis BPS mengenai Nilai Tukar
Petani (NTP) yang dirilis setiap bulan dan dapat
menjadi indikator bagi tingkat kesejahteraan
petani dan nelayan. NTP disusun dengan
membandingkan sisi pendapatan dan sisi
pengeluaran petani. Jika pendapatan petani
tumbuh lebih tinggi dari pengeluarannya,
maka nilai NTP akan meningkat. Ringkasnya,
seiring semakin tinggi NTP maka semakin
sejahtera petani.
Sebaliknya tingkat NTP Papua terlihat
mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya. NTP triwulan II
2017 turun menjadi 95,04 dari triwulan
sebelumnya yang sebesar 96,07. Data yang
ada masih menunjukkan bahwa petani
mengalami defisit. Penurunan NTP terjadi
karena perubahan indeks harga diterima
petani (It) lebih kecil dari indeks harga dibayar
petani (Ib) dimana It mengalami penurunan -
0,64% dan Ib tidak mengalami perubahan
indeks. Penurunan It terjadi karena It di
subsektor Hortikultura mengalami penurunan
cukup besar yaitu -2,47%, subsektor
Peternakan -0,15%, subsektor Perikanan -
0,02 % dan subsektor Tanaman
PerkebunanRakyat sebesar -0,01 %.
Sedangkan subsektor Tanaman Pangan
mengalami kenaikan 0,17 persen.
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.11 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Sumber : BPS, diolah
Grafik 6.12 Perbandingan NTP Papua dengan NTP Nasional
44
7 BAB 7
PROSPEK EKONOMI DAERAH
sesmen Bank Indonesia pada periode laporan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Papua pada triwulan IV 2017 berada dikisaran 4,3%-4,7% (yoy) dengan kecenderungan
bias bawah. Angka perkiraan tersebut terutama didorong oleh kinerja pertambangan
yang diperkirakan meningkat pasca pemberlakuan relaksasi izin ekspor minerba. Meskipun
demikian, kebijakan tersebut hanya berlaku hingga awal triwulan IV 2017 (Oktober 2017)
sehingga ke depan, kondisi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi kebijakan investasi
perusahaan tambang terbesar di Papua. terkait kondisi tersebut, asesmen memperkirakan
pertumbuhan ekonomi Papua pada 2017 berada pada kisaran 3,7%-4,1% (yoy) dengan
kecenderungan bias atas.
Dari sisi tekanan harga, inflasi pada triwulan IV 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,3%-4,7%
(yoy) dengan kecenderungan bias atas. Tekanan inflasi volatile foods dan administered price
diperkirakan berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi di akhir tahun. Kondisi
tersebut menyebabkan tekanan inflasi 2017 berpotensi lebih tinggi dari 2016 dan berada pada
kisaran 4,3%-4,7% (yoy).
7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI
Dari sisi lapangan usaha, kategori
pertambangan diperkirakan masih menjadi
pendorong utama pertumbuhan ekonomi
Papua di triwulan IV 2017. Optimalisasi
produksi tambang seiring berakhirnya batas
berlakunya kebijakan izin ekspor tambang
diperkirakan menjadi salah satu satu faktor
utama pendorong kinerja sektor tambang
terutama pada awal triwulan IV 2017. Kondisi
tersebut berpotensi memberikan pengaruh
positif pada kinerja ekspor di periode yang
sama. Meskipun demikian, terdapat dua
faktor yang berpotensi menahan kenaikan
kinerja tambang, yaitu (1) konflik internal
perusahaan tambang terbesar di Papua yang
hingga awal triwulan III 2017 masih terjadi
yang terutama berkaitan dengan demo
karyawan, dan (2) kondisi cuaca yang relatif
sulit diprediksi yang dapat mempengaruhi
kinerja produksi. Sementara untuk
keseluruhan tahun 2017, kinerja sektor
pertambangan diperkirakan berpotensi
mengalami kontraksi pada kisaran -0,1%
hingga -0,4% (yoy). Hal tersebut tidak
terlepas dari pengaruh kendala regulasi
pengalihan status izin usaha yang membuat
A
Sumber : PTFI, diolah
Grafik 7.1 Produksi Tambang Papua
Sumber : Survei Konsumen, diolah
Grafik 7.2 Perkembangan Ekspektasi Ekonomi dan Perkiraan Pengeluaran
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Tembaga [Target] Tembaga [Riil]Emas [Target] Emas [Riil]NTB Tambang (sk. kanan)
Cu: juta poundAu: juta ounce
Rp milyar
100
110
120
130
140
150
160
170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
2016 2017
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Perkiraan pengeluaran 3 bulan ke depan
45
kinerja produksi mengalami penurunan. Lebih
lanjut, berdasarkan rilis resmi perusahaan
tambang terbesar di Papua, kendala tersebut
juga mempengaruhi keputusan investasi
jangka panjang, dimana saat ini perusahaan
cenderung menunggu hasil negosiasi
perizinan usaha sehingga investasi terkait
eksplorasi lahan tambang sementara belum
dilakukan. Selain itu, juga dilakukan
penyesuaian nilai investasi yang lebih rendah
dari target di awal tahun 2017.
Dari sisi penggunaan, pertumbuhan
komponen Konsumsi Rumah Tangga pada
triwulan IV 2017 diperkirakan masih terjaga
positif. Hasil Survei Konsumen BI posisi Juli
2017 memperkuat tendensi tersebut, dimana
indeks ekspektasi konsumen dan perkiraan
pengeluaran dalam jangka pendek masih
berada di level yang relatif tinggi, masing-
masing mencapai 139,78 dan 162,67. Selain
itu, sesuai dengan pola historisnya, kinerja
belanja pemerintah pada triwulan IV 2017
diperkirakan juga mengalami kenaikan
sehingga mendorong kinerja konsumsi
pemerintah.
Dengan melihat kondisi tersebut, kinerja
perekonomian Papua pada triwulan IV 2017
diprakirakan akan berada pada rentang
4,3%-4,7% (yoy) dengan kecenderungan
bias atas. Sementara untuk keseluruhan 2017,
perekonomian Papua diprakirakan mencapai
kisaran 3,7%-4,1% (yoy).
7.2 PROSPEK INFLASI
Dari sisi perkembangan harga, inflasi Papua
dalam jangka pendek di triwulan IV 2017
diprakirakan berada pada rentang 4,3% 4,7%
(yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2017 yang
diprakirakan berada pada rentang 2,9%-3,3%
(yoy).
Kenaikan inflasi pada triwulan IV 2017
terutama berasal dari kelompok komoditas
administered price (AP) dan volatile foods (VF).
Perayaan Natal dan Tahun Baru berpotensi
menjadi pemicu kenaikan tarif tiket angkutan
udara yang berdampak pada peningkatan
inflasi AP. Kondisi tersebut juga diperkuat
oleh banyaknya jumlah hari libur akhir tahun
2017 yang telah ditetapkan pengaturannya
melalui SK Gubernur No.188.4/385/2016.
Sementara, keterbatasan pasokan dan
produksi komoditas bahan pangan serta
kondisi cuaca yang relatif sulit diprediksi
berpotensi memicu kenaikan harga
komoditas VF.
Selain itu, hasil Survei Konsumen BI
memperkuat tendensi terjadinya peningkatan
tekanan inflasi, dimana ekspektasi
masyarakat terhadap inflasi dan pengeluaran
dalam jangka pendek mengalami kenaikan.
Tercatat indeks inflasi jangka pendek dan
pengeluaran masyarakat pada Juli 2017,
masing-masing mencapai 158,67 dan 162,67.
Sumber : SK, diolah
Grafik 7.3 Perkembangan Ekspektasi Inflasi dan Perkiraan Pengeluaran
Sumber : BPS, diolah
Grafik 7.4 Kuadran Inflasi Papua Juni 2017
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
2016 2017
Perkiraan inflasi 3 bulan yang akan datang
Perkiraan pengeluaran 3 bulan ke depan
Tarif Listrik0.14
Cabai Rawit0.13
Angkutan Udara0.49
0.0
0.4
0.8
0 6 12
Frekuensi Inflasi dalam 1 tahun (kali)
Ra
ta-r
ata
Su
mb
an
ga
n I
nfl
asi
(%
, m
tm)
HIGH
LOWHIGH
Komoditas Lain
46
Di sisi lain, komitmen pemerintah dalam
meningkatkan kapasitas dan kualitas
infrastruktur distribusi, seperti jalan trans
Papua dan rencana implementasi Jembatan
Udara diperkirakan dapat membuat tekanan
inflasi Papua lebih terkendali (down side risk).
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut
dan mengasumsikan bahwa tidak terdapat
tekanan (shock) dalam perekonomian yang
signifikan maka inflasi Papua selama tahun
2017 diperkirakan berada direntang 4,3 4,7%
(yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang
mencapai 3,26% (yoy).
Sumber utama peningkatan tekanan inflasi
Provinsi Papua pada tahun 2017 terutama
berasal dari kelompok AP. Sumbangan inflasi
tarif angkutan udara diprakirakan masih
relatif tinggi. Selain itu, kebijakan
penyesuaian tarif listrik daya 900 VA menjadi
juga menjadi faktor pemicu inflasi pada 2017.
Tekanan inflasi kelompok komoditas VF
diperkirakan masih relatif tinggi.
Keterbatasan produksi dan pengaruh cuaca
menjadi faktor pemicu kenaikan harga
komoditas pada kelompok ini.
Di sisi lain, perkembangan komoditas inflasi
inti pada 2017 diperkirakan relatif terkendali.
Ekspektasi inflasi masyarakat selama tahun
2017 yang cenderung stabil menjadi peredam
tekanan inflasi pada 2017. Selain itu,
peningkatan jumlah TPID yang terbentuk di
Provinsi Papua mengindikasikan adanya
peningkatan kepedulian pemerintah daerah
terhadap inflasi. Tercatat hingga periode
laporan, telah terbentuk 24 TPID
kabupaten/kota di seluruh Papua.
Selanjutnya agar inflasi Papua dapat lebih
terkendali serta dapat memberikan dampak
positif dalam perekonomian, maka
diperlukan komitmen dari seluruh elemen dan
instansi terkait, khususnya yang tergabung
dalam TPID di Papua.
Prioritas pengendalian harga dan pasokan
beberapa komoditas strategis perlu
diotimalkan. Berdasarkan plotting data dalam
kuadran inflasi Papua hingga Juli 2017,
terlihat bahwa komoditas angkutan udara
memiliki sumbangan inflasi tertinggi,
mencapai 0,80% (mtm) yang disusul oleh
bawang putih dengan sumbangan inflasi
sebesar 0,51% (mtm). Sementara tarif listrik
dan cabai rawit menjadi komoditas yang
paling sering menjadi pemicu inflasi, dimana
hingga Juli 2017 kedua komoditas tersebut
telah 5 kali dan 3 kali menjadi salah satu
komoditas penyumbang inflasi dominan di
Papua.
47
DAFTAR ISTILAH
Administered price
Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah,
misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif
dasar listrik.
Base Effect
Efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan
yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level
variabel yang dijadikan dasar
perhitungan/perbandingan mempunyai nilai
yang cukup rendah/tinggi.
Dana Pihak Ketiga (DPK)
Adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang
terdiri dari giro, tabungan dan simpanan
berjangka.
Debt to Service Ratio (DSR)
Rasio utang terhadap pendapatan yang
mencerminkan kemampuan
individu/korporasi/negara untuk menyelesaikan
kewajiban membayar hutang.
Inflasi IHK
Perubahan harga barang dan jasa dalam satu
periode, yang diukur dengan perubahan Indeks
Harga Konsumen (IHK).
Inflasi inti
Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen
volatile foods dan administered prices.
Inflow
Adalah uang yang diedarkan aliran masuk uang
kartal ke Bank Indonesia.
Kontraksi
Kondisi dimana pertumbuhan benilai negatif.
Loan to Value (LTV)
Rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang dapat
diberikan oleh bank terhadap nilai agunan
berupa properti pada saat pemberian
kredit/pembiayaan berdasarkan harga penilaian
terakhir.
Month to month (mtm)
Perubahan nilai pada bulan bersangkutan
dibandingkan bulan sebelumnya.
Net Inflow
Uang yang diedarkan inflow lebih besar dari
outflow.
Non Performing Loan (NPL)
Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap
total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh
bank, baik dalam rupiah dan valas. Kriteria NPL
adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan, dan (3)
macet.
Outflow
Adalah aliran keluar uang kartal dari Bank
Indonesia.
Pasar Uang Antar Bank (PUAB)
Kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek
(dalam satuan malam) antar bank yang
dilakukan melalui jaringan komunikasi
elektronis.
Rentabilitas
kemampuan dari suatu perusahaan dalam
menghasilkan laba melalui pemanfaatan
aset/modal.
48
Liaison
Kegiatan pengumpulan data/statistik dan
informasi yang dilakukan secara periodik melalui
wawancara langsung/tidak langsung kepada
pelaku usaha/institusi lainnya mengenai
perkembangan dan arah kegiatan usaha dengan
cara yang sitematis dan didokumentasikan
dalam bentuk laporan dan likert scale.
Likert Scale
Alat statistik untuk menilai variable/indicator
dengan skala -5 hingga 5. Metode ini disusun
dengan mengacu pada pelaksanaan di Reserve
Bank of Australia (RBA).
Likuiditas
Posisi uang atau kas perusahaan yang
mencerminkan kemampuan untuk memenuhi
kewajiban tepat pada waktunya.
Repo
Transaksi penjualan instrumen keuangan antara
dua belah pihak dengan perjanjian dimana pada
tanggal yang telah ditentukan akan
dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen
yang sama dengan harga tertentu.
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)
P
dari tiap sektor.
Selisih tersebut kemudian dikalikan bobot tiap
sektor. SBT mencerminkan perkembangan usaha
dari tiap sektor.
Year to Date (ytd)
Sering disebut perubahan kumulatif, adalah
perubahan nilai pada bulan bersangkutan
dibandingkan bulan Desember tahun
sebelumnya.
Year on Year (yoy)
Sering disebut perubahan tahunan, adalah
perubahan nilai pada bulan bersangkutan
dibandingkan bulan yang sama tahun
sebelumnya.
50
TABEL I. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
(dalam miliar rupiah)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2017
MENURUT PENGGUNAAN I II III IV Total I II III IV Total I II Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 12.922,9 13.099,7 13.525,2 14.043,1 53.590,8 13.641,7 13.956,8 14.359,5 14.764,7 56.722,7 14.346,2 14.871,5
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 502,2 515,8 535,1 560,0 2.113,0 543,4 544,3 563,8 598,8 2.250,7 582,0 594,4
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5.840,9 5.860,9 6.161,6 7.357,3 25.220,8 6.013,2 6.193,0 6.239,0 7.360,8 25.744,7 6.001,2 6.256,8
Pembentukan Modal Tetap Bruto 8.451,5 8.699,4 9.032,1 9.341,8 35.524,8 9.023,7 9.290,6 9.517,7 9.996,4 37.824,2 9.633,0 9.825,9
Perubahan Inventori (39,2) 179,6 (25,3) 17,6 132,6 (74,5) 188,8 (46,8) 96,2 163,8 229,8 (1.026,1)
Ekspor Luar Negeri 3.680,8 7.056,3 8.132,8 4.866,8 23.736,8 3.597,3 4.265,1 7.884,8 9.542,3 25.337,1 3.281,6 6.503,4
Impor Luar Negeri 1.951,9 2.057,2 2.473,4 2.414,1 8.896,6 1.874,4 2.745,4 2.162,9 2.490,4 9.309,1 1.369,1 1.639,7
Net Ekspor Antardaerah 593,3 378,0 (2.709,8) 776,3 (962,2) (1.127,8) 344,8 2.732,8 2.077,4 3.742,3 (1.917,8) (1.826,7)
MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.603,6 3.763,9 3.872,6 4.063,2 15.303,3 3.718,1 3.902,9 3.873,2 4.146,6 15.640,8 3.768,2 3.974,2
Pertambangan dan Penggalian 11.807,0 14.752,4 12.661,9 13.726,3 52.947,7 10.567,0 11.683,8 17.824,3 19.835,0 59.910,2 10.605,3 12.472,1
Industri Pengolahan 628,8 663,3 641,8 660,4 2.594,3 672,6 670,7 673,6 694,4 2.711,4 703,3 714,7
Pengadaan Listrik, Gas 9,1 10,6 10,6 11,4 41,7 11,6 11,9 11,5 11,7 46,7 11,8 12,0
Pengadaan Air 17,6 17,8 18,3 18,5 72,2 18,3 18,5 18,8 19,1 74,6 19,2 19,4
Konstruksi 3.315,4 3.478,2 3.532,0 3.843,9 14.169,4 3.471,5 3.721,5 3.960,5 4.264,1 15.417,5 3.798,6 3.864,4
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.528,9 2.560,6 2.611,3 2.777,5 10.478,3 2.593,0 2.738,8 2.859,7 3.010,6 11.202,1 2.730,9 2.888,2
Transportasi dan Pergudangan 1.310,9 1.339,7 1.381,3 1.475,8 5.507,6 1.367,2 1.447,9 1.515,7 1.624,5 5.955,3 1.435,2 1.524,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 210,4 214,3 223,4 239,2 887,3 221,1 231,8 238,6 253,8 945,3 232,9 245,5
Informasi dan Komunikasi 1.111,3 1.195,6 1.208,0 1.274,4 4.789,3 1.181,1 1.230,8 1.258,4 1.282,6 4.952,9 1.258,9 1.296,3
Jasa Keuangan 480,2 418,5 508,2 494,6 1.901,5 497,4 487,1 508,1 524,4 2.017,0 511,3 511,4
Real Estate 747,6 772,7 776,2 814,3 3.110,8 788,1 818,0 840,6 882,2 3.329,0 818,3 854,1
Jasa Perusahaan 342,1 366,6 380,9 393,4 1.483,0 361,9 389,3 401,5 414,6 1.567,3 381,6 410,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.457,0 2.732,6 2.843,2 3.103,2 11.135,9 2.798,7 3.029,4 3.124,0 3.257,7 12.209,8 2.922,4 3.085,8
Jasa Pendidikan 636,0 649,0 673,2 734,3 2.692,6 675,8 718,2 737,0 772,6 2.903,5 709,1 754,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 470,0 471,1 493,7 542,7 1.977,6 497,8 532,6 544,8 562,2 2.137,4 520,9 557,8
Jasa lainnya 324,5 325,6 341,7 375,7 1.367,5 344,2 355,5 365,7 390,1 1.455,5 359,0 374,1
TOTAL 30.000,4 33.732,5 32.178,2 34.548,7 130.459,9 29.785,4 31.988,8 38.756,0 41.946,2 142.476,4 30.786,8 33.559,5
2015 2016
51
TABEL II. IMPOR LUAR NEGERI NONMIGAS PROVINSI PAPUA
2017
I II III IV I II III IV I II
IMPOR
Nilai Impor Nonmigas (juta USD) 115,1 122,3 177,5 174,11 121,5 164,5 143,9 151,48 77,3 88,1
Nilai Impor Konsumsi 2,8 3,9 4,2 7,0 3,2 3,9 3,4 5,1 3,0 1,5
Nilai Impor Bahan Baku dan Penolong 89,6 97,0 142,8 127,3 94,5 130,9 111,1 113,3 58,8 55,4
Nilai Impor Barang Modal 23,2 21,8 30,9 40,5 24,3 30,4 30,0 33,9 16,0 31,2
Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 13,4 22,3 17,2 65,2 17,6 28,0 18,7 22,4 10,1 11,2
Volume Impor Konsumsi 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,3
Volume Impor Bahan Baku dan Penolong 11,2 19,9 15,0 62,3 15,9 25,5 16,7 19,7 8,9 9,3
Volume Impor Barang Modal 2,0 1,9 1,9 2,5 1,3 2,1 1,6 2,2 0,9 1,6
Negara Asal Impor (juta USD) 115,1 122,3 177,5 174,1 121,5 164,5 143,9 151,5 77,3 88,1
Malaysia 8,4 0,4 0,3 1,1 1,4 0,6 0,6 0,3 2,0 0,0
Singapura 6,6 18,4 20,3 11,8 10,2 11,5 14,6 17,6 8,0 4,9
Jepang 4,1 3,7 4,8 7,6 7,3 6,8 6,2 4,0 0,5 2,4
RRT 2,0 1,7 1,4 1,8 2,0 2,9 1,6 2,0 2,3 0,1
Australia 44,9 43,8 56,0 80,0 42,3 78,0 57,5 70,9 40,8 37,2
Amerika Serikat 27,4 35,1 38,9 50,3 38,7 37,9 32,6 30,1 10,6 9,7
Swedia 13,5 7,8 44,7 6,5 4,9 6,6 7,0 6,5 1,2 -
Finlandia 2,0 3,3 1,3 1,1 2,9 1,9 3,1 2,2 1,5 28,7
20162015
RINCIAN
52
TABEL III. EKSPOR LUAR NEGERI NONMIGAS PROVINSI PAPUA
I II III IV I II III IV I II III IV I II
EKSPOR
Nilai Ekspor (juta USD) 138,7 37,1 766,2 571,8 353,9 614,0 620,5 365,15 293,8 376,7 635,5 695,98 283,7 613,7
KPBC Jayapura 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,3 0,68 1,3 3,6
KPBC Merauke 26,7 24,7 23,7 25,8 18,4 19,6 11,7 13,48 10,8 12,5 10,3 9,19 10,5 10,5
KPBC Amamapare 102,8 1,5 731,6 535,8 318,4 575,7 595,6 345,07 271,7 352,3 613,4 670,77 259,0 586,0
KPBC Biak 9,2 10,7 10,5 9,8 16,9 18,5 13,2 6,11 11,4 11,8 11,6 15,37 13,0 13,6
KPBC Nabire - - - - - - - - - - - - - -
Volume Ekspor (ribu ton) 88,2 46,1 301,1 272,6 204,6 335,4 370,8 246,3 232,9 277,9 382,4 361,39 154,3 285,4
KPBC Jayapura 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,22 0,0 0,0 0,1 0,36 1,1 2,0
KPBC Merauke 33,0 30,2 28,6 30,8 19,2 20,9 12,8 15,07 12,5 15,4 13,2 12,56 14,4 14,2
KPBC Amamapare 41,1 0,1 259,4 227,2 165,0 291,7 337,6 220,98 199,4 241,0 351,0 323 115,1 244,7
KPBC Biak 14,0 15,8 12,9 14,4 20,4 22,7 20,3 10,03 21,0 21,4 18,1 25,46 23,7 24,6
KPBC Nabire - - - - - - - - - - - - - -
Total Komoditas (juta USD) 138,7 37,1 766,2 571,8 353,9 614,0 620,5 365,15 293,8 376,7 635,5 695,98 283,7 613,7
Kayu Olahan 26,4 26,3 27,3 29,0 35,3 38,2 24,9 19,59 22,1 24,4 21,9 24,56 23,9 25,0
Bijih Tembaga 102,6 - 730,7 534,4 318,3 575,5 594,1 343,85 271,7 352,3 613,4 670,67 258,1 581,3
Negara Tujuan Ekspor (juta USD) 138,7 37,1 766,2 571,8 353,9 614,0 620,5 365,2 293,8 376,7 635,5 696,0 283,7 613,7
Amerika Serikat - - 3,2 - 7,1 7,2 0,0 - - 0,0 3,9 3,9 - 0,1
Kayu Olahan - - 3,2 - 7,1 7,2 - - - - 3,9 3,8 - -
Bijih Tembaga - - - - - - - - - - - - - -
Filipina 19,8 0,1 - - - 45,8 68,3 69,2 60,6 68,8 76,0 53,6 - 82,7
Kayu Olahan - - - - - - - - - - - - - -
Bijih Tembaga 19,8 - - - - 45,8 68,3 69,2 60,6 68,8 76,0 53,6 - 82,7
India - - 286,5 52,3 196,5 206,7 227,5 147,5 25,9 48,9 221,6 186,5 132,3 182,1
Kayu Olahan - - - - - - - - - - - - - -
Bijih Tembaga - - 286,5 52,3 196,5 206,7 227,5 147,5 25,9 48,9 221,6 186,5 132,3 182,1
Jepang - 0,7 73,8 195,8 33,7 154,3 154,5 60,6 56,1 103,3 102,0 227,7 57,3 113,5
Kayu Olahan - - - - - - - - - - - - - -
Bijih Tembaga - - 72,4 195,3 33,7 154,3 154,5 60,6 56,1 103,3 102,0 227,7 57,3 113,5
RRT 29,4 8,4 145,0 171,7 88,2 105,5 67,9 49,2 43,7 88,5 144,2 184,0 68,9 131,9
Kayu Olahan - - - - - - - - - - - - 0,4 0,8
Bijih Tembaga 19,9 - 139,6 164,3 88,2 105,5 67,9 49,2 43,7 88,5 144,2 184,0 68,5 130,2
Arab Saudi 15,8 15,4 17,7 15,7 23,7 23,4 14,3 12,6 7,8 8,9 6,1 6,2 13,1 9,1
Kayu Olahan 15,8 15,4 17,7 15,7 23,7 23,4 14,3 12,6 7,8 8,9 6,1 6,2 13,1 9,1
Bijih Tembaga - - - - - - - - - - - - - -
Korea Selatan 4,6 1,8 47,9 25,8 - 65,5 25,0 18,8 32,5 49,1 73,4 28,1 6,4 77,2
Kayu Olahan 4,6 1,8 - - - 2,2 5,7 1,58 1,2 6,5 3,8 9,22 6,4 4,4
Bijih Tembaga - - 47,9 25,8 - 63,4 19,3 17,26 31,2 42,7 69,5 18,92 - 72,8
201720162015
RINCIAN
2014
53
TABEL IV. PENYALURAN KREDIT PERBANKAN NASIONAL (LOKASI PROYEK DI PROVINSI PAPUA)
2017
I II III IV I II III IV I II
Menurut Penggunaan
Modal Kerja 7.550 8.178 9.350 9.512 8.822 9.480 8.952 9.016 8.732 8.907
Investasi 3.625 3.922 2.813 3.018 2.352 2.535 3.344 3.348 3.818 3.134
Konsumsi 9.685 9.921 10.201 10.361 10.268 10.697 10.985 11.627 11.817 11.744
Menurut Sektor Lapangan Usaha
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 887 1.082 865 1.134 696 718 691 709 1.228 580
2. Pertambangan dan Penggalian 79 81 30 43 61 59 41 39 57 34
3. Industri Pengolahan 308 296 153 352 316 333 334 387 353 405
4. Pengadaan Listrik dan Gas 38 46 25 36 33 34 35 24 22 39
5. Pengadaan Air 3 6 2 6 5 5 8 5 6 4
6. Konstruksi 1.265 1.527 1.140 1.561 1.156 1.534 1.687 1.539 1.264 1.391
7. Perdagangan Besar dan Eceran 5.035 5.358 6.550 5.820 6.122 6.487 6.571 6.631 6.370 6.778
8. Transportasi dan Pergudangan 671 651 522 641 589 615 646 609 692 633
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 678 708 398 703 672 694 706 719 778 715
10. Informasi dan Komunikasi 18 18 1 2 9 9 9 2 2 14
11. Perantara Keuangan 542 695 608 727 94 84 77 76 302 94
12. Real Estate dan Usaha Persewaan 187 189 145 208 232 275 282 287 291 285
13. Jasa Perusahaan 230 224 221 211 172 171 183 189 184 170
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 37 2 1 66 17 1 38 82 62 41
15. Jasa Pendidikan 13 17 11 15 12 10 11 6 7 7
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 29 35 30 36 33 38 38 39 37 33
17. Lainnya dan Bukan Lapangan Usaha 10.840 11.086 11.660 11.329 11.221 11.645 11.926 12.648 12.711 12.561
TOTAL 20.860 22.021 22.364 22.891 21.441 22.712 23.282 23.991 24.366 23.785
20162015URAIAN